Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Pembahasan Sekjen OECD dengan Presiden Prabowo, dari Ekonomi hingga Aksesi RI

    Pembahasan Sekjen OECD dengan Presiden Prabowo, dari Ekonomi hingga Aksesi RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menerima Sekretaris Jenderal (Sekjen) Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Mathias Cormann di Istana Merdeka, Jakarta.

    Pertemuan yang berlangsung pada Kamis (28/11/2024) ini membahas terkait perkembangan ekonomi Indonesia serta proses aksesi Indonesia ke OECD.

    Dalam keterangannya usai mendampingi Presiden, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari laporan yang sebelumnya telah disampaikan oleh Sekjen OECD kepada Menteri Keuangan. 

    Dalam laporan tersebut disampaikan bahwa target perekonomian Indonesia hingga tahun 2025 secara fundamental berada dalam jalur pencapaian yang positif yaitu dengan target 5,2%.

    “Disampaikan bahwa target daripada perekonomian di tahun 2025 secara fundamental relatif bisa dicapai. Jadi, ini sejalan dengan IMF dan World Bank,” ucapnya di kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (28/11/2024).

    Airlangga juga menuturkan bahwa dalam pertemuan tersebut OECD juga memberikan sejumlah masukan strategis termasuk rekomendasi terkait peningkatan produktivitas di berbagai sektor.

    Beberapa sektor prioritas yang menjadi fokus pembahasan mencakup digitalisasi, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan program unggulan pemerintah lainnya. 

    “OECD dapat memberikan benchmarking daripada data-data dari negara yang tercakup di dalam OECD. Kan ada 38 negara di sana,” katanya.

    Menurut Airlangga, pada pertemuan tersebut Presiden Prabowo dan Sekjen OECD juga membahas mengenai proses aksesi Indonesia ke OECD yang saat ini tengah berjalan. 

    “Tentu nanti kita akan melihat arahan Bapak Presiden selanjutnya mengenai jadwal daripada tindakan selanjutnya dari Indonesia terkait dengan target waktu dan yang lain,” imbuhnya.

    Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Sekjen OECD Mathias Cormann mengungkapkan sejumlah pencapaian Indonesia selama beberapa dekade terakhir termasuk dalam hal transformasi perekonomian Indonesia secara positif.

    Dia berharap aksesi Indonesia ke OECD dapat membantu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan inklusif. 

    “Serta menuju Indonesia menjadi negara dengan perekonomian berpendapatan tinggi yang maju pada tahun 2045 sesuai dengan visi Indonesia 2045,” kata Mathias.

  • 6 Poin Amunisi Pertumbuhan Ekonomi 8% Versi ABUPI

    6 Poin Amunisi Pertumbuhan Ekonomi 8% Versi ABUPI

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) transformasi dan inovasi di sektor kepelabuhan diperlukan sebagai salah satu amunisi pertumbuhan ekonomi 8% Presiden Prabowo Subianto. 

    Ketua Umum Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) Aulia Febrial Fatwa mengatakan setidaknya terdapat enam poin yang harus dilakukan sebagai salah satu faktor pendukung pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. 

    Pertama, merubah pola pikir bisnis jasa kepelabuhan menjadi pola pikir bisnis berbasis port-centric logistics (PCL). 

    “Sektor pelabuhan itu harus bergeser menjadi PCL. Artinya kegiatan logistik seperti gudang pendingin, pusat penumpukan barang dan lainnya di dalam pelabuhan, bukan di luar pelabuhan,” kata Aulia dalam Bisnis Indonesia Logistics Awards (BILA) 2024, Kamis (28/11/2024). 

    Aulia mengatakan seluruh kegiatan distribusi harusnya dilakukan mulai dari area lini satu pelabuhan yaitu pergudangan, penumpukan barang dan yard. 

    Kedua, menaikan posisi pelabuhan atau terminal di tiga lini yaitu infrastruktur, suprastruktur, dan SDM yang unggul. 

    Ketiga, sistem informasi dan digitalisasi kepelabuhan harus dilakukan seperti Inaportnert, TOS dan lainnya. Keempat yaitu menghilangkan biaya-biaya kosmetik pelabuhan atau terminal seperti biaya administrasi dan biaya koordinasi. 

