Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Pengamat Wanti-wanti Risiko Penggunaan Data Transaksi Elektronik untuk Skoring Kredit, Apa Saja?

    Pengamat Wanti-wanti Risiko Penggunaan Data Transaksi Elektronik untuk Skoring Kredit, Apa Saja?

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede mengingatkan sejumlah risiko penting dalam penggunaan data transaksi elektronik untuk penilaian kelayakan penyaluran kredit atau skoring kredit.

    Josua menyampaikan, risiko pertama adalah risiko penilaian yang keliru akibat data yang tidak lengkap atau tidak mewakili kondisi usaha sebenarnya.

    “UMKM yang masih sangat tunai, musiman, atau baru mulai memakai QRIS bisa tampak berisiko tinggi karena volumenya kecil, padahal usahanya sebenarnya sehat,” kata Josua, Senin (17/11/2025).

    Sebaliknya, lanjut Josua, usaha yang agresif mengarahkan pembayaran melalui QRIS tetapi memiliki biaya tinggi dan margin tipis bisa terlihat sangat prospektif di data, padahal daya tahannya lemah.

    Menurutnya jika tidak diimbangi penilaian kualitatif, hal ini berpotensi melahirkan bentuk baru dari ketertinggalan akses keuangan, terutama bagi pelaku usaha yang tertinggal dalam adopsi teknologi.

    Risiko kedua yakni perlindungan data dan penyalahgunaan informasi. Josua menuturkan, data QRIS pada dasarnya menunjukkan pola belanja dan pemasukan yang sangat pribadi bagi pelaku usaha maupun pemiliknya.

    Tanpa tata kelola yang kuat, Josua menilai data ini bisa dimanfaatkan untuk tujuan yang tidak disampaikan dengan jelas kepada pemilik data, misalnya penawaran produk yang berlebihan, penjualan data ke pihak lain, atau penetapan syarat kredit yang merugikan kelompok tertentu.

    Josua mengatakan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menekankan pentingnya pelindungan konsumen dan terus memperkuat pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan dan inovasi teknologi, termasuk melalui pengawasan penyelenggara pemeringkat kredit alternatif dan agregasi jasa keuangan yang memroses ratusan juta permintaan data skor kredit dalam setahun.

    Dia menambahkan, tingginya pengaduan terkait keuangan ilegal dan penipuan digital juga menunjukkan bahwa risiko kebocoran dan penyalahgunaan data bukan hal yang bersifat teoritis semata, tetapi sudah nyata terjadi dan perlu diantisipasi secara serius.

    Risiko selanjutnya yakni ketidakadilan dan bias dalam model penilaian. Menurutnya, ketika penilaian kelayakan sangat bergantung pada data transaksi elektronik, wilayah dan kelompok masyarakat yang akses internetnya lemah, literasi digitalnya rendah, atau lebih banyak bertransaksi tunai akan cenderung memperoleh skor yang lebih rendah.

    “Ini bisa menimbulkan bias terhadap daerah tertinggal, pelaku usaha di pasar tradisional, dan pelaku usaha perempuan yang sering kali berada di sektor mikro dengan keterbatasan teknologi,” tuturnya.

    Selain itu, lanjut dia, model penilaian yang rumit dan bersifat kotak hitam menyulitkan debitur untuk memahami alasan penolakan. “Padahal dari sisi pelindungan konsumen mereka berhak atas penjelasan yang wajar dan kesempatan untuk mengajukan keberatan,” pungkasnya.

    Dalam catatan Bisnis, Bank Indonesia (BI) mengungkapkan bahwa jejak digital QRIS dapat menjadi dasar penilaian kelayakan penyaluran kredit, utamanya bagi pelaku UMKM.

    Deputi Gubernur BI Juda Agung menjelaskan bahwa teknologi AI dapat mengolah jejak digital transaksi keuangan yang tercipta dari penggunaan sistem pembayaran digital seperti QRIS. Nantinya, data olahan AI tersebut akan menjadi basis alternative credit scoring alias penilaian kredit alternatif.

    Juda mencontohkan, pelaku UMKM yang sudah menggunakan QRIS akan meninggalkan jejak digital seperti berapa pemasukannya, berapa pengeluarannya, berapa yang disimpan, hingga berapa pelanggannya. 

