Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Erick Thohir Batalkan Proyek Rp14 Triliun Terminal 4 Bandara Soetta

    Erick Thohir Batalkan Proyek Rp14 Triliun Terminal 4 Bandara Soetta

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir membatalkan proyek pembangunan terminal 4 Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, Tangerang senilai Rp14 triliun dan menggantinya dengan perbaikan pada terminal 1,2, dan 3.

    Menurut Erick, rencana penambahan terminal 4 membutuhkan dana yang sangat besar yakni sebesar Rp14 triliun. Ia pun bergerak cepat dengan melakukan kajian komprehensif terkait rencana tersebut, dan menemukan opsi yang jauh lebih efisien.

    “Setelah kita melakukan review di kepemimpinan kami, ternyata terminal 4 tidak diperlukan, tetapi hanya memerlukan perbaikan pada terminal 1, 2 dan 3 dengan kebutuhan dana hanya sebesar Rp1 triliun, sehingga kita bisa melihat lonjakan kapasitas bandara yang angkanya hampir mencapai 80-100 juta penumpang, itu efisiensi yang luar biasa,” kata Erick di Jakarta, Senin (4/11/2024).

    Hal ini menjadi salah satu cerita sukses di Kementerian BUMN. Erick memastikan, BUMN harus mampu bekerja secara efektif dan efisien, serta bijak dalam menggunakan anggaran, baik dari kas perusahaan maupun dari negara.

    Menurut dia, ini merupakan bentuk komitmen dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk pertumbuhan ekonomi.

    Perbaikan fasilitas di bandara merupakan bentuk dukungan konkret dalam peningkatan sektor pariwisata Indonesia. Selain Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Erick juga akan memperbaiki Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali sebagai salah satu pintu masuk turis dari mancanegara.

    “Untuk bandara Bali kita juga melakukan efisiensi, yaitu dengan melakukan renovasi, sehingga harapannya kapasitas penumpang bisa tumbuh dari 24 juta menjadi 32 juta tanpa membangun bandara baru,” ucap Erick.

    Namun demikian, ia mempersilakan jika ada wacana pembangunan bandara baru di Pulau Dewata. Erick mengatakan, hal ini menjadi salah satu upaya dalam memenuhi target wisatawan Bali yang diprediksi mencapai 50 juta hingga 100 juta di masa mendatang.

    “Di rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Menteri Pariwisata, pariwisata akan ditargetkan hampir mencapai 20-29 juta untuk lima tahun ke depan. Artinya, dukungan ekosistem tidak lain ada di kita, yakni BUMN, melalui bandara, penerbangan, dan lain-lainnya,” ujar Erick Thohir.

  • Zulhas Beri Sinyal, RI Masih Impor Beras Tahun Depan

    Zulhas Beri Sinyal, RI Masih Impor Beras Tahun Depan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memberikan sinyal bahwa Indonesia berpotensi masih akan mengimpor beras pada tahun depan, namun dengan kuota yang lebih sedikit.

    Menko Zulhas menekankan bahwa pemerintah akan meningkatkan produksi beras dan mengurangi ketergantungan impor pada 2025.

    “Selanjutnya kami akan lebih intens lagi untuk mempersiapkan tahun depan agar kita bisa berjalan dengan baik, impor sedikit mungkin, produksi bisa naik,” kata Zulhas di Gudang Bulog Sunter Timur, Kelapa Gading, Jakarta, Senin (4/11/2024).

    Selain itu, Zulhas juga berharap bantuan sosial (bansos) beras ke masyarakat juga bisa terlaksana dengan baik.

    Namun saat ditanya lebih lanjut terkait impor beras untuk tahun depan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu hanya mengatakan sepanjang 2024 pemerintah telah memutuskan mengimpor 3,6 juta ton beras. 

    Adapun dari jumlah itu, hanya tersisa 1 juta ton impor beras yang akan masuk ke Indonesia. Di sisi lain, Perum Bulog baru menyelesaikan 150.000 ton dari sisa 1 juta ton. Ini artinya tersisa 850.000 ton beras lagi yang akan membanjiri pasar Indonesia.

    “Ini sudah diputuskan tahun lalu, 3,6 [juta ton beras], realisasinya yang belum selesai,” jelasnya.

