Category: Bisnis.com Ekonomi

Danantara Buka Opsi PSO Whoosh untuk Biayai Infrastruktur Proyek

Bisnis.com, JAKARTA — Danantara Indonesia menyebut skema public service obligation (PSO) untuk kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh kemungkinan besar akan difokuskan untuk pembiayaan infrastruktur.

Managing Director Stakeholder Management and Communications Danantara Rohan Hafas menyatakan bahwa pemerintah telah berkomitmen untuk ikut menyelesaikan pembiayaan proyek Whoosh. Namun demikian, detail porsi dan mekanisme dukungan sejauh ini masih dalam proses pembahasan.

“Bapak Presiden kan sudah bilang itu negara. Intinya itu, tapi detailnya yang mana belum dibicarakan. Negara kan ada keuangan, ada Danantara. Jadi tunggu waktunya,” tuturnya di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (14/11/2025).

Seiring komitmen itu, Rohan menyebutkan opsi PSO yang sempat mengemuka kemungkinan besar tidak menyasar aspek operasional kereta cepat.

Pasalnya, dari sisi operasional, kinerja Whoosh dinilai sudah memperlihatkan tren positif. Tingkat okupansi terus mengalami kenaikan dan penjualan tiket kini sudah mampu menutup seluruh biaya operasional harian.

Rohan menuturkan bahwa beban terbesar justru terletak pada aspek infrastruktur yang menelan biaya masif sejak tahap pembangunan.

“Operasional sudah tertutup sama penjualan tiket. Jadi yang jadi masalah ini kan utang terhadap infrastrukturnya,” pungkasnya.

Lebih lanjut, Rohan menggarisbawahi bahwa secara global, proyek infrastruktur besar umumnya membutuhkan waktu panjang untuk mencapai titik impas atau break-even point (BEP), yakni antara 30 hingga 50 tahun.

Sementara itu, dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan APBN akan ikut serta mendanai KCJB atau Whoosh yang nilai proyeknya mencapai US$7 miliar lebih sekaligus cost overrun.

“Nanti memang ada porsi yang memang public service obligation akan ditanggung oleh pemerintah,” ucapnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/11/2025) malam.

Selain opsi PSO, pemerintah turut mengkaji opsi penyerahan prasarana Whoosh ke pemerintah. Sebagaimana diketahui, selama ini sarana dan prasarana KCJB dimiliki dan dikelola oleh PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC).

KCIC merupakan perusahaan patungan antara Indonesia dan China, dengan kepemilikan saham 60% dan 40%. Pemilik saham Indonesia di KCIC itu adalah konsorsium BUMN PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang dipimpin KAI.

—

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

15/11/2025 12:42
Inalum Bangun SGAR Mempawah Fase 2 Rp13 Triliun, Mulai Produksi 2028

Bisnis.com, JAKARTA — PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) akan segera memulai ekspansi produksi Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Mempawah Fase II yang ditargetkan mulai produksi akhir 2028.

Direktur Pengembangan Usaha Inalum Arif Haendra mengatakan proyek dengan nilai investasi mencapai US$800 juta atau setara Rp13 triliun itu akan memproduksi 1 juta – 2 juta ton alumina.

“[Final Investment Decision] Desember [2025] karena kajiannya bankable FS-nya akan selesai November,” kata Arif saat ditemui disela-sela agenda Diskusi Outlook Industri Aluminium 2026, dikutip Sabtu (15/11/2025).

Arif menerangkan bahwa ada beberapa fasilitas dalam kawasan pemurnian tersebut yang perlu dilengkapi, salah satunya terkait pembangunan fasilitas logistik.

Penambahan kapasitas produksi 1-2 juta ton alumina ini akan mendukung kebutuhan bahan baku untuk smelter aluminium baru yang membutuhkan 1,2 juta ton untuk menghasilkan 600.000 ton aluminium.

Proyek smelter aluminium baru ini diproyeksi akan berproduksi atau commercial operation date (COD) pada 2028. Saat ini Inalum tengah membukan mitra strategis untuk membangun proyek tersebut.

