Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Daftar Barang dan Jasa Favorit Gen Z Bakal Kena PPN 12%, Ada Netflix dan Spotify

    Daftar Barang dan Jasa Favorit Gen Z Bakal Kena PPN 12%, Ada Netflix dan Spotify

    Bisnis.com, JAKARTA — Satu bulan menjelang kenaikan PPN menjadi 12%, sederet barang dan jasa yang menjadi kebutuhan akan mengalami kenaikan harga. 

    Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar menyampaikan kenaikan selisih tarif PPN dari 11% menjadi 12%, membuat Gen Z harus mengeluarkan Rp1.748.265 lebih banyak dari sebelumnya. 

    Untuk itu, Media menyampaikan kenaikan pengeluaran ini cukup signifikan bagi generasi muda yang masih berada dalam tahap awal karier mereka dan memerlukan perencanaan keuangan yang matang untuk menghadapinya.

    “Gen Z harus mencari cara untuk mengatur keuangan dengan lebih bijaksana. Dengan tambahan pengeluaran Rp1,75 juta per tahun, mereka mungkin harus menyesuaikan gaya hidup atau prioritas pengeluaran mereka,” ujarnya, dikutip Sabtu (30/11/2024).  

    Skenario yang akan mungkin terjadi pada Gen Z pada tahun depan, ada kemungkinan mereka tetap berbelanja barang yang dikenai PPN, namun mengandalkan pinjaman atau paylater. Akhirnya Gen Z tergoda melakukan doom spending (sebuah aktivitas pemborosan karena kecewa dengan masa depan). 

    Kemungkinan lainnya, beralih ke barang dan jasa yang harga nya lebih rendah, melakukan frugal living atau berhemat. Selain itu, Gen Z mungkin akan membeli barang dari aktivitas yang tidak dikenai pajak seperti thrifting, jastip, hingga berbelanja di ritel informal. 

    “Ketiga perubahan perilaku konsumsi yang dilakukan Gen Z akan merugikan rasio pajak, menyuburkan sektor informal, dan membuat Gen Z terjebak utang dalam jangka panjang. Bonus demografi berubah menjadi bencana demografi,” tegas Media. 

    Pasalnya, implikasi dari kenaikan ini sangat terasa dalam hal pengelolaan anggaran bulanan. Pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari, seperti makan, hiburan, dan transportasi, akan meningkat secara terus-menerus. 

    Hal ini dapat berdampak pada keputusan mereka dalam hal konsumsi barang dan jasa, seperti mengurangi frekuensi berlangganan layanan streaming atau menghindari pengeluaran untuk hiburan yang tidak terlalu penting.

    Sebagaimana kebutuhan Gen Z yang telah Celios himpun, seperti kuota internet, tiket konser, baju, langganan Netflix dan Spotify, hingga perawatan kecantikan akan otomatis mengalami kenaikan sebagai imbas dari PPN 12%.

    Berikut daftar barang dan jasa yang popular di kalangan Gen Z terkena PPN 12% 

    Jenis Pengeluaran
    Biaya per Tahun
    PPN 11%
    PPN 12%
    Selisih 

    Kuota Internet
    Rp870.000
    Rp95.700
    Rp104.400
    Rp8.700

    Langganan Netflix
    Rp1.440.000
    Rp158.400
    Rp172.800
    Rp14.400

    Langganan Spotify
    Rp522.408
    Rp58.465
    Rp62.689
    Rp5.224

    Tiket Konser
    Rp11.200.000
    Rp1.232.000
    Rp1.344.000
    Rp112.000

    Kopi Susu 
    Rp7.920.000
    Rp871.200
    Rp950.400
    Rp79.200

    Cicilan Motor
    Rp11.220.000
    Rp1.234.200
    Rp1.346.400
    Rp112.200

    Voucher game online
    Rp1.800.000
    Rp198.000
    Rp216.000
    Rp18.000

    Bayar TV, Kulkas, AC, peralatan rumah tangga 
    Rp4.396.000
    Rp483.560
    Rp527.520
    Rp43.960

    Multivitamin
    Rp331.739
    Rp36.491
    Rp39.809
    Rp3.317

    Tiket pesawat
    Rp11.890.000
    Rp1.307.900
    Rp1.426.800
    Rp118.900

     Sumber: Laporan Celios PPN 12%: Pukulan Telak Bagi Dompek Gen Z dan Masyarakat Kelas Menengah

  • Kebijakan Trump Berdampak ke Investasi RI? Begini Komentar Rosan Roeslani

    Kebijakan Trump Berdampak ke Investasi RI? Begini Komentar Rosan Roeslani

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani blak-blakan soal potensi pengaruh kebijakan Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump kepada investasi di Indonesia.

