Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Skema Baru Subsidi BBM & Listrik Masih Menunggu Data Pertamina dan PLN

    Skema Baru Subsidi BBM & Listrik Masih Menunggu Data Pertamina dan PLN

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan skema baru penyaluran subsidi BBM dan listrik bakal diputuskan usai pendataan dari PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), hingga BPH Migas rampung.

    Hal itu disampaikan Bahlil dalam konferensi pers rapat koordinasi skema subsidi tepat sasaran bersama kementerian/lembaga terkait di Kantor Kementerian ESDM, Senin (4/11/2024).

    Bahlil menuturkan saat ini pemerintah masih mengkaji skema penyaluran subsidi BBM dan listrik yang ideal. Menurutnya, keputusan harus diambil secara hati-hati.  

    “Kami masih melakukan exercise yang mendalam karena kita harus hati-hati. Karena kita harus menunggu laporan dari teman-teman dari Pertamina, BPH Migas, dan PLN secara mendalam,” ucap Bahlil.

    Dia pun memastikan pengkajian laporan dari Pertamina, PLN, dan BPH Migas itu bisa rampung dalam satu pekan ke depan. Adapun, jika sudah rampung, Bahlil bakal segera melapor kepada Presiden Prabowo Subianto.

    “Kalau sudah selesai dalam waktu tidak lama, 1 minggu dari sekarang, itu sudah ada formulasinya yang tepat untuk kami laporkan kepada Bapak Presiden,” jelasnya.

    Khusus BBM, Bahlil pun sebelumnya mengungkapkan pemerintah menyiapkan dua opsi penyaluran subsidi yang sedang dikaji.

    Pertama, penyaluran secara langsung kepada masyarakat dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT). Dengan konsep ini maka BBM akan dipasarkan di harga pasar, sementara masyarakat miskin akan membeli dengan harga pasar ditambah uang BLT.  

    Kedua, skema kombinasi antara BLT dan subsidi terbuka seperti yang berlaku saat ini. Artinya, pada opsi kedua harga BBM dinaikkan lebih tinggi namun masih subsidi yang kemudian kenaikkan harganya dikompensasi lewat BLT.

    Bahlil pun menilai opsi penyaluran BBM subsidi menjadi BLT menjadi pilihan paling kuat.

    “BLT-nya salah satu opsi dan akan diputuskan nanti pada hari yang tepat. Dan opsinya saya pikir lebih mengerucut ke sana,” katanya.

    Wacana mengubah skema penyaluran subsidi energi dilakukan agar tepat sasaran. Maklum, subsidi energi masih dinikmati oleh orang mampu alias tak berhak.

    Bahlil menyebut, pemerintah saat ini mengalokasikan dana untuk subsidi energi sebesar Rp435 triliun yang terdiri atas subsidi BBM, LPG, dan listrik. Akan tetapi, Bahlil melihat penyaluran subsidi dengan nominal jumbo itu masih belum tepat sasaran. 

    Ketua Umum Partai Golkar ini menyebut seharusnya subsidi energi didapatkan oleh masyarakat yang berhak menerima. Namun, kenyataannya subsidi energi masih dinikmati oleh masyarakat kelas atas. 

    Dia mengatakan, penyaluran subsidi energi yang tepat sasaran juga menjadi arahan dari Prabowo kepada dirinya. 

    “Dari subsidi BBM dan listrik Itu melihat ada potensi yang tidak tepat sasaran. Tujuan subsidi itu kan adalah diberikan kepada warga negara yang berhak untuk menerima subsidi,” tutur Bahlil. 

  • Siap-Siap! Tol Solo-Klaten Segera Bertarif, Cek Perinciannya

    Siap-Siap! Tol Solo-Klaten Segera Bertarif, Cek Perinciannya

    Bisnis.com, JAKARTA – Jalan Tol Solo – Yogyakarta – YIA Kulon Progo Segmen Kartasura – Klaten bakal mulai bertarif dalam waktu dekat. Sebelumnya, segmen ini telah beroperasi fungsional tanpa tarif sejak akhir September 2024.

    Mengutip informasi yang dibagikan oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR), penetapan tarif tersebut sebagaimana telah tertuang dalam keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 2816/KPTS/M/2024.

