Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Boikot Tarif PPN 12%, Warganet Usul Kurangi Belanja di Minimarket

    Boikot Tarif PPN 12%, Warganet Usul Kurangi Belanja di Minimarket

    Bisnis.com, JAKARTA – Masyarakat ramai-ramai mengajak untuk memboikot kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% tahun depan dengan mengurangi belanja.

    Seruan boikot ini setidaknya ramai di media sosial X (dulu Twitter). Salah satu netizen pun mengajak netizen lainnya untuk hemat belanja minimal untuk satu tahun saja.

    Netizen lain pun mengamini saran itu. Netizen mengajak untuk cermat dalam belanja dan mengajak berbelanja di warung tetangga saja alih-alih di minimarket demi menghindari PPN.

    Menanggapi protes netizen tersebut, Pengamat pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengaku tak heran. Namun, dia berpendapat boikot PPN 12% dengan tidak berbelanja malah merugikan banyak pihak, bukan pemerintah saja.

    Fajry mengatakan jika masyarakat memboikot kebijakan PPN dengan tidak berbelanja bisa menjadi senjata makan tuan. Sebab, hal itu bisa merugikan pelaku usaha.

    Di sisi lain, pelaku usaha tersebut mempekerjakan banyak orang. Alhasil, jika pendapatan usaha berkurang, potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) pada karyawan pun tak terhindarkan.

    “Kalau menahan konsumsi, yang kena pelaku usaha juga. Padahal, pelaku usaha ini mempekerjakan pegawai,” jelas Fajry kepada Bisnis dikutip Minggu (17/11/2024).

    Fajry pun mengatakan masyarakat memang berhak untuk protes terhadap kebijakan pemerintah. Namun, dia mengingatkan agar protes dengan cara yang benar dan tak merugikan masyarakat itu sendiri.

    Menurutnya, salah satu protes yang bisa dilakukan dengan kampanye di media sosial atau turun ke jalan.

    “Jangan merugikan kita juga, bisa cara lain, bisa protes di sosial media atau bahkan turun ke jalan,” katanya.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute Prianto Budi Saptono menilai boikot kebijakan PPN 12% dengan mengurangi belanja tak akan berpengaruh banyak untuk pemerintah.

    Dia menjelaskan objek PPN itu tidak sekadar dari konsumsi dalam negeri. Transaksi impor juga merupakan objek PPN.

    Adapun pada pos penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), dua jenis objek PPN di atas berkontribusi cukup signifikan. Prianto mencapat kontribusi PPN dalam negeri sepanjang 2024 mencapai 24,6%. Sementara, kontribusi PPN impor untuk periode yang sama mencapai 14,7%.

    Prianto mengatakan jika masyarakat mengurangi konsumsi tidak terlalu berpengaruh. Sebab, tidak semua konsumsi masyarakat merupakan objek PPN yang harus dipungut PPN-nya. 

    Dia mengingatkan sebagian konsumsi masyarakat merupakan objek bebas PPN.

    “Dengan demikian, dampak masyarakat mengurangi konsumsi sehari-hari sepertinya kurang berdampak,” kata Prianto.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah berencana merealisasikan kenaikan PPN sebagai amanat Undang-Undang (UU) No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). 

    Sebagai pengingat, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang (UU) No. 7/2021 menetapkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1% atau dari 11% menjadi 12% pada 2025. Aturan ini sebelumnya juga menjadi dasar kenaikan PPN dari 10% menjadi 11% pada April 2022 lalu. 

    “Jadi kami di sini sudah dibahas dengan bapak ibu sekalian sudah ada UU-nya, kita perlu siapkan agar itu bisa dijalankan [kenaikan PPN pada 2025 jadi 12%], tapi dengan penjelasan yang baik sehingga kita tetap bisa [jalankan],” ujar Sri Mulyani dalam Raker bersama Komisi XI DPR, Rabu (13/11/2024).

