Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Swasembada Gula 2029 Butuh Sentuhan Teknologi, Perluasan Lahan Tidak Cukup

    Swasembada Gula 2029 Butuh Sentuhan Teknologi, Perluasan Lahan Tidak Cukup

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat pertanian menyebut Indonesia baru bisa mencapai swasembada gula pada 2029 melalui pendekatan teknologi, bukan perluasan lahan.

    Gagasan Kementerian Pertanian yang menargetkan Indonesia bisa swasembada gula pada 2028 dipertanyakan.

    Pengamat dari Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Eliza Mardian mengatakan bahwa saat ini 63% gula yang dimiliki Indonesia masih impor.

    Sementara itu, definisi swasembada menurut Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (Food and Agriculture Organization/FAO) adalah jika 90% kebutuhan kebutuhan dalam negeri dipenuhi dari domestik.

    Menurutnya, jika kebijakan yang dilakukan pemerintah masih keliru, maka akan berdampak pada lonjakan impor gula. Apalagi, penurunan produktivitas tebu dan pabrik gula yang tidak direvitalisasi bisa memicu peningkatan permintaan tebu.

    Kendati demikian, Eliza memandang Indonesia bisa mencapai swasembada gula, namun dengan pendekatan yang kebijakan yang tepat.

    “Untuk sampai ke swasembada gula perlu waktu lebih dari satu periode presiden,” kata Eliza kepada Bisnis, Rabu (30/10/2024).

    Eliza menilai, jika pemerintah melakukan pendekatan kebijakan berbasis inovasi teknologi dan bukan hanya sekadar perluasan lahan, maka Indonesia bisa mengurangi ketergantungan impor gula.

    “Kita bisa swasembada gula, asal pendekatannya kebijakannya tepat,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Eliza menyebut bahwa perlu waktu dan keberpihakan yang nyata dari pemerintah agar Indonesia bisa swasembada gula. Bahkan, bisa lebih tinggi produktivitas tebu dibandingkan Thailand.

    Terlebih, perbandingan rendemen tebu Indonesia dengan Thailand memiliki celah yang cukup jauh. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab rendahnya produksi gula nasional. Adapun, tingkat rendemen Indonesia hanya sekitar 7%, sedangkan Thailand adalah 11,82%.

    Eliza mengungkap, rendahnya rendemen Indonesia ini karena banyak pabrik-pabrik gula yang mesinnya sudah tua. Untuk itu, diperlukan adanya revitalisasi untuk meningkatkan produksi gula dan tidak hanya meningkatkan produktivitas tebu.

    Menurut Eliza, cita-cita mencapai swasembada gula ini bisa terjadi dengan empat langkah. Pertama, perlunya pengembangan ekosistem riset dan inovasi pada industri gula sehingga produktivitas industri dapat ditingkatkan dan efisien. Kedua, revitalisasi pabrik dan mesin yang usianya sudah ratusan tahun.

    Ketiga, peningkatan produktivitas pabrik gula terutama untuk kristal putih melalui pemberian insentif dan fasilitas kredit.

    Eliza menuturkan bahwa saat ini, gula yang beredar di pasaran adalah gula kristal putih yang berbasis tebu dan gula rafinasi yang berbasis raw sugar impor.

    Menurut dia, idealnya kredit gula bersifat bertahun-tahun, setidaknya minimal dua tahun. “Lembaga yang menjadi penyangga industri ini perlu dibentuk sebagaimana halnya BPDP yang dibentuk untuk mengurusi perkebunan sawit nasional,” tuturnya.

    Serta langkah keempat adalah melalui pemberian pupuk khusus untuk tebu, sehingga bisa meningkatkan produktivitas gula.

    Sebelumnya diberitakan, Plt Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) Heru Tri Widarto mengatakan bahwa swasembada gula bisa segera dicapai melalui intensifikasi, mulai dari kualitas bibit hingga pengelolaan lahan. Pemerintah melalui Kementan juga akan menggenjot produksi lahan eksisting

    “Jadi dengan peningkatan produksi eksisting lahan yang ada, itu insya Allah di 2028 bisa swasembada gula konsumsi,” kata Heru saat ditemui di Jakarta, Senin (28/10/2024).

