Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • AS Terapkan Tarif Impor Baru untuk Produk Panel Surya dari Asia Tenggara

    AS Terapkan Tarif Impor Baru untuk Produk Panel Surya dari Asia Tenggara

    Bisnis.com, JAKARTA — Amerika Serikat pada Jumat (29/11/2024) mengumumkan sebuah putaran baru tarif impor panel surya dari empat negara Asia Tenggara, yakni Malaysia, Kamboja, Vietnam, dan Thailand.

    Melansir dari Reuters, Sabtu (30/11/2024), kebijakan tersebut ditetapkan setelah para produsen Amerika mengeluhkan bahwa perusahaan-perusahaan di sana membanjiri pasar dengan barang-barang yang sangat murah.

    Kebijakan ini adalah keputusan kedua dari dua keputusan awal yang diambil oleh Departemen Perdagangan Presiden Joe Biden tahun ini dalam kasus perdagangan yang diajukan oleh Hanwha Qcells (000880.KS) dari Korea Selatan, First Solar Inc (FSLR.O) yang berbasis di Arizona, AS, serta beberapa produsen kecil yang berusaha melindungi investasi miliaran dolar AS di bidang manufaktur tenaga surya.

    Kelompok yang tergabung dalam Aliansi Amerika untuk Komite Perdagangan Manufaktur Tenaga Surya, menuduh para produsen panel surya besar dari China yang memiliki pabrik-pabrik di Malaysia, Kamboja, Vietnam, dan Thailand, telah menyebabkan jatuhnya harga-harga global dengan cara membuang produk mereka ke pasar. 

    Menurut sebuah keputusan awal yang dimuat di situs web Departemen Perdagangan AS pada Jumat, badan tersebut menghitung bea masuk dumping antara 21,31% sampai 271,2%, tergantung pada perusahaannya, untuk sel surya dari Kamboja, Malaysia, Thailand, dan Vietnam.

    Dumping terjadi ketika sebuah perusahaan menjual sebuah produk di Amerika Serikat dengan harga di bawah biaya produksinya atau lebih rendah daripada harga di negara asalnya.

    Jinko Solar menerima bea masuk sebesar 21,31% untuk produk-produk yang dibuat di Malaysia dan 56,51% untuk produk-produk yang diproduksi di Vietnam.

    Trina Solar dari China menerima margin dumping sebesar 77,85% untuk produk yang dibuat di Thailand dan 54,46% untuk produk yang diproduksi di Vietnam.

    Sebaliknya, Departemen Perdagangan tidak menetapkan margin dumping untuk produk Hanwha Qcells yang dibuat di Malaysia. Pada Oktober, departemen tersebut telah menghitung tingkat subsidi sebesar 14,72% untuk perusahaan tersebut.

    Penentuan akhir departemen ditetapkan pada 18 April 2025, dengan Administrasi Perdagangan Internasional akan menyelesaikan penentuannya pada 2 Juni berikutnya dan perintah akhir diharapkan pada 9 Juni.

    “Dengan bea masuk pendahuluan ini, kami bergerak lebih dekat untuk mengatasi perdagangan tidak adil yang merugikan selama bertahun-tahun dan melindungi miliaran dolar investasi dalam manufaktur dan rantai pasokan tenaga surya Amerika yang baru,” ujar Tim Brightbill, mitra di Wiley Rein dan pengacara utama para pemohon.

    Sementara itu, perwakilan dari Jinko dan Trina belum dapat dihubungi untuk dimintai komentar.

    Sebagian besar panel surya yang dipasang di Amerika Serikat dibuat di luar negeri, dan sekitar 80% impor berasal dari empat negara yang menjadi target penyelidikan Departemen Perdagangan AS.

    Pemerintahan Biden tahun ini meningkatkan kewaspadaan terhadap investasi besar-besaran China dalam kapasitas pabrik untuk barang-barang energi bersih.

    Undang-undang perubahan iklim Biden yang penting, yaitu Inflation Reduction Act (IRA), mencakup insentif bagi perusahaan-perusahaan yang memproduksi peralatan energi bersih di Amerika Serikat – sebuah subsidi yang telah mendorong kesibukan dalam rencana pembangunan pabrik-pabrik tenaga surya.

    Di sisi lain, presiden terpilih Donald Trump menyebut IRA terlalu mahal. Meski demikian, Trump juga berencana untuk menerapkan tarif yang tinggi pada berbagai sektor untuk melindungi pekerja Amerika.

  • Bos BI Siapkan 5 Kunci Hadapi Ketidakpastian Global, Apa Saja?

    Bos BI Siapkan 5 Kunci Hadapi Ketidakpastian Global, Apa Saja?

    Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo terus mewaspadai dan mengantisipasi transmisi dari risiko gejolak ekonomi dan geopolitik global yang tengah berlangsung.