  • Harga Pangan Sepekan: Telur, Beras, hingga Daging Ayam Naik

    Harga Pangan Sepekan: Telur, Beras, hingga Daging Ayam Naik

    Bisnis.com, JAKARTA — Mayoritas harga pangan di tingkat pedagang eceran secara rata-rata nasional mengalami penurunan selama sepekan terakhir atau periode 11-17 November 2024. 

    Berdasarkan data Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapans), Minggu (17/11/2024) pukul 08.20 WIB harga beras premium naik 1,81% menjadi Rp15.730 per kilogram (kg) dan dan beras SPHP naik 0,24% menjadi Rp12.590per kg. 

    Sementara, harga beras medium naik 1,48% menjadi Rp13.690 per kg. Harga bawang merah dan bawang putih juga mengalami kenaikan, masing-masing naik 1,17% menjadi Rp37.910 per kg dan naik 0,95% menjadi Rp41.330 per kg. 

    Harga pangan lainnya yang naik yaitu cabai rawit merah naik sebesar 2,34% menjadi Rp42.900 per kg. Sedangkan, harga cabai merah keriting naik 0,14% menjadi Rp28.680 per kg.

    Tak hanya itu, harga daging ayam ras mengalami kenaikan 1,86% menjadi Rp36.710 per kg. Sedangkan harga daging sapi murni turun 1,72% menjadi Rp132.580 per kg dan harga telur ayam ras naik 2,54% menjadi Rp29.110 per kg.

    Selanjutnya, harga kedelai biji kering (impor) turun 0,09% menjadi Rp10.570 per kg dan harga gula konsumsi naik 0,61% menjadi Rp18.060 per kg. 

    Harga minyak goreng kemasan sederhana juga naik 0,98% menjadi Rp18.520 per liter, sementara itu harga minyak goreng curah turun 2,12% menjadi Rp16.630 per liter. 

    Lebih lanjut, harga pangan jagung tingkat peternak naik 5,88% menjadi Rp6.300 per kg dan harga tepung terigu curah turun 0,49% menjadi Rp10.070 per kg. Sedangkan tepung terigu kemasan turun 0,61% menjadi Rp13.010 per kg.

    Untuk harga pangan ikan bervariasi. Harga ikan kembung naik 1,62% menjadi Rp37.560 per kg, harga ikan tongkol turun 0,65% menjadi Rp30.540 per kg, dan ikan bandeng turun 1,36% menjadi Rp32.730 per kg. 

  • APEC 2024: Prabowo Dorong Perdagangan Terbuka dan Adil Antarnegara

    APEC 2024: Prabowo Dorong Perdagangan Terbuka dan Adil Antarnegara

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk mendorong perdagangan yang terbuka, teratur dan adil dalam Leaders Retreat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) 2024 yang digelar di Lima, Peru, Sabtu (16/11/2024) waktu setempat.

    Menurut Presiden Ke-8 RI itu, APEC merupakan platform strategis untuk mempererat hubungan antarnegara di kawasan Asia-Pasifik.

    “Ya, saya kira kesempatan yang baik APEC ya, kita meneruskan suatu jaringan, network antara pemimpin-pemimpin di Pasifik. Kita bahas banyak masalah di mana kita menjaga perdagangan yang baik, yang terbuka tapi adil. Saya kira itu, kesempatan yang baik,” ujar Prabowo.

    Kepala Negara juga menyoroti pentingnya perdagangan internasional yang terorganisasi dengan baik.

    Orang nomor satu di Indonesia itu menegaskan posisi pemerintahannya untuk terus mendukung perdagangan yang teratur, terbuka, dan adil.

    “Kami ingin perdagangan yang teratur, yang bebas, tapi adil,” tegasnya.

    Dia menekankan, sebagai salah satu ekonomi terbesar di kawasan, Indonesia berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam memastikan kesetaraan dalam perdagangan global.

