Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Awas! Kemenperin Bakal Blokir IMEI iPhone 16 Jika Ketahuan Dijual di RI

    Awas! Kemenperin Bakal Blokir IMEI iPhone 16 Jika Ketahuan Dijual di RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah mempertimbangkan untuk menonaktifkan International Mobile Equipment Identity (IMEI) bagi iPhone 16 yang terbukti diperjualbelikan dalam negeri. 

    Sebagaimana diketahui, iPhone 16 bisa mendapatkan IMEI dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan pasal 35 pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021, khususnya bagi penumpang dengan syarat tertentu. 

    Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif mengatakan pihaknya terus memantau informasi dari masyarakat berkaitan dengan peredaran seri iPhone 16 yang masuk ke Indonesia sebagai barang bawaan penumpang dari luar negeri. 

    “Kami telah menerima laporan masyarakat dan juga memantau peredaran iPhone 16, bahwa sudah ada pihak tertentu yang menjual seri iPhone 16, termasuk melalui platform online marketplace,” kata Febri dalam keterangan resminya, Rabu (30/10/2024). 

    Pihaknya mengimbau masyarakat agar tidak membeli iPhone 16 yang diperdagangkan di Indonesia. Sebab, seri iPhone terbaru yang telah masuk ke Indonesia saat ini terbatas untuk pemakaian pribadi para penumpang.

    Untuk itu, Febri meminta masyarakat agar tidak membeli iPhone 16 yang dijual lewat online marketplace maupun toko offline. 

    “Kemenperin akan menindaklanjuti informasi yang masuk dan juga informasi yang telah berhasil kami himpun terkait dengan jual-beli iPhone 16 ini,” ujarnya. 

    Dia menekankan apabila masyarakat membeli iPhone 16 dari luar negeri lewat penumpang terdapat risiko pembelian harus ditanggung pembeli karena tidak ada garansi dari distributor resmi. Artinya, tidak terdapat perlindungan konsumen dalam pembelian unit iPhone 16 tersebut. 

    Kemenperin juga mengimbau agar semua pihak, terutama penumpang yang membawa seri iPhone 16 dari luar negeri, untuk tidak menyerahkan barang bawaannya tersebut kepada pihak lain, apalagi dengan tujuan diperjualbelikan.

    Bukan itu saja, pemerintah memproses secara hukum pihak-pihak yang mengiklankan seri iPhone 16 di online marketplace karena patut diduga melanggar pasal 35 PP 46/2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran. 

    Selain itu, menurut Febri, Kemenperin juga tengah mempertimbangkan penonaktifan IMEI seri iPhone 16 yang terbukti diperjualbelikan di Indonesia saat ini.

    Adapun, pertimbangannya yaitu lantaran iPhone 16 yang dibawa penumpang masuk secara legal, namun menjadi ilegal jika diperjualbelikan di dalam negeri.

    Pihaknya menilai hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan peruntukkan ketika memproses perizinan masuknya ponsel tersebut ke Indonesia, yakni untuk pemakaian sendiri. 

    “Kami mempertimbangkan menonaktifkan IMEI seri iPhone 16 yang masuk melalui barang bawaan penumpang dan jika terbukti diperjualbelikan di Indonesia,” ungkapnya. 

    Lebih lanjut, dia menyebut bahwa semua kebijakan ini dilakukan Kemenperin semata-mata agar PT Apple Indonesia memenuhi komitmen investasinya dan memberikan keadilan bagi semua investor smartphone di Indonesia.

    “Bayangkan, selama tahun 2023 dan 2024 Apple telah mengimpor dan menjual produk HKT (handphone, komputer genggam, dan tablet) sebanyak 3,8 juta unit di Indonesia,” tuturnya. 

    Jika diasumsikan perangkat elektronik Apple tersebut rata-rata dijual dengan harga Rp5 juta/unit di dalam negeri, maka nilai penjualan untuk satu tahun mencapai Rp19 triliun dan tentu jauh lebih tinggi lagi jika ditambah dengan impor dan penjualan produk HKT mereka sejak tahun 2016. 

