Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Pakar Sarankan Pemerintah Tetapkan Bea Masuk 10% Produk Susu

    Pakar Sarankan Pemerintah Tetapkan Bea Masuk 10% Produk Susu

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat Peternakan dari Universitas Padjajaran Rochadi Tawaf sepakat agar Kementerian Perdagangan (Kemendag) meninjau ulang tarif bea masuk 0% terhadap produk susu.

    Dia pun menyarankan agar pemerintah menetapkan bea masuk 5–10% terhadap produk susu yang masuk ke Indonesia.

    Rochadi menjelaskan adanya bea masuk hingga 10% ini agar peternak sapi perah lokal mampu bersaing dengan produk susu luar negeri. Terlebih, pemerintah harus melindungi peternak rakyat.

    Menurutnya, pemerintah perlu menghidupkan kembali Peraturan Presiden (Perpres) tentang Persusuan Nasional yang salah satunya memuat bea masuk atau proteksi.

    Di sisi lain, Rochadi juga menyoroti kebijakan perdagangan WTO terkait susu. Menurutnya, dengan kebijakan WTO ini apakah memungkinkan Indonesia melakukan proteksi untuk peternak rakyat.

    Kendati demikian, dia mengaku setuju akan adanya proteksi terhadap peternak susu perah lokal. Hal ini mengingat produktivitas susu sapi perah dalam negeri masih rendah atau hanya 10-15 liter per ekor per hari.

    “Kita harus memproteksi [peternak sapi perah lokal] sekarang menjadi misalnya katakan 5%—10% bea masuk. Itu sama dengan memproteksi peternak dalam negeri,” kata Rochadi kepada Bisnis, Selasa (12/11/2024).

    Rochadi mengatakan, jika bea masuk yang dikenakan 0%, maka peternak lokal tidak mampu bersaing dengan negara lain yang memiliki teknologi yang jauh lebih canggih.

    Wacana untuk meninjau ulang kembali tarif bea masuk produk susu sebesar 0% disampaikan Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi. Dia mengatakan peninjauan ini untuk menyelematkan peternak susu dalam negeri.

    Menkop Budi menyebut Selandia Baru dan Australia memanfaatkan perjanjian perdagangan bebas dengan Indonesia yang menghapuskan bea masuk pada produk susu. Perjanjian ini membuat harga produk mereka setidaknya 5% lebih rendah dibandingkan dengan harga pengekspor produk susu global lainnya.

    Dia juga menuturkan bahwa kedekatan mereka dengan Indonesia juga membuat harga produk susu mereka sangat kompetitif. 

    “Karena itu [regulasi tarif bea masuk], ini yang harus kita lakukan langkah-langkah untuk peninjauan beberapa permasalahan dan regulasi yang ada,” tutur Budi dalam Konferensi Pers terkait Koperasi Susu Boyolali di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, Senin (11/11/2024).

    Senada, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono meminta agar Menteri Perdagangan Budi Santoso untuk meninjau kembali pengenaan bea masuk 0% terhadap produk susu.

    “Kita juga tadi berdiskusi dengan Pak Menteri bahwa kita meminta kepada Kementerian Pedagangan untuk meninjau kembali soal pengenaan bea masuk 0% kepada produk susu,” kata Ferry.

    Ferry juga meminta agar setiap industri pengolahan susu (IPS), termasuk di Pasuruan, wajib menyerap atau membeli hasil susu dari koperasi peternak sapi perah.

    “Karena sebenarnya memang harusnya seperti itu skemanya, tetapi karena ada kebijakan perdagangan yang membuat bea masuk menjadi 0%, susu 4,7 juta ton itu banjir. Dan susu itu diserap oleh industri pengolahan susu,” terangnya.

    Menurut Ferry, semestinya Kemendag juga sudah mempertimbangkan dengan matang, termasuk dampak, jika memberikan kebijakan bea masuk 0% terhadap produk susu. Untuk itu, dia meminta agar pemerintah melindungi industri susu sapi perah lokal dengan tidak memberikan bea masuk 0%

    “Bahwa dalam rangka melindungi susu sapi perah Indonesia, kami meminta ada barrier,” tekannya.

    Lebih lanjut, dia menilai akan lebih bijak jika pemerintah memberikan insentif kepada peternak sapi lokal agar bisa bersaing dengan produk susu luar negeri.

    “Karena memang dampaknya ke peternak sapi perah kita. Sehingga harusnya ada, kita sedang kaji, insentif apa yang harus diberikan kepada peternak sapi perah di Indonesia, baik koperasi usaha dagang maupun perorangan, supaya mereka nggak terkena dampak,” tuturnya.

