Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • PSN Terminal LPG Bima Rampung Dibangun, Perkuat Distribusi LPG di Indonesia Timur

    PSN Terminal LPG Bima Rampung Dibangun, Perkuat Distribusi LPG di Indonesia Timur

    Bisnis.com, JAKARTA – Proyek strategis nasional (PSN) Terminal LPG Bima telah rampung dibangun. Terminal ini diklaim mampu memperkuat keandalan distribusi LPG di Indonesia Timur.

    PSN yang ditugaskan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kepada PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Patra Niaga itu mendapatkan pengawalan dan pengamanan intensif dari Jamintel Kejaksaan Agung RI melalui Program Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS). 

    Adapun, melalui kegiatan exit meeting PPS Pembangunan Tangki Terminal LPG Bima di Surabaya pada 14 November 2023 lalu, pengawalan dan pengamanan pembangunan Terminal LPG Bima ini secara resmi berakhir. Dengan kata lain, proyek dinyatakan berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    Direktur Rekayasa dan Infrastruktur Darat PT Pertamina Patra Niaga Eduward Adolof Kawi mengatakan, proyek pembangunan Terminal LPG Bima merupakan wujud nyata dari komitmen Pertamina untuk memperkuat ketahanan energi nasional. 

    “Kami sangat mengapresiasi pengawalan dan pengamanan dari PPS Jamintel Kejaksaan Agung RI yang memastikan proyek ini berjalan sesuai GCG [good corporate governance]. Dengan selesainya proyek ini, kebutuhan LPG masyarakat NTB dapat terjamin lebih andal,” terang Eduward melalui keterangan resmi, Kamis (21/11/2024).

    Eduward pun menuturkan, Terminal LPG Bima mulai melakukan commissioning pada akhir Desember 2023 dan sejak awal Januari 2024 telah beroperasi secara reguler. 

    Menurutnya, infrastruktur ini menjadi salah satu penguat distribusi LPG untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat di Nusa Tenggara Barat (NTB). Sebab, sebelumnya distribusi LPG di wilayah itu dilakukan dengan pengiriman skid tank menggunakan kapal landing craft tank (LCT) dari Terminal LPG Lombok.

    “Penyelesaian PSN ini penting karena dampaknya sangat besar dalam memberikan manfaat bagi masyarakat, yakni ketersediaan energi yang berkeadilan hingga ke seluruh pelosok Indonesia,” sambung Eduward.

    Sementara itu, Direktur PPS Jamintel Kejaksaan Agung RI Irene Putria mengatakan, program PPS pada Terminal LPG Bima dilaksanakan untuk memastikan proyek bebas dari berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT). 

    Menurutnya, dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG), proyek ini berhasil diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan tujuan awal.

    Irene menyampaikan, seluruh AGHT yang dihadapi selama pelaksanaan proyek berhasil dimitigasi bersama sehingga proyek berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat.

    “Pengamanan Pembangunan Strategis adalah bentuk kolaborasi kami dalam mendukung keberhasilan proyek strategis nasional. Dengan berakhirnya pengawalan dan pengamanan pada Terminal LPG Bima, kami bangga bahwa proyek ini selesai tanpa hambatan berarti dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat NTB,” ujar Irene.

  • Pelita Air Tambah 1 Pesawat Baru Jenis Airbus

    Pelita Air Tambah 1 Pesawat Baru Jenis Airbus

    Bisnis.com, JAKARTA – Maskapai milik Grup Pertamina, Pelita Air kedatangan pesawat baru jenis Airbus A320-200 yang langsung beroperasi pada Kamis (21/11/2024). 

    Berdasarkan informasi resmi, Pelita Air kedatangan pesawat dengan nomor registrasi PK-PWM. Pesawat tersebut merupakan pesawat ke-12 yang dioperasikan oleh Pelita Air. 

    “Telah dilaksanakan seremoni kedatangan pesawat ke-12 Pelita Air dengan nomor registrasi PK-PWM,” tulis manajemen, dikutip Kamis (21/11/2024). 

    Pesawat Airbus A320-200 PK-PWM Pelita Air akan resmi mengudara pada hari ini dengan rute perdana Jakarta – Pekanbaru. 

    Pelita Air memang berencana menambah setidaknya tiga pesawat baru tahun ini. Pada pemberitaan Bisnis sebelumnya, Direktur Komersial Pelita Air Service Asa Perkasa mengatakan, Pelita Air akan menambah tiga unit pesawat terbang tahun ini dan beberapa unit pada tahun depan.  

