Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Produsen Etanol Desak Pembebasan Cukai Agar Harga Bensin E10 Murah

    Produsen Etanol Desak Pembebasan Cukai Agar Harga Bensin E10 Murah

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Produsen Spiritus dan Etanol Indonesia (Apsendo) mendesak pemerintah untuk membebaskan etanol untuk bahan bakar dari kategori barang kena cukai (BKC). Terlebih, pemerintah akan menerapkan mandatory bensin campur etanol 10% atau E10 pada 2027. 

    Ketua Umum Apsendo Izmirta Rachman mengatakan, saat ini pemerintah masih mengategorikan bioetanol yang digunakan untuk energi sebagai BKC dengan besaran cukai Rp20.000 per liter.

    “Ketika program E10 diterapkan, harga bahan bakar berpotensi meningkat akibat adanya cukai tersebut,” kata Izmirta saat ditemui di Kompleks DPR RI, Rabu (12/11/2025). 

    Menurut dia, ketentuan cukai ini sangat membebani dan mengganggu apabila dibebankan kepada konsumen karena akan berdampak langsung pada kenaikan harga bahan bakar. 

    Apabila mandatory E10 berlaku, maka dia memperkirakan harga bensin hijau yang ada saat ini yaitu Pertamax Green 95 (E5) maupun bensin E10 nantinya akan terbebani Rp2.000 per liter akibat pengenaan cukai. 

    “Pertamax Green yang baru mau diluncurkan, yang sudah jalan, yang walaupun volumenya kecil itu akan menjadi kenaikan Rp2.000 per liter,” ujarnya. 

    Dia menerangkan, untuk mendapatkan pembebasan cukai, pengguna bioetanol wajib mengajukan permohonan yang disertai izin usaha industri serta dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). 

    Prosedur tersebut sangat teknis dan memberatkan, terlebih jika harus diterapkan di setiap titik tempat penyampuran bahan bakar nabati (TBBN). Setiap lokasi blending nantinya harus memiliki izin tersendiri dan mengajukan permohonan pembebasan cukai ke kantor Bea Cukai. 

    “Padahal bioetanol yang diproduksi industri dalam negeri sebenarnya sudah didenaturasi atau dirusak dengan bahan kimia seperti denatonium benzoat,” jelasnya. 

    Adapun, proses denaturasi ini membuat bioetanol tidak mungkin lagi disuling ulang menjadi minuman beralkohol sehingga mustahil disalahgunakan.

    Atas dasar itu, produsen bioetanol mengusulkan agar bioetanol yang telah didenaturasi tidak lagi dikategorikan sebagai barang kena cukai. Hal ini diharapkan dapat mempermudah implementasi program E10 tanpa terbebani oleh kerumitan administrasi di setiap titik pencampuran. 

    “Usulan ini sangat sederhana. Bioetanol yang telah ditambahkan zat denaturasi bersifat beracun sehingga tidak mungkin dikonsumsi. Karena itu, pembebanan cukai atas produk yang sudah didenaturasi ini tidak relevan,” pungkasnya. 

    Untuk mendukung mandatory E10, produsen juga meminta optimalisasi penyerapan bioetanol berbahan baku molase di Pulau Jawa yang ada sekarang yaitu 50.500 kiloliter dari produsen yang tersedia di Pulau Jawa. 

    Izmirta juga mendorong konsistensi pelaksanaan program mandatory E10 dengan melakukan blending untuk semua non-public service obligation (PSO) untuk pemakaian Pulau Jawa terlebih dahulu. 

    “Kemudian kami minta untuk dilakukan evaluasi rumusan harga indeks pasar pada komponen biaya produksi bioetanol per liter yang sudah 12 tahun sejak evaluasi terakhir belum pernah dievaluasi kembali,” terangnya. 

    Lebih lanjut, dia berharap pemerintah mengutamakan pembangunan pabrik pengguna bahan baku molase di luar Pulau Jawa. Sebab, pada 2025 perkiraan molase mencapai 1,9 juta ton secara nasional. 

    Adapun, industri etanol dan industri pengguna molase di Pulau Jawa menyerap sekitar 900.000 ton. Artinya, masih ada sekitar 1 juta ton molase yang belum terserap di luar Pulau Jawa. 

    “Ini akan menjadi peluang untuk kita jadikan energi dengan cara membangun pabrik bioetanol fuel grade di luar Pulau Jawa supaya tetes sebagai bahan baku dapat terserap dan meningkatkan pendapatan petani,” pungkasnya. 

    Daftar 5 Pabrik Bioetanol untuk Energi di Indonesia

    1. PT Energi Agro Nusantara dengan kapasitas produksi 30.000 kiloliter di Pulau Jawa

    2. PT Molindo Raya Industrial dengan kapasitas produksi 10.000 kiloliter di Pulau Jawa

    3. PT Indo Acidatama dengan kapasitas produksi 3.000 kiloliter di Pulau Jawa

    4. PT Madu Baru dengan kapasitas produksi 7.500 kiloliter di Pulau Jawa

    5. PT Indonesia Etanol Industry dengan kapasitas produksi 20.000 kiloliter di luar Jawa 

  • BGN: Penerima MBG Capai 42 Juta Orang dari Target 82,9 Juta

    BGN: Penerima MBG Capai 42 Juta Orang dari Target 82,9 Juta

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan bahwa penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) (MBG) telah mencapai sekitar 42 juta orang per 11 November 2025.

    Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan bahwa jumlah tersebut melampaui target awal sebanyak 17,5 juta penerima pada tahun ini, sebab BGN hendak mencapai target baru 82,9 juta penerima.

    “Kita sudah jauh melampaui, tapi ini targetnya dipercepat dan kita ingin mengejar 82,9 juta,” kata Dadan dalam rapat dengar pendapat di Komisi IX DPR RI, Rabu (12/11/2025).

    Menurutnya, capaian tersebut juga diiringi percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur MBG yang telah mencapai 14.853 unit, melampaui target awal 5.000 unit.

    Dadan memaparkan, jumlah SPPG itu telah tersebar di 38 provinsi di 509 kabupaten/kota dan 7.022 kecamatan.

    Menilik kelompok penerima manfaat MBG, jumlah penerima terbanyak dicatatkan jenjang SD kelas 1–3 dan SD kelas 4–6 masing-masing sebanyak 7,77 juta dan 7,53 juta orang.

    Selain itu, terdapat pula jenjang SMP dengan 6,64 juta penerima MBG, serta SMA dan SMK masing-masing sebanyak 3,59 juta dan 3,35 juta.

    Sementara itu, jumlah penerima manfaat MBG dari kelompok lainnya seperti ibu hamil mencapai 267.657, ibu menyusui mencapai 599.678, hingga bayi di bawah lima tahun sebanyak 1,82 juta orang.

    “Ini sudah bervariasi. Itu menyangkut total 420.000 kelompok yang kita capai dan seluruh penerima manfaat alhamdulillah sudah melebihi 50% dari total target kita tahun 2025,” ujar Dadan.

    Dalam perkembangan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG yang termaktub dalam Keputusan Presiden (Keppres) No. 28/2025.

    Pembentukan tim ini disebut untuk menyelaraskan kebijakan dan menyelesaikan permasalahan yang bersifat lintas sektoral antarkementerian maupun lembaga dan pemerintah daerah, serta berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. 

    “Tim Koordinasi memiliki tugas mendukung penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis melalui sinkronisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian penyelenggaraan program makan bergizi gratis,” demikian bunyi Pasal 3 beleid tersebut, dikutip dari keterangan resmi BGN, Jumat (31/10/2025).

    Posisi Ketua Tim Koordinasi MBG ini diemban Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Sementara itu, Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang didapuk sebagai Ketua Pelaksana Harian.

  • Produksi Minyak Blok Rokan Tak Optimal Imbas Gangguan Suplai Listrik & Gas

    Produksi Minyak Blok Rokan Tak Optimal Imbas Gangguan Suplai Listrik & Gas

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Hulu Rokan Regional Sumatra mengungkapkan suplai listrik dan gas menjadi biang kerok penurunan produksi minyak pada 2025.

    Direktur Utama Pertamina Hulu Rokan Regional Sumatra Ruby Mulyawan mengatakan, realisasi produksi minyak perusahaan secara year to date (ytd) hingga Oktober 2025 baru mencapai 151.000 barel per hari (bph). Angka ini masih di bawah target, yakni 167.000 bph.

    Menurutnya, penurunan produksi itu tak lepas dari gangguan pasokan listrik dan gas. Ruby menyebut, pasokan listrik dari PT PLN (Persero) dan PT Mandau Cipta Tenaga Nusantara (MCTN) pernah mengalami majeure shutdown sebanyak dua kali.

    “Sehingga produksi turun dan bisa dilihat di sini pelan-pelan naik lagi, terus turun lagi. Kami mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya di tahun depan,” ucap Ruby dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (12/11/2025).

    Di samping itu, ketersediaan suplai gas yang lebih rendah dibandingkan kebutuhan operasional, juga menjadi hambatan. Ruby menjelaskan, pihaknya membutuhkan gas sebesar 210 hingga 220 miliar British thermal unit per hari (Billion British Thermal Unit per Day/BBTUD).

    Namun, sejak November 2024, pihaknya kekurangan gas sekitar 20 hingga 25 BBTUD. Padahal, kata dia, jika kebutuhan gas terpenuhi pihaknya mampu memproduksi tambahan minyak hingga 2.500 bph.

    Menurutnya, kurangnya pasokan listrik dan gas mengakibatkan penurunan total power supply Rokan dan produksi steam sehingga perlu mematikan sumur produksi dan penurunan injeksi steam yang mengakibatkan penurunan produksi.

    “Jadi dua hal itu yang jadi kendala yang harus ditindaklanjuti di tahun depan,” ucap Ruby.

    Adapun, untuk produksi minyak pada 2026, pihaknya menargetkan di level 154.000 bph. Angka ini lebih rendah dibanding target pada 2025, yakni 167.000 bph. 