    “Ini jejak-jejak digital keuangan dari si ibu ini [pelaku UMKM] bisa diubah oleh AI menjadi sebuah akses keuangan, ketika ibu ini memerlukan pinjaman dari bank atau pinjaman dari fintech lending, yang sering sekarang disebut dengan alternative credit scoring,” ujar Juda dalam acara FEKDI & IFSE 2025 di Jakarta, Sabtu (1/11/2025).

    Langkah tersebut, sambung Juda, sejalan dengan arah kebijakan BI dalam mendorong transformasi digital sistem pembayaran dan memperluas inklusi keuangan. 

    Menurutnya, digitalisasi yang inklusif bukan tentang memiliki cip super atau algoritma paling mutakhir. Juda menekankan pentingnya teknologi digitalisasi keuangan untuk menyentuh hidup masyarakat paling membutuhkan.

    “Teknologi canggih perlu, tapi tidak cukup. Kita perlu pergeseran paradigma. Kita tidak hanya membutuhkan teknologi yang high-tech [teknologi canggih], tetapi right-tech atau teknologi tepat guna,” jelasnya.

  • DPR Vs Kemenkeu Soal Pengenaan Bea Keluar untuk Batu Bara dan Emas

    DPR Vs Kemenkeu Soal Pengenaan Bea Keluar untuk Batu Bara dan Emas

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi XI DPR dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sempat berselisih pendapat terkait pembahasan regulasi rencana pengenaan tarif bea keluar untuk komodotas emas dan batu bara.

    Adapun DPR meminta Kemenkeu berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait dengan pengenaan bea keluar emas dan batu bara. 

    Wakil Ketua Komisi XI DPR Fauzi Amro menyatakan secara prinsip sepakat dengan rencana pemungutan bea keluar untuk ekspor emas, batu bara, maupun cukai untuk minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK), akan menambah pendapatan negara di 2026. 

    Apalagi, lanjut Fauzi, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu menyebut Indonesia mengalami penurunan pendapatan negara dari sektor kepabeanan dan cukai sekitar 8,5%. 

    “Harapan kami karena sektornya di ESDM, apakah bapak pernah berkomunikasi? Itu pertanyaan dasar jangan sampai PMK [Peraturan Menteri Keuangan] yang diterbitkan tanpa melibatkan kementerian teknis. Mereka yang secara teknis hafal betul situasi batu bara dan emas,” jelasnya pada rapat bersama Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2025). 

    Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mewanti-wanti agar pembahasan aturan turunan dari UU APBN 2026 terkait dengan pengenaan bea keluar batu bara dan emas, termasuk cukai MBDK, sejalan dengan yang sudah disepakati pada rapat-rapat sebelumnya.

    Misbakhun menegaskan bahwa sesuai dengan apa yang diamanatkan sebelumnya, bahwa perluasan pengenaan bea masuk dan pungutan cukai itu dilakukan pada APBN 2026. “Ini diterapkan pada APBN 2026, bukan APBN 2025,” kata Politisi Partai Golkar itu.

    Jawaban Kemenkeu

    Adapun Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu memaparkan bahwa regulasi pengenaan bea keluar emas itu akan tertuang dalam rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) yang sudah dalam tahap finalisasi. Produk emas yang nantinya bakal dikenai tarif ekspor merupakan usulan dari Kementerian ESDM. 

    “Kami sudah laporkan bahwa saat ini PMK untuk penetapan bea keluar dari emas ini sudah dalam proses hampir pada titik akhir. Saat ini yang ada di dalam RPMK tersebut adalah pengenaan bea keluar terhadap dore, granules, cast bars dan minted bars,” terang Febrio pada rapat kerja Komisi XI DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2025).

    Febrio memaparkan bahwa PMK untuk bea keluar emas rencananya diundangkan pada November 2025, dan diberlakukan dua minggu sejak diundangkan. Setelah terbitnya PMK, peerintah akan menyiapkan implementasi di lapangan dengan penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) serta Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) terkait dengan Harga Patokan Ekspor (HPE) emas. 

    Secara terperinci, pos tarif empat produk emas itu berkisar dari 7,5% sampai dengan 15% tertinggi. Febrio menyebut pemerintah menetapkan kisaran harga sesuai dengan naik-turun harga produk tersebut supaya negara turut berpotensi menerima windfall profit. 

    Kisaran tarif terendah dan tertinggi bea keluar yang ditetapkan itu tergantung dari harga emas dore, granules, cast bars maupun minted bars saat itu. Apabila harga sedang di bawah dari US$3.200 per troy ounce, maka dikenaik tarif terendah. Namun, apabila harga menyentuh lebih dari US$3.200 per troy ounce maka dikenai tarif tertinggi. 