    “[Sebanyak] tiga [pesawat] lagi tahun ini dan tahun depan akan tambah pesawat,” kata Asa kepada wartawan, dikutip Selasa (19/8/2024).  

    Meskipun demikian, Asa tidak memerincikan berapa pesawat yang akan dipesan Pelita Air pada tahun depan. Adapun, sampai dengan saat ini, Pelita Air telah memiliki 11 pesawat terbang yang beroperasi di rute domestik. 

    Penambahan pesawat oleh Pelita Air dilakukan di tengah kondisi Indonesia yang kekurangan pesawat terbang.

  • Soal Kepastian Pembebasan BPHTB Pembelian Rumah, Menteri PKP: 2 Pekan Lagi

    Soal Kepastian Pembebasan BPHTB Pembelian Rumah, Menteri PKP: 2 Pekan Lagi

    Bisnis.com, CIANJUR – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkap kelanjutan rencana pemerintah yang hendak membebaskan pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) pembelian rumah.

    Ara menjelaskan hal itu saat ini tengah dikoordinasikan bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang dinahkodai oleh Tito Karnavian.

    “Kita [sedang] perjuangkan dengan Mendagri, BPHTB yang selama ini merupakan kewenangan di tingkat dua,” jelasnya saat ditemui di Babakan Karet, Kamis (21/11/2024).

    Apabila hal itu benar terealisasi, maka diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat untuk dapat memiliki hunian yang layak.

    Namun, Ara memberi sinyal bahwa pembebasan BPHTB itu hanya akan diperuntukan bagi masyarakat yang membeli rumah rakyat saja. Artinya, hanya akan dikhususkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Lebih lanjut, Ara berharap kepastian mengenai pembebasan BPHTB itu dapat mulai menemui titik terang dalam 2 pekan ke depan.

    “Buat khusus perumahan rakyat, doakan minggu depan atau dua minggu lagi ada kejutan yang bisa membantu beban rakyat. Doakan kami, ya. Dua minggu lagi, dalam 2 minggu, ya, mudah-mudahan ada kejutan,” pungkasnya. 

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto disebut bakal membebaskan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan BPHTB pembelian rumah kala menjabat. 

    Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Terpilih Hashim S. Djojohadikusumo. Dia menjelaskan, usulan penghapusan BPHTB itu telah direkomendasikan kepada pemerintahan terpilih.

    “BPHTB 5%, ya ini rekomendasi kita dari pemerintah untuk dihapus. Jadi sekitar 16% [insentif perumahan, bebas PPN dan bebas BPHTB],” jelasnya dikutip Senin (14/10/2024). 

    Hashim menjelaskan, wacana penghapusan pajak tersebut dilakukan guna mendongkrak daya beli masyarakat sehingga tingkat kesejahteraan RI juga dapat naik.

  • BPDPKS Pangkas Target Pungutan Ekspor Sawit jadi Rp24 Triliun pada 2024

    BPDPKS Pangkas Target Pungutan Ekspor Sawit jadi Rp24 Triliun pada 2024

    Bisnis.com, SURABAYA — Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) merevisi target pungutan ekspor (PE) minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) menjadi Rp24 triliun pada 2024. Hal ini seiring dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang menetapkan tarif pungutan ekspor CPO sebesar 7,5%.

    Perlu diketahui, aturan mengenai pungutan ekspor CPO diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2024 (PMK 62/2024) tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan. Beleid ini pun berlaku per 22 September 2024.

    Direktur Penghimpunan Dana BPDPKS Normansyah Hidayat Syahruddin mengatakan, semestinya BPDPKS menargetkan pungutan ekspor CPO senilai Rp27 triliun untuk tahun ini.

    “Kalau tahun ini kita target [pungutan ekspor] Rp27 triliun, tapi kemudian dengan adanya penurunan tarif kita perkirakan target bisa turun menjadi Rp24 triliun dari sisi pungutan ekspor,” kata Normansyah saat ditemui di sela-sela acara Sosialisasi Pelaksanaan Eksportasi dan Pungutan Ekspor atas Kelapa Sawit, CPO, dan Produk Turunannya di Hotel Ciputra World Surabaya, Jawa Timur, Kamis (21/11/2024).

    Hingga November 2024, BPDPKS mencatat pungutan ekspor CPO telah mencapai hampir Rp23 triliun.

