Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Aturan Baru, Pemda Bisa Sanksi Pedagang Nakal Minyakita di Atas HET Rp15.700

    Aturan Baru, Pemda Bisa Sanksi Pedagang Nakal Minyakita di Atas HET Rp15.700

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan pemerintah daerah (Pemda) kini dapat memberikan sanksi terhadap pedagang yang menjual Minyakita di atas harga eceran tertinggi (HET) Rp15.700 per liter.

    Hal itu sebagaimana aturan distribusi Minyakita melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2025 (Permendag 43/2025) tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat.

    Adapun, beleid anyar itu ditetapkan pada 9 Desember 2025 oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso. Permendag ini mulai berlaku setelah 14 hari terhitung sejak tanggal diundangkan pada 12 Desember 2025.

    Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Kemendag Bambang Wisnubroto menyampaikan Permendag 43/2025 memperkuat aspek pengawasan dan sanksi dengan melibatkan Pemda.

    Dia menjelaskan, keterlibatan Pemda dalam pengawasan dan penindakan dilakukan secara berjenjang. Hal ini menjadi perubahan penting dibandingkan aturan sebelumnya.

    “Kalau selama ini Pemda tidak memiliki keterlibatan untuk melakukan sanksi, namun demikian nanti ada berjenjang. Jadi kalau hal-hal yang kecil bisa diselesaikan oleh Pemda untuk memberikan sanksi,” kata Bambang dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi yang disiarkan melalui YouTube Kemendagri, Senin (15/12/2025).

    Nantinya, pelaksanaan pengawasan dan sanksi akan dikoordinasi oleh Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag.

    Namun, Bambang menekankan harga Minyakita tidak mengalami perubahan meskipun dilakukan penyesuaian regulasi distribusi, yakni tetap dipatok Rp15.700 per liter.

    Bambang menambahkan, Permendag 43 Tahun 2025 juga mengatur tata kelola distribusi Minyakita, termasuk peningkatan peran badan usaha milik negara (BUMN) pangan dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga di pasar rakyat.

  • Jalan Tengah Menteri Bahlil Tangani Tambang Ilegal (PETI)

    Jalan Tengah Menteri Bahlil Tangani Tambang Ilegal (PETI)

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mulai mengkaji pendekatan jalan tengah dalam menangani pertambangan tanpa izin (PETI) yang selama ini marak di berbagai daerah.

    Pendekatan ini tidak serta-merta melegalkan tambang ilegal, melainkan menata dan membina tambang rakyat agar dapat masuk ke dalam sistem perizinan yang sah dan terawasi.

    Asisten Deputi Bidang Pengembangan Mineral dan Batu Bara Kemenko Perekonomian Herry Permana menyebut, pembinaan tambang ilegal dapat meniru penataan sumur minyak dan gas rakyat yang sebelumnya ilegal.

    “Kalau migas bisa, harusnya minerba bisa dong. Kita kasih waktu misalnya empat tahun untuk penerbitan IPR,” ujarnya dalam Bisnis Indonesia Forum, Rabu (10/12/2025).

    Ia merujuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) yang menyebut tambang rakyat tanpa izin menjadi prioritas penataan. Menurutnya, tambang rakyat tidak bisa dilepaskan dari aspek sosial.

    “Kalau langsung diberantas, lapangan kerja masyarakat juga terenggut,” katanya.

    Penegakan Hukum Tetap Jalan, ESDM Dorong Skema Kemitraan

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa pembinaan PETI tidak dapat disamakan dengan legalisasi langsung.

    Direktur Jenderal Penegakan Hukum ESDM Rilke Jeffri Huwae menyatakan bahwa penataan tambang ilegal harus didukung dasar regulasi dan filosofi kebijakan yang kuat.

    “Bukan persoalan dengan melegalkan, tapi membangun kemitraan. Supaya masyarakat sekitar tambang yang ingin menikmati sumber daya alam itu bisa kita akomodasi dalam aturan main,” ujar Jeffri di Jakarta, Senin (15/12/2025).

    Ia menambahkan, Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 yang mengatur pengelolaan sumur migas rakyat tidak bisa disamakan dengan PETI karena tambang ilegal bersifat dinamis dan dapat muncul kapan saja. Oleh karena itu, Kementerian ESDM tetap mengombinasikan penindakan hukum dengan pendekatan kemitraan.

    Di sisi lain, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menunjukkan sikap tegas melalui penetapan sanksi administratif terhadap tambang ilegal di kawasan hutan. Dalam Kepmen ESDM Nomor 391.K/MB.01/MEM.B/2025, pemerintah menetapkan denda hingga Rp6,5 miliar per hektare untuk penambangan nikel ilegal di kawasan hutan.

