Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Indonesia ‘Dikucilkan’ dari Manfaat Undang-Undang IRA, Menko Airlangga Sebut akan Lobi AS

    Indonesia ‘Dikucilkan’ dari Manfaat Undang-Undang IRA, Menko Airlangga Sebut akan Lobi AS

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah berupaya melobi agar manfaat insentif hijau bagi perusahaan-perusahaan Amerika yang menjalankan bisnis berbasis ramah lingkungan dalam payung Inflation Reduction Act (IRA) dapat dinikmati Indonesia. Seperti diketahui, Indonesia ‘dikucilkan’ dari manfaat IRA ini.   

    Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pihaknya akan membangun komunikasi dengan Amerika Serikat (AS) mengenai Inflation Reduction Act (IRA). Undang-undang yang disahkan pada 2022 lalu itu, pabrik atau kendaraan listrik yang mendapatkan pasokan nikel dari RI dikecualikan atau dikucilkan dari pihak yang bisa mendapatkan insentif hijau dari Pemerintah AS ini.

    “Kami sudah mulai berbicara dengan Amerika untuk critical mineral. Karena kita adalah produsen terbesar daripada nikel dan ekosistem kendaraan listrik termasuk anodanya. Jadi bukan hanya berbasis kepada bahan baku mineralnya, tetapi anodanya yang basisnya adalah carbon black,” tuturnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

    Airlangga menekankan salah satu cara untuk mendorong kepentingan Indonesia adalah upaya dari Presiden AS Joe Biden yang berniat mendorong agar manufaktur dari Negeri paman Sam itu kembali bangkit. Apabila sebelumnya AS mendorong manufacturing itu di negara-negara Asia termasuk China.

    “Sekarang mereka [AS] kan merasa bahwa dengan kekuatan teknologi di Asia yang utamanya China juga makin tinggi, mereka tidak ingin ada ketergantungan terhadap Asia,” imbuhnya.

    IRA sendiri merupakan undang-undang yang disahkan oleh Biden pada 16 Agustus 2022 dan dinilai sebagai tindakan signifikan oleh kongres mengenai energi bersih dan perubahan iklim dalam sejarah bangsa.

    Melansir dari laman resmi White House, diketahui bahwa nilai investasi dari undang-undang tersebut adalah senilai US$370 miliar atau setara dengan Rp5,4 kuadriliun. Menurut McKinsey, pengesahan IRA bertujuan untuk mengkatalisasi investasi dalam kapasitas produksi dalam negeri, mendorong pengadaan pasokan penting di dalam negeri atau dari mitra perdagangan bebas, memulai R&D serta komersialisasi teknologi terdepan seperti penangkapan dan penyimpanan karbon serta hidrogen bersih.

    IRA juga mengalokasikan pendanaan secara langsung untuk prioritas keadilan lingkungan dan membutuhkan penerima banyak aliran dana untuk menunjukkan dampak ekuitas.

    Mengutip White House, jika Undang-Undang IRA dikombinasikan dengan Undang-Undang Infrastruktur Bipartisan dan tindakan lainnya, Departemen Energi (DOE) memperkirakan AS akan mencapai 40 persen pengurangan emisi gas rumah kaca skala ekonomi di bawah tingkat tahun 2005 pada tahun 2030.

    Kantor Anggaran Kongres juga (CBO) memperkirakan bahwa undang-undang tersebut akan mengurangi defisit anggaran sebesar US$237 miliar atau setara Rp3,5 kuadriliun selama dekade berikutnya.

    DOE juga memperkirakan bahwa ketentuan energi bersih dari IRA dan UU Infrastruktur Bipartisan jika dikolaborasikan dapat mengurangi emisi lebih dari 1.000 juta metrik ton CO2e pada 2030, setara dengan gabungan emisi tahunan yang dilepaskan dari setiap rumah di AS.

  • Tak Rugikan Negara, Celios Ingatkan Pemerintah Urgensi Suntik Mati PLTU

    Tak Rugikan Negara, Celios Ingatkan Pemerintah Urgensi Suntik Mati PLTU

    Bisnis.com, JAKARTA – Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mengingatkan pemerintah tak memandang upaya suntik mati pembangkit listrik tenaga batu bara (PLTU) merugikan negara.

