Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Pakar Minta Pemerintah Perjelas Definisi Swasembada Pangan

    Pakar Minta Pemerintah Perjelas Definisi Swasembada Pangan

    Bisnis.com, JAKARTA – Rencana pemerintah agar Indonesia dapat mencapai swasembada pangan pada 2027 mengundang pertanyaan. Bukan soal bagaimana cara pemerintah dapat mencapai target tersebut, melainkan definisi dari swasembada pangan yang digaungkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (Aepi) Khudori menyampaikan, definisi swasembada pangan di masa pemerintahan Prabowo Subianto masih belum jelas.

    “Sebenarnya pemerintah perlu menjelaskan apa yang dimaksud swasembada pangan itu,” kata Khudori kepada Bisnis, dikutip Sabtu (23/11/2024).

    Dia menuturkan, swasembada pangan dapat diterjemahkan dalam berbagai bentuk. Pada masa pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, keduanya menargetkan swasembada untuk sejumlah komoditas pangan. Di era Jokowi, misalnya, ditargetkan swasembada beras, jagung, kedelai, daging sapi, bawang putih, dan gula. 

    Swasembada pangan juga dapat dimaknai berbasis gizi. Khudori mencontohkan, dalam berbagai kesempatan, sebelum menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menggulirkan swasembada berbasis gizi. 

    Misalnya swasembada karbohidrat, swasembada protein, dan swasembada lemak. Sumber karbohidrat tidak hanya dari beras, tetapi juga bisa berasal dari banyak sumber. Seperti sorgum, sagu, jagung, ubi kayu, talas, ubi jalar, sukun, dan lainnya.

    Demikian pula sumber protein dapat berasal dari telur, daging ayam, daging sapi, daging kambing, daging kerbau atau aneka jenis ikan.

    Selain itu, swasembada pangan bisa dimaknai apabila 90% kebutuhan domestik dapat terpenuhi dari produksi dalam negeri. “Nah, yang manakah yang dimaksud swasembada pangan itu?” ujarnya.

    Menurutnya, perlu ada kejelasan dari pemerintah mengenai makna swasembada ini. Dengan begitu, pihaknya dapat memastikan, apakah swasembada pangan dapat tercapai sesuai dengan target pemerintah.

    “Ihwal akan tercapai atau tidak, tergantung apa definisi swasembada pangan,” pungkasnya. 

    Dalam catatan Bisnis, target swasembada pangan di majukan, dari semula 2028-2029 menjadi 2027. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan, majunya target swasembada pangan telah diumumkan Presiden Prabowo Subianto dalam forum G20 dan Asia-Pacific Economic Cooperation (Apec). 

    “Kita kan perintah Presiden [target] swasembada 2028, sekarang sudah maju lagi. Kemarin Bapak Presiden sudah mengumumkan di G20, di APEC, bukan 2028, [tapi] 2027,” ungkap Zulhas dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kamis (21/11/2024). 

    Dengan dimajukannya target tersebut, Zulhas menyebut bahwa pemerintah dalam kurun dua tahun ini akan bergerak cepat dan bekerja keras untuk mewujudkan swasembada pangan.

    Untuk mencapai target tersebut, Kemenko Bidang Pangan bersama kementerian yang berkoordinasi di bawahnya telah menyelesaikan neraca komoditas, yang sebelumnya berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Selanjutnya, neraca komoditas tersebut akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres).

    Selain itu, pemerintah sepakat untuk mengalokasikan 9,55 juta ton pupuk ke petani di 2025, dengan memangkas sejumlah regulasi yang dapat menghambat distribusi pupuk.

    Pemerintah juga sepakat untuk melakukan transformasi lembaga terhadap Perum Bulog untuk mencapai swasembada pangan. Dengan demikian, Perum Bulog tak lagi berbentuk badan usaha, melainkan Badan Otonom. 

  • Pertumbuhan Ekonomi RI 2025 Diramal Tak Tembus 5%

    Pertumbuhan Ekonomi RI 2025 Diramal Tak Tembus 5%

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan ekonomi Indonesia dapat tumbuh mencapai 8%. Namun, cita-cita tersebut dinilai masih sulit tercapai, terutama dengan outlook atau perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan diperkirakan tak tembus 5%. 

    Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal memaparkan Economic Outlook 2025. Menurut paparannya, ekonomi Indonesia masih sulit bertumbuh disebabkan oleh sejumlah faktor. 

    Pertama, terkait perlambatan konsumsi rumah tangga yang diperkirakan masih akan berlanjut pada 2025. Riset Economic Outlook CORE Indonesia menunjukkan perlambatan konsumsi disebabkan, antara lain efek setelah pandemi, pasar tenaga kerja yang masih didominasi sektor informal, dan kebijakan ekonomi yang masih menekan kelas menengah.  

