Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • RI Pacu Industri Petrokimia, Tekan Defisit hingga Jadikan PSN

    RI Pacu Industri Petrokimia, Tekan Defisit hingga Jadikan PSN

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia tengah memperkuat fondasi industri petrokimia nasional. Upaya yang dilakukan yakni menekan defisit kebutuhan bahan baku dan rencana pemerintah menjadikan industri tersebut menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN). 

    Data dari Asosiasi Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) menunjukkan bahwa dalam 5 tahun terakhir, Indonesia masih dibayangi defisit besar pada komoditas petrokimia. Defisit pada 2020 tercatat sebesar 7,32 juta ton atau senilai US$7,1 miliar, kemudian meningkat menjadi 8,10 juta ton atau US$10,8 miliar pada 2021. 

    Pada 2022, defisit berada di level 7,75 juta ton atau US$11 miliar dan kembali naik menjadi 8,50 juta ton US$9,5 miliar pada 2023. Tren ini berlanjut pada 2024 ketika defisit melonjak menjadi 10,5 juta ton dengan nilai sekitar US$11 miliar. 

    Sekjen Inaplas Fajar Budiyono mengatakan peningkatan defisit ini menggambarkan betapa besarnya kebutuhan bahan baku yang belum mampu dipenuhi oleh kapasitas produksi dalam negeri.

    Untuk itu, pihaknya telah menggodok Roadmap Pengembangan Industri Petrokimia 2025–2045 sebagai bagian dari strategi meningkatkan kemandirian industri sekaligus menurunkan ketergantungan terhadap impor bahan baku yang terus melonjak dalam beberapa tahun terakhir. 

    Fajar menerangkan kenaikan defisit bahan baku petrokimia tak hanya menjadi beban bagi industri hulu, tetapi juga menghambat pertumbuhan industri hilir yang membutuhkan pasokan stabil dengan harga kompetitif.

    “Kondisi defisit yang kita hadapi setiap tahun menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap impor sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Industri hilir kita tumbuh pesat, sementara kapasitas hulu belum mengikuti,” kata Fajar dalam Outlook Industri Petrokimia 2026, dikutip Sabtu (15/11/2025). 

    Pabrik Petrokimia

    Untuk diketahui, sektor ini memiliki peran strategis dalam menopang pertumbuhan berbagai industri hilir, mulai dari plastik, farmasi, kimia dasar, hingga komposit untuk kebutuhan industri penerbangan masa depan.

    Di samping itu, Fajar menerangkan roadmap tersebut tidak semata fokus pada peningkatan kapasitas produksi, tetapi juga pada penguatan integrasi antara refinery dan cracker sehingga Indonesia mampu menghadirkan produk petrokimia yang lebih kompetitif, menghemat devisa, dan memperkuat struktur industri secara menyeluruh.

    Lebih lanjut, dokumen Inaplas juga mencatat bahwa tekanan terhadap industri petrokimia global semakin kuat akibat berbagai dinamika internasional, seperti pandemi Covid-19, perang Rusia–Ukraina. 

    Tak hanya itu, ketegangan geopolitik di Timur Tengah, kebijakan tarif Amerika Serikat, kampanye negatif terhadap plastik, percepatan transisi energi hijau, hingga melemahnya kinerja manufaktur global juga mendorong pelemahan industri. 

    Untuk menghadapi tekanan global tersebut, industri petrokimia saat ini fokus diarahkan pada pemulihan kapasitas produksi dan penyelesaian proyek kilang seperti RDMP serta pembangunan cracker kedua, mengingat tekanan global yang masih cukup berat. 

    Memasuki 2030, Indonesia ditargetkan mencapai kecukupan pasokan melalui pembangunan cracker ketiga, fasilitas GRR baru, pembangunan Condensate Splitter Unit, serta penerapan energi hijau untuk menurunkan ketergantungan impor.

    Selanjutnya pada 2035, Indonesia bersiap memasuki fase pengembangan produk bernilai tambah tinggi, termasuk engineering plastic yang menjadi bahan utama komposit untuk industri pesawat masa depan. 

    Pada 2045, tahap akhir roadmap menargetkan terwujudnya integrasi penuh antara kilang dan petrokimia sehingga Indonesia tidak hanya mampu memenuhi seluruh kebutuhan domestik, tetapi juga mengekspor produk akhir bernilai tinggi.

    “Integrasi refinery dan petrokimia akan memberikan keuntungan besar bagi negara. Biaya logistik turun, produk lebih kompetitif, dan kita bisa mengurangi devisa impor yang selama ini membebani neraca perdagangan. Itu sebabnya pembangunan GRR dan cracker baru menjadi prioritas dalam roadmap,” jelasnya. 

    Industri Petrokimia Jadi PSN 

    Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebutkan pemerintah tengah berencana untuk menjadikan industri petrokimia sebagai PSN. Hal ini juga telah dikoordinasikan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 

    Untuk diketahui, saat ini PSN industri petrokimia yang tengah digarap yaitu pabrik kimia Chlor Alkali-Ethylene Dichloride (CA-EDC) yang akan dibangun PT  Tbk. (TPIA) dan ditargetkan mulai produksi pada kuartal I/2027. 

