Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Industri Kosmetik Kebut Penjualan Akhir Tahun, Incar Momentum Nataru

    Industri Kosmetik Kebut Penjualan Akhir Tahun, Incar Momentum Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA — Industri kosmetik optimistis dapat menggenjot penjualan hingga penghujung tahun dengan memanfaatkan momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru).

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Kuartal III/2025, industri pengolahan nonmigas (IPNM) tumbuh 5,58% (yoy), melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di level 5,04%.

    Pertumbuhan solid juga tercermin pada sektor Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) yang meningkat 5,92%, lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor ini berkontribusi 3,88% terhadap PDB, dengan realisasi investasi mencapai Rp142,15 triliun sepanjang Januari–September 2025, naik dari Rp116,54 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

    Adapun sektor farmasi, kosmetik, dan obat bahan alam kini menjadi salah satu penopang utama agenda hilirisasi industri nasional.

    Chrisensia Nimas, Head of Marketing & E-Commerce The Body Shop Indonesia, mengatakan pihaknya mengusung strategi berbeda untuk mendongkrak penjualan. Tidak sekadar menawarkan produk, The Body Shop menonjolkan pengalaman emosional yang identik dengan suasana Natal.

    “Menawarkan pengalaman dan nilai emosional memberikan keunggulan kompetitif. Bukan hanya memperkuat brand di tengah momentum Natal, tetapi juga menumbuhkan loyalitas jangka panjang,” ujarnya, Sabtu (16/11/2025).

    Menurut Nimas, akhir tahun menjadi momen ideal untuk meluncurkan produk baru bertema kehangatan dan keceriaan Natal, seiring meningkatnya belanja konsumen untuk kebutuhan hadiah.

    “Pada momentum Natal, konsumen biasanya merangkai hadiah istimewa dengan pilihan kertas kado, box, sentuhan personal, hingga pesan khusus untuk orang terkasih,” tambahnya.

    The Body Shop juga memanfaatkan tingginya traffic pusat perbelanjaan akhir tahun seperti di Lippo Mall Kemang dan Mall Kelapa Gading 3. Salah satu pendekatannya adalah menghadirkan pengalaman emosional bertema wrapped in love, yang tidak hanya menawarkan koleksi hadiah, tetapi juga mengajak konsumen berbagi kasih yang melampaui sekadar kemasan.

    CEO The Body Shop Indonesia Suzy Hutomo menegaskan ekspansi gerai baru tetap menjadi strategi perusahaan. Ia meyakini pasar Indonesia masih sangat vibrant dan terus menawarkan peluang pertumbuhan.

    Menurut Suzy, daya tumbuh pasar kosmetik Indonesia didorong oleh kemampuan pelaku industri beradaptasi cepat ke pasar digital. Saat pandemi Covid-19 melanda, The Body Shop sudah memiliki infrastruktur digital yang kuat sehingga penjualan tetap terjaga.

    Pasar skincare dan makeup The Body Shop Indonesia juga kian luas, tidak lagi terbatas pada konsumen wanita usia matang, tetapi semakin merambah kelompok dewasa muda.

    Sementara itu, Hasto Widiharto, Direktur PT Natural Cosmetics Indonesia, menilai penting bagi produk kecantikan untuk memperkuat klaim natural dan sustainable dengan mengangkat kearifan lokal sebagai diferensiasi.

  • Adopsi Baru 50%, Kemenhub Dorong Percepatan Digitalisasi Operator Bus

    Adopsi Baru 50%, Kemenhub Dorong Percepatan Digitalisasi Operator Bus

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendorong digitalisasi di sektor transportasi darat, termasuk moda bus antarkota, untuk meningkatkan layanan dan keselamatan transportasi jalan.

    Kasubdit Angkutan Orang Antar Kota Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub, Irly S. Permata, mengatakan transportasi darat tengah berada pada fase krusial menuju pemanfaatan teknologi secara lebih luas. 

    Adapun, penguatan ekosistem digital akan memudahkan pemerintah dalam memantau kinerja operator secara real time maupun menyusun kebijakan berbasis data.

    “Saat ini dunia transportasi sedang bertransformasi akibat digitalisasi,” ujar Irly dalam keterangannya, Sabtu (15/11/2025).

    Digitalisasi memungkinkan pencatatan data perjalanan, frekuensi layanan, hingga respons pengguna menjadi lebih transparan. Hal itu dianggap penting untuk meningkatkan kualitas layanan sekaligus mendorong industri angkutan jalan tetap kompetitif di tengah perubahan preferensi masyarakat.

    Irly mengatakan, kolaborasi antara penyedia layanan, operator, terminal, dan pengguna melalui sistem digital merupakan model kemitraan baru yang perlu diperluas ke seluruh ekosistem transportasi darat.