    Sebelumnya diberitakan, Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) menyatakan akan memprioritaskan produksi beras lokal untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, dan mengurangi ketergantungan terhadap impor.

    Direktur Utama Badan Urusan Logistik (Bulog) Wahyu Suparyono menuturkan, untuk saat ini pihaknya belum berencana mengimpor beras untuk kebutuhan tahun depan.

    “Tidak ada [rencana impor beras], belum. Kita harus berupaya penyerapan dalam negeri lah. Semangat kita semangat dalam negeri,” ujar Wahyu saat ditemui di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

    Wahyu menjelaskan bahwa untuk stok kebutuhan beras yang dikelola Perum Bulog setidaknya membutuhkan sebanyak 2,64 juta ton sepanjang tahun. Artinya, kebutuhan beras ini untuk bantuan pangan yang setiap bulannya adalah 220.000 ton beras.

    “Yang dikelola Bulog, stok kebutuhan untuk bantuan pangan setiap bulan 220.000 ton [beras], tinggal dikalikan satu tahun,” terangnya.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia masih mengimpor beras sepanjang sembilan bulan pertama pada tahun ini. Nilai impornya mencapai US$2,01 miliar atau sekitar Rp31,54 triliun (asumsi kurs Rp15.691 per dolar AS).

    Di sisi lain, Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto bertekad agar Indonesia menjadi negara swasembada pangan dalam empat tahun mendatang.

    Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan bahwa impor beras tercatat mencapai 3,23 juta ton pada Januari—September 2024.

    “Untuk impor beras Januari—September 2024 tercatat sebesar 3,23 juta ton atau senilai US$2,01 miliar,” kata Amalia dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS Perkembangan Ekspor-Impor September 2024, Selasa (15/10/2024).

    Dia merincikan, mayoritas negara asal pengimpor beras berasal dari Thailand, Vietnam, dan Pakistan. Perinciannya, sebanyak 1,14 juta ton beras dari Thailand, 988.040 ton dari Vietnam, dan 463.396 ton beras dari Pakistan.

    Di samping itu, Indonesia juga mengimpor beras dari Myanmar sebanyak 407.449 ton dan India sebanyak 202.677 ton sepanjang Januari—September 2024.

  • Dihantam Cukai (CHT), Petani Tembakau Minta Jatah Pupuk Subsidi

    Dihantam Cukai (CHT), Petani Tembakau Minta Jatah Pupuk Subsidi

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) mengeluhkan ketiadaan jatah pupuk bersubsidi untuk hasil perkebunan tembakau. Padahal, industri hasil tembakau saat ini tengah tertekan imbas kenaikan cukai hasil tembakau (CHT). 

    Ketua Umum APTI Agus Pramuji mengatakan, petani tembakau tidak mendapatkan jatah pupuk subsidi sejak 2012. Dia pun berharap tembakau yang juga menjadi komoditas strategis mendapatkan minimum kuota pupuk subsidi. 

    “Besar [kebutuhan pupuk] dalam 1 tahun untuk pertanian tembakau kalau kita ambil empat provinsi besar aja itu ratusan ribu ton,” kata Agus saat ditemui di Kompleks Parlemen DPR RI, Senin (4/11/2024). 

    Agus menyebut terdapat indikasi diskriminasi dari pemerintah terkait pupuk subsidi yang ditiadakan untuk tanaman tembakau dengan tanaman pangan lainnya. 

    Padahal, pertanian tembakau di Indonesia melibatkan 6,1 juta orang yang terdiri atas petani dan buruh tani. Tenaga kerja tersebut menggarap area seluas 247.064 hektare yang tersebar di 15 provinsi di Indonesia dengan produksi 236.243 ton per tahun. 

    “Plotting pupuk bersubsidi untuk tanaman tembakau itu nggak ada. Paling ada dapat jatah, karena sama-sama perkebunan, sama-sama itu komoditas strategis, ini kan diskriminasi, keanekaragaman budaya di Indoensia,” ujarnya. 

    Di samping itu, Agus mengeluhkan belum adanya perlindungan regulasi tentang budidaya pertembakauan dan petani tembakau. Bahkan, regulasi terkait tata niaga pemasaran, penyerapan tembakau hingga harga minimal belum tersedia. 

    Untuk itu, melalui rapat dengar pendapat umum dengan Badan Legislasi DPR RI hari ini, Agus kembali mengusulkan terkait RUU Pertembakauan yang sebelumnya telah diusulkan sejak tahun 2008. 

