Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Data Purbaya, Pertumbuhan Ekonomi 2025 Diperkirakan Meleset Jadi 5,12%

    Data Purbaya, Pertumbuhan Ekonomi 2025 Diperkirakan Meleset Jadi 5,12%

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,45% pada kuartal IV/2025. Dengan demikian, realisasi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 hanya di angka 5,12% atau meleset dari target sebesar 5,2%.

    Purbaya merincikan bahwa laju produk domestik bruto (PDB) menunjukkan tren fluktuasi sepanjang tahun. Tercatat, ekonomi RI tumbuh 4,87% pada kuartal I/2025, kemudian berakselerasi menjadi 5,12% pada kuartal II/2025, sebelum akhirnya sedikit tertahan di level 5,04% pada kuartal III/2025.

    “Mungkin di triwulan [IV/2025] juga di atas 5% ya, kira-kira 5,45% kalau tidak ada perubahan. Di bawah janji saya [5,6% ke atas], tapi lumayan lah masih lebih tinggi dari triwulan-triwulan sebelumnya,” ungkapnya dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu , Jakarta, Kamis (8/1/2026).

    Sebagai catatan, Badan Pusat Statistik (BPS) belum merilis angka pertumbuhan ekonomi kuartal IV/2025. Kendati demikian, jika angka 5,45% yang disampaikan Purbaya benar maka pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun ‘hanya’ mencapai 5,12% atau di bawah target APBN 2025 yang dipatok 5,2%.

    Meski demikian, Purbaya mengklaim bahwa trajektori pertumbuhan menunjukkan sinyal positif yang konsisten. Perkembangan tersebut, menurutnya,menjadi indikator vital bahwa fundamental ekonomi domestik mulai menemukan pijakan yang kuat.

    Menurut mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu, fase perlambatan telah terlewati dan prospek ekonomi ke depan diprediksi akan jauh lebih solid.

    “Yang jelas adalah momentum pembalikan arah ekonomi sudah terjadi, jadi kita ke depan harusnya tumbuh akan lebih baik,” katanya.

  • Pemerintah Tetapkan BMTP Impor Kain Tenun Kapas Lindungi Industri Lokal

    Pemerintah Tetapkan BMTP Impor Kain Tenun Kapas Lindungi Industri Lokal

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menetapkan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap impor produk kain tenunan dari kapas mulai 10 Januari 2026.

    Pengenaan BMTP itu sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 98 Tahun 2025 tentang Pengenaan BMTP atas impor produk kain tenunan dari kapas dan telah diundangkan pada 31 Desember 2025.

    BMTP merupakan pungutan negara untuk memulihkan atau mencegah ancaman kerugian serius industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan jumlah barang impor terhadap barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing.

    Peraturan tersebut mencakup 16 nomor Harmonized System (HS) 8-digit, di antaranya 5208.21.00, 5208.22.00, 5208.31.90, 5208.33.00, 5209.11.90, 5209.21.00, 5209.31.00, 5209.49.00, 5210.21.00, 5210.32.00, 5210.59.90, 5211.31.00, 5211.59.90, 5212.15.90, 5212.21.00, dan 5212.23.00. Hal ini berdasarkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) tahun 2022 yang berlaku mulai 10 Januari 2026.

    Ketua Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) Julia Gustaria Silalahi mengatakan pengenaan BMTP bertujuan melindungi industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius agar dapat melakukan penyesuaian struktural.

    “Dengan demikian, dibutuhkan perlindungan melalui pengenaan BMTP selama tiga tahun yang terhitung mulai 10 Januari 2026–9 Januari 2029,” kata Julia dalam keterangan tertulis, dikutip pada Kamis (8/1/2026).

    Julia menuturkan, penyelidikan dilakukan berdasarkan permohonan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dan adanya kerugian yang ditunjukkan dari sejumlah indikator, seperti terjadinya tren penurunan produksi, penjualan domestik, produktivitas, kapasitas terpakai, tenaga kerja, dan terjadi kerugian finansial.

    Adapun, besaran BMTP untuk masing-masing nomor HS pada periode tahun pertama (10 Januari 2026–9Januari 2027), yakni sebesar Rp3.000–3.300/meter; tahun kedua (10 Januari 2027–9 Januari 2028) sebesar Rp2.800–3.100/meter; dan tahun ketiga (10 Januari 2028–9 Januari 2029), sebesar Rp2.600–2.900/meter.

