Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Antisipasi Kebijakan Trump, Bank of Korea Pangkas Suku Bunga ke 3%

    Antisipasi Kebijakan Trump, Bank of Korea Pangkas Suku Bunga ke 3%

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank sentral Korea Selatan, Bank of Korea (BOK) mengejutkan para investor dengan melakukan pemangkasan suku bunga setelah menyampaikan perkiraan pertumbuhan yang lebih suram.

    Mengutip Bloomberg pada Kamis (28/11/2024) bank sentral menurunkan suku bunga pembelian kembali tujuh hari sebesar seperempat poin persentase menjadi 3%. Langkah ini kemungkinan menjadi respons awal terhadap meningkatnya kekhawatiran perdagangan dan ekonomi setelah pemilihan presiden Donald Trump.

    BOK menurunkan proyeksi pertumbuhannya untuk 2025 di bawah 2%, faktor yang mungkin telah mendorong langkah yang tidak terduga tersebut. Bank sentral sekarang memperkirakan ekonomi tumbuh 1,9% tahun depan dibandingkan dengan proyeksi 2,1% pada bulan Agustus.

    Imbal hasil obligasi pemerintah Korea Selatan dengan tenor tiga tahun turun hingga 2,65%, saham naik sekitar 0,4% dan won Korea melemah terhadap dolar AS hingga sempat mencapai 1396,25, sebelum memangkas kerugian.

    “Anda harus melihat ini sebagai respons pencegahan terhadap kemerosotan investasi dan konsumsi yang tak terelakkan jika ekonomi memburuk tahun depan dengan Trump yang menargetkan mitra dagang AS dari China hingga Korea Selatan,” kata peneliti di Korea Economic Research Institute, Lee Seung-suk, setelah langkah tersebut.

    Dia melanjutkan, BOK kemungkinaan juga mempertimbangkan meningkatnya beban utang di antara rumah tangga dan perusahaan.

    “Jadi itu adalah pemotongan yang tidak terduga, tetapi itu belum tentu merupakan pemotongan awal,” ujarnya.

    Pemangkasan suku bunga oleh Gubernur BOK Rhee Chang-yong hanya diprediksi oleh empat dari 22 ekonom yang disurvei oleh Bloomberg. Sebanyak 18 ekonom lainnya memperkirakan bank akan mempertahankan suku bunga pada 3,25% dan menilai dampak dari perubahan kebijakannya pada Oktober 2024 ketika BOK memangkas suku bunga untuk pertama kalinya dalam lebih dari empat tahun.

    Perlambatan di pasar perumahan, tekanan inflasi yang mereda, dan melambatnya pertumbuhan ekspor menjadi dasar bagi pemangkasan tersebut minggu ini. Kemenangan Trump juga memberi insentif bagi para pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan cara-cara untuk menopang ekonomi Korea Selatan yang bergantung pada perdagangan terhadap tarif yang dapat melonjak begitu ia menjabat.

    BOK menggambarkan langkah tersebut sebagai langkah yang tepat mengingat inflasi yang stabil, perlambatan utang rumah tangga, dan tekanan ke bawah pada pertumbuhan ekonomi. Dalam sebuah pernyataan setelah keputusan tersebut, dikatakan bahwa langkah tersebut akan memitigasi risiko penurunan ekonomi.

    “Informasi yang tersedia saat ini menunjukkan bahwa ekonomi global telah menghadapi ketidakpastian yang meningkat seputar pertumbuhan dan inflasi, yang didorong oleh kebijakan pemerintahan baru AS,” kata BOK.

    BOK juga mencatat peningkatan volatilitas mata uang dan mengatakan akan terus memantau won.

    “Penting untuk tetap berhati-hati terkait potensi volatilitas nilai tukar yang tinggi,” kata BOK.

    Bank sentral juga mengutip perubahan kebijakan moneter di luar negeri dan risiko geopolitik di antara faktor-faktor yang mungkin memengaruhi ekonomi global dan pasar keuangan di masa mendatang.

    “Sejak pemilihan presiden AS, di tengah munculnya hambatan terhadap ekspor, kami berharap para pembuat kebijakan telah mengalihkan fokus mereka,” kata ekonom Nomura Holdings, Jeong Woo Park sebelum keputusan tersebut.