    Bahkan, dia melanjutkan dalam KTT APEC kali ini, upaya kerja sama dilakukan dengan mengadakan sejumlah pertemuan bilateral dengan pemimpin negara lain, termasuk membahas langkah-langkah untuk memperkuat hubungan dagang, meningkatkan investasi, dan menjajaki kerja sama baru yang saling menguntungkan.

    KTT APEC 2024 di Lima juga menjadi kesempatan penting bagi Indonesia untuk memperjuangkan perdagangan inklusif yang memberikan manfaat tidak hanya bagi negara-negara besar, tetapi juga ekonomi kecil dan berkembang di kawasan Asia-Pasifik.

    Sebelumnya, Prabowo diketahui menghadiri sesi Leaders Retreat KTT APEC 2024 yang digelar di Lima Convention Center, Peru. Kedatangan Presiden Prabowo disambut langsung oleh Presiden Peru, Dina Boluarte.

  • Ekonom Ungkap Penyebab Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Merosot 5 Tahun Terakhir

    Ekonom Ungkap Penyebab Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Merosot 5 Tahun Terakhir

    Bisnis.com, JAKARTA – Kualitas pertumbuhan ekonomi di Indonesia menurun dalam kurun  lima tahun terkhir. Hal itu terlihat dari bagaimana ekonomi tumbuh tetapi kelas menengah justru turun dan lapisan masyarakat miskin dan rentan miskin bahkan meningkat.

    Anggota Dewan Ekonomi Nasional Arief Anshory Yusuf mengatakan penyebab pastinya masih perlu dikaji lebih dalam. Namun, dia memiliki hipotesa bahwa hal tersebut disebabkan oleh tiga faktor.

    “Pertama, ini kaitannya dengan apa yang terjadi dengan struktur perekonomian Indonesia. Selama periode itu walau pertumbuhan ekonomi kita lumayan positif dan inklusif, struktur transformasi kita agak lemah,” kata Arief dikutip dari channel Youtube Podcast SKS, Sabtu (16/11/2024).

    Arief menjelaskan, dalam teori ekonomi pembangunan struktur transformasi yang kuat ditunjukkan oleh pertumbuhan manufaktur yang tinggi. Sementara, dalam 15 tahun terakhir Arief melihat sektor manufaktur di Indonesia masih lemah. 

    Akibatnya, pertumbuhan tenaga kerja yang besar tidak bisa terserap di industri manufaktur yang memiliki produktivitas tinggi seperti di sektor perdagangan atau finansial. Kemudian yang terjadi adalah segmentasi masyarakat ini akan bekerja di sektor tersier yang produktivitasnya kecil.

    Faktor kedua adalah weak state capacity atau kapasitas negara yang lemah. Kondisi ini membuat masyarakat suatu negara menjadi rentan terhadap berbagai guncangan. Arief menjelaskan kemampuan negara dalam melindungi masyarakatnya, seperti melalui fasilitas bantuan sosial, sangat tergantung dari kekuatan fiskal pemerintah.

    Kemampuan tersebut diindikasikan melalui rasio fiskal yang dihitung dari nilai penerimaan negara dari pajak dibagi dengan produk domestik bruto (PDB). Rasio ini menunjukkan seberapa besar negara mampu mengeluarkan belanjanya yang berguna untuk melindungi rakyat.

    “Indonesia itu fiskal rasionya rendah sekali dan cenderung menurun, sekitar 9-10%. Jika dibandingkan dengan negara tetangga, Thailand saja sudah 16%,” kata Arief.

    Lemahnya perlindungan negara kepada rakyatnya ini diperparah dengan belanja sosial pemerintah yang menurut Arief jauh dari sempurna. Misalnya, 50% dari anggaran sosial yang diberikan pemerintah ternyata tidak tepat sasaran.