“2 juta ton itu 1,2 juta ton dipakai di situ oleh Smelter 2 [New Aluminium Smelter], dan sisa 800.000 ton dikirim ke Kuala Tanjung [smelter aluminium], jadi habis,” tuturnya.

Adapun, dia menyebutkan bahwa kapasitas produksi di smelter aluminium Kuala Tanjung akan meningkat dari 275.000 ton saat ini menjadi 400.000 ton.

Arif menyebut modal investasi hilirisasi bauksit ini akan didukung oleh pendanaan dari Danantara. Namun, secara porsi pendanaan tersebut masih dalam pembahasan.

“Kita usahakan, kalau Danantara cukup, kalau kurang ya pasti ada pinjaman supaya leverage kita naik karena kita akan bangun smelter juga,” pungkasnya.

15/11/2025 12:10
Harga Pangan Hari Ini 15 November 2025: Bawang, Beras, dan Telur Kompak Turun

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah harga pangan hari ini mengalami penurunan secara rata-rata nasional. Penurunan harga pangan terjadi pada komoditas beras, bawang, minyak goreng hingga telur ayam.

Berdasarkan data Panel Harga Pangan Bapanas, Sabtu (15/11/2025) pukul 11.00 WIB harga beras premium turun 1,08% menjadi Rp15.460 per kg, dan beras medium turun 1,12% menjadi Rp13.478 per kg hari ini.

Hal serupa juga terjadi pada harga beras SPHP yang turun berada dikisaran Rp12.434 per kg atau naik tipis 0,3% dibandingkan hari sebelumnya.

Harga cabai merah keriting turun 0,3% menjadi Rp52.523 per kg. Harga cabai merah besar turun 3,28% menjadi Rp51.318 per kg dan harga cabai rawit merah turun 3,41% menjadi Rp38.267 per kg.

Di sisi lain, harga bawang putih bonggol turun secara nasional sebesar 1,39% menjadi Rp36.450 per kg dari hari sebelumnya dan harga bawang merah turun 1,59% menjadi Rp38.875 per kg.

Komoditas daging sapi murni naik 0,01% menjadi Rp135.331 per kg. Harga daging ayam ras turun 0,11% menjadi Rp37.182 per kg dan harga telur ayam ras turun 0,73% menjadi Rp30.286 per kg.

Sementara itu, harga kedelai biji kering (impor) turun 0,21% menjadi Rp10.706 per kg sedangkan harga gula konsumsi turun 0,8% menjadi Rp17.936 per kg.

Lebih lanjut, harga minyak goreng kemasan turun 0,92% Rp20.853 per kg dan harga minyak goreng curah naik 0,71% menjadi Rp17.433 per kg.

Komoditas pangan lainnya yaitu harga tepung terigu curah turun 1,21% menjadi Rp9.707 per kg dan harga tepung terigu kemasan turun 1,07% menjadi Rp12.983 per kg. Harga jagung tingkat peternak turun 1,78% menjadi Rp6.733 per kg.

Di samping itu, harga pangan ikan hari ini bervariasi. Adapun, harga ikan kembung naik 0,62% menjadi Rp43.451 per kg dan ikan tongkol turun 0,18% menjadi Rp35.250 per kg, sementara ikan bandeng turun 0,64% menjadi Rp35.481 per kg.

15/11/2025 11:31
Pemprov Sumut Ajukan Ranperda Tambahan Modal ke Bank Sumut

Bisnis.com, MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang penambahan penyertaan modal ke PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (Bank Sumut). Ranperda tersebut disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Sumut, Surya, dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut yang dipimpin Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti, di Gedung Paripurna DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Jumat (14/11/2025).

Kebijakan penambahan modal ini bertujuan memperkuat kinerja dan struktur permodalan Bank Sumut sebagai salah satu BUMD strategis di daerah. Penyetoran modal dilakukan secara non-kas melalui pemanfaatan aset daerah berupa tanah dan bangunan.