    “Kelima, kolaborasi atau sinergi strategis dengan stakeholder kepelabuhan yaitu pemerintah pusat dan daerah, asosiasi terkait, lembaga keuangan, BUP, konsultan dan lain-lainnya,” jelasnya. 

    Serta terakhir yaitu proaktif komunikasi dengan eksportir, importir, kawasan industri serta usaha di sektor pertanian, perkebunan, pertambangan dan industri lainnya.

  • Kabar Baik, Sri Mulyani Disebut Restui Perpanjang PPh UMKM 0,5%

    Kabar Baik, Sri Mulyani Disebut Restui Perpanjang PPh UMKM 0,5%

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menyetujui untuk memperpanjang insentif PPh Final bagi Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM sebesar 0,5%.

    Notabenenya, insentif PPh Final UMKM 0,5% akan berakhir pada 31 Desember 2024. Kendati demikian, Maman mengaku sudah menyurati Sri Mulyani agar insentif tersebut diperpanjang.

    “Secara pembicaraan di level teknis sudah ada kesepahaman. Tinggal nanti saya tindak lanjuti dengan Bu Sri Mulyani,” jelasnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2024).

    Politisi Partai Golkar ini mengaku baik Kementerian UMKM dan Kementerian Keuangan punya semangat yang sama untuk meringankan beban pelaku usaha kecil-menengah. Apalagi, sambungnya, kondisi perekonomian masih naik-turun.

    Oleh sebab itu, Maman menyatakan pemerintah ingin mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan pelaku UMKM seperti perpanjangan PPh Final 0,5%.

    Kendati demikian, dia belum bisa mengungkapkan berapa lama perpanjangan insentif tersebut. Menurutnya, pemerintah masih terus melakukan pembicaraan.

    “Kalau saya sih pengennya pasti selama-lamanya, kan dari sisi UMKM kan gitu. Tapi kan kita juga harus melihat dari semua aspek lho, enggak bisa hanya dari satu sisi,” ujar Maman.

    Sebelumnya, Kementerian Keuangan tidak menutup kemungkinan perpanjangan kebijakan insentif pajak untuk UMKM tersebut.

    Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengatakan bahwa pihaknya akan mengecek dampak pelaksanaan kebijakan PPh final UMKM sebesar 0,5% yang sudah berlaku sejak 2018 itu, sebelum memutuskan apakah diperpanjang atau tetap diakhiri pada akhir 2024.

    “Nanti kita lihat arahan Bu Menteri [Sri Mulyani] ya, memang itu pasti akan selalu kita evaluasi,” ujar Febrio di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (9/9/2024).

    Kendati demikian, menurutnya, Kemenkeu selalu menunjukkan keberpihakan ke UMKM. Bahkan, anak buah Sri Mulyani itu merasa pemerintahan seakan memberikan penghasilan tidak kena pajak kepada UMKM.

    Sebagai informasi, Peraturan Pemerintah (PP) No. 23/2018 mengatur jangka waktu tertentu pengenaan PPh final 0,5% paling lama tujuh tahun masa pajak bagi Wajib Pajak (WP) orang pribadi (OP) UMKM terdaftar. Artinya, bagi WP yang terdaftar sejak 2018 akan mulai menggunakan tarif normal pada 2025.

  • Hasnur Shipping (HAIS) Sabet Penghargaan Bisnis Indonesia Logistics Awards 2024

    Hasnur Shipping (HAIS) Sabet Penghargaan Bisnis Indonesia Logistics Awards 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Emiten jasa angkutan batu bara PT Hasnur Internasional Shipping Tbk. (HAIS) memenangkan penghargaan Bisnis Indonesia Logistics Awards (BILA) yang diselenggarakan oleh Bisnis Indonesia Grup, Kamis (28/11/2024). 

    President Directors Hasnur Internasional Shipping Jayanti Sari mengatakan pihaknya berkomitmen meningkatkan kinerja sehingga dapat bersaing lebih baik di bisnis logistik. 