    Heru menekan bahwa untuk sementara ini, tidak ada perubahan lahan untuk memproduksi gula konsumsi.

    Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia masih banjir impor gula di sepanjang Januari—September 2024. Nilai impornya mencapai US$2,14 miliar dengan volume mencapai 3.663 ton gula.

    Berdasarkan data impor gula BPS yang diterima Bisnis, setidaknya ada lima negara yang menjadi negara importir gula yang mendominasi. Mereka di antaranya Brasil, Thailand, Australia, Vietnam, dan Afrika Selatan.

    Terungkap, Brasil merupakan negara importir gula terbanyak yang diterima Indonesia pada Januari—September 2024. Sepanjang periode itu, volume gula yang diimpor dari Brasil mencapai 2.126 ton dengan total nilai US$1,23 miliar.

  • Gerak Lambat Pemerintah Mitigasi Residu Berbahaya Anggur Muscat China

    Gerak Lambat Pemerintah Mitigasi Residu Berbahaya Anggur Muscat China

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah baru mulai bergerak untuk melakukan investigasi setelah ramai pemberitaan mengenai residu berbahaya Anggur Muscat dari China. 

    Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyampaikan, investigasi yang bakal dilakukan meliputi proses sampling dan pengujian laboratorium untuk memastikan keamanan produk yang beredar di pasar Indonesia.

    “Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen kita dalam memastikan pangan khususnya pangan segar yang beredar di Indonesia aman untuk dikonsumsi,” kata Arief dalam keterangannya, Rabu (30/10/2024).

    Merujuk Peraturan Presiden (Perpres) No.66/2021 tentang Badan Pangan Nasional, salah satu kewenangan Bapanas yakni memastikan bahwa pangan segar yang diedarkan aman. Dalam implementasinya dilaksanakan melalui dua cara yaitu penerbitan perizinan dan pengawasan di peredaran.

    Dalam hal ini, Bapanas berkomitmen untuk melindungi keamanan pangan dalam negeri dan terus melakukan pengawasan ketat terhadap komoditas pangan segar impor yang beredar di pasar domestik, termasuk anggur.

    Seiring dilakukannya investigasi, Arief mengimbau masyarakat untuk tidak terpengaruh dengan informasi-informasi yang belum diverifikasi. “Bapanas akan terus memberikan informasi terkait keamanan pangan segar secara transparan sesuai dengan prosedur pengawasan keamanan pangan segar yang berlaku,” tuturnya.

    Dalam catatan Bisnis, Jaringan Peringatan Pestisida Thailand (Thai-PAN) mengeluarkan peringatan terhadap produk anggur impor shine muscat lantaran adanya temuan kandungan residu kimia berbahaya yang melebihi tingkat yang diizinkan.

    Berdasarkan hasil pengambilan sampel yang dilakukan pada 2-3 Oktober 2024 itu ditemukan kandungan pestisida melebihi ambang batas dalam 23 dari 24 sampel anggur Shine Muscat yang diambil dari 15 toko di seluruh Bangkok.

    Sampel kemudian dikirim ke Laboratorium BVAQ yang terakreditasi ISO 17025 untuk dianalisis residu pestisida dan ditemukan hasil bahwa hanya 9 sampel yang ditemukan bahwa produk tersebut berasal dari China. Lainnya tidak memiliki informasi mengenai asalnya.

    Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar menyebut BPOM akan menindaklanjuti temuan anggur muscat impor asal China yang diduga mengandung residu kimia berbahaya melebihi tingkat yang diizinkan. 

    BPOM akan segera berkomunikasi dengan badan-badan lainnya yang berkaitan dalam penelitian kandungan anggur muscat tersebut.

    “Dari teman-teman Badan POM belum ada, belum ada laporan [temuan langsung kandungan kimia berbahaya], tapi kami akan mulai bertindak hari ini. Jadi setelah acara ini kami akan komunikasi,” tuturnya, Selasa (29/10/2024).