    Dari sisi pelaku industri, CEO redBus Prakash Sangam memaparkan tingkat digitalisasi operator bus di Indonesia saat ini baru mencapai sekitar 50%. Kondisi tersebut dinilai masih memberi ruang besar untuk peningkatan adopsi teknologi di lingkungan operator maupun terminal.

    “Operator bus di Indonesia memainkan peran penting dalam menjaga konektivitas bangsa, selain itu redBus hadir juga untuk mendorong digitalisasi bus di Tanah Air, yang saat ini baru 50%,” kata Prakash.

    Menurut Prakash, integrasi layanan digital memungkinkan operator meningkatkan ketepatan waktu, efisiensi armada, dan kepuasan pelanggan. Dia, menilai umpan balik (feedback) penumpang berbasis aplikasi dapat menjadi tolok ukur kepercayaan sekaligus memperkuat standar layanan industri.

    Alhasil, redBus sebagai platform pemesanan tiket bus secara daring menegaskan komitmennya untuk memperluas digitalisasi operator bus dan meningkatkan standar layanan melalui kolaborasi dengan pemerintah serta pelaku industri.

    Di lain sisi, digitalisasi di sektor transportasi darat juga memainkan peran penting untuk memudahkan mobilitas masyarakat jelang momentum Hari Raya Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.

    Data Kemenhub mencatat, pada tahun lalu, jumlah penumpang angkutan jalan atau bus periode sepekan menjelang Nataru 2024/2025 tercatat sebanyak 141.149 orang. Jika dibandingkan dengan pergerakan normal harian, jumlah penumpang bus mengalami kenaikan sebesar 10,8%.

  • Kahiyang Ayu Tampilkan Batik Sumut di Dua Ajang Kriya 2025

    Kahiyang Ayu Tampilkan Batik Sumut di Dua Ajang Kriya 2025

    Bisnis.com, MEDAN – Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Kahiyang Ayu, kembali menunjukkan komitmen kuat dalam mempromosikan produk kriya Sumut pada pembukaan Gebyar Kriya Nusantara dan Jogja Investment, Trade, Tourism, Agriculture and Fishing (ITTAF) 2025 di Plaza Malioboro, Yogyakarta, Jumat (14/11/2025).

    Pada acara berskala nasional tersebut, Sumut tampil menonjol melalui ragam batik khas Sumut yang membawa motif-motif lokal penuh makna, mencerminkan kekayaan budaya dari berbagai etnis dan daerah di Sumut. Batik Sumut yang dipamerkan berhasil menarik perhatian pengunjung dan pelaku industri kriya karena keunikannya, sekaligus menunjukkan bahwa karya perajin Sumut siap bersaing di pasar nasional maupun internasional.

    Selain batik, Dekranasda Sumut juga menampilkan beragam kriya unggulan daerah dan menyuguhkan kuliner tradisional khas Sumut yang dapat dinikmati secara gratis. Penampilan seni budaya seperti Tari Bolon Bolon, Medley Tari 8 Etnis Sumut, dan Tari Pangurason Sipitu Cawan semakin memperkuat identitas Sumut sebagai provinsi yang kaya warisan budaya.

    Kahiyang Ayu menegaskan bahwa kehadiran Sumut pada acara ini bukan hanya untuk mempromosikan produk, tetapi juga membuka peluang kolaborasi, jejaring bisnis, dan investasi bagi para pelaku UMKM dan perajin di Sumut.

    “Kehadiran kami di Gebyar Kriya Nusantara menjadi kesempatan besar untuk memperkenalkan karya perajin Sumut ke pasar lebih luas, sekaligus membuka peluang kerja sama dan investasi,” ujar Kahiyang, yang hadir bersama Wakil Ketua Dekranasda Sumut Titiek Sugiharti.

    Gelaran Gebyar Kriya Nusantara & Jogja ITTAF 2025 menampilkan berbagai produk kreatif dari seluruh Nusantara, mulai dari batik, kriya kulit, logam, keramik, hingga sektor perdagangan, pertanian, pariwisata, dan perikanan. Dalam ruang besar ini, Sumut tampil sebagai daerah yang tidak hanya kaya budaya tetapi juga siap berkembang sebagai pusat ekonomi kreatif.

    Penyelenggaraan acara ini menjadi momentum bagi Sumut untuk memperluas pemasaran produk unggulan, memperkuat posisi dalam industri kriya nasional, dan menarik lebih banyak investasi bagi pelaku usaha daerah.

  • Outlook Aluminium 2026: Harga Diprediksi Stabil, Produksi Menguat

    Outlook Aluminium 2026: Harga Diprediksi Stabil, Produksi Menguat

    Bisnis.com, JAKARTA — Harga aluminium diperkirakan stabil pada kisaran US$2.600–US$2.700 per ton pada 2026, setelah sempat mengalami kenaikan akibat sejumlah faktor eksternal.