    Ironisnya, dengan nilai penjualan sangat tinggi tersebut, mereka sangat sulit untuk merealisasikan 100% komitmen investasi senilai Rp1,7 triliun selama delapan tahun di Indonesia,” jelas Febri.

    Seperti disampaikan sebelumnya, perangkat iPhone 16 yang diimpor oleh importir terdaftar belum dapat dipasarkan di dalam negeri. Hal ini karena PT Apple Indonesia belum memenuhi komitmen investasinya untuk memperoleh sertifikasi TKDN skema inovasi.

    Diberitakan Sebelumnya, Febri telah menyampaikan bahwa diperkirakan pada periode Agustus-Oktober 2024, sekitar 9.000 unit seri iPhone 16 telah masuk ke Indonesia melalui jalur bawaan penumpang dan telah membayar pajak.

  • Sritex dan Nasib Industri Padat Karya, Ditinggal Pemerintah Terlalu Dini?

    Sritex dan Nasib Industri Padat Karya, Ditinggal Pemerintah Terlalu Dini?

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) alias Sritex resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang. Kebangkrutan Sritex seakan menggambarkan nasib naas industri padat karya secara umum beberapa waktu belakangan.

    Selama 2023 misalnya, industri padat karya terus mengalami kontraksi secara tahunan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Pada Kuartal I/2023 misalnya, industri furnitur (-35,09%), industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki, industri kayu (-25,56%); barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya (-25,19%) terkontraksi.

  • Ada Perusahaan Swasta Minat Garap Tol Puncak, Ini Bocorannya

    Ada Perusahaan Swasta Minat Garap Tol Puncak, Ini Bocorannya

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyebut terdapat satu perusahaan dalam negeri yang minat untuk menggarap proyek Jalan Tol Puncak. 

    Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PU, Triono Junoasmono (Yongki) menjelaskan bahwa saat ini proyek tersebut tengah dalam penyiapan pra-kualifikasi (pra-feasibility study).

    “Yang puncak kan prakarsa ada Badan Usaha Prakarsa, nah nanti setelah itu mereka siapkan FS-nya jadi belum sampai FS ini,” tuturnya saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Rabu (30/10/2024).

    Lebih lanjut, Yongki menegaskan bahwa proyek tersebut direncanakan untuk digarap lewat proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

    Akan tetapi, dirinya masih belum dapat memastikan kapan proyek tersebut bakal dilelang. Hanya saja, dirinya menuturkan bahwa proyek tersebut tengah didalami untuk menunjang jaringan Jalan Tol Trans Jawa (JTT).

    “Ada peminat yang mau memprakarsai, [perusahaannya] dalam negeri lewat KPBU,” tegasnya.

    Sebelumnya, Jalan Tol Puncak diprediksi akan terbentang sepanjang 52 km dan terbagi menjadi 5 seksi. Tol Puncak akan terkoneksi dengan tol eksisting yakni Tol Bocimi yang akan disambungkan ke Cianjur. 

    Adapun, rencana pembangunan jalan Tol Caringin – Puncak – Cianjur sebelumnya telah disampaikan oleh mantan Kepala BPJT, Danang Parikesit, di mana estimasi biaya awal ditaksir sebesar Rp24,37 triliun.

    Sementara itu, berdasarkan catatan Bisnis.com, pembangunan Jalan Tol Caringin – Puncak – Cianjur mulanya merupakan prakarsa badan usaha yang dilakukan oleh PT Matrasarana Arsitama fan Swoosh Capital CFT.

    Dalam kajian awal, biaya investasi tersebut dibutuhkan untuk pembangunan seksi 1 sepanjang 11,6 km memakan biaya hingga Rp3,1 triliun.  Kemudian untuk seksi 2 sepanjang 6,9 km membutuhkan biaya konstruksi Rp2,4 triliun.

    Selanjutnya, seksi 3 sepanjang 9,7 km membutuhkan biaya Rp8,02 triliun.  Lebih lanjut, untuk seksi 4 sepanjang 7,3 km membutuhkan biaya konstruksi sekitar Rp1,68 triliun. Kemudian untuk seksi 5 sepanjang 16,3 km membutuhkan biaya sebesar Rp9,07 triliun.

