Category: Bisnis.com Ekonomi

  • OPINI: Mimpi Indonesia, Mimpi Prabowo

    OPINI: Mimpi Indonesia, Mimpi Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom University of California, Los Angeles, Mariko Sakakibara (2000) mengukur intensitas research and development (R&D) dari dua sisi, yaitu besarnya alokasi anggaran publik dan privat untuk R&D pada sisi input dan jumlah pendaftaran paten pada sisi output.

    Intensitas R&D negara berpendapatan menengah, baik menengah atas maupun bawah masih rendah, seperti Vietnam mengalokasikan 0,43% dari Gross Domestic Product (GDP) untuk R&D, Turkiye 1,40%, Thailand 1,21%, Indonesia 0,30%, dan Afrika Selatan 0,60% pada 2021 (World Bank, 2023).

    Sementara negara-negara maju intensitas R&D-nya sangat tinggi, seperti Amerika Serikat mengalokasikan 3,46% dari GDP untuk R&D, Inggris 2,91%, Swiss 3,36%, Korea Selatan 4,93%, Jepang 3,30%, dan Jerman 3,14% tahun 2021.

    Akibatnya, pendaftaran paten di negara berpendapatan menengah sangat rendah. Inovasi teknologi lambat. Efisiensi ekonomi rendah yang tercermin pada nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR) dalam 10 tahun terakhir. ICOR Indonesia termasuk tertinggi sebesar 7,05% tahun 2015 dan 6,33% pada 2023. Jauh dari nilai ideal sekitar 3%.

    Di tengah rendahnya intensitas R&D Indonesia membuat mimpi Prabowo untuk menjadikan Indonesia negara maju pada 2045 semakin berat. Perekonomian Indonesia harus tumbuh 8% per tahun dalam 20 tahun ke depan berbasis pada inovasi dan peningkatan produktivitas.

    Akselerasi pertumbuhan ekonomi dari sekitar 5% menjadi 8% pada 2026—2027 membutuhkan pergeseran model pertumbuhan ekonomi nasional dari exogenous growth model menjadi endogenous growth model.

    Exogenous growth model diperkenalkan oleh Robert Solow, peraih Nobel ekonomi 1987. Pendekatan Solow menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi jangka panjang hanya dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Penggunaan teknologi tinggi meningkatkan productivity growth yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

    Namun, pendekatan itu menempatkan teknologi yang digunakan dalam suatu perekonomian bersumber dari luar perekonomian bersangkutan. Kemajuan teknologi tidak bersumber dari kekuatan internal perekonomiannya.

    Sementara endogenous growth model yang diinisiasi oleh Paul M. Romer, penerima Nobel ekonomi 2018. Romer menyatakan bahwa investasi dan tenaga kerja berdampak temporer pada pertumbuhan. Efeknya hanya dalam jangka pendek.

    Pendekatan ini menyatakan bahwa kemajuan teknologi dan pertumbuhan produktivitas harus bersumber dari kekuatan internal suatu per­ekonomian. Kemajuan teknologi ditunjang oleh kemampu­an inovasi, tingginya in­­­­ten­­­­­sitas R&D dan ketersedia­­an tenaga kerja terampil.

    Kemampuan inovasi suatu perekonomian bergantung pada stock of knowledge (banyaknya pengetahuan) dalam perekonomian bersangkutan. Hal ini tercermin pada jumlah pendaftaran paten dalam perekonomian bersangkutan.

    Selama ini terdapat kesenjangan pendaftaran paten antara negara maju dan berkembang. Berdasarkan publikasi World Intelectual Property Rights Organisation (WIPO), sekitar 80% – 90% pendaftaran paten dilakukan oleh negara maju sejak tahun 2010. Sementara hanya 10% – 20% berasal dari EMEs.

    Menjadi Kaya

    Mimpi Indonesia dan Prabowo untuk menjadikan Indonesia negara kaya pada 2045 terwujud jika mampu mentransformasi ekonominya dari factor driven economy ke perekonomian yang digerakkan oleh inovasi (innovation driven economy).

    Salah satu negara yang sering menjadi rujukan karena sukses bertransformasi menjadi negara kaya dalam jangka 50—60 tahun adalah Korea Selatan. Pemerintah Korea konsisten menyediakan anggaran pendidikan sebesar 20% atau lebih dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sejak 1980-an hingga saat ini.