    “Harapannya di periode 2024-2025 ini di awal setelah pelantikan anggota DPR baru, kemudian Baleg menginiasiasi untuk percepatan RUU Perkebunan Strategis secara umum semoga saja ada penyesuaian sebagai solusi pertanian dan perkebunan,” tuturnya. 

    Lebih lanjut, petani tembakau juga menyoroti penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) untuk ditambahkan porsi terhadap kebutuhan pemberdayaan petani tembakau, termasuk untuk kualitas bahan baku, subtitusi impor, hingga produktivitas tembakau. 

    “Ketika pemerintah bisa mengalokasikan DBHCHT yang 2% ditambah menjadi 5% atau 10% kemudian porsi struktur aturannya itu benar maka semua akan sejahtera, meskipun instrumen penghancuran petani tembakau itu satu, cukai,” pungkasnya. 

  • Kemenkeu Resmi Perpanjang Tax Holiday hingga Akhir 2025, Simak Kisi-Kisinya

    Kemenkeu Resmi Perpanjang Tax Holiday hingga Akhir 2025, Simak Kisi-Kisinya

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah telah resmi memperpanjang aturan tax holiday atau insentif pembebasan pajak bagi korporasi. Simak kisi-kisi perpanjangan insentif pajak tax holiday.

    Sebagai informasi, menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 130/2020, insentif pajak berakhir pada 9 Oktober 2024. Dengan perpanjangan itu, tax holiday berlaku hingga 31 Desember 2025.

    Aturan perpanjang tax holiday tertuang dalam PMK Nomor 69/2024 tentang Perubahan atas PMK 130/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    Tax holiday ditujukan untuk perusahaan di industri pionir yaitu yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

    Namun, dalam perpanjangan kali ini, terdapat sedikit peraturan, di antaranya tax holiday tidak berlaku untuk perusahaan asing atau korporasi multinasional. Pasalnya, pemerintah menerapkan pajak minimum global 15% atau pilar kedua OECD.

    Menurut Menteri Investasi Roslan P. Roeslani, sudah 100 negara lebih yang menerapkan pajak minimum global 15% tersebut. Dia mengungkapkan, jika Indonesia tidak memungut pajak minimum global 15% kepada perusahaan asing maka negara asal korporasi tersebut yang akan memungutnya.

    Rosan mengaku, pihaknya sudah mensosialisasikan kepada calon investor asing terkait penerapan pajak minimum global tersebut di Indonesia. Kendari demikian, sambungnya, pemerintah akan memberikan insentif lain kepada perusahaan asing yang akan berinvestasi di Indonesia.

    “Kita sudah melakukan asessment [penilaian] sehingga kita berikan dalam bentuk lain, sehingga pajak minimum global yang 15% itu bisa dikompensasi dalam bentuk lain,” katanya.

    Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa pajak minimum global hanya berlaku untuk perusahaan asing. Sejalan dengan itu, perusahaan domestik akan tetap berhak mengajukan permohonan insentif tax holiday yang diperpanjang hingga akhir tahun depan.

    Adapun, berikut deretan industri pionir yang berhak menerima tax holiday berdasarkan Pasal 3 ayat 2 PMK 69/2024:

    industri logam dasar hulu:
    – besi baja; atau
    – bukan besi baja, tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
    industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi.
    industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam, dan/ atau batu bara tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi.
    industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi.
    industri kimia dasar anorganik tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi.
    industri bahan baku utama farmasi tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi.
    industri pembuatan peralatan iradiasi, elektromedikal, atau elektroterapi.
    industri pembuatan komponen utama peralatan elektronika atau telematika.
    industri pembuatan mesin dan komponen utama mesin.
    industri pembuatan komponen robotik yang mendukung industri pembuatan mesin-mesin manufaktur.
    industri pembuatan komponen utama mesin pembangkit tenaga listrik.
    industri pembuatan kendaraan bermotor dan komponen utama kendaraan bermotor.
    industri pembuatan komponen utama kapal.
    industri pembuatan komponen utama kereta api.
    industri pembuatan komponen utama pesawat terbang dan aktivitas penunjang industri dirgantara.
    industri pengolahan berbasis hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan yang menghasilkan bubur kertas (pulp) tanpa atau beserta turunannya.
    infrastruktur ekonomi; atau
    ekonomi digital yang mencakup aktivitas pengolahan data, hosting, dan kegiatan yang berhubungan dengan itu.