  • Thailand Pertahankan Target Inflasi pada 2025, Sinyal Positif untuk Bank Sentral

    Thailand Pertahankan Target Inflasi pada 2025, Sinyal Positif untuk Bank Sentral

    Bisnis.com, JAKARTA – Thailand akan mempertahankan target inflasi sebesar 1% hingga 3% untuk tahun depan, yang menjadi kemenangan bagi bank sentral yang telah menolak tekanan pemerintah untuk menetapkan tingkat inflasi yang lebih tinggi guna memberikan ruang bagi kenaikan harga dan memacu penurunan suku bunga lebih lanjut.  

    Mengutip Bloomberg pada Rabu (30/10/2024), target resmi tersebut disepakati pada pertemuan antara Menteri Keuangan Pichai Chunhavajira dan Gubernur Bank Sentral Thailand Sethaput Suthiwartnarueput setelah pertemuan selama dua jam pada Selasa waktu setempat. 

    Namun, kesepakatan tersebut disertai dengan peringatan bahwa bank sentral akan mengambil langkah-langkah untuk memacu kenaikan harga hingga 2% dan pertumbuhan ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara, menurut Pichai.  

    Wakil Gubernur Bank of Thailand (BOT) Piti Disyatat mengatakan, target inflasi 1%-3%, yang diberlakukan sejak 2020, tepat untuk tahun depan. Dia menyebut, ada “kesamaan” antara BOT dan Kementerian Keuangan setelah pertemuan hari Selasa.

    Meskipun membiarkan target resmi tidak berubah mungkin dilihat sebagai kemenangan taktis bagi bank sentral, komentar kepala keuangan tersebut memberi sinyal bahwa pemerintah akan memberikan tekanan pada BOT untuk menambah penurunan suku bunga pertamanya dalam empat tahun pada awal bulan ini.

    Sethaput mengatakan target inflasi yang lebih tinggi akan melemahkan ekspektasi pasar dan menegaskan bahwa pemotongan mendadak bukanlah awal dari siklus pelonggaran.

    Proses penetapan target inflasi masih berlangsung dan akan selesai pada akhir tahun, kata Piti. Berdasarkan peraturan Thailand, Kementerian Keuangan dan BOT harus menyetujui sasaran harga sebelum diadopsi sebagai target resmi. Target tersebut juga harus disetujui oleh kabinet.

    Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Pichai telah berulang kali menganjurkan sasaran inflasi yang lebih tinggi untuk membuka jalan bagi biaya pinjaman yang lebih rendah dan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Namun Sethaput bersikukuh bahwa sasaran harga saat ini telah memberikan manfaat yang baik bagi perekonomian dan batasan untuk pelonggaran lebih lanjut “harus cukup tinggi.”

    Inflasi telah berada di bawah target bank sentral tahun ini, dengan rata-rata sebesar 0,2% dalam sembilan bulan pertama meskipun bank sentral memperkirakan inflasi akan kembali ke batas bawah pada kuartal keempat. Angka tersebut sebesar 0,6% pada bulan September, di bawah target resmi untuk bulan keempat berturut-turut.

    Tidak Ada Deflasi

    Data inflasi yang rendah tidak menunjukkan tanda-tanda deflasi karena tidak terjadi penurunan harga secara luas dan berkelanjutan, menurut Komite Kebijakan Moneter. Ekspektasi inflasi jangka menengah tetap selaras dengan kisaran target, berdasarkan risalah rapat panel yang diadakan pada tanggal 9 dan 16 Oktober. 

    Pada hari Selasa, Pichai mengatakan Kementerian Keuangan setuju dengan usulan BOT untuk membiarkan kisaran CPI tidak berubah selama mereka mampu merancang kebijakan untuk mendukung pertumbuhan, inflasi, dan mengatasi utang rumah tangga. BOT harus mempertimbangkan manajemen nilai tukar mata uang asing dan inflasi dalam pengambilan kebijakan moneter, katanya.