    Fasilitas manufaktur ini juga telah resmi menyandang status proyek strategis nasional (PSN) yang didukung pemerintah. Hal ini tertuang dalam RPJMN 2025-2029 dalam Perpres No. 12/2025. 

    “Sudah ada pembahasan di Kementerian Perekonomian. Untuk PSN Petrokimia ini sebenarnya sudah beberapa kali pembahasan, dua hari lalu juga masih ada pembahasan terkait ini, masih berproses,” jelasnya. 

    Dalam hal ini, Wiwik juga menerangkan bahwa berbagai persyaratan untuk menjadikan industri petrokimia ini telah dipenuhi dan dilengkapi. Sebagai pembina industri, Kementerian Perindustrian juga terus bersurat ke Kemenko Perekonomian. 

    “Jadi kita menunggu penetapan yang semoga dalam waktu dekat sudah bisa ditetapkan,” tuturnya. 

    Penetapan status PSN ini lantaran pihaknya menilai penguatan sektor petrokimia nasional menjadi langkah strategis dalam menjaga stabilitas pasokan bahan baku bagi berbagai industri hilir. 

    Sebab, industri petrokimia memiliki peran fundamental sebagai pemasok utama bahan baku untuk plastik, serat sintetis, karet sintetis, bahan kimia fungsional, hingga berbagai bahan kebutuhan industri tekstil dan farmasi.

    “Kebutuhan industri petrokimia nasional terus meningkat pesat, namun kapasitas produksi dalam negeri belum mampu mengimbanginya. Ini menyebabkan ketergantungan yang sangat besar terhadap impor. Karena itu, penguatan struktur industri hulu menjadi urgensi nasional,” pungkasnya. 

  • MIND ID Pacu Hilirisasi Bauksit, Smelter SGAR Fase II Diperluas

    MIND ID Pacu Hilirisasi Bauksit, Smelter SGAR Fase II Diperluas

    Bisnis.com, JAKARTA — Holding Industri Pertambangan Indonesia, MIND ID memperkuat hilirisasi bauksit sebagai bahan baku aluminium untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok industri energi bersih dunia.

    Salah satu proyek hilirisasi bauksit yang akan diperluas yakni Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) di Mempawah, Kalimantan Barat yang merupakan kerja sama antara PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) dan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). 

    Fasilitas pemurnian tersebut memiliki kapasitas produksi 1 juta ton alumina per tahun dari hasil pemanfaatan cadangan bauksit dalam negeri. Produk alumina yang dihasilkan SGAR menjadi bahan utama untuk memproduksi aluminium oleh Inalum di Kuala Tanjung. 

    MIND ID juga disebut akan memperluas proyek SGAR Fase II dengan kemampuan produksi tambahan 1 juta ton alumina per tahun, dan fasilitas Smelter Aluminium Baru di Mempawah dengan kapasitas 600.000 ton per tahun.

    Corporate Secretary MIND ID Pria Utama mengatakan pihaknya terus berkomitmen menjadi penggerak utama hilirisasi bauksit yang tidak hanya memperkuat industri nasional, tetapi juga mendukung pencapaian target transisi energi Indonesia.

    Sebagai pengelola mineral strategis nasional, dari total cadangan bauksit sebesar 198,43 juta ton, Grup MIND ID memproduksi 1,33 juta ton pada 2024.

    “Kami berupaya konsisten untuk mendukung terwujudnya kemajuan peradaban masa depan yang lebih baik. Hilirisasi bauksit yang dijalankan secara terintegrasi ini menjadi salah satu kunci percepatan transisi energi di Indonesia,” kata Pria dalam keterangan resminya, Minggu (16/11/2025).

    Apalagi, aluminium merupakan material kunci dalam teknologi transisi energi berkat sifatnya yang ringan, tahan korosi, dan dapat didaur ulang. Dalam satu fasilitas panel surya berkapasitas 1 MW dibutuhkan sekitar 21 ton aluminium untuk rangka dan sistem pemasangan.

    Selain itu, aluminium juga berperan penting dalam produksi turbin angin, membentuk struktur bilah dan kerangka utama, serta menyusun hingga 30% dari total bobot baterai kendaraan listrik (EV) dan komponen bodi mobil listrik.

    “MIND ID berkomitmen tidak hanya mengeksplorasi sumber daya alam, tetapi juga memastikan peningkatan nilai tambahnya hingga menjadi produk bernilai strategis. Kami percaya, industrialisasi yang berkelanjutan akan menjadi fondasi kemajuan peradaban masa depan Indonesia,” pungkasnya. 

  • MK Batalkan Hak Tanah Investor IKN 190 Tahun, Menteri ATR/BPN Buka Suara

    MK Batalkan Hak Tanah Investor IKN 190 Tahun, Menteri ATR/BPN Buka Suara

    Bisnis.com, JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan batas waktu penggunaan Hak Atas Tanah (HAT) dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) bertentangan dengan UUD 1945.