    Perry menyampaikan bahwa sinergi menjadi satu kunci utama agar ekonomi Indonesia dapat berdaya tahan, seperti halnya langkah yang dilakukan bersama pemerintah kala pandemi Covid-19. Untuk itu, Perry menyiapkan lima langkah yang menjadi kunci untuk memperkuat stabilitas ekonomi nasional.

    “Pertama, sinergi memperkuat stabilitas makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan,” ujarnya dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI), Jumat (29/11/2024).

    Langkah kedua, sinergi dengan mendorong permintaan domestik khususnya konsumsi dan investasi. Ketiga, sinergi meningkatkan produktivitas dan kapasitas ekonomi nasional.

    Keempat, sinergi pendalaman keuangan untuk pembiayaan perekonomian. Terakhir, sinergi digitalisasi sistem pembayaran dan ekonomi keuangan digital nasional.

    Pasalnya, sinergi dipercaya menjadi kunci utama di tengah kewaspadaan akan perlambatan ekonomi global pada 2025 dan 2026 akibat kondisi ekonomi dunia yang terus bergejolak dan akan adanya rambatan sebagai efek dari terpilihnya Donald Trump sebagai presiden AS.

    Trump membawa kebijakan dengan mementingkan negaranya terlebih dahulu atau American First, sehingga membawa perubahan terhadap geopolitik dan ekonomi dunia. Mulai dari tarif tinggi, perang dagang, geopolitik, disrupsi dagang, fragementasi ekonomi dan keuangan.

    Perry menegaskan bahwa stabilitas sangatlah penting bagi negara manapun dalam mendorong ekonomi tumbuh tinggi—seperti harapan Presiden Prabowo Subianto agar pertumbuhan ekonomi mencapai 8%. Kredibilitas Indonesia diakui secara internasional sebagai negara dengan disiplin tinggi 

    “Itulah kunci ketahanan menghadapi gejolak global. Sinergi fiskal dan moneter yang sangat erat perlu semakin kita perkuat ke depan dalam pengendalian inflasi, defisit fiskal, stabilisasi rupiah,” tutur Perry.

    Termasuk sinergi dalam penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan juga operasi moneter Bank Indonesia serta efektivitas penerapan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA).

    Selain itu, sinergi pemerintah dan bank sentral dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam pengawasan dan resolusi permasalahan lembaga keuangan, pendalaman pasar keuangan, literasi keuangan, dan perlindungan konsumen. 

  • Garuda Indonesia Group Turunkan Harga Tiket 10% Selama Nataru, Catat Tanggalnya

    Garuda Indonesia Group Turunkan Harga Tiket 10% Selama Nataru, Catat Tanggalnya

    Bisnis.com, JAKARTA – Maskapai penerbangan yang tergabung dalam Garuda Indonesia Group, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) dan PT Citilink Indonesia, siap mengimplementasikan kebijakan penurunan harga tiket penerbangan rute domestik pada periode Natal 2024 dan Tahun Baru (Nataru) 2025.

    Direktur Utama Garuda Indonesia Wamildan Tsani Panjaitan mengungkapkan, pihaknya siap melakukan penurunan harga tiket penerbangan domestik mulai 19 Desember 2024 hingga 3 Januari 2025 mendatang.

    Dia mengatakan, hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk membantu masyarakat dalam rangka mengurangi beban harga tiket jelang periode libur panjang akhir tahun.

    Wamildan menuturkan, pihaknya memahami kebutuhan masyarakat akan layanan transportasi udara dengan harga terjangkau, utamanya di tengah persiapan jelang libur Natal dan Tahun Baru nanti. 

    “Hingga saat ini upaya koordinasi intensif terus diperkuat bersama seluruh pemangku kepentingan untuk membahas lebih lanjut petunjuk pelaksanaan kebijakan tersebut guna memastikan kelancaran implementasi secara teknis di lapangan,” katanya dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (30/11/2024).

    Sesuai dengan rencana penurunan harga tiket yang telah disampaikan Kementerian Perhubungan RI, diproyeksikan penurunan harga tiket akan mencapai 10% dimana sebagian berasal dari komponen penunjang harga tiket.  Komponen tersebut diantaranya adalah fuel surcharge, PJP2U dan PJP4U, serta penyesuaian avtur di sejumlah bandara. 

    Wamildan memaparkan, penurunan harga tiket juga telah diperhitungkan secara seksama dengan memperhatikan proyeksi pertumbuhan penumpang pada libur akhir tahun. Sehingga, dengan penurunan harga tiket, Garuda Indonesia optimistis volume penumpang akan tumbuh positif yang tentunya akan berdampak langsung terhadap kinerja pendapatan perseroan.

