Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Usai Setop Penerbangan Balikpapan, BBN Airlines Ganti Jadwal 2 Rute Ini

    Usai Setop Penerbangan Balikpapan, BBN Airlines Ganti Jadwal 2 Rute Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Maskapai anyar BBN Airlines Indonesia mengubah jadwal penerbangan dua rute pesawat miliknya yaitu Jakarta (CGK)-Surabaya (SUB) pp dan Jakarta (CGK)-Denpasar (DPS) pp. 

    Manajemen BBN Airlines menyebutkan pihaknya telah menggeser jadwal penerbangan dua rute tersebut. Namun, manajemen tidak memerincikan alasan mengapa jadwal diganti. 

    “Untuk dua rute [DPS dan SUB] digeser jadwalnya. Sudah bisa dilihat di OTA [online travel agent],” kata manajemen BBN Airlines kepada Bisnis, Selasa (5/11/2024). 

    Berdasarkan penelusuran Bisnis di salah satu website penyedia tiket pesawat, penerbangan BBN Airlines rute CGK-SUB berganti menjadi pukul 05.30 WIB dengan harga Rp1,04 juta. Sebelumnya, rute CGK-SUB ini dijadwalkan berangkat pukul 19.35 WIB.

    Sementara untuk rute sebaliknya, pesawat BBN Airlines terbang pukul 19.35 WIB. Penerbangan tersebut tersedia tiga kali seminggu. 

    Kemudian, untuk rute CGK – DPS dijadwalkan berangkat pada pukul 16.45 WIB seharga Rp1,27 juta. Sementara itu, untuk rute sebaliknya berangkat pukul 21.15 WITA dengan harga Rp1,18 juta per tiket. 

    Sebelumnya, BBN Airlines Indonesia menjadwalkan pesawatnya berangkat dari Jakarta menuju Denpasar ini pada pukul 07.10 WIB dengan harga tiket Rp 1,4 juta. Untuk rute sebaliknya, BBN Airlines membanderol tiket seharga Rp1,2 juta yang berangkat pada pukul 11.10 WITA.

    Selain menggeser jadwal penerbangan, BBN Airlines juga menonaktifkan penerbangan rute Jakarta (CGK) – Balikpapan (BPN) (pp). 

    Head of Marketing BBN Airlines Indonesia Rosye Risandy mengatakan, CGK – BPN (pp) sedang ditinjau ulang karena okupansi yang rendah. 

    “Kami berkomitmen untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kesulitan yang telah terjadi dan meningkatkan layanan kami kedepan. Saat ini, kami sedang meninjau kembali rute Balikpapan,” kata Rosye kepada Bisnis, Selasa (5/11/2024). 

    Rosye mengatakan, peninjauan kembali memang terkait dengan operasional yaitu tidak terpenuhinya permintaan pasar atau demand yang kurang dengan load factor rata-rata 20%-25%.

  • Ara (PKP) Dapat Lahan 157 Hektar di Mojekerto, Kebut Program 3 Juta Rumah

    Ara (PKP) Dapat Lahan 157 Hektar di Mojekerto, Kebut Program 3 Juta Rumah

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) semringah usai mendapat kepastian alokasi lahan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mendukung program 3 juta rumah.

    Dalam penjelasannya, Ara mengaku telah mendapat dua wilayah potensial yang bakal dijadikan untuk merealisasikan program 3 juta rumah. Yakni di Mojokerto, Jawa Timur dan Tangerang, Banten.

    “Pak Nusron sudah siapkan tanah yang idle yang tidak bermasalah ya Pak Nusron ya. Cukup banyak di Mojokerto [luasnya] 151 hektare (Ha), statusnya adalah HGB [Hak Guna Bangunan],” tegasnya saat ditemui di Kantor Kementerian ATR/BPN, Selasa (5/11/2024).

    Dirinya menjelaskan tanah di Mojokerto tersebut sudah siap  untuk di survei. Sementara itu, untuk lahan di wilayah Tangerang, Banten yang tersedia sebesar 6 hektar.

    Lebih lanjut, Ara menjelaskan bahwa nantinya lahan-lahan tersebut bakal dibangun untuk mendukung program 3 juta rumah yang diprioritaskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), PNS berpenghasilan rendah, TNI, hingga Polri.

    Pada saat yang sama, Nusron menuturkan bahwa kejelasan pembebasan lahan tersebut bakal direalisasikan dalam 100 hari pertama dirinya menjabat.

    “Kalau itu [pengalokasian lahan untuk Kementerian PKP] cepat, dalam 100 hari ini Insya Allah bisa,” tuturnya.