    Maka dari itu, dia pun menyarankan agar Kemendag tidak menerapkan kebijakan perdagangan berupa bea masuk 0%.

    “Atau sebaliknya, pemerintah pun juga harus mengkaji ulang penerapan bea masuk itu tidak boleh, kalau bisa jangan 0%,” tandasnya.

  • Pemerintah Gelontorkan Rp14 Triliun Buat Susu Program MBG, Pakar Sarankan Ini

    Pemerintah Gelontorkan Rp14 Triliun Buat Susu Program MBG, Pakar Sarankan Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat Peternakan dari Universitas Padjajaran Rochadi Tawaf mengusulkan agar pemerintah membentuk tim persusuan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) terealisasi dengan baik.

    Rochadi memandang, pemerintah terlebih dahulu harus membenahi produktivitas sapi perah dalam negeri, yang salah satunya dengan membentuk tim persusuan.

    “Jadi buatlah tim persusuan, tim persusuan itu Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Koperasi,” kata Rochadi saat dihubungi Bisnis, Selasa (12/11/2024).

    Nantinya, lanjut dia, tim persusuan ini bisa dikoordinatori oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas terkait program MBG, terutama komponen susu. Selanjutnya, sejumlah asosiasi persusuan dinilai juga perlu terlibat dalam tim ini sebagai anggota.

    “Asosiasi perwakilan-perwakilan itu untuk mengatasi gejolak-gejolak yang kayak sekarang,” ujarnya.

    Sebagaimana diketahui, ramai pemberitaan terkait tak terserapnya susu sapi perah oleh industri pengolahan susu (IPS) terjadi pada Koperasi Setia Kawan di Pasuruan, Jawa Timur.

    Pada kasus ini, IPS pada periode tertentu melakukan pemberhentian penerimaan suplai susu dari koperasi dengan alasan tengah melakukan pemeliharaan mesin (maintenance). Periode tersebut, IPS diduga melakukan penambahan impor susu skim karena harga susu impor dunia sedang mengalami penurunan. 

    Berkaca dari kejadian tak terserapnya susu oleh IPS, Rochadi menyarankan agar pemerintah memberlakukan aturan main terkait kemitraan serta perkreditan.

    “Di tim inilah yang bergerak, yang bekerja mengawasi, memberikan penyuluhan, distribusi sapi, supply chain, diatur di sana. Jadi bentuk tim dulu ini supaya kondusif di dalam bisnisnya,” jelasnya.

    Setelah itu, lanjut dia, pemerintah mengembangkan produktivitas susu sapi perah di daerah yang sudah ditetapkan sebagai pusat persusuan nasional. Serta, menjangkau daerah industri baru.

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menyampaikan bahwa anggaran susu yang masuk ke dalam program makan MBG pada 2025 mencapai Rp14 triliun.

    Adapun, anggaran jumbo yang digelontorkan ini setara dengan 20% dari total anggaran program MBG pada tahun depan yang senilai Rp71 triliun.

    Namun, Budi mengungkap bahwa kondisi saat ini gabungan koperasi susu sapi seluruh Indonesia hanya mampu menyediakan susu sapi dengan nilai agregat Rp1,5 triliun. Ini artinya, masih ada sekitar Rp12,5 triliun yang belum terserap untuk program MBG pada 2025.

    “Bayangkan coba, berarti masih jauh sekali kan, artinya harusnya koperasi susu ini produknya pasti terserap. Karena kekurangannya sangat banyak,” terang Budi dalam Konferensi Pers terkait Koperasi Susu Boyolali di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, Senin (11/11/2024).

  • Menperin Sebut 17 Perusahaan RI Bisa Produksi Komponen Produk Apple

    Menperin Sebut 17 Perusahaan RI Bisa Produksi Komponen Produk Apple

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebut terdapat 17 perusahaan atau industri dalam negeri yang dapat memproduksi 6 komponen produk teknologi milik Apple Inc.

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan hingga saat ini baru 1 perusahaan yang menjadi bagian dari rantai pasok produksi Apple di dunia, yakni Geo Corporation yang merupakan developer aplikasi.

    “Kami sudah mengidentifikasikan dari 6 kategori part atau komponen Apple yang bisa di produksi di Indonesia kira-kira ada 17 perusahaan,” kata Agus dalam Raker dengan Komisi VII DPR RI, Selasa (12/11/2024).

    Padahal, Indonesia memberikan kontribusi terhadap kinerja penjualan perusahaan tersebut. Agus menyebutkan bahwa penjualan produk Handphone, Komputer Genggam, dan Tablet (HKT) Apple di Indonesia mencapai 2,17 juta unit dengan nilai lebih dari Rp30 triliun. 

