Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Upah Minimum Nasional Naik 6,5%, Apindo Tunggu Penjelasan Pemerintah

    Upah Minimum Nasional Naik 6,5%, Apindo Tunggu Penjelasan Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengaku masih menunggu penjelasan dari pemerintah usai Presiden Prabowo Subianto menaikkan rata-rata upah minimum nasional 2025 sebesar 6,5%.

    Diketahui, Presiden Prabowo baru saja menaikkan rata-rata  upah minimum nasional 2025 sebesar 6,5%. Adapun, untuk upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh dewan pengupahan provinsi, kota, dan kabupaten.

    “Justru saat ini kita menunggu penjelasan pemerintah [terkait kenaikan rata-rata upah minimum nasional 2025 sebesar 6,5%],” kata Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam kepada Bisnis, Jumat (29/11/2024).

    Bob juga mengeklaim hingga saat ini Apindo tidak mengetahui apa yang menjadi landasan pemerintah menaikkan upah minimum rata-rata sebesar 6,5%. “Kita sampai saat ini tidak tahu apa landasannya pemerintah menetapkan kenaikan 6,5%,” ujarnya.

    Di samping itu, dia juga menyampaikan masih belum mengetahui bagaimana sistem pengupahan akan ditetapkan ke depannya untuk para pekerja.

    “[Dan] bagaimana dunia usaha mengkalkulasi kenaikan biaya tenaga kerja dan biaya-biaya untuk kepastian usaha ke depan,” ujarnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo mengatakan penetapan upah minimum bertujuan untuk meningkatkan daya beli pekerja dengan tetap memperhatikan daya saing usaha.

    Orang nomor satu di Indonesia itu menyampaikan bahwa kesejahteraan buruh adalah suatu yang sangat pening kita akan perjuangkan terus perbaikan kesejahteraan mereka.

    Mulanya, Prabowo menjelaskan bahwa Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengusulkan agar kenaikan upah minimum di angka 6%.

    “Namun setelah membahas dan melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan pimpinan buruh, kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional 2025 sebesar 6,5%,” kata Presiden Prabowo dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (29/11/2024).

    Kemudian, Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa untuk upah minimum sektoral nantinya bakal ditetapkan oleh dewan pengupahan provinsi, kota, dan kabupaten.

    “Ketentuan lebih terperinci terkait upah minimum akan diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan,” ungkapnya.

  • Upah Minimum 2025 Naik 6,5%, Pemerintah Harap Pengusaha dan Buruh Bisa Terima

    Upah Minimum 2025 Naik 6,5%, Pemerintah Harap Pengusaha dan Buruh Bisa Terima

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli berharap keputusan pemerintah soal kenaikan upah minimum 6,5% secara nasional rata-rata bisa diterima seluruh pihak, baik buruh maupun pengusaha. 

    Yassierli memastikan bahwa keputusan final untuk menaikkan upah minimum secara nasional rata-rata 6,5% berasal dari Presiden Prabowo. 

    “Hopefully [disetujui] dan saya yakin kalau kita berpikir untuk bangsa kami pemerintah sudah lakukan yang terbaik. Kami berharap temen buruh, Apindo memahami ini yang terbaik dan ini adalah kebijakan pak Presiden, kita punya banyak PR lain ayo kita selesaikan bersama,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024). 

    Untuk diketahui, Presiden Prabowo mengumumkan bahwa pemerintah menaikkan upah minimum nasional rata-rata 6,5% pada tahun depan. Ini menjadi kenaikan upah minimum pertama yang diumumkan dan dilakukan pemerintahan Prabowo Subianto. 

    Dalam keterangan persnya, Prabowo menyampaikan bahwa Menaker awalnya mengusulkan kenaikan upah sebesar 6%. Namun, dia menyebut setelah bertemu kelompok buruh, kenaikan rata-rata upah minimum nasional menjadi 6,5%. 

    “Menteri tenaga kerja mengusulkan kenaikan upah minimum sebesar 6%, namun setelah membahas juga dan melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan pimpinan buruh, kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada 2025 sebesar 6,5%,” terang Prabowo pada konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024). 

    Selanjutnya, terang Prabowo, upah minimum sektoral akan ditetapkan pleh Dewan Pengupahan Provinsi, Kota dan Kabupaten. 

    Landasan hukum kenaikan upah minimum pada periode pertama pemerintahan Prabowo itu juga akan segera dituangkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. 

    “Ketentuan lebih rinci akan diatur oleh peraturan menteri ketenagakerjaan,” kata Ketua Umum Partai Gerindra itu. 

    Prabowo lalu menyampaikan bahwa kesejahteraan buruh sangat penting dan akan diperjuangkan terus guna perbaikan kesejahteraan mereka. 

    Dia juga menyampaikan hal itu saat bertemu dengan perwakilan kelompok buruh sebelum mengumumkan kenaikan upah minimum nasional 6,5% itu. 

    “Dan tadi juga di hadapan pimpinan buruh perwakilan, saya juga menyampaikan bahwa program-program kami termasuk makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil juga dihitung merupakan sesuatu tambahan kesejahteraan, karena buruh tentunya punya keluarga dan punya anak,” tuturnya.