    Piti mengatakan BOT akan mengandalkan gabungan alat kebijakan moneter untuk mendukung perekonomian sambil memantau dengan cermat pergerakan baht karena nilai tukar merupakan faktor utama yang berdampak pada perekonomian.   

    Perekonomian Thailand tertinggal dari laju ekspansi negara-negara tetangganya – yang tumbuh rata-rata kurang dari 2% dalam satu dekade terakhir – tertatih-tatih oleh lonjakan utang rumah tangga dan sektor manufaktur yang terpuruk akibat impor murah dari China. 

    Kinerja yang lesu telah mendorong Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra untuk mendorong anggaran yang lebih besar dan menurunkan suku bunga untuk menghidupkan kembali pertumbuhan dan investasi.

  • Risiko dan Peluang bagi Indonesia Jika Resmi Gabung BRICS

    Risiko dan Peluang bagi Indonesia Jika Resmi Gabung BRICS

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Indonesia perlu mewaspadai beberapa dampak yang akan muncul jika resmi bergabung dengan kelompok negara BRICS, termasuk meningkatnya ketegangan dengan negara-negara Barat seperti AS.

    Managing Director Paramadina Public Policy Institute (PPPI) Ahmad Khoirul Umam menuturkan, minat Indonesia untuk bergabung ke BRICS merupakan salah satu bentuk diplomasi jalan tengah dan sikap yang lebih inklusif di dunia internasional setelah sebelumnya telah mengurus aksesi ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

    Di sisi lain, dia mengatakan Indonesia juga harus bersiap menghadapi dampak yang akan muncul jika resmi bergabung dengan BRICS. Masuknya Indonesia ke BRICS dapat memicu ketegangan hubungan dengan negara barat, seperti AS dan sekutunya.

    “Keberpihakan pada aliansi internasional yang non-barat akan menghasilkan karakter pola relasi yang agak penuh dengan kecurigaan. Indonesia bisa menghadapi ketegangan dengan negara-negara seperti AS atau Australia yang bisa disebut sebagai security sheriff AS di wilayah Pasifik,” katanya dalam diskusi daring daring ‘BRICS vs OECD: Indonesia Pilih Mana?’ pada Rabu (30/10/2014).

    Serupa, Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menuturkan masuknya Indonesia sebagai anggota BRICS dapat mengganggu hubungan dengan AS.

    Namun, dia mengingatkan Indonesia untuk tidak takut dan tetap berani melangkah untuk bergabung ke BRICS jika hal tersebut akan menguntungkan negara.

    “Memang akan membuat hubungan kita dengan AS bermasalah. Dampak pasti ada, tetapi seberapa besar harus ditakar oleh Indonesia. Jangan sampai ketakutan terhadap dampak itu membuat Indonesia tidak berani melangkah,” jelas Wijayanto.

    Wijayanto mengatakan potensi risiko tersebut akan bergantung pada diplomasi yang dilakukan Indonesia ke depannya. Dia mengatakan, Indonesia harus mampu memberikan anggapan bahwa keputusan bergabung ke BRICS bukan merupakan langkah memihak blok tertentu.

    Dia menuturkan, beberapa negara lain yang telah atau berminat menjadi anggota BRICS masih memiliki hubungan baik dengan AS, seperti dua negara pemrakarsanya, Brasil dan India.

    “India dan Brasil sebagai salah satu inisiator BRICS adalah sahabat terdekat AS di Asia Selatan dan Amerika Selatan. Kemudian, Vietnam yang mendekat ke BRICS sudah memiliki perjanjian dagang bilateral dengan AS sejak 2000,” tambahnya.

    Sementara itu, Umam juga mengingatkan Indonesia harus mampu memanfaatkan kesempatan bergabung dengan BRICS dan OECD untuk meningkatkan pembangunan negara. Dia mengatakan, kerja sama dengan kedua organisasi tersebut akan memiliki manfaat besar terutama dari sisi ekonomi.

    “Kalau kita lambat untuk memilih, itu akan memberikan dampak secara ekonomi terutama dari sisi timeline kalau kita telat merespons kesempatan-kesempatan ini,” kata Umam.