    Sementara itu, Ketua Komite Regulasi Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Andrew Purnama menilai penetapan BMTP atas impor kain tenunan dari kapas oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) merupakan langkah kebijakan yang tepat untuk menjaga keseimbangan pasar serta memberikan ruang penyesuaian bagi industri tekstil nasional.

    Andrew mengatakan, kebijakan tersebut mencerminkan respons pemerintah terhadap peningkatan tekanan impor yang berpotensi mengganggu kinerja industri domestik. Untuk itu, API juga mendorong evaluasi kebijakan secara periodik berbasis data perdagangan dan dinamika pasar.

  • Melebar! Defisit APBN 2025 Tembus Rp695,1 Triliun, Nyaris Sentuh 3% PDB

    Melebar! Defisit APBN 2025 Tembus Rp695,1 Triliun, Nyaris Sentuh 3% PDB

    Bisnis.com, JAKARTA —Pemerintah mencatat bahwa APBN 2025 membukukan defisit sebesar Rp695,1 triliun. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa defisit APBN tersebut setara dengan 2,92% dari produk domestik bruto (PDB) atau melampaui outlook (2,78% dari PDB) maupun APBN (2,53% dari PDB).

    Perkembangan defisit fiskal itu disampaikan Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat pada Kamis (8/1/2026).

    Dia merinci bahwa pendapatan negara mencapai Rp2,755,3 triliun per akhir Desember 2025. Realisasi itu setara 91,7% dari target pendapatan negara sepanjang tahun ini sebesar Rp3.005,1 triliun.

    Sementara itu, belanja negara sudah mencapai Rp3.451,4 triliun per akhir Desember 2025. Realisasi itu setara 95,3% dari outlook belanja negara sepanjang tahun ini sebesar Rp3.621,3 triliun.

    Artinya, belanja negara masih lebih banyak dari pendapatan negara. Oleh sebab itu, defisit APBN mencapai Rp695, triliun atau setara 2,92% dari PDB.

    “Anda pasti nanya, kenapa enggak dipotong belanjanya supaya defisitnya tetap kecil? Tapi kita tahu kan ketika ekonomi kita sedang down turn, turun ke bawah, kita harus memberikan stimulus ke perekonomian,” ungkap Purbaya.

    Bendahara negara itu menyatakan meski defisit melebar namun tetap terjaga di bawah ambang batas 3% seperti yang diatur Undang-undang (UU).

    Lebih lanjut, Purbaya menyatakan bahwa keseimbangan primer masih sebesar minus Rp180,7 triliun atau melebar dari target APBN 2025 yang didesain minus Rp63,3 triliun.

    Sebelumnya, Purbaya sudah memberikan sinyal kuat bahwa realisasi defisit APBN 2025 akan melebar, melampaui target outlook terakhir sebesar 2,78% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

    Pelebaran defisit tersebut tak terelakkan seiring dengan realisasi pendapatan negara yang meleset dari proyeksi. Kendati demikian, dia menjamin angka defisit akhir tahun tidak akan menabrak batas aman disiplin fiskal yaitu 3% dari PDB, seperti yang diatur dalam UU No. 17/2003.

    “[Defisit] di atas itu [outlook 2,78%]. Yang jelas kami tidak melanggar Undang-undang 3%, dan kami komunikasi terus dengan DPR,” ungkap Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (31/12/2025).

    Dia tidak menampik bahwa faktor utama pemicu melebarnya defisit adalah kinerja setoran ke kas negara yang tidak mencapai target yang ditetapkan dalam outlook APBN 2025 yaitu Rp2.076,9 triliun. Saat dikonfirmasi apakah penerimaan negara berakhir di bawah outlook, Purbaya membenarkan hal tersebut.

    “Ya, [penerimaan pajak] di bawah outlook kira-kira,” ujarnya singkat.

  • Kapal Tol Laut 2026, Pelni Terima PSO Rp135 Miliar

    Kapal Tol Laut 2026, Pelni Terima PSO Rp135 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan memberlakukan pola subsidi baru dalam pelaksanaan tol laut 2026. Dari 41 trayek, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni akan mengelola 8 lintasan trayek.

    Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut Pelni Kokok Susanto menyebut selain tol laut, pihaknya juga mendapat penugasan dari pemerintah untuk mengoperasikan 25 kapal penumpang, 30 kapal perintis, 18 kapal rede, dan satu trayek khusus kapal ternak.

    “Penandatanganan terpadu ini tidak hanya mencakup angkutan penumpang, tetapi juga angkutan barang yang membantu menjaga ketersediaan, serta stabilitas harga barang di wilayah 3T,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Rabu (7/1/2026).

