Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Kemendagri Apresiasi Upaya Sumut Tekan Inflasi dari 5,32% Menjadi 4,97%

    Kemendagri Apresiasi Upaya Sumut Tekan Inflasi dari 5,32% Menjadi 4,97%

    Bisnis.com, MEDAN – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) yang berhasil menurunkan inflasi dari 5,32% pada September 2025 menjadi 4,97% pada Oktober 2025. Penurunan ini dinilai sebagai bukti keseriusan Sumut dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok di tengah tekanan cuaca dan pasokan.

    Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang digelar secara daring dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, Senin (17/11/2025).

    “Kami mengapresiasi langkah-langkah yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Sumut, seperti Gerakan Pangan Murah, operasi pasar, serta kerja sama dengan daerah champion seperti Jember,” ucap Bima Arya.

    Ia menambahkan, bahwa kenaikan harga beberapa komoditas seperti cabai merah dan bawang merah sebelumnya dipengaruhi oleh faktor cuaca, sehingga intervensi cepat dari pemerintah daerah menjadi sangat penting.

    Wakil Gubernur Sumut Surya yang mengikuti Rakor tersebut dari Ruang Sumut Smart Province, Lantai 6, Kantor Gubernur Sumt, memaparkan bahwa inflasi Sumut turun dari 5,32% menjadi 4,97% berkat sejumlah langkah strategis. Bersama instansi lainnya, Pemprov Sumut melakukan sejumlah upaya dalam menurunkan inflasi, seperti melakukan kolaborasi lintas sektor dan menugaskan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yakni mengelola pasokan komodtas strategis seperti cabai, bawang merah dan beras.

    Pemprov Sumut juga melaksanakan 11 aksi cepat dalam mengendalikan inflasi, berupa subsisdi operasi pasar murah, sidak harga, dan intervensi langsung ke rantai pasok. “Stabilisasi pasokan melalui intervensi Perum Bulog yaitu realisasi penyaluran beras SPHP mencapai 34,90 juta kg atau setara dengan 38,84% dari target 89,86 juta kg. Bantuan Pangan juga terealisasi sebanyak 16,65 juta kg,” sebutnya.

    Wagub Sumut melanjutkan, Pemprov Sumut juga melakukan intervensi harga cabai merah melalui pembelian lintas daerah, yang telah dilaksanakan pembelian cabai merah dari Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur sebanyak 50 ton. Pasokan cabai tersebut dikirim melalui tiga tahap yang diturunkan ke Pasar Induk dan Dinas Ketahan Pangan dan Hortikultura.

    Pemprov Sumut juga rutin melakukan kegiatan pengendalian inflasi daerah, baik dengan Kemendagri, serta kabupaten/kota. Juga melaksanakan koordinasi pendistribusian minyak goreng menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang telah dilaksanakan pada 7 November 2025. “Kami juga melaksanakan rapat perkembangan harga pakan ternak,” ucapnya.

    Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyebutkan sejumlah provinsi mengalami penurunan indeks perkembangan harga (IPH) pada minggu kedua November 2025. Salah satunya Provinsi Sumut, yang mengalami penurunan IPH sebesar 3,56% terhadap komoditas cabai mrah, beras, dan bawang merah. Penurunan IPH terjadi di Kabupaten Batubara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Padanglawas, dan Kota Tebingtinggi.

    “Jumlah kabupaten/kota yang mengalami penurunan IPH bertambah dari minggu sebelumnya. Sebanyak 33 provinsi mengalami penurunan IPH dibanding bulan sebelumnya,” ucapnya.(H21/DISKOMINFO SUMUT)

  • Bos Pajak Bakal Ubah Aturan Pajak 0,5% UMKM, Ini Alasannya!

    Bos Pajak Bakal Ubah Aturan Pajak 0,5% UMKM, Ini Alasannya!

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut tengah membahas perubahan Peraturan Pemerintah (PP) No.55/2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (PPh).

    Salah satu perubahan terkait dengan insentif pajak 0,5% terhadap UMKM dengan omzet paling tinggi Rp4,8 miliar.

    Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa latar belakang dari pihaknya ingin mengubah aturan itu lantaran temuan beberapa praktik wajib pajak (WP) UMKM yang melakukan penahanan omzet (bunching) hingga pemecahan usaha (firm splitting). 

    “Temuan kami dari strategi tax planning, ada beberapa praktik dari WP yang mendapatkan fasilitas PPh final 0,5% melakukan praktik bunching atau menahan omzet, dan melakukan praktik firm splitting atau pemecahan usaha,” jelasnya pada rapat kerja (raker) Komisi XI DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2025). 