    Direktur Pengembangan Usaha PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), Arif Haendra mengatakan bahwa pergerakan harga aluminium tahun depan kemungkinan tidak akan jauh berbeda dengan kondisi saat ini karena adanya dinamika pasar global.

    “Aluminium tahun depan saya kira masih akan bertengger seperti saat ini karena kita kan enggak tahu kondisi eksternal,” ujar Arif saat ditemui disela-sela Outlook Industri Aluminium 2025, Sabtu (15/11/2025). 

    Menurut dia, kenaikan harga yang terjadi belakangan ini dipengaruhi oleh anomali pasar, termasuk lonjakan harga tembaga yang berdampak pada substitusi kebutuhan ke aluminium. 

    Dengan kondisi kenaikan harga tersebut diprediksi menaikkan laba perusahaan hingga 5% pada akhir tahun ini. Terlebih, tak ada kenaikan biaya produksi dalam operasional smelter. 

    “Kalau sudah normal, harga akan kembali ke sekitar US$2.600–US$2.700 per ton. Sekarang US$2.800 per ton karena harga tembaga lagi melonjak tinggi,” ujarnya.

    Arif menjelaskan bahwa kenaikan harga tembaga terjadi karena gangguan produksi, termasuk penghentian operasi oleh Freeport serta beberapa tambang tembaga di Chile. Kondisi ini mendorong pasar beralih menggunakan aluminium sebagai bahan substitusi.

    “Pada saat harga tembaga naik, berpindahlah ke aluminium. Kabel-kabel listrik tegangan tinggi sekarang banyak yang menggunakan aluminium karena lebih ringan. Konduktivitas listriknya juga mirip,” jelasnya.

    Dia menambahkan bahwa meskipun suplai aluminium turut meningkat, jumlahnya tidak signifikan sehingga tetap mendorong kenaikan harga.

    Sejalan dengan tren harga global, industri aluminium Indonesia juga menunjukkan penguatan yang signifikan. Peningkatan kapasitas produksi dalam negeri, surplus neraca perdagangan, dan bertambahnya investasi pada proyek refinery baru mempertegas peran penting aluminium sebagai backbone industri Indonesia, terutama di sektor kemasan, konstruksi, otomotif, dan energi terbarukan.

    Direktur Industri Logam, Ditjen Ilmate Kemenperin, Dodiet Prasetyo, menyampaikan bahwa outlook industri aluminium pada 2026 mengindikasikan tren yang semakin positif.

    “Indonesia bergerak menjadi produsen alumina dan aluminium yang semakin kuat. Peningkatan kapasitas aluminium primer serta bertambahnya fasilitas refinery menunjukkan ketahanan pasokan dalam negeri makin kokoh,” ujar Dodiet.

    Data Kementerian Perindustrian mencatat bahwa pada Januari–Agustus 2025, ekspor alumina mencapai 3,66 juta ton, mendekati capaian tahun sebelumnya. 

    Sementara itu, impor turun menjadi 816.000 ton, seiring mulai beroperasinya PT Borneo Alumina Indonesia (BAI) untuk pasokan bahan baku alumina untuk Inalum.

    Peningkatan kapasitas produksi nasional juga terlihat dari kinerja smelter aluminium dan refinery alumina. Hingga pertengahan 2025, total output refinery mencapai 2,01 juta ton alumina, sementara smelter aluminium menghasilkan 352 ribu ton aluminium primer, dengan utilisasi mendekati 91% untuk smelter aluminium dan 64% untuk refinery alumina.

    “Dengan adanya rencana perluasan PT Inalum, optimalisasi produksi PT Hua Chin Aluminum Indonesia, dan beroperasinya PT Kalimantan Aluminium Industry, pasokan aluminium primer kita diperkirakan dapat menembus lebih dari 1 juta ton pada 2027,” terangnya.

    Kondisi tersebut akan memperkuat pasokan bahan baku industri hilir seperti kabel listrik, aluminium plate/sheet/foil, pengecoran logam aluminium, hingga industri aluminium ekstrusi yang membutuhkan bahan setidaknya 1 juta ton aluminium per tahun.

    Perkiraan global dari lembaga internasional menunjukkan bahwa harga aluminium pada 2026 relatif stabil, berada di kisaran US$2.200–2.625 per ton. 

    Hal ini ditopang meningkatnya permintaan dari sektor kendaraan listrik (EV), energi terbarukan, dan otomotif global. Stabilitas harga ini memberikan ruang bagi industri nasional untuk memperluas kapasitas dan investasi hilirisasi.

