Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Pakistan Berpotensi Cuan dari Mandatory E10 RI, Ekonom: Optimalkan Industri Lokal

    Pakistan Berpotensi Cuan dari Mandatory E10 RI, Ekonom: Optimalkan Industri Lokal

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom mewanti-wanti penerapan kebijakan mandatory campuran bensin dengan etanol 10% (E10) harus mengoptimalkan potensi dari dalam negeri. Hal ini seiring dengan masifnya produk bioetanol yang diimpor dari Pakistan. 

    Kepala Pusat Industri, Perdagangan dan Investasi Institute for Development of Economics & Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho mengatakan, pemerintah mestinya memacu potensi bioetanol dalam negeri untuk kebijakan kewajiban pencampuran BBM dengan bioetanol 10% pada 2027 mendatang. 

    “Menurut saya harusnya industri domestik untuk bioetanol ini mendapatkan manfaat yang lebih besar,” kata Andry kepada Bisnis, Selasa (18/11/2025). 

    Dia pun menyayangkan dengan kondisi kebijakan tarif tidak berimbang yang dipicu perjanjian dagang, dalam hal ini Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement (IP-PTA). 

    Pasalnya, program tersebut justru memberikan akses pasar mudah kepada Pakistan dengan tarif bea masuk ke Indonesia 0%. Sementara itu, ekspor Indonesia ke Pakistan dikenakan tarif 50%-90%. 

    “Jadi harus dilihat lagi, kalau tidak tentu produsen bioetanol dalam negeri yang sudah fuel grade ini malah dirugikan dengan adanya bioetanol impor,” jelasnya. 

    Dia mewanti-wanti agar kebijakan E10 dalam 2 tahun mendatang nantinya tidak dimanfaatkan oleh negara lain dengan memasok bioetanol impor. Untuk itu, pemerintah antarkementerian perlu mengantisipasi hal ini. 

    “Ada baiknya kita melakukan evaluasi terkait dengan perjanjian perdagangan kita, bisa jadi karena terkait dengan bioetanol ini yang 0% dari Pakistan itu bisa karena mungkin di bargain [tawar-menawar] ya dengan produk yang lain,” terangnya. 

    Sebelumnya, Asosiasi Produsen Spiritus dan Etanol Indonesia (Apsendo) menyebut, 90% impor bioetanol berasal dari Pakistan karena kebijakan tarif 0% ke Indonesia. Total impor bioetanol Indonesia mencapai 11,8 juta kiloliter pada 2024 meningkat dari tahun sebelumnya 5,5 juta kl. 

    Ketua Umum Apsendo Izmirta Rachman mengatakan, saat ini terdapat lima perusahaan lokal yang mampu memproduksi bioetanol fuel grade atau untuk bahan bakar. 

    Adapun, empat perusahaan berada di Pulau Jawa dengan kapasitas 55.000 kiloliter dan satu perusahaan berlokasi di Lampung dengan kapasitas 20.000 kiloliter. 

    “Jadi Indonesia ready 75.000 kiloliter bioetanol fuel grade yang siap untuk mendukung program E10 yang berada di Indonesia,” kata Izmirta dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (12/11/2025). 

    Secara total, industri bioetanol saat ini memiliki kapasitas sekitar 300.000 kiloliter dengan produksi rata-rata sekitar 165.000 kiloliter. Industri kini menyerap hampir 660.000 ton molase dari petani dan pabrik gula di seluruh Indonesia.  

    Namun, kapasitas tersebut didominasi food grade untuk kebutuhan domestik dan ekspor dengan rata-rata 40.000-50.000 kiloliter ke berbagai negara.  

  • Bisnis Kawasan Industri Diproyeksi Cerah, Ditopang 2 Sektor Ini!

    Bisnis Kawasan Industri Diproyeksi Cerah, Ditopang 2 Sektor Ini!

    Bisnis.com, JAKARTA — CBRE Indonesia mengungkap bisnis kawasan industri bakal makin bergeliat karena ditopang oleh pesatnya pertumbuhan pada sektor logistik dan pergudangan sepanjang tahun ini. Hal itu tercermin dari tingginya tingkat okupansi yang mencapai 95%.