    Sementara itu, Apple telah menggandeng rantai pasok global atau global value chain (GVC) dengan berbagai negara Asia Tenggara. Misalnya, di Vietnam terdapat 35 supplier yang memasok 35 komponen ke Apple. 

    “Di Malaysia ada 19 supplier, di Thailand ada 24 Singapura ada 23. Di Indonesia ada berapa? 1. namanya Geo Corporation. Ini yg akan kita kejar ke depan, padahal sales HKT mereka di atas Rp30 triliun [di Indonesia],” ujarnya. 

    Agus juga membandingkan, bahwa kinerja penjualan Apple di Vietnam, Thailand, maupun Filipina masih lebih kecil dibandingkan pendapatan yang dihasilkan di Indonesia. 

    “Dari data yang kita dapat 2,17 juta unit HKT Apple di jual disini. Filipina, share HKT nya 1,53 juta unit, Vietnam penjalan 1,43 juta unit dan GVC nya ada 35 supplier, Thailand penjualannya 1,69 juta unit dan GVC-nya 24 supplier,” terangnya.

    Untuk itu, Menperin Agus meminta agar Apple juga turut menjadikan industri di Indonesia sebagai bagian dari rantai pasok global. Hal ini menjadi salah satu syarat yang tengah dinegosiasikan dengan Apple demi membuka kembali pemblokiran penjualan Iphone 16. 

    Sebagaimana diketahui, penjualan Iphone 16 ditahan pemerintah lantaran belum terealiasinya komitmen investasi Apple Inc sebesar Rp1,7 triliun sebagai syarat memenuhi TKDN 35% lewat skema inovasi. Namun, hingga saat ini baru terealisasi Rp1,4 triliun. 

  • Kadin Kubu Arsjad Bakal Percepat Munas, Prabowo Datang?

    Kadin Kubu Arsjad Bakal Percepat Munas, Prabowo Datang?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di bawah kepemimpinan Arsjad Rasjid akan mengadakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) untuk mempercepat Musyawarah Nasional (Munas) kepengurusan berikutnya. Adapun, Rapimnas ini akan dilaksanakan sesuai dengan aturan organisasi Kadin Indonesia.

    Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Informatika Kadin Indonesia Firlie H. Ganinduto menuturkan bahwa dalam Rapimnas, pihaknya akan mengundang pemerintah selalu pengawas, termasuk Presiden Prabowo Subianto.

    Hal ini sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 2022, yang menyebutkan bahwa pengawas Kadin Indonesia sendiri adalah pemerintah.

    Namun, Firlie menjelaskan kehadiran Presiden Prabowo dalam Rapimnas tergantung dari jadwal yang dimiliki orang nomor satu di Indonesia.

    Terlebih, Presiden ke-8 RI itu tengah melakukan kunjungan ke sejumlah negara selama 16 hari, terhitung sejak 8 November—23 November 2024. Adapun, Rapimnas Kadin Indonesia akan digelar pada 29 November 2024.

    “Kita lihat tergantung jadwal beliau [Prabowo Subianto]. Tapi yang jelas ini adalah kewajiban organisasi untuk menyelenggarakan [Rapimnas],” kata Firlie saat ditemui di Menara Kadin Indonesia, Selasa (12/11/2024).

    Firlie menjelaskan bahwa keberlangsungan Rapimnas dilakukan untuk mendapatkan persetujuan penyelenggaraan munas yang dipercepat.

    Pasalnya, ungkap Firlie, dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), kepemimpinan Arsjad Rasyid akan berakhir pada 2026. Dan, hanya boleh maju dua  bulan sebelum tanggal kepemimpinan selesai.

    Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia, Eka Sastra menuturkan bahwa hasil lawatan Presiden Prabowo ke China bersama dengan Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie meminta agar Kadin Indonesia mengakhiri perselisihan.

    Eka menjelaskan perselisihan ini bisa diakhiri dengan Munas. Sebab, hanya Munas yang bisa memilih dan mengangkat Ketua Umum, dewan penasehat, dan dewan lainnya di tubuh Kadin Indonesia.

    Lebih jauh, dia juga mengakui bahwa Muswayarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) bisa dilakukan namun tetap ada prosedur yang sangat ketat. Sebab, hanya Munas yang bisa melakukan pergantian kepengurusan.

    Namun, Rapimnas harus terlebih dahulu digelar untuk menentukan waktu dan tempat munas akan dilangsungkan. Terlebih, Munas Kadin Indonesia dipercepat yang semestinya dilakukan pada 2026.