    Peluang dan Risiko Gabung BRICS

    Adapun, Umam mengatakan, bergabung dengan BRICS akan menambah akses Indonesia dalam pendanaan untuk infrastruktur. Pasalnya, BRICS memiliki lembaga pendanaan sendiri bernama New Development Bank (NDB) yang menyediakan alternatif pembiayaan infrastruktur.

    “BRICS bisa menjadi salah satu alternatif pendanaan infrastruktur untuk Indonesia yang persyaratannya tak seketat OECD. Ini bisa menggenjot agenda pembangunan infrastruktur Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.

    Selain itu, dengan masuk menjadi anggota BRICS, Indonesia akan memiliki posisi tawar di dunia internasional, terutama dari sisi ekonomi. Ahmad menuturkan, hal ini akan menjadi penting dalam diplomasi ekonomi mengingat negara-negara anggota BRICS memiliki pengaruh yang lebih besar terkait arus investasi dan perdagangan dunia.

    Namun, Umam mengingatkan Indonesia harus selalu menjalankan diplomasi jalan tengah dengan tidak terlalu condong ke barat maupun timur.

    Di sisi lain, dia juga mengingatkan Indonesia harus mengantisipasi potensi risiko ketergantungan ekonomi terhadap China. Hal ini mengingat posisi China sebagai negara anggota BRICS dengan kekuatan ekonomi terbesar.

    Sementara itu, Dosen Hubungan Internasional Universitas Paramadina, Fajar Anandi, menambahkan Indonesia juga harus mampu menyeimbangkan hubungan antara negara-negara anggota BRICS, terutama Rusia dan China dan negara-negara Barat.

    Fajar juga menyoroti hubungan dagang antara Indonesia dan China yang signifikan seiring dengan tingginya ekspor dan impor yang dilakukan kedua negara.

    “Mau tidak mau kita akan lebih terikat dengan mereka (BRICS), terutama dengan China, karena ada kepentingan dalam konteks ekonomi dan lainnya. Tantangannya adalah bagaimana Indonesia melakukan balancing dengan negara-negara Barat,” katanya.

  • Bos BPI Danantara, Pandu Sjahrir & Menteri Rosan Dipanggil Prabowo ke Istana

    Bos BPI Danantara, Pandu Sjahrir & Menteri Rosan Dipanggil Prabowo ke Istana

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara Muliaman Darmansyah Hadad bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10/2024). 

    Muliaman turut ditemani oleh Wakil Kepala BPI Kaharuddin Djenod serta pengusaha batu bara yang kini menjabat Wakil Direktur Utama PT TBS Energi Tbk. (TOBA) Pandu Sjahrir. 

    Berdasarkan pantauan Bisnis, ketiganya terlihat keluar dari Istana dan langsung menaikin mobil sekitar pukul 17.00 WIB. Muliaman dan Pandu meninggalkan Kompleks Istana Kepresidenan dengan satu mobil. 

    Adapun, Muliaman dan Pandu enggan berkomentar banyak soal apa yang dibahasnya dengan Prabowo. Pandu bahkam tak menyampaikan satu kata pun. 

    Muliaman lalu membenarkan saat ditanya apabila pertemuannya dengan Prabowo ihwal peluncuran BPI Danantara, lembaga baru yang dipimpinnya itu. 

    “Iya, persiapan [peluncuran],” kata Muliaman kepada wartawan secara singkat sebelum menaiki mobil. 

    Kendati keduanya irit berbicara, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badam Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengonfirmasi pertemuan dengan Prabowo sore ini. 

    Rosan ikut dalam pertemuan antara Muliaman, Pandu, dan Presiden Prabowo. 

    “Ya diskusi aja lah. Iya, diskusi [soal] Danantara,” ucapnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan.  

    Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Muliaman Darmansyah Hadad Sebagai Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Istana Negara Jakarta, Selasa (22/10/2024). 

    Muliaman pun mengamini bahwa sebagai penanggung jawab Danantara, lembaga yang dipersiapkan sebagai cikal bakal Superholding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mirip seperti Temasek Holdings Limited yaitu badan usaha milik negara Singapura.