    “Dalam waktu dekat akan diberlakukan penyesuaian Tarif Terintegrasi Ruas Jalan Tol Jogja – Solo Segmen (Kartasura – Klaten), berdasarkan keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 2816/KPTS/M/2024,” jelas pengumuman yang dibagikan JSMR dalam akun X nya, Senin (4/11/2024). 

    Dalam perinciannya, tarif paling murah dari GT Kartasura menuju GT Banyudono untuk golongan I dipatok seharga Rp3.500. Kemudian, tarif paling mahal yakni Rp84.500 untuk kendaraan golongan IV dan V yang melintas dari GT Kartasura hingga Klaten.

    Secara lebih lengkap, berikut daftar tarif Tol Solo – Yogyakarta – YIA Kulon Progo Segmen Kartasura – Klaten yang bakal mulai bertarif dalam waktu dekat.

    Daftar Tarif Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulonprogo segmen Kartasura-Klaten:

    Asal GT Kartasura

    Banyudono: Gol I Rp3.500; Gol II & III Rp5.500 ; Gol IV & V Rp7.500

    Polanharjo: Gol I Rp24.500 ; Gol II & III Rp37.000; Gol IV & V Rp49.000

    Klaten: Gol I Rp42.500; Gol II & III Rp63.500; Gol IV & V Rp84.500

    Asal GT Banyudono

    Polanharjo: Gol I Rp21.000; Gol II & III Rp31.500; Gol IV & V Rp42.000

    Klaten: Gol I Rp38.500; Gol II & III Rp58.000; Gol IV & V Rp77.500

    Kartasura: Gol I Rp3.500; Gol II & III Rp5.500 ; Gol IV & V Rp7.500

    Asal GT Polanharjo

    Klaten: Gol I Rp17.500; Gol II & III Rp26.500; Gol IV & V Rp35.500

    Banyudono: Gol I Rp21.000; Gol II & III Rp31.500; Gol IV & V Rp42.000

    Kartasura: Gol I Rp24.500; Gol II & III Rp37.000; Gol IV & V Rp49.000

    Asal GT Klaten

    Polanharjo: Gol I Rp17.500; Gol II & III Rp26.500; Gol IV & V Rp35.500

    Banyudono: Gol I Rp38.500; Gol II & III Rp58.000; Gol IV & V Rp77.500

    Kartasura: Gol I Rp42.500; Gol II & III Rp63.500; Gol IV & V Rp84.500

  • PM Anwar Ibrahim Minta SWF Malaysia Diaudit, Efek Investasi di Bisnis Fesyen Boncos

    PM Anwar Ibrahim Minta SWF Malaysia Diaudit, Efek Investasi di Bisnis Fesyen Boncos

    Bisnis.com, JAKARTA – Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim memerintahkan lembaga dana kekayaan negara atau sovereign wealth fund (SWF) Khazanah Nasional Berhad untuk melakukan audit internal. Hal ini bertujuan untuk menyelidiki masalah terkait dengan investasi yang merugi di bisnis ritel fesyen online lokal.

    Dikutip dari Bloomberg pada Senin (4/11/2024), Komisi Anti-Korupsi Malaysia atau MACC mengatakan pihaknya telah memulai investigasi mengenai masalah kerugian investasi sebesar 43,9 juta ringgit atau US$10 juta oleh Khazanah dan manajer aset milik negara Permodalan Nasional Bhd. (PNB) di ritel yang kemudian diidentifikasi sebagai Fashion Valet Sdn. 

    Penyelidikan ini dilakukan beberapa hari setelah Kementerian Keuangan mengatakan kedua entitas tersebut menginvestasikan total 47 juta ringgit di Fashion Valet pada 2018 dan akhirnya menjualnya seharga 3,1 juta ringgit.

    Pendiri Fashion Valet, Fadzarudin Shah Anuar dan Vivy Yusof, mengatakan pada hari Jumat bahwa mereka bertanggung jawab penuh atas kegagalan investasi tersebut dan akan mengundurkan diri. 

    Fadzarudin mengatakan pada hari Minggu kemarin bahwa mereka akan bekerja sama sepenuhnya dalam penyelidikan MACC. Sementara itu, Khazanah dan PNB tidak segera menanggapi kabar tersebut.

    Juru bicara Kantor Perdana Menteri membenarkan bahwa postingan Anwar adalah tanggapan terhadap penyelidikan MACC.