    Oleh sebab itu, lanjut Bimo, Ditjen Pajak mengusulkan perubahan untuk pasal 57 ayat (1) dan (2) pada Bab 10 terkait dengan pengaturan ulang subyek PPh final 0,5% yang memiliki peredaran bruto tertentu (WP PBT), dengan mengecualikan WP yang berpotensi digunakan sebagai sarana untuk penghindaran pajak atau anti avoidance rule. 

    Selain praktik diduga penghindaran pajak itu, otoritas turut menemukan indikasi WP UMKM yang masih memanfaatkan tarif PPh final 0,5% kendati peredaran bruto konsolidasi mereka sudah melewati ambang batas (threshold) yang sudah ditetapkan. 

    Untuk itu, Ditjen Pajak mengusulkan perubahan pasal 58 yakni penyesuaian penghitungan peredaran bruto sebagai kriteria WP PBT yaitu seluruh peredaran bruto dari usaha dan pekerjaan bebas baik yang dikenakan PPh final dan PPh nonfinal. “Itu termasuk perdaran bruto dari penghasilan di luar negeri.”

    Tidak hanya itu, pemerintah juga berencana untuk menghapus pemberian periode atau jangka waktu tertentu pemberian insentif PPh final 0,5%, khususnya bagi wajib pajak orang pribadi (WP OP) dan perseroan perorangan yang didirikan satu orang (PT OP). 

    Bimo menyebut itu merupakan permintaan dari dunia usaha, di mana perpanjangan PPh final 0,5% untuk UMKM telah masuk menjadi paket kebijakan ekonomi 2025. 

    “Perubahan pasal 59 penghapusan jangka waktu tertentu bagi wajib pajak orang pribadi dan perseroan perseorangan yang didirikan satu orang (PT OP),” terang Bimo. 

    Dirjen Pajak Lulusan Taruna Nusantara itu menyebut revisi PP tersebut sudah melalui rapat harmonisasi dengan Kementerian Hukum pada Oktober 2025 lalu. Kini, rancangan beleid itu sudah berada di Sekjen Kemenkeu untuk nantinya diajukan permohonan penandatanganan oleh Presiden. 

  • Catat! Bunga KUR Flat 6% Mulai Januari 2026

    Catat! Bunga KUR Flat 6% Mulai Januari 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyatakan pemerintah memberikan bunga tetap (flat) untuk skema kredit usaha rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM sebesar 6% mulai Januari 2026.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan skema KUR bunga tetap ini sebagaimana perintah Presiden Prabowo Subianto kepada Komite Pembiayaan melalui Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.

    “Kan sekarang ini pengajuan [KUR] pertama 6%. Betul nggak? KUR yang kedua naik 7%. KUR yang ketiga naik 8%. KUR yang keempat naik 9%. Sekarang semua sama 6%,” kata Maman saat ditemui di Jakarta, Senin (17/11/2025).

    Selain itu, Maman menambahkan, selama ini skema KUR hanya diberikan paling banyak empat kali pengajuan. Namun, dia menyatakan pengajuan KUR ke depan tidak ada batasan.

    “Jadi bisa beberapa kali, repetisinya bisa beberapa kali sampai UMKM-nya betul-betul kuat dan siap untuk lepas,” imbuhnya.

    Hingga saat ini, Maman mengungkap realisasi penyaluran KUR telah mencapai Rp238 triliun atau sekitar 83% dari target Rp286 triliun pada alokasi 2025.

    Dia menuturkan, dari target alokasi tersebut, Kementerian UMKM harus menyalurkan 60% ke sektor produksi.

    Adapun, realisasinya sudah mencapai angka 60,7% dan ditargetkan menyentuh 61% di akhir tahun. Dia menyebut, angkanya terus mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya.

    Pada periode yang sama, Kementerian UMKM mencatat telah terdapat 1,3 juta debitur graduasi. “Dari target yang ditugaskan kepada saya untuk debitur baru sebanyak 2,34 juta debitur, debitur barunya yang sudah tercapai 96%, yaitu 2,25 juta,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Maman menambahkan pemerintah juga membidik 8–11 juta tenaga kerja yang terserap di sektor UMKM. Ke depan, Kementerian UMKM akan membuat program untuk yang dari sektor informal ke formal.

    “Saya tadi mendapatkan target di 2026 sebesar Rp320 triliun untuk didorong ke sektor UMKM. Lalu yang dialokasikan ke sektor produksi 65%. Jadi dapat penugasan dari komite naik sekitar 5%,” pungkasnya.

  • Bos Pertamina Bidik Laba Bersih Rp54 Triliun Sepanjang 2025

    Bos Pertamina Bidik Laba Bersih Rp54 Triliun Sepanjang 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina (Persero) menargetkan pendapatan perusahaan mencapai US$68 miliar atau setara dengan Rp1.127 triliun sepanjang tahun ini. Target tersebut lebih rendah dibandingkan realisasi pendapatan yang dibukukan tahun lalu mencapai Rp1.194 triliun. 