    Untuk diketahui sebelumnya, UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN mengatur pemberian Hak Atas Tanah kepada investor sebanyak dua kali siklus dengan total mencapai 190 tahun.

    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengaku menghormati segala bentuk keputusan MK mengenai aturan tersebut.

    Dia menjelaskan keputusan tersebut akan menjadi landasan penting dalam memperkuat kepastian hukum, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah Penajam Paser Utara (PPU).

    “Kami menghormati dan siap melaksanakan sepenuhnya putusan MK. Ini adalah landasan penting untuk memperkuat kepastian hukum, transparansi, dan tata kelola pertanahan yang lebih baik dalam pembangunan IKN,” jelas Nusron dalam keterangannya, Minggu (16/11/2025).

    Pada saat yang sama, Nusron juga menilai ketetapan ini sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 mengenai prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam.

    Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa putusan MK menjadi momentum untuk memperkuat fungsi sosial tanah, terutama perlindungan terhadap masyarakat lokal dan adat. Dia berpandangan, keseimbangan antara pembangunan dan keadilan sosial menjadi prinsip utama yang terus dijaga pemerintah.

    “Presiden Prabowo memberi perhatian besar pada perlindungan masyarakat lokal dalam pembangunan IKN. Dengan putusan ini, negara semakin kuat dalam memastikan kepastian hukum sekaligus keadilan sosial,” tambahnya.

    Sebagai informasi, MK menetapkan untuk membatalkan Pemberian HAT lahan IKN Selama 190 tahun dalam putusan yang dibacakan pada Kamis (13/11/2025). 

    MK menyatakan sejumlah ketentuan Pasal 16A UU IKN bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat sepanjang tidak dimaknai sesuai batas waktu pemberian, perpanjangan, dan pembaruan hak.

    Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pembacaan amar Putusan Nomor 185/PUU-XXII/2024 menyampaikan ketentuan yang dinilai bertentangan dengan konstitusi.

    Pasalnya, dalam UU Nomor 3/2022 tentang IKN pemerintah akan memberikan HAT dalam bentuk hak guna usaha, diberikan hak, paling lama 35 tahun, perpanjangan hak paling lama 25 tahun, dan pembaruan hak paling lama 35  tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi dan dapat diperpanjang lagi selama dua kali siklus.

    Suhartoyo juga membacakan dua amar serupa untuk HGB (Hak Guna Bangunan) dan HP (Hak Pengelolaan), masing-masing dengan jangka waktu maksimal 30 tahun untuk pemberian, 20 tahun untuk perpanjangan, dan 30 tahun untuk pembaruan. Dia kemudian menegaskan aturan tersebut turut bertentangan dengan konstitusi.

    “Menyatakan Penjelasan Pasal 16A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 […] bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” jelasnya.

  • Pemerintah Musnahkan 5,7 Ton Udang Terkontaminasi Radioaktif Cesium 137

    Pemerintah Musnahkan 5,7 Ton Udang Terkontaminasi Radioaktif Cesium 137

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memusnahkan 494 kotak karton alias 5,7 ton udang terkontaminasi radioaktif Cesium (Cs) 137 dari 3.250 kotak karton yang diperiksa Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten).

    Rasio Ridho Sani selaku Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLH/BPLH menyampaikan bahwa pemusnahan ini dilakukan sebagaimana rekomendasi dari Bapeten maupun Badan Karantina (Barantin), sekaligus tindak lanjut dari temuan US FDA sebelumnya.

    “Pemusnahan dilakukan dengan insinerasi menggunakan Insinerator tipe Vertical Stoker pada suhu 800-900 derajat Celcius yang dilengkapi oleh Peralatan Pengendalian Emisi Udara dengan Continous Emission Monitoring System,” kata Rasio dalam keterangan tertulis, Minggu (16/11/2025).

    Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa abu hasil insinerasi ditangani melalui makroenkapsulasi dengan melakukan pemadatan dalam HDPE box, lantas ditempatkan di lahan timbus klas 1 yang dioperasikan oleh PT PPLI/DOWA.

    Dia menyebut bahwa pemusnahan ini dilakukan sesuai dengan protokol keamanan radiasi dan keamanan lingkungan yang disupervisi langsung oleh Bapeten, Barantin, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), maupun Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

    Rasio kemudian menambahkan bahwa upaya mitigasi dan dekontaminasi di kawasan Cikande, Serang, secara intensif terus dilakukan oleh Satgas Penanganan Kontaminas.

    Menurutnya, terdapat progres yang signifikan, di mana fasilitas pabrik-pabrik yang terkontaminasi Cesium 137 telah selesai didekontaminasi dan telah beroperasi kembali.

    Kendati zona merah telah dinyatakan aman, masih terdapat beberapa lokasi yang masih dipagari untuk keamanan dan keselamatan masyarakat.