Surya menjelaskan bahwa langkah ini penting untuk menjaga kepemilikan saham Pemprov Sumut di Bank Sumut tetap minimal 51%, sekaligus memperkuat kapasitas bank dalam menjalankan fungsi intermediasi keuangan.

“Selain itu, ini juga untuk meningkatkan kemampuan Bank Sumut dalam memperluas fungsi intermediasi keuangan bagi masyarakat dan pelaku ekonomi daerah,” ujar Surya.

Adapun barang milik daerah yang akan dijadikan penyertaan modal adalah, tanah dan bangunan gedung kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumut. Tanah dan bangunan parkir Kantor Gubernur Sumut (dahulu Medan Club) serta tanah dan bangunan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU).

Menurut Surya, penyertaan modal ini juga merupakan langkah strategis untuk mendukung agenda transformasi Bank Sumut yang saat ini tengah menuju Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) 2.

”Penyertaan modal ini akan mendukung rencana PT Bank Sumut yang tengah melaksanakan agenda transformasi menuju KBMI 2, dengan target modal inti di atas Rp6 triliun sebagaimana tertuang dalam Corporate Planning periode 2024–2028,” jelas Surya.

Surya berharap penguatan permodalan ini dapat memperluas kapasitas ekspansi kredit, meningkatkan daya saing, serta memperkuat ketahanan dan keberlanjutan bisnis bank.

Surya juga menegaskan bahwa penyertaan modal berupa barang milik daerah ini diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 411 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), yang memungkinkan penyertaan modal pemerintah daerah atas BMD untuk pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja BUMD.

Kebijakan penyertaan modal non-kas ini dinilai sebagai strategi fiskal yang inovatif dan berkelanjutan, karena mampu mengoptimalkan aset daerah tanpa mengganggu likuiditas APBD, sekaligus memberikan multiplier effect positif terhadap perekonomian daerah.

Hadir dalam rapat paripurna tersebut Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap, pimpinan DPRD Sumut, serta para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Sumut.(H14/DISKOMINFO SUMUT)

15/11/2025 10:30
Diwarnai Gejolak dan Tantangan, Industri Properti Dinilai Tetap Positif

Bisnis.com, JAKARTA — Paramount Enterprise memproyeksikan pertumbuhan industri properti masih cukup menggeliat di tengah tekanan dan gejolak ekonomi yang berjalan pada tahun ini.

Presiden Direktur Paramount Enterprise, M. Nawawi tak menampik bahwa bisnis properti sejak pandemi Covid-19 hingga kini masih cenderung fluktuatif.

Namun pada 2026, Nawawi optimistis prospek properti lebih baik lantaran sejumlah dukungan yang diberikan oleh pemerintah lewat sejumlah insentif.

“Prospek tahun depan menurut kami masih bagus karena situasi, perkembangan kelas menengah, dan juga dukungan yang ditunjukkan oleh pemerintah lewat sejumlah insentif,” ujarnya, Jumat (15/11/2025).

Sejumlah hal pendukung tersebut adalah suntikan likuiditas pemerintah ke bank pelat merah, rencana perpanjangan insentif PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) hingga 2027.

Hingga akhir tahun ini, dia menilai tekanan ekonomi makro dan ketidakpastian kebijakan global turut memengaruhi sektor properti. Hal ini juga dirasakan oleh Paramount Enterprise yang mulanya menargetkan pendapatan 2025 senilai Rp8 triliun.

Namun menghadapi berbagai tantangan tersebut membuat target dipangkas menjadi Rp5,5 triliun–Rp 6 triliun.

Belum lagi tekanan yang muncul membuat Paramount Land menunda peluncuran sejumlah produk baru yang sebelumnya direncanakan rilis pada tahun ini.

Nawawi menilai strategi yang fleksibel dan adaptif menjadi kunci menjaga pertumbuhan di tengah berbagai tantangan.

“Kami tetap melakukan membangun secara bertahap keyakinan program pemerintah mendukung,” imbuhnya

Chrissandy Dave, Direktur Sales & Marketing Paramount Land menilai sepanjang tahun 2025, perseroan masih mampu positif di tengah dinamika industri properti nasional.