    “Ini karena data base kita tidak selalu di-update. Sementara di Indonesia dinamika miskin tidak miskin sangat cepat. Banyakan, 50% [tidak tepat sasaran] itu kan lumayan,” ujarnya.

    Faktor ketiga adalah faktor badluck, atau ketidakberuntungan. Arief mencontohkan kondisi ini seperti kejadian pandemi covid-19, yang menurutnya Indonesia saat ini belum sepenuhnya pulih dari kondisi luar biasa tersebut. Dia mencontohkan, banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan ketika pandemi hingga saat ini belum terserap lapangan kerja. 

    Contoh lainnya adalah konflik global Rusia-Ukraina yang berdampak pada peningkatan harga komoditas global. Saat itu, Indonesia memang mendapatkan berkah ketika harga komoditas melambung.

    “Ini tidak baik-baik amat, karena sektor-sektor ini capital intensive tidak menarik labor yang hilang. Pertumbuhan ekonomi 5% itu terjadi oleh sektor-sektor yang sangat mungkin capital intensive, tidak labor intensive, tidak menciptakan lapangan kerja,” kata Arief.

    Adapun Arief membandingkan kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam periode 2002-2019 dengan 2019-2024. Pada periode 2002 hingga 2019 ketika pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5-6%, dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan. 

    Berdasarkan catatannya, terjadi penambahan jumlah midle class 42 juta orang, aspiring midle class 38 juta orang, dan penurunan kelompok miskin dan rentan miskin 34 orang juta dari 2002 ke 2019.

    Sementara dalam periode lima tahun terakhir ini, kelas menengah justru berkurang 9,5 juta orang dan kelas miksin dan rentan miskin bertambah 12,7 juta orang.

    “Sebagai ilustrasi, 2002 midle class hanya 7% dari populasi. 2019 itu 21%. Ini ciri pembangunan yang baik, ciri yang normal. Sekarang, dari 21% tinggal 17%. Hanya dalam 5 tahun,” pungkasnya.

  • Prabowo dan Justin Trudeau Bertemu Bahas 4 Kesepakatan Ini

    Prabowo dan Justin Trudeau Bertemu Bahas 4 Kesepakatan Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau di sela-sela rangkaian acara KTT APEC, di Lima, Peru, pada Jumat (15/11/2024). Pertemuan bilateral ini membahas berbagai potensi peningkatan kerja sama Indonesia dengan Kanada.

    Prabowo membuka pertemuan dengan mengapresiasi kemajuan yang signifikan terkait perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Kanada (Indonesia – Canada Comprehensive Economic Partnership/ ICA-CEPA), yang menandai CEPA pertama Indonesia di Amerika Utara.

    “Perjanjian ini akan membuka peluang untuk meningkatan perdagangan di sektor pertanian, manufaktur, dan serta memperkuat rantai pasok,” jelas Prabowo, dalam keterangan resmi yang diterima pada Sabtu (16/11/2024).

    Pada kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa saat ini perundingan terkait Perjanjian ICA CEPA telah selesai secara substansi.

    “Perundingan ICA CEPA secara substansi telah selesai [substantially concluded],” ucap Airlangga.

    Airlangga melanjutkan, sesuai rencana penandatanganan Joint Ministerial Statement yang menandakan berakhirnya negosiasi ICA CEPA, dijadwalkan berlangsung pada 2 Desember 2024 saat kunjungan Menteri Perdagangan Kanada Ms. Mary Ng ke Jakarta. 

    “Namun demikian, [sampai saat ini] masih ada beberapa chapter yang masih perlu finalisasi kesepakatan bersama kedua negara,” tuturnya.

    Adapun, dalam perjanjian ICA CEPA, Indonesia mendorong peningkatan kemitraan dengan Kanada terkait empat sektor utama yang menyangkut mineral kritis, swasembada pangan, ketahanan energi, dan pertahanan.