    Pelemahan konsumsi rumah tangga juga terjadi seiring dengan turunnya jumlah di kelas menengah ke menengah bawah. Padahal kontribusinya bersama dengan kelas menengah bawah mencapai 84% pada konsumsi rumah tangga. 

    “Faktor ini kita prediksikan akan tidak mudah untuk pulih. Kelas menengah yang mayoritas sekarang sedang bermasalah akan makin susah pulih pada 2025 jika tidak ada perubahan kebijakan yang signifikan,” paparnya di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Sabtu (23/11/2024). 

    Selanjutnya, tingkat konsumsi yang turun juga terlihat dari jumlah tabungan masyarakat Indonesia, di mana saat ini 99% penduduk Indonesia memiliki rekening dengan saldo di bawah Rp100 juta. 

    “Rata-rata isi tabungannya tahun ini bahkan hanya Rp1,8 juta. Turun dari rata-rata saat pandemi di Rp3,0 juta. Wajar sulit meningkatkan konsumsi dan makin banyak pinjaman ke fintech atau pinjol karena banyak makan tabungan,” imbuhnya. 

    Kedua, faktor terbesar yang berkontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) adalah investasi. Dengan rencana pemerintah untuk mendorong investasi, tahun depan investasi ke Indonesia akan meningkat.

    “Namun, kita melihat walaupun jangka dalam 5 tahun berpotensi meningkat, tapi di 2025 belum akan naik signifikan karena selain konsumsi domestik yang rendah juga ada ketidakpastian global, terutama terkait perkembangan terbaru di AS dan konsolidasi pemerintahan yang baru,” terangnya. 

    Selain itu, hambatan pada investasi di Indonesia adalah kebijakan yang kebanyakan tidak efisien sehingga daya dorongnya pada PDB rendah. 

    Ketiga, terkait dengan ekspor impor. CORE Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekspor masih akan tertahan dan justru berpotensi mengalami perlambatan karena adanya perlambatan pertumbuhan di negara mitra dagang utama dan peningkatan hambatan perdagangan global.

    “Secara historis, kondisi Amerika yang dipimpin Trump akan menyebabkan gangguan pada ekspor. Kalau kita bandingkan pemerintahan Trump dan Biden, di masa Trump pertumbuhannya lebih rendah,” papar Faisal. 

    Secara umum, CORE Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya akan mencapai 4,96% pada kuartal IV/2024 dan akan berkisar antara 4,8%-5% pada 2025.

  • Pemerintah Mau Ampuni Pajak Orang Kaya, Simak Daftar Orang Terkaya RI!

    Pemerintah Mau Ampuni Pajak Orang Kaya, Simak Daftar Orang Terkaya RI!

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah mewacanakan pengampunan pajak atau tax amnesty, yang pada dasarnya mengincar para konglomerat yang memiliki tunggakan besar. Lalu, siapa saja orang-orang kaya yang kemungkinan bisa mendapatkan tax amnesty?

    Berdasarkan data Forbes Real-Time Billionaires, sejumlah nama konglomerat masuk ke dalam daftar orang terkaya di Indonesia. Saat ini, posisi orang terkaya di Indonesia di peringkat pertama ditempati oleh Prajogo Pangestu. 

    Prajogo Pangestu yang memiliki beberapa perusahaan di Bursa seperti PT Barito Pacific Tbk. (BRPT), PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN), hingga PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) memiliki kekayaan bersih sebesar US$46,6 miliar. Menurut Forbes, sumber kekayaan Prajogo Pangestu berasal dari bisnis petrokimia dan energi. 

    Orang terkaya selanjutnya adalah Low Tuck Kwong dengan jumlah kekayaan US$26,9 miliar. Konglomerat kelahiran Singapura ini mendapatkan kekayaannya dari bisnis batu bara. 

    Pada posisi selanjutnya orang terkaya Indonesia adalah Robert Budi Hartono dengan kekayaan US$24,8 miliar dan Michael Hartono dengan kekayaan US$23,8 miliar. Hartono bersaudara memiliki bisnis yang terdiversifikasi mulai dari bisnis perbankan hingga rokok. 

    Konglomerat selanjutnya adalah Sri Prakash Lohia dengan bisnis petrokimia. Forbes mencatat kekayaan Sri Prakash Lohia saat ini sebesar US$7,9 miliar. 

    Nama selanjutnya yang berada dalam daftar Forbes real-time billionaire adalah Agoes Projosasmito. Agoes tercatat memiliki kekayaan US$7 miliar yang berasal dari bisnis tambang dan investasi. 

    Kemudian, ada nama konglomerat Tahir dan keluarga dengan jumlah kekayaan US$5,8 miliar yang berasal dari berbagai macam bisnis.