    Pihaknya pun bakal mempercepat pungutan ekspor CPO dengan menggandeng Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mengawal pungutan ekspor, terutama para eksportir yang memiliki potensi.

    “Selain itu juga kami melihat celah-celah apakah ada nanti kira-kira dari pengutan itu bisa kita eksplor lebih lanjut lagi,” jelasnya.

    Adapun, untuk 2025, Normansyah mengaku target pungutan ekspor kelapa sawit masih dalam tahap perencanaan. Namun, dia memproyeksikan nilainya tidak akan jauh berubah dari 2024.

    “Kalau target tahun depan saya pikir itu masih kurang lebih sama. Kurang lebih tidak akan berubah jauh dari yang ada saat ini,” ujarnya.

    Tarif Pungutan Ekspor CPO Turun

    Dalam hal penurunan tarif pungutan ekspor CPO menjadi 7,5% dari semula 11%, Normansyah menyebut pemerintah melihat adanya urgensi yang mesti dilakukan untuk meningkatkan daya saing harga ekspor komoditas kelapa sawit.

    Normansyah menuturkan, penyesuaian tarif ini lantaran daya saing harga ekspor CPO Indonesia yang sedikit terganggu. Dia mengungkap, melemahnya ekspor CPO Indonesia terlihat dari merosotnya pangsa pasar ke beberapa negara tujuan utama, seperti China dan Pakistan.

    “Kita lakukan ini supaya industri kelapa sawit memiliki daya saing kembali untuk dapat meningkatkan pasar ekspornya kembali ke negara-negara tujuan ekspor utama,” terangnya.

    Seiring dengan penurunan tarif pungutan ekspor CPO, dia menyampaikan bahwa penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang diperoleh masih dalam proses penghitungan.

    “Tapi saya pikir ini akan menambah [PNBP], karena ekspornya justru menambah daya saing sehingga tentunya ini bisa di-balancing dengan adanya penaikan ekspor kita kembali ke negara-negara tujuan ekspor,” pungkasnya.

  • Mau Tambah Pesawat Baru, Bos Garuda (GIAA) Bertemu Airbus

    Mau Tambah Pesawat Baru, Bos Garuda (GIAA) Bertemu Airbus

    Bisnis.com, JAKARTA – Bos maskapai pelat merah PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) berencana melakukan penambahan unit pesawat baru. 

    Melalui media sosial pribadinya, Direktur Utama Garuda Indonesia Wamildan Tsani Panjaitan mengungkapkan pertemuannya dengan produsen pesawat, Airbus. Pertemuan tersebut membahas rencana penambahan unit armada baru. 

    “Saya mengadakan pertemuan penting dengan Airbus untuk membahas rencana penambahan unit armada baru,” tulis Tsani dalam akun Instagramnya, dikutip Kamis (21/11/2024). 

    Tsani mengeklaim langkah tersebut bertujuan untuk memperkuat operasional dan memastikan layanan Garuda semakin andal di masa mendatang. 

    Tsani sebelumnya sempat menyebutkan rencana penambahan pesawat pada 2025, tak lama setelah dia dilantik menjadi direktur utama menggantikan Irfan Setiaputra. 

    “Saya targetkan tambah pesawat signifikan di 2025. Berapa jumlahnya akan saya sampaikan nanti sesuai proses yang akan berjalan,” ujar Wamildan setelah RUPSLB, Jumat (15/11/2024). 

    Adapun, salah satu rencana pengembangan bisnis Garuda Indonesia ke depannya, Wamildan menyiapkan langkah ekspansi jaringan serta meningkatkan kualitas pelayanan. Hal ini dapat dilakukan dengan peningkatan kapasitas pesawat serta menambah rute-rute domestik dan nasional.  

    Terkait penambahan pesawat, Wamildan menyebut pihaknya telah melakukan pertemuan dengan dewan komisaris.

    “Sudah ada opsi-opsi kita bertemu dengan lessor [pemberi sewa pesawat] dengan opsi-opsi yang baik. Saya belum bisa sampaikan berapa tambahan jumlahnya. Saya lihat kondisi,” tutur Wamildan.

  • Produsen Plastik Hilir Minta Pemerintah Beri Bebas Pajak Industri Petrokimia

    Produsen Plastik Hilir Minta Pemerintah Beri Bebas Pajak Industri Petrokimia

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Industri Plastik Hilir Indonesia (Aphindo) meminta pemerintah untuk memberikan pembebasan pajak bagi industri petrokimia sehingga bahan baku untuk produksi di hilir lebih murah. 

