Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Diskon Pajak PPN Perumahan dan Kendaraan Listrik Diperpanjang hingga 2025

    Diskon Pajak PPN Perumahan dan Kendaraan Listrik Diperpanjang hingga 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memperpanjang kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah alias diskon PPN untuk sektor perumahan hingga kendaraan listrik hingga tahun depan atau 2025.

    Kepastian perpanjang diskon pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN-DTP) disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat koordinasi terbatas di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

    Sejumlah insentif pajak yang akan berakhir namun diperpanjang hingga tahun depan yaitu PPN-DTP untuk pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), PPN-DTP untuk kendaraan bermotor berbasis listrik dan mobil berbasis listrik, dan PPN-DTP untuk properti atau perumahan.

    “Ini [perpanjangan insentif pajak] akan segera dibahas juga dengan Kementerian Keuangan,” ujar Airlangga.

    Dia belum merincikan besaran anggaran maupun kuota untuk setiap perpanjangan insentif PPN-DTP tersebut karena masih dalam pembahasan lebih lanjut.

    Kendati demikian, Airlangga menegaskan bahwa kebijakan tersebut diambil pemerintah untuk mendorong daya beli masyarakat. Dengan demikian, sambungnya, perekonomian bisa tumbuh secara signifikan.

    “Yang sangat diperlukan oleh kelas menengah dan masyarakat itu adalah pertama untuk beli rumah, kedua untuk mobilitas, untuk bekerja,” jelas Airlangga.

    Selain itu, mantan ketua umum Partai Golkar itu memastikan pemerintah akan melanjutkan program pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), KUR Alsintan, dan Kredit Revitalisasi Industri Padat Karya. Tak hanya itu, dia menegaskan Kementerian Ketenagakerjaan akan menyesuaikan aturan perburuhan akibat hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ihwal UU Cipta Kerja.

    Sejumlah program kerja sejumlah kementerian yang dibawahi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga menjadi bahasan. Airlangga menjelaskan, pihaknya akan melakukan penyesuaian tiket pesawat domestik agar lebih kompetitif.

    Dia turut menegaskan, pemerintah akan terus berusaha mempercepat penandatanganan perjanjian Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), The Indo-Pacific Economic Framework (IPEF), serta The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) hingga aksesi ke BRICS dan The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD).

    Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri Pariwisata Widyanti Putri, hingga para wakil menteri dan para pejabat eselon I dan II masing-masing kementerian.

  • Pemerintah Siapkan Insentif Industri Padat Karya, Himbara Turun Tangan

    Pemerintah Siapkan Insentif Industri Padat Karya, Himbara Turun Tangan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah sedang merancang insentif ke industri padat karya dalam bentuk kredit investasi. Dalam konteks ini, Himpunan Bank Milik Negara alias Himbara akan turun tangan.

    Belakangan, industri padat karya mendapatkan banyak sorotan terutama usai raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) alias Sritex dinyatakan bangkrut. Sebelumnya, bahkan sudah terjadi PHK massal di industri padat karya.

    “Pemerintah juga membuat insentif khusus khusus padat karya, terutama untuk revitalisasi permesinan, sedang disiapkan scheme [skema] untuk kredit investasi,” jelas Airlangga usai rapat koordinasi terbatas di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

    Dia mengaku belum bisa memberi penjelasan detail skema kredit investasi yang disebutnya. Airlangga hanya mengungkapkan, ketentuan teknis akan dibahas antara Kementerian Keuangan dan perbankan Himbara.

    Mantan ketua umum Partai Golkar ini mengklaim, pemerintah ingin agar industri padat karya dalam negeri bisa lebih kompetitif namun sekaligus terlindungi. Terkait itu, sambungnya, kementerian/lembaga terkait akan membuat aturan teknis.

    “Langkah-langkah perlindungan, baik dari Kemenperin, Kemendag, dalam bentuk safeguard. Jadi, beberapa safeguard yang sudah jatuh tempo ini kita akan lanjutkan,” kata Airlangga.

    Sebagai informasi, Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) No. 34/2011 menjelaskan bahwa safeguard atau tindakan pengamanan perdagangan merupakan tindakan yang diambil pemerintah untuk memulihkan kerugian serius atau mencegah ancaman merugikan serius yang diderita oleh industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan jumlah barang impor.