  • Daftar 10 Daerah dengan UMK Tertinggi di Indonesia, Ada Bekasi & Jakarta

    Daftar 10 Daerah dengan UMK Tertinggi di Indonesia, Ada Bekasi & Jakarta

    Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah daerah termasuk dalam daftar daerah dengan upah minimum kabupaten/kota (UMK) tertinggi di Indonesia pada 2025. Lantas, berapa besarannya jika naik hingga 10,5% sesuai dengan usulan buruh pada 2026?

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan belum terdapat keputusan akhir mengenai formula kenaikan upah minimum 2026, seiring dengan pembahasan yang masih terus berlangsung.

    “UMP belum, sedang kita bahas,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Rabu (12/11/2025).

    Dia menjelaskan, menjelang tenggat pengumuman pada 21 November, fase pembahasan UMP 2026 sedang berjalan di Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) dan Dewan Pengupahan tingkat provinsi.

    Yassierli lantas menyebut bahwa pihaknya terus melakukan dialog bersama serikat pekerja dan kalangan pengusaha, dalam hal ini Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

    Di sisi lain, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) terus mendorong kenaikan upah minimum tahun depan sebesar 8,5% hingga 10,5%.

    Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan bahwa kenaikan upah minimum dihitung dari pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, serta indeks tertentu. Mengingat kondisi makroekonomi yang dinilai tak terlalu berbeda dibandingkan tahun lalu, dia berharap agar kenaikan UMP setidaknya sama seperti tahun lalu, yakni 6,5%.

    “Kami bisa memahami apabila indeks tertentunya 0,9 sampai 1,0. Kalau pakai 0,9 sampai 1,0 berarti sekitar minimal kenaikan upah minimumnya bisa 7,77%,” kata Said dalam konferensi pers secara daring, Minggu (9/11/2025).

    Berikut daftar 10 daerah dengan UMK tertinggi di Indonesia 2025:

    1. Kota Bekasi: Rp5.690.752
    2. Kabupaten Karawang: Rp5.599.593
    3. Kabupaten Bekasi: Rp5.558.515
    4. DKI Jakarta: Rp5.397.761
    5. Kota Depok: Rp5.195.721
    6. Kota Cilegon: Rp5.128.084
    7. Kota Bogor: Rp5.126.897
    8. Kota Tangerang: Rp5.069.708
    9. Kabupaten Mimika: Rp5.005.678
    10. Kota Batam: Rp4.989.600

    Daftar 10 Daerah dengan UMK Tertinggi 2026 jika naik 10,5%:

    1. Kota Bekasi: dari Rp5.690.752 menjadi Rp6.287.038
    2. Kabupaten Karawang: dari Rp5.599.593 menjadi Rp6.188.572
    3. Kabupaten Bekasi: dari Rp5.558.515 menjadi Rp6.142.644
    4. DKI Jakarta: dari Rp5.397.761 menjadi Rp5.964.587
    5. Kota Depok: dari Rp5.195.721 menjadi Rp5.740.279
    6. Kota Cilegon: dari Rp5.128.084 menjadi Rp5.666.568
    7. Kota Bogor: dari Rp5.126.897 menjadi Rp5.665.132
    8. Kota Tangerang: dari Rp5.069.708 menjadi Rp5.602.037
    9. Kabupaten Mimika: dari Rp5.005.678 menjadi Rp5.530.965
    10. Kota Batam: dari Rp4.989.600 menjadi Rp5.514.048

  • Pengusaha Baja Minta Alat Deteksi Radioaktif Dipasang di Border Bea Cukai

    Pengusaha Baja Minta Alat Deteksi Radioaktif Dipasang di Border Bea Cukai

    Bisnis.com, JAKARTA — The Indonesian Iron and Steel Association (IISIA) mengusulkan agar pemasangan alat pendeteksi radiasi atau radiation portal monitor (RPM) dilakukan di area perbatasan atau border yang berada di bawah pengawasan Bea Cukai. 

    Usulan tersebut disampaikan menyusul kebijakan pemerintah yang mewajibkan pelaku industri peleburan logam memasang alat pendeteksi radioaktif di masing-masing fasilitas usaha.

    Direktur Eksekutif IISIA Harry Warganegara mengatakan bahwa langkah pemerintah untuk memperketat pengawasan bahan baku logam, terutama scrap impor, sebenarnya dapat dipahami. Namun, pemasangan alat deteksi seharusnya dilakukan di titik masuk barang, bukan di area industri.

    “Kami bisa pasang alat pendeteksi itu, tapi seharusnya ini dipasang di border sehingga kalau ada apa-apa, ketahuan ada radioaktif, bisa langsung di re-export,” ujar Harry dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR, Rabu (12/11/2025).

    Harry menjelaskan, kebutuhan bahan baku menjadi tantangan utama industri baja nasional untuk menuju produksi baja hijau (green steel). 

    Indonesia saat ini mengimpor sekitar 1,2 juta ton scrap setiap tahun, sementara pasokan domestik hanya mampu memenuhi 30%—40% kebutuhan.

    Namun, pasokan scrap impor sempat terhambat setelah muncul temuan material radioaktif pada salah satu perusahaan peleburan di Cikande, Banten, yakni PT Peter Metal Technology (PMT). Dampaknya, impor scrap langsung dihentikan sementara waktu.

