Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Lengkap! Daftar Harga BBM Pertamina Terbaru per 1 Desember 2024

    Lengkap! Daftar Harga BBM Pertamina Terbaru per 1 Desember 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Pertamina (Persero) menetapkan harga BBM nonsubsidi terbaru per 1 Desember 2024. Kenaikan harga terjadi pada produk Pertamax Turbo dan Dex Series, sedangkan harga Pertamax tidak berubah.

    “PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum,” bunyi keterangan di situs resmi Pertamina, dikutip Minggu (1/12/2024).

    Khusus di Jabodetabek, harga Pertamax Turbo naik dari Rp13.500 per liter menjadi Rp13.550 per liter. Sementara itu, harga Dexlite naik dari Rp13.050 per liter menjadi Rp13.400 per liter. 

    Harga Pertamina Dex juga mengalami kenaikan dari Rp13.440 per liter menjadi Rp13.800 per liter. Adapun, harga Pertamax tetap di level Rp12.100 per liter.

    Daftar Harga BBM di SPBU Pertamina per 1 Desember 2024:

    1. Aceh

    Pertamax: Rp12.100 per liter

    Pertamax Turbo: Rp13.550 per liter

    Dexlite: Rp13.400 per liter

    Pertamina Dex: Rp13.800 per liter

    2. Free Trade Zone (FTZ) Sabang

    Pertamax: Rp11.100 per liter

    Dexlite: Rp12.30 per liter

    3. Sumatra Utara

    Pertamax: Rp12.400 per liter

    Pertamax Turbo: Rp13.850 per liter

    Dexlite: Rp13.700 per liter

    Pertamina Dex: Rp14.100 per liter

    4. Sumatra Barat

    Pertamax: Rp12.650 per liter

    Pertamax Turbo: Rp14.150 per liter

    Dexlite: Rp14.000 per liter

    Pertamina Dex: Rp14.400per liter

    5. Riau

    Pertamax: Rp12.650 per liter

    Pertamax Turbo: Rp14.150 per liter

    Dexlite: Rp14.000 per liter

    Pertamina Dex: Rp14.400 per liter

    6. Kepulauan Riau

    Pertamax: Rp12.650 per liter

    Pertamax Turbo: Rp14.150 per liter

    Dexlite: Rp14.000 per liter

    Pertamina Dex: Rp14.400 per liter

    7. Free Trade Zone (FTZ) Batam

    Pertamax: Rp11.500 per liter

    Pertamax Turbo: Rp12.870 per liter

    Dexlite: Rp12.800 per liter

    Pertamina Dex: Rp13.100 per liter

    8. Jambi

    Pertamax: Rp12.400 per liter

    Pertamax Turbo: Rp13.850 per liter

    Dexlite: Rp13.700 per liter

    Pertamina Dex: Rp14.100 per liter

    9. Bengkulu

    Pertamax: Rp12.650 per liter

    Pertamax Turbo: Rp14.150 per liter

    Dexlite: Rp14.000 per liter

    Pertamina Dex: Rp14.400 per liter

    10. Sumatra Selatan

    Pertamax: Rp12.400 per liter

    Pertamax Turbo: Rp13.850 per liter

    Dexlite: Rp13.700 per lliter

    Pertamina Dex: Rp14.100 per liter

    11. Bangka Belitung

    Pertamax: Rp12.400 per liter

    Pertamax Turbo: Rp13.850 per liter

    Dexlite: Rp13.700 per liter

    Pertamina Dex: Rp14.100 per liter

    12. Lampung

    Pertamax: Rp12.400 per liter

    Pertamax Turbo: Rp13.850 per liter

    Dexlite: Rp13.700 per liter

    Pertamina Dex: Rp14.100 per liter

    13. DKI Jakarta

    Pertamax: Rp12.100 per liter

    Pertamax Turbo: Rp13.550 per liter

    Pertamax Green 95: Rp13.150 per liter

    Dexlite: Rp13.400 per liter

    Pertamina Dex: Rp13.800 per liter

    14. Banten

    Pertamax: Rp12.100 per liter

    Pertamax Turbo: Rp13.550 per liter

    Pertamax Green 95: Rp13.150 per liter

    Dexlite: Rp13.400 per liter

    Pertamina Dex: Rp13.800 per liter

    15. Jawa Barat

    Pertamax: Rp12.100 per liter

    Pertamax Turbo: Rp13.550 per liter

    Pertamax Green 95: Rp13.150 per liter

    Dexlite: Rp13.400 per liter

    Pertamina Dex: Rp13.800 per liter

    16. Jawa Tengah