    Pemerintah Korea mendirikan research university sebagai sarana mengadopsi dan mengadaptasi teknologi baru dari negara maju. Institusi pendidikan Korea menyerap technology inflow dan sekaligus menciptakan teknologi baru. Kebijakan pendidikan Korea membuat keterkaitan kuat antara pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kemajuan teknologi.

    Ketersediaan tenaga kerja terampil dan berkualitas dalam jumlah besar menjadi modal dasar pemerintah Korea mengadopsi dan mengadaptasi teknologi terbaru dari negara maju. Bahkan, tenaga kerja Korea juga dapat memprediksi arah pengembangan teknologi manufaktur terbaru di negara maju.

    Tingginya proporsi tenaga kerja terampil dan pesatnya perkembangan sektor manufaktur membuat jumlah kelas menengah Korea, sejak 1990-an hingga saat ini, lebih dari 53% populasi. Kelas menengah berpendidikan tinggi menjadi basis dalam mengembangkan knowledge-based economy.

    Dalam rangka mewujudkan mimpi Prabowo, ada baiknya kita belajar dari Brasil dan Korea. Sejak 1965—1980, Brasil tumbuh rata-rata 5,6% dengan PDB per kapita US$7.600 tahun 1980. Tetapi Brasil tidak sukses menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita US$12.500 karena intensitas R&D-nya rendah dan pekerja profesional berpengetahuan tinggi (kelas menengah) rendah.

    Hal berbeda dengan Korea yang tumbuh 6,5% selama periode 1965–1980 memiliki pendapatan per kapita US$7.700 tahun 1986. Gini ratio yang rendah, membuat kelas menengah Korea lebih dari 53% populasi sejak 1990-an. Pekerja terampil yang besar menjadi penggerak utama inovasi Korea hingga mencapai pendapatan per kapita US$12.500 (2003).

    Akhirnya, kata kunci kemajuan ekonomi Korea yang perlu kita adopsi adalah tingginya intensitas R&D, besarnya persentase pekerja terampil dan berpengetahuan tinggi (kelas menengah). Modal ini yang memudahkan Korea mengadopsi, mengadaptasi dan menciptakan teknologi manufaktur terbaru dengan produk manufaktur yang sangat kompetitif di pasar ekspor.

  • Nasib Hilirisasi Nikel RI di Tengah Ambisi Trump Cabut Aturan Wajib EV di AS
                                    
                                
                    6 jam yang lalu

    Nasib Hilirisasi Nikel RI di Tengah Ambisi Trump Cabut Aturan Wajib EV di AS 6 jam yang lalu

    Nasib Hilirisasi Nikel RI di Tengah Ambisi Trump Cabut Aturan Wajib EV di AS

    6 jam yang lalu

  • Prabowo Minta Harga Tiket Pesawat Turun jelang Libur Nataru

    Prabowo Minta Harga Tiket Pesawat Turun jelang Libur Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta kepada jajaran kementerian agar harga tiket pesawat bisa turun sebelum libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025.

    Hal itu disampaikan oleh Direktur Pemasaran Pariwisata Nusantara Kemenparekraf, Dwi Marhen Yono.

    “Jadi, kemarin Pak Presiden mintanya, pokoknya Nataru sudah harus ada penurunan [harga tiket pesawat], bagaimanapun upayanya,” ujar Marhen saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (16/11/2024).

    Lebih lanjut dia mengatakan, seluruh jajaran kementerian saat ini tengah menyusun formulasi harga tiket pesawat agar menguntungkan semua pihak, baik pelanggan maupun pihak maskapai.

    Sebab, menurutnya, para perusahaan maskapai penerbangan saat ini tengah berupaya menambal utang yang cukup besar sejak pandemi Covid-19, sehingga jika harga tiket dipangkas terlalu banyak akan membebani maskapai.

    “Sedangkan masyarakat ketika harga tiket ini terlalu tinggi juga enggak happy lah. Jadi, kita mencari tengah-tengah bagaimana mereka tetap dapat profit, tetapi masyarakat juga mengalami penurunan harga tiket,” katanya.

    Menurutnya, ada beberapa faktor penyebab kenaikan harga tiket pesawat, salah satunya yaitu ketidakseimbangan jumlah penumpang dan ketersediaan unit pesawat (supply and demand).

    Marhen mengatakan, jumlah pesawat yang beroperasi di Indonesia pada periode sebelum pandemi mencapai 700 unit, sedangkan saat ini jumlah pesawat yang beroperasi hanya sekitar 300 unit.