    Nama mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian era SBY, Chairul Tanjung juga masuk ke dalam daftar orang terkaya Indonesia. Chairul Tanjung memiliki kekayaan sebesar US$5,1 miliar dari berbagai macam bisnisnya.

    Pada posisi ke-9, terdapat nama Dewi Kam, yang juga merupakan pemegang saham PT Bayan Resources Tbk. (BYAN) selain Low Tuck Kwong. Dewi Kam memiliki kekayaan sebesar US$4,7 miliar. 

    Sementara itu, orang terkaya ke-10 di Indonesia adalah Djoko Susanto. Pemilik jaringan minimarket Alfamart ini diperkirakan Forbes memiliki kekayaan bersih sebesar US$4,2 miliar. 

    Selain nama-nama tersebut, terdapat pula nama seperti pemilik Grup Wilmar Martua Sitorus, Mochtar Riady dan keluarga dari Grup Lippo, Crazy Rich Surabaya Hermanto Tanoko, hingga Hary Tanoesoedibjo dalam daftar Forbes ini. 

    Sebagaimana diketahui, muncul wacana tax amnesty jilid III usai DPR resmi memasukkan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11/2016 tentang Pengampunan Pajak alias tax amnesty ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025.

    Meski tax amnesty berlaku untuk semua wajib pajak, pada dasarnya program tersebut lebih mengincar para konglomerat yang memiliki tunggakan pajak besar. 

    Pada saat pemerintahan pertama kali menerapkan tax amnesty pada 2016 misalnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada Ditjen Pajak lebih fokus mengejar para orang kaya, khususnya yang memiliki harta di luar negeri.

    Pemerintah bakal berkonsentrasi mengejar wajib pajak (WP) yang memiliki kekayaan kotor lebih dari Rp10 miliar atau WP yang melaporkan penghasilan di dalam SPT di atas Rp1 miliar per tahun.

  • Aturan 2025 Belum Rilis, Simak Daftar Lengkap UMP 2024 di Seluruh Indonesia

    Aturan 2025 Belum Rilis, Simak Daftar Lengkap UMP 2024 di Seluruh Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA – Upah minimum provinsi (UMP) 2025 belum juga ditetapkan dan diumumkan. Pasalnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama stakeholder terkait sedang merampungkan regulasi baru terkait pengupahan.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menargetkan aturan yang bakal jadi pedoman penetapan upah minimum 2025 itu dapat terbit pada akhir November 2024.

    “Kita berharap target kita akhir bulan ini kita bisa keluar dengan peraturan menteri tersebut,” kata Yassierli kepada Bisnis, dikutip Sabtu (23/11/2024). 

    Sejalan dengan hal tersebut, Kemnaker melalui Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, telah mengirim surat edaran kepada seluruh gubernur di Indonesia untuk menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait penetapan upah minimum tahun depan. “Jadi, kita minta gubernur untuk menunggu,” ujarnya. 

    Sementara itu, Yassierli sebelumnya menargetkan rumusan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) itu dapat rampung pekan ini. Rumusan yang dibahas bersama Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional nantinya akan dilaporkan ke Presiden Prabowo Subianto, usai Kepala Negara tiba di Tanah Air/

    Setelah mendapat arahan lebih lanjut dari Kepala Negara, Permenaker tersebut dapat diterbitkan sebagai pedoman dalam penetapan upah minimum provinsi dan kabupaten/kota untuk tahun depan.

    “Kita dengar arahan beliau, sesudah itu kita keluarkan. Kita tunggu Pak Presiden pulang pasti,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kemnaker, Jakarta, Rabu (20/11/2024).

    Usai Permenaker terbit, Kemnaker akan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menggelar sosialisasi kepada para gubernur di seluruh Indonesia perihal aturan tersebut.

    Dia mengharapkan, penetapan dan pengumuman upah minimum provinsi, kabupaten/kota, serta sektoral bisa dilakukan pada Desember 2024.  

    “Kita harus kejar sebelum 1 Januari nanti, itu kan setelah bertahapnya UMP, UMK, dan sektoralnya,” pungkasnya.

    Sementara itu, UMP 2024 telah ditetapkan pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2023 tentang Pengupahan, termasuk upah minimum bagi provinsi baru di Indonesia.

    “Nilai rata-rata UMP 2024 adalah Rp3,11 juta,” demikian melansir Satu Data Kemnaker, Sabtu (23/11/2024).