    Audit tersebut untuk memastikan semua perusahaan yang terkait dengan pemerintah memenuhi tuntutan tanggung jawab dan fungsinya masing-masing, kata Anwar dalam sebuah postingan di X pada hari Sabtu. Hal ini tidak mengecualikan PNB dan pihak lain yang terlibat, katanya dalam postingan lanjutan beberapa jam kemudian.

    Investasi Khazanah dan PNB di Fashion Valet ditujukan untuk mendukung pengusaha teknologi lokal dan perusahaan ritel digital, kata Kementerian Keuangan dalam jawaban tertulis atas pertanyaan parlemen pada hari Senin. Total kerugian dari penjualan tersebut sangat kecil dibandingkan dengan total pendapatan yang dihasilkan Khazanah dan PNB tahun itu, tambahnya.

    Khazanah dalam sebuah pernyataan mengatakan Fashion Valet menghadapi tantangan yang diperburuk oleh Covid-19, dan divestasinya mewakili jalan keluar yang bertanggung jawab untuk mengalihkan kepemilikan ke pihak yang dapat membantu mengarahkan perusahaan yang bermasalah tersebut. 

    NXBT Partners, yang disebut dipimpin oleh pengusaha Malaysia berpengalaman, menawarkan pada akhir tahun 2023 untuk membeli saham pemegang saham yang ada dan menyuntikkan modal ke perusahaan tersebut. Salah satu pendiri Fashion Valet mengatakan keputusan yang buruk menyebabkan kegagalan investasi.

    “Kami berusaha mengembangkan bisnis terlalu agresif dan tidak cukup merencanakan saat menghadapi kondisi buruk,” kata mereka dalam postingan di Instagram.

  • Apple Kirim Surat ke Menperin Imbas Larangan Jual iPhone 16

    Apple Kirim Surat ke Menperin Imbas Larangan Jual iPhone 16

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah menerima surat dari perusahaan teknologi asal AS, Apple Inc. yang meminta pertemuan dengan Menteri Perindustrian usai adanya pelarangan penjualan iPhone 16 di Indonesia. 

    Sekjen Kemenperin, Eko S. Cahyanto, mengatakan pihaknya masih menunggu pemenuhan komitmen realisasi investasi dari Apple sebagai syarat perpanjangan seritifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). 

    “Kita sudah terima [surat dari Apple]. Mereka ingin ketemu, menjelaskan kepada menteri, tapi prinsipnya kan kita dorong mereka mempercepat realisasi kebutuhannya,” kata Eko kepada wartawan, dikutip Senin (4/11/2024). 

    Eko menyebut prinsip pemerintah yakni mendorong pemenuhan TKDN bagi perusahaan yang memasarkan produknya dalam negeri. Apple selama ini telah mengantongi sertifikat TKDN 35%. Namun, sertifikat tersebut mesti diperpanjang. 

    Untuk mendapatkan perpanjangan TKDN, Apple diminta menyelesaikan komitmen investasinya senilai Rp1,7 triliun. Adapun yang sudah terealisasi saat ini sebesar Rp1,48 triliun lewat pembangunan Apple Academy. 

    “Pada prinsipnya untuk HKT, produk-produk yang memang sudah diwajibkan ini untuk memiliki TKDN, kita juga dorong mereka punya TKDN yang lebih tinggi. Pada prinsipnya kan investasi itu berbanding lurus dengan nilai TKN,” ujarnya. 

    Sebelumnya, Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif, mengatakan bahwa semua kebijakan ini dilakukan Kemenperin semata-mata agar PT Apple Indonesia memenuhi komitmen investasinya dan memberikan keadilan bagi semua investor smartphone di Indonesia.

    “Bayangkan, selama tahun 2023 dan 2024 Apple telah mengimpor dan menjual produk HKT (handphone, komputer genggam, dan tablet)sebanyak 3,8 juta unit di Indonesia,” ujarnya. 

    Jika diasumsikan perangkat elektronik Apple tersebut rata-rata dijual dengan harga Rp5 juta/unit di dalam negeri, maka nilai penjualan untuk satu tahun mencapai Rp19 triliun dan tentu jauh lebih tinggi lagi jika ditambah dengan impor dan penjualan produk HKT mereka sejak tahun 2016. 