    Park memperkirakan pemangkasan tersebut, dengan mengutip prospek ekonomi yang memburuk dan meredanya kekhawatiran stabilitas keuangan.

    Keputusan tersebut bertentangan dengan sikap umum BOK untuk menahan diri dari pemangkasan suku bunga berturut-turut kecuali jika terjadi krisis ekonomi yang sedang berlangsung. Langkah tersebut menggarisbawahi rasa urgensi di antara para anggota dewan dan menunjukkan bahwa BOK berniat untuk menjadi lebih gesit jika dan ketika lebih banyak volatilitas melanda ekonomi dunia.

    Janji kampanye Trump mencakup tarif yang lebih tinggi untuk mitra dagang dan potensi pencabutan subsidi untuk perusahaan asing yang beroperasi di wilayah Amerika, seperti Samsung Electronics Co. dan Hyundai Motor Co. dari Korea Selatan.

    Korea Selatan sangat bergantung pada ekspor untuk mempertahankan momentum ekonominya.

    “Ketidakpastian dalam kinerja ekspor di sekitar semikonduktor meningkat,” kata analis di Kiwoom Securities Co., Ahn Yea-ha, yang memperkirakan BOK akan menahan suku bunganya.

    Menurutnya, faktor-faktor seperti pengenaan tarif pada China setelah pemilihan Trump dapat meningkatkan risiko kemerosotan ekonomi.

    Publik Korea Selatan semakin khawatir. Survei BOK yang dirilis pekan ini menunjukkan, keyakinan konsumen terhadap ekonomi memburuk dalam laju tercepat dalam lebih dari dua tahun pada November.

  • Luhut Sebut PPN 12% Ditunda, Pengamat: Pilihan Tepat!

    Luhut Sebut PPN 12% Ditunda, Pengamat: Pilihan Tepat!

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom sependapat dan mendukung pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional/DEN Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebutkan bahwa tarif PPN 12% bakal ditunda. 

    Direktur Eksekutif MUC Tax Research Institute Wahyu Nuryanto menyampaikan memang sepatutnya pemerintah mempertimbangkan kembali implementasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% per 1 Januari 2025. 

    Hal tersebut menjadi pilihan tepat di kala pemerintah belum dapat memberikan insentif yang mampu menopang daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah. 

    “Sangat riskan jika pemerintah mengambil risiko penurunan daya beli, sementara belum ada instrumen yang secara pasti efektif sebagai bantalan sosialnya,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (27/11/2024). 

    Menurutnya, bila keinginan pemerintah adalah mengerek penerimaan negara, seharusnya pemerintah meminimalisir faktor yang dapat menaikkan harga seperti kenaikan tarif PPN. 

    Mengingat, saat ini masyarakat menghadapi kondisi ekonomi yang penuh tekanan dan mengancam daya beli. Bahkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sempat mencatat adanya deflasi yang terjadi sejak Mei hingga September 2024.  

    Wahyu menekankan, konsumsi masyarakat dapat terjaga apabila terdapat tambahan bantuan sosial yang pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan negara.

    Sekalipun PPN tetap naik menjadi 12% mulai tahun depan, Wahyu berpandangan sebaiknya pemerintah memperluas fasilitas PPN seperti pembebasan atau PPN tidak dipungut. 

    “[Fasilitas itu lebih baik] di samping pemberian bantuan sosial. Hal ini untuk meminimalisir dampak kenaikan tarif terhadap peningkatan biaya hidup masyarakat,” lanjut Wahyu. 

    Sebelumnya, Ketua DEN Luhut B. Pandjaitan mengatakan pemerintah tengah menggodok stimulus bantuan sosial kepada rakyat, khususnya kelas menengah, sebelum tarif PPN 12% diterapkan.  

    “Ya hampir pasti diundur [kenaikan PPN jadi 12%], biar dulu jalan tadi yang ini [bantuan sosial],” kata Luhut kepada wartawan, Rabu (27/11/2024).  

    Luhut menegaskan, pemerintah harus memberikan insentif kepada masyarakat guna memulihkan daya beli konsumen dan ekonomi rakyat yang dinilai masih sulit.

    Kendati demikian, hingga saat ini Luhut menyebutkan bahwa pemerintah masih menggodok perhitungan jumlah masyarakat yang berhak mendapatkan bansos tersebut. 