    Direktur Utama Pertamina Simon Alysius Mantiri mengatakan target tersebut diproyeksikan seiring dengan tekanan makroekonomi global yang cukup menantang. Kendati demikian, pihaknya optimistis dapat mempertahankan kinerja. 

    “Pertamina tetap mampu mempertahankan stabilitas kinerja melalui efisiensi, respon cepat, dan continuous improvment di seluruh lini operasi sehingga stabilitas kinerja keuangan dan operasional tetap dalam tren positif,” kata Simon dalam RDP dengan Komisi XII DPR RI, Senin (17/11/2025). 

    Sementara itu, dari sisi laba bersih, Pertamina memproyeksi peningkatan capaian laba hingga US$3,3 miliar atau setara Rp54 triliun sepanjang 2025, naik dari tahun sebelumnya sebesar US$3,13 miliar atau Rp49,54 triliun. 

    Di sisi lain, kontribusi Pertamina kepada negara hingga September 2025 telah mencapai Rp262 triliun. Capaian tersebut menjadikan Pertamina sebagai BUMN yang menyumbang pajak, PNBP, dan dividen terbesar di Indonesia. 

    “Selain itu, di sisi operasional produksi migas tetap terjaga untuk minyak dan gas setara 1 juta barel oil per day ekuivalen dan yield kilang 84%,” tuturnya. 

    Menurut Simon, capaian tersebut menunjukan langkah perbaikan dan komitmen Pertamina dalam menjaga ketahanan energi dan memberi nilai terbaik bagi Indonesia. 

    Senada, Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza menerangkan Pertamina akan tetap menjaga kinerja positif ditengah tekanan global seperti ICP atau harga minyak yang melemah hingga tekanan terhadap rupiah. 

    “Secara fundamental kondisi keuangan tetap terjaga dimana di tahun 2025 ini NPAT [Net Profit After Tax] Pertamina diproyeksikan berada di sekitar US$3,3 miliar atau setara Rp54 triliun dan dengan EBITDA US$9,6 miliar atau Rp158 triliun,” jelasnya dalam kesempatan yang sama. 

    Di samping itu, dia menerangkan credit rating Pertamina berhasil dipertahankan pada level investment grade yang baik. Petamina juga berkontribusi positif terhadap penerimaan negara yang terjaga di atas Rp300 triliun per tahun. 

    Dalam hal dividen, Pertamina memberikan dividen terbesar untuk Danantara, dengan total dividen sebesar Rp42,1 triliun atas kinerja tahun buku 2024. 

    “Di mana sampai September 2025 ini sudah disetorkan Rp23 triliun dari total dividen Pertamina, ini menegaskan kembali komitmen Pertamina dalam memberikan nilai lebih bagi negara sekaligus menjaga keberlanjutan bisnis ditengah tekanan dan dinamika global,” pungkasnya. 

    Sebagai informasi, pada tahun lalu, Pertamina telah berhasil menembus 1 juta barel setara minyak. Ini menjadikan Pertamina kontributor 69% minyak nasional dan 37% gas nasional. Dari sisi kilang, Pertamina juga berhasil menjadi kontributor utama produksi BBM nasional.

    Pertamina terus memperkuat infrastruktur distribusi energi hingga saat ini lebih dari 15.000 titik retail BBM, 260.000 titik pangkalan LPG, 6.700 gerai pertashop, dan 573 lokasi BBM satu harga tersedia untuk menyalurkan energi ke seluruh pelosok negeri. 

    Selain itu, distribusi energi juga disokong pengoperasian 288 kapal. Dari sisi bisnis gas, Pertamina mengoperasikan lebih dari 33.000 Km pipa transmisi dan distribusi gas serta sekitar 820.000 sambungan jargas.  

    Sementara itu, dari sisi pengembangan bisnis terbarukan, Pertamina juga menjadi kontributor utama bisnis rendah karbon. Pertamina mengelola 13 wilayah kerja geothermal, PLTGU dan PLTS dengan total kapasitas 2.502,12 Megawatt. 

    Pertamina juga memproduksi biofuel B35, Hydrotreated Vegetable Oil (HVO), Pertamax Green 95 dan proyek Used Cooking Oil (UCO) untuk Sustainable Aviation Fuel (SAF). 

  • Opsi Penyelamatan Krakatau Steel (KRAS): Disuntik Danantara hingga Rombak Bisnis

    Opsi Penyelamatan Krakatau Steel (KRAS): Disuntik Danantara hingga Rombak Bisnis

    Bisnis.com, JAKARTA — Penyelamatan operasional PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (KRAS) dinilai tak hanya dapat bergantung pada suntikan modal Danantara. Opsi selain bantuan keuangan juga diperlukan altnernatif lain, salah satunya melakukan perombakan atau perampingan bisnis.  