    Sekjen Aphindo Henry Chevalier mengatakan, saat ini harga bahan baku plastik dari produk petrokimia dalam negeri terkendala harga yang lebih tinggi 20%-30% dibandingkan produk bahan baku yang diimpor. 

    “Berikanlah free tax buat industri petrokimia ini agar kami bisa menyerap bahan baku yang murah dan menciptakan produk jadi plastik yang murah sehingga mampu bersaing dengan produk-produk jadi yang masuk di Indonesia,” kata Henry dalam Bisnis Indonesia Forum: Dukungan Pemerintah Baru Genjot Manufaktur Petrokimia, Kamis (21/11/2024). 

    Usulan tersebut disampaikan Henry dihadapan perwakilan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian. Dia mengeluhkan harga bahan baku yang lebih tinggi dari harga regional. 

    Dengan pembebasan pajak, dia pun berharap industri petrokimia tak lagi memasang harga yang tinggi sehingga dapat diserap optimal oleh industri hilir dalam negeri.

    “Kalau bisa jangan dikenakan pajak supaya dia bisa jual bahan baku ke hilir itu murah, paling tidak nggak usah murahlah, samalah dengan harga regional,” tuturnya. 

    Senada, Sekjen Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono menyebutkan bahwa proporsi bahan baku petrokimia yang termahal yaitu naphta. Terlebih, refinery naphtha saat ini 80%-95% digunakan untuk BBM, sementara 5%-6% untuk petrokimia.

    Di sisi lain, pihaknya juga terganggu dengan harga gas industri yang saat ini di atas US$10 per MMbtu. Hal ini yang membuat harga bahan baku dalam negeri tidak kompetitif dengan harga bahan baku di negara lain. 

    “Saat ini di dunia harga naphta itu mahal sekali sehingga petrokimia yang bertahan adalah petrokimia yang terintegrasi dari crude oil sampai ke polimernya dan Indonesia hanya satu yang punya adalah Pertamina, kalau China punya semuanya,” tutunya. 

  • Tarif Pungutan Ekspor Sawit Turun jadi 7,5%, Begini Respons Pengusaha

    Tarif Pungutan Ekspor Sawit Turun jadi 7,5%, Begini Respons Pengusaha

    Bisnis.com, SURABAYA — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyambut positif kebijakan pemerintah yang menurunkan tarif pungutan ekspor (PE) minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) menjadi 7,5%, meski industri berharap PE dapat turun lebih jauh lagi. 

    Ketua Umum Gapki Eddy Martono mengatakan bahwa pelaku usaha menyadari tarif PE penting untuk pendanaan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Eddy pun mengaku Gapki mendorong untuk membantu percepatan PSR ini.

    Mengutip laman resmi BPDP, Kamis (21/11/2024), program PSR membantu pekebun rakyat memperbaharui perkebunan kelapa sawit dengan kelapa sawit yang lebih berkualitas dan berkelanjutan sehingga produktivitas lahan milik pekebun rakyat bisa ditingkatkan tanpa melalui pembukaan lahan baru.

    “Memang terus terang, kalau kita berharap [tarif pungutan ekspor CPO] bisa turun lagi. Tetapi kan kita juga melihat bahwa pemerintah juga butuh untuk dana PSR,” kata Eddy saat ditemui di sela-sela acara Sosialisasi Pelaksanaan Eksportasi dan Pungutan Ekspor atas Kelapa Sawit, CPO, dan Produk Turunannya di Hotel Ciputra World Surabaya, Jawa Timur, Kamis (21/11/2024).

    Hanya saja, Eddy menyebut, jika tarif pungutan ekspor CPO kembali turun, maka akan timbul permasalahan lain di industri kelapa sawit. Imbasnya, produktivitas kelapa sawit tidak bertumbuh.

    “Kalau nanti kita minta turun lagi, nanti problem lagi. Jadi gimana mau PSR ditingkatkan, sebenarnya dananya juga berkurang. Jadi kita bersyukur dengan sudah penurunan di angka ini tidak ada masalah,” terangnya.

    Eddy menjelaskan, jika permasalahan kelapa sawit tidak segera diselesaikan maka akan membahayakan industri. Hal ini mengingat Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia, di samping juga menjadi konsumen minyak sawit terbesar di dunia.