    Adapun, tambah Nusron, Kementerian ATR/BPN sendiri pada dasarnya telah menyiapkan alokasi lahan seluas 1,3 juta hektare. Akan tetapi, jenis lahannya masih perlu dilakukan kurasi apakah  benar-benar cocok untuk dibangun kawasan permukiman atau tidak.

    Dia menyebut, saat ini pihaknya masih terus berkoordinasi dengan Kementerian Perumahan untuk melakukan pemetaan tersebut.

    “Tadi waktu ada Pak AHY sudah kami sampaikan. Kami punya potensi lahan yang terlantar itu 1,3 juta hektare. Tapi, dari 1,3 juta hektare itu kan pasti tidak cocok semua untuk rumah saja. Sehingga yang cocok berapa kami belum bisa umumkan, tim masih bekerja,” pungkasnya.

  • Ada Konflik, Mayora Group Ekspor 400.000 Kontainer Mamin ke Palestina 45 menit yang lalu

    Ada Konflik, Mayora Group Ekspor 400.000 Kontainer Mamin ke Palestina

    45 menit yang lalu

  • Badai PHK Berlanjut, Angka Pengangguran Naik jadi 7,47 Juta Orang

    Badai PHK Berlanjut, Angka Pengangguran Naik jadi 7,47 Juta Orang

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa angka pengangguran pada Agustus 2024 mengalami peningkatan sejak Februari 2024 di tengah maraknya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Plt. Kepala BPS Amalia A. Widyasanti menjelaskan, jika dibandingkan dengan angka pengangguran pada Agustus 2023, jumlah pengangguran pada Agustus 2024 memang mengalami penurunan sebesar 390.000 orang. Namun, bila dibandingkan dengan Februari 2024, jumlah pengangguran tercatat meningkat sebesar 270.000 orang.

    “Kalau kita bandingkan dengan Februari 2024 ini mengalami peningkatan tipis tapi tentunya perlu kita lihat lagi kedalamannya,” kata Amalia dalam Rilis BPS, Selasa (5/11/2024).

    Dalam paparan yang disampaikan Amalia, jumlah pengangguran pada Agustus 2024 mencapai 7,47 juta orang atau setara dengan tingkat pengangguran terbuka atau TPT sebesar 4,91%. 

    Jika dibandingkan dengan jumlah pengangguran pada Agustus 2023 yang tercatat sebesar 7,86 juta orang atau setara TPT 5,32%, terjadi penurunan sebesar 390.000 orang. 

    Namun, bila jumlah pengangguran tersebut dibandingkan dengan data Februari 2024 yang tercatat sebanyak 7,20 juta orang atau setara TPT 4,82%, maka terlihat adanya peningkatan jumlah pengangguran sebanyak 270.000 orang.

    “Informasi tentang adanya PHK itu kan terjadi sepanjang 2024. Nah, ini tercermin dari peningkatan Agustus TPT 2024 dibanding Februari 2024,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Amalia menuturkan, konsep pengangguran yang digunakan Indonesia mengacu pada Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization/ILO), di mana definisi pengangguran adalah seseorang yang bekerja minimal 1 jam dalam seminggu.

    Sementara itu, seseorang dikategorikan bekerja jika bekerja di atas 1-34 jam dalam seminggu. “Jadi konsep pengangguran seperti itu. Kalau dia masih kerja 1-34 jam itu masih masuk dalam kategori pekerja,” tuturnya.

    Merujuk data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), setidaknya sekitar 59.796 orang terkena PHK per 28 Oktober 2024 dengan kasus tertinggi terjadi di Daerah Khusus Jakarta.

    “Per 28 Oktober, 59.796 orang [yang di PHK]. [Tertinggi] di Jakarta, bergeser [dari sebelumnya Jawa Tengah],” ungkap Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri saat ditemui di Kompleks Parlemen, Rabu (30/10/2024).

    Secara terperinci, total pekerja di Jakarta yang dirumahkan mencapai 14.501 orang, diikuti Jawa Tengah 11.252 orang, dan Banten sebanyak 10.524 orang.

    Menurut sektornya, Indah menyebut bahwa kasus PHK mayoritas berasal dari sektor industri pengolahan, aktivitas jasa, dan perdagangan eceran. Kendati begitu, dia tidak menjabarkan lebih jauh mengenai total tenaga kerja yang mengalami PHK di ketiga sektor tersebut. 