    Pengamat BUMN NEXT Indonesia Center Herry Gunawan mengatakan suntikan dana operasional untuk KRAS saat ini sangat penting sebagai langkah darurat. Pasalnya, perusahaan plat merah ini tidak memiliki kapasitas untuk menarik pinjaman baru, termasuk untuk modal kerja. 

    “Sudah tidak ada yang bisa dijaminkan. Apalagi kapasitas produksinya tinggal sepertiga dari seharusnya, kreditur akan berpikir seribu kali untuk kasih modal,” kata Herry kepada Bisnis, Senin (17/11/2025). 

    Jika KRAS tidak mendapatkan suntikan dana untuk operasionalnya, maka perusahaan tersebut berpotensi berhenti berproduksi. Herry menilai risikonya akan jauh lebih besar mengingat KRAS memiliki peran penting dalam pembangunan infrastruktur nasional. 

    Untuk itu, menurut dia, kebijaksanaan serta komitmen Danantara sangat krusial untuk keberlanjutan KRAS. Pertama, Herry menyebut KRAS membutuhkan suntikan modal kerja, kemudian dilanjutkan restrukturisasi total. 

    “KRAS harus melakukan restrukturisasi ulang seluruh kewajibannya. Begitu juga dengan model bisnisnya yang sekarang cenderung melebar, termasuk kelola nonbisnis inti semacam pengelolaan kawasan,” jelasnya. 

    Dengan kondisi tersebut, pada akhirnya Danantara juga akan membutuhkan suntikan modal tambahan. Namun, jika hal tersebut tidak juga dapat dipenuhi, maka diperlukan opsi lain. 

    Herry menyarankan selain modal dari Danantara, KRAS juga perlu merampingkan bisnis, kemudian fokus pada Krakatau Posco, hasil kerja sama dengan korea. 

    “Menciutkannya bisa dengan menjadikannya bisnis pendukung Krakatau Posco atau mengisi kekosongan yang tidak digarap oleh Krakatau Posco,” jelasnya. 

    Di sisi lain, Herry menyebut kemungkinan Krakatau Steel pulih masih ada namun yang perlu diperhitungkan adalah biaya dan kesempatanya. Meskipun, beberapa bisnis KRAS yang menguntungkan sudah dijual. 

    Beberapa di antaranya yaitu pengadaan listrik dan air, dua entitas tersebut merupakan pendukung penting bagi produksi dan operasional KRAS. Kondisi tersebut yang membuat KRAS makin berat. 

    “Jadi, kemungkinan untuk lepas dari beban yang tinggi tetap ada, namun dengan tertatih-tatih. Tak kalah pentingnya, komitmen Danantara dan pemerintah sebagai pemegang saham,” pungkasnya. 

    Sebelumnya, Danantara Indonesia mengungkap persoalan utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (KRAS), khususnya terkait proyek blast furnace yang tidak berjalan optimal dan berujung membebani keuangan. 

    Danantara melalui holding operasional PT Danantara Asset Management (Persero) diketahui menempatkan Krakatau Steel sebagai salah satu perusahaan pelat merah yang masuk dalam klaster restrukturisasi. 

    Managing Director Danantara Asset Management, Febriany Eddy, menjelaskan bahwa persoalan Krakatau Steel adalah adanya investasi besar di dalam proyek blast furnace yang pada akhirnya meninggalkan beban utang tinggi.  

    Dia menuturkan proyek blast furnace awalnya dirancang untuk memperkuat posisi Krakatau Steel di industri baja dengan memperluas bisnis ke hulu. Namun, eksekusi proyek tersebut tidak berjalan sesuai dengan rencana. 

    “Eksekusinya pada saat ini kurang baik, sehingga ketika proyek selesai pabriknya malah rugi dan mau tidak mau ditutup lagi. Akhirnya keputusan ini menyisakan utang yang luar biasa,” ujarnya di Jakarta, beberapa waktu lalu. 

  • DPR Cecar Menteri PU Gegara Serapan Anggaran Rendah, Baru Capai 59%

    DPR Cecar Menteri PU Gegara Serapan Anggaran Rendah, Baru Capai 59%

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi VI DPR RI menyoroti rendahnya serapan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) hingga menjelang akhir tahun 2025 yang baru mencapai separuh dari total anggaran tahun ini yang mencapai Rp109,81 triliun.

    Ketua Komisi V DPR, Lasarus menyoroti eksekusi proyek dan realisasi anggaran Kementerian PU yang dinilai masih minim hingga November 2025.