    “Saya mewakili HAIS kami sangat berterima kasih kepada Bisnis Indonesia, kepada juri atas penghargaan yang diberikan. Semoga ke depannya kami bisa berkomitmen lebih maju dan bersaing,” kata Jayanti Sari di gelaran BILA, Jumat (28/11/2024). 

    Emiten dengan kode HAIS tersebut sebelumnya menargetkan volume angkut hingga 11,2 juta metrik ton (MT) pada 2024 atau naik sekitar 10% dibandingkan dengan 2023 yang sebesar 10,14 MT. 

    HAIS guna memperkuat usaha dalam mencapai target tersebut HAIS mengoperasikan kapal tunda (tugboat) TB Hasnur 18 dan tongkang (barge) Hasnur 338. 

    HAIS menjelaskan kedua kapal tersebut merupakan penambahan set armada untuk menggenapi 1 set armada tugboat dan barge yang telah resmi dioperasikan akhir tahun lalu. 

    “Pada 2024 ini, Perusahaan menargetkan masih akan menambah 2 set kapal lagi. Hal ini untuk mendorong tercapainya target 2024 atas volume angkut hingga 11,2 juta metrik ton,” ujarnya melalui keterangan resmi, Sabtu (18/5/2024).

    Adapun HAIS memperkirakan penambahan set kapal berikutnya dapat dilakukan pada akhir semester I/2024 dan semester II/2024 nanti.

  • Utang Awal Pemerintahan Prabowo Capai Rp8.560,36 Triliun, Setara 38,66% PDB

    Utang Awal Pemerintahan Prabowo Capai Rp8.560,36 Triliun, Setara 38,66% PDB

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah mencapai Rp8.560,36 triliun per 31 Oktober 2024 atau pada awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Jumlah tersebut setara 38,66% dari produk domestik bruto (PDB) dan naik Rp86,46 triliun dibandingkan posisi utang pemerintah pada bulan sebelumnya (Rp8.473,90 triliun). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun mengklaim pihaknya terus mengelola utang secara berkelanjutan.

    “Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik,” jelas Sri Mulyani dalam dokumen APBN KiTa November 2024, dikutip Kamis (28/11/2024).

    Bendahara negara merincikan komposisi utang pemerintah terdiri atas Rp7.550,70 triliun dari surat berharga negara (SBN) dan pinjaman Rp1.009,66 triliun.

    Lebih rinci lagi, utang SBN terdiri dari domestik sebesar Rp6.606,68 triliun dan valas senilai Rp944,02 triliun. Sementara itu, pinjaman terdiri dari pinjaman dalam negeri senilai Rp42,25 triliun dan pinjaman luar negeri Rp967,41 triliun.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono mengungkapkan pemerintah telah merealisasikan pembiayaan utang senilai Rp438,1 triliun dari APBN sepanjang 1 Januari sampai dengan 31 Oktober 2024.

    Thomas menjelaskan pemerintah menargetkan Rp648,1 triliun untuk pembiayaan utang. Angka tersebut berasal dari SBN dikurangi pinjaman.

    “Kinerja pembiayaan ini tetap on track dan dikelola secara efisien dengan menjaga risiko tetap dalam batas terkendali,” kata Thomas dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024).

    Dia memerinci realisasi Rp438,1 triliun tersebut berasal untuk dua sumber utang yaitu SBN (neto) sebesar Rp394,9 triliun dan pinjaman (neto) sebanyak Rp43,2 triliun.

    Lebih lanjut, Thomas menjelaskan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu maka terlihat pertumbuhan yang cukup tinggi. Hingga akhir Oktober 2023, realisasi pembiayaan utang hanya sebesar Rp202,3 triliun.

    Keponakan Presiden Prabowo Subianto itu mengaku, langkah-langkah penarikan utang tersebut telah dilakukan untuk mendukung arah dan target APBN 2024. 

    Penarikan utang untuk tahun anggaran 2024, sambungnya, mempertimbangkan outlook defisit APBN, likuiditas pemerintah serta mencermati dinamika pasar keuangan.