  • Indeks Inflasi AS Kuncian The Fed Naik pada Oktober 2024

    Indeks Inflasi AS Kuncian The Fed Naik pada Oktober 2024

    Bisnis.com, JAKARTA — Indeks pengeluaran konsumsi pribadi atau personal consumption expenditures price index (PCE) tercatat meningkat pada periode Oktober 2024. Indeks itu menjadi data acuan utama The Fed untuk mengukur inflasi AS.

    Hal ini membantu menjelaskan pendekatan hati-hati bank sentral AS, The Federal Reserve atau The Fed, dalam mempertimbangkan penurunan suku bunga.

    Data dari Biro Analisis Ekonomi AS yang dikutip dari Bloomberg pada Kamis (28/11/2024) mencatat, indeks PCE inti, yang tidak termasuk makanan dan energi yang mudah berubah, meningkat 2,8% (year on year/YoY) dan 0,3% (month to month/MtM). Sebagian besar percepatan itu disebabkan oleh dampak harga saham yang lebih tinggi pada perhitungan. 

    Belanja konsumen yang disesuaikan dengan inflasi naik tipis 0,1% setelah kenaikan 0,5% yang direvisi naik pada September 2024, konsisten dengan permintaan yang tidak merata sepanjang tahun. Pada basis tahunan tiga bulan—metrik yang menurut para ekonom menggambarkan gambaran yang lebih akurat tentang lintasan inflasi—pengukur harga inti PCE naik 2,8%.

    Angka-angka tersebut mendukung komentar terbaru oleh banyak pejabat Fed bahwa tidak perlu terburu-buru untuk memangkas suku bunga selama pasar tenaga kerja tetap sehat dan ekonomi terus melaju.

    Sementara inflasi membutuhkan waktu untuk kembali ke target The Fed sebesar 2%, jalur kebijakan ke depan akan menjadi rumit oleh agenda ekonomi Presiden terpilih Donald Trump. Stanley Black & Decker Inc. mengatakan pihaknya sudah mempertimbangkan untuk menaikkan harga awal tahun depan untuk mengantisipasi tarif yang lebih tinggi.

    Kenaikan inflasi disebabkan oleh harga jasa, yang mencerminkan lonjakan biaya pengelolaan portofolio yang bertepatan dengan kenaikan harga saham. Indeks harga jasa inti—kategori yang diawasi ketat yang mengecualikan perumahan dan energi—naik 0,4% dari bulan sebelumnya, tertinggi sejak Maret. Sementara itu, biaya barang inti tidak berubah.

    Angka PCE mengikuti serangkaian rilis ekonomi lainnya menjelang liburan Thanksgiving pada Kamis waktu AS. Laporan pemerintah terpisah pada Rabu menunjukkan produk domestik bruto meningkat 2,8% tanpa revisi pada kuartal III/2024, didorong oleh kemajuan yang sehat dalam pengeluaran rumah tangga dan bisnis.

    Rincian Pengeluaran

    Pengeluaran jasa, yang merupakan bagian terbesar dari konsumsi rumah tangga, naik 0,2% dari bulan sebelumnya, yang sebagian besar mencerminkan pengeluaran perawatan kesehatan. Selanjutnya, pengeluaran barang tercatat meningkat.

    Meskipun pasar kerja solid, biaya hidup yang tinggi membebani anggaran rumah tangga. Itu menjelaskan mengapa orang Amerika mengatakan mereka bermaksud untuk mengurangi pengeluaran untuk hadiah liburan tahun ini.

    Para ekonom akan mencermati penjualan Black Friday dengan saksama untuk mendapatkan gambaran lain tentang selera belanja konsumen. Pengecer ternama Target Corp., Best Buy Co., dan Walmart Inc. semuanya telah memperpanjang promosi liburan mereka dengan harapan dapat menarik konsumen yang mencari diskon.

    Banyak konsumen mengandalkan kartu kredit dan pinjaman lain untuk mendukung pengeluaran mereka, dengan konsumen yang lebih muda dan berpenghasilan rendah menunjukkan tanda-tanda kesulitan keuangan seperti tingkat tunggakan yang lebih tinggi.