    Pertama, untuk dore atau bentuk bongkah, ingot, batang tuangan dan bentuk lainnya dikenakan 12,5% sampai dengan 15%. Kedua, emas atau paduan emas dalam bentuk tidak ditempa berbentuk granules dan bentuk lainnya, tidak termasuk dore dikenai tarif 12,5% sampai dengan 15%. 

    Ketiga, emas atau paduan emas dalam bentuk tidak ditempa berbentuk bongkah, ingot, dan cast bars. tidka termasuk dore dikenai tarif berkisar 10% sampai dengan 12,5%. 

    Keempat, minted bars dikenai tarif 7,5% sampai dengan 10%. “Ketika harganya naik cukup tinggi, kami harapkan juga tarifnya lebih tinggi sehingga pendapatan negaranya bisa terjadi lebih tinggi juga. Nanti akan ditetapkan penyusunan Permendag dan Kepemndag terkait dengan harga patokan ekspor emasnya,” jelas Febrio.

    Skema pengenaan tarif bea masuk juga tidak hanya berdasarkan harga berlaku. Produk yang masih dalam bahan mentah akan semakin mahal bea keluarnya. Febrio mengungkap skema pengenaan tarif itu sejalan dengan upaya hilirisasi sehingga eskportasi produk yang sudah diolah atau setengah jadi atau jadi akan mendapatkan insentif. 

    “Yang granul juga ada tarifnya lebih tinggi dibandingkan kalau semakin hilir. Ketika dia sudahdalam bentuk ingot dan juga cast bars itu tarifnya lebih rendah, apalagi kalau sudah dibuat dalam bentuk minted bars,” papar Febrio.

  • Deretan Investasi Baru Rp133 Triliun di IWIP: Ada Baterai hingga Aluminium

    Deretan Investasi Baru Rp133 Triliun di IWIP: Ada Baterai hingga Aluminium

    Bisnis.com, WEDA – Sejumlah proyek hilirisasi dan energi bersih tengah dikembangkan di Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Halmahera Tengah, Maluku Utara.

    Total nilai investasi baru yang berada di kawasan industri tersebut mencapai sekitar US$8 miliar atau Rp133,76 triliun (asumsi kurs Rp16.720 per US$). Kehadiran investasi baru ini makin melengkapi rantai pasok, terutama hilirisasi nikel, di kawasan industri IWIP.

    Secara terperinci, investasi itu terdiri atas tiga proyek. Pertama, proyek ekosistem baterai (battery ecosystem) dan hilirisasi nikel dengan nilai investasi kurang lebih US$5 miliar.

    Proyek ini memproduksi mixed hydroxide precipitate, nickel sulfate, cobalt sulfate, dan nickel precursor, dengan pengembangan mencakup baterai kendaraan listrik (EV battery), truk listrik, serta alat berat bertenaga listrik. Produksi awal ditargetkan pada awal 2026.

    Kedua, proyek energi hijau senilai US$2 miliar yang meliputi pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 2 gigawatt (GW) dan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) sebesar 500 MW. Pengembangan pembangkit berbasis energi terbarukan ini tengah berjalan dan akan dilakukan secara bertahap.

    Selain itu, proyek energi hijau juga mencakup pengembangan industri pembuatan panel surya (solar panel manufacturing) dengan rencana produksi pada 2027–2028.

    Ketiga, proyek Smelter Electrolytic Aluminium Fase 1 yang investasinya sekitar US$1 miliar. Smelter ini akan menghasilkan produk electrolytic aluminium. Produksi awalnya ditargetkan pada akhir 2025.

    Selain ketiga proyek strategis tersebut, IWIP juga tengah menyiapkan pengembangan Zona Energi Hijau dan transformasi menuju sustainable industrial park, dengan fokus pada digitalisasi, efisiensi energi, dan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT).

    Adapun, pengembangan kawasan industri Weda Bay turut mendorong meningkatnya arus investasi ke Maluku Utara. Pada triwulan II/2025, realisasi investasi di provinsi ini mencapai Rp19 triliun. Sebagian besar investasi tersebut berasal dari penanaman modal asing (PMA) di sektor industri logam dasar dan fasilitas pengolahan yang berada di dalam kawasan IWIP.

