Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Penunjukan Basuki sebagai Kepala Otorita IKN Masih Dikonsultasikan dengan DPR

    Penunjukan Basuki sebagai Kepala Otorita IKN Masih Dikonsultasikan dengan DPR

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut bahwa pemerintah masih akan meminta pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait penunjukan Basuki Hadimuljono sebagai kepala Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Nusantara.

    Prasetyo mengatakan, Basuki belum dilantik sebagai kepala OIKN lantaran penunjukannya harus dikomunikasikan terlebih dahulu dengan DPR sesuai dengan mekanisme yang ada.

    “Belum [dilantik], kan begini sedang dikonsultasikan juga semua dengan DPR karena kan mekanismenya harus seperti itu,” kata Prasetyo saat ditemui di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Sabtu (2/11/2024).

    Sebelumnya, Prasetyo mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto menunjuk Basuki Hadimuljono untuk mengisi jabatan kepala OIKN. Dia menekankan bahwa mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu bakal kembali melanjutkan pembangunan ibu kota baru yang terletak di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu.

    Hal ini disampaikannya usai melaksanakan Retreat Kabinet Merah Putih bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di kompleks Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024).

    “Sudah, sudah. Pak Basuki diminta melanjutkan lagi,” ucapnya kepada wartawan.

    Sementara itu, dia mengatakan bahwa untuk posisi Wakil Kepala OIKN masih belum ada nama yang akan mengisi bangku tersebut.

    Dia mengatakan bahwa pemerintahan Prabowo berkomitmen untuk terus melanjutkan pembangunan IKN sampai siap dipergunakan.

    “Sudah disampaikan [target] 3—4 tahun, itu adalah target beliau yang harus selesai semua infrastruktur supaya bisa dipergunakan baik oleh eksekutif, yudikatif,” pungkas Prasetyo.

  • Airlangga Respons Putusan MK Soal UU Cipta Kerja: Pemerintah Akan Jalankan

    Airlangga Respons Putusan MK Soal UU Cipta Kerja: Pemerintah Akan Jalankan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara terkait putusan Mahkmah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

    Menanggapi hal itu, Airlangga mengatakan bahwa pemerintah akan menghormati putusan MK. Selain itu, dia menekankan bahwa pemerintah akan menjalankan putusan tersebut.

    “Putusan MK akan kita hormati, pemerintah akan menjalankan,” kata Airlangga saat ditemui seusai acara Kadin Indonesia bertajuk Diplomatic—Economic Reception Dinner di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Jumat (1/11/2024) malam.

    Airlangga pun mengatakan, pemerintah akan mempelajari amar putusan tersebut terlebih dahulu untuk mengetahui lebih lanjut koordinasi seperti apa yang akan dilakukan Kabinet Merah Putih.

    Sebelumnya, di hadapan puluhan duta besar pada acara tersebut, Airlangga juga sempat berkomentar terkait putusan MK mengenai beberapa peraturan ketenagakerjaan yang termuat di dalam UU Cipta Kerja. Namun, Airlangga mengungkap bahwa pemerintah juga telah meninjau hasil pembatalan MK.

    “Dan tidak perlu khawatir karena sebagian besar hal yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi Agung sebenarnya sesuai dengan peraturan yang sudah berasal dari hukum,” tuturnya.

    Airlangga mengaku bahwa Menteri Ketenagakerjaan Yassierli juga sudah bekerja untuk mengurangi risiko ketenagakerjaan atas putusan anyar ini. Selain itu, pemerintah juga akan berdiskusi dengan berbagai pihak mulai dari organisasi buruh serta asosiasi pengusaha terkait putusan MK.

    “Saya yakin bahwa sebenarnya Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi hanya memperkuat kebijakan tenaga kerja kita,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, dia meyakini bahwa putusan MK terkait ketenagakerjaan ini sejalan dengan Presiden Prabowo Subianto. “Menurut saya ini sejalan dengan apa yang ditunggu-tunggu oleh pemerintah Pak Prabowo untuk membawa seluruh pemangku kepentingan investasi ke dalam perencanaan yang disebutkan sebelumnya,” tandasnya.