    “Makanya kita akan melaksanakan rapimnas, di sana kita akan meminta komitmen seluruh pemegang hak suara kadin,untuk mengikuti waktu yang akan diberikan pemerintah Indonesia sebagai pengawas kadin Indonesia,” jelasnya.

    Untuk itu, jelas dia, salah satu agenda Rapimnas adalah menyepakati untuk melakukan munas sesuai dengan waktu dan lokasi pelaksanaan sesuai arahan dari pemerintah.

    Namun demikian, Eka menegaskan bahwa Rapimnas tidak bisa menggantikan Ketua Umum dan jajaran pengurus Kadin Indonesia periode 2021–2026.

    “Apakah Rapimnas bisa menggantikan Ketua Umum dan seterusnya? Tidak bisa. Satu-satunya forum tertinggi yang bisa mengganti Ketua Umum adalah Munas. Sekali lagi ini bukan tentang kami mencari kekuasaan, bukan tentang Pak Arsjad Rasjid ingin bertahan sebagai Ketua Umum, tidak,” tekannya.

    Dia menjelaskan, langkah ini diambil untuk menghargai marwah organisasi Kadin Indonesia. Serta, agar tidak ada kejadian berulang di masa mendatang.

  • Pakar: Anggaran Jumbo Susu Makan Bergizi Gratis Jadi Angin Segar Industri Susu

    Pakar: Anggaran Jumbo Susu Makan Bergizi Gratis Jadi Angin Segar Industri Susu

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggaran jumbo yang digelontorkan pemerintah senilai Rp14 triliun untuk komponen susu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2025 dinilai menjadi awal dari bangkitnya industri persusuan dalam negeri.

    Pengamat Peternakan dari Universitas Padjajaran Rochadi Tawaf mengatakan, kebutuhan susu dalam program MBG yang baru akan bergulir pada tahun depan diprediksi akan meningkat dua kali dibandingkan kebutuhan di tahun sebelumnya.

    “Tujuannya sekarang dengan modal, katakanlah tadi Rp14 triliun itu [anggaran susu dalam program MBG] menjadi modal awal bagi bangkitnya industri persusuan di dalam negeri,” kata Rochadi saat dihubungi Bisnis, Selasa (12/11/2024).

    Dia pun menyarankan agar pemerintah secara bertahap mengimpor sapi perah dan merevitalisasi sapi perah dalam negeri.

    Pemerintah dinilai juga harus memperbaiki industri pengolahan susu (IPS), termasuk memperbaiki kapasitas untuk menampung susu yang diperuntukkan MBG. Sebab, Rochadi memperkirakan Indonesia harus memiliki sekitar 5 juta ton susu per tahun untuk kebutuhan program MBG.

    “Nah, industri ini kan harus dibangun, dibangunnya bertahap, nggak bisa sekaligus dibangun,” terangnya.

    Apalagi, jika pemerintah membangun industri susu di luar Pulau Jawa, diperlukan pembangunan secara bertahap, misalnya saja masalah pakan.

    Di sisi lain, jika pemerintah mendatangkan sapi perah impor pada Januari 2025, misalnya, dia mengestimasi sapi perah tersebut baru akan berproduksi normal di rentang 2-3 tahun.

    “Jadi akhir tahun 2025 itu mungkin baru mulai ada produksi, tapi produksinya kan belum sekaligus, belum merata. Baru tahun kedua mungkin [merata], baru mulai merata produksinya, baru terasa,” tuturnya.

    Menurutnya, langkah pertama yang harus dilakukan pemerintah adalah membenahi industri susu dalam negeri dengan menata kebijakan pendukung, seperti Peraturan Presiden (Perpres) dan melakukan rehabilitasi sapi secara bertahap.

    Dengan begitu, sambung dia, impor susu yang diterima Indonesia akan berangsur turun dari sebelumnya mencapai 80% sehingga produk susu sapi perah dalam negeri akan meningkat.

    Perlu diketahui, produksi susu sapi nasional adalah 837.223 ton atau hanya mampu memenuhi 20% dari kebutuhan susu nasional, sedangkan 80% adalah impor.

    “Harapannya [impor] akan turun, harapannya harus turun. Kenapa? Karena kita memberikan uang kepada peternak asing di luar negeri kalau kita tidak turun [impor],” ujarnya.

    Sebelumnya diberitakan, anggaran susu yang masuk ke dalam program makan MBG pada 2025 mencapai Rp14 triliun.