    Head of Industrial & Logistics Services CBRE Indonesia, Ivana Susilo mengatakan geliat bisnis sektor pergudangan dan logistik akan terus berjalan setidaknya hingga sewindu ke depan

    “Sebenernya kalau ditanya [sampai kapan proyeksi pertumbuhannya], kan biasanya kita lihat oh mungkin cuma 5 tahun ke depan gitu. Tapi ini udah 8 tahun lagi, masih sangat-sangat strong gitu, bahkan tidak mengalami perlambatan pertumbuhan,” kata Ivana dalam Konferensi Pers di Jakarta, Selasa (18/11/2025).

    Ivana menambahkan, saat ini pengembalian investasi atau yield dari bisnis perkantoran ada di angka 7,5% hingga 9%. Sejalan dengan hal itu, pihaknya memproyeksi bisnis pergudangan dan logistik akan terus bergeliat dalam beberapa tahun ke depan.

    “Karena kalau kita ngomong yield-nya masih 7,5% sampai 9%, dan dari sisi demand kami lihat tadi okupansi 95% bahkan lebih dari 95%. Dan ini juga supported by sentiment among the players itu sangat-sangat bullish,” jelasnya.

    Adapun saat ini, CBRE Indonesia mencatat setidaknya terdapat 3,3 juta meter persegi (M2) ruang pergudangan modern yang terdapat di wilayah Jabodetabek. Di mana, hingga September 2025 total serapan mencapai 293.000 meter persegi.

    Hingga periode yang sama, tingkat keterisian gudang modern mencapai 95%. Di mana, total ruang yang belum terserap pasar cenderung minim di level 153.000 meter persegi.

    Lebih lanjut, CBRE Indonesia memproyeksi total suplai baru area pergudangan modern hingga 2027 akan mencapai 520.000 meter persegi. Saat ini, harga sewa gudang modern itu dipatok di harga Rp78.600 per meter persegi.

    Sementara berdasarkan catatan Bisnis, lapangan usaha transportasi dan pergudangan tercatat tumbuh sebesar 8,62% pada kuartal III/2025. Lebih tinggi dari kuartal II/2025 yang sebesar 8,52% dan di atas pertumbuhan ekonomi nasional. 

    Kelompok ini tercatat menjadi kontributor keenam terbesar, yakni 6,10%, terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal III/2025 yang sebesar 5,04% year on year (YoY). 

    Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan bahwa kinerja sektor transportasi dan pergudangan bertahan tinggi, didorong tumbuhnya ekspor, industri pengolahan, pertanian, dan perdagangan. 

    “Semakin tinggi Indonesia tumbuh ekspornya, keperluan terhadap logistik pasti semakin tinggi. Sehingga kalau kita ingin meningkatkan daya saing ekspor, bagaimana meningkatkan efisiensi logistik kita,” ujarnya dalam malam penghargaan BILA 2025 di Hotel Borobudur, Rabu (5/11/2025).

  • Ribuan Situs Down Akibat Gangguan Layanannya, Harga Saham Cloudflare Susut

    Ribuan Situs Down Akibat Gangguan Layanannya, Harga Saham Cloudflare Susut

    Bisnis.com, JAKARTA — Harga saham Cloudflare Inc. anjlok dalam perdagangan pra-pasar pada Selasa (18/11/2025) setelah perusahaan keamanan siber tersebut mengalami gangguan jaringan global yang melumpuhkan akses ke berbagai situs web dan layanan digital di seluruh dunia.

    Bloomberg melaporkan saham Cloudflare turun sekitar 4% sebelum pembukaan pasar AS, seiring kekhawatiran investor atas skala gangguan serta potensi konsekuensi bisnis yang ditimbulkannya.

    Seperti dilaporkan sebelumnya, gangguan itu membuat sejumlah layanan populer seperti ChatGPT, media sosial X, situs regulator energi utama AS Federal Energy Regulatory Commission (FERC), hingga laman penyedia data dan pemeringkat keuangan Moody’s Corp. tidak dapat diakses.

    Seorang juru bicara Cloudflare mengatakan perusahaan menemukan lonjakan lalu lintas yang tidak biasa ke salah satu layanannya sekitar pukul 06.20 am ET atau sekitar 18.20 WIB.