    “Dan tentunya pemenuhan target pembiayaan terus dijaga on track dengan cost of fund yang efisien dan risiko yang terkendali,” jelas Thomas.

  • Jurus Pelindo Pangkas Waktu Bongkar Muat untuk Tekan Biaya Logistik

    Jurus Pelindo Pangkas Waktu Bongkar Muat untuk Tekan Biaya Logistik

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo menjelaskan  upayanya untuk menekan biaya logistik nasional yang saat ini dinilai masih tinggi yakni 14,29% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. 

    Group Head Transformation Pelindo Mona Yudika mengatakan dari angka tersebut pelabuhan berkontribusi sebesar 2% terhadap total biaya logistik nasional, di mana pelabuhan menjadi gerbang bagi sebagian besar kargo industri. 

    “Makanya kalau kita bicara terkait dengan port to door kemudian door to port itu sebenarnya peran pelabuhan itu ada di tengah-tengah. Namun, peran yang ada di tengah-tengah ini menjadi sangat kritikal kalau kita bicara terkait dengan end-to-end supply chain,” kata Mona dalam Bisnsi Indonesia Logistic Awards (BILA) 2024, Kamis (28/11/2024). 

    Dalam hal ini, dia menekankan upaya efisiensi bongkar muat yang dilakukan lebih cepat tanpa mengorbankan akurasi. Upaya tersebut diperkuat setelah penggabungan bisnis Pelindo pada Oktober 2021. 

    Lewat penggabungan tersebut, Pelindo memiliki aksesibilitas untuk melakukan standarisasi di seluruh pelabuhan. Untuk itu, fokus Pelindo pasca-penggabungan yaitu menurunkan port stay atau bongkar muat.

    “Port stay itu adalah waktu seberapa lama kapal itu sandar di pelabuhan otomatis semakin cepat barang atau kapal itu dilakukan bongkar muat di pelabuhan itu tentunya akan bisa memberikan kontribusi terhadap biaya logistik nasional,” tuturnya. 

    Lebih lanjut, dalam 3 tahun terakhir, Pelindo melakukan standardisasi dan transformasi di wilayah otoritas dari sisi proses khususnya percepatan bongkat muat lewat metode planning and control. 

    “Kita berikan kepastian jadwal kapan kapal itu datang dan kapan kapal itu bisa keluar sehingga pelanggan bisa mendapatkan kepastian terkait dengan berdiri Pelindo,” tuturnya. 

    Dia menyontohkan efisiensi bongkar muat di Pelabuhan Sorong, Papua, di mana sebelumnya kegiatan bongkar muat dilakukan dalam waktu 3 hari, setelah transformasi diturunkan hingga 1 hari. 

    Dengan demikian, transformasi tersebut mendorong Pelindo mendapatkan keuntungan dengan adanya standarisasi ini yaitu terkait dengan efisiensi biaya. 

    “Kita bicara penurunan port stay itu tentunya pasti ada penurunan dari sisi biaya operasional tapi yang paling penting lagi adalah kita bisa memberikan dampak terhadap ekosistem karena tadi pelabuhan itu ada di tengah-tengah ada proses di sebelumnya ada proses di setelahnya,” pungkasnya. 

  • Kemenhub Ungkap Tantangan dan Potensi Sektor Logistik

    Kemenhub Ungkap Tantangan dan Potensi Sektor Logistik

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan sejumlah tantangan efisiensi biaya logistik di Indonesia serta berdaya saing.

    Sekretaris Jenderal Kemenhub Novie Riyanto mengatakan sektor logistik Indonesia memiliki potensi besar dan posisi strategis, mengingat status Indonesia sebagai negara kepulauan. 

    Namun, sektor ini juga menghadapi sejumlah tantangan signifikan yang mempengaruhi efisiensi dan daya saing di pasar global.

    Tantangan tersebut datang dari domestik seperti konektivitas, disparitas harga, biaya logistik dan finansial serta dari internasional yaitu regulasi pelayaran internasional. 