    Rosan menilai belum ada kepastian bagaimana nantinya kebijakan ‘proteksionisme’ Trump bakal memengaruhi kinerja investasi di Indonesia. Namun, dia sudah bisa membayangkan dari susunan kabinet Trump, khusunya untuk urusan perekonomian.

    “Kita lihat ya, karena kalau saya lihat line up dari tim ekonominya kelihatan cukup kita bilang proteksionismenya agak tinggi. Cukup hawkish ya,” ungkap Rosan usai Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI), Jumat (29/11/2024).

    Mantan Ketua Umum Kadin Indonesia itu menerangkan bahwa kebijakan negara-negara seperti AS dan China pasti akan berdampak ke Indonesia. Hal itu lantaran kedua negara tersebut merupakan mitra dagang utama Indonesia, dan penanam modal asing terbesar di Tanah Air.

    Selain kebijakan Trump, Rosan menilai geopolitik juga akan berpengaruh terhadap kinerja investasi. Rosan mengatakan bahwa apabila tensi geopolitik meningkat, maka itu akan berdampak bagi target penanaman modal.

    Meski demikian, dia optimistis bahwa akan selalu ada peluang (opportunity) di setiap terjadinya tensi geopolitik.

    “Kita juga selalu meyakini di Kementerian Investasi, di setiap dinamika baik geopolitik dan geoekonomi, tension antara AS dan China contohnya itu tetap ada opportunity. Justru semakin besar pada saat mereka harus merelokasi pabriknya,” terangnya.

    Pria yang juga menjabat Duta Besar AS itu mengatakan, pemerintah bakal harus proaktif untuk berkomunikasi dengan para investor guna mengejar opportunity yang ada.

    “Karena kalau dulu beberapa tahun lalu saat tensi itu meningkat, Indonesia bukan beneficiary yang paling besar. Di negara Asean kita justru hanya 4-5 dari relokasi pabrik-pabrik yang ada di dunia,” kata Rosan.

    Berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM, China dan AS masuk dalam lima besar negara dengan penanaman modal asing (PMA) tertinggi di Indonesia. Singapura masih menduduki peringkat pertama dengan nilai PMA US$14,35 miliar pada Januari-September 2024.

    Pada periode yang sama, negara-negara dengan PMA tertinggi di Indonesia setelah Singapura adalah Hongkong RRT US$6,06 miliar, China US$5,78 miliar, AS US$2,8 miliar serta Malaysia US$2,72 miliar. 

  • Top 5 News Bisnisindonesia.id: Kosmetik Ilegal, Divestasi BUMN Karya, dan Harbolnas 2024

    Top 5 News Bisnisindonesia.id: Kosmetik Ilegal, Divestasi BUMN Karya, dan Harbolnas 2024

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah menindak 55 produk kosmetik ilegal yang berasal dari produk industri lokal dan impor. Produk-produk tersebut dinyatakan terbukti mengandung bahan berbahaya seperti merkuri hingga timbal.

    Sebanyak 55 produk kosmetik tersebut ditemukan mengandung bahan dilarang dan/atau bahan berbahaya. Temuan tersebut terdiri dari 35 produk kosmetik yang dibuat berdasarkan kontrak produksi, 6 produk kosmetik yang diproduksi dan diedarkan oleh industri kosmetik, dan 14 produk kosmetik impor.

    Produk kosmetik hasil sampling dan pengujian tersebut ditemukan positif mengandung bahan dilarang dan/atau bahan berbahaya merkuri, asam retinoat, hidrokinon, pewarna merah K3, pewarna merah K10, pewarna acid orange 7, dan timbal.

    Ulasan tentang kosmetik ilegal yang mengandung bahan dilarang dan/atau bahan berbahaya menjadi salah satu pilihan Bisnisindonesia.id, selain beragam kabar ekonomi dan bisnis yang tersaji dari meja redaksi Bisnisindonesia.id.

    Berikut intisari dari top 5 News Bisnisindonesia.id yang menjadi pilihan editor, Sabtu (30/11/2024):

     

    Ambisi Program 3 Juta Rumah Terlilit Persoalan Kuota dan Likuiditas

    Kuota pembiayaan rumah subsidi dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) diusulkan dapat meningkat menjadi 800.000 unit di tahun depan. Hal ini untuk mendukung program pembangunan 3 juta unit rumah. 

    Untuk diketahui, permasalahan kekurangan kuota pembiayaan rumah subsidi melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) FLPP kerap kali terjadi setiap tahunnya. Pasalnya, pada awalnya, kuota rumah subsidi dengan skema FLPP di tahun ini hanya 166.000 unit saja. 

