Impor Susu Satu Dekade Terakhir, Seperti Apa Trennya?
9 jam yang lalu
Category: Bisnis.com Ekonomi
-
Ini 7 Jurus Kadin Optimalkan Kerja Sama RI-China Rp156,5 Triliun
Bisnis.com, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mengungkap 7 strategi untuk mengoptimalkan nilai kesepakatan kerja sama antara Indonesia dan China senilai Rp156,5 triliun untuk dapat berkontribusi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Hal ini seiring dengan hasil kesepakatan sejumlah perusahaan Indonesia dan China melakukan penandatanganan kerja sama investasi bernilai US$10 miliar atau setara dengan Rp156,5 triliun dalam ajang Indonesia-China Business Forum 2024 di Beijing.
Adapun, penandatanganan MoU yang disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden China, Xi Jinping, itu meliputi manufaktur canggih, energi terbarukan, kesehatan, hilirisasi, ketahanan pangan, dan keuangan.
Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid mendorong upaya mempererat hubungan dengan China untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional. Dia menilai kerja sama investasi tersebut dapat mendukung pembangunan infrastruktur dan energi hijau.
“Penandatanganan perjanjian investasi senilai lebih dari US$10 miliar ini mencerminkan kemitraan strategis antara Indonesia dan China. Sebagai mitra strategis pemerintah, Kadin mendukung untuk mewujudkan target pertumbuhan ekonomi,” kata Arsjad dalam keterangan resminya, dikutip Senin (11/11/2024).
Arsjad menyebut target pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto sebesar 8% penting untuk menyongsong masa keemasan Indonesia pada 2045. Untuk itu, kolaborasi dengan China dinilai penting.
Sebab, China terlibat dalam banyak industri di Indonesia, mulai pemrosesan nikel untuk kendaraan listrik hingga proyek infrastruktur besar seperti kereta api cepat Jakarta-Bandung.
“Saya sangat setuju dengan target pertumbuhan ekonomi pemerintah. Bagi Indonesia, China sangat penting karena jika melihat perdagangan sebagai contoh, 25% perdagangan antara Indonesia dan negara lain, China sekitar 25% dari itu, kan?” ujarnya.
Tak hanya itu, China juga berperan dalam transisi energi dan hilirisasi nikel menjadi baterai kendaraan yang sangat penting bagi Indonesia.
Pertama, hilirisasi nikel tersebut dapat mendukung upaya pemerintah mengurangi emisi karbon Indonesia. Kedua, mengurangi subsidi bahan bakar yang kita subsidi dari bahan bakar fosil yang akan membantu anggaran pemerintah. Ketiga, investasi untuk Indonesia.
Di sisi lain, pihaknya meyakini kerja sama dengan China mendorong terwujudnya target pertumbuhan ekonomi nasional yang berkeadilan dan dirasakan masyarakat.
Selaras dengan ini, Arsjad membeberkan 7 strategi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi nasional lewat penyusunan White Paper arah kebijakan dan pembangunan ekonomi 2024-2029.
Adapun, 7 strategi itu di antaranya pengembangan infrastruktur yang terintegrasi, mudah diakses, dan terjangkau, membangun ketahanan kesehatan dan transformasi pelayanan kesehatan, dan mewujudkan ketahanan energi.
Kemudian mengakselerasi pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), memperkuat basis manufaktur melalui reindustrialisasi, membangun pusat pengembangan bisnis hijau terbesar di dunia, dan membangun ekosistem ketahanan pangan mandiri.
-
Ada Badan Intelejen Keuangan dari Prabowo untuk Kemenkeu, Sri Mulyani Jelaskan Fungsinya
Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan fungsi Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan, yang merupakan organisasi baru di bawahnya
Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan itu sendiri resmi terbentuk usai Presiden Prabowo Subianto menandatangi Peraturan Presiden (Perpres) No. 158/2024 tentang Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Kendati demikian, Sri Mulyani mengaku notabenenya Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan sudah lama ada di Kemenkeu. Hanya saja, sambungnya, kini fungsinya diperkuat.