    “Logistik menghubungkan berbagai sektor dan meningkatkan daya saing negara di pasar global. terdapat pula tantangan yang mempengaruhi efisiensi seperti konektivitas, disparitas, biaya logistik, finansial, serta peraturan internasional dalam rangka keselamatan, keamanan, dan pelayanan,” kata Novie Riyanto dalam Bisnis Indonesia Logistic Awards, Kamis (28/11/2024). 

    Novie juga mengungkapkan biaya logistik Indonesia yang tinggi memengaruhi daya saing Indonesia dengan negara-negara lain. Bank Dunia sendiri menempatkan Indoensia di posisi 61 dalam hal performa logistik. 

    Posisi tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara di Asia seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam. 

    Meski demikian, kata Novie, Kemenhub telah melakukan sejumlah upaya meminimalisir tantangan tersebut, seperti digitalisasi. 

    “Kemenhub berkomitmen meningkatkan kinerja logistik, salah satunya melalui NLE [National Logistic Ecosystem],” kata dia. 

    Sampai dengan saat ini, Kemenhub berhasil mencapai keberhasilan sebesar 97,6% dari total 42 rencana aksi NLE yang diterapkan di 46 pelabuhan dan 6 bandar udara. 

    Di sisi digitalisasi, sambungnya, Kemenhub melakukan digitalisasi melalui Inaportnet untuk memperlancar kapal masuk pelabuhan serta kegiatan bongkar muat setelah kapal meninggalkan pelabuhan.

  • OECD Usul Ambang Batas PTKP Turun, Orang Kaya dan Kelas Bawah Sama-Sama Tekor

    OECD Usul Ambang Batas PTKP Turun, Orang Kaya dan Kelas Bawah Sama-Sama Tekor

    Bisnis.com, JAKARTA — OECD menyarankan pemerintah menurunkan ambang batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) agar penerimaan negara semakin meningkat. Kendati demikian, pakar menilai saran tersebut malah akan berdampak negatif ke semua kelompok masyarakat.

    Manajer Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar meyakini saran Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) tersebut masuk akal namun tidak cocok dengan keadaan sekarang ini.

    Fajry mencontohkan belakang terjadi penurunan daya beli dan jumlah kelas menengah. Apalagi, sambungnya, tingkat kepercayaan masyarakat saat ini sedang tidak baik.

    “Jika ini dijadikan opsi, saya yakin akan ramai penolakan. Waktunya tidak tepat,” jelasnya kepada Bisnis, Kamis (28/11/2024).

    Lebih lanjut, dia menjelaskan secara historis pemerintah sempat menaikkan ambang batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dari Rp36 juta per tahun menjadi Rp54 juta per bulan pada 2016. Fajry mengaku, CITA saat itu sempat menolak kebijakan PTKP tersebut karena akan lebih dinikmati kelompok berpendapat lebih tinggi.

    Contoh, jika PTKP naik dari Rp54 juta menjadi Rp60 juta per tahun maka orang berpenghasilan Rp54 juta per tahun tidak membayar pajak penghasilan (PPh 21) lagi sehingga kenaikan ini tidak memberikan manfaat tambahan.

    Di sisi lain, orang yang berpenghasilan Rp80 juta per tahun akan melihat pengurangan pajak atas Rp6 juta pertama yang kini bebas pajak.

    Ini karena PPh 21 bersifat progresif. Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), ada lima lapisan penghasilan kena pajak:

    1. Penghasilan sampai dengan Rp60 juta per tahun kena tarif pajak 5%

    2. Penghasilan Rp60 juta sampai Rp 250 juta per tahun kena tarif pajak 15%

    3. Penghasilan Rp250 juta sampai Rp500 juta per tahun kena tarif pajak 25%

    4. Penghasilan Rp500 juta sampai Rp5 miliar per tahun kena tarif pajak 30%

    5. Penghasilan di atas Rp5 miliar per tahun kena tarif pajak 35%

    Dengan kenaikan PTKP menjadi Rp60 juta, orang berpenghasilan Rp80 juta mendapatkan pengurangan pajak sebesar Rp6 juta x tarif 5% = Rp300 ribu meski mereka masih membayar pajak besar di lapisan atas.