    Mengacu penugasan 2025, Pelni menjalankan delapan trayek tol laut, antara lain Tanjung Perak—Nunukan pulang-pergi, Sorong—Oransbari—Waren—Sarmi—Sorong, hingga wilayah Kupang. Adapun rute terjauh mencakup Tanjung Perak—Fakfak—Kaimana—Tual—Dobo—Tanjung Perak sejauh 3.004 kilometer.

    Untuk 2026, Pelni menerima alokasi subsidi atau public service obligation (PSO) dari pemerintah senilai Rp2,78 triliun untuk kapal penumpang serta subsidi tol laut senilai Rp135 miliar. Selain itu, terdapat penugasan subsidi kapal rede sebesar Rp48,5 miliar dan kapal ternak Rp13 miliar.

    Optimalisasi Trayek
    Sejalan dengan penerapan pola subsidi baru, Kementerian Perhubungan melakukan optimalisasi trayek tol laut melalui kolaborasi dengan BUMN dan perusahaan pelayaran swasta. Mekanisme ini menyasar rute dengan tingkat keterisian tinggi.

    Pada trayek tertentu, pola pelayanan akan dialihkan dari subsidi operasional kapal menjadi subsidi titip muatan atau kontainer. Langkah ini diharapkan meningkatkan efisiensi anggaran sekaligus memperkuat keberlanjutan distribusi logistik nasional.

    Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Muhammad Masyhud menyatakan, pendekatan tersebut diharapkan mengefektifkan penggunaan anggaran pada wilayah yang sudah berkembang.

    “Dengan demikian, subsidi dapat dialihkan untuk trayek lain yang lebih membutuhkan dan meningkatkan kualitas layanan pada wilayah tersebut,” tuturnya.

    Ia menegaskan, pelayaran perintis dan PSO merupakan amanat Undang-Undang Pelayaran serta menjadi instrumen pemerataan pembangunan. Pemerintah menyediakan subsidi agar masyarakat tetap mendapatkan layanan transportasi laut dengan tarif terjangkau dan mengutamakan keselamatan.

    Pada tahun anggaran 2026, Ditjen Perhubungan Laut menggelar PSO untuk angkutan laut kelas ekonomi dan pelayaran perintis. Cakupan program meliputi 107 trayek perintis penumpang, 41 trayek tol laut, 6 trayek kapal ternak, 18 trayek kapal rede, serta 25 trayek PSO kapal penumpang kelas ekonomi.

    Pada 2025, Kemenhub sebelumnya mengoperasikan 39 trayek tol laut. Rinciannya, 19 trayek penugasan dengan delapan di antaranya dikelola Pelni, lima trayek oleh PT Djakarta Lloyd, enam trayek oleh ASDP, serta 20 trayek melalui skema pelelangan dengan pola operasional kapal dan titip kontainer.

  • Pengamat Pertanyakan Definisi Swasembada Pangan Prabowo, Singgung Produksi Beras

    Pengamat Pertanyakan Definisi Swasembada Pangan Prabowo, Singgung Produksi Beras

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mempertanyakan definisi swasembada pangan yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada hari ini, Rabu (7/1/2026).

    Menurutnya, pemilihan frasa swasembada pangan mustahil apabila mengacu pada definisi pangan yang luas dalam Undang-undang (UU) No. 18/2012 tentang Pangan.

    Dia pun mempertanyakan apakah swasembada berarti ketika 90% kebutuhan dalam negeri bisa dipenuhi dari produksi domestik dan sisanya membuka ruang impor, atau seluruhnya harus dipenuhi dari produksi sendiri.

    “Sejak dilantik 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo belum pernah menjelaskan hal ini. Tanpa kejelasan maksud swasembada pangan dan definisi swasembada, akan sulit bagi publik untuk menilai capaian,” kata Khudori dalam keterangannya, Rabu (7/1/2026).

    Apabila swasembada berarti memenuhi 90% kebutuhan domestik melalui produksi sendiri, Khudori menyebut bahwa Indonesia berarti telah lama swasembada beras.

    Dia mencatat sepanjang periode 2018—2024, rerata impor beras Perum Bulog dan swasta hanya sebesar 3,85% dari total konsumsi. Porsi impor terbesar tercatat pada 2024 dengan persentase 15,03%, sementara tahun-tahun lainnya berada di bawah 10%.

    Khudori lantas menyinggung capaian produksi beras Tanah Air yang diperkirakan mencapai 34,71 juta ton sepanjang 2025.