    “Rencana implementasi penerapan kebijakan penurunan harga tiket pesawat yang sebelumnya telah dikaji secara menyeluruh oleh Pemerintah RI, dalam hal ini Satuan Tugas (Satgas) Penurunan Harga Tiket Pesawat diharapkan menjadi langkah konkret yang berdampak positif bagi langkah peningkatan mobilitas masyarakat utamanya di momen peak season liburan akhir tahun nanti”, jelas Wamildan.

    Dalam keterangan yang terpisah, Direktur Utama Citilink, Dewa Rai mengatakan pihaknya sudah mulai mengimplementasikan kebijakan penurunan harga tiket pesawat selama periode Nataru mendatang. Dia menuturkan, implementasi ini merupakan wujud komitmen Citilink dalam mengakomodir kebutuhan masyarakat akan layanan penerbangan yang aman, nyaman dan terjangkau pada periode libur panjang akhir tahun.

    Dewa memaparkan, penurunan harga tiket telah mempertimbangkan efisiensi operasional penerbangan untuk memberikan layanan yang prima kepada masyarakat. Implementasi penurunan harga tiket ini juga tentunya tetap mengutamakan aspek keselamatan sebagai prioritas utama dalam operasional penerbangan.

    “Penurunan harga tiket ini merupakan wujud kolaborasi antar stakeholder dalam mewujudkan transportasi udara yang terjangkau bagi masyarakat. Kami berharap kebijakan penurunan harga tiket ini tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan jumlah penumpang, namun juga dapat memberikan dampak yang berkelanjutan terhadap peningkatan industri pariwisata maupun perekonomian nasional,” tambah Dewa.

    Citilink senantiasa berkomitmen memastikan seluruh penerbangan berjalan secara optimal dengan mengedepankan aspek keamanan, keselamatan serta kenyamanan bagi seluruh pelanggan.

  • Banjir Tekstil Ilegal dari China, DPR Sentil Bea Cukai: Cuma Tajam ke Masyarakat Sendiri

    Banjir Tekstil Ilegal dari China, DPR Sentil Bea Cukai: Cuma Tajam ke Masyarakat Sendiri

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengkritisi kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan usai adanya dugaan masuknya puluhan ribu kontainer tekstil ilegal dari China.

    Cucun menilai banjir produk impor merupakan penyebab hancurnya industri tekstil Tanah Air, seperti yang terlihat jelas dari kasus pailitnya raksasa PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex yang beberapa waktu lalu.

    Dia pun mengutip temuan Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), yang menyatakan dalam lima tahun terakhir terdapat 72.250 kontainer impor TPT ilegal dari China yang masuk ke Indonesia. Kerugian negara terhitung mencapai sekitar Rp46 triliun.

    Oleh sebab itu, Cucun mempertanyakan pengawasan Bea Cukai. Dia bingung padahal selama ini Bea Cukai tampak keras terhadap barang bawaan warga negara Indonesia yang baru tiba dari luar negeri.

    “Taringnya tajam ke masyarakat kita sendiri, tapi barang impor banjir masuk kok didiamkan saja?” katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (30/11/2024).

    Tak hanya Bea Cukai, politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini juga menyentil kinerja Kementerian Perdagangan (Kemendag). Menurutnya, Kemendag seakan abai atas maraknya barang impor ilegal yang menjadi katalisator maraknya PHK massal belakangan ini di industri tekstil dan garmen.

    Cucun pun mengutip data Kementerian Ketenagakerjaan, yang mana sudah ada hampir 60 ribu orang yang terkena PHK dari Januari—Oktober 2024. Provinsi yang paling banyak melakukan PHK yaitu di DKI Jakarta mencapai 14.501 orang.

    Dia khawatir akan semakin banyak industri tekstil yang gulung tikar jika tak ada perbaikan pengawasan dan penegakan hukum dari praktik impor tekstil ilegal. Akibatnya, angka pengangguran semakin meningkat yang buat daya beli masyarakat semakin menurun.

    “Ini sangat bahaya dan bisa menghambat target pemerintah yang ingin mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8%,” ucapnya.

    Oleh sebab itu, pimpinan DPR bidang koordinator kesejahteraan rakyat ini juga mendorong Pemerintah segera merevisi Permendag No. 8/2024 yang dianggap menjadi salah satu faktor pasar dalam negeri dibanjiri produk impor dengan harga murah sehingga menggerus para pelaku usaha nasional.

    Cucun mengingatkan, industri tekstil merupakan sektor padat karya yang menyerap hampir 4 juta tenaga kerja dan berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB).