    Sebelumnya, MK telah mengabulkan permohonan Partai Buruh dan pemohon lainnya terkait Undang-Undang Cipta Kerja atau UU Ciptaker. Permohonan itu dikabulkan dalam sidang putusan perkara nomor 168/PUU-XXI/2023 itu di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024). 

    Pada intinya, puluhan pasal yang digugat itu terkait dengan pengupahan, hubungan kerja, hingga tenaga kerja asing.  Dalam pertimbangannya, hakim MK menyatakan bahwa gugatan sebagian puluhan pasal itu dikabulkan dinilai mengancam perlindungan hak kerja hingga mengganggu keharmonisan aturan yang berlaku.

    Sebagaimana satu dari 21 pasal UU Ciptaker yang diubah MK, menyatakan Pasal 88 ayat 2 dalam Pasal 81 angka 27 UU No.6/2023 penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti menjadi UU No.2/2022 Tentang Cipta Kerja yang menyatakan ‘Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan layak bagi kemanusiaan’. 

    Di mana hal tersebut dinilai bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘dengan melibatkan dewan pengupahan daerah yang di dalamnya terdapat unsur pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan yang menjadi bahan bagi pemerintah pusat untuk penetapan kebijakan pengupahan’.

  • Bakal Jadi Mobil Dinas Menteri, Maung Garuda Sudah Mulai Diproduksi

    Bakal Jadi Mobil Dinas Menteri, Maung Garuda Sudah Mulai Diproduksi

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) oleh Prasetyo Hadi menyebut mobil Maung Garuda buatan PT Pindad (Persero) sudah mulai diproduksi.

    Prasetyo mengatakan, saat ini mobil yang dipakai Presiden Prabowo Subianto saat pelantikan itu, sudah mulai diproduksi agar bisa dipakai oleh para Menteri Kabinet Merah Putih.

    Di sisi lain, Prasetyo menuturkan bahwa dirinya belum mengetahui berapa jumlah Maung Garuda yang sudah diproduksi.

    “Sudah (produksi) dong, kan sudah dipakai sama pak Prabowo kemarin. Saya ga hapal jumlahnya, yang penting semua semangatnya untuk pakai Maung,” kata Prasetyo saat ditemui di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Sabtu (2/11/2024).

    Dirinya menjelaskan, produksi awal Maung Garuda ini bakal diprioritaskan untuk mobil yang dipakai oleh Menteri Kabinet Merah Putih.

    Nantinya, produksi lanjutan dari Maung Garuda baru akan diberikan kepada Wakil Menteri, Gubernur, hingga Bupati.

    “Tahap pertama pasti Menteri, Wakil Menteri baru setelah itu kalau sudah ada produksi lagi kita lanjutkan, untuk semua lah. Sampai Bupati, Gubernur, harapannya begitu,” ucapnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto disebut meminta agar Maung Garuda buatan PT Pindad (Persero) digunakan sebagai mobil dinas para menteri, wakil menteri (wamen), bahkan hingga kepala badan di Kabinet Merah Putih.

    Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi mengatakan, arahan Prabowo untuk mobil dinas itu masih dalam tahap perencanaan. Namun, dia memastikan bahwa semua anggota kabinet termasuk kepala badan dipastikan bakal diwajibkan menggunakan Maung. 

    “Pokoknya yang di lingkungan anggota kabinet disuruh pakai itu. Termasuk kepala badan juga,” ujarnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10/2024). 

    Hasan mengatakan Kementerian Sekretariat Negara serta Kementerian Keuangan yang nantinya akan mengurus soal penggunaan Maung sebagai mobil dinas anggota kabinet. 

    Menurutnya, arahan kepada para anggota kabinet sejalan dengan keputusan Prabowo untuk menggunakan Maung sebagai mobil kepresidenan. 