    Beberapa waktu lalu, pemerintah sudah memperpanjang kebijakan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) terhadap impor produk kain, karpet, dan tekstil penutup lainnya selama 3 tahun melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/2024 dan PMK 49/2024.

    Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menjelaskan pertumbuhan subsektor tekstil dan produk tekstil (TPT) belum kembali ke level prapandemi karena permintaan pasar domestik dan ekspor yang menurun. Saat yang sama industri tekstil makin kompetitifnya dengan negara luar.

    Oleh sebab itu, Febrio menyatakan serapan tenaga kerja di sektor TPT menurun dari 3,98 juta pada 2023 menjadi 3,87 juta pada 2024. Secara bersamaan, industri TPT Indonesia juga menghadapi tantangan di dalam negeri akibat meningkatnya impor terutama dari China.

    “Pemerintah terus memantau situasi ini dan memberikan solusi untuk mendorong pemulihan kinerja fundamental industri TPT dalam jangka panjang,” ujar Febrio, Kamis (8/8/2024).

    Awan Mendung Industri Padat Karya

    Adapun, nasib nahas industri padat karya tampak semakin nyata semakin nyata usai PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) alias Sritex resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang pekan lalu. Padahal, Sritex merupakan perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara.

    Tak hanya itu, belakangan juga terjadi gelombang PHK di industri padat karya. BPJS Ketenagakerjaan misalnya, yang mengungkapkan sebanyak 46.001 peserta dari sektor industri pakaian jadi dan tekstil tercatat tidak lagi menjadi peserta akibat adanya PHK massal.

    Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR pada Selasa (2/7/2024), Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menyampaikan peserta aktif di beberapa sektor seperti industri pakaian jadi dan tekstil dalam tren menurun sejak Januari 2023 hingga Mei 2024.

    Dalam paparan yang disampaikan Anggoro, peserta aktif di sektor industri pakaian jadi turun 4,27% sejak Januari 2023 hingga Mei 2024 atau berkurang 24.996 peserta selama periode tersebut.

    Dengan adanya pengurangan tersebut, peserta aktif dari sektor ini tercatat sebanyak 559.869 peserta menurut data Mei 2024 dari sebelumnya 584.865 peserta di Januari 2023.

    Pekerja di pabrik tekstil.Perbesar

  • Bahlil Sebut Rp100 Triliun Uang Subsidi Energi Dinikmati Orang Kaya

    Bahlil Sebut Rp100 Triliun Uang Subsidi Energi Dinikmati Orang Kaya

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut Rp100 triliun dana subsidi energi diduga dinikmati orang kaya.

    Menurutnya, hal itu terjadi karena penyaluran subsidi tidak tepat sasaran. Bahlil menjelaskan pemerintah saat ini mengalokasikan dana untuk subsidi energi sebesar Rp435 triliun yang terdiri atas subsidi BBM, LPG, dan listrik. 

    Namun, dia mengatakan 30% dari dana subsidi tersebut malah dinikmati orang mampu.

    “Tapi jujur saya katakan ya Kurang lebih sekitar 20%-30% subsidi BBM dan listrik Itu berpotensi tidak tepat sasaran dan itu gede angkanya itu kurang lebih Rp100 triliun,” kata Bahlil dalam Konferensi Pers Pembahasan Usulan Program Quick Win Kementerian di Bidang Perekonomian di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

    Bahlil mengatakan data itu didapat berdasarkan laporan dari PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), maupun BPH Migas.

    Ketua umum Golkar itu pun menegaskan bahwa subsidi energi harus tepat sasaran. Pasalnya, subsidi merupakan hak masyarakat kurang mampu.

    “Subsidi itu yang harusnya untuk orang miskin, saudara-saudara kita yang ekonominya belum bagus,” ucapnya.

    Subsidi tepat sasaran menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Untuk mencapai subsidi tepat sasaran, Prabowo pun memanggil Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, dan sejumlah menteri ke Istana Kepresidenan di Jakarta pada Rabu (30/10/2024).

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan, Prabowo menggelar rapat tersebut guna membahas subsidi energi. Prabowo disebut akan mengubah skema penyaluran subsidi energi yakni langsung ke penerima. 

    Pada rapat tersebut, Prabowo meminta para menteri dan kepala badan agar mempertajam soal pemberian subsidi agar lebih tepat sasaran baik penerima dan alokasinya.