    “Ironisnya, dengan nilai penjualan sangat tinggi tersebut, mereka sangat sulit untuk merealisasikan 100% komitmen investasi senilai Rp1,7 triliun selama delapan tahun di Indonesia,” ujarnya. 

  • Poin Penting Hasil Pertemuan Menteri-Menteri Ekonomi: Tax Holiday hingga Nasib PPN 12%

    Poin Penting Hasil Pertemuan Menteri-Menteri Ekonomi: Tax Holiday hingga Nasib PPN 12%

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar rapat koordinasi terbatas alias rakortas pada Minggu (3/11/2024). Terdapat sejumlah poin penting dari hasil rakortas tersebut mulai dari perpanjangan tax holiday hingga nasib rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12%.

    Dalam rakortas tersebut, dibahas berbagai program kerja jangka pendek sejumlah kementerian perekonomian. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di kawasan Jakarta Selatan.

    Turut hadir Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri Pariwisata Widyanti Putri, juga para wakil menteri serta para pejabat eselon I dan II masing-masing kementerian.

    Usia rakortas, Airlangga dan jajaran menteri memberikan keterangan pers. Berikut rangkuman sejumlah poin penting hasil rakortas yang disampaikan Airlangga:

    Perpanjangan Tax Holiday

    Pemerintah memperpanjang ketentuan pengurangan hingga pembebasan pajak korporasi atau tax holiday. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/2020, insentif pajak itu semestinya berakhir pada 9 Oktober 2024 tetapi kini telah diperpanjang hingga 31 Desember 2025.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menjelaskan bahwa perpanjangan tax holiday tersebut baru saja disetujui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor (PMK) 69/2024 tentang Perubahan atas PMK 130/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

    “Karena memang tax holiday itu mempunyai peran yang sangat penting, proporsinya sangat besar terhadap investasi yang masuk itu kurang lebih di atas 25%,” ujar Rosan usai rapat koordinasi Kemenko Perekonomian di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

    Kendati demikian, ada sedikit perbedaan dalam aturan terbaru tersebut. Kini, perusahaan asing atau korporasi multinasional tidak akan menerima tax holiday secara maksimal sebagai akibat dari penerapan pajak minimum global 15% atau pilar kedua OECD.

    Perpanjangan Diskon PPN Perumahan hingga Mobil Listrik

    Pemerintah memperpanjang sejumlah insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah, mulai dari sektor perumahan hingga kendaraan listrik, hingga tahun depan atau 2025.

    Sejumlah insentif pajak yang akan berakhir namun diperpanjang hingga tahun depan yaitu pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN-DTP) untuk pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), PPN-DTP untuk kendaraan bermotor berbasis listrik dan mobil berbasis listrik, dan PPN-DTP untuk properti atau perumahan.

    “Ini [perpanjangan insentif pajak] akan segera dibahas juga dengan Kementerian Keuangan,” ujar Airlangga.

    Dia belum merincikan besaran anggaran maupun unit untuk setiap perpanjangan insentif PPN-DTP tersebut karena masih dalam pembahasan lebih lanjut. Kendati demikian, Airlangga menegaskan bahwa kebijakan tersebut diambil pemerintah untuk mendorong daya beli masyarakat.

    Nasib Rencana Kenaikan PPN

    Airlangga menyatakan belum ada keputusan final soal rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% pada 1 Januari 2025. Dia mengakui, kenaikan PPN sebesar 1% tersebut sudah diamanatkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

    Kendati demikian, aturan tersebut akan dikaji kembali bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    “Masih dibahas dengan Kementerian Keuangan. Jadi kita masih akan ada pembahasan,” kata Airlangga.

    Insentif Industri Padat Karya

    Pemerintah sedang merancang insentif ke industri padat karya dalam bentuk kredit investasi. Dalam konteks ini, Himpunan Bank Milik Negara alias Himbara akan turun tangan.

    Belakangan, industri padat karya mendapatkan banyak sorotan terutama usai raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) alias Sritex dinyatakan bangkrut. Sebelumnya, bahkan sudah terjadi PHK massal di industri padat karya.

    “Pemerintah juga membuat insentif khusus khusus padat karya, terutama untuk revitalisasi permesinan, sedang disiapkan scheme [skema] untuk kredit investasi,” jelas Airlangga.

    Dia mengaku belum bisa memberi penjelasan detail skema kredit investasi yang disebutnya. Airlangga hanya mengungkapkan, ketentuan teknis akan dibahas antara Kementerian Keuangan dan perbankan Himbara.