    Peringatan itu merespons pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang baru-baru ini mengkhawatirkan potensi kerugian negara dari pensiun PLTU Cirebon-1 di Jawa Barat. Bendahara negara itu beralasan pensiun dini PLTU memerlukan biaya besar yang ditanggung PLN dan APBN, terutama terkait peningkatan grid-transmisi untuk energi terbarukan.

    Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira menuturkan, kekhawatiran pemerintah sama sekali tidak berdasar. Menurutnya, jika peningkatan grid-transmisi memerlukan investasi, maka itu adalah tanggung jawab pemerintah melalui APBN dan kerja sama swasta untuk meningkatkan bauran energi terbarukan. 

    “Ini seharusnya tidak dipandang sebagai kerugian negara, melainkan sebagai keuntungan dari penghematan biaya subsidi, kompensasi listrik, dan biaya kesehatan,” kata Bhima melalui keterangan resmi, Selasa (5/11/2024).

    Bhima berpendapat kendala infrastruktur dan finansial yang dianggap beban justru disebabkan oleh kelebihan pasokan listrik, terutama di Jawa dan Sumatra. Hal itu justru mengakibatkan kerugian finansial yang diperkirakan mencapai Rp18 triliun pada 2023 karena kapasitas yang tidak terpakai.

    Bhima menambahkan bahwa paradigma dalam mengindikasikan kerugian negara juga problematis. 

    “Peningkatan belanja pemerintah untuk proyek berbasis bahan bakar fosil, seperti bandara dan ibu kota baru IKN Nusantara, telah menguras sumber daya keuangan sehingga mengurangi dana untuk proyek terbarukan. Apakah itu bukan kerugian negara?” katanya.

    Bhima juga mengingatkan bahwa Indonesia perlu bergerak cepat. Apalagi, negara-negara Asia Tenggara seperti Vietnam telah berinvestasi besar dalam peningkatan transmisi untuk mendukung energi terbarukan dan mengadopsi teknologi jaringan pintar.

    Adapun, investasi itu untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan. Hal itu pun berpotensi menurunkan biaya bagi konsumen dan mendukung integrasi energi terbarukan. Menurut Bhima, hal di atas dapat menjadi contoh bagi Indonesia. 

    “Secara keseluruhan, urgensi restrukturisasi komitmen keuangan dan pengembangan inovasi dalam teknologi jaringan listrik untuk mencapai tujuan energi terbarukan Indonesia adalah tanggung jawab negara, bukan dikategorikan sebagai kerugian negara,” tutup Bhima.

    Sebelumnya, Sri Mulyani mengungkapkan pemerintah dan pihak swasta masih mendiskusikan kesepakatan pembiayaan untuk melakukan pensiun dini terhadap PLTU Cirebon-1 pada Desember 2035.

    Padahal, sebelumnya ditargetkan kesepakatan transaksi selesai pada paruh pertama 2024. Kendati, Sri Mulyani mengaku masih banyak tantangan yang harus dibicarakan bersama sehingga kesepakatan tersebut belum tercapai hingga kini. 

    “Kita lihat dari biaya yang muncul akibat dari keputusan itu, konsekuensinya terhadap PLN, terhadap APBN, dan private sector [pihak swasta],” ujarnya usai acara Indonesia International Sustainability Forum 2024 di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (6/9/2024).

    Menurutnya, pemerintah dan swasta masih mencari jalan keluar terbaik agar transaksi yang disepakati nantinya bisa akuntabel. Sri Mulyani tidak ingin kesepakatan tersebut malah timbulkan permasalahan di masa mendatang. 

    “Sehingga tidak dianggap sesuatu yang merugikan negara,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Asian Development Bank (ADB) bersama PT Cirebon Electric Power (CEP) dan Indonesia Investment Authority (INA) sepakat untuk melakukan pensiun dini terhadap PLTU Cirebon-1 di Jawa Barat pada Desember 2035.  

    PLTU Cirebon dengan kapasitas 660 megawatt (MW) tersebut akan pensiun 7 tahun lebih awal daripada yang seharusnya, yaitu Juli 2042. Hal ini berdasarkan hasil diskusi dengan pemilik pembangkit listrik tersebut dan pemerintah Indonesia di bawah program Mekanisme Transisi Energi (Energy Transition Mechanism/ETM) dari ADB.  

    ETM merupakan pembiayaan campuran untuk mengakselerasi transisi dari energi fosil ke energi bersih oleh ADB bersama dengan pemerintah, investor swasta, filantropis, dan investor jangka panjang.  