    “Tingginya minat investor global menjadi indikasi atas prospek jangka panjang hilirisasi nikel di Indonesia, sekaligus menunjukkan bahwa keberadaan IWIP dan WBN [PT Weda Bay Nickel] memberikan kontribusi dalam memperkuat iklim investasi, memperluas industri pengolahan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar General Manager External Relations IWIP Yudhi Santoso, Minggu (16/11/2025).

    Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan ekonomi Maluku Utara tumbuh sebesar 32,09% (year-on-year) pada triwulan II/2025, menjadikannya provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia.

    BI turut mencatat bahwa akselerasi ini didorong terutama oleh aktivitas hilirisasi dan pengolahan nikel di kawasan Weda Bay, yang melibatkan WBN pada sektor pertambangan dan IWIP sebagai pusat industri pengolahan.
     
    Transformasi ekonomi ini juga tercermin dari struktur produk domestik regional bruto (PDRB) provinsi. Sektor industri pengolahan kini berkontribusi 40,11% terhadap perekonomian Maluku Utara, disusul oleh sektor pertambangan sebesar 20,79%.
     
    “IWIP dan WBN akan terus mendukung pembangunan berkelanjutan Maluku Utara, tidak hanya melalui kontribusi terhadap ekonomi daerah, tetapi juga dengan menyediakan peluang kerja bagi masyarakat,” kata Yudhi.

    Hingga awal 2025, WBN dan IWIP telah menyerap lebih dari 81.000 tenaga kerja langsung dan 80% di antaranya berasal dari Maluku Utara.

  • Penjualan Pertamax Turbo Melonjak 76%, Pertamina Tambah Pasokan dari Kilang & Impor

    Penjualan Pertamax Turbo Melonjak 76%, Pertamina Tambah Pasokan dari Kilang & Impor

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Patra Niaga mencatat penjualan Pertamax Turbo naik 76% secara tahunan (year-on-year/yoy) pada Oktober 2025. Pasokan pun bakal ditambah dari kilang maupun impor.

    Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra menuturkan, peningkatan permintaan Pertamax Turbo itu terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Kendati demikian, dia tak memerinci alasan melonjaknya permintaan.

    “Jadi untuk Pertamax Turbo ini terjadi peningkatan kurang lebih 76% sehingga saat ini Pertamina secara maksimal mencoba menambah pasokan, baik itu dari kilang maupun dari impor,” ucap Mars Ega dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XII DPR, Senin (17/11/2025).

    Menurutnya, tingginya permintaan itu bahkan membuat stok Pertamax Turbo di sejumlah SPBU habis.

    Dia menjelaskan, pihaknya bakal menutupi permintaan itu dengan pasokan dari kilang. Namun, pasokan dari kilang saja belum cukup untuk memenuhi permintaan.

    Oleh karena itu, impor pun jadi pilihan. Terlebih, Pertamina Patra Niaga masih memiliki kuota untuk melakukan impor.

    “Penambahan impor ini tentunya perlu waktu, saat ini kargo impor sedang menuju ke Indonesia dan beberapa tempat mudah-mudahan segera akan terisi,” jelas Mars Ega.

    Terpisah, Pj. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menuturkan, target konsumsi Pertamax Turbo berada di level 170.000 kiloliter (kl) per tahun.

    Namun, permintaan atau konsumsi Pertamax Turbo ternyata melebihi target dan telah mencapai 300.000 kl. Dia berpendapat, peningkatan permintaan untuk Pertamax Turbo bakal terjadi hingga akhir tahun.

    “Nah, ke depan ini target sampai di 2025 end year. Pasti nanti dengan adanya Satgas Natal Tahun Baru ini pasti akan meningkat lagi. Jadi let’s say mungkin di akhir-akhir tahun ini dia akan bertambah, tapi kalau secara target memang sampai saat ini memang sudah di atas ya,” jelas Roberth di Kompleks Parlemen, Jakarta.

    Roberth menambahkan bahwa tingginya permintaan Pertamax Turbo menjadi sinyal positif. Menurutnya, konsumen sudah menyadari pentingnya kualitas BBM.

    Dia menyebut, tingginya permintaan untuk BBM non subsidi itu secara tidak langsung akan membuat distribusi BBM subsidi semakin tepat sasaran.

    “Karena kan prinsipnya kalau yang beli non-subsidi banyak, maka konsumsi subsidinya akan menjadi semakin tepat sasaran. Karena orang sudah enggak melihat yang penting murah lagi kan. Positifnya adalah yang penting kualitas kendaraannya sesuai dengan kualitas BBM,” ucapnya.