    “Hingga saat ini material terkontaminasi Cesium 137 yang telah berhasil dipindahkan sebanyak 975 ton. Material tersebut saat ini ditempatkan di penyimpanan sementara di lokasi PT. PMT. Diharapkan seluruh proses dekontaminasi selesai akhir November,” terang Rasio.

    Dalam perkembangan sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebut permintaan udang Indonesia ke Amerika Serikat (AS) masih tinggi di tengah temuan kontaminasi zat radioaktif cesium-137.

    Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ishartini optimistis udang dalam negeri masih bisa memenuhi pasar Negeri Paman Sam. 

    “Langkah kita ke depan, kita sangat optimis bahwa udang kita masih bisa memenuhi pasar Amerika. Karena Amerika pun demand masih meminta udang dari Indonesia, dia punya cita rasa yang lain dari udang yang diproduksi oleh negara lain,” kata Ishartini dalam konferensi pers di Kantor KKP, Jakarta, Kamis (6/11/2025).

  • Industri Petrokimia Kritisi Rencana Proyek DME Pengganti LPG

    Industri Petrokimia Kritisi Rencana Proyek DME Pengganti LPG

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah terus mendorong pengembangan proyek Dimethyl Ether (DME) sebagai bahan bakar alternatif untuk mengurangi ketergantungan impor Liquefied Petroleum Gas (LPG). 

    Namun, pelaku industri petrokimia menilai bahwa keekonomian DME masih perlu dikaji lebih dalam, terutama terkait harga, rantai proses, dan beban regulasi.

    Sekjen Asosiasi Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiyono mengatakan saat ini kebutuhan LPG untuk industri berkisar 6 juta ton. Sementara itu, konsumsi keseluruhan mencapai  10 juta ton. 

    Proyek DME diproyeksikan dapat menekan ketergantungan impor tersebut karena bahan bakunya berasal dari batu bara dalam negeri melalui proses coal-to-DME.

    “Dari sisi industri petrokimia, sebenarnya tidak ada keberatan terhadap pengembangan DME,” kata Fajar kepada Bisnis, dikutip Minggu (16/11/2025). 

    Pasalnya, proses produksi DME umumnya menghasilkan produk samping berupa metanol, yang juga menjadi bahan baku penting bagi sejumlah industri, termasuk proses methanol-to-olefin (MTO) serta campuran untuk biodiesel.

    Namun demikian, pelaku industri menilai tantangan terbesar ada pada keekonomian harga DME dibandingkan LPG. Terlebih, saat ini proses MTO masih belum kompetitif. 

    “Harga DME dibandingkan LPG, murah mana? Itu yang perlu dihitung. Methanol-to-olefin itu masih minus. Yang masih positif sekarang itu refinery-to-olefin atau langsung coal-to-olefin,” jelasnya. 

    Fajar menyebut pemrosesan batu bara menjadi metanol kemudian diolah menjadi olefin akan membuat rantai proses terlalu panjang dan tidak ekonomis. 

    Selain persoalan keekonomian, industri juga menyoroti aspek regulasi dan perpajakan, yang dinilai dapat semakin membebani biaya produksi. 

    “Dari sisi regulasi perlu dibedah lagi karena ada banyak aturan, terutama soal perpajakan. Dari coal-to-methanol kena pajak, methanol-to-olefin kena pajak lagi. Ini akan membuat keekonomian DME semakin buruk,” ujarnya.

    Dengan berbagai pertimbangan tersebut, sebagian pelaku industri menyatakan lebih memilih skema coal-to-chemical secara langsung, yang dinilai memberikan keekonomian lebih baik pada kondisi saat ini. 

    “Kalau DME itu nanti kembali lagi seberapa besar keekonomiannya, apakah cukup menarik. Tapi untuk sekarang, coal-to-chemical lebih bagus secara keekonomian,” pungkasnya.

    Untuk diketahui, data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memproyeksikan kebutuhan LPG pada 2026 akan mencapai 10 juta ton. Dari angka tersebut, sekitar 6,8 juta ton atau 68% masih harus dipenuhi dari impor, membebani anggaran negara miliaran dolar AS setiap tahunnya.

    Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengungkapkan pendekatan realistis yang diambil pemerintah. Fokus utama saat ini bukan pada besaran persentase penggantian LPG, melainkan pada keberlanjutan proyek itu sendiri.

    “Pak Menteri sudah menggarisbawahi bahwa kalau kita hitung terus keekonomiannya ini nggak jalan-jalan. Seharusnya kita jalanin dulu, sudah implementasi kita hitung ulang keekonomiannya seperti apa. Tapi dia harus menghasilkan dulu DME-nya,” ujar Laode, Rabu (29/10/2025).

    Laode menambahkan, pemerintah tidak ingin terburu-buru. Soal konversi, pemerintah menyebut keberadaan DME sama dengan proyek jargas.

    Dengan begitu, meski target Menteri Bahlil ambisius, eksekusi di lapangan akan dilakukan dengan hati-hati, memprioritaskan kelayakan jangka panjang. Dengan basis konsumen LPG yang mencapai lebih dari 50 juta, nantinya substitusi ke DME tidak akan langsung signifikan, melainkan bertahap.