    Berikut daftar lengkap UMP 2024 di 38 Provinsi:

    Aceh – Rp3,460,672.00
    Sumatera Utara – Rp2,809,915.00
    Sumatera Barat – Rp2,811,449.27
    Riau – Rp3,294,625.56
    Jambi – Rp3,037,121.85
    Sumatera Selatan – Rp3,456,874.00
    Bengkulu – Rp2,507,079.24
    Lampung – Rp2,716,497.00
    Bangka Belitung – Rp3,640,000.00
    Kepulauan Riau – Rp3,402,492.00
    DKI Jakarta – Rp5,067,381.00
    Jawa Barat – Rp2,057,495.00
    Jawa Tengah – Rp2,036,947.00
    DI. Yogyakarta – Rp2,125,897.61
    Jawa Timur – Rp2,165,244.30
    Banten – Rp2,727,812.11
    Bali – Rp2,813,672.00
    Nusa Tenggara Barat – Rp2,444,067.00
    Nusa Tenggara Timur – Rp2,186,826.00
    Kalimantan Barat – Rp2,702,616.00
    Kalimantan Tengah – Rp3,261,616.00
    Kalimantan Selatan – Rp3,282,812.21
    Kalimantan Timur – Rp3,360,858.00
    Kalimantan Utara – Rp3,361,653.00
    Sulawesi Utara – Rp3,545,000.00
    Sulawesi Tengah – Rp2,736,698.00
    Sulawesi Selatan – Rp3,434,298.00
    Sulawesi Tenggara – Rp2,885,964.04
    Gorontalo – Rp3,025,100.00
    Sulawesi Barat – Rp2,914,958.08
    Maluku – Rp2,949,953.00
    Maluku Utara – Rp3,200,000.00
    Papua Barat – Rp3,393,500.00
    Papua – Rp4,024,270.00
    Papua Tengah – Rp4,024,270.00
    Papua Pegunungan – Rp4,024,270.00
    Papua Selatan – Rp4,024,270.00
    Papua Barat Daya – Rp3,393,500.00

  • Menaker Target Aturan Upah Minimum Terbit Akhir November 2024

    Menaker Target Aturan Upah Minimum Terbit Akhir November 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menargetkan aturan soal pengupahan yang bakal menjadi pedoman penetapan upah minimum 2025 dapat terbit pada akhir November 2024.

    “Kita berharap target kita akhir bulan ini kita bisa keluar dengan peraturan menteri tersebut,” kata Yassierli kepada Bisnis, dikutip Sabtu (23/11/2024). 

    Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, telah mengirim surat edaran kepada seluruh gubernur di Indonesia untuk menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait penetapan upah minimum tahun depan.

    “Jadi kita minta gubernur untuk menunggu,” ujarnya. 

    Sementara itu, Yassierli sebelumnya menargetkan rumusan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) itu dapat rampung pekan ini. Rumusan yang dibahas bersama Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional itu nantinya akan dilaporkan ke Presiden Prabowo Subianto usai kembali ke Indonesia.

    Setelah mendapat arahan lebih lanjut dari Kepala Negara, Permenaker tersebut dapat diterbitkan sebagai pedoman dalam penetapan upah minimum provinsi dan kabupaten/kota untuk tahun depan.

    “Kita dengar arahan beliau, sesudah itu kita keluarkan. Kita tunggu Pak Presiden pulang pasti,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kemnaker, Jakarta, Rabu (20/11/2024).

    Usai Permenaker terbit, Kemnaker akan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menggelar sosialisasi kepada para gubernur di seluruh Indonesia perihal aturan tersebut.

    Dia mengharapkan penetapan dan pengumuman upah minimum provinsi, kabupaten/kota, serta sektoral bisa dilakukan pada Desember 2024.  

    “Kita harus kejar sebelum 1 Januari nanti, itu kan setelah bertahapnya UMP, UMK, dan sektoralnya,” pungkasnya.

    Dalam catatan Bisnis, penetapan dan pengumuman upah minimum provinsi yang kerap diumumkan pada 21 November setiap tahunnya resmi diundur. Demikian halnya upah minimum kabupaten/kota yang sedianya diumumkan pada 30 November.

    Mundurnya penetapan dan pengumuman upah minimum ini lantaran Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) tengah mengkaji kebijakan yang tepat untuk UMP 2025. 

    Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker Indah Anggoro Putri menyampaikan, saat ini pemerintah pusat dalam hal ini Kemenaker sedang mengkaji kebijakan penetapan upah minimum 2025.

    Untuk itu, Indah mengimbau para gubernur di seluruh Indonesia untuk menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat terkait penetapan upah minimum. Imbauan tersebut disampaikan dalam surat Kemenaker yang ditandatangani pada 20 November 2024 dan ditujukan untuk seluruh gubernur. 

    “Kami mohon perhatian dan kerja sama bapak/ibu gubernur agar penetapan upah minimum tahun 2025 menunggu arahan dan kebijakan lebih lanjut dari pemerintah pusat yang akan disampaikan dalam waktu dekat,” imbau Indah dalam surat Nomor 4/498/HI.00.00/XI/2024 tertanggal 20 November 2024 yang diterima Bisnis, dikutip Kamis (21/11/2024).