    Sementara  itu, jumlah penumpang pesawat sudah kembali ke level normal mencapai 120 juta orang, sehingga kapasitas penerbangan Indonesia saat ini belum pulih seperti pra-pandemi Covid-19.

    “Selain faktor supply demand, itu harga avtur kita juga masih belum kompetitif. Kemudian onderdil juga agak mahal, sewa pesawat juga. Otomatis harga tiketnya menjadi mahal,” jelasnya.

    Oleh sebab itu, Marhen mengatakan Presiden Prabowo memberi arahan agar harga tiket pesawat saat Nataru bisa mulai berangsur-angsur turun, bahkan hingga 2025 mendatang.

  • Tiket Whoosh Diskon 25%, Khusus Pemesanan di KAI Expo 2025

    Tiket Whoosh Diskon 25%, Khusus Pemesanan di KAI Expo 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menebar promo tiket Whoosh di gelaran KAI Expo 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat pada 16-17 November 2024.

    General Manager Corporate Secretary Eva Chairunisa mengatakan, bagi masyarakat yang ingin melakukan perjalanan secara berkelompok minimal 20 penumpang, KCIC menawarkan diskon hingga 25%. 

    “Promo diskon ini berlaku khusus pemesanan tiket dilakukan pada booth KCIC di KAI Expo 2024. Program ini dapat digunakan untuk perjalanan dengan tujuan wisata, gathering, serta program Edu Wisata,” ujar Eva, dikutip Sabtu (16/11/2024).

    Lebih lanjut dia mengatakan, dengan hadirnya KCIC di KAI Expo 2024, diharapkan semakin banyak masyarakat yang tertarik untuk memanfaatkan layanan Whoosh sebagai moda transportasi modern dan ramah lingkungan.

    “Partisipasi KCIC dalam KAI Expo 2024 adalah salah satu upaya untuk lebih mendekatkan Whoosh kepada masyarakat. Kami ingin memperlihatkan bahwa perjalanan dengan Whoosh bisa menjadi pilihan yang menarik dan efisien untuk berbagai keperluan, mulai dari liburan hingga kegiatan edukasi,” katanya.

    Adapun, sejak dioperasikan secara komersial pada Oktober 2023 hingga November 2024, KCIC telah melayani sebanyak 6,3 juta penumpang. Menurutnya KCIC akan terus berinovasi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik kepada seluruh penumpang.

    Berdasarkan pantauan Bisnis di JCC Senayan, Jakarta Pusat pada Sabtu (16/11) terlihat ribuan pengunjung memadati area KAI Expo 2024 untuk berburu promo tiket kereta api jelang akhir tahun. Adapun, harga tiket masuk KAI Expo sebesar Rp50.000. 

    Selain KCIC, ada juga PT Kereta Api Pariwisata (KAI Wisata) yang juga menebar promo tiket kereta api di gelaran KAI Expo 2024.

    Direktur Utama KAI Wisata Hendy Helmy mengatakan gelaran KAI Expo 2024 di Jakarta ini merupakan tahap kedua. Sebelumnya,KAI Expo 2024 juga digelar di Kota Surabaya, Jawa Timur pada 2-3 November 2024.

    Lebih lanjut Hendy mengatakan, tiket yang disiapkan pada KAI Expo di Jakarta ini sebanyak 39.000 tiket untuk seluruh lintas dan seluruh kelas. Sementara itu, target penjualan sebanyak 25.000 tiket.

    “Target transaksi kami di KAI Expo 2024 di Jakarta ini sekitar 25.000 tiket terjual. Relasinya untuk di Pulau Jawa,” kata Hendy Helmy.

  • Begini Saran LPEM UI untuk Tingkatkan Penerimaan Negara

    Begini Saran LPEM UI untuk Tingkatkan Penerimaan Negara

    Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM UI) memberikan sejumlah saran terkait strategi alternatif yang potensial untuk meningkatkan penerimaan negara.

    Dalam publikasi analisis makroekonomi bertajuk Indonesia Economic Outlook 2025, terdapat beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan rasio pajak tanpa harus mengandalkan kenaikan tarif pajak, di antaranya adalah menurunkan tingkat informalitas, menaikkan keterbukaan perdagangan, perbaikan sistem administrasi, dan merealisasikan potensi penerimaan pajak dari aktivitas ekonomi digital.