    Apalagi, lanjut dia, Presiden Prabowo Subianto akan menerapkan program biodiesel 40% (B40) pada awal 2025 dan disusul B50 di tahun berikutnya. 

    “Apapun tidak ada alasan kata lain bahwa kita harus kejar peningkatan produktivitas, utamanya adalah untuk meningkatkan PSR,” terangnya.

    Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurrachman menyampaikan, perkebunan kelapa sawit yang sudah berusia lebih dari 25 menjadi salah satu biang kerok produktivitas sawit Indonesia masih rendah.

    “Masih rendahnya tingkat produktivitas dari perkebunan kelapa sawit khususnya disebabkan oleh umur tanaman yang relatif sudah tua, ini sudah lebih dari 25 tahun,” ungkap Eddy.

    Eddy juga mengungkap manajemen kebun yang tidak optimal turut serta menjadi penyebab rendahnya produktivitas perkebunan sawit, termasuk tidak menyelenggarakan praktik-praktik perkebunan yang baik (good agriculture practices) di perkebunan sawit rakyat.

    Meski begitu, Eddy menegaskan pemerintah berkomitmen untuk mendukung sektor perkebunan kelapa sawit sebagai salah satu komoditas strategis nasional dan backbone perekonomian. Salah satunya melalui program PSR, yakni peningkatan produktivitas perkebunan rakyat menggunakan bibit bersertifikat. 

    Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor CPO dan turunannya mengalami peningkatan signifikan pada Oktober 2024.

    Plt. Kepala BPS Amalia A. Widyasanti mengatakan bahwa ekspor CPO dan turunannya mencapai US$2,37 miliar pada Oktober 2024, atau mengalami peningkatan sebesar 70,90% (month-to-month/mtm) dibanding bulan lalu sebesar US$1,38 miliar.

    “Ekspor CPO dan turunanya secara bulanan meningkat 70,90%,” ujar Amalia dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jumat (15/11/2024).

    Di samping itu, kinerja ekspor CPO dan turunannya juga mengalami peningkatan secara tahunan. BPS mencatat ekspor komoditas ini mengalami peningkatan sebesar 25,35% (year-on-year/yoy) dari Oktober 2023 yang hanya senilai US$1,89 miliar. 

  • Menilik 3 Skema Penyaluran Subsidi BBM, Mana Paling Ideal? 3 jam yang lalu

    Menilik 3 Skema Penyaluran Subsidi BBM, Mana Paling Ideal? 3 jam yang lalu

    Menilik 3 Skema Penyaluran Subsidi BBM, Mana Paling Ideal?

    3 jam yang lalu

  • Sriwijaya Bakal Tambah Armada dan Perluas Jaringan Rute pada 2025

    Sriwijaya Bakal Tambah Armada dan Perluas Jaringan Rute pada 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Sriwijaya Group, induk dari maskapai Sriwijaya Air dan NAM Air, berencana menambah jumlah pesawat pada 2025. 

    Corporate Communication & Government Relation Manager Sriwijaya Group Ari Yusuf menyebutkan Sriwijaya akan melakukan penambahan 3 hingga 4 pesawat baru serta ekspansi rute penerbangan untuk menjawab kebutuhan pasar yang terus berkembang.  

    “Tahun depan, Sriwijaya Group akan terus fokus pada pengembangan rute baru dan peningkatan jumlah armada. Kami menargetkan untuk membuka beberapa rute baru maupun menambah frekuensi dari rute yang ada, serta menambah 3 sampai 4 pesawat untuk mendukung rencana ekspansi tersebut,” ujar Ari kepada Bisnis, Kamis (21/11/2024). 

    Sepanjang 2024, Sriwijaya Grup telah menambah dua rute baru baik yang dioperasionalkan oleh NAM Air maupun Sriwijaya Air, yaitu Makassar (UPG) – Jayapura (DJJ) pp serta Semarang (SRG) – Sampit (SMQ) pp. 

    Adapun hingga saat ini, Sriwijaya Air dan NAM Air melayani total 23 rute penerbangan, dengan mayoritas fokus pada rute domestik.  

    Ari mengatakan Sriwijaya Air mengoperasikan rute utama antar kota besar, termasuk di kawasan Timur Indonesia, seperti Makassar dan Papua. 

    Sementara, NAM Air lebih fokus pada penghubung wilayah dengan potensi penumpang tinggi di Jawa, Sumatra, Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara, termasuk ke bandara-bandara dengan kapasitas terbatas.  