  • Upah Minimum 2025 Naik 6,5%, UMP di Jakarta Jadi Rp5,3 Juta

    Upah Minimum 2025 Naik 6,5%, UMP di Jakarta Jadi Rp5,3 Juta

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan kenaikan upah minimum sebesar 6,5% pada 2025. Adapun, aturan tertulis bakal dituangkan melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) pekan depan. 

    Jika keputusan tersebut ditetapkan, berapa besaran kenaikan upah di DKI Jakarta tahun depan?

    Untuk diketahui, Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2024 sebesar Rp5,06 juta, angka tepatnya Rp5.067.381 atau naik dari tahun sebelumnya Rp4.901.798. 

    Dengan acuan kenaikan upah minimum 2025 sebesar 6,5%, maka perhitungannya yaitu UMP tahun lalu dikalikan besaran persentase kenaikan yang ditetapkan atau Rp5.067.381 x 6,5% = Rp329.379. 

    Artinya, UMP DKI Jakarta 2025 akan berkisar Rp5.396.761 atau Rp5,3 juta. Perlu diingat, angka tersebut merupakan perhitungan kasar. Ketetapan besaran UMP akan ditetapkan resmi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. 

    Untuk diketahui, sebelumnya Presiden Prabowo mengambil keputusan kenaikan UMP setelah menggelar rapat dengan Menteri Ketenegakerjaan dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jumat (29/11/2024).

    “Menaker telah mengusulkan untuk meningkatkan kenaikan upah minimum  6%, namun setelah membahas dengan pimpinan buruh kita ambil keputusan untuk menaikan upah minimum sebesar 6,5%,” ujar Prabowo.

    Prabowo menuturkan, penetapan kenaikan upah minimum dilakukan untuk meningkatkan daya beli pekerja, dengan tetap memperhatikan daya saing usaha.

    “Ketentuan lebih rinci akan diatur oleh peraturan menteri ketenagakerjaan,” kata Prabowo dalam dalam siaran langsung Sekretariat Presiden, Jumat (29/11/2024)

    Menanggapi hal itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menargetkan Permenaker yang mengatur penetapan UMP 2025 dapat rampung pada pekan depan, tepatnya pada 4 Desember 2024.

    Yassierli menjelaskan, dalam merumuskan Permenaker itu Kemenaker bakal berkoordinasi dengan Kementerian Hukum yang dipimpin oleh Supratman Andi Agtas.

    “Target Rabu [pekan depan] ya terbit insya Allah, harus sinkronisasi dulu di kementrian hukum,”pungkasnya.

  • Pengusaha Konstruksi Minta PPN 12% Tak Cuma Ditunda, Tapi Dibatalkan

    Pengusaha Konstruksi Minta PPN 12% Tak Cuma Ditunda, Tapi Dibatalkan

    Bisnis.com, JAKARTA – Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) menanggapi rencana pemerintah untuk menunda realisasi kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025. 

    Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Gapensi, Andi Rukman Karumpa, menjelaskan bahwa keputusan untuk menunda kenaikan PPN itu perlu dilakukan guna memastikan dunia usaha tetap terjaga dalam menunjang target pertumbuhan ekonomi.

    “Saat ini, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Untuk mencapai target tersebut, perlu ada keseimbangan antara upaya peningkatan penerimaan negara dan penguatan daya saing pelaku usaha dalam negeri,” kata Andi kepada Bisnis, dikutip Jumat (29/11/2024).

    Andi juga menambahkan, bila pemerintah tetap bersikeras meningkatkan pendapatan negara lewat PPN 12%, maka hal itu secara langsung bakal memengaruhi bisnis konstruksi dalam negeri.

    Pasalnya, kenaikan itu bakal berdampak pada biaya material dan jasa konstruksi, yang pada akhirnya meningkatkan harga keseluruhan proyek. Andi menyebut, hal ini akan memberatkan para pelaku usaha konstruksi, terutama UMKM, karena mereka sering kali beroperasi dengan margin yang sangat tipis.

    “Tarif PPN yang lebih tinggi dapat menyebabkan anggaran proyek yang telah direncanakan sebelumnya menjadi tidak mencukupi. Dampaknya dirasakan paling besar oleh kontraktor kelas kecil yang memiliki keterbatasan akses terhadap modal tambahan untuk menutup selisih biaya tersebut,” tegasnya. 

    Lebih jauh, Andi Rukman bahkan menilai pemerintah sebaiknya juga mengkaji kemungkinan pembatalan kenaikan PPN bukan hanya menunda.

    “Saran kami dibatalkan saja rencana kenaikan pajak tersebut” pungkasnya.

    Untuk diketahui sebelumnya, Ketua DEN Luhut B. Pandjaitan mengatakan pemerintah tengah menggodok stimulus bantuan sosial kepada rakyat, khususnya kelas menengah, sebelum tarif PPN 12% diterapkan.  

    “Ya hampir pasti diundur [kenaikan PPN jadi 12%], biar dulu jalan tadi yang ini [bantuan sosial],” kata Luhut kepada wartawan, Rabu (27/11/2024). 