    Dia juga belum dapat memastikan apakah total tenaga kerja yang ter-PHK tahun ini akan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, dia mengharapkan agar jumlah tenaga kerja yang di PHK tidak naik signifikan.

  • Kumpulkan ExxonMobil dkk, SKK Migas Ungkap 1,8 Miliar Barel Minyak Belum Tergarap

    Kumpulkan ExxonMobil dkk, SKK Migas Ungkap 1,8 Miliar Barel Minyak Belum Tergarap

    Bisnis.com, JAKARTA – SKK Migas mengungkapkan potensi 1,8 miliar barel minyak (Bbo) dan 13,4 triliun kaki kubik (Tcf) gas belum tergarap. Lembaga itu pun meminta kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk mengoptimalkan potensi minyak dan gas bumi (migas) tersebut.

    Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menuturkan terdapat beberapa lapangan yang belum diproduksikan, plan of development (PoD) yang belum dilanjutkan ke tahap produksi, serta hasil temuan eksplorasi yang tidak ditindaklanjuti. Ini khususnya pada wilayah kerja (WK) eksploitasi yang hanya fokus pada produksi existing.

    Dia mencatat terdapat beberapa potensi yang masih bisa dikembangkan. Pertama, terdapat 301 struktur yang memiliki potensi sebesar 1,8 Bbo minyak dan 13,4 Tcf gas.

    Kedua, terdapat potensi peningkatan produksi dari kegiatan EOR & waterflood. Dwi mengatakan, pihaknya telah memetakan semua potensi yang ada dan akan fokus untuk menerapkan teknologi ini terhadap 12 Lapangan dengan potensi recoverable resource sebesar 951 juta barel minyak (MMbo).

    Ketiga, terdapat kategori stranded PoD, yang mencakup lapangan-lapangan dengan PoD yang sudah disetujui, tetapi pelaksanaannya terhambat. SKK Migas mencatat saat ini, terdapat 74 lapangan dalam kategori ini yang memiliki potensi sebesar 153 MMbo minyak dan 5,3 Tcf gas, tetapi belum bisa dimanfaatkan.

    Keempat, terdapat idle field dan idle well, yaitu lapangan atau sumur yang saat ini tidak aktif, tetapi masih memiliki potensi untuk diaktifkan kembali. Saat ini terdapat 203 idle field dengan potensi produksi 122 juta barel setara minyak per hari (MMboe).

    Melihat potensi besar itu, SKK Migas mengumpulkan para CEO KKKS untuk melakukan inventarisasi dan potensi percepatan produksi untuk meningkatkan produksi pada akhir pekan lalu.

    Adapun, para CEO yang hadir seperti SVP Business Development ExxonMobil Justin Murphy, BP President Asia Pacific Kathy Wu, President Director Petrochina Qian Mingyang, dan Direktur Utama Pertamina EP Wisnu Hindadari.

    Lalu, Operations Deputy Director ENI Muara Bakau Juan Carlos Coral, Direktur Kangean Energi Indonesia Didi Basuki, Direktur Medco E&P Ronald Gunawan, hingga Direktur Utama Pertamina Hulu Rokan Ruby Mulyawan.

    Dwi meminta para CEO KKKS itu menyampaikan inventarisasi dan strategi tindak lanjut tersebut maksimal pekan pertama November 2024 ini. Dia menambahkan bahwa sudah banyak kemudahan dan insentif dari pemerintah agar proyek migas menjadi ekonomis.

    “Jika dulu ada istilah proyek tidak ekonomi, maka sekarang sudah berubah yaitu proyek hulu migas dijamin ekonomis, dengan pemerintah memberikan keleluasaan KKKS untuk mengajukannya agar menjadi ekonomis. Oleh karena itu, ditunggu gebrakan dari KKKS,” kata Dwi melalui keterangan resmi dikutip pada Selasa (5/11).

    Dwi pun mengatakan, jika aset yang dimiliki tidak produktif karena KKKS tidak melaksanakan WP&B, maka SKK Migas akan mengevaluasi atau bahkan mengganti manajemen KKKS yang bersangkutan. 

    “Jangan ada potensi cadangan yang tidak dikembangkan, tidak boleh negara menjadi tersandera,” ucap Dwi.

    Sementara itu, Deputi Eksplorasi, Pengembangan dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas Benny Lubiantara menyampaikan bahwa pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 110 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengembalian Bagian WK Potensial yang Tidak Diusahakan dalam Rangka Optimalisasi Produksi. 

    Dia menjelaskan Kepmen ini memberikan tugas dan kewenangan bagi SKK Migas dan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) untuk melakukan inventarisasi atas bagian WK yang tidak diusahakan untuk percepatan produksi berdasarkan tiga kriteria.