    Pertama, mengenai mineral kritis untuk mengoptimalkan investasi di industri hilir nikel bagi kendaraan listrik di Indonesia. Kemitraan ini akan meningkatkan penciptaan nilai, lapangan pekerjaan, dan berkontribusi dalam mencapai tujuan zero emission.

    Kedua, terkait dengan ketahanan dan swasembada pangan untuk memastikan makanan yang bergizi, serta mengurangi stunting di Indonesia. Dalam hal ini, Prabowo menawarkan Kanada untuk berkerjasama di sektor pertanian dan akuakultur melalui integrasi teknologi dan inovasi pertanian.

    Ketiga, pada sektor ketahanan energi, Indonesia menawarkan kerjasama di bidang penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kapasitas inovasi demi masa depan energi yang lebih bersih dan tangguh. Hal ini dilakukan guna mendukung komitmen Indonesia mencapai zero emission tahun 2060 dengan nilai investasi sebesar US$1 triliun.

    Keempat, mengenai pertahanan di tengah meningkatnya ketegangan regional. Indonesia berharap kerjasama pertahanan dan keamanan dengan Kanada dapat ditingkatkan untuk penanggulangan terorisme, dukungan logistik, dan pengembangan industri pertahanan kedua negara.

  • Tiket Pesawat Mahal Jelang Natal, Kemenpar dan Maskapai Putar Otak Cari Solusi

    Tiket Pesawat Mahal Jelang Natal, Kemenpar dan Maskapai Putar Otak Cari Solusi

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menilai mahalnya harga tiket pesawat menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025 menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh maskapai dalam negeri seperti Garuda Indonesia, Lion Air dan lain sebagainya. 

    Direktur Pemasaran Pariwisata Nusantara Kemenpar, Dwi Marhen Yono mengatakan, keterbatasan armada pesawat dibandingkan jumlah penumpang menjadi salah satu faktor penyebab mahalnya harga tiket pesawat.

    Dia menjelaskan, jumlah pesawat yang beroperasi di Indonesia pada periode sebelum pandemi mencapai 700 unit, sedangkan saat ini jumlah pesawat yang beroperasi hanya sekitar 300 unit.

    Sementara itu, jumlah penumpang pesawat sudah kembali ke level normal mencapai 120 juta orang, sehingga kapasitas penerbangan Indonesia saat ini belum pulih seperti pra-pandemi Covid-19.

    “Untuk menambah pesawat pun, itu kendalanya bukan di uang, tetapi di inden dari perusahaan pabriknya. Jadi maksimal kalau Citilink dengan Garuda tambah per tahun itu hanya 10-15 pesawat. Padahal kekurangan kita sekitar 300 pesawat. Itu yang menjadi PR,” ujar Marhen di JCC Senayan pada Sabtu (16/11/2024).

    Lebih lanjut dia mengatakan, selain faktor ketidakseimbangan supply dan demand tersebut, tingginya beban utang perusahaan maskapai juga menjadi penyebab mahalnya harga tiket pesawat.

    “Contohnya, ketika TBA [tarif batas atas] Rp2 juta, lalu tarif batas bawahnya Rp1 juta, Garuda pasti ambil yang Rp2 juta. Akhirnya, Lion Group mengambil Rp1,8 juta, saya tanya ‘Kenapa kok tidak Rp1,2 juta?’ Alasannya, karena utangnya sejak pandemi masih banyak, sehingga tidak ada pilihan lagi,” terangnya.

    Beberapa faktor lainnya yaitu harga avtur yang masih belum kompetitif, serta harga onderdil dan biaya sewa pesawat yang masih mahal. 

    Alhasil, dia mengatakan seluruh jajaran kementerian saat ini tengah menyusun formulasi harga tiket pesawat agar menguntungkan semua pihak, baik pelanggan maupun pihak maskapai.

    Hal itu juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar harga tiket pesawat bisa turun menjelang libur Nataru.