    Menurut Dodiet, harga yang kompetitif dan pasokan domestik yang semakin kuat merupakan kombinasi ideal untuk mempercepat pertumbuhan industri hilir Indonesia. 

    “Ini momentum besar bagi pengembangan produk turunan seperti panel surya, komponen otomotif, hingga berbagai aplikasi industri maju,” pungkasnya. 

  • Jejak Kebijakan Jokowi, Beri Konsensi Tanah IKN 190 Tahun yang Dihapus MK

    Jejak Kebijakan Jokowi, Beri Konsensi Tanah IKN 190 Tahun yang Dihapus MK

    Bisnis.com, JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) menyampaikan sejumlah ketentuan pasal 16A Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat sepanjang tidak dimaknai sesuai batas waktu pemberian, perpanjangan dan pembaruan hak.

    UU IKN peninggalan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membahas mengenai batas waktu penggunaan Hak Atas Tanah (HAT) dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN). Dalam putusan yang dibacakan pada Kamis (13/11/2025), MK menyatakan sejumlah ketentuan Pasal 16A UU IKN bertentangan dengan UUD 1945.

    Diketahui undang-Undang No.3/2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) merupakan regulasi peninggalan Presiden Joko Widodo menjelang lengser. Tujuan utama pemberian izin adalah untuk menarik investasi sebesar-besarnya ke proyek Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur.

    Skema konsesi berupa Hak Guna Usaha (HGU), hak pakai, dan Hak Guna Bangunan (HGB) diberikan maksimal dua siklus, masing-masing 95 tahun, sehingga total bisa mencapai 190 tahun jika lolos evaluasi di setiap periodenya.

    Saat kebijakan ini muncul tahun lalu, sejumlah toko memberikan kritikan karena dinilai merugikan Indonesia.

    Media Malaysia, Daily Express, menulis bahwa media tersebut sepakat dengan Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika yang menyatakan jika aturan tersebut sarat dengan pelanggaran.

    Dewi Kartika mengatakan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2023 yang baru saja disahkan Presiden Joko  Widodo atau Jokowi merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Pokok Agraria dan putusan Mahkamah Konstitusi. 

    Yang dinilai Dewi berbahaya adalah aspek pencabutan hak sama sekali tidak diatur dalam PP 12. Ia menegaskan, dengan besarnya masa konsesi yang hampir dua abad, sanksi harus dinyatakan secara jelas dan tegas.

    Sementara itu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) periode Oktober 2014 – Agustus 2015, Andrinof Chaniago menilai keputusan pemerintah memberi HAT 190 tahun sebagai langkah yang keliru. Menurutnya, siasat pemerintah untuk mendatangkan investor ke IKN lewat pemberian HGU, Hak Guna Bangunan (HGB) hingga Hak Pakai dengan jangka waktu sangat panjang itu dinilai kebablasan. 

    “Tidak perlu [pemberian HGU sampai 190 tahun], tidak perlu. Itu kebablasan,” kata Andrinof.

    Pasalnya, Andrinof menilai bahwa para investor akan datang dengan sendirinya seiring dengan makin matangnya pembangunan IKN. Atas dasar hal itu, yang seharusnya menjadi fokus pemerintah adalah bagaimana menyelesaikan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) terlebih dahulu.

    Pada saat yang sama, Andrinof juga menilai bahwa titah Jokowi yang menghendaki investasi mengalir deras ke IKN pada saat ini diprediksi sulit untuk terealisasi. 

    “Kecuali, investasi berupa rumah sakit itu relevan, sekolah relevan, supermarket relevan, taman rekreasi untuk ASN relevan. Tapi mencari investor yang mau menaruh dana Rp50 triliun itu tidak logis, mohon maaf saja tidak logis,” tegasnya.

    Dihapus MK

    Dalam perkembangan terbaru, Majelis hakim memberikan tafsir baru atas pengaturan jangka waktu Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pakai (HP). Tafsir ini menegaskan bahwa mekanisme penggunaan HAT harus mengikuti tahapan pemberian, perpanjangan, dan pembaruan, bukan diberikan sekaligus dalam dua siklus sebagaimana frasa yang tercantum dalam UU IKN.

    Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pembacaan amar Putusan Nomor 185/PUU-XXII/2024 menyampaikan ketentuan yang dinilai bertentangan dengan konstitusi. Ia membacakan amar putusan: “Menyatakan Pasal 16A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara […] bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘Dalam hal HAT yang diperjanjikan […] dalam bentuk hak guna usaha, diberikan hak, paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun; perpanjangan hak, paling lama 25 (dua puluh lima) tahun; dan pembaruan hak, paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi,” kata Suhartoyo dikutip dari laman MK, Jumat (14/11/2025).