  • Pengembang Usul Lahan Bekas Sawit Milik PTPN Dipakai Bangun Rumah Subsidi

    Pengembang Usul Lahan Bekas Sawit Milik PTPN Dipakai Bangun Rumah Subsidi

    Bisnis.com, JAKARTA – Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himpera) mengusulkan agar lahan-lahan bekas perkebunan sawit yang dikelola holding perkebunan nusantara atau PTPN dapat digunakan untuk membangun rumah bersubsidi. 

    Ketua Umum DPP Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), Ari Tri Priyono mengatakan tanah yang dapat dikerjasamakan dengan swasta jangan hanya lahan milik PT KAI maupun PT Pos Indonesia saja. 

    “Tapi juga PTPN [PT Perkebunan Nusantara]. Beberapa tanahnya PTPN kadangkala malah sawitnya sudah tidak berbuah lagi, itu kayaknya cocok juga untuk rumah-rumah FLPP [Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan] kita,” ujar Ari, dikutip Sabtu (30/11/2024). 

    Untuk itu, dia meminta agar pemerintah dapat mendukung agar pihak pengembang swasta, khususnya yang membangun rumah subsidi dapat bekerjasama dengan aman dan legal di lahan tersebut. 

    Terlebih, Ari menerangkan usulan tersebut penting untuk mendorong program pemerintah membangun 3 juta rumah per tahun dapat terwujud. Sebab, salah satu tantangan besar selama ini yakni penyediaan dan perizinan lahan yang berbelit-belit. 

    Menanggapi hal ini, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan penggunaan lahan bekas perkebunan untuk pembangunan realestat telah dilakukan di beberapa daerah. 

    “PTPN saat ini di Medan itu ada area di Deli Serdang dan di dekat Kualanamu (KNO) kita mulai konsentrasikan untuk jadi real estate karena sudah terlalu dekat sama kota,” ujar pria yang kerap disapa Tiko. 

    Tiko pun memastikan akan melakukan pemetaan terhadap lahan-lahan PTPN yang tidak lagi layak menjadi kebin dan dekat dengan perkotaan untuk dikonversikan menjadi perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 

    “Kayak di Jakarta itu dekat PTPN IX dan X itu ada tanah di Serpong, di Jawa Tengah ada di Banaran. Nanti kita petakan,” jelasnya. 

    Selain Medan, Tiko menerangkan pihaknya mulai mengidentifikask sejumlah lahan PTPN yang jaraknya terlu dekat dengan kota seperti di Jakarta, Bogor dan Bandung untuk dijadikan tanah permukiman. 

    “Nanti kita petakan lah, yang memang dekat kota dan layak jadi hunian kita bisa mulai konversi juga, Jawa-Sumatera khususnya,” pungkasnya. 

  • Biden Harap Trump Pikir Ulang Rencana Tarif untuk Meksiko dan Kanada

    Biden Harap Trump Pikir Ulang Rencana Tarif untuk Meksiko dan Kanada

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden berharap Presiden terpilih Donald Trump memikirkan kembali rencananya untuk mengenakan tarif pada Meksiko dan Kanada. Hal tersebut dinilai dapat mengacaukan hubungan dengan sekutu dekat AS tersebut.

    Mengutip dari Reuters pada Sabtu (20/11/2024), Biden berharap dia memikirkannya kembali. Menurutnya, kebijakan tarif tersebut adalah hal yang kontraproduktif untuk dilakukan.

    “Kami memiliki situasi yang tidak biasa di Amerika – kami dikelilingi oleh Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, dan dua sekutu: Meksiko dan Kanada. Dan hal terakhir yang perlu kami lakukan adalah mulai mengacaukan hubungan tersebut,” kata Biden kepada wartawan di Nantucket, Massachusetts, tempat dia menghabiskan liburan Hari Thanksgiving bersama keluarganya.

    Pada awal pekan ini, Trump mengatakan bahwa ia akan mengenakan tarif pada Kanada dan Meksiko hingga mereka menghentikan obat-obatan terlarang dan migran yang melintasi perbatasan, dalam sebuah tindakan yang tampaknya melanggar kesepakatan perdagangan bebas AS-Meksiko-Kanada. 

    Menanggapi hal tersebut, Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum mengatakan dia tidak secara khusus membahas tarif dalam panggilan telepon yang dia lakukan dengan Trump pada Rabu pekan ini. Dia menambahkan bahwa keduanya telah sepakat bahwa akan ada hubungan yang baik antara kedua negara.

    Setelah panggilan telepon tersebut, Trump mengatakan Sheinbaum telah “setuju untuk menghentikan migrasi melalui Meksiko, dan ke Amerika Serikat, yang secara efektif menutup Perbatasan Selatan kita.” 

    Namun, Sheinbaum mengatakan dia telah menyusun strategi yang memperhatikan para migran sebelum mereka mencapai perbatasan AS. 