“Selama ini kita sudah memiliki apa yang disebut Center Transformation Office. Itu yang pegang semua pusat intelijen dan teknologi digital di Kemenkeu,” jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, akhir pekan lalu (8/11/2024).
Bendahara negara itu mengungkapkan, fungsi utama Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan yaitu untuk mengelola data, analitik, dan meningkatkan kemampuan artificial intelligence alias kecerdasan buatan.
Selain itu, sambungnya, ada dua organisasi baru lain di Kemenkeu. Pertama, Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal yang merupakan penguatan dari Badan Kebijakan Fiskal (BKF) sehingga kini bisa mengeluarkan kebijakan karena sudah berbentuk Dirjen.
Kedua, Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan yang bertugas menjaga pengembangan sektor keuangan. Apalagi, kata Sri Mulyani, Kemenkeu memiliki peran penting di Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
“Karena ada perubahan nomenklatur, akan ada re-appointment atau appointment terhadap para pejabat, yang tentu kami sampaikan secara transparan,” ujarnya.
-
Pemerintah Akui SDM Indonesia Masih Kalah Saing, Halangan Investasi Masuk
Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal mengakui bahwa kualitas sumber daya manusia Indonesia yang masih kurang bersaing dengan negara-negara lain menjadi tantangan dalam menarik para investor masuk ke Tanah Air.
Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Nurul Ichwan menjelaskan, setidaknya ada empat aspek utama yang dipertimbangkan para investor sebelum menanamkan modalnya di sebuah negara.
Pertama, aspek pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Artinya, investor ingin negara dengan fundamental perekonomian yang baik dan memiliki prospek bagus.
“Kita kan so far [Indonesia kan sejauh ini] pertumbuhan ekonomi kita baik tuh, ya rata-rata masih 5% lah, 5% lebih,” ujar Ichwan kepada Bisnis, Senin (11/11/2024).
Kedua, kedekatan dengan pasar atau konsumen. Menurutnya, Indonesia juga memiliki keunggulan dalam aspek ini karena jumlah penduduk yang besar dan daya beli masyarakat yang terus terjaga.
Ketiga, kedekatan dengan sumber daya alam. Ichwan menerangkan pemerintah telah mengidentifikasi 28 komoditas unggulan dari delapan sektor yang dimiliki mulai dari nikel, timah, tembaga, baru bara, minyak bumi, sawit, udang, rumput laut, kobal, hingga pala.
Dia meyakini, 28 komoditi itu akan dibutuhkan oleh produsen-produsen global untuk melakukan kegiatan produksinya. Oleh sebab itu, sambungnya, Indonesia turut memiliki keunggulan di aspek sumber daya alam.
Keempat, yaitu terkait kemampuan sumber daya manusia (SDM). Ichwan tidak menampik, Indonesia masih punya pekerjaan rumah di aspek ini.
Kendati demikian, dia mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memang berupaya untuk meningkatkan kualitas SDM seperti yang ditetapkan dalam visi misi Asta Cita.
“Jadi harapannya dengan perbaikan kualitas sumber daya manusia, setidaknya empat kriteria utama investor memilih negara sebagai negara tujuan investasi itu, Indonesia bisa penuhi,” jelas Ichwan.
Di samping empat aspek utama tersebut, dia juga menyatakan BKPM akan terus mencoba menciptakan iklim investasi yang kondusif. Contohnya, BKPM akan terus permudah penerbitan izin usaha hingga memberi insentif menarik untuk pada investor.
Bersaing dengan Negara-Negara Tetangga
Indonesia kerap menjadi salah satu negara alternatif bagi investor asing menanamkan modalnya di tengah tensi perang dagang AS-China. Hanya saja, Indonesia harus bersaing ketat dengan negara-negara tetangga di Asean.
Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menjelaskan, perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China akan semakin memanas terutama usai terpilihnya Donald Trump sebagai presiden AS 2025—2029.