    Luhut menegaskan, pemerintah harus memberikan insentif kepada masyarakat guna memulihkan daya beli konsumen dan ekonomi rakyat yang dinilai masih sulit.

    Kendati demikian, hingga saat ini Luhut menyebutkan bahwa pemerintah masih menggodok perhitungan jumlah masyarakat yang berhak mendapatkan bansos tersebut.

  • Ojol Makin Terjepit, Ancam Demo Besar Jika BBM Bersubsidi Dibatasi

    Ojol Makin Terjepit, Ancam Demo Besar Jika BBM Bersubsidi Dibatasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Kehidupan para pengemudi ojek daring atau ojek online (ojol) disebut makin sulit jika pemerintah melarang penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi angkutan online. Para pengemud mengancam gelar demo besar-besaran. 

    Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia Igun Wicaksono menolak keras pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terkait wacana pembatasan BBM Subsidi bagi ojol. 

    Bahlil menganggap ojol bukanlah angkutan umum. Padahal, sejak 2018, Garda selalu meminta pemerintah melegalkan ojol, yang hingga saat ini hal itu belum terjadi.

    “Jika sampai ojol tidak dapat menerima atau mengisi BBM bersubsidi nanti maka pastinya akan terjadi gelombang aksi unjuk rasa besar-besaran di seluruh Indonesia untuk memprotes keputusan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ini,” kata Igun kepada Bisnis, Kamis (28/11/2024).

    Igun menilai hal ini bak ironi. Sebab, pihaknya berharap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini dapat mensejahterakan ojol.

    Namun, kata Igun, nyatanya pernyataan Bahlil ini membuat ojol meradang dan siap menurunkan massa dalam jumlah besar. Igun menjelaskan penghasilan tidak seberapa, bahkan sudah menjadi sapi perah dari perusahaan aplikasi, tapi akan diperas lagi oleh pemerintah.

    Demo OJOLPerbesar

    Setali tiga uang, Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menentang rencana larangan penggunaan BBM bersubsidi bagi ojol. Pasalnya, hal ini akan berdampak luas pada kenaikan harga barang-barang di pasar dan akan memberatkan warga secara umum.

    Ketua SPAI Lily Pujiati mengatakan, bila ini terjadi maka dengan sendirinya masyarakat yang menggunakan jasa ojol akan semakin berkurang karena melakukan penghematan akibat kenaikan harga-harga tadi.

    “Walaupun nanti kami akan mendapatkan BLT [bantuan langsung tunai], itu sudah terlambat karena dampak harga-harga barang pokok yang sudah naik tadi akibat pencabutan subsidi BBM. Karena pelarangan konsumsi BBM bersubsidi itu sama saja dengan masyarakat termasuk kami harus membayar BBM yang lebih mahal,” jelas Lily.

    Lily lantas menyinggung bahwa di Indonesia terdapat perusahaan aplikator seperti Gojek, Grab, Maxim, Shopee Food, Lalamove, InDrive, Borzo dan lainnya. Namun, semuanya tidak mengakui para driver sebagai pekerja tetap, melainkan hanya sebagai mitra.

    “Platform tersebut tidak pernah menyebutkan angka pasti berapa banyak pengemudi yang bekerja, hanya Gojek yang menyebutkan angka 2 juta plus,” imbuh Lily.

    Pengemudi ojol menunggu penumpangPerbesar

    Dia menjelaskan, konsumsi per hari BBM di kisaran Rp40.000 bagi roda dua (ojol dan kurir) dan Rp150.000 bagi roda empat. Namun, kata Lily, yang menjadi masalah adalah karena pendapatan driver yang rendah dan tidak pasti.

    Menurut Lily, ini akibat dari aplikator yang tidak mengakui driver sebagai pekerja tetap. Oleh karena itu, para driver tidak mendapatkan hak-hak sebagai pekerja seperti yang diatur dalam UU 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan.

    “Kami rata-rata hanya mendapatkan 50.000-100.000 per hari bagi roda dua maupun roda empat. Maka itu kami menuntut pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang tidak memberatkan rakyatnya dengan pencabutan subsidi BBM,” kata Lily.

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberi sinyal bahwa ojek online atau ojol tak akan diperbolehkan mengonsumsi BBM subsidi.
    Hal ini seiring skema penyaluran BBM subsidi baru yang bakal dilakukan secara kombinasi atau blending, berbentuk bantuan langsung tunai (BLT) dan subsidi langsung pada barang. 

    Adapun, salah satu penerima yang berhak mendapat subsidi BBM pada barang langsung adalah kendaraan berpelat kuning alias transportasi umum.

    Oleh karena itu, ojol yang selama ini berpelat hitam tidak masuk kriteria transportasi umum. Bahlil menjelaskan, ojol itu merupakan usaha. Dia menyebut, ada pengusaha yang memiliki sejumlah unit kendaraan bermotor dan menyewakannya kepada masyarakat untuk menjadi ojol.

    Dengan fakta tersebut, maka kendaraan untuk usaha sejatinya tak berhak menenggak BBM subsidi.