    “Walaupun kenaikan tarif PPN berpotensi meningkatkan penerimaan, kenaikan PPN tidak menjamin penerimaan akan meningkat signifikan, terutama di negara-negara yang memiliki sektor informal yang cukup besar,” tulis Kelompok Kajian Makroekonomi, Keuangan, dan Ekonomi Politik LPEM UI, dikutip pada Sabtu (16/11/2024).

    Menurut tim riset, beban perpajakan pada kelompok dan aktivitas ekonomi formal dapat terdorong akibat tingginya aktivitas informal yang membatasi basis pajak. Solusi yang diberikan mesti menyasar masalah terkait, mulai dari pemberian insentif, simplifikasi rezim perpajakan, hingga perampingan proses registrasi kegiatan usaha.

    Penerimaan perpajakan juga dapat didorong melalui keterbukaan perdagangan internasional, seiring naiknya nilai transaksi perdagangan yang dinilai akan mampu menaikkan penerimaan dari PPN.

    “Semakin tingginya volume perdagangan internasional dari kegiatan impor dan ekspor akan mendorong aktivitas pertumbuhan ekonomi domestik yang kemudian berdampak positif pada penerimaan PPN,” lanjut publikasi itu.

    LPEM UI menilai bahwa potensi ini dapat digali dengan menyederhanakan prosedur kepabeanan dan mengurangi hambatan perdagangan untuk memudahkan fasilitas transaksi perdagangan internasional, sekaligus mendorong bisnis untuk terlibat dalam pasar internasional.

    Hal-hal itu juga perlu diikuti dengan pelaksanaan kebijakan perdagangan yang mumpuni, serta mendorong platform lokapasar atau e-commerce untuk memfasilitasi perdagangan lintas batas, sehingga memudahkan keterlibatan UMKM dalam kegiatan ekspor.

    “Strategi lainnya adalah dari sisi administrasi perpajakan. Perbaikan administrasi perpajakan sangat penting untuk meningkatkan kinerja penerimaan pajak, yang juga berdampak positif pada iklim investasi. Aspek krusial dalam reformasi perpajakan di berbagai negara menekankan pada peningkatan administrasi perpajakan, dengan fokus pada peningkatan efisiensi administrasi,” tulis LPEM UI.

    Selain itu, reformasi institusi dinilai krusial meningkatkan produktivitas pegawai pajak, salah satunya dengan investasi di infrastruktur digital perpajakan yang dapat memodernisasi aktivitas operasional dan mendorong peningkatan efisiensi secara keseluruhan.

    LPEM UI lantas menggarisbawahi bahwa eksplorasi potensi penerimaan pajak dari aktivitas ekonomi digital semakin krusial untuk meningkatkan ruang fiskal.

    Terkait wacana Kementerian Keuangan untuk menjaring pajak ekonomi digital seperti kripto, pajak fintech pada bunga pinjaman yang dibayarkan oleh peminjam, dan pajak pada transaksi yang melibatkan pengadaan barang dan jasa, peninjauan lebih lanjut dinilai penting untuk dilakukan seluruh pemangku kepentingan industri.

    “Formulasi kebijakan perpajakan yang rinci dan relevan untuk sektor digital yang saat ini belum diatur akan memberikan kepastian dan memfasilitasi tingkat kepatuhan dari pelaku usaha ekonomi digital,” tertulis dalam hasil riset tersebut.

  • BMI Indonesia Rilis Green Roof dan Cool Roof, Atap Rumah Rendah Polusi

    BMI Indonesia Rilis Green Roof dan Cool Roof, Atap Rumah Rendah Polusi

    Bisnis.com, JAKARTA – BMI Indonesia (PT MONIER) meluncurkan Green Roof dan Cool Roof dalam acara BCI Equinox 2024 di Jakarta, Jumat (15/11/2024). Inovasi untuk menghadi kondisi iklim bumi yang makin panas. 

    Managing Director dari BMI Indonesia (PT MONIER) Susanto mengatakan pada tahun 2024 suhu di bumi lebih panas 1 derajat dibandingkan tahun 2023. Penambahan tersebut terjadi bukan hanya di tahun 2024, namun juga terjadi pada tahun 2023 lalu.

    Maka dari itu, pihaknya mengeluarkan dua produk baru yaitu Green Roof dan Cool Roof sebagai jawaban dari atas masalah pemanasan global yang terjadi saat ini.

