Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Prabowo Ingin Sritex Tetap Bisa Ekspor-Impor, Duitnya dari Mana?

    Prabowo Ingin Sritex Tetap Bisa Ekspor-Impor, Duitnya dari Mana?

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto ingin PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex terus melakukan aktivitas ekspor-impor meski statusnya pailit atau bangkrut. Lalu, dari mana pendanaannya?

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, pembiayaan aktivitas ekspor-impor Sritex akan berasal dari Letter of Credit (LC) dan supplier’s credit.

    “Kalau ekspor kan dari LC. Kalau suplier, mereka dapat supplier’s credit,” ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

    Dia menjelaskan, aktivitas ekspor-impor Sritex akan dijalankan oleh Bea Cukai dan kurator yang telah ditunjuk oleh pengadilan niaga. Menurutnya, aktivitas ekspor-impor Sritex akan dibuka terus.

    Lebih lanjut, dia menyatakan pemerintah akan menaati keputusan pengadilan ihwal kepailitan Sritex. Pemerintah, sambungnya, akan terus ikuti proses peradilan.

    “Pemerintah akan lihat langkah selanjutnya karena yang penting perusahaan ini bisa tetap berjalan dan Bea Cukai sudah mengizinkan ekspor-impornya. Namun manajemen dipegang kurator dan langkah-langkah selanjutnya juga diputuskan lewat hakim pengawas,” jelasnya.

    Airlangga juga menyebutkan bahwa Prabowo menginginkan Sritex masih bisa beroperasi hingga melakukan aktivitas ekspor-impor, meskipun tengah dalam status pailit.

    Dia juga memastikan Bea Cukai sudah setuju bahwa impor dan ekspor produk Sritex akan terus berjalan. Menurutnya, opsi ini pernah berjalan di kawasan berikat di Jawa Barat.

    “Jadi akan diberlakukan sama sehingga impor ekspornya terus berjalan sehingga kondisi perusahaan tidak terhenti,” katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (29/10/2024).

    Menurutnya, dengan status Sritex yang masih dalam tahap kasasi sehingga masih ada peluang bagi perusahaan agar dapat lolos dari jeratan pailit. Harapannya, opsi pemutusan hubungan kerja (PHK) pun tidak terjadi.

    “Kami masih memilih opsi pabrik bekerja,” ucapnya.

  • Dua Keuntungan Produk Nikel RI Masuk Bursa Dunia LME

    Dua Keuntungan Produk Nikel RI Masuk Bursa Dunia LME

    Bisnis.com, JAKARTA – CNGR Indonesia mengungkapkan dua keuntungan nikel katoda Indonesia yang melantai di bursa komoditas logam dunia, London Metal Exchange (LME).

    Director of PR CNGR Indonesia Magdalena Veronika mengatakan, nikel katoda milik perusahaan yang diproses di Morowali, Sulawesi Tengah itu melantai di LME sejak 23 Mei 2024.

    Adapun, keuntungan pertama adalah memberikan penegasan kualitas nikel Indonesia. Veronika menekankan bahwa pencatatan di LME membutuhkan proses yang panjang.

    Salah satunya, nikel itu harus memenuhi sertifikasi lingkungan dan hal lain yang dipersyaratkan oleh LME.

    “Kami 3 bulan berturut-turut operasionalnya full production harus memenuhi semua syarat yang ada dari LME,” kata Veronika di Kantor Ditjen Minerba ESDM, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

    Apalagi, selama ini nikel Indonesia digugat oleh World Trade Organization (WTO) lantaran dianggap menerapkan perdagangan yang tidak adil sejak pemerintah Indonesia melarang ekspor bijih nikel.

    Veronika menyebut keuntungan kedua nikel RI melantai di LME adalah menciptakan harga yang lebih kompetitif dan mampu bersaing secara global.