    Angka ini dianggap menyisakan sejumlah catatan, antara lain kenaikan produksi yang disumbang terutama oleh penambahan luas panen sebesar 1,29 juta hektare, bukan dari peningkatan produktivitas yang hanya berkisar 0,45%.

    Selain itu, faktor cuaca hujan berkelanjutan serta pemusatan sumber daya untuk mengurus padi dan jagung sepanjang 2025 lalu menjadi catatan tersendiri. Dia lantas mengungkapkan potensi penurunan produksi beras pada 2026.

    “Potensi penurunan produksi bisa terjadi, antara lain, karena fokus Kementerian Pertanian di 2026 tidak lagi hanya padi dan jagung, tetapi juga ke kedelai, kacang hijau, singkong, dan gula, juga meningkatkan produksi telur dan daging,” ujar Khudori.

    Selain itu, dia berujar bahwa Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) memperkirakan produksi beras Indonesia di 2026 sebesar 33,6 juta ton, lebih rendah dari produksi 2025 sebesar 34,1 juta ton. Hal ini dinilai patut menjadi peringatan bagi pemerintah untuk mengantisipasi penurunan produksi.

    Adapun, Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan bahwa Indonesia telah mencapai swasembada beras pada tahun 2025.

    Pengumuman tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri agenda Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan di Desa Kertamukti, Kecamatan Cilebar, Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1/2026).

    “Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Rabu 7 Januari 2026, saya Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia dengan ini mengumumkan telah tercapainya swasembada pangan tahun 2025 bagi seluruh bangsa Indonesia,” ujar Prabowo disambut tepuk tangan para petani dan tamu undangan.

  • Buruh Demo Geruduk Istana Besok 8 Januari, Tolak UMP 2026

    Buruh Demo Geruduk Istana Besok 8 Januari, Tolak UMP 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggelar aksi demonstrasi untuk menolak kebijakan upah minimum 2026 di DKI Jakarta dan Jawa Barat pada Kamis (8/1/2025) besok.

    Presiden KSPI Said Iqbal mengeklaim bahwa ribuan buruh akan berpartisipasi dalam unjuk rasa yang menurut rencana digelar di depan Istana Kepresidenan mulai pukul 10.30 WIB.

    “Aksi ini akan diikuti ribuan buruh dari berbagai daerah di Jawa Barat dan Jakarta dengan konvoi sepeda motor,” kata Said dalam keterangannya, Rabu (7/1/2025).

    Menurutnya, buruh akan kembali membawa dua tuntutan, yakni meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk merevisi upah minimum provinsi (UMP) 2026 menjadi Rp5,89 juta.

    UMP DKI Jakarta 2026 sebelumnya telah ditetapkan sebesar Rp5.729.876. Menurut Said, usulan revisi tersebut mengacu pada perhitungan kebutuhan hidup layak (KHL) buruh Ibu Kota sebesar 100%.

    Selain itu, pihaknya juga mendesak agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta turut menetapkan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) dengan nilai 5% di atas perhitungan KHL tersebut.

    “Dua, revisi SK Gubernur Jawa Barat tentang penetapan nilai UMSK [upah minimum sektoral kabupaten/kota] di 19 kabupaten/kota se-Jawa Barat agar dikembalikan sesuai surat rekomendasi bupati/wali kota masing-masing daerah,” imbuh Said.

    Dia menuding bahwa Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengubah rekomendasi dari kepala daerah di bawahnya terkait penetapan UMSK di Jawa Barat tahun ini.

    Di samping aksi unjuk rasa secara langsung, Said berujar bahwa pihaknya akan mengajukan gugatan penetapan kebijakan pengupahan di dua daerah tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

    Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi menetapkan besaran UMP 2026 sebesar Rp5.729.876.

    Nilai tersebut naik sekitar 6,17% dari UMP DKI Jakarta 2025 yang sebesar Rp5.396.761, atau meningkat sekitar Rp333.135.

    Sementara itu, Pemprov Jawa Barat menetapkan kenaikan UMP)Jabar 2026 sebesar Rp2.317.601 atau Rp2,31 juta.

    Dengan demikian, UMP Jabar 2026 naik Rp126.363 atau 5,77% dari UMP 2025 yang sebesar Rp2,19 juta. 

  • UU APBN 2026 Terbit, Ini Rincian Target Pajak Prabowo Rp2.693 Triliun

    UU APBN 2026 Terbit, Ini Rincian Target Pajak Prabowo Rp2.693 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akhirnya menerbitkan Undang-Undang (UU) No.17/2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2026. Pada UU tersebut, penerimaan pajak senilai Rp2.693,7 triliun diperincikan lebih lanjut.