    Istana Presiden di IKN

    Suhartoyo juga membacakan dua amar serupa untuk HGB dan HP, masing-masing dengan jangka waktu maksimal 30 tahun untuk pemberian, 20 tahun untuk perpanjangan, dan 30 tahun untuk pembaruan. Ia kemudian menegaskan: “Menyatakan Penjelasan Pasal 16A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2022 […] bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.” Permohonan ini diajukan oleh Stephanus Febyan Babaro dari suku Dayak, yang mempersoalkan potensi penyalahartian pengaturan HAT di wilayah IKN.

    Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menjelaskan alasan di balik keputusan tersebut. Menurut dia, ketentuan Pasal 16A ayat (1) UU 21/2023 menimbulkan ambiguitas karena menyebutkan HGU diberikan melalui satu siklus dan dapat diberikan kembali untuk satu siklus kedua, yang jika dijumlahkan mencapai 190 tahun.

    “Sehingga hal demikian menimbulkan norma yang ambigu yang berpeluang disalahartikan,” ujarnya.

    Ketentuan tersebut dinilai serupa dengan pengaturan yang sebelumnya dibatalkan dalam Putusan MK Nomor 21-22/PUU-V/2007.

    Enny menekankan bahwa norma dua siklus melemahkan posisi negara dalam penguasaan tanah sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Padahal, perubahan UU IKN dimaksudkan untuk menciptakan jangka waktu HAT yang kompetitif guna menarik investasi. Ia menyebut pengaturan khusus yang berlaku hanya di IKN juga berpotensi menimbulkan diskriminasi terhadap daerah lain dalam hal penanaman modal.

    Enny menegaskan MK tetap mengakui mekanisme tiga tahapan yakni pemberian, perpanjangan, dan pembaruan yang selama ini menjadi praktik pertanahan nasional dan telah ditegaskan dalam putusan MK sebelumnya. Ia menyatakan bahwa pemberian HAT sekaligus dalam dua siklus tidak sesuai dengan prinsip evaluasi berkala yang wajib dilakukan negara. Karena itu, frasa tentang “siklus pertama” dan “siklus kedua” harus dibatalkan. “Artinya, batasan waktu paling lama 95 tahun dimaksud dapat diperoleh sepanjang memenuhi persyaratan selama memenuhi kriteria dan tahapan evaluasi,” ujarnya.

    Dengan pemaknaan baru tersebut, Penjelasan Pasal 16A ayat (1) UU 21/2023 dinyatakan tidak lagi diperlukan dan otomatis tidak berlaku. Dalam konteks penanaman modal, Enny menilai bahwa rujukan yang tepat adalah UU 25/2007 tentang Penanaman Modal yang telah dimaknai MK. Ketentuan ini menggarisbawahi bahwa perpanjangan atau pembaruan hak harus melalui evaluasi atas penggunaan tanah.

    Dia menambahkan bahwa peraturan yang memberikan kemudahan investasi harus tetap sejalan dengan konstitusi dan tidak melemahkan posisi negara.

    “Substansi Penjelasan Pasal 16A ayat (1) UU 21/2023 dan praktik yang diterapkan dalam pemberian HGU telah mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/PUU-V/2007,” kata Enny.

  • RI Setop Impor Garam 2027, Industri Chlor Alkali Masih Butuh 3 Juta Ton

    RI Setop Impor Garam 2027, Industri Chlor Alkali Masih Butuh 3 Juta Ton

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) meminta pemerintah untuk memberikan relaksasi impor garam industri sebagai bahan baku dari operasional pabrik kimia chlor alkali. 

    Sekjen Inaplas Fajar Budiyono mengatakan pihaknya mendukung swasembada garam nasional, namun untuk pemenuhan garam industri dengan kualitas, volume dan harga harus tetap dapat terpenuhi. 

    “Sekarang baru ada dua, yang besar Asahimas dan Sulfindo. Next, tahun depan Chandra Asri juga akan membutuhkan garam juga untuk industri chlor alkali-nya mereka,” kata Fajar kepada Bisnis, Sabtu (15/11/2025). 

    Untuk dua industri chlor alkali tersebut, Fajar menerangkan kebutuhan garam industri mencapai 2 juga ton. Pada 2027-2028 diproyeksi akan ada tambahan 1 juta untuk Chandra Asri yang akan membangun pabrik baru CAP. 

    Adapun, pabrik yang dimaksud merupakan pabrik kimia Chlor Alkali-Ethylene Dichloride (CA-EDC) yang akan dibangun PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) dan ditargetkan mulai produksi pada kuartal I/2027. 

    Pabrik CA-EDC tersebut merupakan bagian kompleks petrokimia terintegrasi kedua miliki Chandra Asri yang dikembangkan oleh anak usahanya yakni PT Chandra Asri Alkali (CAA).  