    Struktur akhir transaksi juga akan menentukan ukuran pembiayaan, tetapi diperkirakan sekitar US$250 juta-US$300 juta.  

  • Meski Melambat, Airlangga Pede Pertumbuhan Ekonomi Capai 5% pada Akhir 2024

    Meski Melambat, Airlangga Pede Pertumbuhan Ekonomi Capai 5% pada Akhir 2024

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memproyeksikan pertumbuhan ekonomi akan mencapai 5% pada akhir 2024. Padahal, sempat terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi secara kuartalan pada Kuartal II/2024 dan Kuartal III/2024.

    Airlangga menjelaskan, sepanjang tahun ini pertumbuhan ekonomi secara tahunan yaitu 5,11% (Kuartal I/2024), 5,05% (Kuartal II/2024), dan terbaru 4,95% (Kuartal III/2024). Artinya, pertumbuhan ekonomi secara kumulatif dari Januari—September 2024 masih mencapai 5,03%. 

    Oleh sebab itu, meski sempat terjadi perlambatan dalam dua kuartal belakangan, dia tetap meyakini pertumbuhan ekonomi mencapai setidaknya 5% sepanjang 2024 sesuai proyeksi banyak lembaga dunia seperti IMF.

    “Tentunya kita berharap kuartal keempat [pertumbuhan ekonomi] bisa lebih baik,” jelas Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

    Mantan ketua umum Partai Golkar beralasan, perlambatan pertumbuhan ekonomi pada Kuartal III/2024 karena tidak ada perayaan hari raya besar seperti Kuartal II/2024—ada perayaan Idulfitri dan Iduladha.

    Di samping itu, Airlangga meyakini pertumbuhan ekonomi yang berada di sekitar 5% tetap bagus—mengingat masih tingginya tensi geopolitik global dengan esklalasi perang di Timur Tengah, ketidakpastian hasil Pemilu Amerika Serikat, hingga pelemahan kelas menengah.

    Dia mencontohkan, jika dibandingkan dengan negara-negara mitra lain maka pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak terlalu buruk. Apalagi, menurutnya, fundamental ekonomi Indonesia masih kokoh.

    “Kita lihat Singapura juga relatif rendah di 4,1%, Arab Saudi 2,8%, dan Meksiko 1,5%. Pertumbuhan kita ini diikuti oleh inflasi yang rendah yang 1,7%, dan kita juga punya rasio utang terkendali di bawah 40%, yaitu di 39,4%,” ujar Airlangga.

    Sebagai informasi, International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,0% atau stagnan dari tahun lalu. Sementara itu, outlook pertumbuhan ekonomi 2024 dari pemerintah mencapai 5,1%.

  • AHY Minta Nusron Wahid Cari Lahan Buat Hilirisasi hingga Swasembada Pangan

    AHY Minta Nusron Wahid Cari Lahan Buat Hilirisasi hingga Swasembada Pangan

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkap telah mendapat empat arahan dari Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    Usai bertemu Menko AHY, Nusron diminta untuk melakukan percepatan pengadaan lahan bagi empat proyek prioritas, di antaranya lahan proyek konektivitas, swasembada pangan, swasembada energi, hingga hilirisasi.

    “Tugas pertama adalah segera mempersiapkan panitia pengadaan tanah. Untuk menopang proyek-proyek dan pembangunan infrastruktur yang fokusnya Pak Menko ini ada empat bidang infrastruktur,” tuturnya saat ditemui di Kantor Kementerian ATR/BPN, Selasa (5/11/2024).

    Nusron menjelaskan, pembentukan panitia satuan tugas yang khusus untuk membebaskan lahan-lahan proyek infrastruktur tersebut dilakukan untuk mempercepat proyek-proyek infrastruktur.

    Salah satu yang jadi prioritas yakni pengadaan lahan untuk penyelesaian lahan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS).

    “Mulai dari pembangunan jalan tol, pelabuhan dan sebagainya. Ini kami harus petakan dan siapkan panitia pengadaan tanah. Sumber tanahnya bisa tanah yang dari negara, tanah yang terlantar,” tegasnya.

    Sementara itu, untuk pengadaan lahan swasembada pangan Kementerian ATR/BPN bakal menargetkan pengadaan lahan sekitar 3 juta hektare (ha).