    “Beliau bangga dengan produksi Pindad, dan beliau memberikan arahan kepada para menteri, wakil menteri, kepala badan juga untuk menggunakan mobil dinas yang sama,” tuturnya. 

  • Kecelakaan di Jalan Raya, Pemerintah Diminta Perhatikan Kesejahteraan Pengemudi Angkutan Barang

    Kecelakaan di Jalan Raya, Pemerintah Diminta Perhatikan Kesejahteraan Pengemudi Angkutan Barang

    Bisnis.com, JAKARTA – Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) meminta pemerintah untuk memerhatikan kesejahteraan pengemudi angkutan barang, imbas tingginya angka kecelakaan di jalan raya maupun tol yang melibatkan angkutan barang.

    Wakil Ketua Pemberdayaan dan Penguatan Wilayah MTI Pusat Djoko Setijowarno menyampaikan, tidak adanya kesejahteraan pengemudi angkutan barang menjadi salah satu akar masalah yang perlu diselesaikan oleh pemerintah. 

    “Jika pemerintah menghendaki terwujudnya Indonesia Emas 2045, mulailah menuntaskan akar masalah itu sejak dini hingga lima tahun mendatang,” kata Djoko dalam keterangannya, Sabtu (2/11/2024).

    Menurutnya, pemerintah selama ini tidak pernah bisa memperbaiki sistem angkutan barang dan angkutan umum antar kota, sehingga risiko kelelahan pengemudi sangat besar.

    Para pengemudi ini, lanjutnya, bekerja tanpa dilindungi regulasi yang memadai, tanpa adanya pembinaan dan pengawasan dari pemerintah terkait waktu kerja, waktu istirahat, tempat istirahat, dan waktu libur sehingga mereka dapat mengalami microsleep kapan saja.

    Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mendefinisikan microsleep sebagai hilangnya kesadaran atau perhatian seseorang sekitar sepersekian detik hingga 10 detik penuh, karena merasa lelah atau mengantuk.

    Djoko menilai masih tingginya angka kejadian kecelakaan di jalan lantaran pemerintah maupun swasta belum melaksanakan sejumlah rekomendasi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

    “Direktorat Keselamatan Transportasi Darat di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dapat diaktifkan kembali untuk membantu mengatasinya,” usulnya.

    Lebih lanjut, Djoko mengatakan bahwa KNKT telah bersurat ke Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Perhubungan, agar pengemudi dapat melakukan medical check up secara gratis dengan fasilitas BPJS Kesehatan.

    Mengingat secara medis, pengemudi truk yang tidak laik mengemudi karena mengalami gangguan kesehatan, seperti diabetes, asam urat akibat kurangnya waktu istirahat karena bekerja di luar batas kewajaran.

    Di sisi lain, KNKT sebelumnya telah memberikan dua masukan seiring tingginya kecelakaan angkutan barang. Pertama, mengusulkan agar dibuat regulasi terkait dengan pengaturan waktu kerja, waktu istirahat, waktu libur bagi pengemudi angkutan darat.

    Dia menuturkan, KNKT sudah bertemu Kemenaker dan Kemenhub. Kemenaker sudah memberi petunjuk, bahwa Undang-undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan menyediakan ruang untuk pembuatan regulasi di bawahnya yang bersifat khusus termasuk dalam hal ini pengemudi angkutan darat agar dibuat lebih spesifik dan detail.

    Kedua, KNKT juga mengusulkan konsep regulasi terkait tempat istirahat bagi pengemudi bus khususnya bus wisata seiring dengan tingginya kecelakaan bus wisata pada saat itu, bahkan sempat dibahas pasal demi pasal.

    “Namun demikian setelah berjalan bertahun tahun sampai saat ini belum ada pembahasan lebih lanjut. Kedua konsep regulasi dimaksud terhenti,” pungkasnya. 

    Merujuk data Korlantas Polri pada Oktober 2024, jumlah kecelakaan di jalan tol mengalami peningkatan. Pada 2022, ada 1.464 kejadian kecelakaan lalu lintas dengan korban 688 meninggal dunia, 237 luka berat dan 2.564 luka ringan. Ada peningkatan di tahun 2023, terjadi 1.565 kecelakaan dengan korban 704 meninggal dunia, 285 luka berat dan 2.971 luka ringan.