    Kemudian, pada awal Oktober pemerintah menambahkan kuota FLPP menjadi 34.000 unit sehingga total kuota di tahun ini menjadi 200.000 unit. Angka ini turun dari realisasi 229.000 unit pada 2023. 

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan rencana peningkatan kuota FLPP dilakukan untuk memecahkan masalah keterbatasan kuota yang masih dialami hingga kini di tengah permintaan konsumen tinggi. 

     

    Produk Ilegal, Efek Samping Pasar Ciamik Produk Kosmetik

    Penggunaan kosmetik yang mengandung bahan dilarang dan/atau bahan berbahaya dapat menimbulkan risiko kesehatan.

    Merkuri dapat mengakibatkan terjadinya perubahan warna kulit berupa bintik-bintik hitam (ochronosis), alergi, iritasi kulit, sakit kepala, diare, muntah-muntah, dan kerusakan ginjal.

    Sementara, asam retinoat dapat mengakibatkan kulit kering, rasa terbakar, dan perubahan bentuk atau fungsi pada organ janin (bersifat teratogenik). Hidrokinon berpotensi mengakibatkan hiperpigmentasi, menimbulkan ochronosis, serta perubahan warna kornea dan kuku.

    Kemudian, pewarna dilarang (merah K3, merah K10, dan acid orange 7) bersifat karsinogenik atau menyebabkan kanker dan dapat mengganggu fungsi hati. Adanya timbal pada kosmetik dapat merusak fungsi organ dan sistem tubuh.

    Berdasarkan sumbernya, produk ilegal tersebut dikelompokkan menjadi kosmetik ilegal kontrak produksi, produk lokal, dan produk impor.

     

    Laris Manis Divestasi Aset BUMN Karya

    Sederet aset yang dimiliki Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya mulai dijual. Aksi korporasi tersebut diramal bakal diburu para investor. Ini terlihat dari satu per satu modal yang dilego sudah berganti kepemilikan.

    Setidaknya ada tiga BUMN Karya yang memutuskan untuk divestasi. Mereka adalah PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT), dan PT PP (Persero) Tbk. (PTPP).

    WIKA, misalnya, akan melepas aset investasi dengan kepemilikan minoritas antara lain Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) dan Tol Soreang-Pasirkoja (Soroja). 

    Waskita juga berencana melanjutkan divestasi Tol Pemalang-Batang, Tol Cimanggis-Cibitung (CCT), dan Tol Pasuruan-Probolinggo (Paspro). Pelepasan aset tersebut akan berlangsung secara bertahap selama 2025–2027. 

    Sementara, PTPP berhasil melego salah satu asetnya yakni PT Ultra Mandiri Telekomunikasi. Perusahaan fiber optik yang bernaung di bawah PT PP Infrastruktur ini telah dilepas kepada salah satu emiten telekomunikasi.

     

    Was-was Gejolak Harga Minyak

    Pemerintah mengantisipasi lonjakan harga minyak goreng curah kemasan Minyakita menjelang periode Natal dan Tahun Baru 2025. Terlebih sejumlah daerah telah mengalami lompatan harga di atas normal. 

    Sebulan menjelang Nataru, sejumlah komoditas pokok mulai mengalami anomali termasuk salah satunya minyak goreng. Otoritas perdagangan mencatat harga Minyakita secara  nasional terus naik dan berada di atas harga eceran tertinggi (HET) yakni Rp17.100 per liter. 

    Lonjakan harga jual Minyakita terjadi di sejumlah wilayah Indonesia timur. Pemerintah membidik penyelesaian gejolak harga komoditas ini kembali ke level HET Rp15.700 per liter dalam beberapa hari.

    “[Minyakita] 2-3 hari sudah turun. Minyak goreng Minyakita harganya kan masih relatif stabil, walaupun beberapa daerah itu mengalami peningkatan permintaan,” kata Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (28/11/2024).

    Budi menuturkan biasanya kebutuhan pangan akan melonjak, terutama minyak goreng menjelang momentum natal dan tahun baru serta Lebaran. Kemendag mempersiapkan ketersediaan pasokan di setiap wilayah agar harga minyak dapat terjaga.

     

    Jurus Mengungkit Daya Beli Masyarakat di Harbolnas 2024

    Momentum hari belanja online nasional atau Harbolnas 2024 bakal dimanfaatkan pemerintah untuk mengerek daya beli masyarakat. Peningkatan transaksi dibidik lewat sejumlah strategi.

    Berbeda dengan periode sebelumnya, otoritas perdagangan berencana menggelar Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas pada 10—16 Desember 2024 dalam rangka menggenjot daya beli masyarakat. Pengusaha dan pemerintah memiliki target yang berbeda.