    Lebih lanjut, dia menyatakan BPOM tidak menerbitkan izin untuk peredaran anggur muscat. Pasalnya, izin peredaran buah-buahan impor ada pada Badan Karantina Kementerian Pertanian (Kementan).

    “Kementan sudah ada. Kan itu [tugasnya] badan karantina dan kedua hubungannya juga dengan Badan Pangan Nasional ya ada yang mengurusi untuk itu. [izin dari] Badan POM kalau sudah masuk ke Indonesia dan dipasarkan,” pungkasnya.

    Kendati demikian, dia menegaskan jika memang nantinya ditemukan zat berbahaya dalam kandungan anggur muscat, maka anggur jenis tersebut akan ditarik dari pasar Indonesia dan sama sekali tidak boleh didistribusikan di Tanah Air. 

    “Ya, tentu kan dia tidak bisa didistribusikan di Indonesia. Kalau didistribusikan di indonesia kan berarti termasuk ilegal dan itu bisa ditarik. Jadi kami akan bertindak dan kami akan koordinasi dengan badan badan,” tandasnya.

    Thailland 

    Sebelumnya, Jaringan Peringatan Pestisida Thailand (Thai-PAN) mengeluarkan peringatan terhadap produk anggur impor yang miliki nama “shine muscat”.

    Peringatan tersebut berkaitan dengan banyaknya kandungan residu kimia berbahaya melebihi tingkat yang diizinkan, yang ada di dalam anggur tersebut.

    Ditemukan kandungan pestisida melebisi ambang batas dalam 23 dari 24 sampel anggur Shine Muscat yang diambil dari 15 toko di seluruh Bangkok.

    “Satu sampel mengandung Chlorpyrifos, bahan kimia berbahaya (Tipe 4) yang dilarang. Sedangkan 22 sampel lain mengandung 14 jenis residu beracun yang melebihi batas wajar (ditetapkan tidak lebih dari 0,01 mg/kg),” demikian bunyi temuan Thai-PAN, dikutip dari The Nation.

    Thai-PAN kemudian merinci sebanyak 50 jenis residu beracun yang berbeda terdeteksi di anggur. Terdapat dua residu Tipe 4 yakni Chlorpyrifos dan Endrin aldehyde, dan 26 residu Tipe 3, yang tak disebutkan secara detail.

    Kemudian ada 22 residu yang tak terdaftar di bawah peraturan zat berbahaya Thailand. Mereka adalah Triasulfuron, Cyflumetofen, Chlorantraniliprole, Flonicamid, Etoxazole, dan Spirotetramat.

    Temuan tersebut juga menyebutkan bahwa residu tersebut berpotensi tertinggal di dalam jaringan anggur sehingga sulit untuk dicuci.

  • Prabowo Ingin Sritex Tetap Bisa Ekspor-Impor, Duitnya dari Mana?

    Prabowo Ingin Sritex Tetap Bisa Ekspor-Impor, Duitnya dari Mana?

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto ingin PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex terus melakukan aktivitas ekspor-impor meski statusnya pailit atau bangkrut. Lalu, dari mana pendanaannya?

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, pembiayaan aktivitas ekspor-impor Sritex akan berasal dari Letter of Credit (LC) dan supplier’s credit.

    “Kalau ekspor kan dari LC. Kalau suplier, mereka dapat supplier’s credit,” ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

    Dia menjelaskan, aktivitas ekspor-impor Sritex akan dijalankan oleh Bea Cukai dan kurator yang telah ditunjuk oleh pengadilan niaga. Menurutnya, aktivitas ekspor-impor Sritex akan dibuka terus.

    Lebih lanjut, dia menyatakan pemerintah akan menaati keputusan pengadilan ihwal kepailitan Sritex. Pemerintah, sambungnya, akan terus ikuti proses peradilan.

    “Pemerintah akan lihat langkah selanjutnya karena yang penting perusahaan ini bisa tetap berjalan dan Bea Cukai sudah mengizinkan ekspor-impornya. Namun manajemen dipegang kurator dan langkah-langkah selanjutnya juga diputuskan lewat hakim pengawas,” jelasnya.