    Peta PETI Nasional dan Risiko Kerugian Negara

    Berdasarkan catatan Kementerian ESDM, terdapat 2.741 lokasi PETI di Indonesia yang tersebar di 28 provinsi. Rinciannya, 447 lokasi berada di luar WIUP, 132 di dalam WIUP, dan 2.132 lokasi belum diketahui status detailnya.

    Tambang ilegal paling banyak ditemukan di Jawa Timur (649 lokasi) dan Sumatra Selatan (562 lokasi), disusul Jawa Barat, Jambi, dan Nusa Tenggara Timur.

    Anggota Komisi XII DPR RI Ramson Siagian menilai keberadaan PETI telah merugikan negara dalam skala masif.

    “Ribuan triliun sudah habis dari tambang ilegal ini,” ujarnya.

    Presiden Prabowo Subianto bahkan memperkirakan kerugian negara akibat tambang ilegal dan penyelundupan mineral mencapai sekitar Rp800 triliun dalam 20 tahun terakhir.

    Pemerintah kini tengah menyusun Peraturan Presiden tentang tata kelola mineral kritis dan strategis untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian, termasuk ESDM, Kehutanan, Investasi dan Hilirisasi, serta Kementerian Hukum.

    Regulasi ini diharapkan menjadi payung kebijakan untuk menyeimbangkan penindakan hukum, pembinaan tambang rakyat, serta optimalisasi penerimaan negara.

  • Citilink-Garuda Tambah 126 Penerbangan pada Libur Nataru 2025/2026

    Citilink-Garuda Tambah 126 Penerbangan pada Libur Nataru 2025/2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Garuda Indonesia Group menyediakan 126 penerbangan tambahan selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) dengan berbagai tujuan di Indonesia.

    Melansir dari media sosial resmi @citilink dan @garuda.indonesia, Citilink menyediakan 118.740 kursi tambahan untuk penerbangan dari Bandara Internasional Soekarno Hatta (CGK) menuju Tanjung Karang di Lampung (TKG), Yogyakarta (YIA), Semarang (SRG), dan Surabaya (SUB). 

    Selain itu, tambahan kursi juga tersedia untuk penerbangan dari CGK menuju Bali (DPS), Medan (KLO), serta Palembang (PLM). 

    “Garuda Indonesia Group siap melayani penerbangan pada periode Natal & Tahun Baru 2025/2026 dengan kenyamanan,” tulis Garuda, dikutip pada Selasa (16/12/2025). 

    Citilink saat ini tercatat memiliki 3.884 penerbangan reguler. Pada periode Nataru ini, Citilink akan melayani 28 penerbangan tambahan.  Sementara itu, Garuda tercatat memiliki 3.724 penerbangan reguler, dengan total 98 penerbangan tambahan selama Nataru.

    Secara umum, Garuda Indonesia Group telah menyiapkan 96 burung besi yang siap mengudara selama liburan Nataru 2025/2026.  Total terdapat 7.734 penerbangan sepanjang musim liburan dengan jaringan rute domestik dan internasional yang semakin luas. 

    Terlebih, penerbangan Garuda Indonesia (GA) dan Citilink (QG) telah melayani codeshare. Merujuk pada satu penerbangan dijalankan oleh Citilink, tetapi tiket dapat penumpang beli melalui Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA.  

    Adapun pada Nataru kali ini, Garuda Indonesia Group telah menyiapkan 19 pesawat wide body dan 40 narrow body. 

    Terdiri dari 7 pesawat tipe Boeing 777-300ER kapasitas 314/393 kursi, sebanyak 10 Airbus A330-300/200 (termasuk livery Pokemon), serta sebanyak dua Airbus A330-900neo kapasitas 365/301 kursi. 

    Sementara pesawat narrow body, Garuda sediakan sebanyak 40 unit pesawat Boeing 737-800NG kapasitas 161/162/170 kursi. 

    Untuk Citilink, mengoperasikan narrow body berupa 35 unit Airbus A320 kapasitas 180 kursi, serta turboprop berupa dua unit ATR72-600 kapasitas 70 kursi. 

    Adapun, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) terus memperkuat pengawasan keamanan penerbangan dalam rangka memastikan kesiapan penyelenggaraan Nataru.  

    Direktur Keamanan Penerbangan Sigit Hani menyampaikan, pemeriksaan keamanan penerbangan jelang periode Nataru merupakan langkah krusial untuk memastikan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan seluruh pengguna jasa transportasi udara. 

    “Melalui pengawasan yang ketat dan kepatuhan terhadap prosedur keamanan, kami berkomitmen menjaga agar seluruh operasional penerbangan selama Nataru berjalan aman, tertib, dan lancar,” katanya dalam keterangan resmi, Selasa (16/12/2025).

    Kemenhub juga memastikan ketersediaan jumlah pesawat dalam posisi aman. Tercatat total terdapat 568 unit pesawat. Sebanyak 200 pesawat dalam kondisi yang harus diperbaiki atau maintenance. Sementara yang siap melayani penerbangan, hanya 368 unit.