  • RI Akhiri Deflasi 5 Bulan Beruntun, Pengusaha: Masa Transisi Dongkrak Daya Beli

    RI Akhiri Deflasi 5 Bulan Beruntun, Pengusaha: Masa Transisi Dongkrak Daya Beli

    Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai berakhirnya tren deflasi yang dialami Indonesia selama lima bulan berturut-turut sejalan dengan rampungnya masa transisi pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ke Presiden ke-8 Prabowo Subianto.

    Perlu diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengakhiri tren deflasi selama lima bulan berturut-turut pada Oktober 2024. Adapun, inflasi bulanan Indonesia adalah 0,08% secara month-to-month (mtm).

    Ketua Umum Kadin Indonesia 2024–2029 Anindya Novyan Bakrie pun mengaku tidak terlalu kaget dengan berakhirnya tren deflasi lima beruntun ini. Menurutnya, selama deflasi terjadi lantaran adanya dua teori.

    Pertama, kata Anin, penurunan daya beli yang menyebabkan masyarakat pergerakan inflasi utama. Kedua, lanjut dia, masyarakat masih menunggu masa transisi pemerintahan baru Prabowo Subianto—Gibran Rakabuming Raka.

    “Selama beberapa bulan orang banyak wait and see. Tetapi setelah sudah ada kejelasan, orang lebih berani lagi berinvestasi dan menghasilkan daya beli yang naik, dan ini justru yang membuat inflasi mulai terlihat,” kata Anin saat ditemui seusai acara Kadin Indonesia bertajuk Diplomatic—Economic Reception Dinner di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Jumat (1/11/2024) malam.

    Namun, menurut Anin, selama pemerintah bisa mengendalikan inflasi, maka akan terjadi uang beredar di tengah masyarakat. Ini artinya, akan memicu gairah masyarakat untuk meningkatkan daya beli, selain menanamkan investasinya.

    Dengan begitu, Anin menyebut, program kerja yang diusung Presiden Prabowo bisa membuka peluang bagi masyarakat.

    “Dan ini juga mungkin boleh orang berantisipasi dengan program-program Pak Prabowo, yang intinya memberikan kesempatan masyarakat untuk dapat berkontribusi atau menjadi bagian dari perputaran ekonomi,” tuturnya.

    Sebelumnya, BPS mengungkap bahwa tren deflasi selama lima beruntun telah berakhir pada Oktober 2024. Bahkan, inflasi tahunan Indonesia pada Oktober 2024 juga lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    Pada Oktober 2023, inflasi Indonesia berada di level 2,56% dan melandai ke level 1,71% pada periode yang sama 2024.

    Sementara itu, penyumbang utama inflasi Oktober 2024 secara bulanan adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil inflasi 0,06%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan.

    Secara historis, komoditas emas perhiasan mengalami deflasi lima kali pada 2022 serta deflasi tiga kali pada 2023. Sejak September 2023, komoditas emas perhiasan terus mengalami inflasi hingga Oktober 2024.

    Kemudian, secara tahunan, penyumbang utama inflasi Oktober 2024 berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil inflasi 0,67%.

    Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah beras, Sigaret Kretek Mesin (SKM), kopi bubuk, minyak goreng, dan bawang merah.

  • ITF Tak Kunjung Terbit, Pengamat Duga Pemisahan Kementerian Jadi Biang Kerok

    ITF Tak Kunjung Terbit, Pengamat Duga Pemisahan Kementerian Jadi Biang Kerok

    Bisnis.com, JAKARTA – Regulasi dana pariwisata berkelanjutan atau Indonesia Tourism Fund (ITF) yang telah dicanangkan sejak pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tak kunjung rampung.

    Ada dugaan pemecahan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menjadi Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif menjadi penyebab regulasi ini tak juga diterbitkan.