  • Penerapan Pajak Minimum Global: Pelaku Industri Was-Was Investor Asing Tak Minat ke RI

    Penerapan Pajak Minimum Global: Pelaku Industri Was-Was Investor Asing Tak Minat ke RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Asosiasi Perusahaan Pengerjaan Logam dan Mesin Indonesia alias Gamma takut para investor asing tidak berminat menanamkan modalnya ke Tanah Air usai pemerintah berencana menerapkan pajak minimum global 15% untuk perusahaan multinasional.

    Ketua Umum Gamma Dadang Asikin menjelaskan masih banyak permasalahan ihwal ketidakpastian hukum, birokrasi perizinan investasi, dan beban biaya untuk berusaha yang masih perlu dibenahi pemerintah Indonesia. Kini, investor asing akan ditambahkan beban pajak minimum global 15%.

    “Kita tahu pemerintah sedang bebenah dalam hal perizinan ini, walaupun di lapangan masih sering terjadi terkendala dengan perizinan dan kebijakan masing-masing sektor atau kementerian/lembaga,” jelas Dadang kepada Bisnis, Senin (4/11/2024).

    Oleh sebab itu, dia meminta pemerintah lebih giat mensosialisasikan kepada calon investor asing ihwal berbagai insentif termasuk pengurangan pajak korporasi atau tax holiday usai resmi diperpanjang hingga akhir 2025 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 69/2024.

    Kendari demikian, Dadang juga meminta pemerintah memperluas cakupan penerima manfaat tax holiday, tak hanya menyasar ke industri pionir, sehingga manfaatnya semakin terasa ke perekonomian secara keseluruhan.

    “[Contohnya] industri yang berkontribusi, yang memberikan efek domino besar terhadap pertumbuhan industri, dan/atau menjawab masalah tentang rantai pasok bahan baku yang menopang industri hilir berikutnya,” jelas Dadang.

    Dia beralasan, jika bahan baku logam tetap tidak ada di dalam negeri maka insentif tax holiday tidak akan terlalu berpengaruh ke industri pengerjaan logam. Oleh sebab itu, industri yang memuluskan rantai pasok bahan baku juga perlu diberi insentif tax holiday.

    Apalagi, sambungnya, beberapa mesin impor malah mendapat fasilitas pembebasan bea masuk sehingga selama ini tercipta arena bertarung yang tidak seimbang.

    Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menjelaskan bahwa sudah 100 negara lebih yang menerapkan pajak minimum global 15% tersebut. Dia mengungkapkan, jika Indonesia tidak memungut pajak minimum global 15% kepada perusahaan asing maka negara asal korporasi tersebut yang akan memungutnya.

    Rosan mengaku pihaknya sudah mensosialisasikan kepada calon investor asing terkait penerapan pajak minimum global tersebut di Indonesia. Kendari demikian, sambungnya, pemerintah akan memberikan insentif lain kepada perusahaan asing yang akan berinvestasi di Indonesia.

    “Kita sudah melakukan asessment [penilaian] sehingga kita berikan dalam bentuk lain, sehingga pajak minimum global yang 15% itu bisa dikompensasi dalam bentuk lain,” katanya usai rapat koordinasi Kemenko Perekonomian di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

  • Dirjen Pajak Buka Suara soal Viral Pemblokiran UD Pramono

    Dirjen Pajak Buka Suara soal Viral Pemblokiran UD Pramono

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan menyatakan pemblokiran rekening UD Pramono, yang viral atas tagihan pajak jumbo, sudah sesuai aturan yang berlaku. Dirjen Pajak mengungkap bahwa Pemerintah Kabupaten Boyolali juga telah melakukan mediasi untuk menyelesaikan permasalahan UD Pramono.

    Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dirjen Pajak Dwi Astuti mengungkapkan bahwa pihaknya selalu melakukan upaya penagihan kepada para penunggak atau wajib pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

    “Pemblokiran rekening wajib pajak merupakan bagian dari penagihan aktif,” ujar Dwi kepada Bisnis, Senin (4/11/2024).