  • Menko AHY: Zero ODOL Bakal Hemat Anggaran Pemeliharaan Jalan Rp43 Triliun

    Menko AHY: Zero ODOL Bakal Hemat Anggaran Pemeliharaan Jalan Rp43 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan kebijakan Zero Overdimension Overload (ODOL) dapat menghemat biaya pemeliharaan jalan hingga Rp43 triliun per tahun.

    AHY menjelaskan, implementasi Zero ODOL yang ditargetkan dimulai pada Januari 2027 merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan konektivitas antardaerah. 

    Dia menuturkan, peningkatan konektivitas menjadi penting mengingat target pemerintah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang optimal dan merata di seluruh Indonesia.

    Dia mengatakan, penerapan zero ODOL akan meningkatkan keselamatan di jalan serta mengurangi emisi. AHY juga menyebut kebijakan ini dapat menghemat anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk pemeliharaan jalan.

    “Kebijakan zero ODOL dapat menghemat hingga Rp43 triliun per tahun dalam biaya pemeliharaan jalan,” kata AHY dalam 13th US-Indonesia Investment Summit di Jakarta pada Senin (17/11/2025).

    Selanjutnya, untuk menghadirkan pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh Indonesia, pemerintah juga akan memastikan pengelolaan proyek-proyek strategis secara hati-hati.

    Dia menuturkan, proyek tersebut mencakup perpanjangan Kereta Cepat Jakarta–Bandung menuju Surabaya, serta perluasan jaringan logistik luar Jawa melalui jalur kereta Trans-Sumatra, Trans-Kalimantan, dan Trans-Sulawesi. 

    AHY memaparkan, proyek-proyek tersebut bukan sekedar koridor transportasi—melainkan jembatan keadilan yang menghubungkan provinsi dan memberdayakan masyarakat. 

    “Kita mengintegrasikan kereta api, jalan raya, pelabuhan, dan bandar udara dalam satu ekosistem logistik nasional untuk menurunkan biaya dan meningkatkan daya saing,” jelasnya.

    Sebelumnya, AHY juga mengungkapkan kebijakan zero ODOL akan mampu menarik investasi hingga Rp50 triliun.  

    AHY tidak menampik bahwa pada awal penerapan kebijakan tersebut memang akan memberikan efek langsung berupa mengerek inflasi maupun biaya logistik. Namun, efek tersebut hanya sementara.   

    Efek jangka menengah hingga panjangnya, justru yang akan terasa adalah potensi investasi hampir Rp50 triliun, tepatnya Rp48,9 triliun. Utamanya, berasal dari para pelaku industri yang mau menambah armada dan memperbaharui kendaraan yang sebelumnya ODOL.  

    “Mereka ingin investasi untuk punya armada-armada yang baru dan lebih tentunya sesuai dengan standar yang ditetapkan,” ujarnya dalam ALFI Convex di ICE BSD pekan lalu. 

  • Terindikasi Curang, 394.000 Kendaraan Diblokir Tak Bisa Beli Pertalite

    Terindikasi Curang, 394.000 Kendaraan Diblokir Tak Bisa Beli Pertalite

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Patra Niaga menyebut sebanyak 394.000 nomor polisi telah diblokir karena teridentifikasi fraud atau curang dalam hal pembelian solar dan Pertalite. Kini ratusan kendaraan tersebut tak dapat membeli BBM bersubsidi.

    Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra mengatakan, pemblokiran ini dilakukan seiring dengan upaya menyalurkan BBM bersubsidi lebih tepat sasaran. 

    “Sistem subsidi tepat ini telah melakukan identifikasi fraud terhadap 394.000 nopol [nomor polisi] kendaraan yang telah kita blokir untuk antisipasi maupun mitigasi adanya penyalahgunaan BBM di SPBU,” kata Ega dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII di DPR RI, Senin (17/11/2025). 

    Dalam hal ini, Pertamina menggunakan sistem QR Code dalam pembelian BBM bersubsidi untuk memastikan penerimanya merupakan konsumen yang membutuhkan. 

    Ega menyebut, sistem QR Code memberikan dampak signifikan dalam pengendalian konsumsi BBM subsidi. Pihaknya juga disebut telah melakukan pembinaan terkait skema tersebut terhadap 544 SPBU sepanjang tahun ini. 