    Tak heran, berjayanya nikel Indonesia itu pun membuat negara pesaing keberatan. Veronika menyebut, setelah pencatatan di LME, Indonesia kembali mendapatkan keluhan dari Australia.

    Negara yang notabene juga merupakan salah satu produsen utama nikel itu, keberatan karena harga nikel lebih rendah.

    “Harga kita jadi sangat kompetitif karena kualitas sedemikian murni, kualitas bagus tetapi harga bagus dibandingkan Australia harga US$20.000, mau tidak mau [nikel Australia] tidak ada yang beli,” ucap Veronika.

    Pada 23 Mei 2024, LME telah menyetujui pencatatan merek nikel olahan pertama dari Indonesia dengan kode ‘DX-zwdx’. Merek ‘DX-zwdx’ merupakan nikel asal Morowali, Sulawesi Tengah dengan kemurnian minimal 99,8% nikel yang diproduksi PT CNGR Ding Xing New Energy.

    Tercatatnya produk nikel tersebut dalam LME juga mendapat sorotan dari mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat Rapat Kerja di Badan Anggaran DPR RI Juni 2024 lalu.

    Dalam kesempatan itu, Luhut merasa bangga karena nikel Indonesia dapat bersaing dengan komoditas dunia setelah selama ini dipandang remeh. Dia pun optimistis pencapaian ini dapat membuka peluang bagi Indonesia untuk menjadi price maker atau penentu harga nikel global.

    “Saya juga mau laporkan pertama kali Indonesia masuk di LME di London yang selama ini kita di-ignore. Dengan kita masuk, maka Indonesia sekarang itu, mimpi saya, yang tentukan harga nikel di dunia. Itu sebabnya Australia marah karena merasa Indonesia bisa,” kata Luhut saat Raker dengan Banggar DPR dikutip, Selasa (11/6/2024).

    Luhut pun menyampaikan, dengan masuknya nikel ke LME seakan membuktikan bahwa Indonesia adalah negara hebat dan tidak bisa dibodohi lagi.

    “Bangsa ini hebat kok, yang kita selama ini ditoko-tokoin ya bodohnya kita. Tapi sekarang kita prove it,” ujarnya.

  • ESDM Targetkan MIP Batu Bara Terbentuk 2025

    ESDM Targetkan MIP Batu Bara Terbentuk 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan lembaga pungut salur iuran batu bara atau mitra instansi pengelola (MIP) bakal terbentuk pada 2025. 

    Direktur Pembinaan Pengusahaan Batu Bara Kementerian ESDM Surya Herjuna menuturkan, pembentukan MIP tersebut masih harus menunggu penerbitan peraturan presiden (Perpres). Meski begitu, pihaknya memastikan rancangan petunjuk teknis alias juknis dari MIP batu bara telah rampung.

    “Kalau dulu kan awal mulanya targetnya [MIP] harusnya 2024, karena ini sudah akhir 2024, jadi mungkin di 2025. Namun, kita belum dapat info arahan lagi dari Pak Presiden [Prabowo Subianto],” kata Surya di Kantor Ditjen Minerba ESDM, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

    Kementerian ESDM sebelumnya menyebut skema pungut salur dana kompensasi domestic market obligation (DMO) batu bara lewat format MIP segera rampung. 

    Pada Juli 2024, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan skema tersebut sedikit lagi akan rampung karena sudah disetujui semua pihak. 

    “Menurut saya sudah dekat ya [penerapan MIP], karena sudah diparaf semua pihak,” kata Dadan saat di Kementerian ESDM dikutip, Minggu (28/7/2024) lalu.

    Belakangan, Kementerian ESDM juga mengatakan skema MIP masih akan menggunakan formulasi harga batu bara acuan (HBA) yang berlaku saat ini. 