    Hasan juga membenarkan bahwa nantinya skema pemberian subsidi akan langsung ke masyarakat penerima manfaat. 

    “Ya sekarang lagi mempertajam data-data, supaya masyarakat yang menerima itu tepat. Jadi tidak ada lagi subsidi yang salah sasaran. Jadi tepat sasaran, subsidinya ke orang gitu,” kata Hasan.

  • Airlangga: Keputusan PPN Naik ke 12% Belum Final, Akan Dibahas dengan Sri Mulyani

    Airlangga: Keputusan PPN Naik ke 12% Belum Final, Akan Dibahas dengan Sri Mulyani

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan belum ada keputusan final soal rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% pada 1 Januari 2025.

    Airlangga mengakui, kenaikan PPN sebesar 1% tersebut sudah diamanatkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kendati demikian, aturan tersebut akan dikaji kembali bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    “Masih dibahas dengan Kementerian Keuangan. Jadi kita masih akan ada pembahasan,” kata Airlangga usai rapat koordinasi terbatas di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

    Sebelumnya, Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan mengakui keputusan final tentang soal kenaikan PPN akan ditentukan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Sementara itu, kubu Presiden Prabowo Subianto menyatakan terdapat peluang untuk membatalkan kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada awal tahun depan. Hanya saja, wacana tersebut harus disetujui terlebih dahulu oleh DPR.

    Wakil Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Prabowo-Gibran, Anggawira menjelaskan karena rencana kenaikan PPN sudah diatur dalam UU HPP maka pembatalannya hanya bisa melalui revisi beleid tersebut. Revisi perundang-undangan sendiri hanya bisa dilakukan dengan persetujuan pemerintah sekaligus DPR.

    “Pemerintah ke depan harus bicara bersama DPR, bukan hanya kehendak dari pemerintah karena ini keputusan politik ya kalau namanya UU,” jelas Anggawira saat ditemui di acara Repnas National Conference, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).

    Sekretaris jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ini menyatakan dari sisi pebisnis, kenaikan PPN menjadi 12% bukanlah permasalahan apabila diikuti dengan insentif dari pemerintah untuk dunia bisnis.

    Pengusaha, klaimnya, akan mengikuti keputusan pemerintah Prabowo ke depan. Hanya saja, Anggawira meminta setiap pihak bersabar ihwal kepastian tarif PPN.

    “Makanya kalau memang ini, kita tunggu nanti apakah ada revisi, kalau ada revisi berarti ada perubahan dalam tarif PPN ya,” ungkapnya.

  • Bocoran Bos Pulauintan Soal Izin Bandara Singkawang, Bakal Beroperasi Tahun Depan?

    Bocoran Bos Pulauintan Soal Izin Bandara Singkawang, Bakal Beroperasi Tahun Depan?

    Bisnis.com, JAKARTA – Pendiri PT Pulauintan Bajaperkasa Konstruksi atau Pulauintan, Pui Sudarto mengungkap proyek saweran para konglomerat mulai dari Sugianto Kusuma (Aguan) hingga Franky Widjaja yakni Bandara Singkawang bakal mulai beroperasi tahun depan. 

    Pui menjelaskan, saat ini Bandara Singkawang masih menunggu proses dikeluarkannya surat izin operasi. Dia menargetkan, surat izin operasi tersebut bakal rampung pada Desember 2024.

    “Masih menunggu izin penerbangan, itu harusnya Desember ini selesai,” jelasnya kepada Bisnis saat ditemui di Tangerang, Banten, Jumat (1/11/2024).

    Selain itu, Pui juga menjelaskan bahwa saat proses pengoperasian Bandara Singkawang masih menunggu pembangunan jalan akses rampung dikerjakan. 

    Di mana, para konsorsium telah melakukan land clearing dan hanya menunggu pemerintah merampungkan proses pengaspalan. Apabila dua komponen utama tersebut telah rampung seluruhnya, Pui optimis Bandara Singakwang dapat mulai diperasikan pada tahun depan.

    Dia membocorkan, di tahap awal hanya bakal ada satu maskapai yang melayani perjalanan dari dan menuju Bandara Singkawang tersebut. Hal itu dilakukan guna meminimalisir potensi kerugian yang bakal ditanggung oleh penyedia penerbangan.

    “Itu [maskapainya] lagi banyak penawaran sih yang mana yang bersedia. Kita kan memang tidak undang terlalu banyak ya maskapainya, mungkin satu dulu sih,” pungkasnya.