    Lasarus menjelaskan, berdasarkan dokumen yang diterima DPR RI, realisasi anggaran Kementerian PU hingga November 2025 baru mencapai 56,53% dari total pagu tersedia Rp109,81 triliun. Posisinya, dinilai masih jauh dari rencana serapan anggaran yang sebelumnya disampaikan oleh Kementerian PU.

    “Berdasarkan data yang kami peroleh, realisasi anggaran Kementerian PU per November 2025 baru mencapai 56,53% dari total pagu Rp 109,81 triliun, di mana capaian ini masih di bawah target rencana awal yaitu 89,03%,” kata Lasarus dalam Raker bersama Kementerian PU, Senin (17/11/2025).

    Sejalan dengan hal itu, dia meminta Kementerian PU untuk memberikan penjelasan lanjutan mengenai alasan rendahnya realisasi anggaran dan lambannya eksekusi proyek-proyek infrastruktur.

    Menanggapi hal tersebut, Menteri PU, Dody Hanggodo mengungkap realisasi pagu anggaran Kementerian PU hingga periode 17 November 2025 baru mencapai 59,06% dari total alokasi anggaran tersedia sebesar Rp109,81 triliun.

    Dody menjelaskan, total anggaran yang terserap hingga hari ini dilaporkan mencapai Rp64,86 triliun dari total alokasi Rp109,81 triliun, sedangkan progres fisik dilaporkan telah mencapai 61,54%.

    “Realisiasi anggaran per pagi ini 17 November 2025 jam 8 pagi, progres fisik mencapai 61,54%, sedangkan progres keuangan 59,06% atau telah terserap Rp64,86 triliun,” kata Dody dalam Raker bersama Komisi V DPR RI, Senin (17/11/2025).

    Mengacu pada paparan yang disampaikan, realisasi anggaran Kementerian PU tersebut jauh di bawah dari rencana serapan keuangan. Di mana, Kementerian PU semulanya menargetkan realsiasi hingga November dibidik mencapai 89,03%.

    Meski demikian, Dody mengaku tetap optimistis dapat mengejar realisasi keuangan tembus 96,77% pada Desember 2025.

    “Meski demikian, pada akhir 2025 di Desember 2025 kami masih optimis prognosis keuangan Kementerian PU diproyeksi sampai 96,77%,” pungkasnya.

    Sebelumnya, lambatnya realisasi anggaran Kementerian PU sempat mendapat perhatian dari Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa. Dia menjelaskan, pihaknya akan mendorong Kementerian PU dapat melakukan percepatan realisasi anggaran pada akhir tahun yang ditargetkan bisa mencapai 94%. 

    “Saya tadi tanyakan kepada Pak Menteri langkah-langkahnya seperti apa dan kelihatannya langkahnya sudah cukup bagus sehingga akhir tahun mungkin 94% atau lebih bisa diserap,” kata Purbaya di kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

    Untuk mempercepat penyerapan anggaran, Purbaya mengatakan Kementerian PU akan segera merealisasikan pembangunan sejumlah proyek jaringan irigasi hingga perbaikan jalan-jalan desa.

    “Ada beberapa program yang penting seperti irigasi yang masih rendah itu akan dibelanjakan di daerah. Yang satu lagi penting adalah jalan-jalan desa ya itu akan dipercepat juga dan kelihatannya sudah siap,” ujarnya.

  • Daftar Produk Emas Usulan Bahlil yang Siap Dikenai Bea Keluar Mulai 2026

    Daftar Produk Emas Usulan Bahlil yang Siap Dikenai Bea Keluar Mulai 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah segera mengenakan pungutan bea keluar untuk ekspor empat produk emas mulai 2026. Tarifnya berada di kisaran 7,5% sampai dengan 15% dan diharapkan sudah menyumbang ke kas negara pada awal tahun depan.

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memaparkan bahwa regulasi pengenaan bea keluar emas itu sudah tertuang dalam rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) yang sduah dalam tahap finalisasi. Produk emas yang nantinya bakal dikenai tarif ekspor merupakan usulan dari Kementerian ESDM. 

    “Kami sudah laporkan bahwa saat ini PMK untuk penetapan bea keluar dari emas ini sudah dalam proses hampir pada titik akhir. Saat ini yang ada di dalam RPMK tersebut adalah pengenaan bea keluar terhadap dore, granules, cast bars dan minted bars,” terang Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu pada rapat kerja Komisi XI DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2025).

    Febrio memaparkan bahwa PMK untuk bea keluar emas rencananya diundangkan pada November 2025, dan diberlakukan dua minggu sejak diundangkan. Setelah terbitnya PMK, pemerintah akan menyiapkan implementasi di lapangan dengan penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) serta Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) terkait dengan Harga Patokan Ekspor (HPE) emas. 

    Secara perinci, pos tarif empat produk emas itu berkisar dari 7,5% sampai dengan 15% tertinggi. Febrio menyebut pemerintah menetapkan kisaran harga sesuai dengan naik-turun harga produk tersebut supaya negara turut berpotensi menerima windfall profit. 