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menjelaskan anggaran jumbo yang digelontorkan ini setara dengan 20% dari total anggaran program MBG pada tahun depan yang senilai Rp71 triliun.

    Sayangnya, saat ini gabungan koperasi susu sapi seluruh Indonesia hanya mampu menyediakan susu sapi dengan nilai agregat Rp1,5 triliun. Ini artinya, masih ada sekitar Rp12,5 triliun yang belum terserap untuk program MBG pada 2025.

    “Bayangkan coba, berarti masih jauh sekali kan, artinya harusnya koperasi susu ini produknya pasti terserap. Karena kekurangannya sangat banyak,” kata Budi dalam Konferensi Pers terkait Koperasi Susu Boyolali di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, Senin (11/11/2024).

    Berkaca dari rendahnya serapan susu sapi lokal, Budi menuturkan bahwa Badan Gizi Nasional tengah mencoba alternatif lain. Namun, lanjut Budi, serapan susu sapi segar sendiri menjadi pekerjaan rumah Indonesia untuk mencapai swasembada pangan, terutama susu sapi segar pada 2028.

    Kendati demikian, dia tak menampik adanya sederet terbosan susu yang akan masuk ke dalam menu program MBG.

    Terlebih, Budi mencatat bahwa koperasi susu Indonesia hanya berjumlah 59 dengan jumlah sapi sekitar 200.000 ekor. Dai menegaskan bahwa ini merupakan tugas Kemenkop untuk mendorong peningkatan produktivitas susu sapi segar dalam negeri agar setidaknya mencapai 20 liter per hari. 

    “Rata-rata kita ini, [produktivitas] peternak kita ini hanya 8-12 liter per hari. Bagaimana kita tingkatkan minimal jadi 20 liter per hari,” ungkapnya.

    Terkait program MBG, Budi menjelaskan Rp14 triliun yang digelontorkan untuk susu ini bisa disubstitusi dengan produk susu lain. Namun, cara ini diputuskan oleh Badan Gizi Nasional agar substitusi ini setara dengan kandungan gizi susu sapi.

    “Karena gini, dari banyak piloting percobaan makan bergizi, nggak semua anak suka susu sapi. Tapi kan dia harus dapat protein yang sama terkandung dari susu sapi,” terangnya.

    Terlepas dari hal itu, Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (MenkominfoP) periode 2023-2024 mengatakan Kemenkop akan tetap mendorong koperasi agar produk susu bisa menjadi pendorong program MBG yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

    “Tapi buat kami, Kementerian Koperasi concern-nya bagaimana koperasi ini bisa sampai hilirisasi, sampai produknya ini bisa menjadi penyokong program makan bergizi gratis,” tandasnya. 

  • Simak Tupoksi Ditjen Gakkum yang Segera Dibentuk untuk Berantas Tambang Ilegal

    Simak Tupoksi Ditjen Gakkum yang Segera Dibentuk untuk Berantas Tambang Ilegal

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) segera dibentuk dan dilantik dalam waktu dekat dengan sejumlah tugas pokok dan fungsi (tupoksi).

    Pembentukan Ditjen Gakkum sendiri sesuai dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian ESDM yang ditandatangani pada 5 November 2024. 

    Berdasarkan beleid itu, Ditjen Gakkum akan menyelenggarakan sejumlah fungsi seperti perumusan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM. 

    Ditjen Gakkum juga memiliki fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM. 

    Lalu, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM.

    Kemudian, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM.

    Selanjutnya, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM. 

    Ditjen Gakkum juga memiliki fungsi pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM.

    Adapun, alasan Ditjen Gakkum mendesak untuk dibentuk diungkapkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) ESDM Tri Winarno dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Selasa (12/11/2024).

    Menurutnya, pembentukan Ditjen Gakkum harus segera direaliasikan usai praktik penambangan ilegal kian marak.

    “Gakkum yang mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama akan segera ada di Kementerian ESDM,” ungkap Tri.

    Laporan Pertambangan Tanpa Izin

    Tri pun mengungkapkan terdapat laporan 128 pertambangan tanpa izin (PETI) di sektor mineral dan batu bara per 2023. Pertambangan tanpa izin itu tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia, dari Aceh hingga Nusa tenggara barat (NTB). 

    “Ini adalah data yang PETI yang kami sampaikan, terkait dengan data yang ada di peti, mulai dari Aceh, Banten, Bengkulu, dan lain sebagainya,” ucap Tri.

    Berdasarkan bahan paparan Tri, data pertambangan tanpa izin itu berdasarkan laporan kepolisian dan keterangan ahli khusus PETI. 