    Biden, yang bertemu dengan Trump di Gedung Putih awal bulan ini, menegaskan kembali bahwa dia ingin transisi antara pemerintahannya yang akan berakhir dan pemerintahan presiden terpilih yang akan datang berjalan lancar.

    “Dan semua pembicaraan tentang apa yang akan dia lakukan atau tidak lakukan, saya pikir mungkin ada sedikit perhitungan internal di pihaknya ” kata Biden.

    Biden juga mengatakan dia bersyukur bahwa pemerintahannya, dengan sedikit keberuntungan, akan membuat lebih banyak kemajuan di Timur Tengah, dengan memperhatikan perjanjian gencatan senjata baru-baru ini antara Israel dan Hizbullah yang didukung Iran di Lebanon.

    Adapun, dia memberikan perkembangan terbaru terkait tiga warga asal AS yang sempat ditahan di China. Biden mengaku telah berbicara dengan ketiga warga tersebut yang baru-baru ini dibebaskan setelah ditahan di China.

    “Saya sangat senang mereka sudah pulang,” katanya.

    Adapun, Trump juga mengancam tarif baru terhadap China. Biden mencatat bahwa dia dan Presiden China, Xi Jinping, telah membuat saluran telepon langsung antara kedua pemimpin dan jalur komunikasi langsung antara kedua militer mereka.

    “Satu hal yang saya yakini tentang Xi adalah dia tidak ingin membuat kesalahan. Dia mengerti apa yang dipertaruhkan,” ujar Biden.

  • UMP Naik 6,5%, Buruh Curhat Gaji hanya Bertambah Rp1.000 per Tahun

    UMP Naik 6,5%, Buruh Curhat Gaji hanya Bertambah Rp1.000 per Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA — Serikat pekerja buruh mengungkapkan ketimpangan kenaikan gaji antara pekerja baru dan pekerja lama. Meski pemerintah menerapkan kenaikan UMP 6,5%, tetapi itu hanya berlaku bagi pekerja baru.

    Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) mengaku, kenaikan UMP yang diterima pekerja lama dengan pekerja baru hanya berbeda selisih Rp1.000–Rp10.000 dalam satu tahun.

    Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan yang terjadi terkait sistem pengupahan yang diterima buruh.

    “Malah selisihnya dengan [UMP] para pekerja yang baru masuk [dengan pekerja lama] cuma Rp10.000, ada yang cuma Rp1.000 selisih, 1 tahun naiknya cuma Rp1.000, itu ada,” ungkap Presiden Aspirasi Mirah Sumirat kepada Bisnis, Jumat (29/11/2024).

    Mirah menyampaikan, selama ini yang persoalan adalah pekerja atau buruh yang sudah bekerja di atas 1 tahun, bahkan 10–20 tahun masih UMP. Padahal, lanjut dia, UMP diperuntukkan bagi pekerja atau buruh yang bekerja di bawah 1 tahun atau belum menikah.

    “Pekerja buruh di atas 1 tahun, 10-20 tahun itu masih UMP, makanya kawan-kawan buruh itu melakukan perjuangan aksi itu sesungguhnya untuk memperjuangkan mereka yang masih UMP,” tuturnya.

    Maka dari itu, Mirah menyayangkan keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan UMP 2025 sebesar 6,5%. Menurut Mirah, semestinya pemerintah memberikan pernyataan upah pekerja/buruh baik yang bekerja di bawah 1 tahun maupun di atas 1 tahun akan mengalami kenaikan UMP 6,5%.

    “Itu yang mungkin perlu dipertegas kembali bahwa 6,5% itu juga berlaku untuk pekerja buruh di atas 1 tahun,” pintanya.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal mengatakan kenaikan rata-rata upah minimum nasional 2025 sebesar 6,5% dinilai belum tentu berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat.

    Sebab, fakta yang terjadi di lapangan adalah meski pemerintah sudah mengerek upah nasional, namun masih ada perusahaan yang tidak patuh melaksanakan aturan ini.

    “Belum tentu, kan tidak semua perusahaan bisa menyesuaikan dengan UMP. Selama ini kan realitanya selalu ada gap compliance terhadap UMP yang ditetapkan,” ujar Faisal kepada Bisnis.

    Dia menjelaskan fenomena ini terjadi lantaran sebagian perusahaan tidak mampu menaikkan upah minimum pekerja.

    Seperti diketahui, Presiden Prabowo resmi menaikkan rata-rata upah minimum nasional 2025 sebesar 6,5%. Adapun, untuk upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh dewan pengupahan provinsi, kota, dan kabupaten.

    Mulanya, orang nomor satu di RI itu menjelaskan bahwa Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengusulkan agar kenaikan upah minimum di angka 6%.