    Pertama, lapangan produksi yang selama 2 tahun berturut-turut tidak diproduksikan (idle field). Kedua, PoD selain PoD I yang tidak dikerjakan dalam 2 tahun berturut-turut (stranded PoD/PoD mangkrak). Ketiga, struktur pada WK eksploitasi yang telah mendapat status temuan (discovery) selama 3 tahun berturut-turut (undeveloped discovery).

    Benny menyampaikan timeline untuk mendukung langkah implementasi dari upaya inventarisasi dan percepatan produksi. Untuk itu, dia meminta semua KKKS yang memiliki WK yang terdampak Kepmen 110 Tahun 2024 untuk mengisi form dengan empat pilihan.

    “Yaitu pertama, tetap dikerjakan oleh kontraktor KKS bersangkutan dan dapat mengajukan insentif. Kedua, dikerjasamakan dengan badan usaha. Tiga, dikerjakan dengan mekanisme KSO, dan pilihan keempat, dikembalikan kepada negara,” katanya.

  • Prabowo Khawatir Perang Meluas, Proyek IKN akan Direm?

    Prabowo Khawatir Perang Meluas, Proyek IKN akan Direm?

    Bisnis.com, JAKARTA – Nasib konstruksi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara belakangan menjadi sorotan. Pasalnya, Presiden Prabowo Subianto tampak tak banyak memberikan perhatian pada mega proyek yang digagas oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) tersebut.

    Asumsi tersebut diperkuat usai Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo baru-baru ini menegaskan bahwa kecepatan pembangunan IKN bakal melambat selama masa pemerintahan Presiden Prabowo.

    Pasalnya, terang Dody, Presiden Prabowo Subianto bakal lebih fokus untuk mewujudkan swasembada pangan dalam rangka mengantisipasi proses ketidakpastian global yang disebabkan oleh perang geopolitik di beberapa negara timur tengah yang hingga saat ini terus memanas.

    “Dari hasil diskusi dengan Pak Presiden dalam beberapa kesempatan, IKN tetap akan kita teruskan cuma mungkin kecepatannya mungkin tak seperti dulu. Karena yang dikhawatirkan Pak Presiden perang benar-benar terjadi secara masif, kemudian kemampuan kita untuk swasembada pangan belum terjadi,” jelasnya dalam RDP bersama Komisi V DPR RI, Rabu (30/10/2024).

    Dody menambahkan, apabila masalah swasembada pangan tak kunjung menjadi perhatian pemerintah, hal itu dikhawatirkan bakal memantik masalah ketahanan pangan nasional dalam skala yang lebih besar.

    Akan tetapi, kekhawatiran melambatnya pembangunan IKN tersebut tampak dipatahkan pada hari ini usai Presiden Prabowo Subianto melantik sosok mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) andalan Jokowi, yakni Basuki Hadimuljono.

    Pada hari ini, Basuki resmi ditunjuk sebagai Kepala OIKN definitif, usai sebelumnya Bambang Susantono selaku Kepala OIKN definitif mundur dari jabatannya.

    Usai dilantik, Basuki membocorkan bahwa dirinya mendapat Amanah dari Prabowo untuk dapat segera mempersiapkan cetak biru atau grand design program pembangunan prioritas IKN untuk 2025.

    “Ya itu tadi, sekarang ini kan baru November, Desember kami ingin buat program 2025. Perintah beliau. Jadi saya lebih sering di sana [IKN] nanti,” pungkas Basuki.

  • PPN DTP Dilanjutkan 2025, Pengembang Usul Bisa Berlaku untuk Rumah Inden

    PPN DTP Dilanjutkan 2025, Pengembang Usul Bisa Berlaku untuk Rumah Inden

    Bisnis.com, JAKARTA – Persatuan Perusahaan Realestate Indonesia (REI) menyambut baik rencana pemerintah untuk memperpanjang pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) pada 2025.

    Wakil Ketua Umum DPP REI, Bambang Ekajaya menyebut sektor properti memang dinilai masih memerlukan guyuran insentif guna memastikan kondisi pasar tetap terjaga.

    “Ya seperti juga sektor otomotif, properti masih memerlukan insentif. Salah satunya PPN DTP yang kalau memang benar berlanjut menjadi edisi 3,” jelasnya kepada Bisnis, Selasa (5/11/2024). 