    Pertamax: Rp12.100 per liter

    Pertamax Turbo: Rp13.550 per liter

    Pertamax Green 95: Rp13.150 per liter

    Dexlite: Rp13.400 per liter

    Pertamina Dex: Rp13.800 per liter

    17. Yogyakarta

    Pertamax: Rp12.100 per liter

    Pertamax Turbo: Rp13.550 per liter

    Pertamax Green 95: Rp13.150 per liter

    Dexlite: Rp13.400 per liter

    Pertamina Dex: Rp13.800 per liter

    18. Jawa Timur

    Pertamax: Rp12.100 per liter

    Pertamax Turbo: Rp13.550 per liter

    Pertamax Green 95: Rp13.150 per liter

    Dexlite: Rp13.400 per liter

    Pertamina Dex: Rp13.800 per liter

    19. Bali

    Pertamax: Rp12.100 per liter

    Pertamax Turbo: Rp13.550 per liter

    Pertamax Green 95: Rp13.150 per liter

    Dexlite: Rp13.400 per liter

    Pertamina Dex: Rp13.800 per liter

  • Kadin Versi Munaslub Gelar Rapimnas Hari Ini

    Kadin Versi Munaslub Gelar Rapimnas Hari Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia versi Munaslub 2024 menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) pada hari ini, Minggu (1/12/2024).

    Melalui akun media sosialnya, Ketua Umum Kadin versi Munaslub Anindya Bakrie mengungkapkan bahwa Rapimnas Kadin akan digelar di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta dengan mengusung tema Tekan Kemiskinan Dorong Pertumbuhan Ekonomi Wujudkan Indonesia Emas.

    “Rapimnas sendiri digelar pada hari Minggu, 1 Desember 2024, yang fokusnya untuk membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan. Jadi 0% kemiskinan, 8% pertumbuhan ekonomi, menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Anindya.

    Dia menuturkan, pihaknya juga akan membahas hasil dan pencapaian dari pendampingan lawatan luar negeri Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu, serta isu-isu terkini di bidang perekonomian.

    “Mohon doa dan dukungannya untuk kelancaran Rapimnas Kadin Indonesia 2024,” tulis Anindya.

    Berdasarkan undangan Rapimnas yang diterima awak media, Rapimnas diawali dengan agenda Pembukaan Rapimnas dan Pengukuhan Pengurus Kadin 2024-2029. Dilanjutkan dengan Pembekalan dan Dialog Ekonomi Bersama Para Menteri.

    Kemudian, diikuti Sidang Pleno dan Sidang Komisi. Terakhir Penutupan.

    Adapun, sejumlah menteri yang dijadwalkan hadir untuk mengisi acara, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menko Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan.

  • Indonesia Jajaki Kerja Sama Teknologi PLTN dengan AS dan Rusia

    Indonesia Jajaki Kerja Sama Teknologi PLTN dengan AS dan Rusia

    Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia tengah berunding dengan Amerika Serikat dan Rusia terkait perolehan teknologi untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).

    Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati menuturkan, Indonesia berencana mengoperasikan pembangkit listrik tenaga nuklir paling cepat pada tahun 2036 untuk mengurangi ketergantungannya pada bahan bakar fosil. 

    Dia menuturkan, Indonesia terbuka untuk reaktor modular kecil dan teknologi nuklir konvensional, katanya dalam sebuah wawancara video.

    Di Indonesia, pembangkit listrik tenaga nuklir telah menjadi topik kontroversial karena negara itu rawan gempa bumi. Ketika ditanya apakah pesanan telah dilakukan, Yulaswati mengatakan masih terlalu dini untuk itu terjadi.

    “Kita harus mendapatkan restu dari presiden, dan tentu saja, kita harus berbicara dengan mitra internasional. Saya pikir, perjalanan masih sangat panjang,” katanya dikutip dari Bloomberg, Minggu (1/12/2024).