    Susanto menjelaskan, untuk Green Roof selain sebagai atap, model ini juga dapat mengurangi polusi dan memperindah atap penggunanya.

    “Green Roof ini bisa mengurangi panas jadi penelitian bilang bahwa itu bisa sampai 5 derajat, lumayan kalau atap itu 30 derajat ya bisa 25 derajat mungkin jadi agak nyaman,” kata Susanto kepada Bisnis, Jumat (15/11/2024)

    Susanto mengatakan meski atap rumah nanti akan dihiasi tanaman, dirinya menjamin bahwa akar tanaman tersebut tidak akan menjalar ke bangunan rumah.

    Sebab, pihaknya memiliki empat lapisan atap yang digunakan sebagai penopang tanaman tersebut agar akar tidak mencapai dak rumah.

    “ini yang penting  sebagai waterproofing terhadap air dan akar nggak tembus. Konsep ini membuat pengguna bisa menanam di atas dak,” ujarnya.

    Adapun empat lapisan dari Green Roof adalah, pertama BMI canopia filter atau filter pertama penyaringan. Kedua adalah BMI canopia Drainage Board untuk menampung air bagi tanaman.

    Ketiga adalah BMI canopia protection fleece atau penyaringan ketiga terhadap akar dan air. Keempat adalah BMI waterproofing system yang berguna untuk menjaga dak dari akar dan air.

    Lebih lanjut, untuk produk kedua yang dikenalkan oleh BMI adalah atap dingin (Cool Roof) yang dapat memberi ketenangan bagi penghuni rumah. 

    Susanto menyampaikan bahwa atap dingin ini akan mengurangi suhu panas sampai 10 derajat celcius, sehingga dengan pengurangan suhu panas, penghuni rumah dapat hidup dengan nyaman dan tenang.

    Sistem Atap Dingin (Cool Roof ) bekerja dengan 3 (tiga) penghalang panas. Pertama, Atap Beton Monier untuk mengurangi panas dengan refleksi sinar matahari. 

    Kedua adalah Ventilasi Atap untuk mengurangi panas dengan adanya udara yang bersirkulasi. Ketiga adalah Monier Radenshield sebagai insulator yang berfungsi untuk mengurangi panas

    “Dengan demikian, Cool Roof mampu mengurangi panas dan juga memberi ketenangan tambahan yaitu anti-bocor,” ucap Susanto.

    Untuk harga sendiri, Susanto mengatakan pihaknya mematok harga sekitar Rp200.000 sampai Rp300.000 per meter persegi untuk Cool Roof. Harga tersebut sudah termasuk dengan komponen untuk atap pengguna.

    “Kalau Green Roof karena satu sistem itu kan 4 (layer) mungkin sekitar Rp500.000 sampai Rp600.000 per meter persegi,” sebut Susanto.

    Caption : Foto 1 : Contoh rumah yang menggunakan Green Roof. 

    Foto 2&3 : Managing Director dari BMI Indonesia (PT MONIER) dan Stafnya dalam pameran di acara BCI Equinox 2024 di Jakarta, Jumat (15/11/2024).

  • Perjanjian Indonesia Canada (ICA) CEPA Selesai secara Substansi, Ini Isinya

    Perjanjian Indonesia Canada (ICA) CEPA Selesai secara Substansi, Ini Isinya

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Kanada (Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership/ ICA-CEPA) telah selesai secara substansi.

    Hal itu Airlangga sampaikan tatkala mendampingi Presiden Prabowo Subianto pada acara Pertemuan Bilateral dengan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau di sela-sela rangkaian acara Konferensi Tingkat Tinggi–Asia Pacific Economic Cooperation (KTT-APEC) di Lima, Peru, Jumat (15/11/2024) waktu setempat.

    “Perundingan ICA CEPA secara substansi telah selesai [substantially concluded],” terang Airlangga.

    Sesuai rencana, kata Airlangga, penandatanganan Joint Ministerial Statement yang menandakan berakhirnya negosiasi ICA CEPA, dijadwalkan akan berlangsung pada 2 Desember 2024 pada saat kunjungan Menteri Perdagangan Kanada Mary Ng ke Jakarta.

    Kendati demikian, masih ada beberapa chapter yang masih perlu finalisasi kesepakatan bersama kedua negara.

    Airlangga juga menyebut pada kesempatan pertemuan bilateral tersebut, Indonesia mendorong peningkatan kemitraan dengan Kanada, utamanya pada empat sektor.