    “Untuk memastikan penyaluran BBM jenis GPT solar maupun GPT Pertalite saat ini sudah mendapatkan hasil, di mana kuota solar sampai dengan Oktober diperkirakan under 1,5% dari kuota yang ditetapkan pemerintah,” tuturnya. 

    Sementara itu, untuk Pertalite, pihaknya mengklaim realisasi kuota diperkirakan lebih rendah 10% dari target tahun ini. 

  • Bos Pertamina Beberkan 4 Usulan Kunci untuk RUU Migas

    Bos Pertamina Beberkan 4 Usulan Kunci untuk RUU Migas

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menyampaikan empat usulan untuk revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas).

    Hal itu dia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Senin (17/11/2025). Pertamina memandang RUU Migas bukan sekadar revisi aturan, melainkan lokomotif transformasi energi nasional.

    Menurut Simon, RUU Migas dapat menjadi lokomotif untuk meningkatkan cadangan migas dan mendorong Indonesia kembali mencapai swasembada energi.

    “RUU Migas adalah solusi strategis yang bisa memberikan hasil terbaik, cepat, dan selamat. Ini bukan hanya tentang industri, tetapi tentang masa depan bangsa,” ujarnya.

    Simon lantas menyampaikan empat fokus aspirasi utama yang dinilai penting untuk diakomodasi dalam RUU Migas. Pertama, kelembagaan hulu migas.

    Dia menyebut, Pertamina mendorong pembentukan atau penunjukan BUMN yang bertugas menjalankan konsesi pengelolaan migas sesuai amanat Mahkamah Konstitusi. Badan ini diharapkan menjadi pihak yang melakukan kontrak kerja sama dengan badan usaha.

    “Negara dapat membentuk atau menunjuk badan usaha milik negara yang diberikan konsesi untuk mengelola Migas yang akan melakukan kontrak kerja sama dengan badan usaha,” tutur Simon.

    Kedua, perencanaan hulu-hilir migas. Simon menyebut, RUU Migas harus memuat skema perencanaan setara Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) di sektor kelistrikan.

    Dia mengatakan, RUU Migas harus memasukkan Rencana Umum Migas Nasional (RUMGN) dan Rencana Umum Pengembangan Migas (RUPMG) sebagai payung hukum investasi berbasis kebijakan energi nasional.

    Ketiga, kepastian fiskal dan perpajakan. Simon menyarankan skema fiskal yang lebih adaptif terhadap keekonomian wilayah kerja, terutama untuk deep water, enhanced oil recovery, lapangan tua, migas non konvensional, dan proyek dekarbonisasi.

    Selain itu, Simon menyoroti pentingnya penerapan konsep ring fencing. 

    Keempat, pembentukan Petroleum Fund. Pertamina mendorong adanya Petroleum Fund yang dikelola BUMN Khusus migas.

    Menurut Simon, dana ini difokuskan untuk pendanaan kegiatan eksplorasi, pembangunan infrastruktur, serta program dekarbonisasi.

    “Berikut yang kami maksudkan adalah beberapa aspirasi dari kami dan tentunya kami juga mohon dukungan serta masukan dari pimpinan serta anggota Komisi XII,” imbuh Simon.

    Lebih lanjut, Simon menegaskan bahwa RUU Migas memiliki posisi strategis untuk mempercepat pencapaian swasembada energi sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Simon menilai saat ini terjadi kesenjangan yang kian melebar antara produksi dan konsumsi energi nasional. Konsumsi terus tumbuh, sementara produksi migas domestik cenderung menurun akibat natural declining. 

    Dia menyebut, kondisi itu memaksa Indonesia menutup kebutuhan melalui impor, di tengah investasi hulu migas yang justru semakin melemah.

    “Pertumbuhan konsumsi lebih besar daripada produksi kita, sehingga gap harus ditutup dengan impor. Padahal investasi hulu sebagai motor penggerak terus turun. Tanpa regulasi kuat, daya tarik investasi semakin melemah dan ketahanan energi terancam,” jelas Simon.

  • Ekspor Emas Kena Bea Keluar, Diproyeksi Tambah Penerimaan Rp2 Triliun per Tahun

    Ekspor Emas Kena Bea Keluar, Diproyeksi Tambah Penerimaan Rp2 Triliun per Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengenakan bea keluar terhadap komoditas emas, dengan tarif di rentang 7,5%—15%. 

    Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu mengaku sudah melakukan perhitungan terkait dampak pengenalan bea keluar itu ke penerimaan negara.