  • Profil Tambang Mas Sangihe yang Sahamnya Mau Dicaplok Perusahaan Hashim

    Profil Tambang Mas Sangihe yang Sahamnya Mau Dicaplok Perusahaan Hashim

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Arsari Tambang, anak usaha Arsari Group milik pengusaha sekaligus adik Presiden Prabowo Subianto yakni Hashim Djojohadikusumo, akan mengakuisisi 10% saham PT Tambang Mas Sangihe.

    Induk usaha Tambang Mas Sangihe (TMS), Baru Gold Corp. menyatakan bahwa perseroan telah menandatangani non-binding letter of intent dengan PT Arsari Tambang untuk menjadi mitra ekuitas dan investor strategis. 

    “Berdasarkan uji tuntas, PT Arsari Tambang akan mengakuisisi 10% saham ekuitas di PT TMS dari pemegang saham existing PT TMS, sebuah perusahaan swasta Indonesia. Perusahaan swasta tersebut akan tetap menjadi pemegang saham PT TMS,” demikian pernyataan resmi Baru Gold.

    Adapun, kepemilikan saham Baru Gold sebesar 70% di PT TMS tidak berubah dan kepemilikan 10% tersebut tidak bersifat dilutif bagi pemegang saham Baru Gold.

    PT TMS memberikan PT Arsari Tambang opsi untuk meningkatkan kepemilikan 15% dalam 5 tahun mendatang. Jika opsi ini diambil, kepemilikan Baru Gold di PT TMS akan berkurang dari 70% menjadi 59,5%. 

    Seiring aksi korporasi ini, Hashim Djojohadikusumo akan didapuk menjadi presiden komisaris PT TMS. 

    Profil Tambang Mas Sangihe

    Berdasarkan catatan Bisnis, TMS telah mendapatkan izin operasi produksi dalam bentuk kontrak karya (KK) dari menteri ESDM dengan nomor Surat Keputusan SK 163.K/MB.04/DJB/2021.

    Dalam SK tersebut TMS mendapatkan izin operasi selama 33 tahun yang mulai berlaku sejak 29 Januari 2021 hingga 28 Januari 2054. Perusahaan juga mengoperasikan lahan pertambangan emas seluas 42.000 hektare.

    Berdasarkan data Baru Gold, tambang PT TMS memiliki potensi emas yang cukup besar, yakni lebih dari 1 juta ounce sumber daya emas yang teridentifikasi, terdiri atas sumber daya mineral tereka sebesar 1.022.987 ounce emas dan 114.700 ounce emas yang terindikasi. Potensi ini terletak di Bawone dan Binebase, Pulau Sangihe, Sulawesi Utara.

    Perusahaan yang beralamat di Gedung Noble House Lantai 30. Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.E4.2 No.2 Kuningan Timur Setiabudi, Jakarta Selatan, dipimpin oleh Terrence Kirk Filbert sebagai direktur utama.

    Sementara itu, bila melihat dari sisi kepemilikan saham, Baru Gold Corp., perusahaan asal Kanada, mengenggam 70% saham PT TMS.

    Adapun, 30% saham sisanya dipegang oleh tiga perusahan Indonesia, yakni PT Sungai Belayan Sejati (10%), PT Sangihe Prima Mineral (11%), dan PT Sangihe Pratama Mineral (9%).

    Dalam perjalanannya, kehadiran operasi Tambang Mas Sangihe mendapat penolakan dari warga Sangihe pada 2020. PT TMS kemudian memenangkan gugatan terhadap warga dalam kasus sengketa perizinan tersebut.

    Namun, seiring berjalannya rangkaian persidangan, warga Pulau Sangihe berhasil menghentikan rencana operasi penambangan emas oleh PT TMS. Keberhasilan warga itu bermula dari putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasi menteri ESDM. 

    Putusan MA kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian ESDM dengan mencabut izin operasi perusahaan pada 8 September 2023. Namun demikian, pihak PT TMS mengeklaim perusahaan masih memegang izin yang sah yakni berupa kontrak karya.

    Tambang Mas Sangihe merupakan perusahaan pemegang kontrak karya generasi 6 dan telah melakukan eksplorasi sejak 1997. Pada 15 Oktober 2019, perusahaan ini telah memperoleh persetujuan tekno-ekonomi atas dokumen studi kelayakan dari Ditjen Minerba.

    Berdasarkan persetujuan tekno-ekonomi dan persetujuan lingkungan dari Pemprov Sulut, PT TMS telah meningkatkan tahap menjadi tahap operasi produksi pada 29 Januari 2021.

