Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Mendag Budi Bakal Pelototi Barang Impor Ilegal yang Masuk ke RI

    Mendag Budi Bakal Pelototi Barang Impor Ilegal yang Masuk ke RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan akan terus memantau arus pergerakan barang impor ilegal (selundupan) yang masuk dan beredar di Indonesia.

    Menteri Perdagangan Budi Santoso menuturkan pergerakan barang ilegal di Indonesia bakal terdeteksi sejalan dengan terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perdagangan Antarpulau (Permendag 27/2024) yang diundangkan sejak 1 November 2024.

    Adapun, Permendag 27/2024 akan berlaku dalam 90 hari setelah diundangkan, yaitu mulai 1 Februari 2025. 

    “Makanya ini di dalam negeri diatur dulu, jangan sampai misalnya barang ilegal masuk dari pulau tertentu terus dikirim ke pulau lain, dengan ini [Permendag 27/2024] kan ketahuan [barang impor ilegal], ya. Jadi tercatat dengan baik peredaran dari satu pulau ke pulau lain,” kata Budi saat ditemui di sela-sela acara Sosialisasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 Tahun 2024 di Hotel Mövenpick, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

    Budi menjelaskan, pelaporan pemberitahuan perdagangan antarpulau barang (PAB) dalam Permendag 27/2024 menjadi kunci utama dalam penerapan percepatan implementasi ekosistem logistik nasional atau national logistics ecosystem (NLE) di Indonesia.

    Dalam hal ini, lanjut dia, pemerintah memiliki informasi terkait alur distribusi barang sehingga dapat membantu dalam melakukan perencanaan, intervensi, serta pengawasan distribusi barang, termasuk mencegah barang impor ilegal.

    “Karena semua menjadi resibility bisa kita ketahui, sehingga pergerakan barang [impor ilegal] antarpulau jadi ketahuan,” imbuhnya.

    Dengan sistem logistik yang terintegrasi, kata Budi, pemerintah dapat dengan mudah memantau dan mengawasi barang yang didistribusikan antarpulau. “Juga dilakukan untuk mencegah penyelundupan barang ke luar negeri, serta mencegah masuk dan beredarnya barang selundupan di dalam negeri,” terangnya.

    Lebih lanjut, Budi menyebut jalur penyelundupan barang impor ilegal masih akan terus dievaluasi Satuan Tugas (Satgas) Impor Ilegal.

    “Nanti kita evaluasi [jalur penyelundupan barang impor ilegal], ya. Kan ini Satgas [impor ilegal] lagi bekerja, nanti kan sudah ada laporannya, kita evaluasi seperti apa masalahnya,” terangnya.

    Jika menengok Permendag 27/2024, tepatnya pada Pasal 17 disebutkan bahwa kegiatan perdagangan antarpulau dimaksudkan untuk mengamankan distribusi barang yang dibatasi perdagangannya, mencegah masuk dan beredarnya barang selundupan di dalam negeri, serta mencegah penyelundupan barang ke luar negeri.

    Nantinya, Mendag dapat menetapkan kewajiban pendaftaran bagi pelaku usaha yang melakukan kegiatan perdagangan antarpulau barang tertentu, persetujuan perdagangan antarpulau, dan/atau verifikasi atau penelusuran teknis.

    Perlu diketahui, Permendag 27/2024 merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional. Ekosistem Logistik Nasional bertujuan untuk membenahi dan meningkatkan kinerja logistik nasional, memperbaiki iklim investasi, meningkatkan daya saing perekonomian nasional, dan mengoptimalkan perdagangan antarpulau.

    Permendag ini juga menjadi amanah integrasi pasar dalam negeri sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

    Lebih lanjut, dengan diundangkannya Permendag 27/2024, pemilik muatan (cargo owner), atau yang dapat dikuasakan kepada perusahaan jasa pengurusan transportasi (PJPT), memiliki kewajiban untuk menyampaikan pelaporan PAB.

    Pelaporan tersebut ditujukan kepada Kemendag secara daring melalui Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) yang terintegrasi dengan INATRADE. Kewajiban penyampaian PAB berlaku untuk semua barang yang yang diperdagangkan antarpelabuhan domestik.