    Berdasarkan hasil survei Badan Kebijakan Transportasi, sebanyak 42,01% penduduk Indonesia atau sekitar 119,5 juta orang berpotensi melakukan perjalanan selama masa libur Nataru. Moda pesawat diprediksikan akan dimanfaatkan oleh 3,57% atau sekitar 4,27 juta orang.

  • Strategi KPPU Atur Algoritma & Pasar Digital

    Strategi KPPU Atur Algoritma & Pasar Digital

    Bisnis.com, JAKARTA – Transformasi ekonomi digital di Indonesia kini bukan lagi sekadar wacana, melainkan realitas yang mengubah fundamental pasar. Ketika algoritma menentukan harga dan otomatisasi menggeser peran manusia, tantangan bagi regulator persaingan usaha kian kompleks. Struktur pasar tradisional tergerus, menuntut aturan main baru yang lebih adil dan responsif.

    Merespons dinamika ini, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menegaskan urgensi perombakan kerangka kebijakan nasional. Ketua KPPU, M. Fanshurullah Asa, menyebutkan bahwa pendekatan konvensional sudah usang menghadapi laju teknologi.

    “Praktik dan tata kelola yang ada saat ini tidak lagi cukup untuk memenangkan persaingan global,” tegas Fanshurullah dalam pembukaan The Third Jakarta International Competition Forum (3JICF) 2025 di Menara Danareksa, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

    Menurut Fanshurullah, terutama dengan keanggotaan di BRICS dan di tengah persiapan aksesi Indonesia ke OECD serta berbagai perjanjian ekonomi komprehensif, KPPU mendorong tiga pilar strategis agar pengawasan persaingan tetap relevan: reformasi hukum yang progresif, penyelarasan standar internasional, dan evolusi dalam penegakan hukum.

    Urgensi pembenahan regulasi ini diamini oleh Guru Besar Universitas Indonesia, Rhenald Kasali. Dalam pidato kuncinya, Rhenald menyoroti bagaimana teknologi telah menjadi “tangan tak terlihat” yang baru dalam persaingan usaha. Teknologi kini mendikte apa yang dilihat konsumen di layar gawai, bagaimana harga berfluktuasi secara real-time, hingga siapa pelaku usaha yang berhasil ditemukan di pasar digital.

    Untuk menghadapi disrupsi ini, Rhenald merekomendasikan enam langkah kebijakan krusial, mulai dari penggabungan penegakan hukum pencegahan (ex-ante) dan penindakan (ex-post), peningkatan kemampuan forensik digital, hingga audit algoritmik berstandar internasional (BRICS). Ia juga menekankan pentingnya interoperabilitas data dan pengawasan merger yang lebih ketat agar tidak mematikan inovasi.

    Forum 3JICF 2025 menjadi wadah krusial untuk membedah bagaimana negara lain merespons tantangan serupa. Mariam El Ghandour dari Egyptian Competition Authority (Mesir) memaparkan kerangka hukum hibrida di negaranya untuk menangani persekongkolan tender (bid rigging), yang mengombinasikan larangan perjanjian horizontal dalam UU Persaingan Usaha dengan kewajiban pelaporan kolusi dalam UU Pengadaan Publik.

    Sementara itu, perspektif perlindungan konsumen di era digital disuarakan oleh Rachel Burgess dari Australian Competition and Consumer Commission (ACCC). Australia baru saja memperkuat regulasinya dengan sanksi penalti yang lebih berat dan perluasan perlindungan bagi usaha kecil, sebuah langkah yang relevan untuk diadaptasi di Indonesia mengingat besarnya populasi UMKM.

    Forum internasional yang dihadiri lebih dari 200 peserta dari kalangan regulator, akademisi, dan organisasi internasional (termasuk OECD dan ASEAN) ini menyimpulkan satu hal, bahwa persaingan usaha yang sehat tidak bisa dicapai oleh regulator sendirian.

    Wakil Ketua KPPU menutup forum dengan pesan kuat bahwa peningkatan kualitas persaingan usaha nasional membutuhkan “napas” baru. Hal ini mencakup perubahan regulasi yang fokus memberantas hambatan masuk pasar (bottleneck), kemudahan investasi, serta kolaborasi lintas lembaga dengan optimalisasi teknologi informasi. Tanpa langkah strategis ini, ekonomi digital Indonesia berisiko hanya menjadi pasar bagi pemain global, tanpa memberikan manfaat maksimal bagi pelaku usaha dalam negeri.

  • Gotong Royong Negara-Swasta, Bangun 2.600 Rumah Korban Bencana

    Gotong Royong Negara-Swasta, Bangun 2.600 Rumah Korban Bencana

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait melaporkan kesiapan pembangunan 2.600 unit rumah bagi warga terdampak bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

    Laporan tersebut disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    Maruarar menjelaskan, jumlah tersebut bertambah dari rencana awal 2.000 unit rumah seiring dukungan berbagai pihak.