“Dari sisi kinerja penjualan, Paramount Gading Serpong mencatat pencapaian yang baik,” katanya.

Sepanjang kuartal III/2025, perseroan mencatat pendapatan senilai Rp5,03 triliun atau 90% dari target.

Pendapatan perseroan didukung oleh pergeseran strategis dari mengejar volume unit ke pengembangan produk bernilai tinggi atau luxury value.

Direktur PT Metropolitan Land Tbk. (MTLA) Olivia Surodjo melihat pasar residensial ke-depan masih berpeluang dengan marketing sales diproyeksikan tetap tumbuh didukung oleh permintaan dari segmen menengah, meskipun ada tantangan dari sisi daya beli.

Terutama, dari segmen pembeli rumah untuk ditempati atau end user dengan insentif PPNDTP. Dia memproyeksikan dengan perpanjangan insentif PPNDTP dapat menjadi stimulus menghadapi kondisi global saat ini.

“MTLA cukup optimistis mencapai target dengan stimulus PPNDTP yang diperpanjang,” jelasnya.

15/11/2025 09:45
Donald Trump Pangkas Tarif Impor Pangan, dari Daging Sapi hingga Kopi

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden AS Donald Trump mengeluarkan perintah untuk memangkas tarif impor pada daging sapi, tomat, kopi, dan pisang, Jumat (14/11/2025).

Perintah ini bertujuan untuk menurunkan biaya bahan pangan karena pemerintah menghadapi tekanan dari para pemilih untuk memangkas harga barang-barang kebutuhan sehari-hari.

Pengecualian tarif ini akan mengurangi pungutan perdagangan atas komoditas-komoditas tersebut, yang menurut Gedung Putih tidak dapat diproduksi di AS dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi permintaan domestik.

Ratusan produk pangan, termasuk kelapa, kacang-kacangan, alpukat, dan nanas, termasuk di antara produk-produk yang terdaftar oleh pemerintah untuk dibebaskan dari tarif. Pembebasan tarif ini berlaku surut dan akan berlaku efektif pada pukul 12:01 pagi waktu New York pada 13 November 2025.

Langkah ini diambil ketika Trump mulai berfokus pada langkah-langkah keterjangkauan karena para pemilih semakin waspada terhadap kondisi ekonomi di bawah kepemimpinannya. Hal ini juga merupakan pengakuan diam-diam bahwa kebijakan tarif presiden telah menambah tekanan harga pada konsumen AS.

Seorang pejabat Gedung Putih, yang meminta tidak disebutkan namanya, mengatakan bahwa presiden sedang menepati janjinya untuk menegosiasikan kesepakatan perdagangan dan kemudian menyesuaikan pungutan sesuai kebutuhan.

Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer mengisyaratkan rencana tersebut, dengan mengatakan bahwa rencana tersebut sesuai dengan strategi Trump yang lebih luas untuk menciptakan pengecualian tarif bagi barang dan sektor utama.

“Sekarang adalah waktu yang tepat untuk, Anda tahu, melepaskan beberapa barang yang dikatakan presiden akan dilepaskannya. Ini adalah hasil alami dari apa yang diisyaratkan saat ini, dan itulah yang sedang ia lakukan hari ini,” kata Greer, dilansir dari Bloomberg, Sabtu (15/11/2025).

Trump dan para pejabat senior AS telah menepis kritik bahwa kebijakan perdagangannya telah meningkatkan biaya hidup, tetapi mengakui perlunya berbuat lebih banyak untuk mengurangi harga tinggi yang telah membuat frustrasi para pemilih selama bertahun-tahun.

Trump dalam beberapa kesempatan mengatakan bahwa kebijakan tarifnya mendatangkan banyak keuntungan bagi Paman Sam. Dia menyatakan keyakinannya bahwa pajak impor sebagian diimbangi oleh penurunan harga penjual, sehingga mengurangi dampaknya terhadap konsumen.

Sementara itu, para kandidat dari partai Republik Trump minggu lalu kalah dalam beberapa pemilihan tingkat negara bagian dan lokal yang penting, di mana para pesaingnya menekankan kebijakan yang bertujuan mengatasi masalah keterjangkauan.