  • Industri Padat Karya Babak Belur, Pengusaha Mau UMP 2025 Pakai Formula PP 51

    Industri Padat Karya Babak Belur, Pengusaha Mau UMP 2025 Pakai Formula PP 51

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) merespons tuntutan buruh untuk kenaikan upah minimum di atas ketentuan formula yang saat ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2023 tentang Pengupahan. 

    Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengatakan pelaku usaha berharap perhitungan kenaikan upah tetap mengacu pada beleid tersebut, mengingat kondisi ekonomi dan industri padat karya yang sedang tertekan. 

    “Di situ sudah jelas ada formulanya, berdasarkan juga kondisi perekonomian daerah maupun inflasi pertumbuhan ekonomi dan inflasi, dan ada koefisiennya. Itu yang sebenarnya diikuti, jadi tidak bisa disamaratakan semua daerah di Indonesia,” kata Shinta di Kantor Kementerian Perekonomian, Rabu (30/10/2024). 

    Terlebih, pihaknya menerangkan bahwa perhitungan upah minimum yang disamaratakan dalam regulasi tersebut hanya berlaku bagi pekerja dengan produktivitas di bawah 1 tahun. 

    Sementara itu, pelaku usaha memiliki struktur dan skala upah (SUSU) yang dapat mengatur kenaikan upah lebih tinggi dari upah minimum bagi pekerja di atas 1 tahun. 

    Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam menerangkan bahwa perusahaan dapat memberikan kenaikan upah, tidak hanya terbatas pada upah minimum saja. 

    “Jadi kalau perusahaan yang bagus, kemudian kondisinya perusahaan yang bagus silakan bipartit untuk mendapatkan upah yang lebih tinggi daripada upah minimum,” tuturnya. 

    Diberitakan sebelumnya, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat menilai kenaikan upah sangat kecil jika menggunakan formula yang tertuang dalam PP No.51/2023. 

    “Kalau penetapan UMP untuk 2025 itu masih menggunakan dengan formula yang mengacu kepada PP No. 51/2023, maka saya pastikan, satu, upahnya pasti akan murah,” kata Mirah kepada Bisnis, Minggu (29/9/2024).  

    Selain itu, dia meyakini kondisi ekonomi nasional kian ambruk dan jurang kemiskinan akan semakin melebar jika pemerintah bersikeras menggunakan formulasi penetapan upah dalam PP No.51/2023.

  • Tak Lagi Kelola Haji Umrah Bakal Bikin Kemenag Lebih ‘Lincah’?

    Tak Lagi Kelola Haji Umrah Bakal Bikin Kemenag Lebih ‘Lincah’?

    Bisnis.com, JAKARTA – Peralihan kewenangan penyelenggaraan haji dan umrahh ke Badan Penyelenggara Haji diharapkan akan membuat gerak Kementerian Agama (Kemenag) semakin lincah saat bekerja.

    Seperti diketahui, Presiden ke-8 Prabowo Subianto resmi membentuk Badan Penyelenggara Haji sebagai penyelenggara ibadah haji. Nantinya, kewenangan penyelenggaraan haji bakal beralih dari Kemenag ke Badan yang baru terbentuk mulai 2026 mendatang.

    Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan bahwa pihaknya optmitis dengan adanya Badan yang akan mengelola pelaksanaan haji dan umrah bisa berkonsentrasi penuh menjalankan tugas dan kewenangannya.

    “Kami sangat optimis dengan adanya Badan ini duduk bersama kita nanti. Kami berharap dengan adanya badan pelaksanaan haji ini, konsentrasi penuh bisa diberikan untuk mengelola haji umrah,” kata Nasaruddin saat ditemui seusai Rapat Kerja dengan Komisi VIII di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

    Dengan adanya pemisahan ini, Nasaruddin berharap tugas dari Kementerian Agama akan lebih ramping dan terfokus.

    “Jadi nanti Kementerian Agama akan lebih ramping, lebih berkonsentrasi mengurus persoalan-persoalan keumatan, misalnya bimas [bimbingan masyarakat] Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu,” terangnya.