    Selain itu, ketentuan ini juga berlaku untuk barang asal impor dan barang yang ditujukan untuk ekspor namun singgah di pelabuhan domestik terlebih dahulu, serta barang yang dikapalkan ke daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan (3TP), baik menggunakan kapal komersial maupun kapal bersubsidi yang termasuk dalam kegiatan gerai maritim atau tol laut.

  • The Fed Berpeluang Pangkas Suku Bunga pada FOMC Desember 2024

    The Fed Berpeluang Pangkas Suku Bunga pada FOMC Desember 2024

    Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah pejabat bank sentral Amerika Serikat (AS), The Federal Reserve atau The Fed masih membuka peluang pemangkasan suku bunga acuan pada pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) Desember mendatang.

    Presiden Federal Reserve Bank of Minneapolis Neel Kashkari mengatakan masih tepat untuk mempertimbangkan pemotongan suku bunga lagi pada pertemuan bank sentral pada 17—18 Desember 2024 mendatang.

    “Itu masih pertimbangan yang wajar,” kata Kashkari dikutip dari Bloomberg pada Selasa (26/11/2024) dalam menanggapi pertanyaan tentang apakah para pembuat kebijakan harus mengurangi biaya pinjaman seperempat poin pada pertemuan terakhir mereka tahun ini. 

    Dia menilai bahwa sepengetahuannya, saat ini otoritas moneter AS masih mempertimbangkan pemotongan 25 basis poin pada Desember 2024. Hal itu dinilai sebagai perdebatan yang wajar.

    Kashkari mengatakan ketahanan ekonomi dalam menghadapi suku bunga yang lebih tinggi menunjukkan bahwa suku bunga netral, di mana kebijakan tidak membebani atau merangsang pertumbuhan, mungkin lebih tinggi sekarang. 

    Hal itu menimbulkan pertanyaan tentang seberapa besar kebijakan moneter membantu mendinginkan permintaan dalam ekonomi, katanya. Semakin lama ketahanan itu berlanjut, semakin ia berpikir bahwa pergeseran itu mungkin bersifat struktural dan bukan hanya sementara.

    “Inilah yang sedang saya coba pahami sekarang, seberapa besar tekanan ke bawah yang kita berikan pada ekonomi, dan apa jalur inflasi,” kata Kashkari.

    Adapun, The Fed telah menurunkan suku bunga sebesar tiga perempat poin persentase dalam beberapa bulan terakhir, termasuk pemotongan setengah poin yang lebih besar dari biasanya pada  September. Mereka akan bertemu lagi pada 17—18 Desember 2024. Beberapa pejabat telah mengisyaratkan dukungan untuk laju penurunan suku bunga yang lebih bertahap ke depannya.

    Pejabat Fed akan menerima lebih banyak data, baik tentang inflasi maupun pasar tenaga kerja, sebelum pertemuan mereka di bulan Desember. Pembaruan terbaru tentang pengukur harga pilihan Fed akan dirilis pada hari Rabu. Kemajuan inflasi, yang telah mendekati target 2% bank sentral, telah melambat dalam beberapa bulan terakhir.

    “Saya yakin bahwa trennya sedang menurun, dan saat ini pasar tenaga kerja tetap kuat,” kata Kashkari. 

    Kashkari mengatakan bahwa meskipun tarif satu kali kemungkinan akan menyebabkan kenaikan harga satu kali, situasi di mana ada pembalasan oleh negara asing dapat menaikkan harga.

    Secara terpisah, Presiden Federal Reserve Bank of Chicago Austan Goolsbee, memperkirakan bank sentral akan terus menurunkan suku bunga ke arah yang tidak membatasi atau mendorong aktivitas ekonomi. 

    “Kecuali ada beberapa bukti yang meyakinkan tentang pemanasan berlebihan, saya tidak melihat alasan untuk tidak terus menurunkan suku bunga dana federal,” kata Goolsbee dalam sebuah penampilan di Fox Business, mengacu pada suku bunga acuan bank sentral.

    “Seberapa cepat itu terjadi akan ditentukan oleh prospek dan kondisi. Tetapi bagi saya, garis besarnya cukup jelas bahwa kita berada di jalur yang benar, dan jalur itu akan mengarah pada suku bunga yang lebih rendah, lebih dekat dengan apa yang Anda sebut netral,” ujar Goolsbee.

    Goolsbee mengatakan perkiraannya tentang suku bunga netral mendekati estimasi median pejabat, yaitu 2,9% dalam proyeksi September 2024.