    Soal infrastruktur distribusi, untuk mengatasi tantangan biaya, pemerintah mengusung strategi pemanfaatan infrastruktur eksisting. Pertamina, yang ditunjuk sebagai offtaker, akan mendistribusikan DME menggunakan rantai pasok dan tabung LPG yang sudah ada.

    “Kalau mau murah ya, kalau mau bikin semua infrastruktur baru nanti akan mahal lagi. Jadi harusnya yang existing LPG tadinya dipakai buat LPG, nah ini dipakai buat DME. Jadi cost tidak terlalu tinggi dari sisi penyiapan infrastruktur,” tegas Laode.

  • Medco Pamer Capaian 45 Tahun, Perkuat Portofolio Migas dan Energi Bersih

    Medco Pamer Capaian 45 Tahun, Perkuat Portofolio Migas dan Energi Bersih

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) pamer peran mendukung ketersediaan energi dan transisi energi rendah karbon selama 45 tahun beroperasi di Indonesia. 

    Direktur & Chief Administrative Officer MedcoEnergi Amri Siahaan mengatakan, bersama SKK Migas, Medco E&P menjalankan peran strategis dalam memastikan pasokan energi yang andal bagi industri dan masyarakat.

    Menurutnya, sejak berdiri pada 1980, MedcoEnergi telah berevolusi dari perusahaan pengeboran migas nasional menjadi pelaku energi terintegrasi yang mencakup sektor migas, energi terbarukan, serta pertambangan tembaga dan emas. 

    “Kami bersyukur dan bangga dapat berkiprah selama 45 tahun dan terus berkontribusi bagi kemandirian energi Indonesia. Penguatan portofolio migas dan ketenagalistrikan menjadi pondasi bagi pertumbuhan energi yang berkelanjutan,” ujar Amri dalam acara Media Briefing di Kota Baru Parahyangan, Bandung Barat, Sabtu (15/11/2025).

    Dia menyebut, 2025 menjadi momentum penting Perseroan untuk memperkuat portofolio di bidang energi baik hulu migas maupun ketenagalistrikan. 

    Sepanjang 2025, Medco E&P mencatat sejumlah capaian penting, antara lain keberhasilan pengembangan lapangan migas Forel dan Terubuk di South Natuna Sea Block B, penyelesaian akuisisi 24% Participating Interest (PI) di Corridor PSC dari Repsol E&P S.à r.l., serta pengambilalihan 45% PI sekaligus hak pengelolaan (operating interest) di Sakakemang PSC. 

    Amri mengatakan, langkah strategis ini memperluas portofolio migas Perseroan di wilayah Sumatera bagian selatan yang sebelumnya telah mencakup blok Rimau, South Sumatra, Lematang, dan Corridor.

    Transisi Energi dan Pengembangan Energi Bersih

    Di sisi keberlanjutan, Medco E&P berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca lebih dari 1,5 juta ton CO2e dibandingkan base year 2019, hasil dari efisiensi operasi dan program dekarbonisasi berkelanjutan.

    “Kami memperkuat portofolio migas nasional dengan proyek bernilai tinggi dan sekaligus mempercepat pengembangan energi rendah karbon. Arah ini memperkokoh posisi MedcoEnergi sebagai perusahaan Indonesia yang kompetitif di tingkat regional,” ucap Amri.

    Dalam kesempatan yang sama, Presiden Direktur Medco Power Indonesia Eka Satria mengatakan bahwa melalui anak perusahaannya, PT Medco Power Indonesia, perseroan juga mencatat kemajuan dalam pengembangan energi bersih. 

    Dia mengatakan, tahun ini Medco Power berhasil menyelesaikan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya East Bali berkapasitas 25 MWp di Bali, serta Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Ijen Tahap I berkapasitas 35 MW yang mulai beroperasi di kuartal I 2025. 

    Kedua proyek ini diresmikan Presiden RI dan merupakan komitmen MedcoEnergi memperluas bauran energi rendah karbon nasional. Medco Power juga menambah kapasitas listrik sistem Batam–Bintan sebesar 39 MW lewat pengoperasian Pembangkit Listrik Combined Cycle (CCPP) Add-On di Tanjung Uncang, pada November 2025.

    “Potensi energi bersih Indonesia sangat besar. Kami percaya kolaborasi lintas sektor merupakan kunci. Melalui inovasi dan kemitraan strategis, kami terus menghadirkan energi hijau, efisien, inklusif — mendukung pertumbuhan ekonomi rendah karbon berkelanjutan.” ujar Eka.

    Dalam kesempatan yang sama, Heru Setyadi, Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas, menegaskan pentingnya kolaborasi antara regulator, pelaku industri, dan media dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sektor energi. 

    “Investasi hulu migas Indonesia pada semester I 2025 mencapai sekitar US$7,2 miliar, meningkat hampir 29 persen year-on-year. Capaian ini menunjukkan Indonesia tetap menjadi tujuan utama investasi energi, dan sinergi antara SKK Migas, KKKS, dan media sangat penting untuk memastikan tercapainya ketahanan energi nasional,” ujarnya. 