    “End state-nya iya, mirip-mirip seperti itu [Temasek]. Namun, tentu harus dipersiapkan dengan UU-nya dulu ya,” tuturnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10/2024).

    Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa instansinya ditugaskan untuk mengelola investasi di luar APBN.

    Nantinya, kata Muliaman, semua aset-aset pemerintah yang dipisahkan itu nanti akan dikelola badan ini.

    “Namun, tentu saja Itu bertahap ya tapi, dibentuk badan dulu, dibuat undang-undangnya dulu. Jadi, bedanya dengan BUMN nanti saya kira dengan pengelolaan investasinya,” pungkas Muliaman.

  • IKN Dapat Anggaran Rp41,9 Triliun Tahun Ini, Realisasi Capai 57,8%

    IKN Dapat Anggaran Rp41,9 Triliun Tahun Ini, Realisasi Capai 57,8%

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap realisasi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara untuk pagu anggaran tahun 2024. 

    Menteri PU, Dody Hanggodo menyebut hingga 25 Oktober 2024, realisasi penggunaan anggaran IKN mencapai 57,8% dari total alokasi anggaran TA 2024 sebesar Rp41,9 triliun, atau sekitar Rp24,22 triliun.

    “Untuk dukungan infrastruktur pada IKN 2024 sebesar Rp41,9 triliun, pelaksanaan paket fisik IKN per 25 Oktober 2024 adalah 57,8% dari alokasi IKN 2024,” jelasnya dalam raker bersama Komisi V DPR RI, Rabu (30/10/2024).

    Dia merinci, alokasi anggaran paling jumbo dikucurkan pada Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar Rp19,2 triliun untuk mendukung pembangunan jalan akses menuju masjid di kawasan IKN dan dermaga logistik.

    Kemudian, untuk mendukung pembangunan Jalan Tol Akses IKN Seksi 1, Seksi 3A, Seksi 3B, Seksi 5A, Seksi 5B-1, Seksi 5B-2 Seksi 6A, Seksi 6B, Seksi 6C, hingga untuk pembangunan landasan pacu Bandara VVIP.

    Selanjutnya, alokasi terbesar kedua diguyurkan untuk pembangunan kawasan IKN yang dieksekusi oleh Ditjen Cipta Karya. Perinciannya, pembangunan instalasi penyediaan air minum (IPA), penataan sumbu kebangsaan pembangunan kawasan kantor Kemenko, Kantor Kementerian PUPR, hingga Kantor OIKN.

    “Kemudian ada juga untuk infrastruktur perumahan sebesar Rp8,37 triliun. Ini kami alokasikan untuk pembangunan rumah tapak jabatan menteri (RTJM), hunian Polri, Badan Intelejen Negara, ASN dan Paspampres,” tambah Dody.

    Terakhir, alokasi untuk direktorat jenderal Sumber Daya Air (SDA) di IKN senilai Rp1,45 triliun. Digunakan untuk mendukung pembangunan pengendalian banjir DAS Sanggai 1A,Pengendalian Banjir Sungai Sepaku, pengendalian banjir Sungai Sanggai, pengendalian banjir Sungai Seluang dan Tengin,.

    Serta pengendalian banjir Sungai Pamaluan, penyempurnaan dan penataan Kawasan Bendungan Sepaku Semoi.

    Sementara itu, alokasi anggaran pembangunan IKN tahun anggaran 2025 yang bakal dikucurkan oleh Kementerian PUPR sebesar Rp13,21 triliun. 

  • Bapanas Tingkatkan Pengawasan Residu Pestisida, Standar Batas Diperketat

    Bapanas Tingkatkan Pengawasan Residu Pestisida, Standar Batas Diperketat

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) tengah menyempurnakan standar batas maksimum residu atau BMR pestisida dalam Peraturan Bapanas.  

    Plh Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Yusra Egayanti menyampaikan, Peraturan Badan tersebut saat ini tengah dalam tahap harmonisasi dengan mempertimbangkan konsumsi dan praktik pangan di Indonesia.