    “Kalau kita lihat kemarin, kalau paling bawah itu kayaknya minimal Rp1,5—2 triliun dapat sih setahunnya,” ungkap Febrio kepada wartawan, Senin (17/11/2025).

    Kendati demikian, sambungnya, penerimaan negara dari bea keluar emas itu akan sangat tergantung harga global. Harga emas, sambungnya, kerap naik-turun alias volatile sehingga proyeksi Rp1,5 triliun sampai Rp2 triliun cuma proyeksi konservatif.

    Dia juga menekankan bahwa pemerintah hanya akan mengenakan bea keluar untuk komoditas emas di hulu. Sementara itu, komoditas emas di hilir akan tetap bebas bea keluar.

    “Yang hilirnya, perhiasan kan nggak kena, karena memang kita ingin hilirisasi,” ungkap Febrio.

    Adapun, Febrio mengungkapkan pihaknya sedang memfinalisasi Rancangan Peraturan Menteri Keuangan atau RPMK yang akan mengatur pengenaan bea keluar terhadap komoditas emas itu. Menurutnya, kebijakan itu sudah dalam proses harmonisasi dan kemungkinan pihaknya akan segera mengumumkannya ke publik.

    “Saat Ini PMK untuk penetapan bea keluar dari emas ini hampir dalam proses di titik akhir,” ujar Febrio di Komisi XI DPR, Senin (17/11/2025).

    Dia menjelaskan bahwa pembahasan beleid itu untuk mendukung hilirisasi dan ekosistem bank bulion di Indonesia, termasuk untuk memastikan ketersediaan pasokan emas. 

    Adapun pengaturannya mencakup dua aspek. Pertama, tarif produk hulu diatur lebih tinggi dibandingkan dengan produk hilirnya. Hal ini dilakukan untuk mendukung penciptaan nilai tambah melalui hilirisasi. Kedua, tarif bea keluar progresif yang mekanismenya adalah tarif besar akan berlaku untuk harga komoditas yang lebih tinggi.

    Febrio menambahkan bahwa penerapan tarif itu nantinya akan mencakup kepada komoditas emas dore atau emas batangan campuran beberapa mineral, granules, cast bar, dan minted bars. 

    “RPMK Bea Keluar telah disepakati Kementerian dan Lembaga terkait melalui rapat harmonisasi yang dipimpin Kementerian Hukum. RPMK Bea Keluar Emas dalam proses pengundangan,” tutupnya.

  • Terbesar! Pertamina Setor Dividen Rp23 Triliun ke Danantara per September 2025

    Terbesar! Pertamina Setor Dividen Rp23 Triliun ke Danantara per September 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina (Persero) disebut telah menyetorkan dana hasil dividen dari kinerja keuangan perusahaan sebesar Rp23 triliun ke Danantara per September 2025.

    Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza mengatakan sepanjang tahun lalu perusahaan plat merah ini memberikan dividen terbesar untuk Danantara, dengan total dividen sebesar Rp42,1 triliun atas kinerja tahun buku 2024. 

    “Ini menegaskan kembali komitmen pertamina dalam memberikan nilai lebih bagi negara sekaligus menjaga keberlanjutan bisnis ditengah tekanan dan dinamika global,” kata Oki dalam RDP dengan Komisi XII DPR RI, Senin (17/11/2025). 

    Oki menyebut total dividen yang disetor Pertamina ke Danantara merupakan yang terbesar dibandingkan dengan BUMN lainnya. 

    Secara total, kontribusi Pertamina ke penerimaan negara stabil di angka Rp300 triliun per tahun yang mencakup setoran pajak, PNBP, dan dividen. 

    “Secara fundamental kondisi keuangan tetap terjaga dimana di tahun 2025 ini NPAT [Net Profit After Tax] Pertamina diproyeksikan berada di sekitar US$3,3 miliar atau setara Rp54 triliun dan dengan EBITDA US$9,6 miliar atau Rp158 triliun,” jelasnya.

    Sementara itu, Pertamina menargetkan pendapatan perusahaan mencapai US$68 miliar atau setara dengan Rp1.127 triliun sepanjang tahun ini. Target tersebut lebih rendah dibandingkan realisasi pendapatan yang dibukukan tahun lalu mencapai Rp1.194 triliun. 

    Dia memastikan Pertamina akan tetap menjaga kinerja positif ditengah tekanan global seperti ICP atau harga minyak yang melemah hingga tekanan terhadap rupiah. 