    “Namun setelah membahas dan melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan pimpinan buruh, kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional 2025 sebesar 6,5%,” kata Presiden Prabowo dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (29/11/2024).

    Pada kesempatan itu, Presiden Prabowo juga menyampaikan upah minimum sektoral nantinya bakal ditetapkan oleh dewan pengupahan provinsi, kota, dan kabupaten. Adapun, ketentuan lebih rinci terkait upah minimum akan diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan.

    Prabowo menjelaskan bahwa penetapan upah minimum bertujuan untuk meningkatkan daya beli pekerja dengan tetap memperhatikan daya saing usaha.

    “Upah minimum ini merupakan jaringan pengaman sosial yang sangat penting bagi pekerja yang bekerja di bawah 12 bulan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak,” jelasnya.

  • Pertemuan Tahunan BI: Optimisme Pertumbuhan Ekonomi di Tengah Tantangan Global

    Pertemuan Tahunan BI: Optimisme Pertumbuhan Ekonomi di Tengah Tantangan Global

    Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia optimistis  pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 dan 2026 akan membaik meskipun di tengah tantangan dari melambatnya pertumbuhan ekonomi global.

    Hal tersebut diungkapkan oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2024 yang digelar Jumat (29/11/2024).

    Perry menyebutkan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan semakin membaik ke rentang 4,8%—5,6% pada 2025 dan 4,9%—5,7% pada 2026. 

    Menurutnya, sejauh ini ekonomi Indonesia sudah memiliki daya tahan tinggi sebagai hasil sinergi berbagai pihak—tercermin dari bangkitnya ekonomi usai pandemi Covid-19. 

    “Dengan sinergi itu, insyaAllah ekonomi Indonesia tahun 2025-2026 akan menunjukkan kinerja yang cukup tinggi,” ujarnya.

    Bukan tanpa sebab, meski dunia terus menunjukkan gejolak baik sisi ekonomi maupun geopolitik, konsumsi dan investasi diyakini akan terus meningkat. 

    Kinerja ekspor akan membaik di tengah risiko perlambatan ekonomi global. Sementara inflasi akan terus dijaga pada 2,5±1% pada 2025 maupun 2026 melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). 

    Selain itu, Perry meyakini cadangan devisa akan semakin meningkat. Kemudian dari hasil stress test Bank Indonesia bahwa ketahanan sistem keuangan Indonesia berdaya tahan dari dampak gejolak global. 

    “Ke depan, kita harus lebih waspada. Dunia masih terus bergejolak. Akankah Indonesia berdaya tahan seperti selama ini? Kita harus optimis,” lanjut Gubernur Bank Indonesia dua periode tersebut. 

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut proyeksi itu masih ada dalam kisaran target pertumbuhan ekonomi pemerintah yang tertuang dalam APBN 2025. Dia optimistis nantinya pertumbuhan itu bisa dikerek lebih tinggi lagi di dua tahun ke depan.

    “Kalau target tahun depan kan sekitar 5,2% di dalam APBN, tetapi nanti sesudahnya kita akan dorong di 2026-2027 untuk lebih tinggi lagi,” ujarnya usai Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI), Jakarta, Jumat (29/11/2024). 

    Pria yang sudah dua periode menjabat Menko Perekonomian itu optimistis ekonomi Indonesia kuat pada 2025 mendatang, di mana terdapat berbagai risiko ketidakpastian. 

    “Insyaallah kuat dan mantap karena ini diakui World Bank, IMF dan OECD,” kata Airlangga. 

    Lima Tantangan Global

    Di sisi lain, BI terus mewaspadai perlambatan ekonomi global pada 2025 dan 2026 akibat kondisi ekonomi dunia yang terus bergejolak dan akan adanya rambatan sebagai efek dari terpilihnya Donald Trump sebagai presiden AS.

    Perry menuturkan ketidakpastian global yang masih akan terus berlangsung pada 2025 dan 2026 tercermin dari lima hal.

    Pertama, slower and divergent growth yang mana pertumbuhan ekonomi dunia diprediksi turun pada 2025 dan 2026. Sejalan dengan kebijakan American First, ekonomi AS akan membaik sementara ekonomi Cina dan Eropa akan melambat, namun India dan Indonesia masih akan cukup baik.

    Kedua, inflasi dunia yang sebelumnya menujukkan arah penurunan, akan turun lebih lambat bahkan berisiko naik pada 2026 karena gangguan rantai pasok dan perang dagang.

    Ketiga, penurunan suku bunga bank sentral AS atau Fed Fund Rate (FFR) yang juga melambat. Di sisi lain, imbal hasil atau yield US Treasury (UST) naik tinggi ke 4,7% di 2025 dan 5% pada 2026.

    Hal tersebut sebagai akibat dari membengkaknya defisit fiskal dan utang pemerintah AS sehingga perlu menarik utang lebih banyak.