    Aturan Baru Perburuhan hingga Aksesi OECD & BRICS

    Airlangga juga menegaskan Kementerian Ketenagakerjaan akan menyesuaikan aturan perburuhan akibat hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ihwal UU Cipta Kerja.

    “Pemerintah menindaklanjuti keputusan MK terkait dengan ketenagakerjaan kerjaan dan menteri tenaga kerja akan segera mempersiapkan regulasi,” katanya.

    Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa pemerintah akan melanjutkan program pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), KUR Alsintan. Pihaknya juga akan melakukan penyesuaian tiket pesawat domestik agar lebih kompetitif.

    Dia turut menegaskan, pemerintah akan terus berusaha mempercepat penandatanganan perjanjian Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), The Indo-Pacific Economic Framework (IPEF), serta The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) hingga aksesi ke BRICS dan The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD).

  • Opini : Mengelola Warisan Beban Fiskal

    Opini : Mengelola Warisan Beban Fiskal

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintahan Presiden Jokowi berakhir sejak Presiden terpilih Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden RI periode 2024—2029. Kini, pemerintahan baru mewarisi ‘beban’ fiskal yang ditinggalkan pemerintahan lama. Walhasil, pemerintahan baru dituntut mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih optimal dan prudensial.

    Publik berharap kebijakan fiskal Prabowo, baik instrumen penerimaan maupun belanja negara dikelola secara efektif dan efisien. Maknanya, pemerintahan Prabowo diharapkan mampu meningkatkan penerimaan negara secara signifikan dan piawai menguatkan belanja yang berkualitas serta produktif.

    Bahkan, demi menjamin kualitas belanja (spending better) dan belanja yang produktif, Prabowo mengingatkan para menterinya untuk tidak menggunakan dana APBN untuk mencari uang.

    Dari sisi pendapatan negara, sebaran sumber pendapatan tampaknya mengalami ketimpangan. Sebab, mayoritas sumber pendapatan berasal dari pajak. Mengacu data BPS (2024) diperkirakan hingga akhir 2024, penerimaan negara yang berasal dari pajak mencapai Rp2.309,9 triliun atau 82,4% dari seluruh penerimaan.

    Sementara itu, sisanya sebesar 17,6% terbagi ke sumber pendapatan negara bukan pajak (PNBP), yakni antara lain pengelolaan sumber daya alam (SDA) sebesar Rp207,7 triliun (7,4%). Kemudian diikuti pendapatan bukan pajak lainnya sebesar Rp115,1 triliun (4,1%), BUMN sebesar Rp85,8 triliun (3,1%), dan badan layanan umum sebesar Rp83,4 triliun (3,0%). Menurut Kemenkeu (2024), pada 2025 pendapatan negara diproyeksikan mencapai Rp2.996,9 triliun, dengan perincian bersumber dari pungutan pajak sebesar Rp2.490,9 triliun (83,1%), dan PNBP sebesar Rp505,4 triliun (16,9%).

    Merujuk data-data di atas, pertanyaan kritisnya, mengapa Indonesia yang kekayaan SDA-nya melimpah, tetapi penerimaan negara yang bersumber dari SDA terhitung kecil? Pertanyaan ini muncul mengingat Indonesia sebagai salah satu negara penghasil komoditas tambang terbesar di dunia.

    Namun, faktanya, total penerimaan negara yang bersumber dari SDA tersebut relatif tipis, sehingga timbul kecurigaan bahwa hasil tambang yang semestinya menjadi jatah negara, tetapi tidak masuk ke kas negara. Kecurigaan itu kian menguat lantaran mencuatnya kasus megakorupsi tambang timah dengan kerugian negara mencapai Rp271 triliun.

    Selain itu, penerimaan negara yang berasal dari BUMN juga tidak signifikan, karena tidak mencapai ratusan triliun, sebagaimana yang diharapkan. Padahal BUMN besar, seperti Pertamina, PLN, BRI, Bank Mandiri, BNI, Telkom Indonesia, dan KAI tidak mustahil bisa menyumbang penerimaan negara ratusan triliun rupiah.