    “Tentunya hari ini kalau berdasarkan hitungan kasar, ini belum ada KP2B [Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan] ya baru estimasi kasar, butuh sekitar 3 juta ha sawah baru,” tegasnya.

  • Usai Setop Penerbangan Balikpapan, BBN Airlines Ganti Jadwal 2 Rute Ini

    Usai Setop Penerbangan Balikpapan, BBN Airlines Ganti Jadwal 2 Rute Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Maskapai anyar BBN Airlines Indonesia mengubah jadwal penerbangan dua rute pesawat miliknya yaitu Jakarta (CGK)-Surabaya (SUB) pp dan Jakarta (CGK)-Denpasar (DPS) pp. 

    Manajemen BBN Airlines menyebutkan pihaknya telah menggeser jadwal penerbangan dua rute tersebut. Namun, manajemen tidak memerincikan alasan mengapa jadwal diganti. 

    “Untuk dua rute [DPS dan SUB] digeser jadwalnya. Sudah bisa dilihat di OTA [online travel agent],” kata manajemen BBN Airlines kepada Bisnis, Selasa (5/11/2024). 

    Berdasarkan penelusuran Bisnis di salah satu website penyedia tiket pesawat, penerbangan BBN Airlines rute CGK-SUB berganti menjadi pukul 05.30 WIB dengan harga Rp1,04 juta. Sebelumnya, rute CGK-SUB ini dijadwalkan berangkat pukul 19.35 WIB.

    Sementara untuk rute sebaliknya, pesawat BBN Airlines terbang pukul 19.35 WIB. Penerbangan tersebut tersedia tiga kali seminggu. 

    Kemudian, untuk rute CGK – DPS dijadwalkan berangkat pada pukul 16.45 WIB seharga Rp1,27 juta. Sementara itu, untuk rute sebaliknya berangkat pukul 21.15 WITA dengan harga Rp1,18 juta per tiket. 

    Sebelumnya, BBN Airlines Indonesia menjadwalkan pesawatnya berangkat dari Jakarta menuju Denpasar ini pada pukul 07.10 WIB dengan harga tiket Rp 1,4 juta. Untuk rute sebaliknya, BBN Airlines membanderol tiket seharga Rp1,2 juta yang berangkat pada pukul 11.10 WITA.

    Selain menggeser jadwal penerbangan, BBN Airlines juga menonaktifkan penerbangan rute Jakarta (CGK) – Balikpapan (BPN) (pp). 

    Head of Marketing BBN Airlines Indonesia Rosye Risandy mengatakan, CGK – BPN (pp) sedang ditinjau ulang karena okupansi yang rendah. 

    “Kami berkomitmen untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kesulitan yang telah terjadi dan meningkatkan layanan kami kedepan. Saat ini, kami sedang meninjau kembali rute Balikpapan,” kata Rosye kepada Bisnis, Selasa (5/11/2024). 

    Rosye mengatakan, peninjauan kembali memang terkait dengan operasional yaitu tidak terpenuhinya permintaan pasar atau demand yang kurang dengan load factor rata-rata 20%-25%.

  • Ara (PKP) Dapat Lahan 157 Hektar di Mojekerto, Kebut Program 3 Juta Rumah

    Ara (PKP) Dapat Lahan 157 Hektar di Mojekerto, Kebut Program 3 Juta Rumah

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) semringah usai mendapat kepastian alokasi lahan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mendukung program 3 juta rumah.

    Dalam penjelasannya, Ara mengaku telah mendapat dua wilayah potensial yang bakal dijadikan untuk merealisasikan program 3 juta rumah. Yakni di Mojokerto, Jawa Timur dan Tangerang, Banten.

    “Pak Nusron sudah siapkan tanah yang idle yang tidak bermasalah ya Pak Nusron ya. Cukup banyak di Mojokerto [luasnya] 151 hektare (Ha), statusnya adalah HGB [Hak Guna Bangunan],” tegasnya saat ditemui di Kantor Kementerian ATR/BPN, Selasa (5/11/2024).

    Dirinya menjelaskan tanah di Mojokerto tersebut sudah siap  untuk di survei. Sementara itu, untuk lahan di wilayah Tangerang, Banten yang tersedia sebesar 6 hektar.