    Pengamat Pariwisata dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Chusmeru menduga, rancangan regulasi dana pariwisata ini ditunda dan kemungkinan dikaji ulang mengingat implikasi pemecahan Kementerian cukup besar.

    “Dugaan saya kenapa ini tertunda itu karena ada nomenklatur baru ya, ada pemisahan antara Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif,” kata Chusmeru kepada Bisnis, Kamis (31/10/2024).

    Dampaknya, kata dia, kinerja Kementerian Pariwisata menjadi terhambat, terutama yang berkaitan dengan promosi pariwisata internasional, termasuk kegiatan yang berkaitan dengan nation branding. Apalagi, dana abadi pariwisata salah satunya digunakan sebagai promosi event internasional dan juga nation branding.

    “Jadi ya memang  ini akan menjadi kendala tentunya,” ujarnya.

    Lantaran belum juga diterbitkan, Chusmeru mengharapkan agar beleid itu nantinya secara jelas menentukan sumber dana yang jelas untuk dana abadi pariwisata. Kemudian, perlu ditentukan siapa yang akan mengelola dana tersebut, serta peruntukannya, mengingat hingga saat ini dana tersebut belum jelas peruntukannya.

    “Jadi tiga poin itu menjadi penting agar nanti tidak overlapping dengan Kementerian Ekonomi Kreatif,” ungkapnya. 

    Awalnya, lanjutnya, dana ini awalnya dimanfaatkan untuk penyelenggaraan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE), penyelenggaran event, konser musik, hingga kegiatan olahraga berskala internasional. 

    Sementara, kata dia, kegiatan-kegiatan ini kemungkinan akan dijalankan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif. Dia khawatir, akan terjadi tumpang tindih jika rancangan regulasi dana abadi pariwisata tidak dikaji ulang. 

    Regulasi terkait dana pariwisata telah dibahas pada masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyampaikan, Kementerian Pariwisata masih terus mengkaji rancangan Peraturan Presiden (Perpres) terkait dana pariwisata berkelanjutan atau Indonesia Tourism Fund (ITF). 

    “Itu nanti kita informasikan lebih lanjut ya. Kami masih mengkaji, kita lagi pelajari, tentunya itu akan diteruskan,” kata Widi di Kementerian BUMN, Kamis (31/10/2024).

    Sebelumnya, Widi berkomitmen melanjutkan momentum pengembangan pariwisata Tanah Air. Dia turut mengungkap program kerja prioritas yang akan dilakukan dalam enam bulan ke depan. Keempat program itu yakni hearing aspirasi transformasi pariwisata dengan pihak-pihak terkait dan Tourism 5.0 seperti pemasaran Calendar of Events berbasis digital dan AI travel assistance.

    Dia juga akan fokus pada perumusan grand strategy penggunaan Indonesia Quality Tourism Fund untuk diversifikasi atraksi nusantara dan acara berskala internasional serta merancang kerja sama dengan instansi kelas dunia untuk transfer of knowledge guna mewujudkan sekolah unggulan pariwisata kelas dunia.

  • Harga Tiket Pesawat Mahal, Miliaran Dolar Devisa RI dari Pariwisata Terancam Hilang

    Harga Tiket Pesawat Mahal, Miliaran Dolar Devisa RI dari Pariwisata Terancam Hilang

    Bisnis.com, JAKARTA – Mahalnya tiket pesawat menjadi salah satu tantangan sektor pariwisata Tanah Air  dalam 10 tahun terakhir. Hal ini berpotensi menyebabkan Indonesia kehilangan miliaran dolar devisa dari pariwisata.

    Pakar Strategi Pariwisata Nasional Taufan Rahmadi menyampaikan, mahalnya tiket pesawat berdampak langsung terhadap jumlah kunjungan wisatawan, baik wisatawan mancanegara (wisman) maupun wisatawan nusantara (wisnus).

    “Kenaikan harga tiket pesawat, terutama pada rute internasional dan destinasi wisata domestik yang dekat maupun jauh, hal ini semakin menyulitkan Indonesia dalam menarik wisatawan,” kata Taufan dalam keterangannya, dikutip Sabtu (2/11/2024).