    “Standar BMR pestisida diatur melalui Peraturan Menteri Pertanian No. 53/2018. Saat ini, Bapanas tengah menyempurnakan standar BMR tersebut dalam Peraturan Badan Pangan Nasional,” kata Yusra dalam keteranganya, Rabu (30/10/2024).

    Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No.66/2021 tentang Bapanas, salah satu kewenangan Bapanas yaitu memastikan pangan segar yang diedarkan aman. Ini dilaksanakan melalui dua cara yaitu penerbitan perizinan dan pengawasan di peredaran.

    Yusra menuturkan, produk pangan segar yang memiliki izin edar telah melalui proses penilaian persyaratan keamanan pangan, salah satunya uji laboratorium.

    Kendati begitu, Bapanas bersama dengan dinas urusan pangan selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) secara rutin terus melakukan pengawasan terhadap produk pangan yang beredar, guna meningkatkan keamanan pangan. Pengawasan ini secara rutin dilaporkan melalui Sistem Informasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT).

    Menyusul adanya temuan residu berbahaya dalam anggur shine muscat di Thailand, Yusra menyebut bahwa pihaknya akan menindaklanjuti arahan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi, untuk melakukan investigasi terhadap produk anggur tersebut.

    “Terkait dengan Anggur Shine Muscat yang menjadi isu di Thailand, sesuai arahan Pak Kepala Badan Pangan Nasional, kami akan tindaklanjuti dengan dengan investigasi lebih lanjut,” pungkasnya. 

    Sebelumnya, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyebut bahwa OKKP akan melakukan investigasi terhadap anggur shine muscat dari China menyusul adanya temuan residu berbahaya di Thailand.

    Investigasi yang bakal dilakukan meliputi proses sampling dan pengujian laboratorium untuk memastikan keamanan produk yang beredar di pasar Indonesia.

    “Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen kita dalam memastikan pangan khususnya pangan segar yang beredar di Indonesia aman untuk dikonsumsi,” kata Arief.

  • Ekonom Kritik Wamenkeu Anggito soal Pajak Judi Online

    Ekonom Kritik Wamenkeu Anggito soal Pajak Judi Online

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom Center of Economic and Law Studies atau Celios, Nailul Huda mengkritisi pernyataan Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu yang mendorong agar aktivitas ekonomi bayangan atau shadow economy seperti judi online dikenai pajak.

    Huda menilai, seorang pejabat negara sekelas Anggito tidak pantas memberi pernyataan yang bisa menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Menurutnya, pernyataan wakil dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati itu bisa diartikan sebagai wacana pelegalan judi online.

    “Memang pajak tidak mengenal halal-haram, baik-buruk. Namun menjadikan yang buruk dan haram menjadi objek pajak, artinya mereka mengakui kegiatan tersebut legal di dalam negeri,” ujar Huda, dikutip pada Rabu (30/10/2024).

    Dia berpendapat, pengenaan pajak bertolak belakang dengan semangat pemerintah memberantas judi online. Sejalan, Huda tidak melihat judi online bisa menambah penerimaan negara secara signifikan—sebaliknya malah menimbulkan efek sosial yang lebih negatif.

    Lebih lanjut, Huda mengakui jika pemerintah dihadapi tantangan mencapai target pendapatan negara sebesar Rp3.005,1 triliun pada 2025. Kendati demikian, sambungnya, banyak upaya lain yang bisa dilakukan daripada mengenakan pajak terhadap aktivitas judi online.

    “Para pelaku judi online akan berdalih mereka taat hukum karena mereka menyakini aktivitas ekonomi mereka diakui oleh negara. Ini yang sangat saya tentang,” ujarnya.

    Sementara itu, Direktur Riset dan Konsultasi Fiskal Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji menambahkan bahwa pemerintah tidak perlu melegalkan judi online apabila ingin menambah setoran pajak.

    Menurutnya, pemerintah hanya perlu memperketat Pajak Penghasilan Orang Pribadi alias PPh OP apabila pemerintah ingin memaksimalkan pendapatan negara melalui shadow economy.