Trump memang berencana menaikkan tarif untuk barang-barang impor terutama yang berasal dari China. Akibatnya, perusahaan-perusahaan multinasional yang ada di China akan coba mencari negara alternatif karena takut penjualan produknya akan berkurang.
Dalam konteks tersebut, negara-negara berkembang seperti Indonesia akan menjadi salah satu tujuan investasi baru. Hanya saja, Yusuf mengingatkan bahwa Indonesia bukan satu-satunya alternatif karena Vietnam, Malaysia, Thailand juga akan menarik perhatian investor asing.
“Melihat dari berbagai aspek termasuk di dalamnya misalnya prospek perekonomian, ketersediaan sumber daya manusia, dan stabilitas politik, saya kira negara tetangga seperti Vietnam ataupun Malaysia relatif masih akan lebih favorable [pilihan utama],” ujar Yusuf kepada Bisnis, Senin (11/11/2024).
Oleh sebab itu, sambungnya, pemerintah Indonesia punya tantangan berat untuk merayu para investor asing tersebut.
Sementara itu, lembaga pemeringkatan kredit internasional Moody’s Ratings meyakini arus perdagangan dan investasi akan masuk ke kawasan Asean dan India usai Trump berhasil memenangkan Pemilu AS 2024.
Moody’s memproyeksikan bahwa pemerintahan Trump nantinya akan lebih memilih kebijakan perekonomian yang proteksionisme. Artinya, Trump akan menerapkan tarif perdagangan yang tinggi hingga memperketat investasi di sektor-sektor strategis.
Dengan demikian, perang dagang AS-China akan semakin memanas. Perusahaan multinasional yang ada di China pun akan coba mencari negara alternatif.
“Yang akan berdampak negatif pada ekonomi China dan akibatnya menghambat pertumbuhan regional. Namun, pergeseran ini mungkin menguntungkan India dan negara-negara Asean [Asia Tenggara],” tulis laporan terbaru Moody’s yang terbit pada Senin (11/11/2024).
-
Rencana Kementerian Keuangan untuk Kantor Kabinet ‘Gemuk’ Prabowo
Bisnis.com, BANDUNG – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengoptimalisasi aset negara dalam pengadaan gedung-gedung kementerian baru yang dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu, Rionald SIlaban, menuturkan fokus penentuan gedung-gedung untuk kementerian/lembaga baru pada era Kabinet Merah Putih adalah dengan mengoptimalkan aset yang ada.
“Pada dasarnya kita mengutamakan optimalisasi aset. Misalnya kan ada kementerian yang dari satu menjadi tiga. Dari situ, mereka masing-masing bisa menggunakan asetnya, eks dari direktorat jenderal-direktorat jenderalnya,” kata Rio seusai Media Briefing PLTP Patuha, dikutip Senin (11/11/2024).
Selain itu, dia mengatakan Kemenkeu juga terus melakukan monitoring pada aset-aset yang ada untuk digunakan kementerian/lembaga baru. Rio menuturkan, pengadaan gedung baru untuk kementerian/lembaga harus dilakukan dengan tepat guna sesuai kebutuhan masing-masing instansi.
“Kita punya data mengenai tingkat idle dari sebuah aset, kan kita punya ukuran yang dinamakan SBSK (Standar Barang Sesuai Kebutuhan). Berdasarkan itu, kita berkonsultasi dengan kementerian-kementeriannya,” lanjut Rio.
Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah memecah 9 kementerian/lembaga menjadi 21 kementerian baru di Kabinet Merah Putih. Hal tersebut berimbas pada penambahan atau perpindahan lokasi kementerian/lembaga yang juga berdampak ke bertambahnya gedung kementerian.
Salah satu kementerian yang dipecah ialah Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Prabowo memecah kementerian ini menjadi dua kementerian koordinator baru yaitu Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Kementerian Koordinator Masyarakat.
Selain itu, Prabowo juga memecah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi tiga kementerian baru, yakni Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia serta Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan.
Kementerian lain yang dipecah adalah Kementerian PUPR menjadi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP).