    Adapun, pencabutan izin operasi PT TMS tertuang pada Keputusan Menteri ESDM No.13.K/MB.04/DJB.M/2023. Surat Keputusan (SK) Menteri itu diterbitkan sekitar delapan bulan setelah putusan Mahkamah Agung (MA) No.650 K/TUN/2022 pada 12 Januari 2023.

    Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap alias inkracht itu pada pokoknya menolak permohonan kasasi menteri ESDM dan PT TMS terkait tindak lanjut izin operasi perusahaan tersebut.

    Alhasil, berdasarkan SK Menteri ESDM tersebut, PT TMS dilarang untuk melaksanakan kegiatan operasi produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan, dan/atau pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

    “PT Tambang Mas Sangihe wajib melaksanakan seluruh kewajiban yang belum diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat Keputusan Menteri ini ditetapkan,” demikian bunyi SK Menteri itu.

    Namun demikian, informasi yang dihimpun Bisnis mengungkap bahwa SK Menteri tersebut hanya mencabut izin operasi dari PT TMS. Sementara itu, kontrak karya dari perusahaan tersebut masih berlaku sehingga perusahaan masih bisa mengajukan kembali izin yang sempat dicabut ke Kementerian ESDM.

    Sebelumnya, Senior In-House Legal Counsel PT TMS Rico Pandeirot menjelaskan bahwa PT TMS masih merupakan pemegang kontrak karya (KK) dengan pemerintah. Adapun putusan MA yang memenangkan warga Sangihe pada awal tahun lalu itu, lanjutnya, hanya membatalkan Persetujuan Peningkatan Tahap Kegiatan Operasi Produksi atau salah satu tahapan dalam kontrak.

    “Jadi kami masih memegang izin yang sah karena bukan kontrak yang dibatalkan,” tuturnya.

  • BBM Subsidi Tak Menjangkau Ojol, Beban Driver Meningkat

    BBM Subsidi Tak Menjangkau Ojol, Beban Driver Meningkat

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengemudi ojek daring atau ojek online (ojol) merasa cemas akan memikul beban yang lebih berat seiring dengan rencana pemerintah yang akan membatasi akses bahan bakar minyak (BBM) subsidi. 

    Diketahui, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberi sinyal bahwa ojek online atau ojol tak akan diperbolehkan menggunakan BBM subsidi, seiring skema penyaluran BBM subsidi baru yang bakal dilakukan secara kombinasi atau blending. 

    Ojol yang selama ini berpelat hitam tidak masuk kriteria transportasi umum. Bahlil menjelaskan ojol itu merupakan usaha. Dia menyebut ada pengusaha yang memiliki sejumlah unit kendaraan bermotor dan menyewakannya kepada masyarakat untuk menjadi ojol.

    Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia mengatakan bahwa pengemudi ojek daring selama ini berpenghasilan rendah. Dengan penghasilan yang tidak terlalu besar itu, mereka harus menyetorkan uang kepada perusahaan aplikasi karena menggunakan jasa aplikasi.  

    Dia menilai rencana pembatasan BBM Subsidi akan membuat nasib driver makin sulit. Garda mengancam akan melakukan demo besar-besaran jika pemerintah tidak membatalkan rencana pembatasan BBM subsidi bagi mitra driver. 

    “Bahlil harus lihat di lapangan, jangankan untuk membeli bensin nonsubsidi, terkadang untuk mengisi bensin subsidi saja ojol ini harus menukar dengan rasa lapar di jalanan agar sepeda motornya tetap bisa beroperasi, Garda menilai hal yang tidak populer yang dinyatakan oleh Bahlil akan menyusahkan semua pihak,” kata Igun kepada Bisnis, Kamis (28/11/2024). 

    Driver ojol menunggu penumpangPerbesar

    Dia meminta agar Bahlil membatalkan rencana mencabut subsidi BBM bagi pengemudi ojol. Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka pengemudi ojek online akan turun ke jalan. 

    “Pastinya akan terjadi gelombang aksi unjuk rasa besar-besaran di seluruh Indonesia untuk memprotes keputusan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ini,” kata Igun.