    Sementara itu, dari sisi belanja negara, legacy yang ditinggalkan pemerintahan Jokowi menjadi tanggungan beban fiskal bagi pemerintahan baru. Indikatornya terjadi pelebaran defisit anggaran yang semula 2,29% (2024) menjadi kisaran 2,45%—2,82% (2025). Walhasil, untuk menutup defisit biasanya pemerintah menambah utang baru.

    Apalagi tahun depan pemerintah harus membayar utang dan bunganya yang sudah jatuh tempo. Selain itu, terjadi peningkatan imbal hasil surat berharga negara (SBN) dengan tenor 10 tahun, yang semula 6,7% (2024) menjadi kisaran 6,9%—7,3% (2025).

    Hal itu membawa konsekuensi membekaknya pembayaran bunga utang pemerintah. Padahal, pada tahun pertama pemerintahan Prabowo berencana akan menambah utang sebesar Rp775,86 triliun. Oleh karenanya pemerintahan baru tetap melebarkan rasio utangnya sebesar 37,98%—38,71%. Sementara itu, idealnya rasio utang pemerintah terhadap PDB di bawah 30%.

    OPTIMALISASI ANGGARAN

    Merujuk kerangka ekonomi makro (KEM) dan pokok-pokok kebijakan fiskal (PPKF) 2025, postur makro fiskal 2025 menunjukan target rasio pendapatan negara terhadap PDB kisaran 12,14%—12,36%, dan belanja negara kisaran 14,59%—15,18%.

    Angka-angka tersebut menunjukkan terdapat peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan APBN 2024. Namun, yang krusial tidak sekadar capaian target tersebut. Melainkan pendapatan dan belanja negara bisa dikelola secara optimal.

    Kebijakan fiskal diharapkan mampu menurunkan angka kemiskinan ekstrim, menurunkan gini ratio, meningkatkan investasi, menurunkan angka pengangguran terbuka, meningkatkan nilai tukar petani/nelayan, dan meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM). Oleh karenanya, diperlukan sejumlah kebijakan untuk menjamin fiskal dikelola secara optimal.

    Pertama, mendorong kreativitas tim ekonomi Prabowo dalam mencari dan menemukan sumber-sumber pendapatan baru, selain pajak (PNBP). Walhasil, pendapatan tidak hanya bertumpu pada perpajakan, sehingga proporsinya bisa berubah, setidaknya sumber dari pajak (70%) dan PNBP (30%).

    Kedua, menjamin peningkatan pendapatan negara tidak merusak iklim investasi, tidak merusak lingkungan, memperhitungkan keterjangkauan layanan publik, tidak membebani masyarakat berpendapatan rendah dan usaha mikro kecil.

    Ketiga, memastikan realisasi belanja sektor strategis sesuai dengan pagu anggaran, dan tidak terjadi kebocoran. Sektor strategis tersebut antara lain, pendidikan, kesehatan, Perlinsos, hilirisasi serta ekonomi hijau, dan lainya. Terutama dana Perlinsos butuh pengawasan khusus, untuk menjamin dana sosial itu tepat sasaran.

  • Merombak Beleid yang Dituding Jadi Biang Kerok Sritex (SRIL) Pailit

    Merombak Beleid yang Dituding Jadi Biang Kerok Sritex (SRIL) Pailit

    E-Paper Bisnis Indonesia merupakan replika digital edisi cetak Harian Bisnis
    Indonesia. Dan bisa mengakses E-Paper Bisnis Indonesia melalui alat-alat digital
    seperti telepon pintar (smartphone), komputer genggam tablet, laptop, atau
    komputer
    meja (desktop). Untuk memperoleh informasi lebih detail tentang berlanganan
    E-Paper
    Bisnis Indonesia, kunjungi https://epaper.bisnis.com/. Konten
    Premium adalah konten yang dapat diakses dengan sistem berlangganan pada situs
    dalam
    jaringan (online). Konten Premium disajikan dengan artikel yang lebih mendalam.

  • BPS: Jumlah Angkutan Penumpang dan Barang Kereta Api Turun per September 2024

    BPS: Jumlah Angkutan Penumpang dan Barang Kereta Api Turun per September 2024

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan penurunan jumlah angkutan kereta api baik barang maupun penumpang secara bulanan sepanjang September 2024.

    Plt. Kepala BPS Amalia A. Widyasanti mengatakan terjadi penurunan penumpang di seluruh moda transportasi secara bulan, salah satunya angkutan kereta api yang disebabkan oleh jumlah hari kerja yang lebih sedikit dibandingkan dengan bulan sebelumnya. 