    “Kami memahami situasi yang terjadi di Cikande, akibatnya scrap itu disetop. Kami sudah melayangkan surat ke Kemenperin, KLHK, dan Kemendag, dan sudah direspons. Kami diberi waktu 3 bulan untuk memasang alat RPM atau CSSM sebagai detektor radioaktif,” ungkapnya.

    Meski demikian, Harry menekankan bahwa proses pengadaan alat tersebut memerlukan waktu. Dia mengungkap pihaknya tidak menolak untuk memasang alat deteksi tersebut. 

    Namun, secara waktu, pemasangan di kawasan industri dinilai akan terlambat apabila ditemukan unsur radioaktif setelah scrap tiba di area industri. Menurut Harry, kondisi itu membuat perusahaan tidak bisa lagi mengekspor kembali material yang terkontaminasi.

    “Kalau radioaktifnya ditemukan di pabrik anggota kami, itu sudah tidak bisa di-re-export. Solusinya adalah dikubur. Kalau dikubur berarti radioaktif itu ditanam di bumi Indonesia, bukan dikembalikan ke negara asal. Ini yang kami khawatirkan,” jelasnya.

    Harry menambahkan, sebenarnya Bea Cukai telah memiliki alat pendeteksi radioaktif di Pelabuhan Tanjung Priok. Namun, fasilitas itu dinilai belum mencukupi karena belum tersedia di seluruh pelabuhan tempat scrap impor masuk.

    “Bea Cukai memang punya di Priok, tapi apakah alat itu aktif 24 jam dan apakah semua scrap diperiksa? Karena scrap tidak hanya masuk lewat Priok, ada pelabuhan lain yang belum punya alat itu,” imbuhnya.

    Sementara itu, berdasarkan edaran dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), perusahaan peleburan diwajibkan memasang alat deteksi radioaktif sebelum dapat kembali mengimpor scrap. IISIA menilai kebijakan ini perlu penyesuaian agar tidak menghambat aktivitas industri.

    “Kalau harus pasang dulu baru boleh impor lagi, berarti selama alat dipasang, produksi berhenti. Dampaknya bukan hanya ke perusahaan, tapi juga ke karyawan. Untungnya sekarang sudah diperpanjang waktunya,” pungkasnya. 

  • SMI Genjot Pembiayaan Hijau, Portofolio Ditargetkan Tembus 30% di 2030

    SMI Genjot Pembiayaan Hijau, Portofolio Ditargetkan Tembus 30% di 2030

    Bisnis.com,HUMBANG HASUNDUTAN — PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI menargetkan portofolio pembiayaan proyek-proyek hijau meningkat hingga mencapai 25%-30% hingga 2030.

    Direktur Operasional dan Keuangan SMI, Aradita Priyanti mengatakan pihaknya akan terus meningkatkan portofolio pembiayaan hijau untuk mendukung program pemerintah dalam mencapai target nol emisi karbon atau net zero emission (NZE) pada 2030.

    Adapun, sampai dengan September 2025 portofolio pembiayaan proyek hijau atau climate related project SMI telah mencapai 20,9%. 

    “Kami ada roadmap untuk portofolio pembiayaan hijau dan sampai 2030 kami berupaya untuk meningkatkan menjadi 25% hingga 30%,” kata Aradita di Humbang Hasundutan, Sumatra Utara, Selasa (11/11/2025).

    Dia menjelaskan, dari 20,9% portofolio pembiayaan hijau SMI, masih didominasi oleh proyek energi terbarukan yakni sekitar 15,7%. Kemudian, disusul proyek air minum dan sanitasi dengan kontribusi sebesar 2,0%, energi baru 1,6% dan transportasi 1,6%.

    Salah satu bentuk dukungan SMI dalam proyek hijau ialah melalui pembiayaan pembangkit listrik tenaga minihidro (PLTM) Sion di Sumut. PT SMI memberikan fasilitas pembiayaan sebesar US$21,2 juta kepada PT Citra Multi Energi (CME) untuk proyek pembangkit senilai US$30,8 juta tersebut.

    Di sisi lain, Aradita mengungkapkan bahwa portofolio pembiayaan SMI untuk proyek dari sektor coal fired hanya sebesar 9%. Dia menjelaskan bahwa pembiayaan pada sektor coal fired memang terus menurun. Hal ini sejalan dengan dilakukannya moratorium pembiayaan pada proyek-proyek energi fosil.

    “Sejak 2018, PT SMI telah melakukan moratorium untuk proyek-proyek yang terkait dengan batu bara. Portofolio [pembiayaan non-renewable] yang ada sekarang adalah portofolio sebelum moratorium,” jelasnya.

    Komitmen untuk mendorong pembiayaan berkelanjutan, khususnya untuk proyek-proyek hijau juga ditegaskan oleh Direktur Utama PT SMI Reynaldi Hermansjah. Dia memastikan portofolio pembiayaan hijau SMI akan terus meningkat ke depannya.

    “Kita setiap tahun menargetkan pembangunan proyek renewable sekitar 5 GW. Jadi bukan hanya proyek pembangkit listrik minihidro saja,” ujarnya.

    Selain itu, dia menyatakan tidak menutup kemungkinan SMI juga ke depannya akan menjajaki peluang pembiayaan pada proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik (PSEL).