    “Awalnya kami laporkan 2.000 rumah, kemudian bertambah 500 unit dan hari ini bertambah lagi 100 unit, sehingga totalnya menjadi 2.600 rumah,” ujarnya.

    Seluruh pembiayaan pembangunan rumah tersebut, kata Ara, telah disiapkan dari sumber non-APBN.

    Menurut Maruarar, pemerintah menetapkan tiga kriteria utama dalam penentuan lokasi pembangunan hunian, yakni aman secara teknis dari risiko banjir dan longsor, aman secara hukum, serta terintegrasi dengan ekosistem kehidupan masyarakat.

    “Rumah itu bagian dari ekosistem kehidupan. Idealnya tidak terlalu jauh dari sekolah, pasar, rumah sakit, dan fasilitas publik lainnya,” katanya.

    Oleh sebab itu, dia pun menargetkan pembangunan dapat mulai berjalan pada Desember 2025 setelah lahan yang memenuhi kriteria tersebut ditetapkan.

    Terkait skema pendanaan, Maruarar menegaskan pembangunan rumah dilakukan secara gotong royong, termasuk melibatkan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

    “Iya, kita semua gotong royong. Saya sudah laporkan ke Pak Presiden dan semangat gotong royong itu sangat baik bagi negara kita,” ujarnya.

    Saat ditanya mengenai keterlibatan perusahaan swasta tertentu seperti Aguan, Maruarar menegaskan partisipasi bersifat kolektif.

    “Semua kita gotong royong sama-sama,” katanya.

    Sebelumnya, Pemerintah berencana mengajak pihak swasta lewat skema Corporate Social Responsibility (CSR) untuk membangun 2.000 rumah untuk korban bencana di Sumatera.

    Maruarar Sirait mengungkapkan telah menggandeng Pendiri Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma (Aguan), melalui Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia dalam program ini.

  • Transaksi Belanja Online Black Friday 2025 Ditargetkan Tembus Rp34 Triliun

    Transaksi Belanja Online Black Friday 2025 Ditargetkan Tembus Rp34 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa transaksi belanja ritel secara daring selama periode Black Friday 2025 ditargetkan mencapai Rp34 triliun.

    Laporan tersebut disampaikan Airlangga dalam Sidang Kabinet Paripurna bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    Airlangga menjelaskan, periode belanja online Black Friday di Indonesia berlangsung pada 12–16 Desember 2025. Hingga mendekati akhir periode tersebut, nilai transaksi diproyeksikan terus meningkat dan berpotensi menembus target yang telah ditetapkan.

    “Untuk ritel, belanja ritel pak Presiden, kemarin yang belanja online kalau di luar negeri itu Black Friday tanggal 12 Desember sampai dengan 16 Desember 2025 atau sampai besok, target transaksi sampai Rp34 triliun.”

    Menurut Airlangga, tingginya aktivitas belanja daring mencerminkan kuatnya konsumsi rumah tangga, khususnya pada sektor ritel digital. Kondisi ini dinilai menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional menjelang akhir tahun.

    Pemerintah, lanjut Airlangga, terus memantau perkembangan sektor ritel dan perdagangan elektronik karena kontribusinya yang signifikan terhadap perputaran ekonomi, daya beli masyarakat, serta kinerja pelaku usaha.

    Sektor ini juga dinilai berperan penting dalam mendukung aktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang memanfaatkan platform digital, sekaligus mendorong geliat pusat perbelanjaan secara luring.

    “Kemudian, belanja di Indonesia saja hampir semua pusat perbelanjaan memberikan transaksi sampai diskon 80%. Ini target transaksinya Rp30 triliun kami lihat di pasar sudah mulai ramai,” pungkas Airlangga.

  • Singal, Ikat Kepala Suku Tidung yang Bawa Omzet Jutaan Rupiah untuk Ibu Rumah Tangga Tarakan

    Singal, Ikat Kepala Suku Tidung yang Bawa Omzet Jutaan Rupiah untuk Ibu Rumah Tangga Tarakan

    Bisnis.com, JAKARTA — Berawal dari seorang ibu rumah tangga, Nurul kini bisa memiliki penghasilan sendiri berkat singal atau sesingal, ikat kepala khas masyarakat Suku Tidung yang biasanya mendiami wilayah Kabupaten Tana Tidung dan Tarakan, Kalimantan Utara.

    Bermodalkan kesabaran dan kegigihan untuk terus belajar, Nurul kini juga bisa mendapatkan omzet hingga jutaan rupiah setiap bulannya.