    Senada, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati menentang rencana ojol dilarang menggunakan BBM bersubsidi.  Hal ini akan makin memberatkan tidak hanya ojol, tetapi juga pekerja platform lainnya seperti taksi online dan kurir. 

    Dia menuturkan para driver mengeluarkan banyak biaya untuk membeli BBM per harinya. Biaya tersebut berisiko membengkak jika mereka dilarang membeli BBM Subsidi. 

    “Untuk ojol dan kurir rata-rata kami menghabiskan Rp30.000 – Rp40.000. Sementara taksi online hingga Rp150.000. Dan untuk pendapatan bersihnya kami rata-rata hanya mendapatkan Rp50.000- Rp100.000, baik roda 2 maupun roda 4,” kata Lily. 

    Dia menuturkan kecilnya pendapatan tersebut diakibatkan hubungan kemitraan yang memperbudak para pengemudi. Para pengemudi merasa tidak diakui sebagai pekerja tetap, sehingga tidak mendapatkan pemasukan yang tetap setiap bulannya. 

    Demo OjolPerbesar

    Platform mengelak untuk memberi upah minimum layak setiap bulannya kepada driver. Tidak hanya itu, driver juga tidak mendapatkan hak-hak layaknya sebagai pekerja tetap layaknya yang diatur dalam UU 13/2003 tentang ketenagakerjaan.

    “Untuk itu kami menolak subsidi BBM dicabut karena akan berdampak pada naiknya harga-harga dan otomatis akan mengurangkan orang memilih untuk menggunakan jasa kami,” kata Lily. 

    Lily juga mengatakan persoalannya bukan terkait kepemilikan kendaraan sehingga mitra driver tidak diperbolehkan mendapat BBM subsidi, tetapi perihal keharusan pemerintah membuat regulasi yang berpihak dalam memberikan kepastian pendapatan dan pekerjaan bagi ojek online, taksi, dan kurir. 

    “Untuk itu kami juga menuntut segera diterbitkan Permenaker yang melindungi pekerja platform dan revisi UU Ketenagakerjaan dengan mengakui kami sebagai pekerja tetap,” kata Lily. 

  • Pilkada Serentak 2024, Ekonom: Tak Signfikan Dorong Ekonomi RI 9 jam yang lalu

    Pilkada Serentak 2024, Ekonom: Tak Signfikan Dorong Ekonomi RI

    9 jam yang lalu

  • Kementerian PU Kebut Pembangunan Akses Jalan 7 Bandara

    Kementerian PU Kebut Pembangunan Akses Jalan 7 Bandara

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan melakukan koordinasi terkait dengan kerja sama memperlancar konektivitas antarwilayah. 

    Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan saat ini pihaknya tengah membangun jalan akses bandara di beberapa daerah. Sebanyak empat akses bandara yang telah selesai dibangun yani Bandara Syamsuddin Noor di Kalimantan Selatan, Bandara Singkawang di Kalimantan Barat, Bandara rendani manokwari di Papua Barat serta Bandara Siboru di Papua Barat. 

    “Sebetulnya sebagian sudah kita kerjakan, namun karena ini sudah memasuki akhir tahun, mungkin sisanya akan dilanjutkan pada 2025,” kata Dody, dikutip dari laman resmi media sosial Kementerian PU, Selasa (26/1/2024). 

    Dody mengatakan masih terdapat sekitar 7 Bandara lagi yang perlu dimaksimalkan untuk akses jalannya. Namun, dia tidak merincikan bandara bandara tersebut. 

    Adapun sepanjang 2020 hingga 2024, kementerian PU telah membangun akses simpul transportasi yang terdiri dari pelabuhan dan bandara sepanjang 104,7 kilometer. Akses tersebut tersebar di 10 provinsi di Indonesia. 

    Selain membahas terkait akses bandara, pertemuan dengan Kemenhub juga membahas kesiapan infrastruktur konektivitas dalam menyambut Natal dan Tahun Baru serta arus mudik lebaran 2025, termasuk upaya mengatasi titik kemacetan saat libur panjang.

  • Pilkada Serentak 2024, Pengusaha: Angin Segar Dorong Ekonomi

    Pilkada Serentak 2024, Pengusaha: Angin Segar Dorong Ekonomi

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 menjadi angin segar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

    Ketua Umum Apindo 2023–2028 Shinta Widjaja Kamdani memandang pelaksanaan Pilkada serentak 2024 merupakan momentum penting untuk membawa perubahan positif, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional yang lebih optimal.