  • Top 5 News Bisnisindonesia.id: Oleh-oleh Prabowo hingga Respons Penurunan Ekspor CPO

    Top 5 News Bisnisindonesia.id: Oleh-oleh Prabowo hingga Respons Penurunan Ekspor CPO

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memastikan membawa oleh-oleh komitmen investasi senilai US$18,5 miliiar atau sekitar Rp294,6 triliun (asumsi kurs Rp15.930) dari lawatannya perdananya ke 5 negara.

    Hal ini disampaikannya seusai menghadiri jamuan santap siang yang digelar oleh Wakil Perdana Menteri (PM) Inggris Angela Rayner di Lancaster House, pada Kamis (21/11/2024) waktu setempat.

    Laporan tersebut menjadi salah satu berita pilihan yang dirangkum dalam Top 5 News Bisnisindonesia.id edisi Sabtu (23/11/2024). Selain itu terdapat pula sejumlah berita komprehensif yang dihadirkan untuk pembaca. Simak selengkapnya.

    1.      Oleh-oleh Prabowo dari Kunjungan Kerja ke 5 Negara

    Inggris merupakan salah satu negara yang dikunjungi Presiden Prabowo dalam lawatan perdananya ke luar negeri, setelah ke China, Amerika Serikat, Peru, dan Brasil.

    Dari China, Presiden memperoleh komitmen investasi sebesar US$10 miliar, kemudian komitmen US$7 miliar dari British Petroleum (BP), dan US$1,5 miliar CEO Roundtable Forum di Inggris.

    Orang nomor satu di Indonesia itu juga mengaku senang lantaran perusahaan-perusahaan besar itu sangat ingin masuk ke Indonesia. Apalagi sebagian besar pihak yang tertarik itu juga sudah beroperasi di Indonesia sejak lama.

    “Prestasi mereka juga cukup baik. Saya kira ini menunjukan optimisme mereka terhadap ekonomi kita. Kepercayaan ini juga di Brasil juga demikian, di Amerika Serikat juga demikian, di China juga demikian. Alhamdulillah sangat produktif,” tuturnya.

    Prabowo mengungkapkan, dalam CEO Forum, ada sekitar 19 tokoh maupun pemimpin beberapa perusahaan besar yang ditemui. “Jadi kita tentunya harus lebih hati-hati, kita tentunya (ingin) pemerintah yang bersih, mereka sangat menghargai itikad kita,” tandas Prabowo.

    2.      Langkah Summarecon Kejar Target Kinerja Jelang Akhir Tahun

    PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) terus optimistis mencapai target di tahun ini. Adapun berdasarkan laporan keuangan pada kuartal III/2024, emiten berkode saham SMRA membukukan laba bersih Rp933,70 miliar per kuartal III/2024. 

    Realisasi itu melesat 42,98% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yakni Rp653,02 miliar. Kenaikan laba perseroan ditopang oleh pendapatan bersih mencapai Rp7,54 triliun di sepanjang Januari – September 2024 atau tumbuh 48,86% Year-on-Year (YoY). 

    Pendapatan bersih Summarecon mayoritas disumbangkan oleh segmen mal dan ritel kepada pihak ketiga yang tercatat Rp1,46 triliun. Perolehan ini meningkat 29,40% dari kuartal III/2023 yang meraih Rp1,12 triliun.

    Sementara itu, beban pokok penjualan dan beban langsung yang dipikul SMRA juga melonjak 41,66% YoY menjadi Rp3,55 triliun. Kontributor terbesar beban berasal dari segmen pengembang properti khususnya rumah yang mencapai Rp2,08 triliun. 

    Capaian tersebut membuat perusahaan yang didirikan oleh Soetjipto Nagaria ini menorehkan laba kotor sebesar Rp3,98 triliun hingga kuartal III/2024, melesat 55,92% dari tahun lalu yang meraih Rp2,55 triliun. 

    3.      Matahari (LPPF) Tutup Tujuh Gerai dan PHK Karyawan

    Penurunan kinerja keuangan PT Matahari Department Store Tbk. (LPPF) hingga kuartal III/2024 memicu penutupan tujuh gerai dan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan.

    Mengacu laporan keuangan LPPF, laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp622,2 miliar hingga kuartal III/2024, turun 1,32% secara tahunan (year-on-year/YoY) dari Rp630,5 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

    Penurunan laba bersih LPPF disebabkan pendapatan bersih. Perusahaan membukukan pendapatan bersih Rp4,91 triliun pada periode yang sama, turun 1,27% YoY dari Rp4,98 triliun pada kuartal III/2023.