    “Potensinya sangat besar sekali untuk PSEL ini dan kita akan mencoba berkolaborasi,” ucap Reynaldi.

    Untuk diketahui, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatan pembangunan PSEL. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden No 109/2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

    Aturan ini ditetapkan sebagai langkah strategis mengatasi darurat sampah nasional sekaligus mendukung ketahanan energi. Dalam pertimbangannya, pemerintah mencatat bahwa timbulan sampah di Indonesia pada 2023 mencapai 56,63 juta ton per tahun. Namun, sekitar 60,99% di antaranya belum terkelola dengan baik.

    Sementara itu, berdasarkan paparan SMI, per September 2025 akumulasi komitmen pembiayaan mencapai Rp254,27 triliun dan akumulasi nilai proyek yang dibiayai Rp1.149 triliun.

    “Dampak akumulasi proyek yang telah kita biayai telah menyerap 10,7 juta tenaga kerja. Yang paling penting, kami juga ikut berpartisipasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, nilainya kurang lebih Rp1.135 triliun atau 0,5% terhadap PDB Indonesia,” ujar Reynaldi.

    Dia menyebutkan akumulasi komitmen pembiayaan dan investasi SMI itu disalurkan ke sejumlah proyek, seperti pembangunan jalan dan jalan tol sepanjang 4.521 kilometer, proyek ketenagalistrikan 7,9 Gigawatt, proyek irigasi 218 juta m3 aliran air.

    Kemudian, proyek transportasi (242 rel kereta api, pelabuhan 3,1 juta TEUs), kawasan industri 14.208 m2, proyek telekomunikasi (590 tower dan 6.407 fiber optics), pariwisata 13,74 Ha area pariwisata, dan beberapa proyek lainnya.

    “Fokus SMI ialah membiayai proyek-proyek di bidang infrastruktur yang memberikan multiplier effect ke masyarakat atau daerah,” ungkapnya.

  • Shell Incar Prospek Migas di Sulawesi hingga NTB

    Shell Incar Prospek Migas di Sulawesi hingga NTB

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala SKK Migas Djoko Siswanto memberi bocoran bahwa Shell Plc membidik sejumlah prospek migas di Sulawesi Barat, Bali, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). 

    Dia mengatakan, Shell saat ini tengah melakukan joint study dengan Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company (Kufpec). Joint study tersebut dilakukan untuk lima lapangan migas.

    Djoko tak memerinci nama kelima wilayah kerja (WK) migas yang dimaksud. Dia hanya menyebut, joint study dilakukan pada satu lapangan onshore di Sulawesi Barat dan satu offshore di Sulawesi Barat. Lalu, tiga wilayah offshore di Bali dan NTB.

    “Dua wilayah onshore, offshore Sulawesi Barat. Tiga wilayah offshore, Bali dan NTB,” ucap Djoko di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/11/2025).

    Sebelumnya, Djoko juga mengatakan bahwa Shell dan Kufpec melakukan joint study bersama dengan porsi 50:50.

    “Dia sudah join sama Kufpec 50:50, dia mengajukan proposal ke Ditjen Migas [Kementerian ESDM]. Ada dua offshore, tiga onshore, kalau tidak salah,” ujarnya di Jakarta, Selasa (11/11/2025).

    Dia menambahkan bahwa saat ini Ditjen Migas sedang mengevaluasi kepastian WK migas yang diminati Shell untuk eksplorasi.

    Kabar kembalinya Shell ke sektor hulu migas RI telah berhembus sejak awal 2025. Shell disebut tengah menjajaki peluang di lapangan WK eksis, yang berarti perusahaan tersebut akan berinvestasi di wilayah kerja yang saat ini juga dikelola kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) lain. Saat itu, SKK Migas masih mengurusi evaluasi minat area yang dikaji Shell.

    Belakangan, Deputi Eksplorasi, Pengembangan, & Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas Rikky Rahmat Firdaus memberi sinyal bahwa Shell bakal kembali berinvestasi di hulu migas RI pada November 2025.

    Rikky menuturkan, Shell tertarik kembali ke sektor hulu migas Indonesia karena banyak temuan lapangan baru, terutama di area lepas pantai dan laut dalam (deepwater). Menurutnya, temuan tersebut relevan dengan kompetensi Shell, yakni pengeboran minyak lepas pantai dan laut dalam.

    “Dengan temuan semua yang ada, kami sangat berharap nanti di bulan November kami ajak lagi Shell untuk benar-benar hadir di Indonesia,” ucap Rikky dalam acara Bisnis Indonesia Forum, Kamis (9/10/2025).

    Dia menambahkan, Shell sempat ragu untuk kembali masuk ke sektor hulu migas RI. Namun, pihaknya berhasil meyakinkan perusahaan asal Eropa itu.

    Menurut Rikky, Shell akan kembali karena prospek migas di Tanah Air memiliki daya tawar yang cukup baik.

    “Kita punya daya tawar yang cukup baik. Kita akan tetap bertemu, dan jadi Shell kan juga banyak entitasnya, jadi ini tone positif bagi rekan-rekan,” ujarnya.