    Menurut simulasi yang dilakukan Taufan, potensi kehilangan devisa dari wisman diperkirakan mencapai US$1,8 miliar atau sekitar Rp28,3 triliun. Taufan, merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, total wisman yang datang berkunjung ke Indonesia mencapai 15 juta kunjungan pada 2019.

    Setiap wisman rata-rata menghabiskan sekitar US$1.200 per kunjungan di Indonesia, yang mencakup akomodasi, makanan, belanja, dan transportasi lokal. Artinya, total devisa yang diraup mencapai sekitar US$18 miliar per tahun.

    Namun, tingginya harga tiket pesawat menyebabkan penurunan minat wisatawan untuk mengunjungi Indonesia. Jika penurunan wisman akibat kenaikan harga tiket diasumsikan sebesar 10%, dia menyebut bahwa Indonesia berpotensi kehilangan sekitar 1,5 juta wisman.

    Dengan demikian, jika dikalikan dengan rata-rata pengeluaran wisman sebesar US$1.200 per kunjungan, Indonesia berpotensi kehilangan devisa sebesar US$1,8 miliar per tahun atau sekitar Rp28,3 triliun.

    Selain wisman, mahalnya harga tiket pesawat juga berdampak terhadap wisnus. Masih merujuk data BPS, Taufan menuturkan bahwa rata-rata pengeluaran wisnus di destinasi wisata mencapai Rp2 juta per perjalanan.

    “Jika mahalnya tiket pesawat menyebabkan penurunan jumlah wisatawan domestik sebesar 5%, potensi kerugian pada ekonomi domestik juga cukup signifikan,” ungkapnya.

    Dalam simulasi yang dilakukan Taufan, jika jumlah penurunan wisatawan domestik 5% dari sekitar 100 juta perjalanan, Indonesia bakal kehilangan sekitar 5 juta perjalanan.

    Dengan demikian, jika dikalikan dengan rata-rata pengeluaran wisnus yang mencapai Rp2 juta per perjalanan, Indonesia berpotensi kehilangan kontribusi ekonomi sebesar Rp10 triliun per tahun. 

  • Data Tenaga Kerja AS Lesu, The Fed Diramal Lanjut Pangkas Suku Bunga

    Data Tenaga Kerja AS Lesu, The Fed Diramal Lanjut Pangkas Suku Bunga

    Bisnis.com, JAKARTA — Laporan ketenagakerjaan Amerika Serikat pada Oktober yang lemah membuat para pejabat The Fed berada di jalurnya untuk memangkas suku bunga sebesar seperempat poin pada pertemuan pekan depan. 

    Pejabat The Fed terjadwal akan melakukan pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) pada 6–7 November 2024, tepat setelah pelaksanaan pemilihan presiden baru pada 5 November 2024.

    Mengutip dari Bloomberg, Sabtu (2/11/2024), Biro Statistik Tenaga Kerja AS mengatakan data gaji untuk sektor nonpertanian meningkat hanya 12.000 bulan lalu, tetapi angka-angka tersebut kemungkinan terdistorsi oleh dua badai dan pemogokan besar-besaran di Boeing Co,.

    Perekrutan pekerja pada Agustus dan September, bagaimanapun, lebih lemah dari yang diperkirakan sebelumnya, menurut data yang dirilis hari Jumat, sementara tingkat pengangguran bertahan stabil pada level 4,1%.

    Laporan yang kurang memuaskan ini memberikan lebih banyak bukti bahwa pasar tenaga kerja masih mengalami penurunan dari tingkat overheating yang terlihat beberapa tahun yang lalu, mendukung argumen para pejabat the Fed untuk terus menurunkan tingkat suku bunga yang mereka terapkan untuk menekan inflasi.

    “Ini menghilangkan semua keraguan bahwa akan ada pemotongan 25 basis poin pada November dan pemotongan 25 basis poin lagi pada Desember,” kata kepala ekonom AS Steven Blitz. 