    “Masa yang kayak gini disubsidi? Tetapi kita hitung, yang jelas [subsidi dilakukan secara] bijaksana,” kata Bahlil di kediamannya di Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2024).

    Kendati demikian, Bahlil menyebut sebagian driver ojol bisa saja mendapat BLT jika yang bersangkutan memenuhi kriteria.
    Menurutnya, khusus kriteria penerima BLT nanti akan diambil dari data masyarakat kurang mampu milik Kementerian Sosial, PT Pertamina (Persero), Kemenko Ekonomi, hingga Kemenko Pembangunan Manusia. Selanjutnya, data-data tersebut akan dikonsolidasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

    “Jadi selama ini kan kita tidak pernah satu data nih. Nah, kali ini Pak Presiden Prabowo memerintahkan harus satu data terkait dengan saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Maka, BPS yang ditunjuk sebagai komandan dalam rangka penyeragaman data,” tutur Bhalil. 

  • BILA 2024: Bos Pelni Ungkap Rencana Investasi Jumbo Kapal Komersial 2025

    BILA 2024: Bos Pelni Ungkap Rencana Investasi Jumbo Kapal Komersial 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) meraih penghargaan Outstanding Woman Figure in Shipping Transformation dalam ajang Bisnis Indonesia Logistics Award (BILA) 2024. 

    Penghargaan tersebut diberikan oleh Bisnis Indonesia sebagai apresiasi atas transformasi besar yang telah dilakukan oleh perusahaan pelayaran milik negara tersebut dalam beberapa tahun terakhir.

    Direktur Utama Pelni, Tri Andayani menyampaikan rasa bangganya dan terima kasih atas penghargaan yang diterimanya. Dia juga menekankan bahwa penghargaan tersebut merupakan buah hasil dari dari kerja keras seluruh direksi dan insan Pelni. 

    “Ini artinya apa yang telah kami lakukan dalam dua hingga tiga tahun terakhir, yaitu transformasi masif di internal, ternyata dinilai positif, khususnya oleh media besar seperti Bisnis Indonesia. Tentu hal ini sangat menggembirakan bagi kami,” kata Tri dalam Bisnis Indonesia Logistic Awards (BILA) 2024, Kamis (28/11/2024). 

    Tri menambahkan, penghargaan tersebut semakin memotivasi Pelni sebagai BUMN pelayaran untuk terus meningkatkan kinerja dan kualitas layanannya kepada masyarakat dalam hal konektivitas antarpulau.

    Di samping itu, dia juga menerangkan sejumlah fokus bisnis Pelni pada tahun depan yakni penugasan dari pemerintah untuk mendukung program-program nasional dan komersialisasi sebagai perusahaan BUMN yang berupaya menghasilkan profit. 

    “Kami telah mengajukan PMN untuk mendukung rencana pembaruan armada kapal, yang diharapkan dapat memperkuat pelayanan kami,” ujarnya. 

    Sebelumnya, Pelni mengajukan kebutuhan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1,5 triliun untuk pembelian 3 unit kapal baru dalam rangka peremajaan armada perusahaan. 

    “Kami telah mengajukan PMN untuk tiga unit kapal baru. Jika semua berjalan lancar, di akhir tahun ini dana PMN tersebut akan cair, dan pada tahun 2025 kami akan mengajukan kembali untuk pelunasan atas uang muka tersebut,” tuturnya. 

    Sebagai bagian dari upaya transformasi, Pelni tengah menyiapkan investasi besar dalam pengadaan kapal baru. Pelni berencana untuk berinvestasi dalam kapal komersial guna memperkuat sektor logistik dan komersialisasi perusahaan. 

    Investasi tersebut akan mendukung rencana Pelni dalam memenuhi kebutuhan pasar serta meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia.

    “Kami juga akan berinvestasi pada kapal komersial dan kapal barang. Ini adalah langkah penting untuk mengembangkan sisi komersialisasi kami,” jelasnya.

    Dalam rangka mempersiapkan pengoperasian kapal-kapal baru, Pelni juga mempersiapkan berbagai aspek, termasuk peningkatan sumber daya manusia (SDM).

    “Teknologi kapal baru berbeda dengan yang lama, sehingga kami harus memastikan SDM kami siap untuk menghadapi tantangan tersebut. Kami juga terus memperbaiki berbagai aspek pelayanan, agar masyarakat semakin merasakan manfaat dari transformasi yang kami lakukan,” pungkasnya. 

  • Minyakita Makin Mahal, Imbas Harga CPO Melambung?

    Minyakita Makin Mahal, Imbas Harga CPO Melambung?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengakui harga Minyakita melambung tinggi dan dibanderol Rp17.100 per liter secara rata-rata nasional. Harga tersebut jauh di atas ketentuan harga eceran tertinggi (HET) yang dipatok Rp15.700 per liter.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan melambungnya harga Minyakita umumnya terjadi di bagian wilayah timur Indonesia. Sayangnya, dia enggan membeberkan secara spesifik wilayah timur mana saja yang mengalami lonjakan harga.