    The Fed akan merilis notulen rapat FOMC 6—7 November pada Selasa (26/11/2024) waktu setempat. Para pembuat kebijakan pada pertemuan tersebut menurunkan suku bunga acuan bank sentral sebesar seperempat poin persentase, menyusul penurunan setengah poin pada bulan September. 

    Beberapa pejabat telah mendesak pendekatan yang hati-hati terhadap penurunan suku bunga di masa mendatang, mengingat ketahanan ekonomi yang berkelanjutan dan data inflasi yang kuat akhir-akhir ini. Ketua Fed Jerome Powell mengatakan awal bulan ini bahwa ekonomi tidak mengirimkan sinyal bahwa para pejabat perlu terburu-buru untuk menurunkan suku bunga.

    Terkait data-data baru yang akan keluar pada pekan ini, Goolsbee mengatakan penting untuk tidak menyimpulkan sesuatu secara berlebihan dari data satu bulan. 

    “Saya pikir garis besarnya adalah inflasi beberapa bulan terakhir sering kali berada di bawah apa yang diharapkan, tetapi tidak jauh di atas target 2%,” katanya, mengacu pada target Fed untuk pertumbuhan harga.

  • HET Minyakita Bakal Naik? Mendag Budi Bilang Begini

    HET Minyakita Bakal Naik? Mendag Budi Bilang Begini

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso buka suara terkait Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyakita, di tengah melambungnya harga Minyakita di sejumlah daerah yang dibanderol di pasaran. Lantas, apakah HET Minyakita bakal naik menjadi Rp16.000 per liter?

    Perlu diketahui, HET untuk minyak goreng subsidi dibanderol seharga Rp15.700 per liter. Budi pun menegaskan untuk saat ini pemerintah tidak ada rencana untuk menaikkan HET Minyakita.

    “Belum, belum [ada rencana menaikkan HET Minyakita,” kata Budi saat ditemui di sela-sela acara Sosialisasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 Tahun 2024 di Hotel Mövenpick, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

    Namun demikian, Budi menyebut tak menutup kemungkinan Kemendag akan mengevaluasi HET Minyakita, namun dia memastikan HET Minyakita masih dipatok Rp15.700 per liter.

    “Ya apa saja bisa evaluasi. Belum, belum [ada rencana kenaikan HET Minyakita menjadi Rp16.000],” sambungnya.

    Namun yang jelas, Mendag Budi menyampaikan bahwa Kemendag akan mengundang produsen dan distributor minyak goreng untuk mencari akar permasalahan yang terjadi di lapangan. Nantinya, pertemuan ini akan dilakukan pada Kamis (28/11/2024) mendatang.

    “Misalnya, apakah dari distribusinya bermasalah, dari distributor ke pengecer dan mereka sepakat untuk bersama-sama menstabilkan harga, jadi besok kita kumpulkan,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Kemendag Farid Amir mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi dan diskusi terkait tingginya Minyakita di atas HET yang beredar di pasar senilai Rp18.000 per liter pada 28 November 2024, termasuk persiapan menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

    “Karena tentunya saat ini DMO sebagai salah satu kebijakan yang dapat berdaya saing. Jadi sehingga nanti dia [MinyaKita] akan bisa dicari solusi mungkin HET-nya dinaikkan atau mungkin nanti rasio ekspor bisa disesuaikan juga,” ujar Farid saat ditemui di sela-sela acara Sosialisasi Pelaksanaan Eksportasi dan Pungutan Ekspor atas Kelapa Sawit, CPO, dan Produk Turunannya di Hotel Ciputra World Surabaya, Jawa Timur, Kamis (21/11/2024).

    Saat ditanya terkait peluang kenaikan HET Minyakita, Farid menyebut itu semua sangat tergantung pada diskusi yang akan dilaksanakan nanti.

    “Itu [peluang HET MinyaKita naik] lihat nanti makanya ya, tergantung diskusi dengan industri sehingga nanti bisa dilihat solusi apa yang terbaik. Karena ada beberapa opsi sebenarnya, [seperti] rasio bisa disesuaikan,”

    Adapun jika rasio disesuaikan, maka HET dari MinyaKita akan tetap di harga Rp15.700 per liter.