    Pendapatan Matahari ditopang oleh penjualan per segmen, di antaranya penjualan di Sumatra berkontribusi sebesar Rp908,3 miliar, penjualan di Jawa berkontribusi Rp2,9 triliun, penjualan di Kalimantan, Sulawesi, Maluku berkontribusi sebesar Rp860,6 miliar hingga kuartal III/2024.

    Kinerja keuangan yang lesu ini berimbas pada keputusan perusahaan menutup tujuh gerai dengan empat gerai di antaranya berada di Jawa dan tiga gerai di Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Dengan demikian, perusahaan saat ini memiliki 147 gerai di seluruh Indonesia per September 2024, lebih rendah dari realisasi pada Desember 2023 sebesar 154 gerai.

    4.      Setumpuk PR OJK Amankan Stabilitas Perbankan

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengarungi 13 tahun perjalanan dalam menjalankan perannya sebagai penjaga stabilitas sektor jasa keuangan Indonesia, termasuk sektor perbankan. Kendati demikian, OJK saat ini menghadapi sejumlah pekerjaan rumah tak mudah diselesaikan.

    Konflik geopolitik, perlambatan ekonomi global, dan dinamika pasar menjadi ujian bagi sektor perbankan yang sejauh ini sejatinya masih menunjukkan kinerja positif.

    Hingga September 2024, kredit perbankan masih tumbuh 10,85% (year-on-year/YoY) mencapai Rp7.579,25 triliun, sedangkan dana pihak ketiga (DPK) 7,04% YoY menjadi Rp Rp8.720,78 triliun. Kualitas kredit pun terjaga, dengan rasio nonperforming loan (NPL) gros di level 2,21%, sedangkan loan at risk (LAR) 10,11%, mendekati tingkat sebelum pandemi.

    Dari sisi likuiditas, perbankan masih solid dengan liquidity coverage ratio (LCR) mencapai 222,64%, jauh di atas ambang batas minimal. Permodalan industri pun solid dengan capital adequacy ratio (CAR) sebesar 26,85%. Stabilitas ini selain menunjukkan kepercayaan masyarakat yang masih tinggi terhadap perbankan nasional.

    5.      Respons Indonesia Hadapi Penurunan Permintaan Ekspor CPO

    Pemerintah berencana menurunkan tarif pungutan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) pada tahun depan untuk meningkatkan daya saing harga ekspor komoditas tersebut di pasar global.

    Penurunan tarif ekspor (PE) CPO dan turunannya dari 11% menjadi 7,5% mulai tahun depan ditengarai kondisi pasar ekspor Indonesia yang terganggu. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mendapati adanya penurunan ekspor ke sejumlah negara utama. 

    Direktur Penghimpunan Dana BPDPKS Normansyah Hidayat Syahruddin menyebutkan bahwa ekspor CPO Indonesia ke beberapa negara tujuan utama seperti China dan Pakistan mengalami pelemahan sepanjang tahun ini.

    Sebagai contoh, ekspor minyak sawit ke China dengan kode HS15 baru menyentuh 4,25 juta ton sepanjang Januari – September 2024. Realisasi ini turun cukup dalam hingga 19,32% dari pengapalan pada periode sama tahun lalu di level 5,27 juta ton.

    Begitupun pengiriman CPO asal Indonesia ke India baru mencapai 3,17 juta ton selama periode sembilan bulan 2024, anjlok 20,47% dari realisasi periode sama 2023 yakni 3,99 juta ton.

  • Harga Pangan Hari Ini 23 November: Bawang dan Cabai Turun, Minyak Goreng Naik

    Harga Pangan Hari Ini 23 November: Bawang dan Cabai Turun, Minyak Goreng Naik

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) merekam, mayoritas harga komoditas pangan secara rata-rata nasional mengalami penurunan harga. Diantaranya beras, bawang, cabai, daging sapi, dan ikan.

    Menyitir laman Panel Harga Bapanas, Sabtu (23/11/2024), pukul 07.48 WIB, harga berbagai jenis beras seperti beras medium dan SPHP di tingkat pedagang eceran turun pagi ini.

    Tercatat, harga beras medium dibanderol sebesar Rp13.400 per kilogram atau turun 0,45% dibanding hari sebelumnya. Harga beras SPHP turun 0,24% menjadi Rp12.490 per kilogram.

    Selanjutnya, harga kedelai biji kering impor pagi ini dipatok sebesar Rp10.450 per kilogram atau turun 0,57%. Bawang merah turun 1,68% menjadi Rp37.960 per kilogram dan bawang putih bonggol turun 0,12% menjadi Rp41.220 per kilogram.

    Berbagai jenis cabai turut mengalami penurunan harga. Di tingkat pedagang eceran, harga cabai merah keriting turun tipis 0,58% menjadi Rp28.910 per kilogram. Harga cabai rawit merah turun signifikan 3,09% menjadi Rp38.200 per kilogram.