-
RI Wanti-Wanti ke Investor China Hati-Hati Cari Lahan Industri
Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) meminta investor yang akan menanamkan modal berupa fasilitas manufaktur lebih hati-hati memilih lahan khusus untuk industri.
Hal ini diungkapkan oleh Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal BKPM Nurul Ichwan di hadapan pengusaha makanan dan minuman asal China dalam agenda Chinese Enterprises Go-Overseas, In-depth Tour Into Indonesia di Hotel Mulia, Senayan, Senin (11/11/2024).
Pasalnya, tak jarang pihaknya menemukan keluhan dari investor yang sulit membangun pabrik lantaran lahan yang dipilih bukan merupakan lahan yang diperuntukkan untuk pengembangan industri, melainkan perkebunan atau permukiman.
“Beberapa dari Anda [investor China] membutuhkan tanah, dan akhirnya Anda tidak dapat mengembangkan fasilitas industri Anda di tanah itu, karena tujuan tanah ini bukan untuk industri jadi harap berhati-hati dan silakan berkonsultasi dengan kami,” kata Nurul.
Di sisi lain, Nurul memberikan perhatian terhadap realisasi investasi manufaktur yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Misalnya, pada 2018, investasi hanya mencapai Rp222,3 triliun kemudian pada tahun 2023 meningkat 2,7 kali lipat mencapai Rp596,3 triliun.
Kinerja realisasi investasi tersebut ditopang oleh kontribusi 5 negara dengan investasi terbesar, salah satunya Singapura. Menurut dia, inevstasi yang masuk dari Singapura kemungkinan besar juga datang dari investor China.
Adapun, sektor terbesar yang mendorong investasi di Indonesia yaitu pertambangan dan industri makanan pada posisi pertama dan kedua. Untuk industri makanan mencapai Rp395,4 triliun dalam 5 tahun terakhir.
“Kami berharap setelah kunjungan Anda ke sini kami dapat meningkatkan kinerja industri makanan ini dalam realisasi investasi kami,” tuturnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S. Lukman mengatakan mendorong kehadiran pengusaha China ke Indonesia tidak hanya membuka peluang perdagangan, melainkan investasi sektor mamin agar nilai tambah dapat lebih dirasakan di Indonesia.
“Saya dengar ada yang mau masuk lagi ada perusahaan beberapa mau investasi di Indoneisa, yang saya tadi baru saja di info, besar kemungkinan untuk produk jadi investasi bangun pabrik disini,” terangnya.
Di sisi lain, Adhi juga mengarahkan industri nasional agar memanfaatkan kesempatan kerja sama ini untuk mendukung ketersediaan bahan baku pangan yang tidak dapat diproduksi dalam negeri.
“Beberapa bahan baku kita gak punya, terus terang misalnya beberapa komposisi makanan seperti citric acid, kemudian beberapa rasa, pewarna dan sebagainya di Indonesia belum ada, jadi kita memang butuh kerja sama itu,” pungkasnya
Di sisi lain, Chairman of China Chamber of Commerce of I/E Foodstuffs, Cao Derong mengatakan pihaknya melihat potensi besar untuk ikut berkontribusi dalam pengembangan industri makanan dan minuman Indonesia.
Salah satunya lewat program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto merupakan salah satu inisiatif besar dari pemerintah Indonesia. Pihaknya pun akan ikut memberi perhatian terhadap program tersebut.
“Tahun ini, China dan Indonesia di sektor perdagangan makanan berkontribusi besar. Transaksi perdagangan mencapai hasil signifikan US$12,8 miliar dan ekspor China ke Indonesia melebihi US$3,1 miliar, impor dari Indonesia mencapai US$9,7 miliar,” jelasnya.
-
Bos Garuda (GIAA) Buka Alasan Rute Domestik Lebih Mahal dari Internasional
Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) Irfan Setiaputra membeberkan sejumlah alasan harga tiket pesawat domestik lebih mahal ketimbang tiket pesawat ke luar negeri.
Dia menjelaskan selama ini, Garuda Indonesia selalu berkomitmen menaati aturan mengenai tarif tiket pesawat. Terdapat aturan yakni Peraturan Menteri Perhubungan terkait tarif batas atas pesawat.