    “Awalnya saya juga cuma produksi lima sesingal saja dan jualnya juga cuma ke tetangga dari mulut ke mulut. Kini kami ada tempat menitip hasil produksi di UMKM center yang dari Medco ini,” kata Nurul ketika ditemui Bisnis di lokasi pameran Festival Pojok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) MedcoEnergi 2025, Jumat (12/12/2025).

    Nurul, pelaku UMKM dari Tarakan, Kalimantan Utara ini telah menjadi salah satu pengrajin binaan MedcoEnergi sejak akhir 2023 lalu. Nurul bersama puluhan pengrajin lainnya juga menjadi saksi bagaimana Medco turut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di sekitar wilayah operasi PT Medco E&P Tarakan, anak perusahaan MedcoEnergi yang mengelola Wilayah Kerja (WK) migas Bengara atau Tarakan.

    Nurul bercerita, selain memberikan pelatihan dan pendampingan, Medco juga memberikan bantuan permodalan sehingga dari yang semula tidak menghasilkan apapun, kemudian mereka bisa memproduksi sebanyak lima picis sesingal.

    “Dengan adanya Medco ini, saya bisa memproduksi lima sampai 10 sesingal dengan harga asli Rp200.000—Rp250.000 per picis. Dan sekarang juga kami bisa dapat pesanan dari [dinas] pariwisata dan instansi-instansi pemerintahan karena ASN [Aparatur Sipil Negara] sekarang ini wajib pakai sesingal setiap hari Kamis dan tanggal 25 setiap bulannya,” kata Nurul.

    Dengan keterampilan yang diberikan Medco, Nurul mengungkapkan bahwa kini dia bisa memiliki pendapatan sendiri mulai dari Rp5 juta—Rp8 juta setiap bulannya. “Alhamdulillah sekali, dengan adanya Medco ini sekarang bisa ada pemasukan Rp5—Rp8 juta. Sekarang saya juga bekerja di salah satu instansi, jadi Medco ini buka jalan juga buat lainnya,” ujar Nurul.

    Kendati demikian, Nurul berharap agar ke depannya produk sesingal buatannya bisa menjangkau pangsa pasar yang lebih luas lagi, terlebih Medco juga sudah memfasilitasi untuk pelatihan penjualan lewat marketplace.

    “Sekarang kami bisa produksi seberapa besar pun pesannya. Saya sekarang ini juga belajar untuk membuat logo dari TikTok dan Tokopedia yang difasilitasi Medco. Ini sudah ada gambaran untuk logo, saya mau mengubah logo agar lebih menarik lagi,” kata Nurul.

    Sementara itu, Wahyuningsih pendamping kelompok UMKM dari aset Medco E&P Tarakan, menjelaskan bahwa berbagai macam pelatihan dan pendampingan tersebut merupakan bentuk dukungan perusahaan meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar wilayah operasi.

    “Kami berkolaborasi dengan LBSO [Lembaga Budaya, Seni, dan Olah Raga] Tarakan untuk memberikan pelatihan pembuatan sesingal, dan kami memang mencari peserta ibu-ibu yang tidak bekerja, dan alhamdulillah banyak yang single parent juga,” kata Yuyun.

    Dengan adanya peraturan pemerintah daerah yang mewajibkan para ASN menggunakan atribut ikat kepala sesingal selain batik Tarakan, ujar Yuyun, setidaknya memberikan peluang yang lebih besar kepada pengrajin binaan Medco untuk berkembang lebih pesat lagi, terutama dari sisi pemasaran produksi.

    “Jadi kami memberikan keterampilan ini [membuat sesingal] agar para ibu-ibu ini bisa mandiri secara finansial. Alhamdulillah sampai saat ini bisa berjalan baik dan sekarang ini selain ASN, juga akan dicanangkan siswa sekolah untuk memakai sisingal ini. Jadi ini memberi peluang bagus,” tuturnya.

    Yuyun optimistis produk sesingal buatan para pengrajin binaan Medco bisa lebih maju lagi ke depannya, terlebih untuk promosi dan pemasaran nantinya juga akan memanfaatkan platform dalam jaringan (daring).

    “Nanti mereka [UMKM binaan] bisa menjual di marketplace. Kalau mereka sudah bisa memasarkan produksinya sendiri, permodalannya juga sudah kuat, nanti kami tinggal monitoring saja. Ini kendala masih di pemasaran, tapi tadi sudah dapat ilmu untuk jualan online,” ujarnya.

    Komitmen MEDC Memperkuat Kemandirian Ekonomi Masyarakat

    Untuk diketahui, PT Medco Energi Internasional Tbk. menyelenggarakan Festival Pojok UMKM 2025 di The Energy Building, Jakarta pada 10–12 Desember 2025. Festival Pojok UMKM 2025 yang diselenggarakan selama tiga hari tersebut menjadi arena bagi para mitra binaan emiten migas berkode saham MEDC itu untuk memperluas jaringan dan meningkatkan kapasitas.