    Fasilitas manufaktur ini juga telah resmi menyandang status proyek strategis nasional (PSN) yang didukung pemerintah. Hal ini tertuang dalam RPJMN 2025-2029 dalam Perpres No. 12/2025.  

    Total kapasitas produksi dari pabrik CA-EDC ini yaitu soda kaustik berbentuk padat sebanyak 400.000 ton per tahun atau berupa likuid/cairan sebesar 827.000 ton per tahun. Proyeksi penyelamatan devisa dari berkurangnya impor produk ini senilai Rp4,9 triliun per tahun. 

    Namun, tantangan bahan baku mengadang seiring dengan rencana pemerintah untuk menyetop impor garam pada 2027 guna mendukung swasembada garam nasional. 

    “Sementara, garam industri ini kan belum bisa disuplai oleh lokal. Jadi lokal baru bisa disuplai untuk garam konsumsi,” tuturnya. 

    Peraturan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tersebut menerapkan kebijakan Domestik Market Obligation (DMO) untuk garam industri pada 2027. Dalam hal ini, pengusaha petrokimia mendorong relaksasi impor.  

    “Kita mau mendukung swasembada garam, tapi selama suasana badan ini belum bisa mencukupi yang 3 juta tadi, mohon diberikan apa itu relaksasi, karena 3 juta ton ini cukup besar,” tegasnya. 

    Sementara itu, saat ini Fajar melihat kemampuan pengembangan industri garam industri hanya dapat dilakukan optimal di Indonesia Timur. Hal ini didasarkan pada potensi dari sisi kualitas, volume hingga harga. 

    “Dari sisi quality yang 99,8% (NaCl) ke atas, kemudian dari sisi volume, volume itu kalau 3 juta ton, paling tidak kalau kita 1 hektar cuma 100 ton, berarti kan butuh lahan 30.000 hektar, itu gak kecil,” jelasnya. 

    Indonesia Timur juga dinilai lokasi yang tepat karena produksi garam industri menggunakan air laut yang tinggi dan cuaca yang paling tidak 10 bulan musim kering. Namun, dia tak memungkiri kendala masalah lahan adat di wilayah tersebut. 

    Keterbatasan garam industri akan berimbas pada produksi chlor alkali yang menjadi bahan baku berbagai macam industri, termasuk kaustik soda yang digunakan pada industri alumina, nikel, kertas, tekstil dan lainnya.

  • Gubernur Bobby Nasution Lepas Peserta GIXA North Sumatera 2025

    Gubernur Bobby Nasution Lepas Peserta GIXA North Sumatera 2025

    Bisnis.com, MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution secara resmi melepas peserta Green International Xtreme Adventure (GIXA) North Sumatera ke-9 di Halaman Belakang Kantor Gubernur Sumut, Medan, Sabtu (15/11/2025). Kehadiran Bobby sekaligus menegaskan komitmen Pemprov Sumut dalam mendukung kegiatan otomotif, pariwisata petualangan, dan kebersamaan komunitas off-road di Indonesia.

    Kegiatan off-road tahunan ini berlangsung selama delapan hari, mulai 15-22 November 2025, dengan garis finish di kawasan Siosar, Kabupaten Karo.

    Pada acara pelepasan, Gubernur Bobby Nasution bahkan turun langsung mengendarai mobil off-road, mengawali perjalanan para peserta sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan kegiatan petualangan ekstrem dan pembinaan komunitas otomotif di Sumut.

    GIXA ke-9 diikuti beragam kendaraan ekstrem seperti Jeep Cherokee, Suzuki Escudo, Nissan Terrano, Land Rover, dan Jimny, yang dimodifikasi khusus untuk medan berat. Event ini juga diramaikan komunitas motor trail.

    Ketua Panitia GIXA 9, Gimbal Harahap, menyampaikan bahwa kegiatan tahun ini diikuti 46 kendaraan 4×4, dua kendaraan 6×6, serta 14 motor, dengan total sekitar 250 rider. Peserta datang dari berbagai daerah, termasuk Sumut, Jawa Barat, Kalimantan, Jakarta, dan Riau.

    Digelar pertama kali pada 2014, GIXA kini menjadi agenda rutin Indonesia Off-road Federation (IOF) dan wadah silaturahmi antar komunitas off-road dari berbagai daerah dan mancanegara. Tahun ini, peserta juga melakukan bakti sosial di Desa Tanjung Beringin serta kawasan relokasi Siosar.

    “Alhamdulillah kegiatan GIXA tahun ini kembali dapat kita laksanakan. Start dari Medan, melewati Deliserdang, dan akan finish di Siosar pada 22 Desember. Selain kegiatan off-road, kita juga mengadakan bakti sosial di Desa Tanjung Beringin dan kawasan relokasi Siosar,” ujar Gimbal.