Mengacu ke aturan tersebut, sejak 2019, Garuda Indonesia menurutnya tidak pernah menaikan harga tiket pesawat domestik.
“Akan tetapi, mengacu ke situ [Peraturan Menteri Perhubungan], ada pajak avtur di situ, PPN [pajak pertambahan nilai] juga naik. Ada harga airport tax. Itu dimasukkan ke harga tiket,” ujar Irfan dalam public expose, Senin (11/11/2024).
Menurut Irfan, melalui aturan tarif batas atas, avtur yang dibeli GIAA untuk penerbangan domestik dikenakan pajak. Sementara, avtur untuk terbang ke luar negeri seperti Singapura tidak terkena pajak.
Selain itu, harga tiket menjadi tinggi sebab terdapat kenaikan pajak PPN dari 11% ke 12%. Lalu, terdapat aspek pajak airport. Menurutnya, untuk Terminal 3 domestik, GIAA membayar pajak Rp168.000 ke PT Angkasa Pura Indonesia. Sementara, untuk Terminal 2 pajak yang dikenakan adalah Rp120.000.
“Yang disalahkan Garuda. Kami kan tidak pernah keluar dari rambu-rambu harga pemerintah,” tutur Irfan.
Di sisi lain, GIAA merupakan maskapai yang tidak bermain di segmen penerbangan berbiaya murah atau low cost carrier. Adapun, segmen low cost carrier disasar oleh anak usaha GIAA yakni Citilink.
“Jadi, saya cuma mau bilang, ya tolong dilihat dong struktur biayanya. Jangan minta turun-turunin saja,” ujar Irfan.
-
BKPM Ungkap 58 Perusahaan Masuk ke Indonesia Imbas Perang Dagang AS-China
Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal alias BKPM mengungkapkan Indonesia telah menerima relokasi dan diversifikasi 58 perusahaan selama 2020—2023, akibat perang dagang antara Amerika Serikat dan China.
Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi Nurul Ichwan menjelaskan bahwa pemerintah Amerika Serikat (AS) telah menerapkan tarif impor tinggi dari China dan kemungkinan akan terus naik usai calon presiden Donald Trump memenangkan Pilpres AS 2024.
Perang dagang antara dua negara adidaya tersebut telah menyebabkan munculnya kebijakan China+1 dari perusahaan-perusahaan multinasional. Artinya, perusahaan multinasional yang ada di Negeri Panda mencari negara alternatif untuk menanamkan modalnya karena takut penjualan produknya yang diproduksi di China semakin menurun.
Oleh sebab itu, Ichwan menyatakan pemerintah akan coba terus memanfaatkan efek dari perang dagang antara AS-China tersebut seperti yang telah terjadi selama 2020—2023, yang mana 58 perusahaan multinasional telah masuk ke Indonesia.
“Relokasi dan diversifikasi investasi dari 58 perusahaan [tersebut] senilai US$14,7 miliar yang berasal dari AS, Eropa, dan Asia,” jelas Ichwan kepada Bisnis, Senin (11/11/2024).
Dia memerinci, 58 perusahaan tersebut terdiri dari bidang usaha industri lampu, industri makanan dan minuman, industri pipa, industri kaca, industri alat kesehatan, industri panel surya, industri kendaraan bermotor roda empat, industri rokok, industri elektronik, hingga industri tekstil.
Dari total 58 perusahaan, sebanyak 13 korporasi berasal dari China dan Vietnam.
Lebih lanjut, dia mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah menekankan ingin meningkatkan daya saing dan iklim investasi di Indonesia terutama di sejumlah sektor prioritas seperti hilirisasi sumber daya alam, berbasis riset dan inovasi, investor berorientasi ekspor, serta sektor pendidikan dan kesehatan.
“Tantangan geoekonomi global menuntut pelaku bisnis dan juga pemerintah untuk lebih adaptif serta memperkuat kerjasama internasional dengan prinsip diplomasi yang kita pegang, bebas dan aktif,” ujar Ichwan.