    Pemblokiran rekening, sambungnya, selalu didahului dengan penerbitan dan penyampaian Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Perintah Melakukan Penyitaan kepada penunggak atau wajib pajak.

    Oleh sebab itu, Dwi menegaskan tindakan pemblokiran rekening bukan merupakan tindakan penagihan tahap pertama karena sebelumnya telah dilakukan penagihan secara persuasif.

    Menurtnya, Pemerintah Kabupaten Boyolali juga telah turut tangan untuk mediasi antara Dirjen Pajak dengan UD Pramono. Dengan begitu, diharapkan tidak ada pihak yang dirugikan.

    “Mediasi dillakukan untuk mencari solusi terbaik berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku,” kata Dwi.

    Lebih lanjut, dia mengaku bahwa Dirjen Pajak ssudah melakukan berbagai upaya untuk mengedukasi kewajiban perpajakan kepada pelaku usaha kecil-menengah. 

    Dwi mencontohkan, Dirjen Pajak memiliki program Business Development Services (BDS) sebagai saran edukasi khusus kepada UMKM yang berfokus pada pengembangan usaha dan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

    “Kegiatan yang dimaksud terdiri dari kelas pajak, sosialisasi dan edukasi, asistensi helpdesk, bimbingan teknis, forum group discussion, pojok pajak, dan kegiatan penyuluhan lainnya,” ungkapnya.

    Kasus Pajak Viral

    Sebagai informasi, belakangan di media sosial viral sejumlah kasus penagihan pajak jumbo oleh Kantor Pajak, seperti UD Pramono di Boyolali dan penjual ayam @nuke.limanov yang berbagi pengalamannya di TikTok.

    Sebagai informasi, mengutip Solopos, UD Pramono merupakan pembeli susu sapi dari para peternak. Akan tetapi Pramono, pemilik UD Pramono, memutuskan akan menutup usahanya per Jumat (1/11/2024).

    Hasilnya, ribuan mitranya bingung. Pramono mengaku rekening usahanya diblokir oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Boyolali dengan alasan belum memenuhi kewajiban pembayaran pajak senilai Rp671 juta untuk tahun 2018.

    “Saya sudah capek enggak mampu, saya istirahat saja. Mikir dagangan saja sudah berat ditambah urusan pajak,” katanya saat ditemui di rumahnya, dikutip dari Solopos, Selasa (29/10/2024).

    Kasusnya berawal pada 2021, ketika Kantor Pajak memeriksa pajak usaha Pramono untuk 2018. Ternyata, dia ditagih pajak Rp2 miliar, yang kemudian diturunkan menjadi Rp671 juta.

    Meski sempat diturunkan, Pramono masih merasa berat untuk membayarnya. Menurutnya, ada kesepakatan membayar Rp200 juta agar tagihan tersebut selesai.

    “Tetapi kalau dihitung ya janggal, masa pajak 2018 dengan 2019 tinggi 2018. Pajak 2019 ada Rp75 juta,” ucapnya.

    Dia kemudian sempat mendapatkan surat peringatan dari Kantor Pajak meski sempat membayar Rp200 juta. Pramono memutuskan untuk mengabaikannya.

    Di samping itu, Pramono menyatakan tetap membayar pajak pada umumnya. Bahkan, dia sempat mendapatkan penghargaan dari KPP Pratama Boyolali atas kontribusi pembayaran PPh Pasal 25 Orang Pribadi tahun pajak 2022.

    Kendati demikian, pada 2024 dia menerima pemberitahuan agar melunasi tanggungan 2018. Meski telah membayar senilai Rp200 juta pada 2021, ternyata Pramono diminta lagi untuk membayar Rp110 juta.

    Pramono memutuskan tidak membayar tagihan tersebut karena merasa sudah memenuhi kewajibannya. Singkat cerita, Kantor Pajak memblokir rekening Pramono.

    Kisah Pramono tersebut kemudian banyak dibagikan di berbagai media sosial. Ternyata, kisah Pramono tersebut membuat pelaku usaha lainnya yaitu seorang penjual ayam @luke.limanov juga membagikan pengalamannya ditagih penunggakan pajak hingga Rp500 juta.

    Pada 2024, dia mengaku Kantor Pajak memanggilnya terkait kewajiban pajak pada 2020. Saat itu, Luke mengaku usahanya belum berbentuk badan sehingga yang menjadi objek merupakan pajak penghasilan pribadi. Dia juga tidak menampik, saat itu pencatatan transaksinya masih berantakan.