    Pemerintah menargetkan nilai transaksi pada Harbolnas tahun ini 25% lebih baik dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu pengusaha lebih realistis. Di tengah daya beli yang melemah, pertumbuhan nilai transaksi diramal hanya mencapai 10%. 

    Sejumlah kementerian seperti Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian UMKM, beserta peritel membahas persiapan tersebut di kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Kamis (28/11/2024).

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan dalam momentum Harbolnas 2024, pemerintah mengharapkan jumlah transaksi yang terlaksana dalam pekan diskon tersebut mampu tumbuh hingga 25% atau mencapai Rp32,13 triliun dari realisasi transaksi 2023 yang senilai Rp25,7 triliun.

  • Upah Minimum Naik 6,5%, Pekerja Senang Lebih Tinggi Dibandingkan 4 Tahun Terakhir

    Upah Minimum Naik 6,5%, Pekerja Senang Lebih Tinggi Dibandingkan 4 Tahun Terakhir

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek) mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto terkait kenaikan upah minimum sebesar 6,5% tahun depan. 

    Presiden Aspek Indonesia, Muhamad Rusdi mengatakan pihaknya menyambut baik pemerintah yang tidak menggunakan menggunakan formulasi sesuai dengan PP 51/2023 maupun PP 36/2021 sebagai acuan. 

    “Hal ini merupakan langkah positif mengingat bila kenaikan upah minimum tahun 2025 masih menggunakan formula PP 51, kenaikannya hanya sekitar 2% saja,” kata Rusdi dalam keterangan resminya, dikutip Sabtu (30/11/2024). 

    Kenaikan upah tahun 2025 yang disebut akan naik 6,5% dinilai lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan upah minimum dalam empat tahun terakhir yang hanya berkisar 2%–5%: 

    Pada 2024, kenaikan upah minimum tercatat hanya 3,27%, tahun 2023 naik 5,6%, tahun 2022 naik 5,1%, tahun 2021 naik 3,27%. 

    “Dengan demikian, kenaikan sebesar 6,5% di tahun 2025 dinilai sedikit lebih baik dibandingkan dengan kebijakan sebelumnya,” imbuhnya. 

    Di samping itu, serikat buruh ini juga mengusulkan agar segera diterbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) untuk penetapan upah minimum sektoral. 

    Dia berharap, pemberlakuan upah sektoral yang lebih tinggi diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup buruh serta daya beli masyarakat. 

    “Sebab, rendahnya kenaikan upah minimum dalam beberapa tahun terakhir berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat, yang turut mempengaruhi sektor UMKM dan industri, karena hasil produksi tidak mampu diserap oleh konsumen,” jelasnya. 

    Lebih lanjut, Rusdi juga menyoroti pentingnya untuk menggunakan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagai dasar utama dalam penetapan upah minimum ke depan. 

    Hal ini mengingat Presiden Prabowo yang menyebutkan bahwa upah minimum merupakan ‘safety net’ atau jaring pengaman sosial dari kemiskinan. 

    “Oleh karena itu, Aspek Indonesia menekankan bahwa kenaikan upah harus didasarkan pada survei KHL yang mencerminkan standar hidup layak bagi pekerja,” tuturnya. 

    Di sisi lain, Rusdi mengusulkan agar Komponen KHL segera direvisi, baik dari sisi jumlah maupun kualitasnya. Pasalnya, dia menilai beberapa komponen dalam KHL saat ini tidak relevan dengan tuntutan kehidupan buruh yang layak dan bebas dari garis kemiskinan. 

    “Revisi ini menjadi penting untuk menyesuaikan standar hidup buruh dengan kondisi ekonomi hari ini yang terus berkembang,” terangnya. 

    Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengaku masih menunggu penjelasan dari pemerintah usai Presiden Prabowo Subianto menaikkan rata-rata upah minimum nasional 2025 sebesar 6,5%.

    “Justru saat ini kita menunggu penjelasan pemerintah [terkait kenaikan rata-rata upah minimum nasional 2025 sebesar 6,5%],” kata Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam kepada Bisnis, Jumat (29/11/2024).

    Bob juga mengeklaim hingga saat ini Apindo tidak mengetahui apa yang menjadi landasan pemerintah menaikkan upah minimum rata-rata sebesar 6,5%. “Kita sampai saat ini tidak tahu apa landasannya pemerintah menetapkan kenaikan 6,5%,” ujarnya.

    Di samping itu, dia juga menyampaikan masih belum mengetahui bagaimana sistem pengupahan akan ditetapkan ke depannya untuk para pekerja.