  • Hak Guna Lahan 190 Tahun Batal, Bagaimana Kelanjutan Investasi di IKN?

    Hak Guna Lahan 190 Tahun Batal, Bagaimana Kelanjutan Investasi di IKN?

    Bisnis.com, JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan pembatalan pada ketentuan Pemberian Hak Atas Tanah (HAT) bagi para investor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang tertuang pada Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN).

    Dalam Aturan tersebut, semulanya ditetapkan bahwa para investor akan mendapat hak atas tanah berbentuk Hak Guna Usaha (HGU) hingga 190 tahun yang diberikan melalui dua siklus. Adapun, dalam satu siklus pemberian HGU tersebut diberikan paling lama 35 tahun, perpanjangan hak paling lama 25 tahun, dan pembaruan hak paling lama 35 tahun.

    Menanggapi hal tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menjelaskan bahwa pembaruan ketentuan alas hak itu tidak akan menghambat geliat investasi di IKN.

    “Putusan MK tidak menghambat investasi. Yang dikoreksi adalah durasi hak, bukan kepastian berusaha,” jelasnya dalam keterangan resmi, Minggu (16/11/2025).

    Lebih lanjut, Nusron menyebut, seiring dengan keputusan MK tersebut maka proses pemberian HAT yang telah dilaksanakan akan dilanjutkan dengan melakukan penyesuaian. 

    Nusron menambahkan, putusan MK tersebut juga dinilai konsisten dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pembangunan IKN yang adil, transparan, modern, dan tetap berlandaskan konstitusi.

    “Semua proses yang sudah berjalan dapat dilanjutkan dengan penyesuaian. Ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk menjaga iklim investasi yang sehat,” ujar Nusron.

    Sebagai informasi, MK menetapkan untuk membatalkan Pemberian HAT lahan IKN Selama 190 tahun dalam putusan yang dibacakan pada Kamis (13/11/2025). MK menyatakan sejumlah ketentuan Pasal 16A UU IKN bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat sepanjang tidak dimaknai sesuai batas waktu pemberian, perpanjangan, dan pembaruan hak.

    Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pembacaan amar Putusan Nomor 185/PUU-XXII/2024 menyampaikan ketentuan yang dinilai bertentangan dengan konstitusi.

    Selain itu, Suhartoyo juga membacakan dua amar serupa untuk HGB (Hak Guna Bangunan) dan HP (Hak Pengelolaan), masing-masing dengan jangka waktu maksimal 30 tahun untuk pemberian, 20 tahun untuk perpanjangan, dan 30 tahun untuk pembaruan. Dia kemudian menegaskan aturan tersebut turut bertentangan dengan konstitusi.

  • SNI Wajib Berlaku, 90% Importir Keramik Beralih jadi Produsen

    SNI Wajib Berlaku, 90% Importir Keramik Beralih jadi Produsen

    Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja industri keramik disebut makin melesat. Terlebih, produktivitas kian bergairah lantaran para importir kini beralih menjadi produsen keramik lokal. Kondisi ini dipicu kebijakan SNI Wajib untuk keramik. 

    Adapun, beleid tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No. 26/2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk ubin keramik secara wajib mulai akhir tahun lalu. 

    Ketua Umum Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto mengatakan kebijakan SNI sangat proposional untuk melindungi konsumen dan mendukung kemajuan industri domestik.

    “Hampir 90% importir besar yang bonafid telah menandatangani kontrak OEM [Original Equipment Manufacturing] dengan industri keramik nasional, dan mereka mengaku lebih puas dibanding mengimpor sendiri,” kata Edy dalam keterangan tertulis, Minggu (16/11/2025). 

    Edy menerangkan para importir kini bersinergi dengan produsen lokal melalui skema Original Equipment Manufacturing (OEM). Dengan konsep ini, importir tidak lagi mendatangkan produk dari luar negeri, tetapi bekerja sama dengan pabrikan dalam negeri untuk memproduksi keramik dengan merek mereka sendiri.

    Hal tersebut memberikan efek lanjutan yakni meningkatnya kapasitas produksi tersebut adalah kemampuan industri nasional untuk sepenuhnya menggantikan keramik impor, yang sebelumnya mencapai 80 juta meter persegi per tahun. “Industri keramik nasional menawarkan sejumlah kelebihan yang membuat konsep OEM semakin diminati,” ujarnya. 

    Beberapa kelebihan di antaranya yaitu, pertama, kepastian suplai dan ketepatan waktu pengiriman, sehingga tidak ada keterlambatan akibat proses logistik internasional.

    Kedua, harga lebih stabil karena tidak dipengaruhi fluktuasi kurs valuta asing. Ketiga, pelayanan purna jual dan garansi kualitas yang tidak mungkin diperoleh jika melakukan impor langsung.

    “Keunggulan tersebut membuat ekosistem industri keramik nasional semakin kompetitif, sekaligus memperkuat substitusi impor di sektor penunjang pembangunan dan properti,” jelasnya. 