    Akan tetapi, untuk menambahkan efek yang lebih besar dari penerapan PPN DTP periode tahun ini, pemerintah perlu mempertimbangkan agar insentif PPN DTP pada 2025 dapat juga dirasakan bagi pembeli rumah inden.

    Pasalnya, tambah Bambang, implementasi PPN DTP saat ini hanya berlaku bagi pembelian rumah yang sudah ready stock. Di mana, hanya terdapat segelintir pengembang saja yang memiliki hal itu.

    “Jika memungkinkan juga bisa untuk rumah inden. Dengan persyaratan-persyaratan tertentu misal serah terima unit maksimal 6 bulan dari UTJ [Uang Tanda Jadi] dan developer yang ikut sudah memenuhi ketentuan dan pengalaman di properti, bukan pengembang yang baru,” jelasnya.

    Dengan demikian, implementasi PPN DTP diharapkan mampu memberikan efek yang lebih luas khususnya dalam rangka meningkatkan belanja konsumsi masyarakat. 

    Sebelumnya, pemerintah sempat menyebut bakal memperpanjang kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah alias diskon PPN untuk sektor perumahan hingga kendaraan listrik hingga tahun depan atau 2025.

    Kepastian perpanjang diskon pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN-DTP) disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat koordinasi terbatas di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

    Adapun, sejumlah insentif pajak yang akan berakhir namun diperpanjang hingga tahun depan yaitu PPN-DTP untuk pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), PPN-DTP untuk kendaraan bermotor berbasis listrik dan mobil berbasis listrik, dan PPN-DTP untuk properti atau perumahan.

    “Ini [perpanjangan insentif pajak] akan segera dibahas juga dengan Kementerian Keuangan,” ujar Airlangga.

  • Daya Beli Sektor Perumahan Melambat per Kuartal III/2024

    Daya Beli Sektor Perumahan Melambat per Kuartal III/2024

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat daya beli masyarakat di sektor perumahan mengalami perlambatan pertumbuhan pada kuartal III/2024 secara tahunan. Padahal, pemerintah sudah memberikan insentif pajak untuk pembelian properti sejak November 2023.

    Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia A. Widyasanti mengakui terjadi perlambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga secara tahunan. Pada kuartal III/2023, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,05%, sedangkan itu pada kuartal III/2024, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,91%.

    Amalia menjelaskan hal tersebut karena adanya perlambatan pertumbuhan di sejumlah komponen yang mendukung konsumsi rumah tangga, salah satunya sektor perumahan.

    “Komponen konsumsi rumah tangga yang mengalami perlambatan pertumbuhan year-on-year [tahunan] kalau kita bandingkan adalah antara lain perumahan dan perlengkapan rumah tangga, transportasi dan komunikasi serta restoran, dan hotel,” kata Amalia dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

    Hanya saja, dia tidak mendetailkan berapa persen perlambatan pertumbuhan masing-masing komponen tersebut. 

    Lesunya daya beli di sektor perumahan tersebut menjadi anomali karna pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100% untuk pembelian rumah selama November 2023—Juni 2024.

    Kemudian, pada Juli—Oktober 2024 PPN DTP untuk pembelian rumah menjadi 50%. Pemerintah kembali memperpanjang dan menaikkan insentif PPN DTP menjadi 100% untuk perumahan selama 1 September hingga 31 Desember 2024.

    Padahal, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan alasan pemerintah terus memperpanjang insentif PPN DTP sektor perumahan tersebut untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

    Airlangga beralasan data yang dimilikinya menunjukkan bahwa pengeluaran terbesar kedua dari kelas menengah berasal dari sektor perumahan.

    “Diharapkan ini juga mendorong kemampuan daripada kelas menengah, mendorong sektor konstruksi. Kita tahu sektor konstruksi itu dan perumahan itu multipliernya [efek bergandanya] tinggi,” ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat pada Selasa (27/8/2024).

    Bahkan, usai rapat koordinasi terbatas Kemenko Perekonomian, Airlangga mengunakan pemerintah berencana kembali memperpanjang insentif PPN DTP sektor perumahan untuk tahun depan atau 2025.

  • Pilpres Amerika Serikat, Kebijakan yang diusulkan Trump Berisiko Bikin Inflasi Lebih Tinggi

    Pilpres Amerika Serikat, Kebijakan yang diusulkan Trump Berisiko Bikin Inflasi Lebih Tinggi

    Bisnis.com, JAKARTA – Ada tiga risiko utama yang akan membawa dampak terhadap perekonomian dan pasar  di Asia Tenggara menjelang akhir 2024 dan hingga 2025.