Bersaing dengan Negara Asean Lain
Sementara itu, lembaga pemeringkatan kredit internasional Moody’s Ratings meyakini arus perdagangan dan investasi akan masuk ke kawasan Asean dan India usai Donald Trump berhasil memenangkan Pemilu AS 2024.
Moody’s memproyeksikan bahwa pemerintahan Trump nantinya akan lebih memilih kebijakan perekonomian yang proteksionisme. Artinya, Trump akan menerapkan tarif perdagangan yang tinggi hingga memperketat investasi di sektor-sektor strategis.
Dengan demikian, perang dagang antara AS dan China akan semakin memanas. Perusahaan multinasional yang ada di China pun akan coba mencari negara alternatif.
“Yang akan berdampak negatif pada ekonomi China dan akibatnya menghambat pertumbuhan regional. Namun, pergeseran ini mungkin menguntungkan India dan negara-negara Asean [Asia Tenggara],” tulis laporan terbaru Moody’s yang terbit pada Senin (11/11/2024).
Secara khusus, Moody’s melihat risiko gangguan pasokan semikonduktor global juga akan semakin nyata. Selama ini, China memang dikenal sebagai pemasok utama produk semikonduktor dunia.
Secara umum, Moody’s menekankan bahwa tindakan proteksionisme Trump nantinya akan mengganggu rantai pasokan global dan berdampak negatif pada sektor-sektor yang bergantung pada bahan dan barang impor.
“Seperti manufaktur, teknologi, dan ritel,” lanjut laporan tersebut.
-
Izin Impor Susu 5 Perusahaan Ditahan, Pengusaha Buka Suara
Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Industri Pengolahan Susu (AIPS) angkat bicara terkait dengan adanya 5 perusahaan pengolahan susu yang ditahan rekomendasi impornya oleh pemerintah.
Direktur Eksekutif AIPS, Sonny Effendi mengatakan 5 perusahaan tersebut sebagian merupakan anggota dari asosiasi. Namun, dia tak dapat menjabarkan perusahaan mana saja yang dimaksud.
Dia mengungkap kelima perusahaan tersebut bisa mendapatkan kembali rekomendasi impor apabila membuat kesepakatan dengan peternak atau pengepul susu segar lokal.
“Pak Menteri minta 5 perusahaan tersebut diskusi dengan koperasi atau pengepul untuk membahas kesepakatan setelah itu izin impor akan diberikan,” kata Sonny kepada Bisnis, Senin (11/11/2024).
Untuk diketahui, penahanan izin impor susu segar dilakukan oleh Kementerian Pertanian (Kementan) terhadap perusahaan yang tidak menyerap susu dari peternak sapi perah rakyat.
Langkah itu dilakukan usai adanya aksi pembuangan susu oleh peternak sapi perah lantaran tidak diserap oleh industri pengolah susu (IPS).
Sonny menerangkan bahwa serapan minim susu segar lokal dari industri disebabkan adanya standar kualitas keamanan pangan yang tak terpenuhi.
“Ada pengujian kualitas dan pemalsuan sebelum susu segar diterima. Dari 84 KUD hanya sebagian kecil yang mempunyai gap thd standard kualitas dan keamanan pangan,” tuturnya.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran mengatakan penahanan rekomendasi impor untuk lima perusahaan ini dilakukan hingga suasana kembali kondusif. Sementara, rekomendasi impor sejumlah perusahaan lainnya telah dilepas oleh Kementan.
“Kalau dari lima ada yang masih mencoba, aku cabut izinnya dan tidak boleh impor lagi,” kata Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Senin (11/11/2024).
Amran menyebut bahwa kelima perusahaan ini telah membuat pernyataan dan ditandatangani bersama. Selanjutnya, pemerintah akan melakukan evaluasi selama satu hingga dua minggu ke depan.
“Kalau sudah sepakat, sudah damai, saya kira sudah selesai,” ujarnya.