    Festival Pojok UMKM 2025 di The Energy Building, Jakarta pada 10–12 Desember 2025. Festival dibuka oleh Direktur Utama MedcoEnergi Hilmi Panigoro, serta dihadiri oleh perwakilan SKK Migas, BRI, dan TikTok Shop by Tokopedia.

    Acara ini menampilkan 22 UMKM binaan dari seluruh wilayah operasi perusahaan, mulai dari onshore, offshore, Corridor, hingga unit bisnis Medco Power sebagai bagian dari komitmen perseroan dalam memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

    Festival dibuka oleh Direktur Utama MedcoEnergi Hilmi Panigoro, serta dihadiri oleh perwakilan SKK Migas, BRI, dan TikTok Shop by Tokopedia.

    Dalam sambutannya, Hilmi Panigoro menegaskan pentingnya penguatan UMKM sebagai bagian dari strategi keberlanjutan perseroan.

    “Mendukung pengembangan potensi ekonomi masyarakat adalah bagian dari DNA MedcoEnergi sejak awal berdiri. UMKM yang kuat adalah fondasi ekonomi rakyat. Kami ingin warga di sekitar wilayah operasi dapat tumbuh, mandiri, dan berdaya saing. Pencapaian UMKM binaan MedcoEnergi hari ini menjadi bukti nyata komitmen tersebut,” kata Hilmi.

    Kehadiran UMKM binaan ini mencerminkan upaya MedcoEnergi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pelatihan, pendampingan usaha, akses permodalan, dan perluasan jalur pemasaran.

    VP Relations & Security MedcoEnergi, Arif Rinaldi menambahkan bahwa kolaborasi menjadi kunci agar UMKM makin berkembang. “UMKM memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat serta menggerakkan ekonomi daerah. Melalui festival ini, kami membangun ruang kolaborasi antara pelaku UMKM, pemerintah, dan pemangku kepentingan agar UMKM dapat naik kelas,” ujar Arif.

    Melalui Festival Pojok UMKM, MedcoEnergi memperkuat komitmennya dalam menciptakan multiplier effect yang lebih luas melalui program pemberdayaan masyarakat yang terintegrasi dengan prinsip keberlanjutan perusahaan.

    Sebagai gambaran, PT Medco Energi Internasional Tbk. atau MedcoEnergi adalah perusahaan energi dengan tiga pilar bisnis utama yaitu minyak dan gas (Medco E&P); kelistrikan (Medco Power); serta pertambangan tembaga dan emas.

    Perusahaan ini berdiri pada 9 Juni 1980, dengan wilayah operasi yang berada di Indonesia mencakup Sumatra, Madura, Kalimantan, dan Sulawesi. Sementara itu, di luar negeri, MedcoEnergi beroperasi di Thailand, Oman, hingga Tanzania.

  • Purbaya Akui Shortfall Pajak Bakal Melebar, Defisit APBN Diusahakan di Bawah 3%

    Purbaya Akui Shortfall Pajak Bakal Melebar, Defisit APBN Diusahakan di Bawah 3%

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengakui bahwa shortfall penerimaan pajak 2025 akan melebar. Namun, dia mengupayakan agar penerimaan pajak yang di bawah target tak membuat defisit APBN akhir tahun melebar dari outlook yakni 2,78% terhadap PDB.

    Seperti pemberitaan sebelumnya, penerimaan pajak sampai dengan akhir Oktober 2025 baru mencapai Rp1.459 triliun atau 70,2% dari outlook laporan semester I/2025 Rp2.076,9 triliun.

    Sementara itu, berdasarkan informasi yang dihimpun Bisnis, Dirjen Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa batas aman penerimaan pajak harus berada di angka Rp2.005 triliun supaya defisit tetap berada di bawah 3%. Namun, para kepala kantor wilayah alias kanwil DJP hanya sanggup merealisasikan Rp1.947,2 triliun. 

    Oleh sebab itu, Purbaya memastikan bahwa akan terjadi shortfall penerimaan pajak tahun ini. Hal itu kendati pihaknya akan melakukan berbagai upaya untuk mengamankan penerimaan selama dua bulan terakhir. 

    “Kan ada effort-effort untuk dua bulan terakhir ya. Jadi [shortfall] melebar, ya lebar tapi enggak melebar lebih parah gitu,” ungkapnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    Namun demikian, Purbaya tidak memerinci lebih lanjut berapa pelebaran shortfall penerimaan pajak itu. Menurutnya, angka masih dinamis karena masih ada setoran penerimaan pajak maupun nonpajak yang dibukukan APBN. 

    Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu memastikan tahun depan akan sangat mengawasi kinerja pemungutan pajak. “Angkanya masih gerak. Yang jelas tahun depan akan berubah, saya akan lihat betul pajak seperti apa, saya akan hands on,” ungkapnya. 