    Bapanas melaporkan, harga daging sapi murni pagi ini dibanderol sebesar Rp130.540 per kilogram. Nilai tersebut turun 2,89% dibandingkan hari sebelumnya.

    Kemudian, harga tepung terigu curah tercatat turun 1,29% menjadi Rp9.970 per kilogram,, minyak goreng curah turun 0,29% menjadi Rp16.990 per liter, dan jagung di tingkat peternak turun signifikan sebesar 5,68% menjadi Rp5.650 per kilogram.

    Berbagai jenis ikan seperti tongkol dan bandeng turut mengalami penurunan harga. Pagi ini, harga ikan tongkol dipatok Rp30.940 per kilogram atau turun 0,80% dan ikan bandeng turun signifikan 5,49% menjadi Rp31.340 per kilogram.

    Sementara itu, sejumlah komoditas pangan tercatat mengalami kenaikan harga. Pagi ini, harga garam halus beryodium naik signifikan 2,86% menjadi Rp11.880 per kilogram dan tepung terigu kemasan non curah naik 0,23% menjadi Rp13.140 per kilogram.

    Harga ikan kembung melambung sebesar 3,57% menjadi Rp38.340 per kilogram, minyak goreng kemasan sederhana naik 2,34% menjadi Rp18.840 per kilogram, dan gula konsumsi naik 0,72% menjadi Rp18.080 per kilogram.

    Kenaikan harga juga terjadi pada berbagai produk unggas. Bapanas melaporkan, harga daging ayam ras pagi ini naik signifikan 5,08% menjadi Rp38.030 per kilogram dan telur ayam ras naik 2,54% menjadi Rp29.040 per kilogram.

    Lalu, harga beras premium pagi ini dipatok sebesar Rp15.650 per kilogram. Nilai tersebut meningkat sebesar 1,49% dibandingkan hari sebelumnya.

  • Pelindo Blak-blakan Cara Turunkan Biaya Logistik, Apa Itu?

    Pelindo Blak-blakan Cara Turunkan Biaya Logistik, Apa Itu?

    Bisnis com, JAKARTA – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo menggenjot transformasi fundamental melalui akselerasi digitalisasi dalam operasional. Langkah ini dilakukan selaras dengan target pemerintah untuk menekan biaya logistik.

    Adapun Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sendiri menargetkan penurunan biaya logistik dari 14,29% menjadi 8% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

    Terkait hal ini, Direktur Utama Pelindo, Arif Suhartono, menjelaskan bahwa Pelindo berkontribusi mendorong efisiensi layanan pelabuhan untuk menciptakan biaya logistik nasional yang lebih kompetitif. 

    Arif juga menyebut serangkaian strategi telah dilakukan oleh Pelindo sebagai bagian dari transformasi hingga ke level operasional.

    “Perseroan telah menerapkan standardisasi layanan untuk meningkatkan produktivitas serta menyatukan sistem pelayanan dan pembayaran melalui aplikasi online dan digital,” ujarnya melalui keterangan resmi, Jumat (22/11/2024).

    Menurutnya, akselerasi digitalisasi diwujudkan dengan menghadirkan integrated planning and control room untuk memantau semua layanan jasa kepelabuhanan mulai dari kapal, terminal, petikemas, dan logistik secara terpusat. Transformasi digital ini mendukung rangkaian terobosan Pelindo lainnya yang secara umum bertujuan untuk memperpendek port stay dan cargo stay.

    Dia kembali menegaskan bahwa strategi Pelindo untuk menurunkan biaya logistik yakni dengan memperpendek port stay dan cargo stay.

    Sementara itu, terobosan lainnya dalam layanan jasa kepelabuhanan, yaitu penerapan sistem operasi pelabuhan multi-terminal terintegrasi atau Pelindo Terminal Operating System Multipurpose (PTOS-M). Aplikasi platform tunggal ini menjadi pendukung operasi untuk layanan kepelabuhanan kargo non-petikemas berbasis fungsi planning dan controlling.

    Sejauh ini, kata dia, upaya dalam meningkatkan layanan turut berdampak kepada performa kinerja perseroan. 

    Tercatat per kuartal III/2024, Pelindo berhasil melayani 146 juta ton arus barang non peti kemas hingga naik 16% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

    Sejalan dengan itu, peningkatan kinerja operasional menunjukkan upaya standardisasi dan digitalisasi operasional yang dijalankan Pelindo berhasil menopang kenaikan arus barang yang terjadi. Standardisasi ini tentu dilakukan secara terintegrasi dengan stakeholders dan pengguna jasa yang berdampak pada penurunan port stay di pelabuhan.

    Arif mengatakan digitalisasi layanan kepelabuhanan membuat arus barang menjadi lebih baik karena diawasi melalui sistem terintegrasi yang responsif.