    Untuk diketahui, UU APBN 2026 telah disahkan pada rapat paripurna DPR pada September 2025 lalu. Secara umum, belanja negara ditetapkan sebesar Rp3.842,7 triliun dan penerimaan sebesar Rp3.153,6 triliun. Dengan demikian, defisit ditetapkan sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB.

    UU tersebut ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 22 Oktober 2025 dan telah diundangkan pada hari yang sama. Namun, dokumen salinan UU No.17/2025 itu baru diunggah ke situs resmi Kementerian Sekretariat Negara yang bisa diakses oleh publik.

    “Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026,” demikian bunyi pasal 54 UU tersebut, dikutip pada Rabu (7/1/2025).

    Secara terperinci, penerimaan negara yang ditetapkan Rp3.153,6 triliun meliputi penerimaan perpajakan Rp2.693,7 triliun dan PNBP Rp459,1 triliun. Sementara itu, hibah ditargetkan senilai Rp666,2 miliar.

    Penerimaan perpajakan itu mencakup pendapatan pajak dalam negeri senilai Rp2.601,2 triliun sebagaimana diatur pada pasal 4 ayat (2) sampai dengan (7) secara terperinci meliputi pajak penghasilan (PPh) Rp1.209,3 triliun, pajak pertambahan nilai barang dan jasa (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) Rp995,2 triliun, serta pendapatan pajak bumi dan bangunan (PBB) Rp26,1 triliun.

    Kemudian, target penerimaan pajak dalam negeri itu juga mencakup cukai dari hasil tembakau, minuman etil alkohol (MMEA), etil alkohol atau etanol, serta minuman berpemanis dalam kemasan senilai Rp243,5 triliun.

    Selanjutnya, pendapatan pajak lainnya yaitu Rp126,93 triliun.

    Di sisi lain, pemerintah turut menargetkan pendapatan pajak perdagangan internasional sebagaimana diatur pada pasal 4 ayat (8) yakni Rp92,4 triliun.

    Lalu, pendapatan lainnya meliputi bea masuk Rp49,9 triliun dan bea keluar Rp42,5 triliun.

    “Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (8) diatur dalam Peraturan Presiden,” demikian bunyi pasal 4 ayat (11).

    Di sisi lain, belanja negara ditetapkan sebesar Rp3.842,7 triliun yang meliputi belanja pemerintah pusat Rp3.149,7 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp692,9 triliun.

    Sementara itu, pasal 23 UU tersebut mengatur bahwa defisit anggaran yang ditimbulkan akibat pendapatan yang lebih kecil dari belanja yakni sebesar Rp689,1 triliun.

    Secara terperinci, pembiayaan mencakup utang Rp832,2 triliun, investasi sebesar minus Rp203 triliun, pinjaman minus Rp404,1 miliar dan pembiayaan lainnya Rp60,4 triliun.

    “Dalam hal anggaran diperkirakan defisit melampaui target yang ditetapkan dalam APBN, Pemerintah dapat menggunakan dana SAL, penarikan Pinjaman Tunai, penerbitan SBN, dan/ atau pemanfaatan saldo kas Badan Layanan Umum sebagai tambahan pembiayaan,” bunyi pasal 24.

  • Gelombang Pabrik Tutup Berlanjut, Perusahaan Garmen Ini Pailit

    Gelombang Pabrik Tutup Berlanjut, Perusahaan Garmen Ini Pailit

    Bisnis.com, JAKARTA — Gelombang penutupan pabrik dan usaha tekstil maupun garmen masih terus terjadi. Bahkan, pelaku usaha memproyeksi masih ada potensi penutupan pabrik jika tidak ada perbaikan sektor industri padat karya tahun ini. 

    Kali ini, pabrik garmen PT DJ Busana Jaya resmi dinyatakan pailit sebagaimana keputusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Perusahaan yang mengoperasikan pabrik garmen di Pasuruan, Jawa Timur itu pun kini menambah daftar panjang pabrik tekstil maupun garmen yang berguguran. 

    Putusan tersebut tertuang dalam Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN Niaga Sby yang dibacakan pada 1 Desember 2025. Kurator kini memanggil para debitur dan kreditur untuk melanjutkan hasil rapat keputusan tersebut. 