  • Ciputra (CTRA) Perluas Ekspansi di Jakarta Barat

    Ciputra (CTRA) Perluas Ekspansi di Jakarta Barat

    Bisnis.com, JAKARTA—PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) atau Ciputra Group meluncurkan proyek kawasan hunian The Forestine di CitraGarden City, Jakarta Barat.

    Jeffrey Jie, Deputy General Manager Sales & Marketing The Forestine, menyampaikan The Forestine mengusung konsep forest home dengan arsitektur tropical modern. Proyek ini dirancang untuk menghadirkan hunian bernuansa alam di tengah pengembangan kota mandiri CitraGarden City, Jakarta Barat, dengan total luas 465 hektare.

    Keunggulan lokasi menjadi salah satu nilai strategis The Forestine. Kawasan ini hanya 5 menit menuju Bandara Soekarno-Hatta, 5 menit menuju Tol JORR 2, dan 10 menit ke Tol Prof. Dr. Sedyatmo. Selain itu, penghuni dapat menikmati fasilitas lifestyle Sunset Avenue, area komersial lakefront seluas 10 hektare yang dapat dicapai dengan berjalan kaki.

    “Konektivitas menjadi salah satu nilai jual terkuat The Forestine, karena kami ingin memastikan penghuni dapat bergerak cepat dan efisien,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (12/11/2025).

    Sebagai kawasan berwawasan lingkungan, The Forestine menghadirkan 3,6 hektare ruang hijau, termasuk Taman sentral yang bernama The Everwood Art Park.

    Kawasan ini berfungsi sebagai pusat aktivitas sosial dan rekreasi. Ruang terbuka ini memberikan dampak lingkungan yang signifikan dengan meningkatkan kualitas udara serta kenyamanan kawasan.

    “Ruang hijau ini menjadi fondasi bagi pengalaman tinggal yang lebih sehat, sekaligus membangun suasana komunitas yang kuat di dalam kawasan,” kata Jimmy Soh, General Manager Sales & Marketing Ciputra Group.

    Kawasan ini dilengkapi fasilitas lengkap CitraGarden City, mulai dari Sekolah Citra Kasih, Ciputra Hospital, Citra Premier, Citra Interactive Zoo hingga Farmers Market. Beragam fasilitas tersebut memungkinkan penghuni memenuhi kebutuhan harian tanpa harus keluar dari kawasan kota mandiri, menjadikan kehidupan lebih praktis dan efisien.

    Untuk mendukung gaya hidup modern, The Forestine dilengkapi clubhouse eksklusif yang bernama The Treehouse Club dengan konsep hijau yang menyediakan kolam renang, pusat kebugaran, area bermain anak, kafe, taman, dan minimarket. Setiap hunian dirancang dengan bukaan lebar, pencahayaan alami, serta ventilasi silang yang menciptakan rumah tropical modern yang nyaman dan sehat.

    Dengan keunggulan konsep, lokasi, dan fasilitas yang terintegrasi, The Forestine diproyeksikan menjadi salah satu pilihan hunian paling potensial di Jakarta Barat.

  • Harga Pangan Hari Ini (12/11): Beras Medium Turun, Cabai hingga Telur Naik

    Harga Pangan Hari Ini (12/11): Beras Medium Turun, Cabai hingga Telur Naik

    Bisnis.com, JAKARTA — Mayoritas harga pangan hari ini mengalami kenaikan secara rata-rata nasional. Kenaikan harga pangan terjadi pada komoditas berbagai jenis cabai, bawang, minyak goreng hingga telur.

    Berdasarkan data Panel Harga Pangan Bapanas, Rabu (12/11/2025) pukul 07.56 WIB, harga beras premium stagnan Rp15.539 per kg dan beras medium turun 0,17% menjadi Rp13.514 per kg hari ini.

    Sementara itu, harga beras SPHP meningkat berada di kisaran Rp12.736 per kg atau naik tipis 0,01% dibandingkan hari sebelumnya. 

    Harga cabai merah keriting turun 0,68% menjadi Rp53.227 per kg. Harga cabai merah besar naik 2,77% menjadi Rp53.574 per kg dan harga cabai rawit merah naik 0,35% menjadi Rp38.103 per kg. 

    Di sisi lain, harga bawang putih bonggol naik secara nasional sebesar 0,19% menjadi Rp36.666 per kg dari hari sebelumnya dan harga bawang merah turun 0,25% menjadi Rp39.238 per kg. 

    Komoditas daging sapi murni naik 0,08% menjadi Rp135.115 per kg. Harga daging ayam ras naik 0,01% menjadi Rp36.896 per kg dan harga telur ayam ras naik 0,15% menjadi Rp30.429 per kg.

    Sementara itu, harga kedelai biji kering (impor) turun 0,26% menjadi Rp10.643 per kg, sedangkan harga gula konsumsi turun 0,01% menjadi Rp17.948 per kg. 

    Lebih lanjut, harga minyak goreng kemasan stagnan di kisaran Rp20.896 per kg. Sementara itu, harga minyak goreng curah naik 0,29% menjadi Rp17.517 per kg. 