    Oleh sebab itu, menurutnya, Kantor Pajak menyatakan data perpajakan Nuke tidak sesuai dengan penghasilannya. Nuke mengatakan, PPh terutangnya ditetapkan sebesar Rp370 juta dan ditambah sanksi administrasi Rp150 juta.

    “Total Rp500 juta lebih dan itu yang harus aku bayar. Kaget, sedih, bingung karena pajaknya ini tahun 2020 dan sekarang 2024,” katanya seperti dalam unggahannya di TikTok @nuke.limanov, Sabtu (2/11/2024).

    Dia mengaku memang kurang paham dengan instrumen pajak. Oleh sebab itu, dia seakan menilai pihak berwenang kurang memberi edukasi ke para pelaku usaha.

    Hingga Senin (4/11/2024) siang, unggahan video Nuke tersebut sudah disukai setidaknya oleh 22.200 pengguna TikTok lainnya, dikomentari sebanyak 6.295 kali, dan dibagikan sebanyak 3.723 kali.

  • Zulhas Bidik RI Bisa Swasembada Beras dan Jagung pada 2028

    Zulhas Bidik RI Bisa Swasembada Beras dan Jagung pada 2028

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menargetkan Indonesia bisa menjadi negara swasembada untuk komoditas beras dan jagung pada 2028.

    Zulhas mengatakan bahwa swasembada pangan ini selaras dengan cita-cita Presiden Prabowo Subianto. Namun, dia menjelaskan pangan yang dimaksud bukan hanya sebatas komoditas beras, melainkan juga jagung, gula, kedelai, cabai, bawang, cokelat, kelapa, hingga kopi.

    “Tetapi paling kurang 2028, kita harus bekerja keras harus bisa swasembada paling kurang beras dan jagung, paling kurang,” kata Zulhas di Gudang Bulog Sunter Timur, Kelapa Gading, Jakarta, Senin (4/11/2024).

    Untuk itu, Zulhas menyampaikan bahwa Indonesia harus bekerja keras mempersiapkan ketahanan pangan guna mencapai swasembada pangan pada 2028 mendatang.

    Teranyar, Zulhas mengaku dirinya telah mengadakan rapat di Kementerian Kehutanan dengan seluruh jajaran kementerian. Pembahasan dalam rapat itu adalah mencari formula agar rencana swasembada Indonesia terealisasi.

    “Termasuk cetak sawah baru, membuka lahan baru dan lain-lain yang di Merauke yang kemarin Bapak Presiden [Prabowo] sudah sudah ke sana,” ungkapnya.

    Zulhas menyampaikan bahwa orang nomor satu di Indonesia itu sudah meninjau area pengembangan untuk program cetak sawah di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.

    Di samping itu, lanjut dia, pemerintah juga akan memperbaiki irigasi yang sudah lama  terbengkalai serta meningkatkan benih yang unggul demi mencapai swasembada pangan sebelum 2028.

    “Mudah-mudahan sebelum 2028 kita bisa swasembada, paling kurang beras dan jagung,” harapnya lagi.

    Lebih lanjut, mantan Menteri Perdagangan periode 2022-2024 itu juga menyatakan Indonesia mempersiapkan cadangan pangan dengan baik, mulai dari stok pangan hingga bantuan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog.

  • Disebut jadi Biang Kerok Manufaktur Rontok, Mendag Bakal Reviu Permendag 8/2024

    Disebut jadi Biang Kerok Manufaktur Rontok, Mendag Bakal Reviu Permendag 8/2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersama kementerian/lembaga terkait berencana untuk mereviu kebijakan pengaturan impor yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.8/2024.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan, reviu dapat dilakukan setiap saat mengingat kebijakan pengaturan impor sangat dinamis dan terus berkembang sesuai dinamika ekonomi nasional.

    “Reviu itu kan dulu sering saya bilang, Permendag terkait kebijakan impor itu dinamis, dia akan terus berkembang sesuai dinamika ekonomi kita. Kita nggak boleh kaku juga,” kata Budi, Senin (4/11/2024).

    Selama reviu berlangsung, Budi menyebut bahwa pihaknya akan mendengarkan masukan dari kementerian/lembaga lainnya, mengingat kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemendag kerap bersinggungan dengan kementerian/lembaga lainnya.