    “…yang menyebabkan beberapa lalu lintas yang melewati jaringannya mengalami gangguan,” jelas juru bicara tersebut seperti dilaporkan Bloomberg.

    Meskipun Cloudflare dalam pernyataan resminya menegaskan bahwa mereka sedang berupaya memulihkan layanan dan memastikan gangguan akan berakhir, namun masih banyak situs web yang tetap tidak dapat diakses, termasuk situs Moody’s Corp.

    “Kami belum mengetahui penyebab lonjakan lalu lintas yang tidak biasa ini,” tambah juru bicara tersebut. 

    “Kami semua bekerja keras untuk memastikan semua lalu lintas dilayani tanpa gangguan.”

    Rentetan Gangguan Jaringan Cloudflare

    Bloomberg juga mencatat bahwa Cloudflare telah mengalami beberapa gangguan jaringan dalam beberapa tahun terakhir.

    Pada Juli 2019, sebuah bug pada perangkat lunak Cloudflare menyebabkan salah satu bagian jaringannya menyedot sumber daya komputasi, menyebabkan ribuan situs web, termasuk Discord, Shopify Inc., SoundCloud, dan Coinbase di seluruh dunia, offline hingga 30 menit. Pada Juni 2022, Cloudflare mengalami gangguan yang memengaruhi lalu lintas di 19 pusat datanya.

    “…dan pada dasarnya juga menutup situs web dan layanan utama dalam insiden yang berlangsung sekitar satu setengah jam,” demikian catatan Bloomberg.

    Seperti diketahui, perangkat lunak Cloudflare digunakan oleh ratusan ribu perusahaan di seluruh dunia. Perangkat itu bertindak sebagai penyangga antara situs web dan pengguna akhir, serta melindungi situs mereka dari serangan yang dapat membebani lalu lintas.

    Pada tahun lalu, pembaruan perangkat lunak yang salah dari perusahaan keamanan siber CrowdStrike Holdings Inc. menyebabkan jutaan perangkat yang beroperasi pada sistem Windows Microsoft Corp. lumpuh, mengganggu berbagai industri, termasuk perjalanan udara, perbankan, dan layanan kesehatan.

    “Gangguan ini merupakan contoh terbaru dari ketergantungan internet pada ‘relatif sedikit pemain’,” ujar Alan Woodward, profesor keamanan siber di University of Surrey.

    “Orang-orang tidak punya pilihan selain bergantung pada relatif sedikit nama besar,” kata Woodward.

  • Agrinas: Biaya Bangun Kopdes Rp1,65 Miliar per Gerai, Ini Penjelasannya

    Agrinas: Biaya Bangun Kopdes Rp1,65 Miliar per Gerai, Ini Penjelasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) mengungkap biaya pembangunan gerai Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih mencapai Rp1,65 miliar per unit sudah sesuai perhitungan dan rasional.

    Direktur Utama Agrinas Pangan Joao Angelo De Sousa Mota mengatakan biaya Rp1,65 miliar tersebut setara dengan sekitar Rp2,93 juta per meter persegi untuk pembangunan KopDes/Kel Merah Putih di seluruh Indonesia. 

    “Harga yang kami desainkan ini menurut kami itu harga yang sangat rasional, karena melihat bahwa kemarin sempat ada yang menganjurkan untuk melakukan indeks [konstruksi],” kata Joao dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, Kompleks Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2025).

    Joao menuturkan, penggunaan indeks konstruksi justru akan membuat biaya pembangunan KopDes/Kel Merah Putih melonjak drastis, yakni mencapai sekitar Rp600 triliun.

    Dia merincikan, desain bangunan KopDes/Kel Merah Putih disusun untuk memenuhi berbagai fungsi layanan desa. Nantinya, anggaran jumbo itu terdiri dari gedung berukuran 20×30 meter, yang mencakup gerai toko seluas 6×17 meter, serta klinik desa 3,5×10 meter yang dapat digunakan bidan maupun dokter.

    Kemudian, juga ada gudang pupuk berukuran 4×6 meter, ruang gudang bahan pokok, dan area khusus untuk penempatan gas melon subsidi (LPG 3 kg) agar KopDes/Kel Merah Putih sekaligus menjadi agen distribusi.