    “Pemimpin daerah yang terpilih diharapkan dapat memiliki visi yang jelas dan fokus pada peningkatan daya saing ekonomi daerah,” kata Shinta kepada Bisnis, Rabu (27/11/2024).

    Menurut Shinta, kebijakan yang mendukung investasi, pengembangan infrastruktur, dan pemberdayaan sektor UMKM sangat penting untuk menggerakkan perekonomian lokal secara inklusif dan berkelanjutan.

    Di samping itu, Shinta mengaku dumia usaha juga mendukung seruan Presiden Prabowo agar semua kandidat, baik yang menang maupun kalah, tetap berkomitmen untuk mendukung pembangunan daerah.

    Dia menilai, kolaborasi dan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta dunia usaha menjadi kunci untuk memaksimalkan potensi ekonomi di setiap wilayah.

    Harapan Pengusaha

    Untuk itu, Apindo berharap pemimpin daerah yang baru terpilih dalam Pilkada serentak 2024 dapat menciptakan kebijakan yang berbasis data dan sesuai dengan kebutuhan spesifik masing-masing wilayah.

    Shinta menuturkan, fokus utama harus diarahkan pada pengembangan sektor unggulan daerah, penguatan infrastruktur dan konektivitas, serta pengurangan hambatan birokrasi yang menghambat investasi.

    Selain itu, lanjut dia, pemimpin daerah juga diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi regional, termasuk mengendalikan inflasi melalui koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat.

    “Pemimpin daerah yang progresif dan inklusif dapat membantu menciptakan ekosistem bisnis yang kondusif,” ujarnya.

    Dengan begitu, akan menarik investasi baru dan mendorong pertumbuhan sektor formal yang akan menciptakan lapangan kerja baru serta meningkatkan daya beli masyarakat.

    Namun demikian, Shinta juga menyoroti adanya tantangan yang membayangi para pemimpin daerah, mulai dari menjaga daya beli masyarakat, menciptakan lapangan kerja, hingga menarik investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. 

    Shinta memandang, dalam kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, pemimpin daerah harus memastikan kebijakan yang diambil mendukung stabilitas harga barang kebutuhan pokok. Serta, penguatan konsumsi domestik dan penyediaan lapangan kerja berkualitas.

    Selain itu, sambungnya, pemimpin daerah juga harus memberdayakan UMKM dan mengembangkan sektor unggulan di masing-masing daerah sebagai program prioritas untuk menggerakkan roda perekonomian lokal.

    “Menarik investasi menjadi tugas strategis yang memerlukan fokus pada penyederhanaan regulasi, penghapusan hambatan birokrasi, dan penyediaan infrastruktur yang mengurangi biaya logistik,” imbuhnya:

    Di samping itu, Shinta mengemukakan regulasi di tingkat daerah juga harus sejalan dengan kebijakan nasional guna menciptakan iklim usaha yang kondusif.

    Begitu pun dengan insentif fiskal dan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah yang diperlukan untuk meningkatkan daya tarik investasi di sektor-sektor strategis yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi inklusif.

    “Kolaborasi erat dengan dunia usaha dan pelaku ekonomi lokal sangat penting untuk memastikan kebijakan tersebut efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional,” tuturnya.

    Serta, sambung Shinta, mampu menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan pendekatan yang fokus pada sinergi dan efisiensi, Shinta menilai pemimpin daerah dapat berperan signifikan dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Apindo berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan pemimpin daerah dalam menghasilkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, investasi, dan penciptaan lapangan pekerjaan,” tandasnya.

  • Pilkada 2024 Usai, Apindo Harap Ekonomi Stabil dan Iklim Usaha Kondusif Terwujud

    Pilkada 2024 Usai, Apindo Harap Ekonomi Stabil dan Iklim Usaha Kondusif Terwujud

    Bisnis.com, JAKARTA – Kalangan pengusaha menaruh harapan besar ke pemimpin baru, usai gelaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024.

    Salah satunya adalah agar pemimpin daerah mampu menciptakan stabilitas ekonomi dan keamanan yang dapat menunjang kelancaran operasional bisnis.