    Pertama, mineral kritis untuk mengoptimalkan investasi di industri hilir nikel untuk kendaraan listrik di Indonesia. Menurut Airlangga, kemitraan ini akan meningkatkan penciptaan nilai dan lapangan kerja serta berkontribusi dalam mencapai tujuan zero emission.

    Kedua, Ketahanan dan Swasembada Pangan untuk memastikan makanan yang bergizi, serta mengurangi stunting di Indonesia.  Airlangga mengatakan bahwa Prabowo menawarkan Kanada untuk bekerja sama di sektor pertanian dan akuakultur melalui integrasi teknologi dan inovasi pertanian.

    Ketiga, pada sektor ketahanan energi Indonesia menawarkan kerja sama di bidang penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kapasitas inovasi demi masa depan energi yang lebih bersih dan tangguh. Hal ini juga untuk mendukung komitmen Indonesia mencapai zero emission 2060, dengan nilai investasi sebesar US$1 triliun.

    Keempat, pertahanan di mana di tengah meningkatnya ketegangan regional, Indonesia berharap kerja sama pertahanan dan keamanan dengan Kanada dapat ditingkatkan untuk penanggulangan terorisme, dukungan logistik, dan pengembangan industri pertahanan kedua negara.

    Prabowo pun menyampaikan apresiasi atas kemajuan signifikan perundingan ICA-CEPA, yang menandai CEPA pertama Indonesia di Amerika Utara.

    “Perjanjian ini akan membuka peluang untuk meningkatkan perdagangan di sektor pertanian, manufaktur, dan serta memperkuat rantai pasok,” kata Prabowo.

    Selain itu, Prabowo mengharapkan dukungan Kanada untuk isu Palestina, utamanya untuk terus melanjutkan dukungan finansial. Dia juga meminta Kanada mengakui kenegaraan Palestina untuk memajukan Solusi Dua Negara dan perdamaian yang komprehensif.

  • Lion Air Rilis Aturan Baru, Bawa Kardus Cs Kena Biaya Tambahan

    Lion Air Rilis Aturan Baru, Bawa Kardus Cs Kena Biaya Tambahan

    Bisnis.com, JAKARTA – Maskapai penerbangan Lion Group merilis kebijakan baru terkait ketentuan ukuran dan jenis bagasi yang dapat dibawa secara gratis (Free Baggage Allowance/FBA). Adapun kardus dengan berat di atas 10 kilogram dikenakan biaya tambahan. 

    Selain kardus, biaya lain dikenakan adalah palet kayu dan karung dengan berat lebih dari 10 kg mulai 1 Desember 2024.

    Corporate Communications Strategic of Lion Group Danang Mandala Prihantoro mengatakan apabila bagasi penumpang masuk dalam salah satu kategori di atas dan melebihi ukuran atau berat ketentuan, maka diberlakukan tarif bagasi tambahan atau Excess Baggage Ticket (EBT). Tarif bagasi itu dikenakan saat melapor ke petugas check in.

    “Dengan minimal pembayaran 5 kg atau dapat memilih opsi pengiriman barang melalui jasa kargo sebelum hari H jadwal keberangkatan penerbangan,” tutur Danang melalui keterangan resmi dikutip pada Sabtu (16/11/2024).

    Adapun bagasi yang dapat secara gratis harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, yakni maksimal dimensi 35 x 35 x 30 cm.

    Danang menjelaskan membatasi ukuran maksimal bagasi pada dimensi 35 x 35 x 30 cm, Lion Group dapat menjaga stabilitas barang di ruang bagasi pesawat. Sedangkan, jenis bagasi seperti kardus, styrofoam, palet kayu, dan karung berpotensi lebih tinggi untuk rusak atau bocor selama penanganan.

    Menurutnya, jenis bagasi seperti kardus, styrofoam, palet kayu, dan karung juga berisiko merusak barang bawaan lain atau kebersihan ruang bagasi.

    “Dengan aturan ini, setiap barang diatur secara lebih aman dan rapi, meminimalkan risiko kerusakan dan memastikan keselamatan semua barang penumpang,” ucap Danang.

    Sebaliknya, Danang mengatakan ukuran dan jenis bagasi yang seragam akan membantu memudahkan penumpang dan staf dalam proses pengecekan dan pengaturan bagasi. Dia mengatakan ketentuan ini juga menghindarkan penumpang dari ketidaknyamanan akibat penanganan bagasi yang lebih lama dan memastikan jadwal penerbangan tetap tepat waktu.