    Sebaliknya, jika ambang PTKP diturunkan maka kelompok masyarakat berpendapatan lebih rendah akan dikenai PPh 21. Begitu juga kelompok masyarakat berpendapatan lebih tinggi akan mendapati penambahan pajak per lapisannya.

    “Penurunan ambang batas PTKP, membuat kelompok berpendapatan tinggi paling worse-off, akan tetapi kebijakan ini juga akan berdampak pada kelompok menengah-bawah,” jelas Fajry.

    Usulan OECD

    Dalam laporan terbarunya bertajuk OECD Economic Surveys: Indonesia November 2024, lembaga tersebut menyatakan ambang batas pajak penghasilan (PPh 21) di Indonesia masih terlalu tinggi.

    OECD mencontohkan besaran PTKP adalah Rp54 juta per tahun atau Rp4,5 juta per bulan. Perhitungan OECD, jumlah tersebut setara dengan 65% produk domestik bruto per kapita Indonesia.

    “Akibatnya, kebanyakan kelas menengah yang sedang bertambah jumlahnya tidak kena pajak penghasilan,” jelas OECD dalam laporannya, dikutip Kamis (28/11/2024).

    OECD pun membandingkan Indonesia dengan negara-negara kawasan. Pada 2017, hanya 10% warga yang bayar pajak penghasilan; sedangkan rata-rata warga negara-negara Asean mencapai 15%.

    Oleh sebab itu, lembaga ekonomi yang beranggota banyak negara maju tersebut menyarankan pemerintah menurunkan ambang batas PTKP. Artinya, OECD ingin pekerja dengan gaji di bawah Rp4,5 juta per bulan juga dikenai pajak—namun ambang batasnya terserah pemerintah.

    Sejalan dengan itu, masing-masing lapisan penghasilan kena pajak juga diturunkan. Misalnya, OECD menganggap tarif pajak 25% untuk lapisan penghasilan Rp250 juta—500 juta terlalu tinggi.

    “Ambang batas pajak penghasilan minimal harus dibekukan sehingga nilainya turun secara riil, sedangkan ambang batas yang lebih tinggi harus diturunkan nilainya,” jelas rekomendasi OECD.

    OECD meyakini jika rekomendasi reformasi pajak penghasilan tersebut dijalankan pemerintah maka akan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan meningkat 0,7% dalam jangka menengah.

  • Ojek Online Tak Masuk Kriteria Subsidi Pertalite Cs, Segini Konsumsi BBM-nya

    Ojek Online Tak Masuk Kriteria Subsidi Pertalite Cs, Segini Konsumsi BBM-nya

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberi sinyal bahwa ojek online atau ojol tak akan menjadi sasaran konsumen yang berhak menenggak BBM subsidi. Adapun, konsumsi BBM driver ojol di seluruh Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari 200 juta liter per hari.

    Pemerintah tengah menggodok skema penyaluran BBM subsidi secara kombinasi atau blending, yakni berbentuk bantuan langsung tunai (BLT) dan subsidi langsung pada barang.  

    Salah satu penerima yang berhak mendapat subsidi BBM pada barang langsung adalah kendaraan berpelat kuning alias transportasi umum. Oleh karena itu, ojol yang selama ini berpelat hitam tidak masuk kriteria transportasi umum. 

    Bahlil menjelaskan ojol itu merupakan usaha. Dia menyebut ada pengusaha yang memiliki sejumlah unit kendaraan bermotor dan menyewakannya kepada masyarakat untuk menjadi ojol.

    “Masa yang kayak gini disubsidi? Tetapi kita hitung, yang jelas [subsidi dilakukan secara] bijaksana,” kata Bahlil di kediamannya di Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2024).

    Kendati demikian, Bahlil menyebut sebagian driver ojol bisa saja mendapat BLT jika yang bersangkutan memenuhi kriteria. Menurutnya, khusus kriteria penerima BLT nanti akan diambil dari data masyarakat kurang mampu milik Kementerian Sosial, PT Pertamina (Persero), Kemenko Ekonomi, hingga Kemenko Pembangunan Manusia. Selanjutnya, data-data tersebut akan dikonsolidasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

    Lantas, berapa konsumsi BBM driver ojol per hari?

    Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia Igun Wicaksono mengatakan, seorang driver ojol butuh BBM sebanyak 5 hingga 10 liter per hari. Namun, angka ini tergantung jarak perjalanan yang ditempuh sang driver.

    “Tergantung ojol jika sering dapat order atau order jarak jauh akan membutuhkan hingga 10 liter BBM bersubsidi tersebut,” kata Igun kepada Bisnis, Kamis (28/11/2024).

    Berdasarkan data Garda Indonesia, kata Igun, estimasi jumlah ojol di Indonesia mencapai 4 juta orang. Adapun, mayoritas berada di Jabodetabek, yakni 1,25 juta orang.

    Dengan kata lain, berdasarkan jumlah ojol yang mencapai 4 juta orang dan konsumsi minimal 5 liter per hari, maka BBM yang dibutuhkan mencapai 200 juta liter per hari.

    Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Driver Online (ADO) Taha ‘Ariel’ Syafaril mencatat konsumsi BBM driver ojol rata-rata mencapai 4 liter per hari.

    “Kalau rata-rata ojol sepeda motor biasanya isi full tank hampir setiap hari, biasanya motornya ojol rata-rata 4 liter tangki motornya,” kata dia.

    Dengan demikian, jika konsumsi BBM mencapai 4 liter per hari per orang dan jumlah ojol mencapai 4 juta orang, maka konsumsi BBM bisa mencapai 16 juta liter per hari.

  • Garuda Indonesia (GIAA) Turunkan Harga Tiket Pesawat 10% saat Nataru

    Garuda Indonesia (GIAA) Turunkan Harga Tiket Pesawat 10% saat Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA – Maskapai pelat merah PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) siap menurunkan harga tiket pesawat Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025 sesuai dengan keputusan pemerintah sebesar 10%. 

    Direktur Utama Garuda Indonesia Wamildan Tsani Panjaitan mengatakan GIAA akan mengimplementasikan kebijakan penurunan harga tiket penerbangan rute domestik pada Nataru mulai 19 Desember 2024 hingga 3 Januari 2025 atau selama 16 hari. 

    “Kami akan segera mengimplementasikan kebijakan ini, setelah diterbitkannya seluruh regulasi yang mengatur ketentuan penurunan harga tiket oleh pemangku kepentingan terkait,” kata Tsani dalam keterangan resmi, Kamis (28/11/2024). 

    Tsani menjelaskan penurunan harga tiket sebesar 10% sesuai dengan proyeksi rencana penurunan yang disampaikan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

    Penurunan tersebut akan disumbang oleh beberapa komponen penunjang harga tiket, yaitu fuel surcharge, PJP2U dan PJP4U, serta penyesuaian harga avtur di sejumlah bandara. 

    Penurunan harga tiket, kata Tsani telah memperhitungkan secara seksama dengan memperhatikan proyeksi pertumbuhan penumpang pada libur akhir tahun. Penurunan harga tiket juga diklaim akan mampu mendongkrak volume penumpang Garuda Indonesia saat peak season. 

    “Dengan diberlakukannya penurunan harga tiket ini, kami optimis volume penumpang akan tumbuh positif yang tentunya akan berdampak langsung terhadap kinerja pendapatan Garuda Indonesia,” jelasnya. 

    Seperti yang diketahui, Pemerintah mengumumkan penurunan harga tiket pesawat jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025 mencapai 10% atau setara Rp157.500 per tiket dengan tiga komponen utama.  

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengklaim pihaknya memutuskan beberapa kebijakan bersama stakeholder terkait yaitu Kementerian Perhubungan, Angkasa Pura Indonesia, Pertamina dan maskapai domestik untuk menurunkan harga tiket pesawat.  

    “Penurunan harga tiket untuk membantu masyarakat kita dan juga menggerakkan ekonomi termasuk pariwisata maka dari semua elemen tadi termasuk menurunkan biaya atau jasa di bandar udaraan termasuk juga avtur dan tentunya fuel surcharges maka bisa dikurangi harga tiket itu kurang lebih 10%,” ujar Menko AHY dalam keterangan resmi, Selasa (26/11/2024).