    “Kalau dari kami, kami bisa tawarkan rasio bisa disesuaikan. Artinya HET tetap, tapi nanti insentif buat eksportir atau insentif yang melakukan DMO bisa lebih besar,” terangnya.

  • Besok Pilkada Serentak, Tarif LRT Jabodebek Maksimal Rp10.000

    Besok Pilkada Serentak, Tarif LRT Jabodebek Maksimal Rp10.000

    Bisnis.com, JAKARTA – LRT Jabodebek akan mengoperasikan pola akhir pekan (weekend) dengan 270 perjalanan dengan tarif maksimal Rp10.000 saat Pilkada serentak besok, Rabu (27/11/2024). 

    Manager Public Relations LRT Jabodebek Mahendro Trang Bawono mengatakan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pilkada serentak pada Rabu, 27 November 2024, pemerintah telah menetapkan hari tersebut sebagai libur nasional.

    Sejalan dengan itu, LRT Jabodebek akan mengoperasikan pola weekend dengan 270 perjalanan, serta tarif yang lebih terjangkau—mulai dari Rp 5.000 hingga maksimal hanya Rp 10.000.

    Sebagai informasi, tarif maksimal Rp 10.000 ini merupakan tarif LRT Jabodebek pada saat akhir pekani. Sedangkan pada hari kerja, tarif yang berlaku mulai dari Rp 5.000 hingga maksimal Rp 20.000. 

    “Kebijakan tarif ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memilih moda transportasi yang hemat biaya dan tetap nyaman di berbagai kondisi,” kata Mahendro dalam keterangan resmi, Selasa (26/11/2024). 

    Adapun jadwal keberangkatan pertama pada relasi LRT Jabodebek selama libur nasional Pilkada adalah sebagai berikut:

    • Dukuh Atas BNI – Harjamukti: pukul 06.28 WIB

    • Dukuh Atas BNI – Jatimulya: pukul 06.21 WIB

    • Harjamukti – Dukuh Atas BNI: pukul 05.35 WIB

    • Jatimulya – Dukuh Atas BNI: pukul 05.25 WIB

    Sementara keberangkatan terakhir selama libur nasional Pilkada adalah sebagai berikut:

    • Dukuh Atas BNI – Harjamukti: pukul 22.39 WIB

    • Dukuh Atas BNI – Jatimulya: pukul 22.31 WIB

    • Harjamukti – Dukuh Atas BNI: pukul 21.46 WIB

    • Jatimulya – Dukuh Atas BNI: pukul 22.13 WIB

    Mahendro Trang Bawono mengklaim bahwa kebijakan ini diambil untuk memudahkan masyarakat dalam menjalankan hak pilih mereka dengan memanfaatkan moda transportasi massal yang terjangkau.

    “Dengan tarif maksimal hanya Rp 10.000, kami ingin memastikan LRT Jabodebek menjadi pilihan masyarakat pada hari libur nasional. Kami berharap langkah ini tidak hanya mendukung mobilitas yang nyaman dan aman, tetapi juga meringankan masyarakat yang bepergian selama Pilkada,” ujar Mahendro.

  • Petani Potensi Rugi Rp3,2 Triliun, Mentan Tindak 27 Perusahaan Pupuk Nakal

    Petani Potensi Rugi Rp3,2 Triliun, Mentan Tindak 27 Perusahaan Pupuk Nakal

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) akan menindak tegas 27 perusahaan yang tidak memproduksi pupuk sesuai dengan standar yang berlaku. Total potensi kerugian petani akibat adanya kasus ini diperkirakan mencapai Rp3,23 triliun.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan, Kementan menemukan sebanyak empat perusahaan memproduksi pupuk NPK palsu dan 23 perusahaan yang memproduksi pupuk di bawah standar komposisi pupuk yang ditetapkan oleh kementeriannya.

    “Akibat tindakan perusahaan tersebut, potensi kerugian negara mencapai kurang lebih Rp316 miliar. Total potensi kerugian petani diperkirakan mencapai Rp3,23 triliun,” ungkap Amran dalam keterangannya, Selasa (26/11/2024).

    Menurutnya, tindakan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut berdampak besar terhadap petani. Mengingat pupuk merupakan salah satu komponen penting dalam berproduksi.

    Untuk itu, Kementan pada hari ini, Selasa (26/11/2024), segera mengusut kasus penyelewengan tersebut. Secara terperinci, empat perusahaan yang telah terbukti menjual pupuk palsu langsung masuk dalam daftar hitam Kementan.