  • Asperapi Imbau Pemerintah Jaga Iklim Industri MICE

    Asperapi Imbau Pemerintah Jaga Iklim Industri MICE

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia (Asperapi) berharap pemerintah menjaga industri meeting, incentive, convention and exhibition (MICE) tetap kondusif mengingat kontribusinya terhadap ekonomi nasional.

    Sekjen Asperapi, Jeffrey Eugene mendukung upaya pemerintah untuk terus meningkatkan kontribusi industri MICE ini terhadap perekonomian Indonesia.

    “Harapan kami pemerintah juga mampu menjaga iklim industri ini selalu kondusif dan memastikan diterapkannya standar layanan yang tinggi, profesional, akuntabel dan terukur seperti yang sudah diberikan oleh venue-venue besar,” kata Jeffrey dalam keterangannya, Jumat (23/11/2024).

    Dia menambahkan pengelolaan industri MICE cukup sulit, karena tidak hanya berkaitan dengan kompetensi dan rekam jejak, tetapi juga jejaring bisnis yang membutuhkan waktu bertahun-tahun.

    Asperapi juga menyoroti soal pengakhiran kontrak yang dilakukan oleh Pusat Pengelola Kawasan Gelora Bung Karno (PPKGBK) terhadap pengelolaan Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta.

    Menurutnya, perubahan pengelolaan dinilai berisiko untuk menurunkan standar kualitas layanan dan mendorong banyak pengguna JCC berpindah ke venue lainnya. Situasi yang terjadi di JCC terkait rencana pengelolaan venue tersebut oleh PPKGBK membuat banyak anggotanya khawatir.

    Dia mengatakan perubahan pengelola bisa mengancam standar layanan di JCC yang selama ini menjadi kiblat pengelolaan MICE di Indonesia, bahkan di Asia.

    “Di komplek GBK ini sesungguhnya ada beberapa venue untuk kegiatan MICE, tetapi anggota Asperapi selalu memprioritaskan JCC, selain kapasitasnya besar, yang utama pengelolanya sudah teruji bertahun-tahun,” kata Jeffrey.

    Dia menambahkan, melihat pengalaman dan fakta yang terjadi di industri MICE Indonesia, hampir semua venue besar dikelola oleh swasta. Selain JCC yang dikelola oleh PT Graha Sidang Pratama (GSP), ICE BSD oleh PT Indonesia International Expo juga JIExpo yang dimiliki dan dikelola oleh PT Jakarta International Expo.

    Saat ini juga sedang ada penyelesaian pembangunan venue baru di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) II seluas lebih dari 120 meter persegi yang juga akan dikelola oleh swasta.

    “Adanya risiko perubahan pengelola di JCC telah menjadi perhatian serius Asperapi. Apalagi di industri MICE Indonesia tidak banyak pelaku usaha yang memiliki kemampuan mengelola venue sebesar JCC,” katanya.

  • Kemenhub Prediksi Pergerakan Orang Tembus 110,67 Juta saat Nataru

    Kemenhub Prediksi Pergerakan Orang Tembus 110,67 Juta saat Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi memaparkan hasil survei Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait dengan potensi pergerakan masyarakat selama masa Angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025.

    Survei tersebut memperkirakan sebanyak 110,67 juta orang akan melakukan perjalanan selama periode tersebut. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Persiapan Nataru yang digelar di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jumat (22/11/2024).

    “Kami sudah melakukan survei. Hasilnya, potensi pergerakan masyarakat saat Nataru 2024/2025 mencapai 110,67 juta orang. Sebagian besar pergerakan terjadi di Pulau Jawa, termasuk kawasan aglomerasi. Jumlah inilah yang kami antisipasi,” kata Dudy dalam keterangan resmi, Jumat (22/11/2024).

    Menurut prediksi, puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada dua periode, yaitu Selasa, 24 Desember 2024, dan Selasa, 31 Desember 2024. Sementara itu, puncak arus balik diprediksi berlangsung pada Rabu dan Kamis, 1-2 Januari 2025.

    Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno menekankan pentingnya memastikan pergerakan masyarakat berlangsung aman dan nyaman selama libur Nataru.

    “Tantangan pertama adalah musim hujan, termasuk potensi bencana hidrometeorologi seperti hujan ekstrem. Ini memerlukan antisipasi hingga tingkat detail,” jelas Pratikno.

    Rapat ini juga membahas kesiapan moda transportasi, baik darat, laut, maupun udara, serta infrastruktur pendukung selama Nataru. Fokus utama adalah memastikan pelayanan maksimal untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat.

    Adapun Pratikno mengungkapan cuti Natal hanya satu hari di tanggal 26 Desember 2024.

    “Tetap tanggal 26 Desember, hanya satu hari saja,” kata Pratikno.