    Airlangga juga menyebutkan bahwa Prabowo menginginkan Sritex masih bisa beroperasi hingga melakukan aktivitas ekspor-impor, meskipun tengah dalam status pailit.

    Dia juga memastikan Bea Cukai sudah setuju bahwa impor dan ekspor produk Sritex akan terus berjalan. Menurutnya, opsi ini pernah berjalan di kawasan berikat di Jawa Barat.

    “Jadi akan diberlakukan sama sehingga impor ekspornya terus berjalan sehingga kondisi perusahaan tidak terhenti,” katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (29/10/2024).

    Menurutnya, dengan status Sritex yang masih dalam tahap kasasi sehingga masih ada peluang bagi perusahaan agar dapat lolos dari jeratan pailit. Harapannya, opsi pemutusan hubungan kerja (PHK) pun tidak terjadi.

    “Kami masih memilih opsi pabrik bekerja,” ucapnya.

  • Dua Keuntungan Produk Nikel RI Masuk Bursa Dunia LME

    Dua Keuntungan Produk Nikel RI Masuk Bursa Dunia LME

    Bisnis.com, JAKARTA – CNGR Indonesia mengungkapkan dua keuntungan nikel katoda Indonesia yang melantai di bursa komoditas logam dunia, London Metal Exchange (LME).

    Director of PR CNGR Indonesia Magdalena Veronika mengatakan, nikel katoda milik perusahaan yang diproses di Morowali, Sulawesi Tengah itu melantai di LME sejak 23 Mei 2024.

    Adapun, keuntungan pertama adalah memberikan penegasan kualitas nikel Indonesia. Veronika menekankan bahwa pencatatan di LME membutuhkan proses yang panjang.

    Salah satunya, nikel itu harus memenuhi sertifikasi lingkungan dan hal lain yang dipersyaratkan oleh LME.

    “Kami 3 bulan berturut-turut operasionalnya full production harus memenuhi semua syarat yang ada dari LME,” kata Veronika di Kantor Ditjen Minerba ESDM, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

    Apalagi, selama ini nikel Indonesia digugat oleh World Trade Organization (WTO) lantaran dianggap menerapkan perdagangan yang tidak adil sejak pemerintah Indonesia melarang ekspor bijih nikel.

    Veronika menyebut keuntungan kedua nikel RI melantai di LME adalah menciptakan harga yang lebih kompetitif dan mampu bersaing secara global.

    Tak heran, berjayanya nikel Indonesia itu pun membuat negara pesaing keberatan. Veronika menyebut, setelah pencatatan di LME, Indonesia kembali mendapatkan keluhan dari Australia.

    Negara yang notabene juga merupakan salah satu produsen utama nikel itu, keberatan karena harga nikel lebih rendah.

    “Harga kita jadi sangat kompetitif karena kualitas sedemikian murni, kualitas bagus tetapi harga bagus dibandingkan Australia harga US$20.000, mau tidak mau [nikel Australia] tidak ada yang beli,” ucap Veronika.

    Pada 23 Mei 2024, LME telah menyetujui pencatatan merek nikel olahan pertama dari Indonesia dengan kode ‘DX-zwdx’. Merek ‘DX-zwdx’ merupakan nikel asal Morowali, Sulawesi Tengah dengan kemurnian minimal 99,8% nikel yang diproduksi PT CNGR Ding Xing New Energy.

    Tercatatnya produk nikel tersebut dalam LME juga mendapat sorotan dari mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat Rapat Kerja di Badan Anggaran DPR RI Juni 2024 lalu.

    Dalam kesempatan itu, Luhut merasa bangga karena nikel Indonesia dapat bersaing dengan komoditas dunia setelah selama ini dipandang remeh. Dia pun optimistis pencapaian ini dapat membuka peluang bagi Indonesia untuk menjadi price maker atau penentu harga nikel global.