    “Adapun untuk moda kereta api turun secara bulanan namun meningkat secara tahunan. Untuk angkutan kereta api, jumlah hari pada bulan September 2024 relatif lebih sedikit dibandingkan bulan sebelumnya,” kata Amalia, Jumat (1/11/2024). 

    Jumlah penumpang kereta di Jawa dan Sumatera termasuk kereta bandara, yang berangkat pada September 2024 sebanyak 35,3 juta orang atau turun 1,43% dibanding bulan sebelumnya. Selama Januari—September 2024, jumlah penumpang mencapai 312,8 juta orang atau naik 14,28% dibanding periode yang sama tahun 2023.

    Dari jumlah tersebut, sebagian besar adalah penumpang Jabodetabek yang merupakan penumpang pelaju (commuter), yaitu sebanyak 27,6 juta orang atau 78,20% dari total penumpang angkutan kereta.

    Penurunan jumlah penumpang terjadi di wilayah/rute Jabodetabek sebesar 2,13%. Sebaliknya, di wilayah/rute Jawa non-Jabodetabek, Sumatera, dan kereta bandara masing-masing naik 0,75%, 0,47%, dan 5,79%.

    Secara kumulatif, jumlah penumpang kereta selama Januari—September 2024 mencapai 312,8 juta orang atau naik 14,28% dibandingkan periode yang sama pada 2023. Peningkatan jumlah penumpang terjadi di wilayah/rute Jabodetabek, Jawa non-Jabodetabek, dan kereta bandara masing-masing sebesar 14,60%, 12,47%, dan 57,32%. Sebaliknya, di wilayah/rute Sumatera terjadi penurunan jumlah penumpang sebesar 10,62%.

    Serupa dengan jumlah penumpang, jumlah barang yang diangkut dengan kereta mengalami penurunan sebesar 5,82% menjadi 6,2 juta ton secara bulanan, namun meningkat secara tahunan sebesar 9,39% menjadi 54,4 juta ton.

    Jumlah barang yang diangkut kereta pada September 2024 sebanyak 6,2 juta ton atau turun 5,82% dibanding bulan sebelumnya. Sebagian besar barang yang diangkut tersebut, tercatat di wilayah Sumatera sebanyak 5,1 juta ton atau 82,05% dari total barang yang diangkut dengan kereta. Penurunan jumlah barang terjadi di semua wilayah Jawa non-Jabodetabek dan Sumatera masing-masing turun 2,32% dan 6,55%.

    Selama periode Januari—September 2024, jumlah barang yang diangkut kereta mencapai 54,4 juta ton atau naik 9,39% dibanding periode yang sama tahun 2023. Peningkatan terjadi di semua wilayah Jawa non-Jabodetabek dan Sumatera masing-masing sebesar 13,66% dan 8,47%.

  • Oh Ternyata Ini yang Bikin Warren Buffet Tak Minat Investasi Emas

    Oh Ternyata Ini yang Bikin Warren Buffet Tak Minat Investasi Emas

    Bisnis.com, JAKARTA – Warren Buffet merupakan salah satu investor kawakan yang tak tertarik menaruh hartanya di instrumen bernama emas.

    Akan tetapi yang menarik, Berkshire Hathaway, konglomerat multinasional yang berbasis di Omaha, Nebraska, yang dipimpin oleh Warren Buffett sempat berinvestasi di Barrick Gold pada tahun 2020 lalu.

    Emas juga menjadi salah satu instrumen investasi yang paling aman karena nilainya cenderung naik dari tahun ke tahun.

    Dengan kata lain, emas menjadi instrumen yang bisa menyelamatkan harta seseorang dari gerusan inflasi.

    Namun, Buffet bukan tanpa alasan. Setidaknya, ada tiga hal yang membuat Warren Buffet tak tertarik investasi emas.

    3 Hal Ini Bikin Warren Buffet Tak Minat Investasi Emas

    1. Emas tidak seperti saham, emas tidak berkembang biak

    Menurut Buffet, emas memiliki dua kekurangan yang signifikan, yaitu tidak akan berkembang biak.

    Ia mengakui jika emas memiliki beberapa kegunaan industri dan dekorasi, namun emas akan stagnan alias tidak bisa membuat produksi baru.