    Lebih lanjut, Ara menjelaskan bahwa nantinya lahan-lahan tersebut bakal dibangun untuk mendukung program 3 juta rumah yang diprioritaskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), PNS berpenghasilan rendah, TNI, hingga Polri.

    Pada saat yang sama, Nusron menuturkan bahwa kejelasan pembebasan lahan tersebut bakal direalisasikan dalam 100 hari pertama dirinya menjabat.

    “Kalau itu [pengalokasian lahan untuk Kementerian PKP] cepat, dalam 100 hari ini Insya Allah bisa,” tuturnya.

    Adapun, tambah Nusron, Kementerian ATR/BPN sendiri pada dasarnya telah menyiapkan alokasi lahan seluas 1,3 juta hektare. Akan tetapi, jenis lahannya masih perlu dilakukan kurasi apakah  benar-benar cocok untuk dibangun kawasan permukiman atau tidak.

    Dia menyebut, saat ini pihaknya masih terus berkoordinasi dengan Kementerian Perumahan untuk melakukan pemetaan tersebut.

    “Tadi waktu ada Pak AHY sudah kami sampaikan. Kami punya potensi lahan yang terlantar itu 1,3 juta hektare. Tapi, dari 1,3 juta hektare itu kan pasti tidak cocok semua untuk rumah saja. Sehingga yang cocok berapa kami belum bisa umumkan, tim masih bekerja,” pungkasnya.

  • Ada Konflik, Mayora Group Ekspor 400.000 Kontainer Mamin ke Palestina 45 menit yang lalu

    Ada Konflik, Mayora Group Ekspor 400.000 Kontainer Mamin ke Palestina

    45 menit yang lalu

  • Badai PHK Berlanjut, Angka Pengangguran Naik jadi 7,47 Juta Orang

    Badai PHK Berlanjut, Angka Pengangguran Naik jadi 7,47 Juta Orang

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa angka pengangguran pada Agustus 2024 mengalami peningkatan sejak Februari 2024 di tengah maraknya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Plt. Kepala BPS Amalia A. Widyasanti menjelaskan, jika dibandingkan dengan angka pengangguran pada Agustus 2023, jumlah pengangguran pada Agustus 2024 memang mengalami penurunan sebesar 390.000 orang. Namun, bila dibandingkan dengan Februari 2024, jumlah pengangguran tercatat meningkat sebesar 270.000 orang.

    “Kalau kita bandingkan dengan Februari 2024 ini mengalami peningkatan tipis tapi tentunya perlu kita lihat lagi kedalamannya,” kata Amalia dalam Rilis BPS, Selasa (5/11/2024).

    Dalam paparan yang disampaikan Amalia, jumlah pengangguran pada Agustus 2024 mencapai 7,47 juta orang atau setara dengan tingkat pengangguran terbuka atau TPT sebesar 4,91%. 

    Jika dibandingkan dengan jumlah pengangguran pada Agustus 2023 yang tercatat sebesar 7,86 juta orang atau setara TPT 5,32%, terjadi penurunan sebesar 390.000 orang. 

    Namun, bila jumlah pengangguran tersebut dibandingkan dengan data Februari 2024 yang tercatat sebanyak 7,20 juta orang atau setara TPT 4,82%, maka terlihat adanya peningkatan jumlah pengangguran sebanyak 270.000 orang.

    “Informasi tentang adanya PHK itu kan terjadi sepanjang 2024. Nah, ini tercermin dari peningkatan Agustus TPT 2024 dibanding Februari 2024,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Amalia menuturkan, konsep pengangguran yang digunakan Indonesia mengacu pada Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization/ILO), di mana definisi pengangguran adalah seseorang yang bekerja minimal 1 jam dalam seminggu.

    Sementara itu, seseorang dikategorikan bekerja jika bekerja di atas 1-34 jam dalam seminggu. “Jadi konsep pengangguran seperti itu. Kalau dia masih kerja 1-34 jam itu masih masuk dalam kategori pekerja,” tuturnya.

    Merujuk data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), setidaknya sekitar 59.796 orang terkena PHK per 28 Oktober 2024 dengan kasus tertinggi terjadi di Daerah Khusus Jakarta.

    “Per 28 Oktober, 59.796 orang [yang di PHK]. [Tertinggi] di Jakarta, bergeser [dari sebelumnya Jawa Tengah],” ungkap Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri saat ditemui di Kompleks Parlemen, Rabu (30/10/2024).