    “Saya juga mau laporkan pertama kali Indonesia masuk di LME di London yang selama ini kita di-ignore. Dengan kita masuk, maka Indonesia sekarang itu, mimpi saya, yang tentukan harga nikel di dunia. Itu sebabnya Australia marah karena merasa Indonesia bisa,” kata Luhut saat Raker dengan Banggar DPR dikutip, Selasa (11/6/2024).

    Luhut pun menyampaikan, dengan masuknya nikel ke LME seakan membuktikan bahwa Indonesia adalah negara hebat dan tidak bisa dibodohi lagi.

    “Bangsa ini hebat kok, yang kita selama ini ditoko-tokoin ya bodohnya kita. Tapi sekarang kita prove it,” ujarnya.

  • ESDM Targetkan MIP Batu Bara Terbentuk 2025

    ESDM Targetkan MIP Batu Bara Terbentuk 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan lembaga pungut salur iuran batu bara atau mitra instansi pengelola (MIP) bakal terbentuk pada 2025. 

    Direktur Pembinaan Pengusahaan Batu Bara Kementerian ESDM Surya Herjuna menuturkan, pembentukan MIP tersebut masih harus menunggu penerbitan peraturan presiden (Perpres). Meski begitu, pihaknya memastikan rancangan petunjuk teknis alias juknis dari MIP batu bara telah rampung.

    “Kalau dulu kan awal mulanya targetnya [MIP] harusnya 2024, karena ini sudah akhir 2024, jadi mungkin di 2025. Namun, kita belum dapat info arahan lagi dari Pak Presiden [Prabowo Subianto],” kata Surya di Kantor Ditjen Minerba ESDM, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

    Kementerian ESDM sebelumnya menyebut skema pungut salur dana kompensasi domestic market obligation (DMO) batu bara lewat format MIP segera rampung. 

    Pada Juli 2024, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan skema tersebut sedikit lagi akan rampung karena sudah disetujui semua pihak. 

    “Menurut saya sudah dekat ya [penerapan MIP], karena sudah diparaf semua pihak,” kata Dadan saat di Kementerian ESDM dikutip, Minggu (28/7/2024) lalu.

    Belakangan, Kementerian ESDM juga mengatakan skema MIP masih akan menggunakan formulasi harga batu bara acuan (HBA) yang berlaku saat ini. 

  • Industri Padat Karya Babak Belur, Pengusaha Mau UMP 2025 Pakai Formula PP 51

    Industri Padat Karya Babak Belur, Pengusaha Mau UMP 2025 Pakai Formula PP 51

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) merespons tuntutan buruh untuk kenaikan upah minimum di atas ketentuan formula yang saat ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2023 tentang Pengupahan. 

    Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengatakan pelaku usaha berharap perhitungan kenaikan upah tetap mengacu pada beleid tersebut, mengingat kondisi ekonomi dan industri padat karya yang sedang tertekan. 

    “Di situ sudah jelas ada formulanya, berdasarkan juga kondisi perekonomian daerah maupun inflasi pertumbuhan ekonomi dan inflasi, dan ada koefisiennya. Itu yang sebenarnya diikuti, jadi tidak bisa disamaratakan semua daerah di Indonesia,” kata Shinta di Kantor Kementerian Perekonomian, Rabu (30/10/2024). 

    Terlebih, pihaknya menerangkan bahwa perhitungan upah minimum yang disamaratakan dalam regulasi tersebut hanya berlaku bagi pekerja dengan produktivitas di bawah 1 tahun. 

    Sementara itu, pelaku usaha memiliki struktur dan skala upah (SUSU) yang dapat mengatur kenaikan upah lebih tinggi dari upah minimum bagi pekerja di atas 1 tahun. 

    Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam menerangkan bahwa perusahaan dapat memberikan kenaikan upah, tidak hanya terbatas pada upah minimum saja. 

    “Jadi kalau perusahaan yang bagus, kemudian kondisinya perusahaan yang bagus silakan bipartit untuk mendapatkan upah yang lebih tinggi daripada upah minimum,” tuturnya. 

    Diberitakan sebelumnya, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat menilai kenaikan upah sangat kecil jika menggunakan formula yang tertuang dalam PP No.51/2023. 