    “Dengan ini, penumpang bisa menikmati perjalanan yang lancar tanpa kendala terkait bagasi,” katanya.

    Di sisi lain, Danang mengatakan setiap pesawat memiliki kapasitas bagasi yang terbatas. Oleh karena itu, ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua penumpang mendapatkan hak yang sama dalam membawa barang mereka.

    Danang menyebut dengan pengaturan yang lebih baik pada dimensi dan jenis bagasi, Lion Group dapat mengoptimalkan kapasitas ruang bagasi. Dengan demikian, tidak ada penumpang yang merasa dirugikan atau terbatas dalam membawa barang mereka.

    Dia menambahkan bahwa jenis bagasi tertentu, seperti kardus dan styrofoam, berpotensi kotor atau rusak, yang bisa mempengaruhi kebersihan dan kenyamanan pesawat.

    “Dengan menerapkan kebijakan ini, Lion Group memastikan agar setiap penumpang dapat menikmati perjalanan yang bersih dan nyaman,” ucap Danang.

    Lebih lanjut, Danang mengatakan penumpang yang membawa bagasi jenis kardus, styrofoam, palet kayu, dan karung, dapat melakukan alternatif pengiriman melalui Jasa Kargo Lion Parcel.

    Dia mengatakan hal ini lebih praktis dan terjamin. Pasalnya, pengiriman barang melalui kargo memungkinkan penumpang membawa barang dengan dimensi atau berat yang lebih besar tanpa batasan seperti pada bagasi biasa.

    “Barang juga ditangani dengan prosedur khusus untuk keamanan dan perlindungan maksimal,” imbuhnya.

    Selain itu, penumpang juga dapat mengirim barang lebih awal tanpa perlu membawa dan mengatur barang berat atau besar selama proses check-in, sehingga perjalanan lebih ringan dan nyaman.

    “Jasa kargo menawarkan fleksibilitas lebih, termasuk layanan pengantaran sampai tujuan tertentu, yang dapat memudahkan penerimaan barang sesuai kebutuhan,” kata Danang.

  • PPN Naik jadi 12% Tahun Depan, Siapa Paling Dirugikan?

    PPN Naik jadi 12% Tahun Depan, Siapa Paling Dirugikan?

    Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) mengungkapkan dampak kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% pada 2025 terhadap pengeluaran belanja masyarakat.

    Dalam laporan Seri Analisis Makroekonomi ‘Indonesia Economic Outlook 2025’, LPEM FEB UI menyebut kenaikan PPN berpotensi menambah beban pengeluaran rumah tangga masyarakat miskin.

    Laporan itu menyatakan, antara 2013 hingga 2019, dengan tarif PPN sebesar 10%, beban PPN rata-rata untuk 20% rumah tangga termiskin adalah sekitar 3,93%. Sedangkan, beban PPN rata-rata untuk 20% rumah tangga kaya mencapai 5,04%.

    Adapun setelah pemerintah menaikkan tarif PPN dari 10% menjadi 11% pada 2022, terjadi progresivitas beban PPN di seluruh rumah tangga.

    “Dari tahun 2022 hingga 2023, rata-rata beban PPN untuk 20% kelompok termiskin adalah 4,79%, sedangkan untuk 20% kelompok terkaya adalah 5,64%,” demikian bunyi laporan LPEM FEB UI dikutip pada Sabtu (16/11/2024).

    LPEM FEB UI menyebut, kenaikan tarif PPN pada 2022 dari 10% menjadi 11% memberikan dampak yang cukup regresif.

    Lihat saja, kenaikan tarif PPN menyebabkan peningkatan beban belanja sekitar 0,86 poin persentase untuk 20% rumah tangga termiskin. Sedangkan 20% rumah tangga terkaya naik yang lebih kecil, yaitu 0,71 poin persentase.

    Berdasarkan laporan LPEM FEB UI di atas kenaikan PPN pun berpotensi menambah beban belanja rumah tangga miskin.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah berencana merealisasikan kenaikan PPN sebagai amanat Undang-Undang (UU) No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

    Sebagai pengingat, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang (UU) No. 7/2021 menetapkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1% atau dari 11% menjadi 12% pada 2025. Aturan ini sebelumnya juga menjadi dasar kenaikan PPN dari 10% menjadi 11% pada April 2022 lalu.