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani menyampaikan, penyederhanaan regulasi dan perizinan usaha juga perlu jadi perhatian, agar prosesnya lebih efisien dan transparan tanpa hambatan birokrasi yang rumit. 

    Menurutnya, bukan hal baru jika permasalahan perizinan usaha di daerah seringkali menjadi tantangan besar bagi pelaku usaha akibat proses perizinan yang rumit dan memakan waktu dengan prosedur yang berbelit-belit.

    “Ini fundamental untuk diperbaiki agar iklim usaha dan investasi daerah semakin kondusif,” kata Shinta kepada Bisnis, Rabu (27/11/2024).

    Selain itu, Shinta melihat bahwa pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) perlu menjadi prioritas pemimpin daerah. Untuk itu pengusaha mengharapkan pemimpin baru dapat bersinergi dengan pelaku usaha dalam mendukung peningkatan kapasitas UMKM melalui pelatihan, akses modal, dan pemasaran produk.

    “Tak kalah penting, pelaku usaha menginginkan kebijakan pajak yang adil dan tidak memberatkan, agar dapat mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan,” ujarnya.

    Senada, Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira juga menaruh harapan serupa. Dia menyebut, pengusaha menginginkan sosok pemimpin yang fokus pada stabilitas kebijakan, mempercepat perizinan usaha, mendukung infrastruktur daerah, dan mendorong kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk meningkatkan investasi.

    Di sisi lain, pemimpin baru perlu mewaspadai sejumlah tantangan yang dapat mengganggu ekonomi daerah sepanjang 2025. 

    “Tantangan utama adalah menjaga stabilitas sosial-politik, mengatasi kesenjangan ekonomi, dan memastikan anggaran publik digunakan secara efektif untuk program pembangunan prioritas,” ungkap Anggawira.

    Sementara itu, Shinta menyebut bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur perlu menjadi prioritas dalam mencapai target Indonesia Emas 2045.

    Oleh karena itu, pemimpin daerah perlu memastikan bahwa setiap layanan publik dapat menjangkau dan memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil.

    “Dibutuhkan pula sinergi yang kuat antar instansi, pemimpin daerah dapat memastikan program-program pembangunan berjalan dengan baik, termasuk kesinambungan dan keselarasan kebijakan pusat-daerah,” pungkasnya. 

  • Apindo Ungkap Harapan Pengusaha ke Kepala Daerah Pemenang Pilkada 2024

    Apindo Ungkap Harapan Pengusaha ke Kepala Daerah Pemenang Pilkada 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Dunia usaha mengharapkan agar pemerintah baru fokus terhadap program-program pro pertumbuhan ekonomi, usai kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

    Analis Kebijakan Ekonomi Apindo Ajib Hamdani menyampaikan, kepala daerah baru perlu mengelaborasi program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan membuat target pertumbuhan yang akseleratif.

    “Harapan dunia usaha, pemerintah selanjutnya fokus dengan program-program yang pro dengan pertumbuhan,” kata Ajib kepada Bisnis, Rabu (27/11/2024).

    Adapun, pertumbuhan ekonomi di 2025 sementara dipatok mencapai 5,2%. Kendati begitu, Kepala Negara memiliki narasi pertumbuhan ekonomi sampai dengan 8% pada 2028-2029.

    Menurutnya, pertumbuhan ekonomi agregat 2024 menjadi kunci, mengingat ini akan menjadi pondasi pertumbuhan ekonomi di tahun selanjutnya.

    “Dunia usaha mempunyai harapan, tahun 2024 ini bisa mencapai lebih dari 5%,” ujarnya. 

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal meyakini, momen Pilkada tetap mendorong pertumbuhan ekonomi walaupun tidak signifikan.

    Dalam catatan Bisnis, dia melihat, dampak Pilkada yang lebih terbatas ketimbang ajang Pemilihan Presiden (Pilpres) yang berlangsung pada awal tahun ini. 

    “Walaupun dilakukan serempak, tetapi secara agregat tidak melebihi dampak Pilpres,” ujarnya, Rabu (27/11/2024). 

    Faisal menilai hanya ekonomi di segelintir daerah yang terdampak signifikan dari ajang Pilkada tersebut. Sekalipun saat kampanye para calon kepala daerah membagikan bantuan sosial (bansos), efeknya terhadap dorongan pertumbuhan ekonomi tidak akan besar.