    “Kalau penetapan UMP untuk 2025 itu masih menggunakan dengan formula yang mengacu kepada PP No. 51/2023, maka saya pastikan, satu, upahnya pasti akan murah,” kata Mirah kepada Bisnis, Minggu (29/9/2024).  

    Selain itu, dia meyakini kondisi ekonomi nasional kian ambruk dan jurang kemiskinan akan semakin melebar jika pemerintah bersikeras menggunakan formulasi penetapan upah dalam PP No.51/2023.

  • Tak Lagi Kelola Haji Umrah Bakal Bikin Kemenag Lebih ‘Lincah’?

    Tak Lagi Kelola Haji Umrah Bakal Bikin Kemenag Lebih ‘Lincah’?

    Bisnis.com, JAKARTA – Peralihan kewenangan penyelenggaraan haji dan umrahh ke Badan Penyelenggara Haji diharapkan akan membuat gerak Kementerian Agama (Kemenag) semakin lincah saat bekerja.

    Seperti diketahui, Presiden ke-8 Prabowo Subianto resmi membentuk Badan Penyelenggara Haji sebagai penyelenggara ibadah haji. Nantinya, kewenangan penyelenggaraan haji bakal beralih dari Kemenag ke Badan yang baru terbentuk mulai 2026 mendatang.

    Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan bahwa pihaknya optmitis dengan adanya Badan yang akan mengelola pelaksanaan haji dan umrah bisa berkonsentrasi penuh menjalankan tugas dan kewenangannya.

    “Kami sangat optimis dengan adanya Badan ini duduk bersama kita nanti. Kami berharap dengan adanya badan pelaksanaan haji ini, konsentrasi penuh bisa diberikan untuk mengelola haji umrah,” kata Nasaruddin saat ditemui seusai Rapat Kerja dengan Komisi VIII di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

    Dengan adanya pemisahan ini, Nasaruddin berharap tugas dari Kementerian Agama akan lebih ramping dan terfokus.

    “Jadi nanti Kementerian Agama akan lebih ramping, lebih berkonsentrasi mengurus persoalan-persoalan keumatan, misalnya bimas [bimbingan masyarakat] Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu,” terangnya.

    Nasaruddin berharap peralihan ini akan membuat Kemenag menjadi lebih produktif dan proaktif di masa mendatang. “Jadi [Kementerian Agama] lebih profesional, lebih ramping sehingga kita bisa melakukan manuver-manuver yang lebih produktif dan lebih proaktif nanti akan datang. Mohon doanya,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Nasaruddin menjelaskan bahwa nantinya keberadaan Badan Penyelenggara Haji akan setara dengan Kementerian. Kendati begitu, dia mengaku masih mendiskusikan pengelolaan haji pada 2025.

    “Kita tetap jalan, ini kan bergandengan tangan terus. Pokoknya tidak boleh masalah haji muncul hanya karena peralihan. Pokoknya kita jalan dan terus,” pungkasnya.

  • RI Bakal Gabung BRICS & OECD, Apa Dampaknya untuk Pengusaha?

    RI Bakal Gabung BRICS & OECD, Apa Dampaknya untuk Pengusaha?

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkap manfaat Indonesia bergabung dalam keanggotan organisasi BRICS dan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) terhadap iklim usaha nasional. 

    Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menilai pemerintah Indonesia memiliki tendensi dan pertimbangan dari segi geopolitik dalam berpartisipasi lewat dua organisasi dunia tersebut. Keputusan Presiden Prabowo Subianto, katanya, menjadi langkah yang baik bagi Indonesia. 

    “Mungkin perlu dilihat benefit-nya apa persisinya, tapi yang pasti supaya kita berimbang mungkin dari OECD tendensi nya kita sudah lihat seperti apa, kemudian BRICS itu seperti apa. Ini yang saya rasa perlu dianalisa lebih jauh,” kata Shinta, Rabu (30/10/2024). 