15/11/2025 09:00
Bocoran APBN Oktober 2025: Pajak Seret hingga K/L Pulangkan Anggaran Rp3,5 Triliun

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan gambaran terkait dengan realisasi penerimaan maupun belanja negara sampai dengan akhir Oktober 2025. Dia menyebut otoritas masih berupaya mengejar penerimaan pajak di tengah pengembalian anggaran kementerian/lembaga hingga Rp3,5 triliun.

Untuk diketahui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Jumat (14/11/2025) menggelar rapat Asset and Liability Committee atau ALCo. Rapat yang melibatkan lintas unit eselon I Kemenkeu itu membahas analisis dan asesmen kondisi ekonomi makro, pasar keuangan dan fiskal yang memengaruhi APBN.

Rapat ALCo biasanya digelar sebelum nantinya hasil asesmen itu disampaikan ke publik melalui konferensi pers APBN KiTa. Dari rapat ALCo itu, Purbaya mengungkap salah satu progres APBN sampai dengan akhir Oktober 2025 yakni jaminan defisit terjaga di bawah 3% terhadap PDB.

“Sampai akhir tahun kami sudah hitung semuanya, defisit yang paling penting di bawah 3% terjaga dengan baik. Itu yang paling penting,” terangnya kepada wartawan, Jumat (14/11/2025).

Sementara itu, dari sisi penerimaan khususnya pajak, Purbaya mengakui otoritas menemukan ada beberapa wajib pajak (WP) yang belum membayar kewajibannya tepat waktu. Beberapa di antaranya adalah pengusaha, sehingga fiskus menyurati sampai dengan mendatangi WP dimaksud.

“Ada pengusaha yang belum bayar pajak, kami kirim surat kepada mereka supaya bayar tepat waktu. Jadi segala effort diarahkan untuk yang belum bayar pajak sesuai dengan aturan,” ungkapnya.

Untuk diketahui, rasio pajak atau tax ratio sampai dengan kuartal III/2025 jatuh ke 8,58% terhadap PDB. Itu merupakan yang terendah pada periode yang sama di tahun-tahun sebelumnya.

Rasio pajak sampai dengan kuartal III/2024 mencapai 9,48%, kuartal III/2023 sebesar 10,15%, dan kuartal II/2022 sebesar 10,9%.

ANGGARAN RP3,5 TRILIUN DIPULANGKAN

Sementara itu, dari sisi belanja, Purbaya mengungkap ada kementerian/lembaga yang mengembalikan anggarannya ke Kemenkeu. Nilainya mencapai total Rp3,5 triliun.

“Ada juga beberapa yang sudah mengembalikan uang. Kami hitung-hitung ada Rp3,5 triliun yang dibalikin sampai dengan sekarang karena mereka enggak mampu belanjain,” ungkapnya pada kesempatan yang sama.

Akan tetapi, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu enggan memerinci lebih lanjut kementerian/lembaga mana yang mengembalikan anggarannya ke Bendahara Negara.

Untuk diketahui, Purbaya sempat mengutarakan rencana untuk menyisir dan merealokasi anggaran kementerian/lembaga yang tidak terbelanjakan secara optimal sampai dengan akhir Oktober 2025. Peringatan itu dia sampaikan khusus untuk kementerian/lembaga dengan anggaran besar.

Pada konferensi pers APBN KiTa Oktober 2025 lalu, ada tiga kementerian/lembaga dengan serapan anggaran terendah atau di bawah 50%. Salah satunya adalah pelaksana utama Makan Bergizi Gratis (MBG), yakni Badan Gizi Nasional (BGN).

Sebelumnya, lembaga baru yang bertugas menjalankan program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu juga telah mengembalikan anggaran tambahan yang pernah diajukan yakni sekitar Rp70 triliun.

“Beberapa K/L dengan anggaran besar kita note [beri catatan] bahwa penyerapannya masih di bawah 50%, BGN per tgl 30 September lalu adalah 16,9%, Kementerian PU sedikit di bawah 50% di angka 48,2%, dan Kementan di 32,8%,” ungkap Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (14/10/2025).