    Nasaruddin berharap peralihan ini akan membuat Kemenag menjadi lebih produktif dan proaktif di masa mendatang. “Jadi [Kementerian Agama] lebih profesional, lebih ramping sehingga kita bisa melakukan manuver-manuver yang lebih produktif dan lebih proaktif nanti akan datang. Mohon doanya,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Nasaruddin menjelaskan bahwa nantinya keberadaan Badan Penyelenggara Haji akan setara dengan Kementerian. Kendati begitu, dia mengaku masih mendiskusikan pengelolaan haji pada 2025.

    “Kita tetap jalan, ini kan bergandengan tangan terus. Pokoknya tidak boleh masalah haji muncul hanya karena peralihan. Pokoknya kita jalan dan terus,” pungkasnya.

  • RI Bakal Gabung BRICS & OECD, Apa Dampaknya untuk Pengusaha?

    RI Bakal Gabung BRICS & OECD, Apa Dampaknya untuk Pengusaha?

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkap manfaat Indonesia bergabung dalam keanggotan organisasi BRICS dan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) terhadap iklim usaha nasional. 

    Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menilai pemerintah Indonesia memiliki tendensi dan pertimbangan dari segi geopolitik dalam berpartisipasi lewat dua organisasi dunia tersebut. Keputusan Presiden Prabowo Subianto, katanya, menjadi langkah yang baik bagi Indonesia. 

    “Mungkin perlu dilihat benefit-nya apa persisinya, tapi yang pasti supaya kita berimbang mungkin dari OECD tendensi nya kita sudah lihat seperti apa, kemudian BRICS itu seperti apa. Ini yang saya rasa perlu dianalisa lebih jauh,” kata Shinta, Rabu (30/10/2024). 

    Shinta menerangkan keanggotan Indonesia di OECD dan BRICS cenderung kepada keterlibatan dalam standar-standar yang ditetapkan organisasi tersebut. Sementara itu, dia mengatakan kedua nya tidak langsung berdampak pada akses pasar, perdagangan maupun investasi. 

    “Ini maksudnya tidak ada kaitan langsung terhadap akses pasar dan lain-lain. Ini hanya kelompok yang kemudian mencoba untuk bersama, saya lihat salah satu aspek yang lagi didorong emngenai keuangan, dari segi swap [currency] dan segala macam,” ujarnya 

    Terkait manfaat keekonomian dari keanggotan pada BRICS dan OECD, Shinta menilai hal tersebut tidak dapat dibandingkan karena memiliki aspek berbeda dengan kerja sama komprehensif.

    “Ini bukan seperti comprehensive economy partnership agreement seperti dengan EU, kalau EU itu dampaknya langsung karena dia kan ke market access kepada perdagangan ke investasi itu kan ada dampaknya itu lain,” terangnya. 

    Diberitakan sebelumnya, Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai opsi terbaik untuk Indonesia adalah untuk bergabung dengan kedua organisasi tersebut. Hal tersebut seiring dengan potensi manfaat yang akan didapatkan Indonesia dengan langkah tersebut. 

    Wijayanto juga mengatakan, tidak ada larangan formal yang mengatakan bahhwa sebuah negara tidak boleh bergabung dengan BRICS dan OECD. Menurutnya, praktik serupa juga telah dilakukan oleh negara-negara lain seperti Brasil, Thailand, dan lainnya.

    “Ini [RI bergabung ke BRICS dan OECD] mungkin dilakukan, karena tidak ada larangan formal. Thailand approach-nya begitu, Turki sudah menjadi anggota OECD tapi sedang apply [ke BRICS], Brasil sebagai pemrakarsa BRICS juga sedang apply ke OECD,” jelas WIjayanto dalam diskusi daring ‘BRICS vs OECD: Indonesia Pilih Mana?’ pada Rabu (30/10/2014). 