    Acara pelepasan turut dihadiri Ketua Umum XTrim Indonesia Musa Idishah, Founder IOF Wijaya Kusuma, Ketua IMI Sumut Harun Mustafa Nasution, Ketua IOF Sumut Riza Bastaman Matondang, Forkopimda serta jajaran OPD Sumut.

  • Indonesia Targetkan Mobilisasi Pembiayaan Rp200 Triliun dari Pasar Karbon

    Indonesia Targetkan Mobilisasi Pembiayaan Rp200 Triliun dari Pasar Karbon

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kehutanan Republik Indonesia menegaskan ambisi besar pemerintah dalam memobilisasi pembiayaan hingga Rp200 triliun untuk mendukung pencapaian target FOLU Net Sink 2030.

    Target itu akan disukseskan melalui pembangunan pasar karbon berintegritas tinggi di sektor kehutanan.

    Adapun, komitmen tersebut disampaikan pada sesi “Potential of Forestry as a Key Sector to Accelerate Indonesia’s High-Integrity Carbon Market Development” di Paviliun ASEAN, COP 30 UNFCCC, Belem, Brasil, Jumat (14/11/2025). 

    Penasehat Senior Menteri untuk Perubahan Iklim, Haruni Krisnawati, mengatakan bahwa hutan bukan hanya bagian dari identitas Indonesia, melainkan pusat dari strategi iklim nasional dan pilar utama nilai ekonomi karbon.

    “Dalam ekonomi iklim baru, hutan juga berada di pusat sistem nilai ekonomi karbon kami yang dirancang tidak hanya untuk mengurangi emisi, tetapi juga untuk menciptakan insentif nyata bagi penggunaan lahan berkelanjutan, inklusi sosial, dan investasi dalam solusi berbasis alam,” ujarnya. 

    Haruni menjelaskan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka regulasi yang kuat melalui Perpres 98/2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon yang diperbarui dengan Perpres 110/2025.

    Kebijakan itu menghadirkan tata kelola terintegrasi yang meliputi pasar berbasis kepatuhan maupun sukarela, sistem registri nasional yang sudah beroperasi penuh, mekanisme MRV yang transparan, penghindaran penghitungan ganda, dan keselarasan dengan Pasal 6 Perjanjian Paris.

    Dia juga menambahkan bahwa Kementerian Kehutanan kini mempersiapkan empat regulasi turunan untuk memperkuat tata kelola, termasuk revisi perdagangan karbon, zonasi dan rencana pengelolaan hutan, kehutanan sosial, dan pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan konservasi. 

    Indonesia disebut memasuki fase implementasi pasar karbon melalui program REDD+ yurisdiksi di Kalimantan Timur dan Jambi, integrasi proyek karbon sukarela dengan akuntansi nasional, serta operasionalisasi platform bursa karbon di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    “Indonesia menargetkan mobilisasi pembiayaan hingga Rp200 triliun untuk mencapai FOLU Net Sink 2030,” tegas Haruni. 

    Sektor kehutanan menyumbang lebih dari 60% potensi mitigasi Indonesia. Target FOLU Net Sink 2030 sebesar –140 juta ton CO₂e didorong melalui lima pilar utama yaitu pengelolaan hutan berkelanjutan, rehabilitasi hingga 600 ribu hektare per tahun, konservasi hutan dan keanekaragaman hayati, pemulihan lebih dari 3 juta hektare ekosistem gambut, dan penguatan regulasi dan sistem informasi.

    Haruni menekankan bahwa mobilisasi pembiayaan besar ini harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar hutan.

    “Partisipasi sektor swasta sangat penting, tetapi manfaat perdagangan karbon harus kembali pada masyarakat lokal. Prinsip keadilan iklim menjadi landasan kami,” ujarnya.

    Indonesia juga menggunakan momentum COP 30 untuk mendorong Asean tampil sebagai kekuatan regional di pasar karbon global.

    Usulan yang dibawa meliputi pembentukan platform dialog standar karbon Asean, kerja sama Selatan–Selatan untuk implementasi Pasal 6, serta program kehutanan bersama lintas negara.

    “Kerja sama ini tidak hanya akan memperluas akses pasar, tetapi juga memperkuat posisi tawar kolektif kita membuat kawasan kita dapat berbicara dengan satu suara dalam mempromosikan integritas, keadilan, dan kerja sama yang saling menguntungkan di pasar karbon global,” tandas Haruni.

  • Danantara Buka Opsi PSO Whoosh untuk Biayai Infrastruktur Proyek

    Danantara Buka Opsi PSO Whoosh untuk Biayai Infrastruktur Proyek

    Bisnis.com, JAKARTA — Danantara Indonesia menyebut skema public service obligation (PSO) untuk kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh kemungkinan besar akan difokuskan untuk pembiayaan infrastruktur. 