    Kendati demikian, Budi mengeklaim harga Minyakita di wilayah timur sudah mulai berangsur turun. Dia pun meminta agar produsen tetap menjaga harga Minyakita agar tidak melonjak.

    Lantas, apakah kenaikan harga Minyakita secara nasional imbas dari harga CPO yang juga melambung?

    Asosiasi Petani Kelapa Sawit (Apkasindo) mengungkap bahwa harga minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) yang terus naik selama dua hari terakhir.

    Adapun, asosiasi menyebut minyak goreng premium secara umum memang mengalami lonjakan harga seiring dengan harga CPO. Namun, semestinya kondisi ini tidak berpengaruh pada harga Minyakita.

    Ketua Umum Apkasindo Gulat Medali Emas Manurung menilai harga Minyakita yang sudah dipatok dengan HET Rp15.700 per liter semestinya tidak terpengaruh.

    “Tetapi seharusnya Minyakita itu tidak terpengaruh karena dia dipatok dengan HET Rp15.700 [per liter] dan itu Rp15.700 itu gotong royong oleh sebuah stakeholders sawit melalui eksportir CPO ataupun dalam bentuk turunannya. Jadi, seharusnya tidak terpengaruh,” kata Gulat kepada Bisnis, Kamis (28/11/2024).

    Menurutnya, lonjakan harga Minyakita di beberapa wilayah Indonesia timur menjadi tugas penting Kementerian Perdagangan dalam mengontrol dan menstabilkan harga.

    Lebih lanjut, Gulat menyoroti regulasi sawit di Indonesia di saat harga CPO dan minyak goreng naik. Untuk itu, asosiasi pun mengusulkan agar pemerintah segera mendirikan badan otoritas sawit Indonesia atau badan sawit Indonesia yang langsung di bawah Presiden.

    “Semuanya akan terkonsep satu pintu dalam kebijakan terkait kepada sawit dari sektor saprodi, hulu, hilir, sampai ke bursanya. Ini akan memberikan manfaat multiplier effect kepada pemasukan negara, keterbukaan data, hingga transparansi,” tuturnya.

    Jika melihat laman Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) milik Kemendag, hingga 25 November 2024, harga Minyakita di wilayah timur memang terpantau melambung di atas HET.

    Data tersebut menunjukkan, wilayah yang mematok harga Minyakita tertinggi adalah Papua Tengah, harganya tembus Rp19.000 per liter. Secara nasional, harga rata-rata Minyakita mencapai Rp17.100 per liter pada 25 November 2024.

  • Pertamina International Shipping Sabet Penghargaan Pelayaran Non-Peti Kemas

    Pertamina International Shipping Sabet Penghargaan Pelayaran Non-Peti Kemas

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Pertamina International Shipping (PIS) berhasil meraih penghargaan dalam kategori Anak Usaha BUMN Bidang Pelayaran Non-Peti Kemas pada ajang Bisnis Indonesia Logistics Awards (BILA) 2024. 

    Penghargaan yang diselenggarakan Bisnis Indonesia Grup tersebut diberikan sebagai apresiasi terhadap kontribusi signifikan PIS dalam industri logistik dan pelayaran di Indonesia.

    CEO PIS, Yoki Firnandi, menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam atas penghargaan yang diberikan tersebut. Menurut dia, penghargaan ini memiliki makna yang sangat penting bagi PIS, yang tahun ini merayakan usia ke-8 tahun.

    “PIS terus berupaya menjadi perusahaan maritim dan logistik yang dapat membanggakan Indonesia, dengan lebih dari 700 kapal yang kami kelola, serta 6 terminal energi yang mendukung kelancaran distribusi energi di seluruh negeri,” kata Yoki dalam Bisnis Indonesia Logistics Awards (BILA) 2024, Kamis (28/11/2024). 

    Dia menambahkan, dengan dukungan lebih dari 10.000 pelaut profesional, PIS memainkan peran krusial dalam ketahanan energi nasional, khususnya dalam memberikan dukungan di sektor pelayaran. 

    PIS berupaya menjadi bagian penting dari ekosistem energi nasional dan terus berinovasi, serta berkomitmen untuk mendukung keberlanjutan sektor logistik Indonesia dengan pelayanan yang handal dan efisien. 

    “Kami mengalirkan energi ke belasan ribu pulau di Indonesia, sekaligus mengibarkan bendera merah putih dengan bangga di lima benua melalui armada kami,” jelas Yoki.

    Dengan penghargaan ini, PIS membuktikan dedikasinya sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan energi Tanah Air.

    Hal ini salah satunya ditunjukkan lewat upaya PIS dalam memperkuat ketahanan energi nasional, untuk memastikan kelancaran distribusi dan pasokan bahan bakar minyak (BBM) ke penjuru negeri. 

    Corporate Secretary PIS Muhammad Baron mengatakan PIS kembali memperkuat armadanya dengan kehadiran PIS Rokan dan PIS Natuna. 

    “Kedua armada tanker ini disiapkan untuk menjaga kelancaran pasokan dan distribusi BBM terutama menjelang masa liburan Natal dan Tahun Baru 2025, di mana kebutuhan akan BBM di masyarakat biasanya akan meningkat,” ujarnya.  