    Secara terperinci, total pekerja di Jakarta yang dirumahkan mencapai 14.501 orang, diikuti Jawa Tengah 11.252 orang, dan Banten sebanyak 10.524 orang.

    Menurut sektornya, Indah menyebut bahwa kasus PHK mayoritas berasal dari sektor industri pengolahan, aktivitas jasa, dan perdagangan eceran. Kendati begitu, dia tidak menjabarkan lebih jauh mengenai total tenaga kerja yang mengalami PHK di ketiga sektor tersebut. 

    Dia juga belum dapat memastikan apakah total tenaga kerja yang ter-PHK tahun ini akan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, dia mengharapkan agar jumlah tenaga kerja yang di PHK tidak naik signifikan.

  • Kumpulkan ExxonMobil dkk, SKK Migas Ungkap 1,8 Miliar Barel Minyak Belum Tergarap

    Kumpulkan ExxonMobil dkk, SKK Migas Ungkap 1,8 Miliar Barel Minyak Belum Tergarap

    Bisnis.com, JAKARTA – SKK Migas mengungkapkan potensi 1,8 miliar barel minyak (Bbo) dan 13,4 triliun kaki kubik (Tcf) gas belum tergarap. Lembaga itu pun meminta kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk mengoptimalkan potensi minyak dan gas bumi (migas) tersebut.

    Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menuturkan terdapat beberapa lapangan yang belum diproduksikan, plan of development (PoD) yang belum dilanjutkan ke tahap produksi, serta hasil temuan eksplorasi yang tidak ditindaklanjuti. Ini khususnya pada wilayah kerja (WK) eksploitasi yang hanya fokus pada produksi existing.

    Dia mencatat terdapat beberapa potensi yang masih bisa dikembangkan. Pertama, terdapat 301 struktur yang memiliki potensi sebesar 1,8 Bbo minyak dan 13,4 Tcf gas.

    Kedua, terdapat potensi peningkatan produksi dari kegiatan EOR & waterflood. Dwi mengatakan, pihaknya telah memetakan semua potensi yang ada dan akan fokus untuk menerapkan teknologi ini terhadap 12 Lapangan dengan potensi recoverable resource sebesar 951 juta barel minyak (MMbo).

    Ketiga, terdapat kategori stranded PoD, yang mencakup lapangan-lapangan dengan PoD yang sudah disetujui, tetapi pelaksanaannya terhambat. SKK Migas mencatat saat ini, terdapat 74 lapangan dalam kategori ini yang memiliki potensi sebesar 153 MMbo minyak dan 5,3 Tcf gas, tetapi belum bisa dimanfaatkan.

    Keempat, terdapat idle field dan idle well, yaitu lapangan atau sumur yang saat ini tidak aktif, tetapi masih memiliki potensi untuk diaktifkan kembali. Saat ini terdapat 203 idle field dengan potensi produksi 122 juta barel setara minyak per hari (MMboe).

    Melihat potensi besar itu, SKK Migas mengumpulkan para CEO KKKS untuk melakukan inventarisasi dan potensi percepatan produksi untuk meningkatkan produksi pada akhir pekan lalu.

    Adapun, para CEO yang hadir seperti SVP Business Development ExxonMobil Justin Murphy, BP President Asia Pacific Kathy Wu, President Director Petrochina Qian Mingyang, dan Direktur Utama Pertamina EP Wisnu Hindadari.

    Lalu, Operations Deputy Director ENI Muara Bakau Juan Carlos Coral, Direktur Kangean Energi Indonesia Didi Basuki, Direktur Medco E&P Ronald Gunawan, hingga Direktur Utama Pertamina Hulu Rokan Ruby Mulyawan.

    Dwi meminta para CEO KKKS itu menyampaikan inventarisasi dan strategi tindak lanjut tersebut maksimal pekan pertama November 2024 ini. Dia menambahkan bahwa sudah banyak kemudahan dan insentif dari pemerintah agar proyek migas menjadi ekonomis.

    “Jika dulu ada istilah proyek tidak ekonomi, maka sekarang sudah berubah yaitu proyek hulu migas dijamin ekonomis, dengan pemerintah memberikan keleluasaan KKKS untuk mengajukannya agar menjadi ekonomis. Oleh karena itu, ditunggu gebrakan dari KKKS,” kata Dwi melalui keterangan resmi dikutip pada Selasa (5/11).