    “[Dan] bagaimana dunia usaha mengkalkulasi kenaikan biaya tenaga kerja dan biaya-biaya untuk kepastian usaha ke depan,” ujarnya.

  • Waswas Kebijakan Trump, RI Mau Dorong Lagi Fasilitas Pembebasan Tarif GSP

    Waswas Kebijakan Trump, RI Mau Dorong Lagi Fasilitas Pembebasan Tarif GSP

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia tengah mengantisipasi kebijakan tarif impor tinggi yang rencananya diterapkan oleh Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Salah satunya berkaitan dengan fasilitas generalized system of preferences (GSP).

    Sebagai informasi, GSP adalah fasilitas perdagangan berupa pembebasan tarif bea masuk yang diberikan secara unilateral oleh pemerintah AS kepada negara-negara berkembang di dunia.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, pemerintah RI tetap mengantisipasi rencana tarif tinggi impor AS kendati saat ini perdagangan antara kedua negara juga sudah diberlakukan tarif.

    Airlangga menyebut Indonesia sebelumnya sudah pernah berunding dengan AS terkait dengan fasilitas pembebasan tarif bea masuk impor itu ketika periode pertama pemerintahan Trump.

    “Mungkin kita sih akan dorong [pengajuan GSP] karena kita statusnya sebagai country strategic partner, dan saat sekarang kita sudah menandatangani Four Pillars of Indo-Pacific Economic Framework [IPEF],” jelas Airlangga saat ditemui usai Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI), Jakarta, Jumat (29/11/2024).

    Airlangga menilai positioning Indonesia kini sudah lebih baik apabila ingin berunding soal pembebasan tarif dimaksud, apalagi kini RI tengah berproses untuk aksesi keanggotaan OECD.

    Namun, apabila tidak berhasil, maka Indonesia masih memiliki alternatif yakni investasi dari China. Seperti diketahui, China juga merupakan mitra dagang terbesar Indonesia serta salah satu negara dengan penanaman modal asing (PMA) terbesar di Tanah Air.

    Menurut Airlangga, bagaimanapun negara-negara mitra perdagangan Indonesia membutuhkan mineral kritis dari Indonesia dalam rantai pasoknya.

    “Jadi tinggal kita bagaimana me-manage itu. Kemarin kita ke Amerika juga dibahas bagaimana marketing dari critical mineral, yang akan dikerjasamakan dengan berbagai negara,” papar Politisi Partai Golkar itu.

    Adapun rencana kebijakan Trump itu turut diwaspadai juga oleh Bank Indonesia (BI). Gubernur BI Perry Warjiyo melihat dari kebijakan ekonomi maupun politik yang akan berbeda dari petahana Joe Biden, Trump akan mengutamakan ekonomi negaranya atau inward looking.

    “Artinya apa? Kepada negara mitra akan menerapkan tarif perdagangan yang tinggi. Terutama kepada negara yang mengalami surplus besar terhadap AS, yakni China, Eropa, Meksiko, dan Vietnam,” ujarnya dalam konferensi pers pekan lalu.

  • Trump Effect, Indef: Ada Potensi Perlambatan Ekonomi Global

    Trump Effect, Indef: Ada Potensi Perlambatan Ekonomi Global

    Bisnis.com, JAKARTA — Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyebut pengaruh kemenangan Donald Trump sebagai Presiden Terpilih di Amerika Serikat (AS) berpotensi membawa dampak signifikan bagi ekonomi global.

    Apalagi Trump disebut akan menetapkan kebijakan tarif impor tinggi terhadap China yang dianggap sebagai bentuk proteksionisme. Kenaikan tarif tersebut dinilai dapat memaksa perusahaan multinasional untuk merelokasi rantai pasoknya, meningkatkan biaya produksi, dan mengurangi keuntungan. 

    Dampak kebijakan Trump disebut bakal mempengaruhi Indonesia sebagai pemain besar di Asia Tenggara. Trump disinyalir akan melakukan perang dagang baru yang dapat mengganggu rantai pasok global, memperlambat pertumbuhan ekonomi dunia, dan menciptakan ketidakpastian di pasar.

    Hal tersebut dapat menekan arus investasi lintas negara, yang pada akhirnya mempengaruhi inovasi dan pertumbuhan ekonomi di berbagai kawasan, termasuk Indonesia. 

    Wakil Direktur Indef Eko Listiyanto, berpendapat bahwa kebijakan proteksionisme yang akan dilakukan oleh Trump, termasuk di dalamnya dengan menaikan tarif impor tinggi terhadap China, bisa menekan perdagangan global dan memicu perlambatan ekonomi dunia. 