    Wijayanto memaparkan salah satu keuntungan Indonesia bergabung dengan BRICS adalah meningkatkan kerja sama antara negara berkembang atau global south. 

    Menurutnya, kerja sama global south belum secara maksimal dikembangkan oleh OECD. Padahal, Wijayanto mengatakan secara ekonomi potensi kerja sama ini sangat besar.

  • Industri Tekstil ‘Sakit’, Kebijakan Tak Sinkron Ditengarai jadi Biang Keladi

    Industri Tekstil ‘Sakit’, Kebijakan Tak Sinkron Ditengarai jadi Biang Keladi

    Bisnis.com, JAKARTA — Pailitnya PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex menambah daftar pembuktian bahwa industri tekstil dan produk tekstil di Indonesia sedang menghadapi permasalahan serius. 

    Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menyampaikan masalah tersebut telah hadir bertahun-tahun dan tak kunjung selesai, akibat ketidakharmonisan kebijakan yang pemerintah buat. 

    “Kebijakan perolehan bahan baku seringkali banyak yang tidak sinkron. Kita kalau impor bahan baku misal mahal tarifnya dari pada impor bahan jadi,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (30/10/2024). 

    Dari sisi pasar domestik, banyak ketidaksinkronan yang menyebabkan justru menggerus pasar dalam negeri, termasuk masalah kontrol impor yang legal maupun ilegal.

    Alhasil masalah industri tekstil bukan hanya harus bersaing dengan produk impor yang legal, tetapi juga ilegal. 

    Faisal menilai pascaCovid-19, industri tekstil menghadapi beragam permasalahan mulai dari biaya produksi hingga tuntutan kenaikan upah yang terjadi terus menerus setiap tahunnya. 

    “Setelah dihantam pandemi ini secara kumulatif membuat industri tekstil semakin susah survive, bahkan menyerang industri yang sudah lama berdiri,” jelasnya. 

    Faisal lebih lanjut menjelaskan bahwa sederet kebijakan dalam industri tekstil telah terbit, seperti Bea Masuk Safeguard, tetapi bersifat tanggap darurat atau hanya sementara meski menjadi langkah konkret. 

    Sementara dalam jangka menengah, langkah tanggap darurat tersebut ada batas waktu meski dapat diperpanjang, tetapi tidak dapat selamanya menjadi andalan. 

    “Itu [antidumping] hanya obat antinyeri, jangka menengah panjang adalah penguatan daya saing yang perlu dilakukan baik dari efisiensi ongkos produksi dan penguatan akses pasar,” tutup Faisal. 

    Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai pun telah menghadap Prabowo untuk membahas Sritex. 

    Pemerintah pun gerak cepat untuk menyelamatkan Sritex beserta 11.249 karyawannya. Prabowo pun langsung turun tangan untuk memerintahkan produksi industri tersebut tetap berjalan dan tetap dapat melakukan ekspor. 

    Airlangga menuturkan hal serupa pernah terjadi oleh salah satu industri di Jawa Barat. “Ini pernah terjadi di Jabar, pada saat industri di Kawasan Berikat digugat pailit, bisa tetap beroperasi. Bea cukai sudah bertemu dengan kurator dan pihak Sritex sehingga ini bisa langsung berjalan untuk jangka pendek. Jangka berikutnya tahapan lainnya perlu dilihat lagi,” tuturnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (29/10/2024). 

    Dalam catatan Bisnis, Sritex resmi dinyatakan pailit lewat putusan PN Semarang atas perkara nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg. Pembacaan putusan kepailitan Sritex dan perusahaan lainnya itu dilakukan pada Senin (21/10/2024) di PN Niaga Semarang.   

    Dikutip dari situs resmi SIPP PN Semarang, Kamis (24/10/2024), pemohon yaitu PT Indo Bharat Rayon mengajukan pembatalan perdamaian dengan pihak termohon lantaran lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran. 