    Di sisi lain, dia juga menyoroti kebijakan pro industri lainnya seperti antidumping dan safeguard yang disebut telah menimbulkan multiplier effect positif pada pelaku industri.

    “Tahun ini terdapat tambahan kapasitas produksi baru hingga 25 juta meter persegi dan berhasil menyerap sekitar 1.500 tenaga kerja baru,” tuturnya.

    Dia berharap kebijakan yang mendukung industri dalam negeri dapat terus dipertahankan sehingga pertumbuhan positif dapat berlanjut pada tahun-tahun berikutnya.

    Dengan permintaan keramik nasional yang terus meningkat, serta kemampuan produsen dalam negeri yang semakin kuat, sektor keramik diproyeksikan akan menjadi salah satu motor penggerak industri manufaktur nasional pada tahun 2026.

  • Hilirisasi dan Industrialisasi Bersimpang Jalan, Tak Menambah Lapangan Kerja

    Hilirisasi dan Industrialisasi Bersimpang Jalan, Tak Menambah Lapangan Kerja

    Bisniscom, JAKARTA – Hilirisasi dan industrialisasi adalah duet maut bagi pertumbuhan ekonomi maupun pembukaan lapangan kerja. Tidak heran jika pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadikan hilirisasi dan industrialisasi sebagai salah satu dari Asta Cita, bagaimana nasibnya kini?

    Pemerintah berkomitmen untuk mempercepat program hilirisasi. Dalam rapat terbatas dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih pada Kamis (6/11/2025) lalu, Presiden Prabowo Subianto kembali menekankan pentingnya program hilirisasi di berbagai sektor strategis. Baik itu sektor perikanan, pertanian, hingga energi dan sumber daya mineral.

    Pemerintah pun menargetkan prastudi kelayakan 18 proyek hilirisasi dengan nilai investasi hampir mencapai Rp600 triliun rampung pada tahun ini. Bahkan, DataIndonesia yang merupakan tim riset Bisnis Indonesia Group, mencatat potensi nilai investasi penghiliran mineral dan batu bara (minerba) menjadi yang paling tinggi.

    Data Editor DataIndonesia Gita Arwana Cakti menjabarkan sektor minerba mencapai Rp321,8 triliun, sedangkan ketahanan energi sebesar Rp232 triliun, disusul transisi energi senilai Rp40 triliun. 

    “Kelautan dan perikanan Rp17,22 triliun dan yang terakhir, yang paling kecil itu pertanian, padahal dia yang di posisi kedua [kontribusi terhadap PDB], tapi potensi nilai investasinya Rp7,11 triliun,” ungkap Gita dalam siniar Factory Hub yang dikutip pada Minggu (16/11/2025).

    Dari sisi investasi, sektor penyerap terbesar adalah industri logam dengan nilai investasi Rp62,02 triliun pada kuartal III/2025.  Pada posisi kedua terdapat sektor pertambangan sebesar Rp55,87 triliun. 

    Lebih rinci lagi, realisasi investasi hilirisasi diserap paling besar oleh komoditas nikel yakni senilai Rp42 triliun. Untuk komoditas nikel, pemerintah sebelumnya berharap hilirisasi itu bisa menopang pengembangan produksi kendaraan listrik (electric vehicle/EV). 

    Hanya saja, hingga kini proses itu belum tersambung, sebab mobil listrik yang dipasarkan justru lebih banyak menggunakan baterai jenis lithium ferro phosphate (LFP). Para produsen menilai LFP relatif lebih murah dibandingkan baterai berbasis nikel.

    LAPANGAN KERJA

    Lebih lanjut, investasi jumbo proyek hilirisasi juga tidak berjalan beriringan dengan penyerapan tenaga kerja yang optimal. Hingga periode kuartal III/2025, tercatat penyerapan  tenaga kerja mencapai 696.478 orang. Posisi tersebut naik dari periode yang sama pada 2024 sebanyak 650.172 orang. 

    Namun, jika melihat data lebih dekat, pada 2024 sendiri jenis industri dengan proporsi pekerja manufaktur terbesar adalah industri makanan dengan persentase 4% disusul dengan industri pakaian jadi atau tekstil sebanyak 2%. 

    Berbanding terbalik dengan kucuran investasinya, industri barang logam bukan mesin dan peralatannya serta industri logam dasar hanya berkontribusi masing-masing 0,43% dan 0,16%.

    Industri produk dari batu bara dan pengilangan minyak bumi juga tidak lebih baik, sektor ini mencatat proporsi tenaga kerja manufaktur sebanyak 0,03%. Hal ini menunjukkan hilirisasi yang ada bersifat padat modal tetapi minim rangsangan terhadap industri padat karya lainnya.

    Padahal, hilirisasi diharapkan bisa mewujudkan indonesia sebagai negara industri mengingat hilirisasi dan industrialisasi saling berkaitan. Industrialisasi, jelas Gita, merupakan proses transformasi ekonomi dari sektor agraris ke sektor manufaktur yang menghasilkan barang produksi massal.