    Blitz memperkirakan the Fed akan menurunkan suku bunga ke kisaran 4% hingga 4,25% dan setelah itu akan menahannya untuk sementara waktu. Angka tersebut artinya 75 basis poin lebih rendah dari suku bunga acuan bank sentral saat ini yang berada pada rentang 4,75%–5%.

    Pembukaan lapangan kerja menurun dan Beige Book The Fed menunjukkan aktivitas ekonomi datar di sebagian besar wilayah AS sejak awal September.

    Para pembuat kebijakan menurunkan suku bunga acuan sebesar setengah poin di bulan September, sebuah langkah yang lebih besar dari biasanya yang menurut para pejabat dimaksudkan untuk mencegah pelemahan lebih lanjut di pasar tenaga kerja. 

    Proyeksi yang dirilis pada pertemuan menunjukkan bahwa para pejabat tersebut akan menurunkan suku bunga setengah poin lagi untuk sisa tahun ini, menyiratkan penurunan seperempat poin pada masing-masing dari dua pertemuan yang tersisa, menurut perkiraan median.

    Pendekatan Bertahap

    Beberapa pejabat yang berbicara sejak pertemuan tersebut mengatakan bahwa mereka lebih memilih pendekatan bertahap untuk penurunan suku bunga lebih lanjut setelah data menunjukkan bahwa ekonomi masih kuat. 

    Ekonomi AS berekspansi pada laju tahunan 2,8% pada kuartal ketiga, didorong oleh belanja konsumen yang kuat, menurut estimasi awal produk domestik bruto yang dirilis pada hari Rabu.

    Para pembuat kebijakan secara luas diperkirakan akan menurunkan biaya pinjaman sebesar seperempat poin ketika mereka bertemu minggu depan setelah pemilihan presiden, menurut harga dalam kontrak berjangka. 

    Biro Statistik Tenaga Kerja AS mengatakan bahwa kemungkinan besar badai Helene dan Milton mempengaruhi estimasi penggajian untuk beberapa industri bulan lalu, tetapi mengatakan bahwa tidak mungkin untuk mengukur seberapa besar badai tersebut mempengaruhi estimasi bulanan untuk penggajian, pendapatan, dan jam kerja. 

    “Kami melihat ini sebagai pasar tenaga kerja yang sehat. Kami melihat baik dari sisi pekerjaan maupun pasokan tenaga kerja, tidak ada hari ini, kami secara umum telah melihat dari tahun ke tahun, kenaikan yang sangat sehat di kedua sisi tersebut,” kata ekonom senior AS di Vanguard, Josh Hirt.

  • MK Kabulkan Gugatan Buruh Soal UU Ciptaker, Menaker Yassierli Bakal Lakukan Hal Ini

    MK Kabulkan Gugatan Buruh Soal UU Ciptaker, Menaker Yassierli Bakal Lakukan Hal Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli segera mengambil langkah-langkah strategis, usai Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan Partai Buruh dan pemohon lainnya terkait Undang-undang (UU) Cipta Kerja.

    Sebagai negara hukum, Yassierli menyebut bahwa pemerintah akan tunduk dan patuh terhadap putusan MK. Untuk itu, pihaknya akan menindaklanjuti putusan tersebut.

    “Pemerintah juga akan segera mengambil langkah-langkah strategis untuk menindaklanjuti putusan tersebut,” kata Yassierli dalam keterangannya, dikutip Sabtu (2/11/2024).

    Langkah yang akan diambil Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) diantaranya dengan menginisiasi koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

    Selain itu, pihaknya juga akan mengadakan dialog bersama serikat pekerja/buruh, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, dan para pemangku kepentingan lainnya guna menindaklanjuti pasca putusan MK.

    “Kemnaker akan menggunakan forum-forum dialog baik melalui Lembaga Kerja Sama Tripartit, Dewan Pengupahan Nasional, maupun forum dialog lainnya,” ujarnya.