    Shinta menerangkan keanggotan Indonesia di OECD dan BRICS cenderung kepada keterlibatan dalam standar-standar yang ditetapkan organisasi tersebut. Sementara itu, dia mengatakan kedua nya tidak langsung berdampak pada akses pasar, perdagangan maupun investasi. 

    “Ini maksudnya tidak ada kaitan langsung terhadap akses pasar dan lain-lain. Ini hanya kelompok yang kemudian mencoba untuk bersama, saya lihat salah satu aspek yang lagi didorong emngenai keuangan, dari segi swap [currency] dan segala macam,” ujarnya 

    Terkait manfaat keekonomian dari keanggotan pada BRICS dan OECD, Shinta menilai hal tersebut tidak dapat dibandingkan karena memiliki aspek berbeda dengan kerja sama komprehensif.

    “Ini bukan seperti comprehensive economy partnership agreement seperti dengan EU, kalau EU itu dampaknya langsung karena dia kan ke market access kepada perdagangan ke investasi itu kan ada dampaknya itu lain,” terangnya. 

    Diberitakan sebelumnya, Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai opsi terbaik untuk Indonesia adalah untuk bergabung dengan kedua organisasi tersebut. Hal tersebut seiring dengan potensi manfaat yang akan didapatkan Indonesia dengan langkah tersebut. 

    Wijayanto juga mengatakan, tidak ada larangan formal yang mengatakan bahhwa sebuah negara tidak boleh bergabung dengan BRICS dan OECD. Menurutnya, praktik serupa juga telah dilakukan oleh negara-negara lain seperti Brasil, Thailand, dan lainnya.

    “Ini [RI bergabung ke BRICS dan OECD] mungkin dilakukan, karena tidak ada larangan formal. Thailand approach-nya begitu, Turki sudah menjadi anggota OECD tapi sedang apply [ke BRICS], Brasil sebagai pemrakarsa BRICS juga sedang apply ke OECD,” jelas WIjayanto dalam diskusi daring ‘BRICS vs OECD: Indonesia Pilih Mana?’ pada Rabu (30/10/2014). 

    Wijayanto memaparkan salah satu keuntungan Indonesia bergabung dengan BRICS adalah meningkatkan kerja sama antara negara berkembang atau global south. 

    Menurutnya, kerja sama global south belum secara maksimal dikembangkan oleh OECD. Padahal, Wijayanto mengatakan secara ekonomi potensi kerja sama ini sangat besar.

  • Industri Tekstil ‘Sakit’, Kebijakan Tak Sinkron Ditengarai jadi Biang Keladi

    Industri Tekstil ‘Sakit’, Kebijakan Tak Sinkron Ditengarai jadi Biang Keladi

    Bisnis.com, JAKARTA — Pailitnya PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex menambah daftar pembuktian bahwa industri tekstil dan produk tekstil di Indonesia sedang menghadapi permasalahan serius. 

    Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menyampaikan masalah tersebut telah hadir bertahun-tahun dan tak kunjung selesai, akibat ketidakharmonisan kebijakan yang pemerintah buat. 

    “Kebijakan perolehan bahan baku seringkali banyak yang tidak sinkron. Kita kalau impor bahan baku misal mahal tarifnya dari pada impor bahan jadi,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (30/10/2024). 

    Dari sisi pasar domestik, banyak ketidaksinkronan yang menyebabkan justru menggerus pasar dalam negeri, termasuk masalah kontrol impor yang legal maupun ilegal.

    Alhasil masalah industri tekstil bukan hanya harus bersaing dengan produk impor yang legal, tetapi juga ilegal. 

    Faisal menilai pascaCovid-19, industri tekstil menghadapi beragam permasalahan mulai dari biaya produksi hingga tuntutan kenaikan upah yang terjadi terus menerus setiap tahunnya. 

    “Setelah dihantam pandemi ini secara kumulatif membuat industri tekstil semakin susah survive, bahkan menyerang industri yang sudah lama berdiri,” jelasnya. 

    Faisal lebih lanjut menjelaskan bahwa sederet kebijakan dalam industri tekstil telah terbit, seperti Bea Masuk Safeguard, tetapi bersifat tanggap darurat atau hanya sementara meski menjadi langkah konkret. 