    Oleh karena itu, penghiliran menjadi salah satu prasyarat negara industri karena mengolah sumber daya mentah menjadi produk bernilai tambah lebih tinggi. “Nah jadi penghiliran itu langkah awal menciptakan industrialisasi, keduanya saling berkaitan,” ujar Gita.

    Lebih jauh, data menunjukkan hilirisasi di Indonesia tidak menambah geliat industri sebagaimana yang diharapkan. Kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada kuartal II tahun 2023–2025 masih datang dari industri pengolahan. 

    Pada Kuartal II/2025, industri pengolahan menyumbang kontribusi sebesar 18,67%. Pencapaian ini menurun dari tren kontribusi manufaktur terhadap PDB pada awal 2000-an yang bisa mencapai 30%.  

    “Itu sekitar awal 2000-an tapi sekitar 2020-an sampai sekarang itu [kontribusi industri manufaktur] masih di bawah 20% gitu,” terang Gita. 

    Berdasarkan laporan S&P Global Market, Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia terus mengalami fluktuasi selama setahun terakhir.

    DataIndonesia memaparkan PMI manufaktur Indonesia tercatat 51,2 poin pada Oktober 2025. Sebelumnya, sempat mengalami kontraksi dari 51,5 poin pada Agustus 2025 menjadi 50,4 poin di September 2025.

    “Satu tahun terakhir PMI Manufaktur ini juga cukup dinamis sih. Sempat kontraksi terus naik ke ekspansif, tapi turun lagi dan baru Agustus kemarin naik ke ekspansi. Tapi, kemudian Septembernya turun lagi,” jelas Gita.

    Persoalannya, berdasarkan data yang sama, manufaktur Indonesia cukup tertinggal dibandingkan negara-negara kawasan Asia Tenggara lainnya. Thailand, misalnya, tercatat PMI berada di level 56,6 poin dan Vietnam 54,5 poin pada Oktober 2025.

    Berdasarkan pengamatan data-data tersebut, maka pemerintah perlu menggenjot agar hilirisasi bisa mendongkrak industri. Hanya saja, keduanya juga dibutuhkan bagi pembukaan luas lapangan kerja, agar Indonesia Emas bisa diwujudkan. Bukan sebaliknya, malah terjadi deindustrialisasi dini!

  • Mayoritas Harga Pangan Turun Pekan Ini, dari Beras, Bawang hingga Telur Ayam

    Mayoritas Harga Pangan Turun Pekan Ini, dari Beras, Bawang hingga Telur Ayam

    Bisnis.com, JAKARTA – Harga pangan sebagian besar mengalami penurunan secara rata-rata nasional pada pekan kedua November 2025. Adapun, harga pangan yang turun yaitu beras, bawang, hingga telur. 

    Menurut data Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), periode Senin (10/11/2025) hingga Minggu (12/10/2025) pukul 09.00 WIB, harga beras medium turun 0,43% menjadi Rp13.555 per kg dibandingkan pekan lalu.

    Hal yang sama terjadi pada harga beras premium yang turun sebesar 0,33% menjadi Rp15.560 per kg, dan harga beras SPHP turun 0,1% menjadi Rp12.470 per kg.

    Komoditas pangan yang harganya juga turun yaitu bawang putih bonggol turun 0,14% menjadi Rp36.783 per kg sedangkan bawang merah naik 0,03% menjadi Rp39.307 per kg.

    Harga cabai merah keriting yang naik 1,06% menjadi Rp52.936 per kg, dan harga cabai rawit merah naik 2,18% menjadi Rp38.555 per kg.

    Di sisi lain, kedelai biji kering impor naik harganya 0,09% menjadi Rp10.695 per kg dan harga jagung tingkat peternak naik 0,13% menjadi Rp6.835 per kg.

    Di samping itu, harga telur ayam ras turun 0,01% menjadi Rp30.450 per kg. Sementara, harga daging ayam ras turun 0,39% menjadi Rp37.006 per kg.

    Selanjutnya, harga daging sapi murni turun 0,03% menjadi sebesar Rp135.127 per kg. Di sisi lain, harga gula konsumsi naik 0,5% menjadi Rp17.996 per kg.

    Sementara itu, harga minyak goreng kemasan sederhana berada di angka Rp20.937 per liter atau turun 0,09% dari hari sebelumnya.

    Di sisi lain, harga tepung terigu curah turun 0,02% menjadi Rp9.753 per kg. Sedangkan, minyak goreng curah naik 0,06% menjadi Rp17.501 per liter.

    Berbagai jenis ikan seperti ikan kembung, ikan tongkol, dan ikan bandeng memiliki harga bervariasi. Harga ikan kembung hari ini yaitu Rp42.914 per kg atau naik 1,8% dari pekan sebelumnya.

    Sementara itu, harga ikan tongkol naik 1,7% menjadi Rp35.238 per kg dan ikan bandeng naik 0,98% menjadi Rp35.619 per kg.