    Dalam pengumuman yang dirilis Balai Harta Peninggalan Surabaya, disebutkan bahwa perseroan yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman No. 108, Kota Pasuruan, Jawa Timur, dinyatakan pailit setelah permohonan pernyataan pailit dikabulkan oleh majelis hakim Pengadilan Niaga Surabaya.

    Pengadilan juga menunjuk Aloysius Prihartono Bayuaji sebagai hakim niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai hakim pengawas dalam proses kepailitan tersebut. 

    Sementara itu, Balai Harta Peninggalan (BHP) Surabaya ditetapkan sebagai kurator yang bertugas mengurus dan membereskan harta pailit perusahaan.

    Selain itu, pengadilan menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator yang harus dibayarkan setelah kepailitan berakhir dan harta pailit telah dibereskan, dengan total maksimal sebesar Rp1,36 juta.

    Sejalan dengan proses kepailitan, hakim pengawas juga menetapkan sejumlah agenda penting. Rapat kreditor pertama dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 15 Januari 2026 di Pengadilan Niaga Surabaya.

    Adapun, batas akhir pengajuan tagihan pajak dan tagihan kreditor ditetapkan hingga Jumat, 30 Januari 2026 di Balai Harta Peninggalan Surabaya. Selanjutnya, rapat pencocokan piutang (verifikasi) akan dilaksanakan pada Jumat, 13 Februari 2026 di Pengadilan Niaga Surabaya.

    “Pengumuman ini sekaligus menjadi undangan resmi bagi debitor, para kreditor, kantor pajak, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk menghadiri rapat kreditor sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pengumuman tersebut ditetapkan di Sidoarjo pada 6 Januari 2026 oleh Kurator Balai Harta Peninggalan Surabaya,” tulis pengumuman tersebut. 

    Sebelumnya, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Danang Girindrawardana mengatakan, kapasitas terpasang industri tekstil hanya mencapai 40% pada kuartal ketiga 2025. Padahal, pada kuartal I/2023 masih dapat bertahan di level 60%. 

    “Sejak Covid-19 sampai sekarang industri tekstil kan sudah kehilangan angka kurang lebih 140.000 pekerja di upstream [hulu], ini belum dihitung yang di garmen, total 250.000 an,” jelasnya. 

    Adapun, beberapa pabrik yang tutup yaitu Asia Pacific Fibers, Polychem Indonesia, Sulindafin, Rayon Utama Makmur. Dia menyebut, penutupan pabrik tersebut memang didasari berbagai faktor, termasuk banjir impor hingga regulasi pengupahan.

    “Saat ini sedang ada proses salah satu rekan kita yang sedang berproses tutup di Jawa Tengah, intinya beberapa industri TPT [tekstil dan produk tekstil] dan garmen sedang mengalami situasi yang tidak sehat, apalagi dengan pengupahan di atas 6,5%,” pungkasnya. 

  • Wacana Bea Keluar Batu Bara, Pengamat: Biaya Produksi Perlu Diperhitungkan

    Wacana Bea Keluar Batu Bara, Pengamat: Biaya Produksi Perlu Diperhitungkan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat mengkritisi wacana pengenaan bea keluar batu bara dengan mekanisme tarif berjenjang untuk tahun anggaran 2026.

    Dalam wacana yang berkembang, otoritas fiskal mengusulkan mekanisme tarif berjenjang (progressive rate) di kisaran 5% hingga 11%. Adapun, nilainya akan berfluktuasi mengikuti harga acuan komoditas di pasar global.

    Ketua Indonesian Mining & Energy Forum (IMEF) Singgih Widagdo pun menyoroti penentuan ambang batas harga dan kondisi riil di tingkat hulu.

    Dia berpendapat bahwa meskipun mekanisme tarif berjenjang adalah pilihan yang paling adil secara struktur, pemerintah tidak boleh mengabaikan variabel biaya operasional yang terus membengkak.

    Menurutnya, jika pemerintah tetap akan mengeluarkan kebijakan bea keluar, tentu harus dipahami bagaimana proyeksi harga ke depan.

    “Hal pertama yang harus dilakukan adalah evaluasi atas naiknya biaya penambangan per ton [cost of production], kenaikan upah tenaga kerja hingga kondisi oversupply di pasar global,” ujar Singgih kepada Bisnis, Rabu (7/1/2025).

    Dia menilai saat ini industri sedang tertekan oleh margin yang menipis. Bahkan, untuk batu bara kualitas rendah (low calorie), harga jual di pasar saat ini sudah berada di titik yang sangat dekat dengan biaya produksi.