    Sementara dalam jangka menengah, langkah tanggap darurat tersebut ada batas waktu meski dapat diperpanjang, tetapi tidak dapat selamanya menjadi andalan. 

    “Itu [antidumping] hanya obat antinyeri, jangka menengah panjang adalah penguatan daya saing yang perlu dilakukan baik dari efisiensi ongkos produksi dan penguatan akses pasar,” tutup Faisal. 

    Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai pun telah menghadap Prabowo untuk membahas Sritex. 

    Pemerintah pun gerak cepat untuk menyelamatkan Sritex beserta 11.249 karyawannya. Prabowo pun langsung turun tangan untuk memerintahkan produksi industri tersebut tetap berjalan dan tetap dapat melakukan ekspor. 

    Airlangga menuturkan hal serupa pernah terjadi oleh salah satu industri di Jawa Barat. “Ini pernah terjadi di Jabar, pada saat industri di Kawasan Berikat digugat pailit, bisa tetap beroperasi. Bea cukai sudah bertemu dengan kurator dan pihak Sritex sehingga ini bisa langsung berjalan untuk jangka pendek. Jangka berikutnya tahapan lainnya perlu dilihat lagi,” tuturnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (29/10/2024). 

    Dalam catatan Bisnis, Sritex resmi dinyatakan pailit lewat putusan PN Semarang atas perkara nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg. Pembacaan putusan kepailitan Sritex dan perusahaan lainnya itu dilakukan pada Senin (21/10/2024) di PN Niaga Semarang.   

    Dikutip dari situs resmi SIPP PN Semarang, Kamis (24/10/2024), pemohon yaitu PT Indo Bharat Rayon mengajukan pembatalan perdamaian dengan pihak termohon lantaran lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran. 

  • Menteri PU Dody Buka Bicara Soal Program Giant Sea Wall Prabowo

    Menteri PU Dody Buka Bicara Soal Program Giant Sea Wall Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyinggung pembangunan tanggul laut atau giant sea wall yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu (30/10/2024).

    Dirinya menjelaskan, proyek giant sea wall tersebut urgen dilakukan untuk menanggulangi masalah penurunan muka tanah (land subsidence) yang telah terjadi di Jakarta.

    “Giant sea wall Jakarta sampai Gresik adalah salah satu program besarnya Pak Prabowo, utamanya di Jakarta karena penurunan permukaan tanah di Jakarta sudah sangat-sangat mengkhawatirkan,” jelasnya dalam Raker, bersama Komisi V DPR RI, Rabu (30/10/2024).

    Secara lebih lanjut, hingga saat ini Dody mengaku belum mendapat arahan khusus mengenai pelaksanaan program giant sea wall tersebut.

    Hanya saja, dirinya diminta untuk dapat segera menyelesaikan proyek tanggul Pantai atau national capital integrated coastal development (NCICD) yang berlokasi di pesisir Pantai Jakarta.

    Apabila proyek NCICD tersebut rampung dikerjakan, maka Kementerian PU bakal terlebih dahulu mengerjakan proyek tanggul laut yang membentang dari Jakarta hingga Bekasi.

    “PUPR diminta lebih serius dan cepat lagi untuk bisa membangun giant sea wall minimum di area Jakarta sampai Bekasi sepanjang 20 – 30 km,” tuturnya.

    Sementara sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah, menjelaskan konstruksi NCICD di pesisir Pantai Jakarta bakal rampung pada tahun depan. Di mana, saat ini proyek tersebut telah memasuki tahap penyelesaian.

    “Agar mereka saudara kita di pinggir pantai tak terus menerus terkena banjir segala macam, PU sudah mengerjakan apa yang kita sebut tanggul pantai. PU sudah sedikit lagi mudah-mudahan tahun depan selesai,” kata Zainal saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Selasa (1/10/2024).

    Zainal melanjutkan, pembangunan tanggul pantai di pesisir utara Jakarta itu proses pengerjaannya dilakukan oleh Kementerian PUPR dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.