    Kisaran tarif terendah dan tertinggi bea keluar yang ditetapkan itu tergantung dari harga emas dore, granules, cast bars maupun minted bars saat itu. Apabila harga sedang di bawah dari US$3.200 per troy ounce, maka dikenaik tarif terendah. Namun, apabila harga menyentuh lebih dari US$3.200 per troy ounce maka dikenai tarif tertinggi. 

    Pertama, untuk dore atau bentuk bongkah, ingot, batang tuangan dan bentuk lainnya dikenakan 12,5% sampai dengan 15%. Kedua, emas atau paduan emas dalam bentuk tidak ditempa berbentuk granules dan bentuk lainnya, tidak termasuk dore dikenai tarif 12,5% sampai dengan 15%. 

    Ketiga, emas atau paduan emas dalam bentuk tidak ditempa berbentuk bongkah, ingot, dan cast bars. tidka termasuk dore dikenai tarif berkisar 10% sampai dengan 12,5%. 

    Keempat, minted bars dikenai tarif 7,5% sampai dengan 10%. “Ketika harganya naik cukup tinggi, kami harapkan juga tarifnya lebih tinggi sehingga pendapatan negaranya bisa terjadi lebih tinggi juga. Nanti akan ditetapkan penyusunan Permendag dan Kepemndag terkait dengan harga patokan ekspor emasnya,” jelas Febrio.

    Skema pengenaan tarif bea masuk juga tidak hanya berdasarkan harga berlaku. Produk yang masih dalam bahan mentah akan semakin mahal bea keluarnya. Febrio mengungkap skema pengenaan tarif itu sejalan dengan upaya hilirisasi sehingga eskportasi produk yang sudah diolah atau setengah jadi atau jadi akan mendapatkan insentif. 

    “Yang granul juga ada tarifnya lebih tinggi dibandingkan kalau semakin hilir. Ketika dia sudahdalam bentuk ingot dan juga cast bars itu tarifnya lebih rendah, apalagi kalau sudah dibuat dalam bentuk minted bars,” papar Febrio.

  • UMP 2026 Diumumkan Pekan Depan, Intip Rata-rata Kenaikan Gaji 10 Tahun Terakhir

    UMP 2026 Diumumkan Pekan Depan, Intip Rata-rata Kenaikan Gaji 10 Tahun Terakhir

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memiliki tenggat untuk mengumumkan besaran kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2026 pada 21 November mendatang. Hal tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 51/2023 tentang Pengupahan.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan bahwa belum terdapat keputusan akhir mengenai formula kenaikan upah minimum 2026, seiring dengan pembahasan yang terus berlangsung.

    “UMP belum, sedang kita bahas,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Rabu (12/11/2025).

    Dia menjelaskan, fase pembahasan UMP 2026 sedang berjalan di Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) dan Dewan Pengupahan tingkat provinsi.

    Yassierli lantas menyebut bahwa pihaknya terus melakukan dialog bersama serikat pekerja dan kalangan pengusaha, dalam hal ini Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

    “Kita terus melakukan dialog sosial, mendapatkan masukan dari teman-teman serikat pekerja, serikat buruh dan dari teman-teman pengusaha Apindo. Tunggu saja,” tutur Yassierli.

    Sementara itu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengingatkan bahwa kenaikan UMP tahun depan tak boleh kurang dari 6,5%. Persentase tersebut merupakan besaran kenaikan UMP 2025.

    Presiden KSPI Said Iqbal menyebut bahwa berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional, kenaikan UMP 2026 seharusnya berkisar pada angka 7,77%. Angka ini juga merupakan bentuk kompromi dari tuntutan awal KSPI sebesar 8,5% hingga 10,5%.

    “Perhitungan kenaikan upah minimumnya adalah 2,65% inflasi ditambah 1,0 [indeks tertentu], lalu dikali 5,12% pertumbuhan ekonomi. Didapat angka 7,77% [kenaikan UMP],” terang Said, Kamis (13/11/2025).

    Rata-rata UMP di Indonesia 10 Tahun Terakhir

    Besaran rata-rata UMP di Tanah Air pada 10 tahun terakhir cenderung meningkat, meskipun besaran persentase kenaikan tiap tahunnya berbeda-beda.

    Dalam menentukan kenaikan UMP 2025, misalnya, pemerintah memberlakukan kenaikan satu angka yakni 6,5% yang berlaku di 38 provinsi.

    Kebijakan tersebut berbeda dengan kenaikan UMP 2024 yang bergantung kondisi makroekonomi tiap provinsi. Sebagai contoh, UMP Maluku Utara 2024 ditetapkan naik 7,5%, sedangkan Aceh naik 1,38%.