    Keempat, Perry berharap fenomena strong dollar akan segera berakhir. Tercatat sebelumnya indeks dolar atau DXY sempat menuju level 101, setelah terpilihnya Trump terus menguat ke level 107.

    “Mengakibatkan tekanan depresiasi nilai tukar seluruh dunia termasuk rupiah, semoga dolar AS tidak menguat lagi,” ungkapnya.

    Kelima, gejolak global tersebut berdampak negatif ke berbagai negara, tidak terkecuali Indonesia.

    Perry menekankan bahwa pihaknya akan terus mengantisipasi dan mewaspadai ketidakpastian tersebut melalui respon kebijakan yang mengarah kepada kebangkitan ekonomi nasional.

    Arahan dari Prabowo

    Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa sinergi dan stabilitas merupakan kunci dari transformasi perekonomian Indonesia.

    Prabowo berpesan bahwa sinergi, kolaborasi, kerja sama serta persatuan dan kerukunan menjadi rumus keberhasilan suatu bangsa. Tidak hanya elite politik, tetapi juga pengambil kebijakan ekonomi dan keuangan.

    “Saya kira kalau sudah temanya seperti ini tidak perlu saya banyak kasih pengarahan lagi, karena you are on the right track. Kalau Gubernur BI, kalau para pengendali perbankan Indonesia memiliki semangat seperti ini artinya semangat cinta Tanah Air,” ujarnya di Kantor BI, Jakarta, Jumat (29/11/2024) malam.

    Prabowo lalu menuturkan Indonesia sudah memiliki hampir semua elemen yang diperlukan untuk menjadi negara maju seperti kekayaan sumber daya alam. Meski demikian, dia mengaku banyak yang belum memahami efek dan dampak kepemilikan kekayaan tersebut.

    “Karena itu pelaku-pelaku perbankan terutama mereka-mereka yang bertanggung jawab atas kebijakan umum atas regulasi dari pihak pemerintah, dari pihak otoritas keuangan memainkan peran yang sangat penting, dan untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Gubernur Bank Indonesia, jajaran Bank Indonesia, jajaran otoritas keuangan dan semua pengambil keputusan, semua yang bertanggung jawab atas perumusan dan pengendalian ekonomi Indonesia,” pesannya.

  • Daftar Barang dan Jasa Favorit Gen Z Bakal Kena PPN 12%, Ada Netflix dan Spotify

    Daftar Barang dan Jasa Favorit Gen Z Bakal Kena PPN 12%, Ada Netflix dan Spotify

    Bisnis.com, JAKARTA — Satu bulan menjelang kenaikan PPN menjadi 12%, sederet barang dan jasa yang menjadi kebutuhan akan mengalami kenaikan harga. 

    Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar menyampaikan kenaikan selisih tarif PPN dari 11% menjadi 12%, membuat Gen Z harus mengeluarkan Rp1.748.265 lebih banyak dari sebelumnya. 

    Untuk itu, Media menyampaikan kenaikan pengeluaran ini cukup signifikan bagi generasi muda yang masih berada dalam tahap awal karier mereka dan memerlukan perencanaan keuangan yang matang untuk menghadapinya.

    “Gen Z harus mencari cara untuk mengatur keuangan dengan lebih bijaksana. Dengan tambahan pengeluaran Rp1,75 juta per tahun, mereka mungkin harus menyesuaikan gaya hidup atau prioritas pengeluaran mereka,” ujarnya, dikutip Sabtu (30/11/2024).  

    Skenario yang akan mungkin terjadi pada Gen Z pada tahun depan, ada kemungkinan mereka tetap berbelanja barang yang dikenai PPN, namun mengandalkan pinjaman atau paylater. Akhirnya Gen Z tergoda melakukan doom spending (sebuah aktivitas pemborosan karena kecewa dengan masa depan). 

    Kemungkinan lainnya, beralih ke barang dan jasa yang harga nya lebih rendah, melakukan frugal living atau berhemat. Selain itu, Gen Z mungkin akan membeli barang dari aktivitas yang tidak dikenai pajak seperti thrifting, jastip, hingga berbelanja di ritel informal. 

    “Ketiga perubahan perilaku konsumsi yang dilakukan Gen Z akan merugikan rasio pajak, menyuburkan sektor informal, dan membuat Gen Z terjebak utang dalam jangka panjang. Bonus demografi berubah menjadi bencana demografi,” tegas Media. 

    Pasalnya, implikasi dari kenaikan ini sangat terasa dalam hal pengelolaan anggaran bulanan. Pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari, seperti makan, hiburan, dan transportasi, akan meningkat secara terus-menerus. 