    “Proteksionisme cenderung menurunkan volume perdagangan global. Ketika ekonomi global melambat, semua indikator akan terdampak, termasuk nilai tukar dan optimisme pelaku ekonomi,” ujarnya melalui keterangan resmi, Jumat(29/11/2024).

    Eko membeberkan lebih lanjut skenario dampak kebijakan yang memiliki dampak bagi AS dan China. Inflasi di AS diperkirakan akan meningkat seiring kenaikan tarif, sementara China diprediksi akan mengalihkan pasar ekspornya ke kawasan lain. 

    “Untuk dampak ke Indonesia langsung kami rasa masih kecil, karena Indonesia belum dianggap mitra strategis. Namun kami menganggap memang porsi AS itu nomor dua terbesar berdasarkan mitra dagang Indonesia dan Amerika, setelah China,” imbuhnya.

    Namun, Eko menilai terdapat risiko lain yang perlu diantisipasi, yaitu pengalihan produk China ke Asia Tenggara, termasuk ke Indonesia yang dapat menekan impor lokal. 

    “Produk-produk China yang tidak bisa masuk ke AS kemungkinan akan membanjiri wilayah Asia Tenggara, termasuk ke Indonesia. Ini menjadi tantangan untuk memperkuat ekonomi domestik kita agar tetap kompetitif,” katanya.

    Meski begitu, Eko optimistis bahwa dampak tersebut dapat diminimalisir bila Indonesia memperkuat kemampuan ekonomi domestiknya. Pasalnya pda perang dagang pertama, Indonesia tetap mampu tumbuh di kisaran 5 %.

    Dia menilai Indonesia memiliki peluang besar di sektor investasi. Menurutnya, perang dagang ini menyebabkan investor asing mulai mencari alternatif selain China, dan Indonesia bisa menjadi tujuan mereka.

    Menurutnya ketika Trump terpilih, investor mulai khawatir dengan stabilitas di China. Ini peluang Indonesia sebagai negara besar. Korea Selatan, misalnya, adalah salah satu negara dengan investasi besar di China yang kini mulai mengalihkan investasi ke negara lain, seperti ke Vietnam.

    Namun, Indonesia harus bersaing ketat dengan negara-negara Asean seperti Vietnam, yang infrastrukturnya lebih siap. 

    “Tapi sistem demokrasi kita punya daya tawar. Vietnam tidak demokratis, sehingga politiknya berpotensi berubah secara drastis. Investasi di Indonesia lebih menjanjikan dalam jangka panjang karena stabilitas ini,” jelas Eko.

  • TKDN Disebut Jadi Halangan Investasi, Ini Jawaban Kemenperin

    TKDN Disebut Jadi Halangan Investasi, Ini Jawaban Kemenperin

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perindustrian (Kemenperin) buka suara terkait laporan laporan AmCham Indonesia dan The US Chamber of Commerce yang menyebut lokal konten atau TKDN sebagai salah satu hambatan besar investasi Amerika Serikat di Indonesia.

    Juru Bicara Kementerian Perindustrian, Febri Hendri Antoni Arif mengatakan kebijakan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) justru melindungi investasi manufaktur dalam negeri. 

    Perlindungan diberikan dalam bentuk menjaga permintaan pasar domestik terutama yang berasal belanja pemerintah dan BUMN/BUMD. Selain itu, permintaan domestik atas produk elektronik yang menggunakan frekuensi publik seperti ponsel, komputer genggam, dan tablet (HKT), televisi, dan lainnya juga terjaga permintaan domestiknya oleh kebijakan TKDN melalui belanja konsumsi rumah tangga.

    Menurutnya, potensi pasar domestik Indonesia masih sangat tinggi terutama untuk belanja produk manufaktur. Pada tahun 2024,  belanja pemerintah atas produk manufaktur domestik diperkirakan mencapai Rp1.441 triliun. 

    Begitu juga dengan belanja konsumsi rumah tangga atas produk HKT mencapai lebih dari Rp100 triliun tiap tahunnya. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga ditargetkan mencapai 7-8 persen pada tahun 2028 nanti.

    Kebijakan TKDN, katanya, pada dasarnya untuk melindungi investasi di Indonesia, termasuk penanaman modal asing. Produk manufaktur dari investasi asing tersebut bisa diserap oleh pasar domestik terutama melalui belanja pemerintah dan BUMN/BUMD atau rumah tangga dalam bentuk belanja produk elektronik yang menggunakan frekuensi publik.

    “Besarnya daya tarik pasar domestik ini harus kami manfaatkan sepenuhnya untuk menarik investor asing dari berbagai negara melalui kebijakan TKDN. Hal ini guna melakukan pendalaman struktur industri dalam negeri dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. TKDN merupakan karpet merah bagi investor luar negeri yang ingin membangun fasilitas produksi dan sekaligus menjual produknya di Indonesia. Kami tentu berkewajiban menjamin keberlangsungan investasi tersebut,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (29/11/2024).