    Poin krusial yang disoroti adalah pada level harga batu bara acuan (HBA) berapa pungutan ini mulai berlaku. Singgih menekankan bahwa kebijakan ini jangan sampai mematikan daya saing eksportir saat harga sedang terkoreksi.

    “Terpenting adalah mempertimbangkan kondisi hulu terlebih dahulu. Jika tetap akan diberlakukan pada 2026, menurut saya, basis bea keluar semestinya baru diterapkan setelah HBA berada di atas level US$160 per ton,” ucap Singgih.

    Pemerintah, kata dia, diharapkan tidak hanya melihat kebijakan ini sebagai instrumen pengumpul devisa, tetapi juga sebagai alat kendali produksi.

    Singgih menilai tanpa perhitungan matang mengenai volume produksi dan proyeksi pasar, penerapan bea keluar di tengah tren penurunan harga komoditas justru dikhawatirkan akan membebani arus kas perusahaan tambang nasional.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa dalam pembahasan di tingkat teknis, usulan tarif yang mengemuka berada pada kisaran 5% hingga 11%. Besaran pungutan ini akan menyesuaikan dengan level harga acuan batu bara di pasar.

    “Itu levelnya masih di pembahasan. Kalau enggak salah diusulkan tergantung harga batu baranya, ada 5%, ada 8%, ada 11%,” ujar Purbaya, Rabu (31/12/2025).

    Purbaya memerinci bahwa tarif terendah 5% akan dikenakan jika harga batu bara berada di bawah level tertentu, naik menjadi 8% di level menengah, dan mencapai 11% jika harga melonjak di atas level tertinggi yang ditetapkan.

    Kendati demikian, bendahara negara itu menegaskan bahwa angka-angka tersebut belum final. Pasalnya, rancangan Peraturan Presiden (Perpres) yang menjadi payung hukum kebijakan ini masih dalam proses penyusunan dan masih menuai keberatan dari sejumlah pelaku usaha.

    “Jadi, saya belum bisa pastikan berapa itu pasnya karena sebagian juga masih ada yang protes. Kita mungkin akan rataskan [rapat terbatas] ke depan,” jelasnya.

  • Drama Rebutan ‘Suplai Minyak’ Venezuela di Balik Penggulingan Nicolas Maduro

    Drama Rebutan ‘Suplai Minyak’ Venezuela di Balik Penggulingan Nicolas Maduro

    Bisnis.com, JAKARTA – Indikasi perang ‘suplai’ minyak menyeruak di balik aksi militer Amerika Serikat yang menyerang dan menangkap Presiden Venezuela, Nicolas Maduro. AS ingin menguasai rantai pasok minyak Venezuela, sekaligus entah ada atau tidak korelasinya, berusaha memangkas suplai energi khususnya minyak mentah China.

    China sendiri adalah salah satu negara pengimpor minyak mentah utama dari Venezuela. Mereka juga merupakan ‘sekutu’ utama Maduro sebelum ditangkap AS. Wajar, ketika AS menangkap Maduro, Beijing sangat berang. Mereka mengecam tindakan Washington yang dikendalikan oleh politikus konservatif, Donald Trump.

    Kementerian Luar Negeri China dalam keterangan resminya mengaku cukup terkejut dengan aksi Amerika Serikat (AS). Mereka menganggap bahwa tindakan AS melanggar hukum internasional dan kedaulatan Venezuela, serta mengancam perdamaian dan keamanan di Amerika Latin dan kawasan Karibia.

    “China dengan tegas menentangnya. Kami menyerukan kepada AS untuk mematuhi hukum internasional dan tujuan serta prinsip-prinsip Piagam PBB, dan berhenti melanggar kedaulatan dan keamanan negara lain,” demikian tulis keterangan resmi Kemenlu China, dikutip Selasa (7/1/2026).

    China dan AS dalam beberapa tahun terakhir terlibat dalam ketegangan dalam berbagai isu. China dan AS adalah dua negara dengan size ekonomi terbesar di dunia. Kedua negara ini bersaing untuk memperebutkan pengaruh. Mereka terlibat ketegangan dalam isu Taiwan, Iran, Timur Tengah, hingga sekarang di kawasan Amerika Latin.

    Tabel Impor Minyak China HS Code 27090000

    Negara 
    Barel
    Nilai (US$)

    Rusia 
    677,8 juta
    US$45,8 miliar.