15/11/2025 08:15
Purbaya Minta Anak Buahnya Bikin Blacklist Importir Barang Bekas

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diberikan waktu satu minggu untuk membuat daftar hitam (blacklist) importir nakal yang kerap mendatangkan barang impor bekas.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meminta jajarannya untuk segera menetapkan daftar hitam importir yang melanggar peraturan perundang-undangan itu. Tujuannya agar mereka dilarang untuk melakukan kegiatan importasi lagi.

Purbaya menyebut pihaknya sampai dengan saat ini belum menetapkan blacklist dimaksud. Dia mengakui kinerja anak buahnya lambat. Oleh sebab itu, dia memberikan batas waktu sampai dengan seminggu untuk menerbitkan daftar hitam itu.

“Sudah ada belum yang di-blacklist orangnya? Yang enggak boleh ngimpor lagi? Belum kan? Minggu depan dilihat ya,” ujar Purbaya kepada Setjen dan Itjen Kemenkeu saat memberikan keterangan kepada wartawan, Jumat (14/11/2025).

Tidak hanya kepada Setjen dan Itjen, dia turut meminta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk segera mendatangi pihak-pihak yang sesumbar di media massa melakukan pelanggaran terkait dengan barang impor bekas.

“Jadi yang di YouTube, yang di TV, itu hati-hati. Saya akan kirim orang, karena anda declare anda penjahat. Terus saya diam? Kira-kira begitu,” tegasnya.

Adapun berdasarkan kunjungan kerjanya ke berbagai pelabuhan, Purbaya mengaku ada banyak importir yang menunda-nunda penyampaikan pemberitahuan impor barang (PIB). Hal itu terlihat dari banyaknya kontainer yang sudah turun ke pelabuhan, namun importirnya tidak segera melaporkan PIB.

Untuk itu, mantan Deputi Kemenko Maritim dan Investasi tersebut meminta Bea Cukai langsung membongkar kontainer yang sudah dua minggu bongkar di pelabuhan namun tak kunjung menyerahkan PIB.

“Pokoknya kalau dua minggu, enggak PIB, kami bongkar. Orangnya disuruh datang ke situ,” ucapnya.

15/11/2025 08:12
Purbaya: RI Dibanjiri ‘Barang Tak Laku’ Impor China, Singapura Jadi Hub

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menduga mayoritas barang impor bekas yang membanjiri pasar Indonesia berasal dari China dan negara maju. Barang-barang tersebut tidak sepenuhnya bekas, melainkan produksi baru yang tidak laku di negara asalnya.

Berdasarkan beberapa temuannya, sebagian besar barang-barang impor bekas yang masuk melalui pelabuhan di Indonesia itu tidak laku di pasaran sehingga masuk ke Indonesia.

“Kemungkinan besar [dari] China dan negara maju, tetapi kalau yang bekas-bekas baru itu dari China,” terang Purbaya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (14/11/2025).

Kemudian, dia menduga negara tetangga seperti Singapura berperan sebagai hub. Artinya, pelabuhan utama di Singapura menjadi tempat alih muat barang-barang dalam skala besar dari berbagai negara.

Di sisi lain, mantan Deputi Kemenko Maritim dan Investasi itu menduga barang-barang impor bekas itu tidak masuk dari pelabuhan kecil, atau yang kerap disebut pelabuhan tikus. Sebab, kapal-kapal yang melintas di pelabuhan tikus justru memiliki ukuran dan kapasitas yang kecil. Belum lagi, ongkos logistik untuk distribusi barang-barang itu bakal lebih mahal jika masuk dari pelabuhan di daerah terpencil.

Menurutnya, barang-barang ‘ilegal’ itu kerap datang dengan muatan besar sehingga membutuhkan kontainer. Oleh sebab itu, Purbaya justru menduga pintu masuk barang impor yang tak laku dari negara-negara besar itu ada di pelabuhan-pelabuhan besar (utama).