    Untuk diketahui sebelumnya, Bandara Singkawang telah diresmikan oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) pada 20 Maret 2024. Namun, hingga kini bandara tersebut masih belum beroperasi.

    Bandara Singkawang dibangun menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Di mana, sebesar Rp272 miliar dikucurkan lewat AOBN dan melalui bantuan dana dari pengusaha Rp155 miliar.

    Bandara saweran delapan konglomerat RI mulai dari Sugianto Kusuma atau Aguan hingga Pui Sudarto memiliki landasan pacu (runway) sepanjang 1400 m x 30 m, taxiway 200 m x 18 m, apron 100 m x 50 m, dan terminal kargo seluas 312 meter persegi.

    Kemudian, spesifikasi gedung terminal penumpang luasnya mencapai 8.000 meter persegi dan perpanjangan runway menjadi 2.000 meter. Dengan runway sepanjang 2.000 meter, Bandara Singkawang dapat didarati pesawat Airbus A320.

  • Pelindo Bidik Peningkatan Volume Lalu Lintas Barang Lewat Pelabuhan Terintegrasi

    Pelindo Bidik Peningkatan Volume Lalu Lintas Barang Lewat Pelabuhan Terintegrasi

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pelabuhan Indonesia (persero) Pelindo berupaya menaikkan volume lalu lintas arus barang dengan mendorong pembangunan pelabuhan terintegrasi di tengah kondisi ekonomi global dan Indonesia yang cenderung stagnan.

    Direktur Utama Pelindo, Arif Suhartono menuturkan untuk membangun ekosistem logistik nasional dibutuhkan perbaikan layanan dalam mengatasi arus barang di pelabuhan. Salah satunya, lanjut dia, melakukan pengembangan kawasan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan.

    Saat ini, tuturnya, Pelindo mulai bergerak dari pelayanan pelabuhan (gateway) yang efisien menuju traffic stimulator yang tujuannya adalah menciptakan biaya logistik yang lebih efisien dan sekaligus mendorong penguatan ekonomi kawasan.

    “Dengan kondisi ekonomi global dan Indonesia yang cenderung stagnan, lalu lintas arus barang akan meningkat terbatas. Karena itu, Pelindo berkepentingan menaikkan volume lalu lintas arus barang dengan mendorong pelabuhan yang terintegrasi dengan kawasan industri [hinterland] agar pertumbuhan perusahaan bisa meningkat lebih tinggi,” ujarnya melalui keterangan resmi, Sabtu (2/11/2024).

    Group Head Sekretariat Perusahaan Pelindo, Ardhy Wahyu Basuki mengatakan bahwa kenaikan arus barang nonpetikemas pada Semester I/2024 didukung oleh tren positif kinerja operasional terutama di Pelabuhan Balikpapan, Gresik, Kotabaru, Tanjung Perak dan Belawan.

    Pelindo, lanjutnya, berupaya meningkatkan produktivitas dan kapasitas komersial dengan melakukan transformasi berfokus pada standardisasi dan sistemasi layanan di terminal bongkar muat, komersial di terminal, efisiensi pengelolaan terminal, dan memperkuat bisnis melalui interkoneksi terminal serta kolaborasi dengan pemilik kargo.

    Selain itu, Pelindo juga mencatat kenaikan dari sisi arus petikemas, kapal dan penumpang. Arus petikemas naik sebesar 5% atau sebesar 8,8 juta TEUs. Hal yang sama terjadi pada arus kapal dan penumpang yang sama-sama naik 9% di periode yang sama tahun lalu, arus kapal sebesar 674 juta GT dan arus penumpang sebanyak 9,9 juta orang.

    Dia berharap dengan pesatnya perkembangan industri di Indonesia, sektor logistik nasional diharapkan dapat mencapai tingkat efisiensi yang lebih tinggi pada tahun-tahun mendatang.

    Salah satu pendorong utama transformasi ini adalah pengembangan kawasan industri terintegrasi yang terletak di Gresik, Jawa timur, Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE).  Langkah PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo ini memainkan peran penting dalam upaya pengintegrasian sektor logistik dan industri, yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di pasar global.