    Buffet mengatakan jika seseorang memiliki satu ons emas hari ini, maka Anda akan tetap memiliki satu ons di akhir masa pakainya. Inilah yang dimaksud tidak berkembang biak.

    2. Emas tidak melakukan apapun

    “Saya tidak punya pandangan mengenai di mana (emas) akan berada (dalam lima tahun ke depan), tapi satu hal yang dapat saya katakan adalah emas tidak akan melakukan apa pun antara sekarang dan nanti kecuali melihat Anda,” kata Buffet.

    Ini juga menjadi pernyataan Buffet yang cukup kontroversial, namun masuk akal.

    Tidak seperti saham, reksadana, atau obligasi negara yang digunakan untuk membangu perusahaan atau negara, emas tidak melakukan apapun ketika disimpan.

    3. Emas adalah cara untuk bertahan lama saat takut

    “Dengan aset seperti emas, misalnya, Anda tahu, pada dasarnya emas adalah cara untuk bertahan lama saat takut, dan itu merupakan cara yang cukup bagus untuk bertahan lama saat takut dari waktu ke waktu. Namun Anda benar-benar harus berharap orang-orang menjadi lebih takut dalam satu atau dua tahun ke depan daripada sekarang. Dan jika mereka menjadi lebih takut, Anda menghasilkan uang, jika mereka menjadi kurang takut, Anda kehilangan uang. Namun, emas itu sendiri tidak menghasilkan apa pun,” Buffett, 2011.

    Warren Buffett juga berbicara cukup panjang lebar tentang keyakinannya bahwa orang yang membeli emas pada dasarnya bertaruh pada rasa takut.

    Emas dikenal sebagai safe haven dan orang menaruh uang mereka di instrumen ini lantaran takut akan gejolak di pasar modal.

  • Airlangga Blak-blakan soal Aturan Pemutihan Utang Petani & Nelayan

    Airlangga Blak-blakan soal Aturan Pemutihan Utang Petani & Nelayan

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa saat ini pemerintah tengah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait kebijakan penghapusbukuan dan penghapustagihan utang petani dan nelayan.

    “[RPP] ini dalam proses. Jadi, mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama ini bisa diselesaikan,” kata Airlangga di Jakarta seperti dikutip dari Antara, Minggu (3/11/2024).

    Dia menuturkan bahwa kebijakan penghapusbukuan dan penghapustagihan utang petani dan nelayan bertujuan untuk membantu agar masyarakat bisa kembali menerima kredit atau pinjaman.

    Airlangga mengungkapkan bahwa masyarakat yang mengalami permasalahan pembayaran piutang atau kredit macet tercatat dalam database Kementerian Keuangan, sehingga mereka tidak dapat mengajukan pinjaman kembali maupun menikmati fasilitas perbankan lainnya.

    “Nah, oleh karena itu ini, semacam ‘moratorium’ kepada mereka yang pernah bermasalah, sehingga dengan penghapusbukuan dan penghapustagihan ini diharapkan kredit untuk masyarakat bisa bergulir kembali,” ujarnya.

    Airlangga mengatakan bahwa kebijakan tersebut diimplementasikan terbatas kepada bank-bank BUMN atau Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) karena jumlah piutang yang tercatat dari kedua kelompok tersebut sudah terlampau besar.

    Selain itu, bank-bank tersebut tidak bisa melakukan penghapusbukuan, meski bisa melakukan penghapustagihan, berbeda dengan bank-bank swasta.

    “Jadi, (kebijakan) ini murni untuk mendukung Himbara karena jumlahnya (terkait utang kredit petani dan nelayan tersebut) sudah cukup besar. Mereka bisa hapus buku tapi tidak bisa hapus tagih,” katanya.

    Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto berencana melakukan pemutihan atau penghapusan utang para petani yang masuk dalam skema Kredit Usaha Tani (KUT) pada 1998.

    Sebelumnya, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyatakan bahwa utang tersebut sudah terlampau lama, yakni selama 26 tahun, dan dinilai memberatkan masyarakat karena bisa menghalangi mereka untuk mendapatkan kredit dari perbankan.

    Dia mengungkapkan bahwa total nominal utang yang akan diputihkan sebesar Rp8,3 triliun untuk 6 juta petani di Indonesia, atau sekitar Rp1,3 juta per orang.