“Saya duga [pintu masuk barang impor bekas] bukan di pelabuhan-pelabuhan tikus masuknya, melalui pelabuhan-pelabuhan besar,” kata Purbaya.

Untuk diketahui, pemerintah melalui peraturan perundang-undangan telah melarang penjualan pakaian impor bekas. Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso sebelumnya telah menekankan bahwa sejak dulu penjualan barang-barang ‘thrifting’ itu dilarang oleh UU.

“Kan dari dulu Permendag-nya memang enggak boleh, di undang-undang juga enggak boleh. Dilarang dari dulu,” katanya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

15/11/2025 07:55
Keamanan Pangan Bukan Pintu Indonesia Kuasai Pasar Udang di AS

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia memiliki kesempatan besar untuk kembali menguasai pasar udang di Amerika Serikat dengan memastikan bahwa produknya bebas dari kontaminasi dan memenuhi standar kualitas internasional.

Pengamat Ekonomi Kelautan dan Perikanan Suhana mengatakan potensi Indonesia di pasar ekspor AS tinggi lantaran setelah penurunan ekspor udang dari India dan China, permintaan terhadap udang tetap tinggi di pasar AS.

Menurutnya hal itu dapat dilakukan jika Indonesia memastikan bahwa produknya bebas dari kontaminasi dan memenuhi standar kualitas internasional.

“Oleh sebab itu pemerintah dan pelaku usaha harus mengambil langkah-langkah strategis untuk memperkuat daya saing produk udang di pasar global,” ujarnya kepada Bisnis dikutip, Jumat (14/11/2025).

Adapun dia memaparkan sejumlah langkah strategis pertama yang dapat ditempuh adalah dengan meningkatkan sistem keamanan pangan. Dia menjelaskan keamanan pangan dan sertifikasi bebas radiasi adalah langkah penting untuk memulihkan kepercayaan pasar.

Kedua, lanjutnya, yakni diversifikasi pasar. Selain pasar AS, Indonesia juga harus menjajaki pasar alternatif seperti Jepang, Eropa, dan negara-negara di Timur Tengah. Dia menegaskan diversifikasi pasar akan mengurangi ketergantungan pada pasar AS sekaligus memberikan stabilitas bagi industri.

Ketiga, yakni inovasi dalam pemasaran dan branding. Pasar global semakin peduli dengan keberlanjutan dan kualitas.

Indonesia, tekannya, harus memanfaatkan kesempatan ini dengan meningkatkan brand udangnya sebagai produk yang aman, berkualitas, dan ramah lingkungan.

Keempat, yakni membangun strategi komunikasi proaktif. Setiap isu yang menyangkut keamanan pangan, seperti tuduhan kontaminasi radioaktif, harus ditangani dengan pendekatan komunikasi yang cepat dan berbasis data.

Dengan demikian pemerintah bersama pelaku usaha dan asosiasi industri perlu membentuk Crisis Communication Desk yang dapat merilis klarifikasi publik secara resmi dan transparan. Publikasi hasil uji laboratorium secara berkala juga perlu dilakukan untuk menjaga kepercayaan konsumen dan mitra dagang internasional.

Adapun sejauh ini, paparnya, nilai ekspor perikanan Indonesia hingga Semester I/2025 naik sekitar 12% dibandingkan dengan pada Semester I/2024, yaitu dari US$2,46 miliar menjadi US$2,76 miliar.

Namun demikian tingkat konsentrasi tujuan ekspor masih tergantung kepada pasar AS(36,33%), China (15,80%) dan Jepang (9,57%).

“Artinya kasus Cesium 137 yang terjadi pada Udang Indonesia di bulan Agustus lalu, pasti akan berdampak pada kinerja ekspor perikanan Indonesia pada Semester II/ 2025. Terlebih udang sampai saat ini masih mendominasi kinerja nilai ekspor perikanan Indonesia,” ujarnya.

Melihat kondisi tersebut, dia menilai urgensi adanya kawasan industri khusus perikanan, supaya tidak disatukan dengan kawasan industri yang mengandung bahan berbahaya.

15/11/2025 07:54