    JIIPE, yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), merupakan kawasan yang terintegrasi antara pelabuhan laut dalam, kawasan industri, dan perumahan. Infrastruktur ini menyediakan solusi logistik yang efisien dan cepat, khususnya bagi industri yang berorientasi ekspor.

    Dia optimistis keberadaan JIIPE ini, memiliki peran dalam memperkuat rantai pasok nasional dengan menyediakan fasilitas pelabuhan yang mampu menangani kapal besar serta mempercepat arus barang baik domestik maupun internasional. Melalui JIIPE, Pelindo berharap dapat ikut ambil bagian secara aktif dalam memperbaiki sektor logistik nasional melalui peningkatan efisiensi operasional.

    Adapun pemerintah juga telah menargetkan penurunan biaya logistik dari 14,29% menjadi 8% dari Produk domestik bruto (PDB) pada periode 2024-2045, guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih efisien dan kompetitif.

  • UMKM Pesantren Warnai Indonesia Sharia Economic Festival 2024

    UMKM Pesantren Warnai Indonesia Sharia Economic Festival 2024

    Bisnis.com, JAKARTA — Pesantren yang identik dengan pendidikan agama islam nyatanya kini berinovasi dan bertransformasi membentuk sistem ekonomi pesantren dengan memunculkan bibit-bibit pengusaha atau entrepreneur muslim.

    Bank Indonesia (BI) membawa produk-produk buatan para santri ke dalam gelaran Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2024, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, yang berlangsung sejak 30 Oktober hingga 3 November 2024.

    Salah satunya Pondok Pesantren Al Faruqi Riau yang ikut ambil bagian memperkenalkan dan menjual hasil olahan dan karya dari para santrinya.

    Kepala Sekolah SMK Pondok Pesantren Al Faruqi Riau Handika Yeli Puspita mengungkapkan dirinya bersyukur sekolahnya terpilih untuk tampil di ISEF 2024, setelah melewati kurasi tingkat regional Sumatra.

    Pada kesempatan tersebut, Al Faruqi menjajakan kue kering dan abon ikan gabus yang dibuat oleh para santri dan dibanderol masing-masing seharga Rp45.000 per toples dan Rp50.000 per toples.

    “Kami di sini setelah kegiatan di regional Sumatra. Kami juara 3 pondok pesantren unggulan yang diadakan BI Kepulauan Riau,” tutur Yeli, dikutip pada Sabtu (2/11/2024).

    Yeli bercerita kesempatan tampil di ISEF tersebut bermula saat sekolahnya, yakni tingkat SMK yang fokus pada kuliner dan fesyen, terpilih mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia.

    1730587734_d5e4face-dd8f-453b-9209-b2775b79d526.Perbesar

    Pondok Pesantren Al Faruqi mendapatkan bantuan berupa alat-alat untuk pengembangan unit usaha kulinernya. Selain itu, para santri tingkat SMK mendapatkan pendampingan oleh koki alias chef yang mumpuni di bidangnya.

    Bukan hanya itu, para santri juga mendapatkan pendampingan dalam pengembangan usaha mulai dari pembuatan logo, kemasan, dan branding UMKM. Alhasil, kini produk kue kering dan abon ikan gabusnya memiliki sajian yang lebih menarik.

    “Kami sudah punya produk tapi belum bagus, packaging belum bagus, masih belum tertarik orang tengoknya. Dengan adanya ini semakin kita perbarui kualitas packaging semua,” ujarnya.

    Sebagaimana UMKM pada umumnya yang telah maju dalam sistem pembayaran digital, Yeli pun menuturkan bahwa pembayaran di UMKM pesantren dapat menggunakan QRIS. Omzet yang diraup pun tak tanggung-tanggung, mencapai Rp2,5 miliar per tahun (termasuk dari fesyen).

    Jika sebelumnya hanya dijajakan melalui skema ‘mulut ke mulut’ orang tua santri, kini usaha para santri memiliki toko sendiri di lingkungan ponpes dan dapat dipesan secara online. Bahkan, kini pesanan berdatangan dari sederet pejabat.

    “Setelah menang, banyak unit usaha industri dari luar yang gandeng kerja sama. Dari sebelumnya kita masih dalam daerah lingkup ponpes, sekarang sudah digandeng dinas pendidikan dan kantor gubernur untuk pesan snack sama kita,” tuturnya.