    Pertama, konflik di Timur Tengah kian meluas yang dapat meningkatkan risiko geopolitik dan kenaikan harga energi. Ketidakpastian kedua adalah apakah langkah stimulus besar-besaran yang diambil Tiongkok cukup untuk meningkatkan perekonomiannya.

    Ketidakpastian ketiga, dan yang mungkin paling penting – adalah pilplres Amerika Serikat yang jatuh pada tanggal 5 November.

    Hasil pilpres tersebut dapat membawa dampak yang signifikan terhadap perekonomian AS dan juga terhadap kebijakan moneter Federal Reserve (Fed) AS, suku bunga, dan dolar AS.

    Perekonomian di seluruh dunia, termasuk di Asia Tenggara, juga akan terpengaruh. Jajak pendapat menunjukkan bahwa kandidat dari Partai Demokrat Kamala Harris unggul tipis dalam perolehan suara rakyat dibanding kandidat dari Partai Republik Donald Trump.

    Namun, karena sistem electoral college yang diterapkan di AS, hasilnya akan ditentukan oleh sejumlah negara bagian yang menjadi penentu. Di negara-negara tersebut, kedua kandidat memperoleh suara yang sangat ketat.

    Oleh karena itu, hasil pemilu masih terlalu ketat untuk dapat diprediksi.

    Kebijakan yang diinginkan Trump sebagian besar mengandung risiko inflasi

    Telah banyak pembahasan terkait potensi inflasi dari kebijakan yang diinginkan Trump. Dalam kampanyenya, Trump memang telah mendorong adanya peningkatan tarif dagang.

    Langkah tersebut mencakup mulai dari kenaikan tarif perdagangan yang signifikan terhadap Tiongkok hingga 60 persen, hingga tarif punitif sebesar 200 persen untuk kendaraan yang diimpor dari Meksiko.

    Langkah ini akan menambah tarif universal yang diusulkannya sebesar 10 persen untuk semua barang yang diimpor ke AS.

    Trump juga mendorong agar tarif perdagangan dapat digunakan untuk membayar pemotongan pajak. Ia ingin perusahaan yang memproduksi barang di AS membayar tarif pajak yang lebih rendah, yaitu 15 persen. Angka ini turun dari 21 persen saat ini.

    Namun, hal ini dapat mengakibatkan inflasi karena kenaikan tarifnya akan menyebabkan kenaikan harga barang impor.

    Trump juga ingin memulangkan dan mendeportasi imigran ilegal – sebuah langkah yang dapat memperketat pasar tenaga kerja dan menaikkan upah sehingga menciptakan sumber tekanan inflasi lainnya.

    Di permukaan, kebijakan yang diusulkannya mungkin akan dapat memperpanjang pertumbuhan ekonomi AS yang saat ini lebih kuat dari yang diharapkan.

    Namun, kebijakan-kebijakan tersebut, meskipun hanya dilaksanakan sebagian, dapat memicu inflasi baru bagi perekonomian AS.

    Peterson Institute of International Economics memperingatkan bahwa usulan tarif Trump dapat membebani rata-rata rumah tangga Amerika lebih dari US$2.600 per tahun.

    Tingkat inflasi yang lebih tinggi ini dapat mengakibatkan pemangkasan suku bunga yang lebih rendah dari The Fed daripada yang diantisipasi oleh pasar.

    Kami memperkirakan suku bunga Dana Federal akan turun dari 5 persen saat ini menjadi 3,5 persen pada akhir tahun depan. Namun, perkiraan ini masih penuh ketidakpastian jika Trump kembali menjadi Presiden.

    Kebijakan ekonomi yang diusulkan Harris lebih terarah dan tidak terlalu ekstrem

    Sebaliknya, kandidat Partai Demokrat Kamala Harris sejauh ini telah menggambarkan kebijakan yang diinginkannya secara garis besar.

    Dalam hal kebijakan perdagangan, ia kemungkinan akan melanjutkan pendekatan “small yard high fence” yang diterapkan pemerintahan Joe Biden, dengan menerapkan tarif yang lebih terarah untuk industri tertentu dengan pendekatan yang tidak terlalu konfrontatif dibandingkan dengan yang diusulkan oleh Trump.

    Dalam hal kebijakan pajak, ia telah mengusulkan kenaikan pajak penghasilan bagi penerima pendapatan teratas, pajak yang lebih tinggi untuk golongan pendapatan modal teratas, dan pajak yang lebih tinggi untuk perusahaan dengan pengurangan pajak dicadangkan untuk sektor strategis dan industri ramah lingkungan.