    Dwi pun mengatakan, jika aset yang dimiliki tidak produktif karena KKKS tidak melaksanakan WP&B, maka SKK Migas akan mengevaluasi atau bahkan mengganti manajemen KKKS yang bersangkutan. 

    “Jangan ada potensi cadangan yang tidak dikembangkan, tidak boleh negara menjadi tersandera,” ucap Dwi.

    Sementara itu, Deputi Eksplorasi, Pengembangan dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas Benny Lubiantara menyampaikan bahwa pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 110 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengembalian Bagian WK Potensial yang Tidak Diusahakan dalam Rangka Optimalisasi Produksi. 

    Dia menjelaskan Kepmen ini memberikan tugas dan kewenangan bagi SKK Migas dan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) untuk melakukan inventarisasi atas bagian WK yang tidak diusahakan untuk percepatan produksi berdasarkan tiga kriteria.

    Pertama, lapangan produksi yang selama 2 tahun berturut-turut tidak diproduksikan (idle field). Kedua, PoD selain PoD I yang tidak dikerjakan dalam 2 tahun berturut-turut (stranded PoD/PoD mangkrak). Ketiga, struktur pada WK eksploitasi yang telah mendapat status temuan (discovery) selama 3 tahun berturut-turut (undeveloped discovery).

    Benny menyampaikan timeline untuk mendukung langkah implementasi dari upaya inventarisasi dan percepatan produksi. Untuk itu, dia meminta semua KKKS yang memiliki WK yang terdampak Kepmen 110 Tahun 2024 untuk mengisi form dengan empat pilihan.

    “Yaitu pertama, tetap dikerjakan oleh kontraktor KKS bersangkutan dan dapat mengajukan insentif. Kedua, dikerjasamakan dengan badan usaha. Tiga, dikerjakan dengan mekanisme KSO, dan pilihan keempat, dikembalikan kepada negara,” katanya.

  • Prabowo Khawatir Perang Meluas, Proyek IKN akan Direm?

    Prabowo Khawatir Perang Meluas, Proyek IKN akan Direm?

    Bisnis.com, JAKARTA – Nasib konstruksi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara belakangan menjadi sorotan. Pasalnya, Presiden Prabowo Subianto tampak tak banyak memberikan perhatian pada mega proyek yang digagas oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) tersebut.

    Asumsi tersebut diperkuat usai Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo baru-baru ini menegaskan bahwa kecepatan pembangunan IKN bakal melambat selama masa pemerintahan Presiden Prabowo.

    Pasalnya, terang Dody, Presiden Prabowo Subianto bakal lebih fokus untuk mewujudkan swasembada pangan dalam rangka mengantisipasi proses ketidakpastian global yang disebabkan oleh perang geopolitik di beberapa negara timur tengah yang hingga saat ini terus memanas.

    “Dari hasil diskusi dengan Pak Presiden dalam beberapa kesempatan, IKN tetap akan kita teruskan cuma mungkin kecepatannya mungkin tak seperti dulu. Karena yang dikhawatirkan Pak Presiden perang benar-benar terjadi secara masif, kemudian kemampuan kita untuk swasembada pangan belum terjadi,” jelasnya dalam RDP bersama Komisi V DPR RI, Rabu (30/10/2024).

    Dody menambahkan, apabila masalah swasembada pangan tak kunjung menjadi perhatian pemerintah, hal itu dikhawatirkan bakal memantik masalah ketahanan pangan nasional dalam skala yang lebih besar.

    Akan tetapi, kekhawatiran melambatnya pembangunan IKN tersebut tampak dipatahkan pada hari ini usai Presiden Prabowo Subianto melantik sosok mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) andalan Jokowi, yakni Basuki Hadimuljono.

    Pada hari ini, Basuki resmi ditunjuk sebagai Kepala OIKN definitif, usai sebelumnya Bambang Susantono selaku Kepala OIKN definitif mundur dari jabatannya.

    Usai dilantik, Basuki membocorkan bahwa dirinya mendapat Amanah dari Prabowo untuk dapat segera mempersiapkan cetak biru atau grand design program pembangunan prioritas IKN untuk 2025.

    “Ya itu tadi, sekarang ini kan baru November, Desember kami ingin buat program 2025. Perintah beliau. Jadi saya lebih sering di sana [IKN] nanti,” pungkas Basuki.