    Lebih terperinci, pertambangan tanpa izin di Aceh mencapai 11 laporan, Banten 1 laporan, Bengkulu 6 laporan, Jambi 1 laporan, Jawa Barat 3 laporan, Jawa Timur 9 laporan, Kalimantan Barat 1 laporan, dan Kalimantan Selatan 2 laporan. 

    Lalu, Kalimantan Tengah 1 laporan, Kalimantan Timur 7 laporan, Kalimantan Utara 1 laporan, Kepulauan bangka Belitung 2 laporan, Kepulauan Riau 1 laporan, Lampung 4 laporan, dan Maluku 1 laporan.

    Kemudian, NTB 2 laporan, Riau 24 laporan, Sulawesi Selatan 1 laporan, Sulawesi Tengah 1 laporan, Sulawesi Tenggara 2 laporan, Sulawesi Utara 2 laporan, Sumatra Barat 7 laporan, Sumatera Selatan 26 laporan, dan Sumatera Utara 12 laporan.

  • Rasio Pajak RI Dinilai Mampu Capai 15% Tanpa Bentuk Badan Penerimaan Negara

    Rasio Pajak RI Dinilai Mampu Capai 15% Tanpa Bentuk Badan Penerimaan Negara

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat pajak menilai pemerintah sangat mungkin untuk mengerek tax ratio ke angka 15%, bukan 23% sebagaimana target Prabowo, meski tanpa pembentukan Badan Penerimaan Negara.

    Pengamat pajak sekaligus Founder Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Darussalam menyampaikan bahwa untuk mencapai tax ratio setidaknya ke angka 15%, Indonesia perlu mengubah struktur penerimaan pajak.

    Semula berfokus pada nominal penerimaan pajak, kini harus diukur berdasarkan besaran tax ratio yang disepakati oleh International Monetary Fund (IMF), yakni negara berkembang harus memiliki rasio penerimaan pajak terhadap PDB sebesar 15%.

    “Saya diundang DPR selalu ditanya kenapa tax ratio mandek? Saya hanya bilang, berani enggak kita mengubah struktur penerimaan pajak?” tuturnya dalam acara Regular Tax Discussion oleh Ikatan Akuntan Indoensia (IAI), Selasa (12/11/2024).

    Berdasarkan perhitungan yang Bisnis lakukan mengambil angka produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga berlaku (ADHB) 2023 senilai Rp20.892,4 triliun, artinya 15% setara dengan Rp3.133,86 triliun.

    Perubahan yang Darussalam maksud, yakni pemerintah harus mengejar sektor-sektor yang selama ini berkontribusi tinggi terhadap PDB, tetapi rendah terhadap penerimaan pajak, seperti sektor pertanian.

    Lapangan usaha tersebut menjadi distributor kedua terbesar, yakni 13,71%, terhadap pertumbuhan ekonomi secara tahunan kuartal III/2024, setelah industri pengolahan yang menjelaskan 19,02%. 

    Darussalam menjelaskan mengacu data 2021, kontribusi sektor pertanian terhadap PDB sebesar 13,02% tetapi hanya memberikan sumbangan pajak tak lebih dari 3%.

    Hal yang kembali menjadi masalah, sektor pertanian umumnya diisi oleh UMKM dan masyarakat berpendapatan rendah. Pemburuan pajak di sektor tersebut lantas akan menimbulkan sentimen politik yang kurang baik. 

    “Sama halnya dengan bagaimana kita memajaki UMKM yang memberikan kontribusi 60% terhadap PDB,” tuturnya.

    Pada kesempatan yang sama, Guru Besar Politik Hukum Pajak Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang Edi Slamet Irianto juga mendorong pemerintah untuk mencari sumber penerimaan negara bukan pajak (PNBP) utamanya dari sektor sumber daya alam (SDA).

    Mirisnya, eksploitasi SDA yang massif tidak sepadan dengan pendapatan yang didapat. Berdasarkan perhitungan Edi, setidaknya sumber kas negara dari PNBP SDA hanya mengisi 2% terhadap PDB.

    Melihat realisasi APBN hingga Oktober 2024, PNBP dari SDA Migas tercatat senilai Rp93,9 triliun sementara SDA Nonmigas senilai Rp97,5 triliun.

    Untuk itu, pemerintah harus mendorong rasio PNBP untuk mampu mencapai 6% hingga 7% dari PDB. Jika demikian, alhasil rasio perpajakan—termasuk PNBP—akan mampu mencapai 23% (pajak 15%+PNBP 7%=23%).

    “Kalau misalkan itu bisa dinaikkan dari 2% menjadi 6%—7% maka saya kira revenue ratio 23% bisa dilakukan dengan baik,” ujarnya. 