    Hal ini dapat berdampak pada keputusan mereka dalam hal konsumsi barang dan jasa, seperti mengurangi frekuensi berlangganan layanan streaming atau menghindari pengeluaran untuk hiburan yang tidak terlalu penting.

    Sebagaimana kebutuhan Gen Z yang telah Celios himpun, seperti kuota internet, tiket konser, baju, langganan Netflix dan Spotify, hingga perawatan kecantikan akan otomatis mengalami kenaikan sebagai imbas dari PPN 12%.

    Berikut daftar barang dan jasa yang popular di kalangan Gen Z terkena PPN 12% 

    Jenis Pengeluaran
    Biaya per Tahun
    PPN 11%
    PPN 12%
    Selisih 

    Kuota Internet
    Rp870.000
    Rp95.700
    Rp104.400
    Rp8.700

    Langganan Netflix
    Rp1.440.000
    Rp158.400
    Rp172.800
    Rp14.400

    Langganan Spotify
    Rp522.408
    Rp58.465
    Rp62.689
    Rp5.224

    Tiket Konser
    Rp11.200.000
    Rp1.232.000
    Rp1.344.000
    Rp112.000

    Kopi Susu 
    Rp7.920.000
    Rp871.200
    Rp950.400
    Rp79.200

    Cicilan Motor
    Rp11.220.000
    Rp1.234.200
    Rp1.346.400
    Rp112.200

    Voucher game online
    Rp1.800.000
    Rp198.000
    Rp216.000
    Rp18.000

    Bayar TV, Kulkas, AC, peralatan rumah tangga 
    Rp4.396.000
    Rp483.560
    Rp527.520
    Rp43.960

    Multivitamin
    Rp331.739
    Rp36.491
    Rp39.809
    Rp3.317

    Tiket pesawat
    Rp11.890.000
    Rp1.307.900
    Rp1.426.800
    Rp118.900

     Sumber: Laporan Celios PPN 12%: Pukulan Telak Bagi Dompek Gen Z dan Masyarakat Kelas Menengah

  • Kebijakan Trump Berdampak ke Investasi RI? Begini Komentar Rosan Roeslani

    Kebijakan Trump Berdampak ke Investasi RI? Begini Komentar Rosan Roeslani

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani blak-blakan soal potensi pengaruh kebijakan Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump kepada investasi di Indonesia.

    Rosan menilai belum ada kepastian bagaimana nantinya kebijakan ‘proteksionisme’ Trump bakal memengaruhi kinerja investasi di Indonesia. Namun, dia sudah bisa membayangkan dari susunan kabinet Trump, khusunya untuk urusan perekonomian.

    “Kita lihat ya, karena kalau saya lihat line up dari tim ekonominya kelihatan cukup kita bilang proteksionismenya agak tinggi. Cukup hawkish ya,” ungkap Rosan usai Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI), Jumat (29/11/2024).

    Mantan Ketua Umum Kadin Indonesia itu menerangkan bahwa kebijakan negara-negara seperti AS dan China pasti akan berdampak ke Indonesia. Hal itu lantaran kedua negara tersebut merupakan mitra dagang utama Indonesia, dan penanam modal asing terbesar di Tanah Air.

    Selain kebijakan Trump, Rosan menilai geopolitik juga akan berpengaruh terhadap kinerja investasi. Rosan mengatakan bahwa apabila tensi geopolitik meningkat, maka itu akan berdampak bagi target penanaman modal.

    Meski demikian, dia optimistis bahwa akan selalu ada peluang (opportunity) di setiap terjadinya tensi geopolitik.

    “Kita juga selalu meyakini di Kementerian Investasi, di setiap dinamika baik geopolitik dan geoekonomi, tension antara AS dan China contohnya itu tetap ada opportunity. Justru semakin besar pada saat mereka harus merelokasi pabriknya,” terangnya.

    Pria yang juga menjabat Duta Besar AS itu mengatakan, pemerintah bakal harus proaktif untuk berkomunikasi dengan para investor guna mengejar opportunity yang ada.

    “Karena kalau dulu beberapa tahun lalu saat tensi itu meningkat, Indonesia bukan beneficiary yang paling besar. Di negara Asean kita justru hanya 4-5 dari relokasi pabrik-pabrik yang ada di dunia,” kata Rosan.

    Berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM, China dan AS masuk dalam lima besar negara dengan penanaman modal asing (PMA) tertinggi di Indonesia. Singapura masih menduduki peringkat pertama dengan nilai PMA US$14,35 miliar pada Januari-September 2024.

    Pada periode yang sama, negara-negara dengan PMA tertinggi di Indonesia setelah Singapura adalah Hongkong RRT US$6,06 miliar, China US$5,78 miliar, AS US$2,8 miliar serta Malaysia US$2,72 miliar.