    Kendati demikian, Joao mengakui bahwa saat ini Agrinas masih menghadapi tantangan untuk mengejar target pembangunan harian. Pasalnya, Agrinas membidik pembangunan sekitar 2.930 titik.

    “Tetapi sampai hari ini kami baru bisa sekitar 1.200 dan kami terus berprogres dan terus mengejar bagaimana supaya tiap hari bisa kita mulai seperti yang kami rencanakan, yaitu sekitar 2.930 titik per hari,” tuturnya.

    Sementara itu, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan percepatan pembangunan fisik gerai KopDes/Kel Merah Putih ditargetkan rampung pada 2026. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat kabinet terbatas pada 12 Oktober 2025.

    Ferry menuturkan, Kepala Negara RI meminta agar percepatan pembangunan fisik gerai, kelengkapan, serta fasilitas pendukungnya, termasuk gudang KopDes/Kel Merah Putih di setiap titik lantaran banyak desa yang tidak memiliki aset bangunan memadai.

    Adapun, arahan tersebut kembali ditegaskan dalam rapat kabinet paripurna pada 21 Oktober 2025 di Istana dan bertepatan dengan satu tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih.

    “Beliau [Presiden Prabowo] merencanakan insya Allah tahun depan di bulan Maret atau mungkin April [2026] itu akan selesai bangunan fisik seluruh 80.000 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan siap beroperasi,” tutur Ferry.

    Orang nomor satu di Indonesia itu berharap, nantinya setiap desa memiliki fasilitas bangunan lengkap yang terdiri atas gudang, gerai, kendaraan truk, alat pengangkutan, serta barang-barang yang diperlukan untuk operasional koperasi.

    KopDes/Kel Merah Putih, sambung dia, tidak hanya difungsikan sebagai pusat distribusi kebutuhan masyarakat desa, melainkan juga berperan sebagai offtaker bagi hasil produksi warga.

    “Koperasi juga diharapkan presiden bisa berfungsi menjadi instrumen terbawah yang sekiranya ada program-program pemerintah pusat ke desa-desa itu bisa menjadi lebih efektif dan lebih tepat sasaran,” pungkasnya.

  • Ditjen Pajak Diterpa Kasus Korupsi Lagi, Begini Penjelasannya 1 jam yang lalu

    Ditjen Pajak Diterpa Kasus Korupsi Lagi, Begini Penjelasannya

    1 jam yang lalu

  • IMF Proyeksi Ekonomi RI Tumbuh Lebih Rendah dari Target Pemerintah pada 2025 57 menit yang lalu

    IMF Proyeksi Ekonomi RI Tumbuh Lebih Rendah dari Target Pemerintah pada 2025

    57 menit yang lalu

  • Buruh Usulkan 3 Skema Kenaikan UMP 2026, Berkisar 6,5%-10,5% 44 menit yang lalu

    Buruh Usulkan 3 Skema Kenaikan UMP 2026, Berkisar 6,5%-10,5%

    44 menit yang lalu

  • PLN Hadirkan Cahaya Bagi Masyarakat Konawe di Hari Pahlawan

    PLN Hadirkan Cahaya Bagi Masyarakat Konawe di Hari Pahlawan

    Bisnis.com, KONAWE – Pada momentum peringatan Hari Pahlawan, PT PLN (Persero) hadir untuk menyalakan harapan bagi keluarga prasejahtera di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Melalui program Light Up The Dream (LUTD), sepuluh warga kini dapat menikmati akses listrik mandiri yang selama ini mereka nantikan.

    Program LUTD merupakan program sosial PLN untuk memberikan sambungan listrik gratis dan layak kepada masyarakat prasejahtera, terutama di daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T), yang berasal dari dana donasi sukarela pegawai PLN.

    Salah satu penerima manfaat, Sofyanto, tak dapat menyembunyikan rasa syukurnya, ketika kini ia dapat menikmati akses listrik yang telah lama ia impikan.

    “Terima kasih kepada pegawai PLN atas bantuan (pemasangan) listrik gratis ini. Sebelumnya saya menyalur listrik dari tetangga. Sekarang, dengan adanya meteran kWh sendiri, saya bisa menikmati listrik dengan lebih leluasa. Semoga hal ini bermanfaat bagi kehidupan keluarga kami,” ungkap Sofyanto saat penyalaan sambungan listrik gratis pada Minggu (16/11).