    “Jadi kami di sini sudah dibahas dengan bapak ibu sekalian sudah ada UU-nya, kita perlu siapkan agar itu bisa dijalankan [kenaikan PPN pada 2025 jadi 12%], tapi dengan penjelasan yang baik sehingga kita tetap bisa [jalankan],” ujar Sri Mulyani dalam Raker bersama Komisi XI DPR, Rabu (13/11/2024).

  • Ketentuan Anyar Sistem Administrasi Perpajakan Terbit, Ini Detailnya

    Ketentuan Anyar Sistem Administrasi Perpajakan Terbit, Ini Detailnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81/2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) pada Kamis (14/11/2024). Beleid itu akan berlaku mulai 1 Januari 2025 mendatang.

    Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu Dwi Astuti mengatakan bahwa poin-poin yang diatur dalam PMK ini menjadi dasar hukum implementasi hasil penataan ulang proses bisnis (business process reengineering) pada sistem inti administrasi perpajakan yang baru.

    “PMK ini berdampak pada 42 peraturan yang sekarang masih berlaku. Saat ini kami sedang menggodok aturan turunan yang merupakan petunjuk pelaksanaan PMK 81/2024,” katanya dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (16/11/2024).

    Lebih lanjut, latar belakang penerbitan PMK ini adalah kebutuhan akan regulasi dalam rangka pelaksanaan pembaruan sistem administrasi perpajakan yang lebih transparan, efektif, akuntabel dan fleksibel.

    Dia menjelaskan, reformasi pajak melibatkan lima pilar, yaitu pilar organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan basis data, proses bisnis, dan peraturan perundang-undangan.

    “Pilar teknologi informasi dan basis data, serta proses bisnis inilah yang perlu diatur melalui regulasi yang komprehensif,” sambungnya.

    Dengan demikian, terbitnya aturan ini dinilai dapat memfasilitasi kemudahan-kemudahan yang akan dinikmati oleh wajib pajak.

    Berikut sejumlah kemudahan dalam PMK 81/2024 menurut Ditjen Pajak: 

    Registrasi menjadi lebih mudah, dapat dilakukan di semua Kantor Pelayanan Pajak (borderless), melalui berbagai saluran yang disediakan oleh Ditjen Pajak  atau melalui pihak lain (omni channel), dan tervalidasi dengan sumber data (single source of truth).
    Tersedianya akun wajib pajak (taxpayer account) yang dapat diakses secara daring melalui Portal Wajib Pajak, sehingga memudahkan Wajib Pajak untuk dapat melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan secara elektronik.
    Jatuh tempo pembayaran atau penyetoran masa beberapa jenis pajak diseragamkan menjadi tanggal 15 bulan berikutnya. Penyeragaman tersebut memudahkan tata kelola dan administrasi pembayaran pajak.
    Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran dan penyetoran pajak menggunakan Deposit Pajak. Keberadaan deposit pajak dapat menghindarkan wajib pajak dari risiko keterlambatan pembayaran pajak.
    Pemerintah mempermudah proses permohonan fasilitas PPh tanpa perlu melampirkan Surat Keterangan Fiskal (SKF) sepanjang wajib pajak telah memenuhi  kriteria yang ditentukan. Sebelumnya, untuk memperoleh fasilitas PPh, wajib pajak harus melampirkan SKF wajib pajak dan/atau seluruh pemegang saham.
    Satu kode billing dapat digunakan untuk membayar lebih dari satu jenis setoran pajak, dari yang sebelumnya hanya bisa digunakan untuk membayar satu jenis setoran pajak.
    Kemudahan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan fitur prepopulated. Sebelumnya, fitur prepopulated amat bergantung pada pelaporan SPT Pemotong Pajak dan terbatas pada jenis pajak PPh Pasal 21. Ke depannya, fitur prepopulated otomatis akan tersedia dalam Coretax karena bukti potong dibuat di sana. Fitur ini tidak hanya mengakomodasi PPh Pasal 21, tetapi juga mencakup PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, dan PPh Final Pasal 4 ayat (2), sehingga pelaporan SPT Tahunan PPh akan lebih efisien.
    Pendaftaran objek PBB untuk memperoleh Nomor Objek Pajak (NOP) dan pelaporan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dilakukan pada KPP tempat Wajib Pajak Pusat terdaftar.