    Untuk sanksi lebih lanjut, Amran menyerahkannya kepada pihak yang berwenang. Adapun, Kementan tengah menyiapkan berkas untuk kemudian disampaikan ke penegak hukum. 

    “Kami ambil langkah tegas karena merugikan petani kita yang menerima pupuk. Semua berkas kami proses ke penegak hukum,” ujarnya.

    Sementara itu, Amran juga menonaktifkan 11 pegawai Kementan. Pegawai itu terdiri atas pejabat eselon II, pejabat eselon III, dan sejumlah staf yang terlibat dalam kasus tersebut.

    Hal ini, kata dia, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar kementerian tidak memberi ruang bagi siapa pun yang merugikan petani.

    “Mafia pupuk dan korupsi harus dihentikan demi keberlanjutan sektor pertanian yang lebih baik,” tegasnya.

    Dia mengharapkan langkah yang diambil kali ini dapat membantu Indonesia dalam mencapai swasembada pangan yang berkelanjutan, di mana para petani mendapat haknya secara penuh tanpa intervensi dari para mafia. 

    Amran juga memastikan, pengawasan ke depannya kian diperketat untuk mencegah praktik serupa terulang kembali.

  • BPHTB Rumah MBR Dihapus, Pengembang: Kado Istimewa bagi Pasar Properti

    BPHTB Rumah MBR Dihapus, Pengembang: Kado Istimewa bagi Pasar Properti

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menyebut keputusan pemerintah menghapus bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) merupakan yang pertama dalam sejarah properti.

    Ketua Umum Apersi Junaidi Abdillah menjelaskan, keputusan itu menjadi kado istimewa bagi pasar properti nasional.

    “Dalam sejarah perumahan baru kali pertama di bawah Presiden Prabowo melalui menteri PKP [menteri perumahan dan kawasan permukiman]. Memberikan kado istimewa kepada masyarakat berpenghasilan rendah,” jelasnya kepada Bisnis, dikutip Selasa (26/11/2024).

    Junaidi menyebut, pemangkasan pengenaan BPHTB itu bakal meringankan masyarakat yang hendak membeli hunian. Ditambah dengan insentif pajak pertambahan nilai fitanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 11%, maka total biaya rumah yang bakal terpangkas apabila BPHTB resmi dihapus dapat mencapai 16%.

    Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan, implementasi penghapusan BPHTB diharapkan dapat mulai berlaku pada Desember 2024 usai kepala daerah mengeluarkan peraturan teknis pelaksanaan penghapusan BPHTB lewat Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

    “Sesuai arah Pak Presiden. Ya mohon doanya. Perkada [ditargetkan] selesai bulan Desember dan bisa dilaksanakan langsung [penghapusan BPHTB] pada Desember,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (25/11/2024).

    Lebih lanjut, Ara menjelaskan bahwa keputusan penghapusan pengenaan BPHTB itu dilakukan guna mendukung implementasi program 3 juta rumah. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan program 3 juta rumah itu bisa dirasakan oleh masyarakat kecil.

    Asal tahu saja, keputusan penghapusan BPHTB itu telah diteken dalam Surat Keputusan Bersama 3 Menteri, yakni menteri dalam negeri (Mendagri), menteri perumahan dan kawasan permukiman (PKP), serta menteri pekerjaan umum (PU) yang ditandatangani pada Senin (25/11/2024).

  • Kadin Amerika Beberkan Dampak Kebijakan Hambatan Tarif dari Trump

    Kadin Amerika Beberkan Dampak Kebijakan Hambatan Tarif dari Trump

    Bisnis.com, JAKARTA – Kamar Dagang Amerika Serikat (AS) atau U.S. Chamber of Commerce angkat bicara terkait rencana pemberlakuan tarif yang diapungkan oleh Presiden AS terpilih Donald Trump. 

    Direktur Eksekutif untuk Asia Tenggara Kamar Dagang AS John Goyer menuturkan, penggunaan tarif dan hambatan hukuman lainnya memang dapat diberlakukan dalam kasus adanya persaingan tidak adil atau adanya praktik dumping. Dia mengatakan, baik AS maupun Indonesia telah melakukan kebijakan tarif ini sebelumnya.