    Pada kesempatan yang sama, perwakilan dari Pondok Pesantren Al Musyaffa Kendal Jawa Tengah Nurul Fauzi juga merasakan manfaat dari keikutsertaannya dalam ISEF 2024.

    Sama halnya dengan Ponpes Al Faruqi di Riau, Al Musyaffa turut terpilih dan mendapatkan bantuan pendampingan.

    Fauzi menyampaikan bahwa Al Musyaffa menghadirkan madu dari peternakan ponpes, mulai dari madu kopi, madu rambutan, madu kapuk, hingga madu hutan liar. Harga yang ditawarkan pun mulai dari Rp25.000 untuk ukuran botol kecil hingga Rp105.000 untuk ukuran 450ml.

    Berbekal dari bantuan para alumni juga, kini penjualan madu pun telah beredar di seluruh Indonesia.

    “Yang paling penting [dengan ikut ISEF 2024] nama pesantren kami jadi semakin dikenal orang. Penjualan produk juga semakin luas, kini seluruh Nusantara sudah ada terutama di apotek,” ujar Fauzi.

    Meski demikian, saat ini madu dari ponpesnya belum dapat dibeli secara online ataupun melalui e-commerce. Pihaknya pun berencana akan melebarkan penjualan melalui teknologi digital yang saat ini berkembang tersebut.

    Adapun, produk UMKM pesantren menjadi salah satu sorotan dalam ISEF 2024. Gubernur BI Perry Warjiyo pun mengungkapkan khusus pada tahun ini, ISEF meluncurkan digitalisasi produk pesantren.

    Mencakup digitalisasi sistem pembayaran, pemasaran, pelaporan unit, pencatatan keuangan, dan pengembangan akreditasi pesantren. Harapannya, platform ini dapat memperkuat kemandirian pesantren di seluruh Indonesia.

    Di mana hal ini sejalan dengan cita-cita Indonesia untuk mendorong produk-produk halal dan menjadi pusat halal dunia.

    “Selama 11 tahun ISEF telah menjadikan ekonomi keuangan Indonesia yang terbesar, terintegrasi, dan menjadi kebanggaan kita semua. Semakin mendekatkan pencapaian visi menjadi salah satu pemain halal terkemuka di dunia,” tuturnya dalam Opening Ceremony Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2024, Rabu (30/10/2024).  

     

  • Cara Daftar Face Recognition KAI Lewat Aplikasi

    Cara Daftar Face Recognition KAI Lewat Aplikasi

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Kereta Api Indonesia (persero) atau KAI menyediakan pendaftaran untuk layanan face recognition melalui aplikasi Access by KAI untuk mempermudah pelanggan dalam mengakses layanan yang sederhana, mudah, dan efisien.

    Vice President Public Relations KAI Anne Purba menuturkan, KAI telah menyediakan fasilitas face recognition boarding gate di 20 stasiun di Jawa dan Sumatra hingga akhir Oktober 2024. Terbaru kehadiran layanan face recognition telah ada di Stasiun Pasar Senen dan Stasiun Lempuyangan.

    “Kami kini menyediakan pendaftaran untuk layanan face recognition melalui aplikasi Access by KAI untuk mempermudah pelanggan dalam mengakses layanan yang sederhana, mudah, dan efisien,” ujarnya melalui keterangan resmi, Sabtu (2/11/2024).

    Adapun, face recognition boarding gate adalah fasilitas boarding yang dilengkapi dengan kamera untuk mengidentifikasi dan memvalidasi identitas seseorang melalui wajah yang terintegrasi dengan data tiket kereta serta status vaksinasi pelanggan. Proses verifikasi hanya memerlukan 1 detik sehingga memperlancar antrean dan proses boarding.

    Anne menambahkan, KAI akan terus melakukan perbaikan di seluruh lini guna meningkatkan pelayanan kepada pelanggan serta menjaga keselamatan perjalanan kereta api. Hal tersebut tentunya dengan peningkatan kualitas secara berkelanjutan. 

    “KAI berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, keamanan, dan kenyamanan perjalanan melalui inovasi yang konsisten. Kami juga berfokus pada keberlanjutan sesuai dengan SDGs untuk menjadikan kereta api sebagai moda transportasi pilihan yang jauh lebih ramah lingkungan, hemat dan efisien,” tutup Anne. 