    Arab Saudi 
    536,12 juta 
    US$40,12 miliar

    Venezuela
    2,24 juta
    US$163,18 juta

    Sumber: Bea Cukai China 

    Terlepas dari dukungan terhadap rezim Maduro, China adalah salah satu importir minyak dari Venezuela. Mereka telah mengimpor minyak asal negara Amerika Latin itu sejak tahun 2024 lalu.

    Data yang dihimpun Bisnis dari otoritas kepabeanan China menunjukkan bahwa selama tahun 2024, China tercatat telah mengimpor minyak mentah dari Venezuela sebanyak 9,8 juta barel senilai US$728,5 juta. Sementara itu sampai November 2025, nilai impor minyak mentah dengan kode HS27090000 tercatat sebesar 2,24 juta barel. Nilainya mencapai US$163,18 juta.

    Meski demikian, impor minyak mentah China dari Venezuela bukanlah yang terbesar. Kalau mengacu data otoritas yang sama, Rusia dan Arab Saudi adalah penyuplai utama minyak mentah China. Pada November 2025 importasi minyak mentah China dari jirannya tersebut mencapai 677,8 juta barel atau senilai US$45,8 miliar.

    Sementara, impor minyak mentah China dari Arab Saudi sebanyak 536,12 juta barel. Nilai importasinya sebanyak US$40,12 miliar.

    China sejauh ini belum menjelaskan mengenai kebutuhan minyak mentahnya dengan Venezuela. Namun demikian, mereka menuntut supaya Trump segera membebaskan Maduro dan istrinya. “Segera bebaskan mereka, menghentikan upaya penggulingan pemerintah Venezuela, dan menyelesaikan masalah melalui dialog dan negosiasi.”

    Alihkan Ekspor Minyak ke AS

    Presiden AS Donald Trump mengumumkan kesepakatan impor minyak Venezuela senilai US$2 miliar, yang akan mengalihkan pasokan dari China ke pasar AS.

    Melansir Reuters pada Rabu (7/1/2026), Trump menyatakan Venezuela akan menyerahkan sekitar 30 juta hingga 50 juta barel minyak yang berada di bawah sanksi kepada AS. Dalam unggahan di media sosial, Trump menegaskan minyak tersebut akan dijual dengan harga pasar.

    “Minyak ini akan dijual pada harga pasar, dan dana hasil penjualannya akan dikendalikan oleh saya sebagai Presiden Amerika Serikat untuk memastikan penggunaannya demi kepentingan rakyat Venezuela dan Amerika Serikat,” ujar Trump.

    Trump menambahkan bahwa Menteri Energi AS Chris Wright ditunjuk untuk mengeksekusi kesepakatan tersebut. Minyak akan diambil langsung dari kapal dan dikirim ke pelabuhan-pelabuhan di AS.

    Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping./Reuters

    Kesepakatan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah Venezuela merespons tuntutan Trump agar membuka akses lebih luas bagi perusahaan minyak AS, atau menghadapi risiko intervensi militer lanjutan. 

    Trump sebelumnya menyatakan ingin Presiden interim Venezuela Delcy Rodriguez memberikan akses penuh kepada AS dan perusahaan swasta terhadap industri minyak negara tersebut.

    Venezuela saat ini memiliki jutaan barel minyak yang tersimpan di kapal tanker dan tangki penyimpanan, namun tidak dapat dikirim akibat blokade ekspor yang diberlakukan Trump sejak pertengahan Desember lalu.

    Blokade tersebut merupakan bagian dari tekanan AS terhadap pemerintahan Presiden Venezuela Nicolas Maduro, yang berujung pada penangkapan Maduro oleh pasukan AS pada akhir pekan lalu. 

    Pejabat tinggi Venezuela menyebut penangkapan tersebut sebagai penculikan dan menuding AS berupaya merebut cadangan minyak besar milik negara itu. Penyaluran minyak yang selama ini terjebak tersebut ke AS diperkirakan pada tahap awal akan mengalihkan kargo yang semula ditujukan ke China. 

    Negeri Tirai Bambu telah menjadi pembeli utama minyak Venezuela selama satu dekade terakhir, terutama sejak AS menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan yang terlibat perdagangan minyak Venezuela pada 2020.

    “Trump ingin ini terjadi secepat mungkin agar bisa diklaim sebagai kemenangan besar,” ujar seorang sumber industri minyak.

    Sementara itu, Pemerintah Venezuela dan perusahaan minyak negara PDVSA belum memberikan komentar atas kesepakatan tersebut. Harga minyak mentah AS turun lebih dari 1,5% setelah pengumuman Trump, seiring ekspektasi meningkatnya volume minyak Venezuela yang masuk ke pasar AS.