  • Menteri PU Dody Buka Bicara Soal Program Giant Sea Wall Prabowo

    Menteri PU Dody Buka Bicara Soal Program Giant Sea Wall Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyinggung pembangunan tanggul laut atau giant sea wall yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu (30/10/2024).

    Dirinya menjelaskan, proyek giant sea wall tersebut urgen dilakukan untuk menanggulangi masalah penurunan muka tanah (land subsidence) yang telah terjadi di Jakarta.

    “Giant sea wall Jakarta sampai Gresik adalah salah satu program besarnya Pak Prabowo, utamanya di Jakarta karena penurunan permukaan tanah di Jakarta sudah sangat-sangat mengkhawatirkan,” jelasnya dalam Raker, bersama Komisi V DPR RI, Rabu (30/10/2024).

    Secara lebih lanjut, hingga saat ini Dody mengaku belum mendapat arahan khusus mengenai pelaksanaan program giant sea wall tersebut.

    Hanya saja, dirinya diminta untuk dapat segera menyelesaikan proyek tanggul Pantai atau national capital integrated coastal development (NCICD) yang berlokasi di pesisir Pantai Jakarta.

    Apabila proyek NCICD tersebut rampung dikerjakan, maka Kementerian PU bakal terlebih dahulu mengerjakan proyek tanggul laut yang membentang dari Jakarta hingga Bekasi.

    “PUPR diminta lebih serius dan cepat lagi untuk bisa membangun giant sea wall minimum di area Jakarta sampai Bekasi sepanjang 20 – 30 km,” tuturnya.

    Sementara sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah, menjelaskan konstruksi NCICD di pesisir Pantai Jakarta bakal rampung pada tahun depan. Di mana, saat ini proyek tersebut telah memasuki tahap penyelesaian.

    “Agar mereka saudara kita di pinggir pantai tak terus menerus terkena banjir segala macam, PU sudah mengerjakan apa yang kita sebut tanggul pantai. PU sudah sedikit lagi mudah-mudahan tahun depan selesai,” kata Zainal saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Selasa (1/10/2024).

    Zainal melanjutkan, pembangunan tanggul pantai di pesisir utara Jakarta itu proses pengerjaannya dilakukan oleh Kementerian PUPR dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

  • Awas! Kemenperin Bakal Blokir IMEI iPhone 16 Jika Ketahuan Dijual di RI

    Awas! Kemenperin Bakal Blokir IMEI iPhone 16 Jika Ketahuan Dijual di RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah mempertimbangkan untuk menonaktifkan International Mobile Equipment Identity (IMEI) bagi iPhone 16 yang terbukti diperjualbelikan dalam negeri. 

    Sebagaimana diketahui, iPhone 16 bisa mendapatkan IMEI dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan pasal 35 pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021, khususnya bagi penumpang dengan syarat tertentu. 

    Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif mengatakan pihaknya terus memantau informasi dari masyarakat berkaitan dengan peredaran seri iPhone 16 yang masuk ke Indonesia sebagai barang bawaan penumpang dari luar negeri. 

    “Kami telah menerima laporan masyarakat dan juga memantau peredaran iPhone 16, bahwa sudah ada pihak tertentu yang menjual seri iPhone 16, termasuk melalui platform online marketplace,” kata Febri dalam keterangan resminya, Rabu (30/10/2024). 

    Pihaknya mengimbau masyarakat agar tidak membeli iPhone 16 yang diperdagangkan di Indonesia. Sebab, seri iPhone terbaru yang telah masuk ke Indonesia saat ini terbatas untuk pemakaian pribadi para penumpang.

    Untuk itu, Febri meminta masyarakat agar tidak membeli iPhone 16 yang dijual lewat online marketplace maupun toko offline. 

    “Kemenperin akan menindaklanjuti informasi yang masuk dan juga informasi yang telah berhasil kami himpun terkait dengan jual-beli iPhone 16 ini,” ujarnya. 