    Kedua kapal ini merupakan small tanker yang akan dioptimalkan untuk memperkuat keandalan distribusi BBM khususnya di area Indonesia Timur, yakni termasuk Nusa Tenggara, Papua, dan Maluku. 

    Secara rinci, Kapal PIS Rokan dan Natuna memiliki spesifikasi teknis yang mendukung kebutuhan distribusi BBM domestik, dengan kapasitas angkut hingga 6,245 Cbm, panjang kapal (LOA) 99.90 meter, draft 5.7 meter, dan daya angkut total (DWT) sebesar 4,990 ton. 

    “Penambahan armada ini juga sejalan dengan Asta Cita untuk ketahanan energi nasional. Menjaga keamanan pasokan BBM domestik, serta menjamin kelancaran arus distribusi energi agar masyarakat bisa menikmati masa libur panjang dengan aman dan nyaman,” pungkasnya. 

  • Dilema Pajak Kelas Menengah, PTKP Turun atau PPN Naik jadi 12%?

    Dilema Pajak Kelas Menengah, PTKP Turun atau PPN Naik jadi 12%?

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah bersiap menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada Januari 2025, sementara rekomendasi OECD mendorong penurunan ambang batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Kebijakan yang membuat kelas menengah terjepit jika dilaksanakan karena keduanya menggerus daya beli kelas menengah?

    Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa pemerintah telah memberikan sejumlah insentif untuk mendukung daya beli masyarakat kelas menengah. Insentif ini mencakup berbagai skema perpajakan hingga subsidi untuk berbagai sektor.

    Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Dwi Astuti menjelaskan bahwa pemerintah menyediakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti dan otomotif. Program ini mencakup pembelian rumah tapak dengan harga hingga Rp5 miliar dan pembelian kendaraan listrik.

    “Apakah benar masyarakat yang golongan menengah ini tidak diberi insentif? Ada skema penguatan daya beli masyarakat, misalnya PPN DTP. Ini skema insentif kepada masyarakat dengan penghasilan menengah ke atas,” ujar Dwi melalui kanal YouTube Ditjen Pajak, Selasa (26/11/2024).

    Dia menambahkan, sektor properti dan otomotif diprioritaskan karena melibatkan tenaga kerja yang besar dan memiliki efek berganda terhadap industri lain, seperti bahan bangunan hingga perabotan rumah.

    Selain itu, pemerintah juga memberikan subsidi energi, termasuk subsidi listrik, LPG, hingga BBM. “Pertalite yang juga masih disubsidi oleh pemerintah. Yang punya motor pasti golongan menengah ke atas. Ini adalah belanja-belanja subsidi yang memang disiapkan,” tambahnya.

    Dalam kesempatan terpisah, terkait rencana kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% per 1 Januari 2025 menuai perhatian publik. Dwi Astuti menegaskan bahwa pemerintah telah memberikan informasi terkait kebijakan ini sesuai amanat Undang-Undang No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

    “Perlu kami sampaikan bahwa selama ini pemerintah memulai strategi komunikasi dengan publikasi manfaat pajak,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (26/11/2024).

    Dia menambahkan bahwa manfaat kenaikan PPN akan kembali kepada masyarakat melalui berbagai program sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), subsidi energi, hingga program pendidikan.

    Namun, Komisi Informasi Pusat mengkritik Kementerian Keuangan karena dinilai kurang transparan terkait tujuan spesifik kenaikan PPN. Komisioner Komisi Informasi Pusat Rospita Vici Paulyn menyatakan bahwa masyarakat membutuhkan penjelasan lebih rinci tentang alokasi tambahan penerimaan pajak untuk program tertentu. “Hal-hal seperti itu yang harus pemerintah sampaikan secara rinci sehingga masyarakat kemudian berpikir ulang,” kata Rospita dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (25/11/2024).

    Masukan dari OECD

    Sementara itu, laporan terbaru dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memberikan rekomendasi kepada pemerintah Indonesia untuk menurunkan ambang batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Pajak Penghasilan (PPh). Saat ini, ambang batas PTKP di Indonesia ditetapkan sebesar Rp54 juta per tahun, yang menurut OECD, terlalu tinggi dibandingkan dengan rata-rata internasional.

    “Akibatnya, kebanyakan kelas menengah yang sedang bertambah jumlahnya tidak kena pajak penghasilan,” tulis lembaga pemikir itu dalam OECD Economic Surveys: Indonesia November 2024. Laporan ini juga merekomendasikan penyesuaian tarif pajak bagi kelompok penghasilan lebih tinggi untuk meningkatkan penerimaan negara.

    PTKP adalah besaran penghasilan yang tidak diperhitungkan dalam pajak. Dengan menurunkan PTKP, maka OECD mendorong lebih banyak jumlah orang yang kena pajak. Langkah itu diyakini akan mendatangkan uang segar bagi pemerintah hingga Rp200 triliun. Sementara itu, pemerintah memilih menambah tarif PPh orang pribadi di 35% untuk lapisan penghasilan kena pajak di atas Rp5 miliar atau orang kaya. 

    Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute Prianto Budi Saptono menilai bahwa pemerintah sebaiknya lebih memilih memaksimalkan pajak dari golongan berpenghasilan tinggi daripada menurunkan PTKP. “Keputusan pemerintah lebih rasional karena [memajaki orang kaya] dapat meningkatkan penerimaan pajak lebih signifikan dari penurunan PTKP,” katanya, Kamis (28/11/2024).

    Laporan OECD juga menyoroti perlunya reformasi administrasi pajak untuk meningkatkan penerimaan negara. Dalam laporan yang sama, OECD memperkirakan bahwa perbaikan administrasi pajak dapat menambah penerimaan hingga 1% dari Produk Domestik Bruto (PDB), atau sekitar Rp208,9 triliun berdasarkan PDB 2023.

    Direktorat Jenderal Pajak kini sedang mempersiapkan peluncuran Core Tax Administration System (CTAS) pada 2025, yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi sistem perpajakan melalui digitalisasi dan integrasi data.

    Pemerintah pun menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 81/2024 untuk mendukung implementasi sistem ini, yang mencakup fitur pengisian otomatis data pajak. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengoptimalkan penerimaan negara.

  • Top5 News Bisnisindonesia.id: Daftar Penerima Penghargaan BILA hingga Pabrik Bata Pulihkan Luka

    Top5 News Bisnisindonesia.id: Daftar Penerima Penghargaan BILA hingga Pabrik Bata Pulihkan Luka

    Bisnis.com, JAKARTA— Bisnis Indonesia kembali menyelenggarakan Bisnis Indonesia Logistics Award 2024. Pada tahun ketiga, ajang penghargaan bergengsi ini ditujukan kepada perusahaan transportasi logistik swasta maupun badan usaha milik negara yang terus andal dan efisien dalam menghadapi tantangan industri.

    Artikel bertajuk Daftar Penerima Penghargaan Bisnis Indonesia Logistics Award (BILA) 2024 menjadi salah satu berita pilihan editor BisnisIndonesia.id. Selain berita tersebut, sejumlah berita menarik lainnya turut tersaji dari meja redaksi BisnisIndonesia.id.

    Berikut ini sorotan utama Bisnisindonesia.id, Jumat (29/11/2024):

    1. Daftar Penerima Penghargaan Bisnis Indonesia Logistics Award (BILA) 2024

    Bisnis Indonesia kembali menyelenggarakan Bisnis Indonesia Logistics Award 2024. Pada tahun ketiga, ajang penghargaan bergengsi ini ditujukan kepada perusahaan transportasi logistik swasta maupun badan usaha milik negara yang terus andal dan efisien dalam menghadapi tantangan industri.

    BILA 2024 mengangkat tema Andal dan Efisien, menyoroti pentingnya strategi yang diambil perusahaan dalam menghadapi adaptasi dan inovasi dan menghadapi ketidakpastian global. Tema ini relevan dengan berbagai tantangan dunia usaha dalam beberapa tahun terakhir.

    Wakil Komisaris Utama Bisnis Indonesia Group (BIG) Budiarsa Sastrawinata mengatakan bahwa Bisnis Indonesia sebagai perusahaan media dengan fokus pemberitaan isu ekonomi telah menyelenggarakan BILA sejak 2022 sebagai apresiasi kepada perusahaan logistik nasional selama ini.

    Sektor logistik telah menjadi salah satu penopang perekonomian nasional. Hingga kuartal III/2024, BPS mencatat lapangan usaha transportasi dan pergudangan mampu mencatat pertumbuhan 8,64% secara tahunan, tertinggi kedua setelah jasa lainnya.

    Selain itu, industri transportasi dan pergudangan juga menjadi motor pertumbuhan ekonomi peringkat kelima tertinggi dari 16 lapangan usaha yang diukur BPS hingga kuartal III tahun ini.

    2. Ketika Ekspansi Manufaktur Andalkan Pasar Dalam Negeri

    Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pada November 2024 menunjukkan sektor industri melanjutkan ekspansi di tengah tengah ketidakstabilan kondisi global. Permintaan di pasar dalam negeri menjadi tumpuan utamanya.

    Kementerian Perindustrian mengumumkan bahwa IKI November 2024 mencapai 52,95 (ekspansi), meningkat 0,20 poin dibandingkan dengan bulan sebelumnya atau meningkat 0,52 poin dibandingkan dengan November 2023.

    “Meningkatnya IKI bulan Oktober ini ditopang oleh ekspansi 21 subsektor dengan kontribusi terhadap PDB Industri Manufaktur Nonmigas Triwulan II 2024 sebesar 99,3%,” ujar Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif, Kamis (28/11/2024).

    Peningkatan IKI November 2024 ditunjang oleh peningkatan ekspansi indeks pesanan baru 2,58 poin menjadi 54,2, serta indeks persediaan yang bertahan ekspansi meski menurun intensitasnya turun 1,18 poin dari bulan sebelumnya menjadi 54,68.

    Adapun indeks produksi kembali berkontraksi, setelah dua bulan sebelumnya berturut-turut berekspansi. Indeks produksi mengalami perlambatan 2,84 poin dibandingkan bulan sebelumnya menjadi 49,72.