    Kenaikan UMP satu dekade terakhir juga turut dipengaruhi situasi nasional, seperti pandemi Covid-19. Pada 2021 misalnya, Kemnaker menetapkan tidak ada kenaikan UMP, meskipun sejumlah provinsi masih memberlakukan kenaikan.

    Dikutip dari DataIndonesia.id, berikut rata-rata UMP di Indonesia sejak 2016 hingga 2025:

    2016: Rp1.967.572

    2017: Rp2.074.151 (naik 5,42%)

    2018: Rp2.268.874 (9,39%)

    2019: Rp2.455.662 (8,23%)

    2020: Rp2.672.371 (8,83%)

    2021: Rp2.687.724 (0,57%)

    2022: Rp2.729.463 (1,55%)

    2023: Rp2.923.309 (7,1%)

    2024: Rp3.113.360 (6,5%)

    2025: Rp3.315.762 (6,5%)

  • India Siap Buka Lagi Ekspor Gandum setelah Tiga Tahun Pembatasan, Bakal Masuk Indonesia?

    India Siap Buka Lagi Ekspor Gandum setelah Tiga Tahun Pembatasan, Bakal Masuk Indonesia?

    Bisnis.com, JAKARTA — India sedang mempertimbangkan untuk melanjutkan ekspor gandum setelah lebih dari tiga tahun pembatasan, didorong oleh pasokan domestik yang melimpah dan prospek panen yang kuat.

    Kementerian Urusan Konsumen, Pangan, dan Distribusi Publik disebut telah mengusulkan agar ekspor produk berbasis gandum, seperti tepung gandum (wheat flour) dan semolina, kembali diizinkan.

    Sumber Bloomberg yang meminta identitasnya dirahasiakan, karena diskusi bersifat tertutup, menjelaskan bahwa Kementerian Perdagangan dan Industri India kemungkinan akan mengambil langkah lanjutan dan menerbitkan keputusan untuk mengizinkan ekspor awal sebanyak 1 juta ton gandum.

    Hingga saat ini, kedua kementerian tersebut belum memberikan komentar resmi kepada Bloomberg.

    Prospek panen melimpah, terutama setelah musim hujan terbaik dalam lima tahun terakhir, ikut memperkuat argumen untuk mencabut pembatasan ekspor. Industri pangan domestik India juga mendorong pemerintah agar kembali masuk ke pasar internasional demi memanfaatkan momentum permintaan global.

    Pertimbangan India untuk membuka kembali keran ekspor produk gandum, yang sebelumnya dibatasi sejak 2022, muncul bersamaan dengan pembicaraan dagang bersama Amerika Serikat—setelah pemerintahan Presiden AS Donald Trump menerapkan tarif 50% terhadap produk India.

    Kedua negara itu kini berupaya meredakan ketegangan dagang, dengan Washington mendorong India agar membuka pasar pertaniannya bagi produk AS.

    Presiden Trump menyatakan bahwa dia mungkin akan memangkas tarif barang asal India pada waktunya, dan menambahkan bahwa AS sudah ‘cukup dekat’ mencapai kesepakatan dagang baru dengan New Delhi.

    Sebagai produsen gandum terbesar kedua di dunia, kembalinya India ke pasar ekspor berpotensi memperbaiki pasokan global dan membantu negara-negara yang bergantung pada impor, baik di Asia, Afrika, dan Timur Tengah melalui penurunan harga pangan.

    Indonesia turut tercatat sebagai salah satu negara yang mengimpor gandum dari India. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor biji gandum dan meslin dari India mencapai 318,5 ton pada 2021 atau senilai US$101 juta atau sekitar Rp1,44 triliun (asumsi kurs JISDOR Rp14.278 per dolar AS pada 31 Desember 2021).

    Impor gandum dari India kemudian melejit pada 2022, menjadi 908,1 ton atau senilai US$361,8 juta. Mengacu pada kurs JISDOR 30 Desember 2022 yakni Rp15.592 per dolar AS, nilai impor pada tahun itu setara Rp5,64 triliun.

    Setelah pembatasan ekspor gandum berlaku, catatan impor gandum Indonesia dari India langsung menjadi nol pada 2023 dan 2024 dalam data BPS.

    Dalam beberapa tahun terakhir, negara-negara yang banyak memasok gandum ke Indonesia di antaranya Australia, Kanada, Ukraina, Argentina, dan Rusia.

    Pada 2022 atau terakhir kali impor gandum tercatat, India menempati peringkat keempat penyuplai gandum terbanyak untuk Indonesia, setelah Australia (4.192 ton), Argentina (1.469 ton), dan Kanada (1.322 ton).