    Dia menekankan apabila masyarakat membeli iPhone 16 dari luar negeri lewat penumpang terdapat risiko pembelian harus ditanggung pembeli karena tidak ada garansi dari distributor resmi. Artinya, tidak terdapat perlindungan konsumen dalam pembelian unit iPhone 16 tersebut. 

    Kemenperin juga mengimbau agar semua pihak, terutama penumpang yang membawa seri iPhone 16 dari luar negeri, untuk tidak menyerahkan barang bawaannya tersebut kepada pihak lain, apalagi dengan tujuan diperjualbelikan.

    Bukan itu saja, pemerintah memproses secara hukum pihak-pihak yang mengiklankan seri iPhone 16 di online marketplace karena patut diduga melanggar pasal 35 PP 46/2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran. 

    Selain itu, menurut Febri, Kemenperin juga tengah mempertimbangkan penonaktifan IMEI seri iPhone 16 yang terbukti diperjualbelikan di Indonesia saat ini.

    Adapun, pertimbangannya yaitu lantaran iPhone 16 yang dibawa penumpang masuk secara legal, namun menjadi ilegal jika diperjualbelikan di dalam negeri.

    Pihaknya menilai hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan peruntukkan ketika memproses perizinan masuknya ponsel tersebut ke Indonesia, yakni untuk pemakaian sendiri. 

    “Kami mempertimbangkan menonaktifkan IMEI seri iPhone 16 yang masuk melalui barang bawaan penumpang dan jika terbukti diperjualbelikan di Indonesia,” ungkapnya. 

    Lebih lanjut, dia menyebut bahwa semua kebijakan ini dilakukan Kemenperin semata-mata agar PT Apple Indonesia memenuhi komitmen investasinya dan memberikan keadilan bagi semua investor smartphone di Indonesia.

    “Bayangkan, selama tahun 2023 dan 2024 Apple telah mengimpor dan menjual produk HKT (handphone, komputer genggam, dan tablet) sebanyak 3,8 juta unit di Indonesia,” tuturnya. 

    Jika diasumsikan perangkat elektronik Apple tersebut rata-rata dijual dengan harga Rp5 juta/unit di dalam negeri, maka nilai penjualan untuk satu tahun mencapai Rp19 triliun dan tentu jauh lebih tinggi lagi jika ditambah dengan impor dan penjualan produk HKT mereka sejak tahun 2016. 

    Ironisnya, dengan nilai penjualan sangat tinggi tersebut, mereka sangat sulit untuk merealisasikan 100% komitmen investasi senilai Rp1,7 triliun selama delapan tahun di Indonesia,” jelas Febri.

    Seperti disampaikan sebelumnya, perangkat iPhone 16 yang diimpor oleh importir terdaftar belum dapat dipasarkan di dalam negeri. Hal ini karena PT Apple Indonesia belum memenuhi komitmen investasinya untuk memperoleh sertifikasi TKDN skema inovasi.

    Diberitakan Sebelumnya, Febri telah menyampaikan bahwa diperkirakan pada periode Agustus-Oktober 2024, sekitar 9.000 unit seri iPhone 16 telah masuk ke Indonesia melalui jalur bawaan penumpang dan telah membayar pajak.

  • Sritex dan Nasib Industri Padat Karya, Ditinggal Pemerintah Terlalu Dini?

    Sritex dan Nasib Industri Padat Karya, Ditinggal Pemerintah Terlalu Dini?

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) alias Sritex resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang. Kebangkrutan Sritex seakan menggambarkan nasib naas industri padat karya secara umum beberapa waktu belakangan.

    Selama 2023 misalnya, industri padat karya terus mengalami kontraksi secara tahunan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Pada Kuartal I/2023 misalnya, industri furnitur (-35,09%), industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki, industri kayu (-25,56%); barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya (-25,19%) terkontraksi.