    Berikut cara pendaftaran face recognition via aplikasi Access by KAI:

    1. Buka tab menu akun pada Access by KAI.

    2. Pilih menu Registrasi Face Recognition.

    3. Bacalah syarat dan ketentuan registrasi dan klik “Setuju” setelah memahami.

    4. Periksa kembali data diri seperti Nama Lengkap, NIK, dan Tanggal Lahir. Klik “Foto Selfie” untuk melengkapi proses verifikasi.

    5. Ikuti ketentuan pengambilan foto selfie yang benar. Klik “Ambil Foto KTP” untuk mengambil foto selfie.

    6. Setelah foto selfie dan data diri sudah lengkap dan sesuai, klik “Daftar Sekarang”.

    7. Konfirmasi data yang diberikan, lalu klik “Ya, Daftar” untuk menyelesaikan pendaftaran.

    8. Proses registrasi berhasil dan selesai.

    Daftar stasiun yang menyediakan layanan face recognation:

    • Daerah Operasi 1 Jakarta: Gambir, Pasar Senen dan Bekasi

    • Daerah Operasi 2 Bandung: Bandung dan Kiaracondong

    • Daerah Operasi 3 Cirebon: Cirebon

    • Daerah Operasi 4 Semarang: Semarang Tawang Bank Jateng, Pekalongan, dan Tegal

    • Daerah Operasi 5 Purwokerto: Purwokerto dan Kutoarjo

    • Daerah Operasi 6 Yogyakarta: Yogyakarta, Lempuyangan, dan Solo Balapan

    • Daerah Operasi 7 Madiun: Madiun

    • Daerah Operasi 8 Surabaya: Surabaya Pasarturi, Surabaya Gubeng, dan Malang

    • Daerah Operasi 9 Jember: Jember

    • Divisi Regional I Sumatra Utara: Medan

  • BPK Bongkar Penyebab Kementan & Bapanas Sulit Wujudkan Ketahanan Pangan RI

    BPK Bongkar Penyebab Kementan & Bapanas Sulit Wujudkan Ketahanan Pangan RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap adanya sederet permasalahan yang mengakibatkan terhambatnya Kementerian Pertanian (Kementan) dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dalam mewujudkan ketahanan pangan.

    Berdasarkan laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I/2024, hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan masih terdapat permasalahan signifikan yang mengakibatkan terhambatnya Kementan dan Bapanas untuk memenuhi ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang efektif untuk mewujudkan ketahanan pangan tahun 2021 sampai dengan semester I/2023.

    Mengacu hasil pemeriksaan kinerja atas pemenuhan ketersediaan dan keterjangkauan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan mengungkap adanya 12 temuan yang memuat 15 permasalahan ketidakefektifan. Selain itu, BPK juga menemukan adanya satu permasalahan pemborosan.

    Adapun, sederet permasalahan yang dimaksud, antara lain pertama, perhitungan produksi dan kebutuhan komoditas pangan strategis yang dinilai belum sepenuhnya valid dan mutakhir.

    Permasalahan ini terlihat pada penyusunan prognosa neraca pangan strategis yang disusun oleh Bapanas yang dinilai belum sepenuhnya didasarkan pada data produksi dan kebutuhan yang valid dan mutakhir, serta belum sepenuhnya tersinkronisasi dengan Sistem Nasional Neraca Komoditas (SNANK).

    “Akibatnya, proyeksi Neraca Pangan Bapanas dan Neraca Komoditas untuk komoditas padi, jagung, kedelai, bawang, cabai, gula, daging lembu, daging unggas, dan telur unggas pada SNANK tidak bisa dijadikan alat ukur dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan nasional, termasuk kebijakan impor,” ungkap laporan BPK, seperti dikutip pada Sabtu (2/11/2024).

    Untuk itu, BPK telah merekomendasikan kepada kepala Bapanas agar berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Informasi Geospasial (BIG), Perum Badan Urusan Logistik (Bulog), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan instansi lain yang terkait dengan data statistik pangan untuk pengintegrasian data yang berbasis digital dan mutakhir dari data kebutuhan, persediaan, produksi, dan distribusi serta impor pangan.

    Permasalahan kedua yang ditemukan BPK adalah sarana produksi pertanian berupa benih, bibit, pupuk, dan pakan yang belum mencukupi untuk memproduksi pangan strategis sesuai kebutuhan nasional.

    “Permasalahan tersebut di antaranya Kementan belum menganalisis kebutuhan minimal benih, bibit, pupuk, dan pakan untuk memproduksi pangan strategis,” ungkapnya.