  • DPR Siapkan RUU Hapus Piutang Negara, Ini Usulannya

    DPR Siapkan RUU Hapus Piutang Negara, Ini Usulannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi XI DPR ingin membuat aturan yang memungkinkan penghapusan piutang negara. Komisi XI pun sedang menggodok Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Piutang Negara.

    Beleid itu bahkan sudah diusulkan Komisi XI agar menjadi salah satu Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 dalam rapat pleno dengan Badan Legislasi (Baleg) pada Selasa (12/11/2024).

    Wakil Ketua Komisi XI Fauzi Amro menjelaskan bahwa pihaknya tidak ingin piutang negara semakin menumpuk.

    Anggota Fraksi Partai Nasdem ini tidak menampik kemungkinan banyak pro dan kontra yang muncul terkait wacana RUU Penghapusan Piutang Negara tersebut. Fauzi menegaskan, beleid tersebut masih sekadar ide Komisi XI DPR.

    Nantinya, Komisi XI akan menyiapkan naskah akademik RUU Penghapusan Piutang Negara. Setelahnya, Komisi XI akan meminta pendapat para pakar hingga berdiskusi dengan pihak pemerintah.

    “Kita coba dulu. Ini kan usulan-usulan,” di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2024).

    Selain RUU Penghapusan Piutang Negara, Komisi XI juga mengusulkan tiga RUU lain agar menjadi Prolegnas Prioritas 2025: RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan, RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik, dan RUU tentang Ekonomi Syariah.

    Dari seluruh usulan tersebut, sambungnya, Komisi XI ingin bahwa RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan menjadi prioritas utama dibandingkan tiga beleid lain untuk tahun depan.

    ***

    Catatan: Berita ini disunting kembali pada Kamis (13/11/2024) untuk memperjelas bahwa RUU yang dibahas mengenai piutang negara.

  • Indonesia Bisa Tak Defisit APBN Lagi, Asal Rasio Pajak 15%

    Indonesia Bisa Tak Defisit APBN Lagi, Asal Rasio Pajak 15%

    Bisnis.com, JAKARTA — Guru Besar Politik Hukum Pajak Universitas Islam Sultan Agung atau Unissula Semarang Edi Slamet Irianto mengungkapkan Indonesia sangat mungkin untuk tidak lagi mengalami defisit APBN, asalkan tax ratio mampu mencapai 15% dari PDB.

    Edi menyampaikan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah menyatakan tax ratio yang ideal untuk Indonesia adalah sebesar 15% untuk memenuhi kebutuhan belanja negara.

    “Beliau [Sri Mulyani] menyatakan usai kembali dari World Bank pada 2016 lalu, bahwa jika tax ratio 15%, Indonesia tidak akan defisit,” tuturnya dalam acara Regular Tax Discussion oleh Ikatan Akuntan Indoensia (IAI), Selasa (12/11/2024).

    Alhasil, Indonesia tidak akan lagi berutang utamanya dari asing, mengingat saat ini posisi utang pemerintah melalui pinjaman luar negeri telah mencapai Rp950,88 triliun.

    Berdasarkan perhitungan yang Bisnis lakukan mengambil angka produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga berlaku (ADHB) 2023 senilai Rp20.892,4 triliun, artinya 15% setara dengan Rp3.133,86 triliun.

    Dengan kata lain, idealnya penerimaan negara minimal harus mencapai Rp3.133,86 triliun. Sementara melihat rencana penerimaan pajak tahun depan saja, untuk pertama kalinya akan menyentuh angka di atas Rp2.000 triliun.

    Pada 2024, penerimaan pajak ditargetkan senilai Rp1.988,9 triliun. Per 31 Oktober 2024, kas negara dari pajak telah terkumpul mencapai Rp1.517,5 triliun atau 76,3% dari target, tetapi kontraksi 0,4% dari periode yang sama tahun sebelumnya.

    Edi menuturkan bahwa kala itu pun saat Sri Mulyani menyampaikan besaran tax ratio yang ideal, Jokowi—saat menjabat pada periode pertamanya—mencanangkan target 15% dengan catatan dengan didirikan Badan Penerimaan Pajak.

    Rencana tersebut kandas karena Sri Mulyani menolak pembentukan badan tersebut dan untuk menaikkan tax ratio ke angka 15% yang ditargetkan tercapai pada 2019, tak memerlukan Badan Penerimaan Pajak.

    Edi yang merupakan mantan Kepala Kanwil DJP Jakarta Utara tersebut menuturkan Indonesia sejatinya masih memerlukan badan penerimaan yang terpisah dari Kementerian Keuangan.