    Sementara itu, Purbaya enggan memastikan nasib defisit APBN 2025 yang diperkirakan sejumlah pihak bakal melebar sejalan dengan rendahnya penerimaan pajak. Untuk defisit, pemerintah memperkirakan berdasarkan outlook laporan semester I/2025 yakni 2,78% terhadap PDB. 

    “Kami kendalikan di bawah 3%, jadi kami enggak akan ngelanggar undang-undang. Sudah kami monitor terus hampir setiap hari di Kemenkeu. Jadi strateginya ya mengendalikan pengelolaan dilakukan. Sudah cukup lama sih, tinggal kami lihat,” paparnya. 

  • Penegakan Hukum Lingkungan, Prabowo Perintahkan Cabur Izin Penguasaan Hutan yang Melanggar

    Penegakan Hukum Lingkungan, Prabowo Perintahkan Cabur Izin Penguasaan Hutan yang Melanggar

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mempercepat penertiban sektor kehutanan dengan mencabut 22 izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) seluas 1,01 juta hektare. Langkah tersebut dilakukan atas perintah Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari pembenahan tata kelola kehutanan dan penegakan hukum lingkungan.

    Kebijakan itu disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat melaporkan perkembangan sektor kehutanan kepada Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    “Bahwa ada faktor alam yang terjadi, itu benar. Tapi secara rendah hati kita perlu melakukan evaluasi dan refleksi ada perbaikan di sektor kehutanan yang harus kita lakukan secara bersama-sama,” ujar Raja Juli.

    Dia menerangkan  pemerintah tengah menyiapkan perbaikan struktural jangka panjang, terutama melalui pembenahan tata ruang. Ia menekankan pentingnya tata ruang sebagai acuan utama dalam pemulihan lingkungan dan pengelolaan hutan secara berkelanjutan.

    “Ada beberapa rekomendasi sangat penting terutama tentang tata ruang. Ini lebih long term, tata ruang yang harus segera kita lakukan bersama, duduk bersama-sama menteri terkait, menghilangkan ego sektoral sehingga ada satu regulasi yang jelas, tata ruang sebagai panglima,” katanya.

    Ia menambahkan, pencabutan 22 izin PBPH tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo dalam rapat terbatas sebelumnya. Penertiban ini melanjutkan langkah penataan kawasan hutan yang telah dilakukan pemerintah sejak awal 2025.

    “Atas perintah Bapak Presiden, pada hari ini kami telah mengumumkan kepada publik, bagian dari penertiban kawasan hutan, kami mencabut 22 izin PBPH seluas 1.012.016 hektare,” ujar Raja Juli.

    Menurut dia, sebelumnya pemerintah telah melakukan penertiban terhadap sekitar 500.000 hektare kawasan hutan. Dengan pencabutan izin yang diumumkan saat ini, total luas PBPH yang telah ditertibkan selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo mencapai sekitar 1,5 juta hektare.

    Dalam hal penegakan hukum, Raja Juli menyampaikan bahwa Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) telah mengidentifikasi sejumlah perusahaan di tiga provinsi yang diduga terlibat dalam kerusakan hutan, termasuk terkait asal-usul kayu yang menjadi perhatian publik.

    “Kami sudah rapat di Satgas PKH, sudah ada catatan berapa perusahaan di tiga provinsi tersebut yang nanti secara hukum akan berproses, baik melalui kepolisian tentu dengan koordinasi dengan Satgas PKH,” katanya.

    Ia memastikan hasil penelusuran tersebut akan segera diumumkan kepada publik. “Insyaallah concern publik tentang asal kayu dan juga tindakan kerusakan hutan dan lingkungan akan kita umumkan kepada publik sesegera mungkin,” ujarnya.

    Menanggapi laporan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menegaskan agar audit dan penindakan terhadap pemegang konsesi hutan dilakukan secara tegas dan tanpa keraguan.

    “Segera diverifikasi, diperiksa, diaudit semua perusahaan yang memegang konsesi yang tidak menaati peraturan itu ditindak. Dilihat seberapa besar pelanggarannya dan itu dicabut,” kata Prabowo.

    Presiden ke-8 Republik Indonesia itu juga menekankan pentingnya dukungan lintas kementerian dan lembaga dalam proses investigasi. Ia meminta Kementerian Kehutanan tidak ragu melibatkan aparat penegak hukum apabila diperlukan.

    “Jangan ragu-ragu kalau Anda butuh bantuan personel untuk investigasi, minta saja ke kementerian/lembaga lain, minta bantuan Polri, TNI, atau K/L lain. Siapa yang melanggar langsung kita tindak, kita cabut,” tegasnya.

    Dalam dialog tersebut, Raja Juli menjelaskan bahwa pencabutan 1,5 juta hektare PBPH berbeda dengan penertiban sekitar 4,2 juta hektare kebun sawit yang berada di dalam kawasan hutan yang telah dilakukan sebelumnya. Menanggapi hal itu, Presiden kembali menegaskan komitmen pemerintah dalam penegakan aturan kehutanan.