    Namun, Goyer menyebut, pemberlakuan tarif universal, seperti yang tengah direncanakan pemerintahan Trump, bukanlah instrumen yang tepat dalam kasus-kasus spesifik distorsi perdagangan yang nyata.

    “Pengenaan tarif universal untuk mengkoreksi distorsi akan menimbulkan beragam ketidakpastian bagi komunitas bisnis dan juga hubungan dengan mitra utama seperti Indonesia,” kata Goyer dalam US-Indonesia Investment Summit 2024 di Jakarta pada Selasa (26/11/2024).

    Goyer menuturkan, tarif adalah pajak yang dibayarkan oleh warga negara yang mengenakannya. Dia menuturkan, pengenaan tarif ini akan menimbulkan beragam dampak, mulai dari inflasi, gangguan rantai pasokan, dan ancaman pembalasan oleh mitra dagang, sehingga menimbulkan ketidakpastian ekonomi yang sangat besar.

    Dia melanjutkan, pemberlakuan tarif juga akan semakin menggoyahkan sistem perdagangan global yang sebenarnya sudah sangat rentan. Goyer juga menuturkan, sebagai pelaku usaha, Kamar Dagang AS menilai pemberlakuan tarif bertentangan dengan kebijakan perdagangan yang baik. 

    Adapun, dia juga mengingatkan potensi pemberlakuan tarif ini sangat nyata. Sehingga, dia mengatakan baik pemerintah maupun sektor usaha di Indonesia harus bersiap untuk pemberlakuan tersebut. 

    “Tidaklah bijaksana bagi pemerintah mana pun untuk mengabaikan kemungkinan diberlakukannya semacam tarif berbasis luas di beberapa tingkatan,” katanya.

    Adapun, dalam kampanyenya sebelum memenangkan Pilpres AS, Trump telah mengusulkan rencana tarif menyeluruh sebesar 10% hingga 20% terhadap hampir semua impor. 

    Selain itu, Trump juga berjanji untuk mengakhiri status perdagangan most favoured nations China dan mengenakan tarif pada impor kepada China melebihi 60% – jauh lebih tinggi daripada yang dikenakan selama masa jabatan pertamanya.

  • Mendag Klaim Harga Minyakita di Pasaran Normal Jelang Nataru

    Mendag Klaim Harga Minyakita di Pasaran Normal Jelang Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan harga Minyakita telah kembali normal secara nasional di pasaran menjelang momentum Natal 2024 dan Tahun Baru (Nataru) 2025. Adapun, harga eceran tertinggi (HET) untuk minyak goreng subsidi itu sebesar Rp15.700 per liter.

    “[Harga Minyakita] kan sudah normal, besok kita mau [undang produsen dan distributor]. Jadi itu secara nasional [Minyakita sudah normal],” kata Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso saat ditemui di sela-sela acara Sosialisasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 Tahun 2024 di Jakarta, Selasa (26/11/2024).

    Hanya saja, Budi mengaku Minyakita di wilayah Indonesia bagian timur mengalami lonjakan harga. Namun, dia kembali menegaskan bahwa harga Minyakita di wilayah barat dibanderol normal.

    “Tetapi itu [Minyakita] kebanyakan daerah timur yang harga tinggi, tetapi di [wilayah] barat normal semua. Kemarin saya ke Klaten, Yogya, normal semua, nggak ada masalah,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Budi mengungkap bahwa Kemendag berencana mempertemukan produsen dan distributor minyak goreng agar menyuplai pasokan sehingga harga menjadi normal. Adapun, pertemuan ini akan dilakukan pada Kamis (28/11/2024) mendatang.

    “Saya kira yang lainnya bagus, harganya tidak ada masalah. Mudah-mudahan sampai Nataru [Natal dan Tahun baru] ini semua berjalan dengan baik,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Mendag Budi sempat mengakui harga MinyaKita dibanderol Rp17.000 per liter, harga yang dijajakan ini merupakan rata-rata harga nasional.

    “Minyak goreng sampai Selasa itu harganya Rp17.000 per kilogram [liter], itu harga nasional, rata-rata harga nasional,” kata Budi dalam Rapat Kerja Menteri Perdagangan dengan Komisi VI DPR di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2024).