    3. Kilang Pertamina Raih Pendanaan US$200 Juta dari DZ Bank  

    PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) berhasil memperoleh fasilitas perdagangan dari salah satu bank terbesar di Jerman, DZ Bank, sejalan dengan komitmen anak usaha PT Pertamina (Persero) itu melakukan bisnis berkelanjutan.

    Adapun, fasilitas perdagangan yang diberikan oleh Deustche Zentralgenossenschaftbank atau Bank Koperasi Sentral Jerman tersebut mencapai US$200 juta, yang ditandai dengan penandatanganan trade facility atau fasilitas perdagangan antara PT KPI dan DZ Bank, Rabu (27/11/2024).

    Direktur Keuangan KPI Fransetya Hasudungan Hutabarat menjelaskan bahwa fasilitas perdagangan tersebut merupakan fasilitas kredit yang diberikan bank untuk mendukung transaksi perdagangan internasional, baik cash loan (trust receipt dan short term advance) maupun noncash loan seperti penerbitan letter of credit (LC) dan standby letter of credit (SBLC).

    “Kami melihat DZ Bank sebagai mitra strategis, dalam hal ini berkontribusi terhadap tujuan keberlanjutan global. Kami berharap kesepakatan ini menjadi awal dari kolaborasi yang lebih luas di bidang pembiayaan berkelanjutan,” kata Fransetya dalam keterangannya, Kamis (28/11/2024).

    KPI, imbuhnya, sangat berkomitmen untuk melaksanakan bisnis yang berkelanjutan, termasuk menjalankan inisiatif untuk mengembangkan biofuel, meningkatkan efisiensi energi, upaya dekarbonisasi dan mendorong pengelolaan lingkungan yang lebih baik dalam operasi perusahaan.

    4. Cetak Rekor, Produksi Amman Mineral (AMMN) Meroket 85%

    PT Amman Mineral Internasional Tbk. mencetak rekor produktivitas dan produksi tertinggi untuk periode 9 bulan tahun ini, meroket 85% dibandingan dengan periode yang sama tahun lalu.

    Laba bersih emiten berkode saham AMMN itu pada periode Januari—September 2024 juga melesat 958% dibandingkan dengan tahun lalu, dengan margin sebesar 29%.

    Dengan demikian, melalui entitas anak usaha PT Amman Mineral Nusa Tenggara—pemilik konsesi dan operator tambang tembaga dan emas Batu Hijau—terus menunjukkan kinerja dan pertumbuhan yang kuat.

    Direktur Utama AMMN Alexander Ramlie mengungkapkan bahwa sejak Amman mengambil-alih operasi Batu Hijau pada November 2016, perusahaan secara konsisten mencapai berbagai rekor produktivitas dan produksi.

    Tahun ini, imbuhnya, tambang tembaga dan emas terbesar kedua di Tanah Air itu bahkan mencetak tonggak sejarah baru dengan mencapai rekor produktivitas pertambangan dan produksi tinggi untuk periode Januari—September 2024.

    “Kami beroperasi sebagai produsen tembaga yang terintegrasi penuh, dan Amman telah membangun landasan yang kuat untuk pertumbuhan berkelanjutan di masa depan,” kata Alexander dalam keterangannya, Kamis (28/11/2024).

    Adapun, produksi konsentrat perusahaan meningkat signifikan sebesar 85% dibandingkan dengan tahun lalu, dengan produksi tembaga dan emas masing-masing naik sebesar 68% dan 173%.

    5. Upaya Pabrik Sepatu Bata (BATA) Pulihkan ‘Luka Lebam’ Pandemi Covid-19

    PT Sepatu Bata Tbk. (BATA) masih berupaya untuk memulihkan luka lebam akibat pandemi Covid-19 yang berujung pada rugi, penutupan pabrik dan pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Direktur Sepatu Bata Hatta Tutuko mengatakan sejak pandemi Covid-19, penjualan BATA lesu hingga mencatatkan rugi. Perusahaan telah mencatatkan rugi yang membengkak mencapai Rp131,27 miliar per kuartal III/2024. Sebelumnya, BATA telah tutup pabrik di Purwakarta hingga PHK massal ratusan karyawan.

    “Covid-19 merusak tatanan di BATA yang tadinya profit. Sekarang belum mencapai perbaikan yang diinginkan,” ujarnya dalam paparan publik pada Kamis (28/11/2024).

    Pada kuartal III/2024, BATA pun masih membukukan rugi sebelum pajak sebesar Rp131,27 miliar. Bahkan ruginya membengkak lebih dari dua kali lipat atau 151% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya Rp52,33 miliar.

    Bayang-bayang Peningkatan PHK di Tengah Rencana Pengenaan PPN 12%. Bengkaknya rugi berasal dari penurunan penjualan. Perusahaan membukukan penjualan Rp363,27 miliar atau tergerus 26% secara tahunan dari Rp488,47 miliar.

    “Apa yang terjadi di 2024 kami masih belum bangkit karena tahun ini kami restructuring. Ada penutupan factory dan penghentian pegawai,” tutur Hatta.