    Dia menegaskan, pemerintah memastikan adanya peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh serta keberlangsungan usaha. 

    Yassierli juga mengajak semua pemangku kepentingan di sektor ketenagakerjaan untuk turut serta dalam menyelesaikan permasalahan di bidang ini. 

    Mengingat, persoalan ketenagakerjaan berkaitan dengan tantangan yang lebih besar seperti penciptaan lapangan kerja yang lebih luas untuk menampung angkatan kerja baru dan perlindungan bagi pekerja yang rentan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

    MK sebelumnya telah mengabulkan permohonan Partai Buruh dan pemohon lainnya terkait Undang-Undang Cipta Kerja atau UU Ciptaker. Permohonan itu dikabulkan dalam sidang putusan perkara nomor 168/PUU-XXI/2023 itu di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024). 

    Sebanyak 71 pasal UU Cipta Kerja No.6/2023 tentang Penetapan Perppu Ciptaker sebagai UU yang digugat itu diantaranya terkait dengan pengupahan, hubungan kerja, hingga tenaga kerja asing. 

    Dalam pertimbangannya, hakim MK menyatakan bahwa gugatan sebagian puluhan pasal itu dikabulkan dinilai mengancam perlindungan hak kerja hingga mengganggu keharmonisan aturan yang berlaku.

    “Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya,” ujar Ketua MK Suhartoyo di persidangan seperti dikutip, Kamis (31/10/2024)

  • Jumlah Korban PHK Bertambah, Menaker Yassierli Dorong Pembentukan Sistem Peringatan Dini

    Jumlah Korban PHK Bertambah, Menaker Yassierli Dorong Pembentukan Sistem Peringatan Dini

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mendorong setiap daerah untuk membangun early warning system atau sistem peringatan dini terhadap potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di perusahaan. 

    Yassierli menilai, adanya sistem peringatan dini diharapkan dapat memitigasi dampak sosial dan ekonomi akibat tingginya jumlah pekerja yang mengalami PHK.

    “Dengan adanya sistem peringatan dini, diharapkan dapat memitigasi dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan oleh tingginya angka PHK,” kata Yassierli dalam keterangannya, dikutip Sabtu (2/11/2024).

    Adapun, pemerintah pusat dan daerah tengah menyelaraskan kebijakan ketenagakerjaan serta meningkatkan koordinasi terhadap lonjakan jumlah kobran PHK di Indonesia.

    Yassierli mengungkapkan, terdapat 59.796 orang pekerja yang terkena PHK hingga Oktober 2024. Jumlah ini meningkat sebanyak 25.000 orang pekerja dalam tiga bulan terakhir.

    Dalam catatan Bisnis, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat bahwa kasus PHK paling banyak terjadi di Daerah Khusus Jakarta. Saat ini, pihaknya masih berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan Jakarta untuk mengkaji penyebab tingginya angka PHK di provinsi tersebut. 

    “Per 28 Oktober, 59.796 orang [yang di PHK]. [Tertinggi] di Jakarta, bergeser [dari sebelumnya Jawa Tengah],” ungkap Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri saat ditemui di Kompleks Parlemen, Rabu (30/10/2024).

    Secara terperinci, total pekerja di Jakarta yang dirumahkan mencapai 14.501 orang, diikuti Jawa Tengah 11.252 orang, dan Banten sebanyak 10.524 orang.

    Menurut sektornya, Indah menyebut bahwa kasus PHK mayoritas berasal dari sektor industri pengolahan, aktivitas jasa, dan perdagangan eceran. Kendati begitu, dia tidak menjabarkan lebih jauh mengenai total tenaga kerja yang mengalami PHK di ketiga sektor tersebut. 

    Di sisi lain, Indah belum dapat memastikan apakah total tenaga kerja yang ter-PHK tahun ini akan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, dia mengharapkan agar jumlah tenaga kerja yang di PHK tidak naik signifikan.

    “Mudah-mudahan naiknya dikit, saya belum bisa memperkirakan karena tiap hari bergerak datanya,” ungkapnya.