    Adapun untuk pesawat, hingga saat ini Grup Sriwijaya memiliki total 7 unit pesawat, yang terdiri dari 4 unit yang dioperasikan oleh Sriwijaya Air dan 3 unit yang dioperasikan oleh NAM Air. 

    Jenis pesawat yang digunakan bervariasi, mulai dari pesawat narrow-body untuk rute domestik jarak pendek hingga menengah, hingga pesawat yang dirancang untuk kebutuhan khusus di rute tertentu.

  • AS Luncurkan Pelatihan Peternak Sapi Perah, Dukung Program Makan Bergizi Gratis

    AS Luncurkan Pelatihan Peternak Sapi Perah, Dukung Program Makan Bergizi Gratis

    Bisnis.com, JAKARTA – Amerika Serikat (AS) resmi meluncurkan Proyek Pendidikan AS-Indonesia, inisiatif yang dirancang untuk meningkatkan kualitas praktik peternakan sapi perah sekaligus mendukung program makan bergizi gratis Presiden Prabowo Subianto.

    Program tersebut dimotori oleh Dewan Ekspor Susu AS atau The U.S. Dairy Export Council (USDEC), Departemen Pertanian New Mexico (NMDA), dan New Mexico State University bekerja sama dengan mitra terkemuka dari Indonesia, yakni Global Dairy Alami, Cimory, dan Ultrajaya.

    Duta Besar AS untuk Indonesia Kamala Shirin Lakhdhir menuturkan program ini memiliki tujuan yang sangat penting, yaitu membantu peternakan sapi perah skala kecil dan menengah di Indonesia meningkatkan kualitas dan produksi susu. Dengan demikian, kualitas hidup para peternak lokal pun dapat meningkat. 

    “Program ini hadir di saat yang kritis bagi produsen susu Indonesia karena mereka berupaya mendukung inisiatif Presiden Prabowo Sibianto untuk menyediakan susu bagi anak-anak Indonesia sebagai bagian dari Program Makan Bergizi Gratis,” jelas Lakhdhir dalam acara peresmian Proyek Pendidikan AS-Indonesia di Jakarta, Kamis (21/11/2024).

    Lakhdhir menjelaskan AS memiliki sejarah panjang dalam menyediakan makanan gratis bagi anak-anak sekolah yang membutuhkan. Pada 1946, Presiden Harry Truman mengesahkan Undang-Undang Makan Siang Sekolah Nasional, yang menyediakan makanan sekolah berbiaya rendah atau gratis bagi siswa dari keluarga berpenghasilan rendah. 

    Adapun, susu telah menjadi salah satu elemen penting dalam program makan bergizi gratis di AS, disajikan kepada setiap anak pada setiap waktu makan, sarapan, makan siang, dan bahkan terkadang makan malam. 

    Lakhdhir optimistis, program ini akan menjadi salah satu bagian penting dalam penerapan program makan bergizi gratis di Indonesia. Dia juga menyebut AS siap berbagi pengalaman dan berdiskusi dengan Indonesia terkait implementasi program makan bergizi gratis di Negeri Paman Sam yang telah berjalan selama hampir 80 tahun.

    “Kami juga senang berbagi keahlian industri susu kami yang luas untuk membantu Indonesia memperluas produksi susunya untuk mendukung program makan bergizi gratis,” jelas Lakhdhir.

    Sementara itu, Jonathan Gardner, Senior VP Market & Access & Regulatory Affairs USDEC menambahkan program ini akan berfokus pada upaya membeli peternak skala kecil dan menengah di Indonesia dengan pengetahuan serta perangkat yang dibutuhkan. 

    Gardner menuturkan program ini dirancang agar dapat disampaikan melalui berbagai platform, tidak hanya di ruang kelas, tetapi juga melalui sarana elektronik. Program tersebut juga akan tersedia dalam bentuk video pelatihan yang nantinya dapat diakses kapan saja oleh para peserta.

    “Kami bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk menayangkannya di situs web mereka. Kami akan memiliki situs web sehingga acara ini tidak akan berlangsung satu kali saja dan akan berlangsung selama beberapa tahun ke depan,” jelasnya.

    Gardner mengatakan, program pelatihan pertama pada proyek ini akan berlangsung pada  7-9 Januari 2025 mendatang di Institut Pertanian Bogor (IPB).