    Sejauh ini, pemerintah belum berencana untuk melakukan revisi terhadap Permendag No.8/2024. Pasalnya, Budi mengungkap bahwa hadirnya Permendag No.8/2024 justru melindungi industri tekstil dalam negeri dari gempuran produk impor.

    Dia menuturkan, pemerintah melalui beleid itu telah memperketat impor tekstil dan produk tekstil (TPT). Untuk mengimpor produk TPT, importir harus memiliki pertimbangan teknis dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

    Selain itu, pemerintah mengenakan bea masuk pengamanan perdagangan untuk produk TPT. “Per meter itu dikenakan sekian ribu, macam-macam tergantung kode HS [Harmonized System]-nya,” ujarnya.

    Pemerintah melalui Peraturan Dirjen Perdagangan Luar Negeri turut mengatur kuota impor pakaian jadi serta mengenakan bea masuk pengamanan perdagangan.

    Menurutnya, Kemendag sudah membantu industri dalam negeri semaksimal mungkin, melalui instrumen dan kewenangan yang dimilikinya.

    Dalam catatan Bisnis, Kemendag tengah berencana untuk membahas Permendag No.8/2024 dengan Kemenperin. Hal tersebut diungkapkan oleh Plt. Sekretaris Jenderal Kemendag Isy Karim.

    “Besok rencana minggu depan akan dibahas [Permendag 8/2024] dengan Kemenperin,” kata Isy saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (30/10/2024). 

    Namun, dia enggan berkomentar lebih lanjut apakah Permendag No. 8/2024 itu akan direvisi atau tidak. Dia hanya menjelaskan bahwa arah pembicaraan tersebut akan tergantung dengan pembahasan yang ada di rapat koordinasi terbatas (rakortas).

    Sementara itu, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita telah mengusulkan agar Permendag No.8/2024 direvisi kembali. Beleid yang merelaksasi sejumlah komoditas itu dinilai menjadi biang kerok penurunan Purchasing Manager Index (PMI) manufaktur nasional.

    Perusahaan tekstil Sritex sebelumnya juga menyebut industri tekstil mengalami tekanan sejak terbitnya Permendag No. 8/2024 yang merelaksasi impor sejumlah komoditas. 

    Komisaris Utama Sritex Iwan Setiawan Lukminto menyebut bahwa regulasi tersebut berdampak signifikan karena mengganggu operasional produksi industri TPT nasional. 

    “Kalau Permendag No. 8/2024 itu kan masalah klasik yang semua sudah tahu. Jadi, lihat aja pelaku industri tekstil ini, banyak yang kena, banyak yang terdisrupsi yang terlalu dalam sampai ada yang tutup, jadi sangat signifikan,” ujar Iwan di Kantor Kemenperin, Senin (28/10/2024).

  • Duh, Setiap 10 Tahun Muka Tanah di Pesisir Jakarta Turun 1 Meter

    Duh, Setiap 10 Tahun Muka Tanah di Pesisir Jakarta Turun 1 Meter

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut penurunan muka tanah (land subsidence) di wilayah pesisir Jakarta mencapai satu meter per 10 tahun.

    Hal itu disebut bakal mengancam hidup sekitar hampir dari 20.000 Kepala Keluarga (KK) yang dikhawatirkan bakal terdampak banjir rob.

    “Ada 20.000 lebih kepala keluarga dan luasan yang terdampak itu kurang lebih 160-an atau 170-an hektare. Jadi bisa dilihat teman-teman, tingginya permukaan air ini sudah lebih tinggi dibandingkan rumah-rumah yang di sana” jelasnya di Muara Baru, Jakarta Utara, Senin (4/11/2024).

    Atas dasar hal itu, dirinya mengaku bakal berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) ke depan.

    Lebih lanjut, untuk terus memastikan kondisi utara Jakarta tersebut tetap aman, maka pihaknya bakal menggandeng Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk merumuskan sejumlah aturan-aturan baru.

    Salah satunya, AHY merencanakan pembatasan penggunaan air tanah bagi masyarakat du DKI Jakarta untuk menahan laju land subsidence.