    Sebelumnya, Direktur Utama Pertamina Simon Alysius Mantiri mengatakan kontribusi Pertamina kepada negara hingga September 2025 telah mencapai Rp262 triliun. Capaian tersebut menjadikan Pertamina sebagai BUMN yang menyumbang pajak, PNBP, dan dividen terbesar di Indonesia. 

    “Selain itu, di sisi operasional produksi migas tetap terjaga untuk minyak dan gas setara 1 juta barel oil per day ekuivalen dan yield kilang 84%,” tuturnya, dalam kesempatan yang sama. 

    Menurut Simon, capaian tersebut menunjukan langkah perbaikan dan komitmen Pertamina dalam menjaga ketahanan energi dan memberi nilai terbaik bagi Indonesia. 

  • Kemendagri Apresiasi Upaya Sumut Tekan Inflasi dari 5,32% Menjadi 4,97%

    Kemendagri Apresiasi Upaya Sumut Tekan Inflasi dari 5,32% Menjadi 4,97%

    Bisnis.com, MEDAN – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) yang berhasil menurunkan inflasi dari 5,32% pada September 2025 menjadi 4,97% pada Oktober 2025. Penurunan ini dinilai sebagai bukti keseriusan Sumut dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok di tengah tekanan cuaca dan pasokan.

    Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang digelar secara daring dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, Senin (17/11/2025).

    “Kami mengapresiasi langkah-langkah yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Sumut, seperti Gerakan Pangan Murah, operasi pasar, serta kerja sama dengan daerah champion seperti Jember,” ucap Bima Arya.

    Ia menambahkan, bahwa kenaikan harga beberapa komoditas seperti cabai merah dan bawang merah sebelumnya dipengaruhi oleh faktor cuaca, sehingga intervensi cepat dari pemerintah daerah menjadi sangat penting.

    Wakil Gubernur Sumut Surya yang mengikuti Rakor tersebut dari Ruang Sumut Smart Province, Lantai 6, Kantor Gubernur Sumt, memaparkan bahwa inflasi Sumut turun dari 5,32% menjadi 4,97% berkat sejumlah langkah strategis. Bersama instansi lainnya, Pemprov Sumut melakukan sejumlah upaya dalam menurunkan inflasi, seperti melakukan kolaborasi lintas sektor dan menugaskan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yakni mengelola pasokan komodtas strategis seperti cabai, bawang merah dan beras.

    Pemprov Sumut juga melaksanakan 11 aksi cepat dalam mengendalikan inflasi, berupa subsisdi operasi pasar murah, sidak harga, dan intervensi langsung ke rantai pasok. “Stabilisasi pasokan melalui intervensi Perum Bulog yaitu realisasi penyaluran beras SPHP mencapai 34,90 juta kg atau setara dengan 38,84% dari target 89,86 juta kg. Bantuan Pangan juga terealisasi sebanyak 16,65 juta kg,” sebutnya.

    Wagub Sumut melanjutkan, Pemprov Sumut juga melakukan intervensi harga cabai merah melalui pembelian lintas daerah, yang telah dilaksanakan pembelian cabai merah dari Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur sebanyak 50 ton. Pasokan cabai tersebut dikirim melalui tiga tahap yang diturunkan ke Pasar Induk dan Dinas Ketahan Pangan dan Hortikultura.

    Pemprov Sumut juga rutin melakukan kegiatan pengendalian inflasi daerah, baik dengan Kemendagri, serta kabupaten/kota. Juga melaksanakan koordinasi pendistribusian minyak goreng menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang telah dilaksanakan pada 7 November 2025. “Kami juga melaksanakan rapat perkembangan harga pakan ternak,” ucapnya.

    Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyebutkan sejumlah provinsi mengalami penurunan indeks perkembangan harga (IPH) pada minggu kedua November 2025. Salah satunya Provinsi Sumut, yang mengalami penurunan IPH sebesar 3,56% terhadap komoditas cabai mrah, beras, dan bawang merah. Penurunan IPH terjadi di Kabupaten Batubara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Padanglawas, dan Kota Tebingtinggi.

    “Jumlah kabupaten/kota yang mengalami penurunan IPH bertambah dari minggu sebelumnya. Sebanyak 33 provinsi mengalami penurunan IPH dibanding bulan sebelumnya,” ucapnya.(H21/DISKOMINFO SUMUT)