    Bukan tanpa sebab, selain untuk fokus meningkatkan penerimaan negara dan tax ratio, tetapi hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang (UU) Dasar.

    “Ini sejalan dengan amanat UUD. Bahwa di dalam pasal 17 UUD itu dinyatakan setiap kementerian itu hanya mengurus satu urusan tertentu,” ungkapnya.

    Di samping hal itu semua, meski Prabowo mencanangkan target tax ratio 23% di akhir kepemimpinannya, mungkinkah 15% dicapai dalam waktu dekat? 

  • Anggaran Perdin Dipangkas, Industri Hotel Berpotensi Rugi Rp8,3 Triliun!

    Anggaran Perdin Dipangkas, Industri Hotel Berpotensi Rugi Rp8,3 Triliun!

    Bisnis.com, JAKARTA – Industri perhotelan nasional diproyeksi kehilangan pendapatan hingga Rp8,3 triliun akibat kebijakan pemangkasan anggaran perjalanan dinas 50% dari sisa pagu belanja perjalanan dinas pada daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA TA 2024.

    Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani menyampaikan, pemangkasan anggaran perjalanan dinas kementerian/lembaga dapat berdampak serius terhadap hotel. Mengingat, pangsa pasar pemerintah cukup besar untuk industri perhotelan.

    “Dampaknya serius terhadap industri perhotelan karena pangsa pasarnya pemerintah itu cukup besar,” kata Hariyadi kepada Bisnis, Selasa (12/11/2024).

    Dia menuturkan, pangsa pasar pemerintah untuk hotel bintang 3 dan 4 sekitar 40%, sedangkan hotel bintang 5 memiliki pangsa pasar sekitar 10%.

    Hariyadi, mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2023 menyebut, total jumlah kamar untuk hotel bintang 3 dan 4 di Indonesia mencapai 257.208 kamar.

    Jika diasumsikan 40% dari kamar tersebut diisi oleh kegiatan pemerintah, dengan rata-rata harga kamar Rp600.000 dan tingkat okupansi 52%, potensi pendapatan tahunan untuk hotel bintang 3 dan 4 diperkirakan mencapai Rp14,1 triliun.

    Untuk hotel bintang 5, lanjutnya, jumlah total kamar mencapai 50.813 kamar di seluruh Indonesia. Dengan pangsa pasar pemerintah sebesar 10%, tingkat okupansi 52%, dan harga per malam Rp2,5 juta, potensi pendapatan dari hotel bintang 5 diperkirakan mencapai Rp2,4 triliun. 

    Jika dijumlahkan, potensi pendapatan yang dapat dihasilkan dari kegiatan pemerintah di hotel bintang 3, 4, dan 5 adalah sekitar Rp16,5 triliun per tahun.

    Namun, jika pemerintah melakukan pemotongan anggaran hingga 50%, total pendapatan yang bisa diperoleh hotel dari kegiatan pemerintah berkurang menjadi sekitar Rp8,3 triliun.

    “Kalau dipotong 50%, berarti tinggal sekitar Rp8,3 triliun. Itu tentu akan berdampak besar,” ujarnya.

    Selain mengancam pendapatan industri perhotelan, adanya pemangkasan anggaran perjalanan dinas juga turut berdampak terhadap penurunan mata rantai yang ada di industri ini seperti usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) hingga vendor operasional. 

    “Itu kena semuanya,” pungkasnya. 

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam surat Nomor S-1023/MK.02/2024 telah menginstruksikan semua kementerian/lembaga untuk melakukan efisiensi Belanja Perjalanan Dinas TA 2024.

    Dalam suratnya, Bendahara Negara itu meminta agar kementerian/lembaga melihat kembali berbagai kegiatan yang memerlukan belanja perjalanan dinas pada DIPA TA 2024 yang dapat dihemat dengan tetap menjaga efektivitas pencapaian target sasaran program pada masing-masing kementerian/lembaga.

    “Terhadap belanja perjalanan dinas tersebut sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan penghematan minimal 50% dari sisa pagu Belanja Perjalanan Dinas pada DIPA TA 2024 terhitung sejak surat ini ditetapkan,” tulis Sri Mulyani dalam suratnya, dikutip Selasa (12/11/2024).

    Adapun, surat yang dikeluarkan oleh Sri Mulyani merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet pada 23 Oktober 2024 dan 6 November 2024. Dalam arahannya, Kepala Negara meminta agar kementerian/lembaga melakukan efisiensi belanja perjalanan dinas TA 2024.