    Akan tetapi, sebelum menerapkan regulasu tersebut AHY menegaskan bahwa pemerintah bakal terlebih dahulu mengebut pembangunan infrastruktur air, salah satunya pengadaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

    “Penduduk Jakarta ini besar, padat dan tadi permukaan tanah terus menurun karena kita mengambil air dari dalam tanah,” tegasnya.

    Sehingga, tambah AHY Kementerian PU diminta untuk segera membangun infrastruktur penunjang yang mampu mendistribusi air permukaan yang bersumber dari Bendungan Jatiluhur hingga Karian.

    “Yang kedua kita tata dengan baik segala sesuatunya saluran rumah-rumah tangga,  air limbah juga jangan sampai tidak terkelola dengan baik dan apalagi kalau curah hujannya memang deras sekali. Maka kita sudah menyiapkan langkah-langkah pencegahan,” pungkasnya.

  • Skema Baru Subsidi BBM & Listrik Masih Menunggu Data Pertamina dan PLN

    Skema Baru Subsidi BBM & Listrik Masih Menunggu Data Pertamina dan PLN

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan skema baru penyaluran subsidi BBM dan listrik bakal diputuskan usai pendataan dari PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), hingga BPH Migas rampung.

    Hal itu disampaikan Bahlil dalam konferensi pers rapat koordinasi skema subsidi tepat sasaran bersama kementerian/lembaga terkait di Kantor Kementerian ESDM, Senin (4/11/2024).

    Bahlil menuturkan saat ini pemerintah masih mengkaji skema penyaluran subsidi BBM dan listrik yang ideal. Menurutnya, keputusan harus diambil secara hati-hati.  

    “Kami masih melakukan exercise yang mendalam karena kita harus hati-hati. Karena kita harus menunggu laporan dari teman-teman dari Pertamina, BPH Migas, dan PLN secara mendalam,” ucap Bahlil.

    Dia pun memastikan pengkajian laporan dari Pertamina, PLN, dan BPH Migas itu bisa rampung dalam satu pekan ke depan. Adapun, jika sudah rampung, Bahlil bakal segera melapor kepada Presiden Prabowo Subianto.

    “Kalau sudah selesai dalam waktu tidak lama, 1 minggu dari sekarang, itu sudah ada formulasinya yang tepat untuk kami laporkan kepada Bapak Presiden,” jelasnya.

    Khusus BBM, Bahlil pun sebelumnya mengungkapkan pemerintah menyiapkan dua opsi penyaluran subsidi yang sedang dikaji.

    Pertama, penyaluran secara langsung kepada masyarakat dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT). Dengan konsep ini maka BBM akan dipasarkan di harga pasar, sementara masyarakat miskin akan membeli dengan harga pasar ditambah uang BLT.  

    Kedua, skema kombinasi antara BLT dan subsidi terbuka seperti yang berlaku saat ini. Artinya, pada opsi kedua harga BBM dinaikkan lebih tinggi namun masih subsidi yang kemudian kenaikkan harganya dikompensasi lewat BLT.

    Bahlil pun menilai opsi penyaluran BBM subsidi menjadi BLT menjadi pilihan paling kuat.

    “BLT-nya salah satu opsi dan akan diputuskan nanti pada hari yang tepat. Dan opsinya saya pikir lebih mengerucut ke sana,” katanya.

    Wacana mengubah skema penyaluran subsidi energi dilakukan agar tepat sasaran. Maklum, subsidi energi masih dinikmati oleh orang mampu alias tak berhak.

    Bahlil menyebut, pemerintah saat ini mengalokasikan dana untuk subsidi energi sebesar Rp435 triliun yang terdiri atas subsidi BBM, LPG, dan listrik. Akan tetapi, Bahlil melihat penyaluran subsidi dengan nominal jumbo itu masih belum tepat sasaran. 

    Ketua Umum Partai Golkar ini menyebut seharusnya subsidi energi didapatkan oleh masyarakat yang berhak menerima. Namun, kenyataannya subsidi energi masih dinikmati oleh masyarakat kelas atas. 

    Dia mengatakan, penyaluran subsidi energi yang tepat sasaran juga menjadi arahan dari Prabowo kepada dirinya. 

    “Dari subsidi BBM dan listrik Itu melihat ada potensi yang tidak tepat sasaran. Tujuan subsidi itu kan adalah diberikan kepada warga negara yang berhak untuk menerima subsidi,” tutur Bahlil.