    Dia ingin membantu UKM dan mereka dari golongan tidak mampu untuk mengatasi biaya hidup yang lebih tinggi. Secara umum, kebijakan ekonomi yang diusulkannya lebih terarah dan tidak terlalu ekstrem dibandingkan kebijakan Trump – dan kemungkinan tidak terlalu berdampak inflasi pada perekonomian AS.

    Berbeda dengan usulan Trump agar Presiden lebih dapat mengawasi keputusan kebijakan moneter, Harris justru mendukung independensi The Fed untuk terus berlanjut.

    Harris juga tidak mengusulkan tindakan apa pun untuk mendevaluasi dolar AS secara sepihak, usulan yang juga telah diajukan Trump beberapa kali.

    Perlu ada perhatian lebih untuk menahan peningkatan utang publik AS

    Yang mengecewakan, kedua kandidat Presiden tidak terlalu menaruh perhatian pada memburuknya prospek fiskal AS. Utang publik AS telah melonjak dari kurang dari US$20 triliun sebelum dimulainya pandemi COVID-19 pada 2020, ke level saat ini sekitar US$30 triliun.

    Badan Anggaran Kongres US yang non-partisan telah memproyeksikan bahwa pada 2034, akan ada lonjakan lebih lanjut dalam utang publik yang beredar yang dapat melampaui US$50 triliun, atau 120 persen dari produk domestik bruto AS.

    Meningkatnya utang akan membawa implikasi negatif yang luas terhadap perekonomian AS.

    Akibat utang yang lebih tinggi, pertumbuhan ekonomi akan melambat karena semakin banyak pendapatan yang dikumpulkan Departemen Keuangan AS akan digunakan untuk pembayaran bunga, alih-alih untuk kebutuhan struktural jangka panjang perekonomian AS.

    Badan pemeringkat kredit telah menyatakan bahwa penurunan peringkat kredit AS mungkin akan segera terjadi dalam jangka menengah apabila kemerosotan utang fiskal tidak dapat dikendalikan.

    Siapa pun yang memenangkan pilpres, Presiden berikutnya perlu berjibaku untuk mengendalikan lonjakan utang fiskal AS yang terus berlanjut.

    Apa dampaknya bagi Asia Tenggara?

    Bagi perekonomian di kawasan, kebijakan Trump dapat mengakibatkan inflasi baru yang dapat menyebabkan suku bunga lebih tinggi dan penguatan dolar AS.

    Kebijakan luar negeri dan perdagangan Trump yang lebih konfrontatif terhadap Tiongkok juga dapat meningkatkan risiko geopolitik di seluruh kawasan. Ada risiko lainnya. Ia dapat membebani pemulihan pertumbuhan dan arus perdagangan untuk Tiongkok dan di seluruh Asia Tenggara. Hal ini dapat menyebabkan pemerintah di kawasan dan bank sentral mengkalibrasi ulang kebijakan fiskal dan moneter masing-masing pada tahun 2025.

    Untuk saat ini, prospek pertumbuhan ekonomi dan perdagangan Asia Tenggara tetap cerah berkat pemulihan belanja ritel dan ekspor elektronik di seluruh kawasan. Sebagian besar negara di kawasan  diperkirakan akan mengalami pertumbuhan PDB dan penguatan mata uang yang lebih tinggi pada tahun 2025.

    Jangka panjang, tren-tren besar yang mendukung seperti demografi muda di kawasan, kelas menengah yang berkembang, koordinasi perdagangan antar negara, dan integrasi yang mendalam dalam industri regional, semuanya akan menjadi landasan bagi pertumbuhan yang lebih kuat.

    Pada tahun-tahun mendatang, kami memperkirakan kenaikan lebih lanjut sebesar 38 persen dalam arus masuk investasi langsung asing (FDI) ke Asia Tenggara menjadi US$312 miliar pada 2027 dan lebih jauh lagi menjadi US$373 miliar pada 2030.

    Di tengah ketidakpastian yang akan datang seputar perdagangan global yang timbul dari pilpres AS, penting untuk dicatat adanya hubungan perdagangan yang kuat dan mendukung yang dibangun oleh ASEAN.

    The Regional Comprehensive Economic Partnership mengikat negara-negara ASEAN dalam pakta perdagangan yang kuat dengan Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, Australia, dan Selandia Baru. ASEAN juga diharapkan akan memperbarui perjanjian perdagangan bebas yang telah lama berlaku dengan Tiongkok.