    “Masalah judi online dan kegiatan ilegal lainnya yang dikenakan pajak, ini bukan serta merta melegalkan. Prinsip pajak penghasilan di Indonesia—dan juga di banyak negara—adalah pemajakan atas segala tambahan kemampuan ekonomis dari manapun sumbernya,” ujar Bawono kepada Bisnis, Senin (28/10/2024).

    Keinginan Pemerintah Pajaki Shadow Economy

    Sebagai informasi, keinginan pemerintah memajaki aktivitas shadow economy diungkapkan langsung oleh Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu. Secara khusus, Anggito menyoroti aktivitas judi online.

    Dia menjelaskan, tidak sedikit masyarakat Indonesia yang melakukan judi dengan bertaruh secara daring atau online betting seperti bertaruh soal skor sepak bola klub-klub Inggris maupun judi-judi dalam bentuk lainnya.

    Masalahnya, sambung Anggito, masyarakat yang melakukan aktivitas shadow economy tersebut tidak melaporkan harta yang didapatkannya. Oleh sebab itu, dia mendorong Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) untuk lebih mengawasi aktivitas shadow economy tersebut.

    “Sudah enggak kena denda, dianggap tidak haram, enggak bayar pajak lagi. Padahal kan dia menang itu. Kalau dia dapat winning itu kan nambah PPh [Pajak Penghasilan],” ungkapnya dalam Rapat Terbuka Senat: Puncak Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi UGM Tahun 2024, Senin (28/10/2024).

    Anggito menyebutkan bahwa penghasilan yang didapatkan dari kegiatan tersebut tidak terekam radar pajak. Padahal, pendapatan pajak yang tidak tertagih dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menghambat pembuatan program-program publik.

    Bahkan, persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam kegiatan retreat yang diselenggarakan Presiden Prabowo Subianto bersama menteri-menterinya di Magelang pada akhir pekan lalu.

    “Kita membuka mata bahwa sebenarnya banyak underground economy yang tidak terdaftar, tidak terekam, dan tidak bayar pajak. Jadi yang kaya gitu yang kita ambil,” jelas Anggito.

  • Wings Air Layani Lagi Penerbangan Palu – Luwuk Mulai Bulan Depan

    Wings Air Layani Lagi Penerbangan Palu – Luwuk Mulai Bulan Depan

    Bisnis.com, JAKARTA – Grup Lion Air, pesawat ATR Wings Air kembali melayani penerbangan Bandara Palu – Bandara Syukuran Aminuddin Amir Luwuk (PP) mulai 13 November mendatang. 

    Berdasarkan informasi media sosial Bandara Luwuk, penerbangan Wings Air tersedia setiap Rabu dengan rute Palu (PLW) – Luwuk (LUW) pada 10.30 WITA sementara LUW – PLW pada pukul 12.05 WITA. 

    “Mulai tanggal 13 November, maskapai Wings Air kembali terbang melayani rute – Palu-Luwuk PP setiap hari Rabu,” seperti dikutip, Rabu (30/10/2024). 

    Penerbangan tersebut akan menggunakan jenis pesawat ATR72-500/600. Dengan catatan jadwal dapat berubah sewaktu-waktu. 

    Berdasarkan data Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Bandara Luwuk saat ini memiliki tiga penerbangan. 

    Rinciannya adalah LUW- Bandara Sam Ratulangi dengan maskapai Wings Air setiap dua kali seminggu. Kemudian LUW – Bandara Mutiara SIS Al-Jufri (PLW) dengan frekuensi yang sama dua kali seminggu. 

    Terakhir rute LUW – Bandara Sultan Hasanuddin (UPG) dengan maskapai Batik Air jenis A320 dengan frekuensi penerbangan 14 kali dalam seminggu. 

    Sementara itu, Bandara PLW sendiri memiliki 18 rute penerbangan dengan berbagai tujuan seperti Surabaya (SUB), Jakarta (CGK), hingga Morowali (MOH). Adapun maskapai yang melayani penerbangan di bandara ini antara lain, Garuda Indonesia, Citilink, Wings Air, Susi Air, Batik Air, Lion Air, Super Air Jet dan SAM Air.