    Sebelumnya, laporan investasi yang dikeluarkan oleh AmCham Indonesia dan the US Chamber of Commerce yang disampaikan managing director AmCham Indonesia, Lydia Ruddy, aturan local content di Indonesia masih menjadi salah satu hambatan besar bagi investasi asal Amerika Serikat. 

    Menurut laporan tersebut, investor asal AS yang sebagian besar merupakan bagian dari rantai pasok global tidak akan merasa nyaman untuk datang dan berinvestasi di Indonesia jika mereka tidak bisa mendapatkan komponen yang mereka butuhkan dengan kualitas yang sesuai.

    Febri menegaskan kebijakan TKDN berlaku untuk semua produk manufaktur tanpa diskriminasi atau keistimewaan terhadap asal negara investor tersebut. Semua fasilitas produksi yang dibangun di Indonesia dan menghasilkan produk manufaktur berhak mendapatkan sertifikat TKDN sesuai dengan regulasi yang berlaku.  

    Begitu juga dengan produk dari berbagai tingkatan perusahaan industri, baik dari industri kecil, menengah, besar atau dari perusahan manufaktur global dengan teknologi tinggi juga memiliki hak yang sama dalam kebijakan TKDN sesuai dengan regulasi di Indonesia.

    Penerapan kebijakan TKDN juga tidak berarti Indonesia bersikap anti terhadap impor bahan baku industri. Impor bahan baku tetap diperkenankan dan dipertimbangkan dalam sertifikasi TKDN sepanjang bahan baku tersebut memang belum bisa diproduksi dari dalam negeri. Perhitungan TKDN atas produk yang bahan baku berasal dari impor dan dan threshold-nya tetap dipertimbangkan secara berkeadilan.

    “Ini hanya masalah kemauan saja dari perusahaan global berteknologi tinggi tersebut untuk berinvestasi di Indonesia. Di negara lain yang tingkat ekonomi dan SDM-nya di bawah Indonesia saja mereka bisa berinvestasi, apalagi di Indonesia yang punya pertumbuhan ekonomi tinggi dengan pasar domestik yang besar. TKDN bukanlah isu atau penghambat mereka membangun pabriknya di Indonesia,” ujar Febri.

  • Penerimaan Pajak Kanwil DJP Jakpus Capai Rp78,65 Triliun

    Penerimaan Pajak Kanwil DJP Jakpus Capai Rp78,65 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA —  Penerimaan pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Pusat mencapai Rp78,65 triliun per 31 Oktober 2024. Jumlah itu setara 76,11 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan sebesar Rp103,33 triliun.

    Kepala Kanwil DJP Jakarta Pusat, Eddi Wahyudi mengatakan, berdasarkan jenis pajaknya, capaian Kanwil DJP Jakarta Pusat terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp44,36 triliun atau 74,72 persen dari target, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) Rp34,23 triliun atau 78,02 persen dari target, dan Pajak Lainnya Rp57,26 miliar atau 58,45 persen dari target.

    Eddi menjelaskan  kontribusi dominan penerimaan Oktober diperoleh dari sektor Perdagangan sebesar Rp26,27 triliun, sektor Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar Rp12,13 triliun, dan sektor Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar Rp6,36 triliun.

    “Meskipun sektor perdagangan memiliki share terbesar 33,59 persen di bulan ini, tetapi mengalami pertumbuhan yang landai sebesar 1,93 persen. Berkebalikan halnya dengan sektor Administrasi Pemerintahan dengan share 15,52 persen (terbesar kedua) namun mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan sebesar 23,35 persen,” ujar Eddi seperti dilansir beritajakarta, (29/11/2024).

    Sementara itu, secara regional, kondisi perekonomian Jakarta triwulan III/2024 tumbuh sebesar 4,93 persen secara tahunan dengan realisasi penerimaan pajak Provinsi Jakarta mencapai sebesar Rp1.072,37 triliun atau 88,87 persen dari target.

    Hal ini disampaikan dalam penyampaian Kinerja APBN Regional DKI Jakarta melalui Konferensi Pers Forum Assets Liabilities Committee (ALCo) Regional Jakarta yang dimpimpin Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan DKI Jakarta, Mei Ling.

    Dia mengatakan ekonomi Jakarta tumbuh solid didukung oleh inflasi yang terkendali, kondisi ketenagakerjaan yang membaik, keyakinan konsumen masih berada dalam zona optimis, dan konsumsi masyarakat yang tetap terjaga.