    “Jadi, sudah 1,5 juta yang kita cabut. Jangan ragu-ragu, siapa yang melanggar langsung kita cabut,” pungkas Prabowo.

  • Pemerintah Akan Bina Pertambangan Ilegal, Celios: Itu Bukan Solusi

    Pemerintah Akan Bina Pertambangan Ilegal, Celios: Itu Bukan Solusi

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai rencana pemerintah untuk melakukan pembinaan terhadap pertambangan tanpa izin (PETI) bukan solusi.

    Menurutnya, rencana Kemenko Perekonomian untuk membina pertambangan ilegal yang selama ini marak terjadi di Tanah Air sama saja dengan melegalkan hal yang ilegal.

    “Legalisasi tambang ilegal jelas bukan solusi. Tambang yang legal saja pengawasan pemerintah masih lemah, apalagi mengurus tambang yang skala kecil tapi banyak,” kata Bhima kepada Bisnis, Senin (15/12/2025).

    Bhima juga menyebut biaya pengawasan untuk memperkecil dampak kerusakan lingkungan dengan pendapatan dari tambang skala kecil tidak sebanding.

    “Apakah tambang itu bisa memenuhi kewajiban reklamasi? Kan pasti tidak bisa,” imbuhnya.

    Dari segi ekonomi, kata Bhima, legalisasi tambang ilegal bisa memicu oversupply bijih mineral dengan kualitas yang berbeda-beda. Menurutnya, hal ini juga malah berpotensi membuat smelter merugi.

    Di sisi lain, pengusaha tambang RI juga rugi lantaran harga bisa anjlok. Bhima pun mengingatkan salah satu solusi memberantas tambang ilegal sebaiknya dengan konsep ekonomi restoratif.

    Konsep ekonomi restoratif adalah model ekonomi yang berfokus pada pemulihan ekosistem dan lingkungan yang rusak serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

    “Solusinya memang bukan dengan legalisasi, tapi mencari alternatif pendapatan para penambang ilegal itu, misalnya dengan konsep ekonomi restoratif, mendukung transisi pekerjanya ke sektor perkebunan dan perikanan dengan fasilitas yang lebih baik,” jelas Bhima.

    Sebelumnya, pemerintah berencana membina pertambangan ilegal yang selama ini marak terjadi di Indonesia. Terlebih, tambang emas ilegal dapat menghasilkan hingga 200 ton per tahun.

    Asisten Deputi Bidang Pengembangan Mineral dan Batu Bara Kemenko Perekonomian Herry Permana menjelaskan skema pembinaan tambang ilegal itu bisa mencontoh yang terjadi pada sumur minyak dan gas bumi (migas).

    Dia menyebut pemerintah kini telah menata sumur rakyat yang umumnya ilegal. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.

    Melalui aturan baru tersebut, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dapat melakukan kerja sama pengolahan bagian wilayah kerja (WK), tata kelola, keamanan sosial, dan perlindungan investasi demi memberdayakan sumur ilegal tersebut. Alhasil, saat ini terdapat 45.095 sumur rakyat yang sudah diinventarisasi.

    “Kalau migas bisa, seharusnya minerba [mineral dan batu bara] bisa dong. Kita kasih waktu misalnya dari 20–38 provinsi terbit IPR [izin pertambangan rakyat], kita kasih waktu empat tahun,” ucap Herry dalam acara Bisnis Indonesia Forum di Jakarta, Rabu (10/12/2025).

    Dia menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) disebutkan bahwa jika ditemukan tambang rakyat yang belum memiliki IPR, maka menjadi prioritas.

    Menurutnya, pembinaan tambang rakyat ilegal menjadi penting. Sebab, di satu sisi, tambang ilegal itu menjadi lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, jika tambang ilegal itu langsung diberantas, maka lapangan kerja masyarakat juga terenggut.

    “Karena ini menyangkut rakyat, kalau untuk rakyat kan luasan IPR itu hanya 10 hektare maksimum, itu pun untuk koperasi. Kalau perorangan, 5 hektare,” kata Herry.

    Dia juga mencontohkan, jika negara mampu membina tambang emas ilegal saja, hasilnya cukup signifikan. Menurutnya, emas yang dihasilkan dari tambang ilegal sebesar 100 ton per tahun bisa menjadi milik negara.

    Karena itu, pihaknya bersama kementerian/lembaga terkait tengah menyusun Peraturan Presiden (Perpres) terkait pengelolaan mineral kritis dan strategis.

    “Oleh karena itu, tata kelola ini harus kita desain dengan baik. Saat ini, kami sedang menyusun Perpres terkait tata kelola mineral kritis dan strategis,” jelas Herry.