    Namun demikian, Budi mengeklaim tidak semua wilayah mematok harga MinyaKita di atas HET. Namun, dia juga tak mengelak bahwa harga MinyaKita melonjak secara nasional, terutama di wilayah timur.

    “Jadi, memang ada yang tinggi, ada yang sama sesuai harga [HET], tetapi secara nasional memang naik, di wilayah timur memang rata-rata lebih tinggi. Jadi terjadi kenaikan sekitar 8,28% di atas HET yaitu Rp15.700,” ujarnya.

    Budi menyebut lonjakan harga MinyaKita yang terjadi di Indonesia timur lantaran rantai pendistribusian yang panjang dibandingkan aturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2024 (Permendag 18/2024) tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat.

    “Seharusnya distribusinya itu kan dari produsen, kemudian D1, D2, dan pengecer. Namun di lapangan ini ada terjadi beberapa transaksi dari pengecer ke pengecer,” jelas Budi.

    Pada raker itu, Budi juga menyatakan pihaknya bakal memanggil para distributor minyak goreng agar mengikuti aturan Permendag 18/2024.

    Perlu diketahui, Pasal 8 Permendag 18/2024 menjelaskan terkait pendistribusian minyak goreng rakyat (MGR). Jalurnya antara lain produsen minyak goreng menyalurkan MGR kepada distributor lini 1 (D1) dan/atau BUMN Pangan dan wajibn melaporkan pengiriman melalui SIMIRAH.

    Kemudian pada Pasal 8 ayat (2) dijelaskan bahwa D1, BUMN Pangan, dan/atau distributor lini 2 (D2) wajib menyalurkan MGR yang diterima sampai kepada pengecer. Adapun, pengecer wajib menjual MGR dengan harga di bawah atau sama dengan HET. HET ini sendiri ditetapkan oleh menteri.

  • Respons Yassierli Soal Polemik Upah Minimum Industri Padat Modal dan Padat Karya

    Respons Yassierli Soal Polemik Upah Minimum Industri Padat Modal dan Padat Karya

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli buka suara usai kalangan buruh menolak salah satu poin dalam draf aturan pengupahan baru, yakni ihwal pembagian dua kategori kenaikan upah minimum untuk industri padat karya dan padat modal.

    Yassierli menjelaskan pembagian tersebut sempat masuk dalam bahan diskusi. Awalnya, pemerintah ingin agar pembagian kategori tersebut dapat melindungi perusahaan yang tengah mengalami kesulitan finansial.

    “Itu diskusi awal-awal, esensinya kan kita ingin melindungi perusahaan yang sedang mengalami kesulitan finansial,” kata Yassierli di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Senin (25/11/2024).

    Setelah pihaknya mempertimbangkan lebih lanjut, Yassierli menilai rencana tersebut tidak mudah untuk diimplementasikan. “Ternyata tidak sesederhana memisahkan padat karya dengan padat modal,” ujarnya.

    “Tapi semangatnya adalah kita ingin meningkatkan penghasilan pekerja dengan tetap memerhatikan daya saing usaha,” lanjutnya.

    Dalam catatan Bisnis, kalangan buruh menolak draf Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) yang diusulkan oleh Menaker Yassierli. Salah satunya, terkait pembagian dua kategori kenaikan upah minimum untuk industri padat karya dan padat modal.

    Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI Said Iqbal menilai, kebijakan itu dinilai bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.168/PUU-XXI/2023.

    “Pembagian dua kategori kenaikan upah minimum ini melanggar keputusan Mahkamah Konstitusi,” kata Said Iqbal dalam keterangannya, Senin (25/11/2024).

    Dalam putusan MK, Said Iqbal menyebut bahwa kenaikan upah minimum berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu yang disimbolkan dengan α, dengan memerhatikan proporsionalitas kebutuhan hidup layak (KHL).

    Untuk itu, kalangan buruh yang terdiri dari Partai Buruh, KSPI, dan KSPSI menolak draft isi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) yang membagi upah minimum menjadi dua kategori tersebut.

    Sementara itu, Anggota Depenas dari unsur pengusaha Sarman Simanjorang menyampaikan, draft tersebut tidak hanya memuat kepentingan pekerja dan buruh, tetapi juga kepentingan pengusaha.

    Dia menilai bahwa industri padat karya perlu mendapat perhatian khusus, di tengah ketidakpastian ekonomi saat ini. Apalagi, kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri ini cukup besar sehingga kenaikan upah minimum 2025 ini diharapkan tidak semakin membebani industri tersebut.