-
Perang Dagang AS-China, RI Berpotensi Terima Relokasi Pabrik Tekstil dan Logam Dasar
Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom mengungkapkan intensitas perang dagang antara AS dan China berpotensi meningkat sejalan dengan terpilihnya Donald Trump untuk kedua kalinya sebagai presiden Amerika.
Meski kedua negara yang bersitegang, Indonesia berpeluang menangkap relokasi perusahaan-perusahaan di China dan sekitarnya yang terkena dampak perang dagang tersebut.
Ekonom Center of Industry, Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus menyampaikan bahwa dua industri, yakni tekstil dan produk tesktil (TPT) dan logam dasar paling berpotensi masuk ke Tanah Air.
“Pabrik tekstil di Vietnam itu berpeluang untuk relokasi ke Indonesia. Kemudian industri yang terkait dengan logam dasar dan turunannya [penghiliran]. Itu komoditas yang benar-benar direkstriksi Amerika Serikat, salah satunya baja. Sehingga Indonesia juga dapat menangkap peluang itu,” ujarnya, Senin (11/11/2024).
Meski industri TPT tengah ‘babak belur’, Heri melihat industri TPT dari luar negeri masih dapat masuk, tetapi khusus yang berorientasi ekspor sehingga tidak mengganggu industri dalam negeri.
Harapan investasi yang masuk dari relokasi tersebut tidak dapat langsung terwujud. Heri menilai saat ini industri dalam negeri masih menghadapi beberapa persoalan internal.
Mulai dari daya saing, lahan, biaya energi, listrik, upah buruh, hingga biaya logistik. Sementara perusahaan multinasional kebanyakan mencari negara-negara yang biayanya relatif kompetitif.
“Kalau kita mau menangkap peluang, maka biaya-biaya yang terkait dengan infrastruktur yang harus dibenahi. Kita harus bisa menyiapkan semacam paket kebijakan untuk menangkap itu,” tuturnya.
Membaca Peluang Pasar
Menurut Ahmad, perusahaan-perusahaan besar juga mempertimbangkan peluang pasar di tempat tujuan relokasinya.
Salah satunya, keberadaan perjanjian dagang antara Indonesia dan Eropa dalam Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Melalui kebijakan ini, memungkinkan produk-produk dari Indonesa untuk masuk ke ranah Eropa tanpa bea masuk.
Tanpa perjanjian dagang tersebut, saat ini produk-produk Indonesia yang masuk ke Eropa dikenakan tarif 16% hingga 20%.
Maka dari itu, penyelesaian perundingan IEU-CEPA akan menjadi penentu bagi perusahaan multinasional memarkirkan pabriknya di Indonesia. Sayangnya, saat ini proses tersebut belum menemukan titik terang khususnya perkara kebijakan produk bebas deforestrasi atau European Union on Deforestation-free Regulation (EUDR).
“IEU CEPA itu menjadi senjata untuk menarik investor asing. Khususnya yang sektor-sektor yang sudah siap, seperti TPT,” lanjutnya.
Sebelumnya pun, persoalan IEU-CEPA sempat disinggung oleh 15 investor asal Taiwan—yang berencana merelokasi pabriknya ke RI—saat menghadap Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Di mana pengusaha tersebut selama ini mendapatkan keuntungan dari investasi di China dan Vietnam. Sementara Vietnam memiliki keuntungan dalam ekspor ke ranah Eropa karena telah memiliki perjanjian mengenai Free Trade Agreement (FTA).
Berkaca pada ‘perang dagang’ AS-China sebelumnya, sejak 2019, Indonesia menerima relokasi dan diversifikasi investasi dari 58 perusahaan senilai US$14,7 miliar yang berasal dari AS, Eropa, dan Asia, menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Meski demikian, Prabowo dalam Asta Cita miliknya, mendorong peningkatan daya saing dan iklim investasi di Indonesia, khususnya di sejumlah sektor prioritas seperti hilirisasi SDA, investasi berbasis riset dan inovasi, investasi berorientasi ekspor, serta sektor pendidikan dan kesehatan.