    Komoditas pangan lainnya yaitu harga tepung terigu curah turun 0,13% menjadi Rp9.718 per kg dan harga tepung terigu kemasan turun 0,35% menjadi Rp12.898 per kg. Harga jagung tingkat peternak turun 0,16% menjadi Rp6.807 per kg. 

    Di samping itu, harga pangan ikan hari ini bervariasi. Adapun, harga ikan kembung turun 0,55% menjadi Rp42.664 per kg dan ikan tongkol naik 0,41% menjadi Rp35.291 per kg, sementara ikan bandeng naik 0,33% menjadi Rp35.624 per kg.

  • Purbaya Tak Tampak Saat Prabowo Gelar Rapat Khusus Bahas Keuangan Negara

    Purbaya Tak Tampak Saat Prabowo Gelar Rapat Khusus Bahas Keuangan Negara

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat khusus yang salah satunya membahas mengenai keuangan negara sebelum berangkat ke Australia. Menariknya, meski secara spesifik membahas tentang keuangan negara, sosok Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak tampak.

    Adapun dalam rapat tersebut Prabowo telah memerintahkan Menteri Sekretaris Negara alias Mensesneg Prasetyo Hadi untuk mengawal proses penyerapan APBN dan APBD. Tugas yang seharusnya dilakukan oleh Menkeu.

    Di sisi lain, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menetapkan syarat sekaligus deadline kepada pemerintah daerah alias pemda terkait pencairan dana transfer ke daerah pada akhir tahun 2025.

    Pemda yang tidak memenuhi syarat terancam akan memperoleh sisa transfer ke daerah termasuk penyaluran dana desa.

    Penyaluran TKD yang dimaksud meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, DAK Nonfisik, Dana Desa, Dana Otonomi Khusus (DOK) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI), Dana Keistimewaan Yogyakarta, Dana Insentif Fiskal, serta Hibah Kepada Daerah. 

    Terkait penyaluran DBH baik itu DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT), Dana Reboisasi (DBH DR), serta DBH Perkebunan Sawit (DBH Sawit), pemda diminta untuk menyampaikan laporan realisasi penggunaan DBH periode 2024 sampai semester I/2025. Batas akhir waktu penyampaian dokumen ketiga DBH yakni paling lambat 17 November 2025 pukul 23.59 WIB. 

    “Dalam hal syarat salur DBH CHT pada huruf a belum diterima sampai batas waktu yang ditentukan, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran atas DBH CHT yang belum disalurkan. DBH CHT yang dihentikan penyalurannya tidak dapat disalurkan kembali kepada daerah,” demikian dikutip dari surat yang tertanggal 30 Oktober 2025 itu oleh Bisnis, Selasa (11/11/2025).

    Konsekuensi yang sama juga berlaku bagi pemda yang tidak menyampaikan syarat-syarat dokumen dimaksud untuk DBH DR dan DBH Sawit hingga batas akhir waktu yang ditetapkan. 

    Selengkapnya, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu juga menetapkan batas akhir penyampaikan dokumen syarat penyaluran komponen TKD lainnya. Misalnya, pemda diwajibkan menyampaikan laporan realisasi belanja pegawai yang dibayarkan kepada PNS daerah serta gaji dan tunjangan kepada PPPK guru maupun non guru pada November dan Desember 2025, masing-masing paling lambat 10 Desember 2025 dan 10 Januari 2026. Ini menjadi syarat penyaluran DAU. 

    Kemudian, syarat penyaluran DAU khusus untuk bidang pendidikan dan kesehatan paling lambat disampaikan pada 14 November 2025, sedangkan untuk penggajian PPPK pada 19 Desember 2025. Semuanya harus disampaikan paling lambat pukul 23.59 WIB. 

    Sementara itu, batas akhir penyampaian syarat penyaluran DAK Fisik yakni 22 Desember 2025 pukul 17.00 WIB. Adapun batas akhir untuk syarat salur DAK Nonfisik berbeda-beda yakni 15 Desember 2025 pukul 23.59 WIB untuk yang berkaitan dengan tunjangan guru, 1 Desember 2025 pukul 23.59 WIB untuk DAK Nonfisik jenis lainnya, 31 Oktober 2025 pukul 23.59 WIB untuk Dana BOS/BOP PAUD/BOP Kesetaraan, serta 1 Desember 2025 untuk DANA BOK Puskesmas. 

    Di sisi lain, bagi Dana Desa, bupati/wali kota memiliki waktu untuk menyampaikan berbagai syarat yang ditentukan sampai dengan 22 Desember 2025 pukul 23.59 WIB. Apabila tidak dipenuhi, sisa pagu Dana Desa TA 2025 tidak akan disalurkan termasuk untuk TA berikutnya dan menjadi sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Negara (RKUN). 

    Selain syarat laporan realisasi penyerapan Dana Desa, bupati/wali kota secara khusus harus menyampaikan setidaknya dua dokumen mengenai penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Sebagaimana diketahui, Dana Desa telah disetujui oleh Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa untuk menjadi penjamin penyaluran kredit untuk Kopdes. 

    Dua dokumen dimaksud adalah akta pendirian badan hukum koperasi desa merah putih atau bukti penyampaian dokumen pembentukan koperasi desa merah putih ke notaris, serta surat pernyataan komitmen dukungan APBDes untuk pembentukan koperasi desa merah putih.