    Komisaris Independen PT PLN (Persero), Ali Masykur Musa yang turut hadir dalam penyalaan simbolis pemasangan listrik gratis menyampaikan bahwa listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat, dan sebagai tulang punggung ketenagalistrikan nasional, PLN memiliki tanggung jawab memastikan akses listrik dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat.

    “Kegiatan ini mencerminkan kepedulian dan solidaritas insan PLN. Melalui LUTD, PLN ingin memastikan seluruh keluarga di Indonesia dapat memanfaatkan listrik untuk kehidupan yang lebih baik,” ujar Ali Masykur.

    Sementara itu, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menekankan bahwa program LUTD merupakan semangat gotong royong insan PLN dalam mewujudkan energi berkeadilan hingga seluruh pelosok tanah air.

    “Bagi PLN, LUTD tidak hanya sekadar program bantuan, melainkan komitmen perseroan untuk menjangkau lebih banyak masyarakat Indonesia agar dapat merasakan manfaat listrik. Kami pastikan tidak ada satu pun keluarga di Indonesia yang tertinggal dalam menikmati energi listrik,” kata Darmawan.

    Pada kesempatan yang sama, General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar), Edyansyah mencatat bahwa UID Sulselrabar telah menyalakan mimpi 5.866 keluarga sejak program LUTD diluncurkan pada tahun 2020.

    “Listrik tidak hanya berfungsi sebagai penerang, tetapi juga memiliki peran penting dalam peningkatan ekonomi. Dengan adanya listrik, anak-anak dapat belajar lebih baik, dan kebutuhan dasar keluarga dapat terpenuhi,” jelas Edyansyah.

    Edyansyah menegaskan bahwa tujuan PLN adalah menumbuhkan semangat berbagi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat prasejahtera.

    “Dengan gotong royong, kita dapat membantu mewujudkan akses listrik bagi seluruh masyarakat,” tutupnya.

  • Bukti Konsistensi Layanan Gas Bumi, FSRU Lampung Terima Kargo LNG ke-20

    Bukti Konsistensi Layanan Gas Bumi, FSRU Lampung Terima Kargo LNG ke-20

    Bisnis.com, JAKARTA – Dari perairan 21 km lepas Pantai Labuhan Maringgai, Floating Storage Regasification Unit (FSRU) Lampung kembali menerima kargo Liquefied Natural Gas (LNG) untuk kebutuhan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sebesar ±131.000 m³. LNG tersebut bersumber dari LNG Plant domestik.

    Penerimaan kargo tanggal 12-14 November 2025 dengan proses ship-to-ship-transfer (STS) dilaksanakan oleh PT PGN LNG Indonesia (”PLI”), anak usaha PGN. Kegiatan ini menjadi penerimaan kargo ke-20 sepanjang tahun 2025, yang menandai operasional FSRU Lampung tetap andal dan stabil.

    Direktur Komersial PGN, Aldiansyah Idham, menegaskan pentingnya STS LNG bagi kesinambungan layanan gas bumi nasional. Hal ini juga merupakan wujud dukungan pemerintah dan stakeholder kepada PGN dalam menjamin keberlangsungan pasokan energi bersih.

    “Penerimaan kargo ke-20 membuktikan keandalan FSRU Lampung sebagai salah satu garda terdepan dalam menjaga suplai energi bersih dan turut mencerminkan sinergi yang kuat dalam PGN Group. Konsistensi ini menjadi fondasi dalam memperkuat layanan gas bagi masyarakat dan industri, sekaligus menggerakkan roda perekonomian nasional,” ujarnya, (18/11/2025).

    Di sisi lain Direktur Utama PLI, Nofrizal, menambahkan bahwa keberhasilan ini juga mencerminkan kapabilitas operasi yang semakin matang. “Sejak awal beroperasi, kami berkomitmen menghadirkan solusi energi yang terkoneksi, aman, dan berkelanjutan. Setiap kegiatan STS dijalankan dengan standar keselamatan tertinggi,” tambahnya.