  • Weda Bay Nickel Reklamasi 84,86 Hektare Lahan Bekas Tambang di Halmahera Tengah

    Weda Bay Nickel Reklamasi 84,86 Hektare Lahan Bekas Tambang di Halmahera Tengah

    Bisnis.com, WEDA – PT Weda Bay Nickel (WBN) telah mereklamasi seluas 84,86 hektare (ha) lahan bekas tambangnya dan menanam 53.037 batang tanaman pionir.

    Reklamasi ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemulihan ekosistem di wilayah operasionalnya di Halmahera Tengah, Maluku Utara.
     
    “Capaian reklamasi ini menjadi bukti nyata komitmen kami dalam memastikan kegiatan tambang berjalan seiring dengan pemulihan lingkungan. Kami akan terus memperluas area reklamasi sebagai langkah progresif dalam menjaga keseimbangan dan mengembalikan ekosistem dengan menerapkan restorasi ekologis,” kata Fitri Ritonga, Rehabilitation Superintendent WBN, Minggu (16/11/2025).
     
    Selain itu, sebagai pemegang izin persetujuan penggunaan kawasan hutan (PPKH), WBN telah menjalankan kewajiban penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) seluas 3.220 ha yang tersebar di beberapa daerah di Provinsi Maluku Utara, di antaranya Kabupaten Halmahera Tengah seluas 1.075 ha, Kabupaten Halmahera Barat seluas 1.330 ha, Kabupaten Halmahera Timur seluas 466 ha dan Kabupaten Halmahera Selatan seluas 349 ha dengan pola tanam intensif 625 batang per hektare. Seluas 1.075 ha telah berhasil dikembalikan ke pemerintah.
     
    Fitri menjelaskan, WBN menjalankan program pemulihan lingkungan ini dengan pendekatan berbasis endemisitas, yakni memprioritaskan spesies endemik yang berada di wilayah Halmahera dan Maluku Utara. Beberapa di antaranya seperti tanaman pala, kenari, cengkeh, kayu manis, kayu putih serta spesies tanaman endemik lainnya yang di koleksi dari hutan dalam kawasan kontrak karya WBN, serta tanaman yang menjadi spesies kunci dalam kategori pemulihan habitat krisis yang berfungsi sebagai sarang dan sumber pakan fauna endemik, seperti burung-burung, mamalia, dan fauna lainnya.
     
    Selanjutnya, dalam upaya menciptakan iklim mikro dan tahapan pemulihan lingkungan dengan kegiatan reklamasi, Fitri mengatakan, WBN menanam jenis tanaman cepat tumbuh (fast-growing species/pioneer). Tujuannya, kata dia, untuk memperbaiki struktur tanah, menstabilkan tanah dan mengendalikan air permukaan.
     
    “Jenis tanaman pionir yang digunakan merupakan kombinasi antara spesies endemik maupun lokal Indonesia, di antaranya Golo, Makaranga, Nyatoh, Gopasa, Trembesi, Johar, Bintangur, Ketapang, Jabon Merah dan Sengon,” tuturnya.
     
    Fitri menambahkan untuk mendukung kegiatan ini, WBN mengoperasikan fasilitas pembibitan seluas 2,02 hadengan kapasitas produksi hingga 300.000 bibit dari 51 spesies tanaman berbeda. Setiap tahunnya, kata dia, fasilitas pembibitan ini memproduksi ribuan bibit tanaman endemik dan lokal yang berkualitas.
     
    “Fasilitas pembibitan ini kami kelola dengan prinsip ramah lingkungan, menggunakan media tanam organik seperti cocopeat, serbuk gergaji, dan kompos dari olahan sampah dapur. Kami juga mengganti polybag plastik dengan kantong dari media kertas biodegradable dan tray pot, serta telah berhasil membuat eco enzyme yang diujicobakan sebagai sebagai pupuk organik,” kata Fitri.
     
    Ke depannya, Fitri menjelaskan, WBN berencana meningkatkan dan memperluas kapasitas nursery, dengan target produksi yang diharapkan dapat mencapai 1 juta per tahunnya. Usaha ini hadir sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam mendukung kegiatan reklamasi dan revegetasi perusahaan.
     
    “Melalui berbagai inisiatif tersebut, kami ingin memperkuat fondasi WBN sebagai perusahaan yang tidak hanya berfokus pada kinerja operasional, tetapi juga berperan aktif sebagai pengelola sumber daya alam yang bertanggung jawab dengan penerapan kaidah pertambangan yang baik,” kata Fitri.

    Untuk diketahui, saham PT Weda Bay Nikel dimiliki 90% oleh Strand Minerals Pte. Ltd (Singapura) dan 10% oleh PT Aneka Tambang Tbk (Antam). Adapun, Eramet Group (Prancis) mengempit 43% saham dari Strand Minerals, sementara 57% sisanya dimiliki oleh Tsingshan Group (China).