    Selanjutnya, pemda Provinsi Papua dan Provinsi Aceh harus menyampaikan dokumen-dokumen syarat penyaluran DOK dan DTI sampai dengan 30 November 2025 pukul 23.59 WIB.

    Selain itu, syarat penyaluran Dana Keistimewaan Yogyakarta harus dipenuhi paling lambat 28 November 2025, sedangkan Dana Insentif Fiskal pada 20 November 2025 pukul 16.00 WIB. Hibah kepada Daerah terkait dengan MRT paling lambat 20 November 2025, sedangkan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana pada 19 Desember 2025.  

    Mensesneg Awasi Penyerapan

    Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan instruksi kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk memastikan penyerapan anggaran kementerian/lembaga di pusat hingga transfer ke daerah (TKD) jelang akhir 2025. 

    Hal itu disampaikan Prabowo pada rapat khusus sebelum bertolak ke Australia dalam rangka pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) Anthony Albanese, di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (11/11/2025). 

    Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut Presiden telah memerintahkan Prasetyo untuk melakukan koordinasi lintas kementerian serta memastikan penyerapan anggaran berjalan optimal jelang akhir tahun. 

    “Presiden juga menugaskan Menteri Sekretaris Negara untuk segera mengoordinasikan serta memeriksa penyerapan anggaran dan penggunaan transfer ke daerah yang dikelola oleh para kepala daerah menjelang akhir tahun ini,” ucap Teddy sebagaimana dikutip dari situs resmi Sekretariat Kabinet, Selasa (11/11/2025). 

    Teddy menyebut Prabowo menunda jadwal penerbangannya ke Australia selama dua jam untuk memimpin rapat tersebut.

    Rapat tertutup itu dihadiri langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Teddy menjelaskan bahwa Prabowo memberikan arahan terkait dengan pentingnya pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat. 

    Kepala Negara menekankan agar setiap anggaran yang bersumber dari uang rakyat digunakan dengan penuh tanggung jawab dan tepat waktu.

    “Setiap rupiah uang rakyat yang dialokasikan harus tepat sasaran dan harus digunakan sesuai periode waktu yang ditetapkan, termasuk dana di daerah, yang juga merupakan uang rakyat,” demikian pesan Prabowo yang disampaikan Teddy. 

    Adapun kendati membahas tentang keuangan negara, sosok Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak tampak dalam rapat tersebut.

    Surat Purbaya ke Kepala Daerah

    Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa juga telah menyurati seluruh kepala daerah di Indonesia terkait dengan realisasi belanja APBD yang lambat serta besarnya simpanan pemerintah daerah (pemda) di perbankan hingga akhir kuartal III/2025. 

    Melalui Surat Menteri Keuangan No.S-662/MK.08/2025 berjudul ‘Percepatan Pelaksanaan Belanja APBD Tahun Anggaran 2025’, Purbaya menyebut pemerintah pusat telah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi anggaran daerah. 

    Berdasarkan pemantauan yang dilakukan sampai dengan September 2025, dana transfer ke daerah (TKD) telah disalurkan sebesar Rp644,8 Triliun atau 74% dari pagu APBN 2025 yakni Rp919,9 triliun. 

    “Sejalan dengan realisasi TKD yang sudah cukup tinggi tersebut, kami mencatat realisasi belanja daerah dalam APBD 2025 secara total mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi belanja APBD tahun yang lalu, sehingga menyebabkan simpanan dana Pemda di perbankan sampai dengan Triwulan III 2025 mengalami kenaikan,” tulis Purbaya pada surat tersebut, dikutip Bisnis, Senin (10/11/2025). 

    Purbaya lalu meminta para pemda melakukan empat hal berdasarkan hasil pemantauan dimaksud, sekaligus untuk mendorong perekonomian nasional 2025 agar bisa lebih baik. 

    Pertama, mempercepat penyerapan belanja daerah secara efisien dan efektif dengan tata kelola yang baik. Kedua, memenuhi belanja kewajiban pada pihak ketiga yang menjalankan proyek proyek pemda. “[Ketiga] memanfaatkan dana simpanan Pemda di perbankan untuk belanja program dan proyek di daerah,” tulis Purbaya. 

    Keempat, melakukan monitoring secara berkala baik mingguan atau bulanan terhadap pelaksanaan belanja APBD dan pengelolaan dana Pemda di perbankan sampai dengan akhir 2025. Dia meminta hasil monitoring itu bisa menjadi evaluasi perbaikan pada 2026 agar sejalan dengan arah program pembangunan nasional yang telah ditetapkan Presiden.

    Surat itu dikirimkan Purbaya pada 20 Oktober 2025, dengan tembusan Presiden, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sekretaris Negara, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

    Beberapa waktu sebelumnya, Purbaya juga sempat mewanti-wanti kementerian/lembaga khususnya dengan anggaran yang besar untuk mengoptimalkan belanjanya. 

    Dia memberikan waktu sampai dengan akhir Oktober 2025 kepada kementerian/lembaga untuk membelanjakan anggarannya sebelum melakukan penyisiran dan merealokasi anggaran itu untuk bantuan kepada masyarakat.