    “Jadi, kemarin Pak Presiden mintanya, pokoknya Nataru sudah harus ada penurunan [harga tiket pesawat], bagaimanapun upayanya,” katanya.

    Sebagai tambahan informasi, perusahaan maskapai pelat merah, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) baru saja melakukan pergantian direktur utama melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Jumat (15/11/2024).

    Mantan Plt. Direktur Utama PT Lion Air, Wamildan Tsani Panjaitan kini ditunjuk sebagai Direktur Utama GIAA menggantikan Irfan Setiaputra.

    “Kami dari Kementerian Pariwisata itu mendukung untuk perbaikan manajemen. Terlepas itu pergantian orang, kita enggak mempunyai masalah. Yang penting bagaimana manajemen Garuda dan Citilink ini kita benahi,” pungkas Marhen.

  • Pertamina Berburu Minyak Jelantah, Target 1,5 Juta Ton Terkumpul pada 2030

    Pertamina Berburu Minyak Jelantah, Target 1,5 Juta Ton Terkumpul pada 2030

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Pertamina Patra Niaga menargetkan dapat mengumpulkan minyak jelantah use cooking oil (UCO) sebanyak 1,5 juta ton pada 2030. 

    Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan mengatakan pengumpulan minyak goreng bekas itu dilakukan untuk diolah menjadi bahan baku produksi bio avtur atau Sustainable Aviation Fuel (SAF) dan bahan bakar rendah karbon seperti Hydrotreated Vegetable Oil (HVO).

    “Meningkatkan dan mendapatkan keuntungan dari pengumpulan UCO dari 0,3 juta [ton] pada tahun 2023 dan diharapkan menjadi 1,5 juta ton per tahun pada tahun 2030,” kata Riva dalam acara diskusi Indonesia Pavilion COP29 di Azerbaijan yang disiarkan secara dari, Sabtu (16/11/2024). 

    Adapun pengumpulan minyak jelantah itu akan diambil dari rumah tangga. Selain itu, Pertamina Patra Niaga juga akan bekerja sama dengan pengusaha FnB dan pabrik produksi makanan untuk mengumpulkan minyak jelantah tersebut.

    Khusus pengambilan jelantaH dari pengusaha FnB dan pabrik, Pertamina Patra Niaga akan melakukan dengan kerja sama Business to Consumer (B2C) maupun Business to Business (B2B). 

    “Kami bertujuan untuk meningkatkan potensi volume UCO guna mendukung produksi produk SAF dan produk rendah karbon lainnya seperti HVO,” kata Riva.

    Indonesia sendiri memang tangah mengembangkan bioavtur untuk bahan bakar penerbangan komersil. Adapun minyak jelantah menjadi salah satu bahan baku pembuatan bahan bakar rendah karbon tersebut.

    Produk SAF alias bioavtur dari Pertamina telah diuji lewat penerbangan komersial dengan pesawat Boeing 737-800 NG milik PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA).

    Selain untuk maskapai lokal, SAF besutan Pertamina juga telah diujicobakan untuk Virgin Australia Airlines.

    Tercatat, kurang lebih sebanyak 160 kiloliter SAF disalurkan kepada Pesawat Boeing 737 milik Virgin Australia pada gelaran Bali International Airshow untuk dua hari penerbangan Virgin Australia di Ngurah Rai, yaitu pada 18 hingga 19 September 2024.

  • Industri Tekstil Diminta Perkuat Inovasi Keberlanjutan, Lawan Impor Ilegal

    Industri Tekstil Diminta Perkuat Inovasi Keberlanjutan, Lawan Impor Ilegal

    Bisnis.com, JAKARTA – Inovasi produk tekstil dan produk tekstil (TPT) yang menyangkut aspek sustainability atau keberlanjutan dinilai dapat meningkatkan daya saing sekaligus kunci melawan produk impor ilegal di pasar. 

    Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kementerian Perindustrian Andi Rizaldi mengatakan aspek keberlanjutan harus diterapkan seiring pergeseran era manufaktur ke arah industri hijau atau berwawasan lingkungan. 

    “Industri TPT dapat menggali poensi ini baik dari segi desain dan spesifikasi produk, hingga standar industri yang dipersyaratkan,” kata Andi dalam keterangan resminya, dikutip Sabtu (16/11/2024). 

    Menurut Andri, industri TPT nasional saat ini harus meningkatkan kualitas produk secara berkelanjutan melalui penerapan standar mutu produk dan sistem manajemen mutu, serta memperhatikan prinsip-prinsip industri hijau. 

    Dalam hal ini, pihaknya berupaya memberikan pembinaan dalam hal pemilihan bahan baku, bahan penolong, energi, air, proses produksi, produk, kemasan, limbah, dan emisi gas rumah kaca. Hal ini dapat mendorong industri memberikan kualitas terbaik dibandingkan produk impor ilegal. 

    Terlebih, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) memperkirakan volume impor barang tekstil dan sepatu yang masuk secara ilegal ke pasar domestik mencapai 2 juta pasang per hari dengan nilai mencapai Rp30 triliun per tahun. Hal ini lantaran ada berbagai motif importir yang memanfaatkan celah regulasi Indonesia. 

    Di sisi lain, pemerintah juga mendorong untuk memperluas akses pasarnya ke negara-negara nontradisional yang potensial. Selain itu, Kemenperin juga memfasilitasi industri TPT dapat memanfaatkan perjanjian kerja sama perdagangan yang telah terjalin saat ini, salah satunya dengan Korea Selatan. 

     “Apalagi, proyeksi pertumbuhan pasar TPT dan alas kaki sepanjang tahun 2024-2028 akan sebesar 3,17%, dengan diikuti proyeksi untuk produk pakaian jadi sebesar 2,81%,” ungkapnya. 

    Di sisi lain, proyeksi revenue bakal mencapai US$798,4 miliar pada tahun 2028, dan menjadikan Asia sebagai pasar terbesar dibandingkan kawasan lainnya. 

    “Saat ini, Korea Selatan menjadi negara tujuan ekspor TPT yang menduduki urutan ketiga setelah Amerika Serikat dan Jepang, dengan nilai ekspor tahun 2023 sebesar US$492,77 juta, dengan pangsa pasar 4,24%,” sebutnya.

     

     

  • Kemen PUPR Kebut Pembangunan Tol Bocimi hingga Sukabumi Timur, Seksi 3 Rampung

    Kemen PUPR Kebut Pembangunan Tol Bocimi hingga Sukabumi Timur, Seksi 3 Rampung

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum memastikan proyek Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) dilanjutkan hingga Sukabumi Timur.

    Direktur Jalan Bebas Hambatan Kementerian PU Wilan Oktavian mengatakan pembangunan Tol Bocimi saat ini telah mencapai Seksi 3 yakni ruas Cibadak-Sukabumi Barat. Pengerjaan tol di Jawa barat itu pun akan menyusul seksi 4 dari Cibadak menuju ke Sukabumi Timur.

    “Jaringan jalan tol ini akan memberikan manfaat dalam memudahkan pergerakan barang dan manusia di Jawa Barat terutama wilayah Selatan seperti Bogor, Ciawi, dan Sukabumi,” kata Wilan melalui keterangan resmi dikutip Sabtu (16/11/2024).

    Adapun seksi 4 Tol Bocimi itu akan membentang antara Sukabumi Barat–Sukabumi Timur sepanjang 13,05 km.

    Dia pun mengatakan bahwa setiap jalan tol yang Kementerian PU tangani termasuk Ciawi-Sukabumi ini telah memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM). Menurutnya, hal ini demi menjamin keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan tol.