    Dia menjelaskan kinerja APBN hingga akhir Oktober resilent, dengan defisit masih terkendali disertai belanja yang meningkat dan pendapatan yang membaik. Ia menambahkan, kinerja APBD terus menguat didukung oleh jenis pajak utama yang tumbuh positif dan dukungan TKD untuk pemerataan kesejahteraan.

    “Sinergi yang kuat antara APBN dan APBD terus ditingkatkan guna mendukung pembangungan berkelanjutan dan sebagai shock absorber untuk mengoptimalkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata di seluruh wilayah,” imbuhnya. 

  • Prabowo Kirim Sinyal Optimisme Terhadap Kebijakan Trump

    Prabowo Kirim Sinyal Optimisme Terhadap Kebijakan Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memberikan sinyal optimisme terhadap kebijakan pemerintahan Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Donald Trump pada 2025 mendatang. 

    Pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI), Jumat (29/11/2024), Prabowo menyampaikan bahwa situasi dunia penuh ketidakpastian. Misalnya, di Ukraina terjadi peningkatan ketegangan. 

    Meski demikian, Prabowo menyoroti pandangan sejumlah pengamat bahwa adanya terobosan positif dari pemerintahan Donald Trump mendatang. Namun, dia tak memerinci kebijakan mana yang diprediksi bakal memberikan katalis positif terutama bagi Indonesia. 

    “Tetapi banyak pengamat, banyak pemikir menilai bahwa dengan pemilihan presiden Amerika yang baru kemungkinan bisa terjadi terobosan-terobosan yang positif,” ujarnya di Gedung BI, Jakarta, Jumat (29/11/2024). 

    Di sisi lain, Prabowo menyambut positif kesepakatan gencatan senjata di Lebanon. Dia berharap agar hal yang sama bisa juga terjadi di antara Israel dan Gaza. 

    “Kita berharap akan ada terobosan terobosan juga di Gaza,” paparnya. 

    Meski demikian, Prabowo berpesan agar seluruh pemangku kepentingan untuk waspada di tengah banyaknya ketidakpastian yang ada. Khususnya kepada kebijakan ekonomi dan keuangan. 

    “Situasi penuh ketidakpastian ini mengharuskan kita untuk selalu waspada, selalu hati-hati tapi saya bersyukur bahwa suasana secara garis besar di Republik Indonesia ini cukup tenang dan cukup kondusif,” tuturnya. 

  • Puja-Puji Prabowo ke Ekonomi RI, Bangga Tak Pernah Default

    Puja-Puji Prabowo ke Ekonomi RI, Bangga Tak Pernah Default

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengaku optimistis dengan kondisi pengendalian perekonomian Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara berkembang (developing nations) lainnya. 

    Hal itu disampaikan Prabowo di depan menteri-menteri, kepala lembaga pemerintahan, Gubernur dan Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) serta pelaku sektor keuangan pada Pertemuan Tahunan BI, Jakarta, Jumat (29/11/2024). 

    Prabowo berpesan bahwa Indonesia harus bersyukur atas pengendalian ekonomi yang dinilai prudent, bijak, tertib dan aman selama ini. Menurutnya, banyak negara lain yang sama-sama sedang berkembang namun jatuh ke jurang gagal bayar utang atau default. 

    Dia turut bangga dengan inflasi Indonesia yang terbilang rendah dengan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata dunia. 

    “Saya bangga kenapa? Tiap saya keliling, sejak saya Menteri Pertahanan kita disegani kenapa? Negara besar kita negara yang sudah membangun kita terkenal tidak pernah default. Banyak ya negara seperti kita default-nya ada yang 5 kali 10 kali ada yang 13 kali default,” ujarnya di Gedung BI, Jakarta, Jumat (29/11/2024). 

    Tidak hanya itu, Prabowo turut bangga bahwa laju inflasi di Indonesia terkendali ketika ada negara-negara dengan perkembangan industri dan teknologi yang maju namun dilanda inflasi di atas 60%. 

    Meski demikian, Presiden ke-8 itu meminta agar seluruh pihak tidak mengalami euforia dan lengah. 

    “Indonesia berada dalam posisi yang perlu kita jaga bersama. Karena kondisi geopolitik dunia sedang dalam keadaan yang cukup peka dan cukup bisa dikatakan penuh ketidakpastian,” ucapnya. 

    Berdasarkan catatan Bisnis, inflasi Indonesia tercatat sebesar 0,08% secara bulanan pada Oktober 2024. Adapun inflasi tahunan tercatat sebesar 1,71%, didorong oleh komoditas emas perhiasan dan lauk-pauk. 

    Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III/2024 tercatat sebesar 4,95% secara tahunan.