    Selain itu, Kementan juga dinilai belum optimal memenuhi ketersediaan benih bersertifikat dan benih/bibit ternak berkualitas untuk mencukupi kebutuhan nasional. Imbasnya, Kementan belum dapat mencapai pemenuhan produksi jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, daging lembu, dan tebu untuk mencapai ketahanan pangan nasional.

    BPK pun telah merekomendasikan kepada menteri pertanian untuk mengoptimalkan analisis kebutuhan minimal atas benih bersertifikat dan pupuk. Ini dilakukan untuk dapat memproduksi komoditas pangan strategis sesuai kebutuhan nasional, serta melakukan upaya menjamin ketersediaan benih bersertifikat dan pupuk non subsidi.

    Di samping itu, BPK juga menemukan permasalahan terkait tata cara pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP) dan harga acuan pembelian beras luar negeri belum diatur secara jelas.

    Hasil pemeriksaan menunjukkan regulasi yang mengatur tata cara pengadaan cadangan pangan pemerintah (CPP), khususnya pengadaan CBP, baik yang diserap dari dalam negeri maupun pembelian dari luar negeri, belum disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Bapanas.

    Pasalnya, BPK menyebut bahwa selama ini tata cara pengadaan CBP dilaksanakan oleh Perum Bulog. Selain itu, Bapanas juga belum menetapkan kriteria harga pembelian pemerintah atau harga acuan pembelian yang dapat dijadikan patokan bagi Perum Bulog dalam pembelian beras dari luar negeri.

    “Akibatnya, pengendalian atas pengadaan CPP, khususnya pengadaan beras dari luar negeri lemah,” imbuhnya.

  • Jepang Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2024 Jadi 0,7%

    Jepang Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2024 Jadi 0,7%

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Jepang menurunkan perkiraan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) untuk tahun fiskal saat ini karena melemahnya ekspor menyeret pemulihan ekonomi yang rapuh.

    Dalam laporan proyeksi terbarunya yang dikutip dari Reuters pada Sabtu (2/11/2024), Kantor Kabinet Jepang memangkas perkiraan pertumbuhan produk domestik bruto yang disesuaikan dengan inflasi untuk tahun fiskal berjalan yang berakhir pada Maret 2025 menjadi 0,7% dari proyeksi 0,9% pada Juli.

    Penurunan perkiraan baru ini mengikuti penurunan serupa dengan perkiraan pada Juli, tetapi masih di atas perkiraan sektor swasta yang memperkirakan pertumbuhan sebesar 0,5%. Proyeksi pertumbuhan untuk tahun fiskal berikutnya dipertahankan pada 1,2%.

    Pemerintah merilis perkiraan pertumbuhan ekonominya pada bulan Januari dan kemudian merevisinya sekitar bulan Juli. Namun, revisi pada periode ini jarang terjadi dan menyoroti semakin besarnya tekanan terhadap perekonomian akibat menurunnya permintaan global dan melemahnya konsumsi domestik.

    Bank of Japan mempertahankan suku bunga ultra-rendah pada hari Kamis dan mengatakan risiko-risiko di sekitar perekonomian Amerika Serikat (AS) sudah mulai mereda, menandakan bahwa kondisi sudah siap untuk menaikkan suku bunga lagi.

    Namun, pelemahan permintaan global dan domestik yang berkepanjangan dapat memperlambat rencana Bank of Japan (BOJ) untuk sepenuhnya keluar dari kondisi moneter yang longgar selama satu dekade. Prakiraan tersebut menjadi dasar penyusunan anggaran negara.

    “Karena harga yang tinggi sangat berdampak pada masyarakat berpendapatan rendah, langkah-langkah harus diambil untuk membantu mendukung kehidupan mereka,” kata Kantor Kabinet.

    Anggota dewan ekonomi utama pemerintah dari sektor swasta juga meminta pemerintah untuk menerapkan langkah-langkah ekonomi yang efektif dan memadai untuk membantu memulihkan momentum konsumsi swasta.

    Pemerintahan Perdana Menteri Shigeru Ishiba telah berjanji untuk menyusun paket belanja besar pada akhir tahun ini untuk meredam dampak terhadap rumah tangga akibat kenaikan biaya hidup dan mendukung perekonomian yang lebih luas.