    Indonesia: BI telah memulai pemangkasan suku bunga seiring dengan turunnya inflasi dan rupiah yang menguat

    Di Indonesia, prospek pertumbuhan terlihat jelas bahkan hingga saat ini. Perekonomian Indonesia didukung oleh sektor swasta dan belanja investasi. Ke depannya, pengeluaran fiskal yang lebih tinggi diharapkan dapat mendorong pertumbuhan lebih tinggi dengan adanya pemerintahan baru pada akhir Oktober 2024. Kami mencermati pertumbuhan PDB Indonesia meningkat menjadi 5,2 persen pada 2024 dan 5,3 persen pada 2025, dari 5,1 persen pada 2023.

    Inflasi yang lebih rendah dan penguatan rupiah telah memungkinkan Bank Indonesia untuk memulai pemangkasan suku bunga pada bulan September. Kami melihat pemangkasan suku bunga lebih lanjut sebesar 0,25 poin persentase pada bulan Desember, diikuti oleh pemangkasan suku bunga sebesar total 1 poin persentase sepanjang tahun 2025 sehingga suku bunga acuan mencapai 4,75 persen. Sejalan dengan arus masuk FDI yang kuat, rupiah diperkirakan akan mengonsolidasikan kenaikannya baru-baru ini terhadap dolar AS.

    Meskipun prospek pemilihan Presiden AS masih penuh dengan ketidakpastian, Asia Tenggara akan tetap menjadi oase pertumbuhan ekonomi yang stabil dan peluang perdagangan yang kuat.

  • Mendag Budi Ketar-ketir Pasar RI Dibanjiri Produk Impor

    Mendag Budi Ketar-ketir Pasar RI Dibanjiri Produk Impor

    Bisnis.com, TANGERANG — Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengaku khawatir dengan produk impor yang membanjiri pasar Indonesia. Pasalnya, Indonesia memiliki potensi pasar dalam negeri yang sangat besar.

    Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso menilai, semestinya produk dalam negeri bisa mendominasi di pasar dan tidak kalah saing dengan barang impor.

    “Kita [Indonesia] itu, pasar kita di dalam negeri saja besar sekali. Jangan sampai pasar yang besar ini kemudian justru diisi oleh produk-produk impor,” kata Budi dalam acara Pelepasan Kontainer Ekspor Mayora Group ke-400.000 dengan Tujuan 15 Negara di Cikupa, Tangerang, Selasa (5/11/2024).

    Budi menyampaikan, agar produk impor tidak membanjiri pasar Indonesia, maka pemerintah menerbitkan beberapa instrumen seperti kebijakan untuk mendukung industri dalam negeri melalui instrumen trade remedies.

    Di samping itu, Budi juga menekankan pentingnya meningkatkan daya saing produk lokal agar bisa bersaing dengan produk asing.

    “Jadi kalau kita tidak punya daya saing, kita memang tidak bisa bersaing dengan produk-produk asing yang lebih bagus, lebih murah. Nah itu yang harus kita tingkatkan,” jelasnya.

    Jika dilihat dari kinerja ekspor, Budi menuturkan bahwa sejak 2019–2023, ekspor untuk produk makanan dan minuman (mamin) mampu tumbuh sekitar 6,8%. 

    Sementara itu, pada Januari—Agustus 2024, ekspor mamin Indonesia tumbuh 6,4%. Padahal, permintaan dunia rata-rata 7,7%. “Jadi kita, pasar kita sebenarnya cukup besar,” ujarnya.

    Namun, Budi juga menyebut bahwa dalam perdagangan ekspor, setiap negara, termasuk Indonesia mengalami banyak rintangan. Ini lantaran setiap negara ingin melindungi industri lokal dari banjir impor. 

    Hal yang sama juga dilakukan Indonesia, Budi mengungkap bahwa cara pemerintah melindungi industri lokal adalah dengan beberapa instrumen kebijakan yang tepat, seperti trade remedies.

    Akan tetapi, lanjut dia, kebijakan trade remedies alias pengenaan bea masuk hanya bersifat sementara.

    “Jadi ketika kita sedang banyak impor masuk dan industri kita terganggu. Kemudian kita kenakan bea masuk tambahan, itu sifatnya sementara, sehingga kita bisa bangkit,” jelasnya.

    Menurutnya, instrumen kebijakan ini dilakukan agar produk lokal bisa lebih berdaya saing dan kompetitif.

    “Kalau kita bangkit, setelah kena bea masuk, kita harus bisa bersaing. Artinya daya saing itu yang utama sebenarnya untuk peningkatan ekspor kita,” tandasnya.