    Wilan pun menjelaskan pihaknya juga telah mengupayakan mitigasi pada seluruh jalan tol seperti, mengumumkan pada semua balai untuk membiasakan mengecek BMKG terkait cuaca untuk memastikan potensi longsor dan banjir.

    “Kemudian kami melakukan pengecekan di saluran dan tali-tali air, tersedianya posko jaringan jalan nasional, serta penempatan Disaster Relief Unit (DRU) pada daerah rawan longsor,” imbuhnya.

    Selain itu, Wilan berpesan bagi pengguna jalan tol untuk tetap mengikuti aturan saat berkendara, mencari alternatif jalan yang aman, serta mengemudi dengan selamat.

    Jalan Tol Bocimi sendiri memiliki panjang 54 kilometer (km). Lebih rinci, Tulus mengatakan jalan tol ini terdiri dari empat seksi yakni Seksi 1 Ciawi-Cigombong sepanjang 15,3 km dan Seksi 2 Cigombong- Cibadak sepanjang 11,9 km.

    Sedangkan, Seksi 3 Cibadak–Sukabumi Barat sepanjang 13,7 km masih dalam tahap konstruksi dengan progres 16,4%. Pembangunan seksi ini ditargetkan selesai konstruksinya pada kuartal II/2026. Adapun Seksi 4 Sukabumi Barat–Sukabumi Timur sepanjang 13,05 km dalam tahap persiapan konstruksi.

  • Pertumbuhan Ekonomi Lima Tahun Terakhir Dinilai Tak Inklusif, Ini Buktinya

    Pertumbuhan Ekonomi Lima Tahun Terakhir Dinilai Tak Inklusif, Ini Buktinya

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom membeberkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kurun 2019—2024 rata-rata mencapai 5%, tetapi manfaatnya tidak dirasakan merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

    Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (Unpad) Arief Anshory Yusuf menjelaskan ada dua komponen yang menjadi dasar perhitungan produk domestik bruto (PDB), yakni komponen pendapatan tenaga kerja (labor income) atau pendapatan riil dan komponen yang bersumber dari profit sebuah usaha (non labor income).

    Arief mencatat bahwa selama periode 2002 hingga 2019 pertumbuhan pendapatan riil jauh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi. Hal itu ditunjukkan dengan angka kemiskinan yang berkurang dan ada pertumbuhan dari kalangan masyarakat kelas menengah.

    Dalam catatannya, pada periode tersebut dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata di rentang 5%—6%, terdapat peningkatan kelas menengah (midle class) sebanyak 42 juta orang, kelompok menuju kelas menengah (aspiring midle class) bertambah 38 juta orang, serta kelompok miskin dan rentan miskin berkurang 34 juta orang. 

    “Ini yang disebut pertumbuhan ekonomi inklusif. Kenapa, kecenderunganya yang banyak kan yang labor. Yang kapitalis kan biasanya elite segment society,” ujar Arief yang juga Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dalam siniar di kanal Youtube Podcast SKS, Sabtu (16/11/2024).

    Sebaliknya, kondisi tersebut dalam catatan Arief tidak terjadi pada kurun 2019—2024 atau periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi. Menurutnya, ketika pertumbuhan ekonomi di kisaran 5%, kontribusi dari komponen pertumbuhan riilnya jauh lebih kecil dari 5%.

    “Dengan demikian, 5% itu siapa yang menyumbang? Berarti sumbernya dari non-labor income yang pertumbuhannya lebih tinggi,” tegasnya.

    Hasilnya, dia mencatat dalam lima tahun terakhir kelas menengah berkurang 9,5 juta orang sementara kelompok miksin dan rentan miskin bertambah 12,7 juta orang.

    Sebagai pembanding, Arief meringkas pada 2002 jumlah kelas menengah sebesar 7% dari total populasi, kemudian bertambah menjadi 21% pada 2019. Saat ini, jumlah kelas menengah merosot menjadi tersisa 17% dari total populasi.