    Managing Director Stakeholder Management and Communications Danantara Rohan Hafas menyatakan bahwa pemerintah telah berkomitmen untuk ikut menyelesaikan pembiayaan proyek Whoosh. Namun demikian, detail porsi dan mekanisme dukungan sejauh ini masih dalam proses pembahasan.

    “Bapak Presiden kan sudah bilang itu negara. Intinya itu, tapi detailnya yang mana belum dibicarakan. Negara kan ada keuangan, ada Danantara. Jadi tunggu waktunya,” tuturnya di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (14/11/2025).

    Seiring komitmen itu, Rohan menyebutkan opsi PSO yang sempat mengemuka kemungkinan besar tidak menyasar aspek operasional kereta cepat. 

    Pasalnya, dari sisi operasional, kinerja Whoosh dinilai sudah memperlihatkan tren positif. Tingkat okupansi terus mengalami kenaikan dan penjualan tiket kini sudah mampu menutup seluruh biaya operasional harian.

    Rohan menuturkan bahwa beban terbesar justru terletak pada aspek infrastruktur yang menelan biaya masif sejak tahap pembangunan.

    “Operasional sudah tertutup sama penjualan tiket. Jadi yang jadi masalah ini kan utang terhadap infrastrukturnya,” pungkasnya.

    Lebih lanjut, Rohan menggarisbawahi bahwa secara global, proyek infrastruktur besar umumnya membutuhkan waktu panjang untuk mencapai titik impas atau break-even point (BEP), yakni antara 30 hingga 50 tahun.

    Sementara itu, dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan APBN akan ikut serta mendanai KCJB atau Whoosh yang nilai proyeknya mencapai US$7 miliar lebih sekaligus cost overrun.  

    “Nanti memang ada porsi yang memang public service obligation akan ditanggung oleh pemerintah,” ucapnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/11/2025) malam. 

    Selain opsi PSO, pemerintah turut mengkaji opsi penyerahan prasarana Whoosh ke pemerintah. Sebagaimana diketahui, selama ini sarana dan prasarana KCJB dimiliki dan dikelola oleh PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC).  

    KCIC merupakan perusahaan patungan antara Indonesia dan China, dengan kepemilikan saham 60% dan 40%. Pemilik saham Indonesia di KCIC itu adalah konsorsium BUMN PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang dipimpin KAI. 

    —

     Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

     

     

  • Inalum Bangun SGAR Mempawah Fase 2 Rp13 Triliun, Mulai Produksi 2028

    Inalum Bangun SGAR Mempawah Fase 2 Rp13 Triliun, Mulai Produksi 2028

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) akan segera memulai ekspansi produksi Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Mempawah Fase II yang ditargetkan mulai produksi akhir 2028. 

    Direktur Pengembangan Usaha Inalum Arif Haendra mengatakan proyek dengan nilai investasi mencapai US$800 juta atau setara Rp13 triliun itu akan memproduksi 1 juta – 2 juta ton alumina. 

    “[Final Investment Decision] Desember [2025] karena kajiannya bankable FS-nya akan selesai November,” kata Arif saat ditemui disela-sela agenda Diskusi Outlook Industri Aluminium 2026, dikutip Sabtu (15/11/2025). 

    Arif menerangkan bahwa ada beberapa fasilitas dalam kawasan pemurnian tersebut yang perlu dilengkapi, salah satunya terkait pembangunan fasilitas logistik. 

    Penambahan kapasitas produksi 1-2 juta ton alumina ini akan mendukung kebutuhan bahan baku untuk smelter aluminium baru yang membutuhkan 1,2 juta ton untuk menghasilkan 600.000 ton aluminium. 

    Proyek smelter aluminium baru ini diproyeksi akan berproduksi atau commercial operation date (COD) pada 2028. Saat ini Inalum tengah membukan mitra strategis untuk membangun proyek tersebut. 

    “2 juta ton itu 1,2 juta ton dipakai di situ oleh Smelter 2 [New Aluminium Smelter], dan sisa 800.000 ton dikirim ke Kuala Tanjung [smelter aluminium], jadi habis,” tuturnya. 

    Adapun, dia menyebutkan bahwa kapasitas produksi di smelter aluminium Kuala Tanjung akan meningkat dari 275.000 ton saat ini menjadi 400.000 ton. 

    Arif menyebut modal investasi hilirisasi bauksit ini akan didukung oleh pendanaan dari Danantara. Namun, secara porsi pendanaan tersebut masih dalam pembahasan. 

    “Kita usahakan, kalau Danantara cukup, kalau kurang ya pasti ada pinjaman supaya leverage kita naik karena kita akan bangun smelter juga,” pungkasnya.