    Lebih lanjut, dia menyebut bahwa tidak ada yang dapat memperkirakan kondisi ekonomi tahun depan, mengingat tahun ini telah terjadi penurunan daya beli dan deflasi dalam lima bulan terakhir.

    Dia khawatir, kenaikan upah yang terlalu tinggi di sektor ini membuat pelaku usaha terpaksa melakukan efisiensi yang berujung pada PHK. Untuk itu, dia mengharapkan pemerintah untuk menaikkan upah minimum 2025 dengan mempertimbangkan kemampuan dunia usaha, yang dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta kontribusi ketenagakerjaan terhadap pertumbuhan ekonomi.

    “…bahwa ada penetapan UMP tambahan yaitu kebutuhan hidup layak, kami bisa menerima itu sejauh angkanya sesuai dengan kemampuan dunia usaha,” pungkas Sarman.

  • Agus Gumiwang Sudah Kantongi Nilai Investasi Ideal yang Harus Dipenuhi Apple

    Agus Gumiwang Sudah Kantongi Nilai Investasi Ideal yang Harus Dipenuhi Apple

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita belum bisa menyebutkan secara detil berapa jumlah investasi yang harus dipenuhi oleh Apple di Indonesia.

    Hal itu Agus sampaikan menyusul proposal investasi Apple senilai US$100 juta atau setara Rp1,58 triliun (asumsi kurs Rp15.800) untuk 2024-2026 yang belum dia setujui. Menurutnya, nilai investasi itu belum memenuhi azas keadilan. 

    Dia sebenarnya mengaku sudah mengantongi angka investasi ideal untuk Apple. Bahkan, angka ideal itu didapat dari hasil rapat Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dengan pendekatan teknokratis.

    “Jadi saya mohon maaf saya belum bisa buka angka-angkanya,” ucap Agus di Kantor Kemenperin, Jakarta Selatan, Senin (25/11/2024).

    Agus lantas mengatakan pihaknya segera mengundang Apple datang ke Indonesia untuk membahas rencana investasi produsen iPhone tersebut dalam proposal 2024-2025. Termasuk, mengajukan angka investasi ideal yang telah dia kantongi tadi.

    Selain itu, negosiasi nantinya juga akan membahas mengenai US$10 juta atau Rp1,58 miliar proposal investasi Apple 2020-2023 yang belum terealisasi. 

    Agus pun berjanji akan meminta Apple melunasi ‘utang’ investasi pada proposal periode lalu itu. Apalagi, saat ini sudah memasuki 2024 akhir dan Apple sudah mengajukan proposal investasi baru.

    Lebih lanjut, Kemenperin berharap Apple bisa berinvestasi sesuai azas keadilan guna memenuhi aturan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebagai syarat perusahaan tersebut untuk menjual produknya di Indonesia. Ini khususnya untuk penjualan iPhone 16 Series. 

    Hal ini sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No 29/2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet. 

    Pada Permenperin 29/2017, disebutkan bahwa penghitungan TKDN dapat dilakukan menggunakan tiga skema, yakni pembuatan produk di dalam negeri atau membangun pabrik, pembuatan aplikasi di dalam negeri, dan/atau pengembangan inovasi di dalam negeri.   

    Apple sendiri memilih skema pengembangan inovasi lewat membangun Apple Academy. Produsen iPhone ini sudah membangun tiga Apple Academy, yang berlokasi di BSD Tangerang, Batam, dan Surabaya. 

    Agus mengatakan dalam pertemuan dengan Apple kelak, pihaknya juga bakal mendesak perusahaan asal Amerika Serikat itu mengambil skema pertama dalam berinvestasi, yakni memabngun pabrik. 

    “Saya yakin Apple itu mempunya kepentingan besar untuk bisa mulai bisnisnya di Indonesia. Dalam negosiasi tadi yang akan kita utamakan dalam negosiasi tadi dalam tanda kutip pressure Apple menggunakan skema satu, yaitu melakukan investasi pabrik,” jelas Agus.

    Menurut Agus, membangun pabrik di Indonesia juga memberikan keuntungan bagi Apple. Sebab, perusahaan itu tak perlu lagi mengaju proposal investasi setiap tiga tahun sekali.