    Hingga 14 November 2025, FSRU Lampung menerima 20 kargo LNG dengan volume mencapai ±58,03 juta MMBTU. PLI terus memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan sektor energi industri dan pembangkit, khususnya di wilayah Jawa Bagian Barat dan Sumatera. Adapun kapasitas penyimpanan FSRU Lampung sendiri mencapai 170.000 m3, dengan kapasitas regasifikasi LNG sebesar 240 MMSCFD.

    “Kegiatan STS ke 20 di tahun 2025 juga menjadi momentum bagi PLI untuk mempertegas perannya bagian dari Subholding Gas dalam menyediakan energi bersih bagi Indonesia, sekaligus mendukung langkah pemerintah dalam transisi energi menuju Net Zero Emission,” pungkas Nofrizal.

  • Jusuf Kalla Bantah Tudingan GMTD soal Kepemilikan Lahan 16 Ha Tidak Sah

    Jusuf Kalla Bantah Tudingan GMTD soal Kepemilikan Lahan 16 Ha Tidak Sah

    Bisnis.com, JAKARTA — Jusuf Kalla melalui juru bicaranya, Husain Abdullah menanggapi tudingan PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk.(GMTD) yang menyebut kepemilikan Lahan 16 hektare (Ha) PT Hadji Kalla tidak memiliki dasar hukum.

    Husain menjelaskan, justru dasar hukum kepemilikan lahan PT GMTD yang sebenernya diklaim tidak selaras. Pasalnya, prinsip sesuai SK Gubernur No118/XI/1991 yang menjadi pegangan Lippo Group-GMTD adalah untuk keperluan wisata bukan untuk real estate ataupun jual beli tanah seperti di Tanjung Bunga, Makassar. 

    “Pelaksanaan SK tersebut juga tidak boleh asal main rampas tanah milik rakyat, karena itu sama saja mempraktekkan Serakahnomics yang dilarang oleh Presiden Prabowo,” kata Husain dalam keterangan resmi, Selasa (18/11/2025).

    Lebih lanjut, Husain menjelaskan bahwa SK penugasan pembangunan usaha pariwisata melalui izin prinsip tahun 1991 tersebut juga telah dicabut dengan SK Gunernur No. 17/VI/1998 tanggal 24 Juni 1998. 

    Seiring dengan hal itu, tambah Husain, perubahan tujuannya tidak dapat dibenarkan karena mengubah secara prinsip dasar peruntukan yang sebelumnya diharapkan lebih menguntungkan publik melalui manfaat berganda (multiplier effect) dari pembangunan usaha pariwisata. 

    “Kawasan yang tadinya diharapkan memakmurkan rakyat justru tidak sesuai harapan. Karena hanya menguntungkan Lippo. Pemerintah Daerah pun hanya menerima dividen sekitar Rp50 juta sampai Rp100 juta tiap tahun,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Presiden Direktur GMTD Ali Said menyampaikan dasar hukum kawasan Tanjung Bunga ditentukan oleh dokumen negara, bukan klaim sepihak. Kawasan Tanjung Bunga telah ditetapkan pemerintah sebagai kawasan wisata terpadu yang sepenuhnya berada dalam mandat tunggal PT GMTD.

    Hal itu ditetapkan melalui SK Menteri PARPOSTEL – 8 Juli 1991, SK Gubernur Sulsel – 5 November 1991 (1.000 Ha), SK Penegasan Gubernur – 6 Januari 1995, dan SK Penegasan & Larangan Mutasi Tanah – 7 Januari 1995. 

    Keempat dokumen negara ini menyatakan secara eksplisit hanya PT GMTD yang berwenang membeli, membebaskan, dan mengelola tanah di kawasan Tanjung Bunga. Kemudian, tidak ada pihak lain yang diperbolehkan memproses atau memiliki tanah pada periode tersebut.

    “Ini adalah keputusan negara, bukan opini. Klaim PT Hadji Kalla (Kalla Group) bertentangan dengan dokumen resmi Pemerintah Republik Indonesia, dan tidak sesuai dengan fakta historis maupun administrasi pertanahan nasional yang berlaku sejak tahun 1991,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Senin (17/11/2025).

    Menurutnya, Tanjung Bunga dibangun sebagai proyek pemerintah untuk Makassar–Gowa. Penetapan mandat tunggal PT GMTD sejak 1991 adalah bagian dari kebijakan pembangunan nasional.