    Tiga puluh negara, sembilan di antaranya berada di Asia, menggunakan tenaga nuklir untuk pembangkit listrik, data dari lembaga pemikir energi Ember menunjukkan.

    Indonesia, negara dengan lebih dari 275 juta penduduk, merupakan bagian terbesar dari peningkatan penggunaan batu bara untuk pembangkit listrik di Asia Tenggara. Lebih dari separuh kapasitasnya saat ini menggunakan tenaga batu bara, sedangkan sumber energi bersih termasuk tenaga air hanya menyumbang kurang dari 15%.

    Indonesia berencana untuk menawarkan peluang kepada investor internasional untuk membangun 75 gigawatt (GW) energi terbarukan selama 15 tahun ke depan.

    Namun, pendanaan tetap menjadi masalah. Indonesia dijanjikan US$20 miliar sebagai bagian dari Kemitraan Transisi Energi yang Adil (JETP) G7 yang diluncurkan pada  2022, tetapi sangat sedikit uang yang telah dicairkan dan kemajuan yang lambat tersebut telah menghambat upayanya untuk memangkas emisi.

    Yulaswati mengatakan JETP sejauh ini telah menyetujui hibah untuk 33 proyek dekarbonisasi di Indonesia senilai $217,8 juta, termasuk satu yang akan meningkatkan jumlah kendaraan listrik di pulau wisata Bali. Enam proyek lainnya senilai $78,4 juta saat ini sedang dibahas, katanya.

    Pinjaman hingga US$6,1 miliar telah disetujui, terutama untuk meningkatkan jaringan nasional dan mengembangkan sektor energi terbarukan, tambahnya. Pejabat Indonesia menyalahkan negara-negara Barat karena tidak menyediakan dana konsesi di bawah JETP.

    Proyek-proyek JETP belum dilaksanakan, katanya, seraya menambahkan bahwa pendanaan akan dimulai tahun depan yang merupakan saat dimulainya siklus perencanaan ekonomi 5 tahun Indonesia berikutnya.

  • Kemenperin Bidik Gen Z Jadi Motor Industri Nasional Lewat Industrial Festival 2024

    Kemenperin Bidik Gen Z Jadi Motor Industri Nasional Lewat Industrial Festival 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membidik generasi muda, khususnya Gen Z sebagai motor penggerak industri. Hal ini mengingat kondisi Indonesia yang akan menghadapi bonus demografi dalam beberapa waktu ke depan. 

    Sekjen Kemenperin Eko S. Cahyanto mengatakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah saat ini yaitu dengan serangkaian kegiatan pembekalan industri dalam menghadapi tantangan di masa mendatang lewat Industrial Festival 2024. 

    “Sepuluh tahun ke depan, Gen Z akan menjadi penggerak sektor industri. Sehingga Industrial Festival hadir sebagai upaya untuk mempersiapkan generasi muda yang berdaya saing sesuai Visi Indonesia Emas 2045,” ujar Eko, Sabtu (30/11/2024). 

    Bukan tanpa alasan, Generasi Z menjadi target utama pada Industrial Festival, karena saat ini Indonesia didominasi oleh Gen Z sebanyak 74,93 juta jiwa atau sebesar 27,94% dari total penduduk Indonesia. 

    Terlebih, dia mencatat yang berada di usia produktif, yaitu generasi milenial sebanyak 69,38 juta jiwa atau 25,87%.

    Eko menuturkan, Industrial Festival juga akan menjadi kegiatan untuk kreativitas dan inovasi serta menjadi momentum bagi generasi muda untuk berkolaborasi dalam memajukan industri di negeri ini. 

    “Industrial Festival juga hadir sebagai upaya meningkatkan literasi seputar kebijakan dan kinerja industri serta pentingnya peran sektor industri bagi pertumbuhan ekonomi,” tuturnya. 

    Adapun, Kementerian Perindustrian akan kembali menyelenggarakan Industrial Festival 2024 di Surabaya, Jawa Timur pada 4-5 Desember 2024 dengan mengusung tema Industrial Festival 2024 mengusung tema ‘Are You Fit for the Future?’.

    “Tema ini berfokus pada bagaimana anak muda harus menyiapkan diri untuk menghadapi berbagai tantangan di masa depan, mulai dari dunia kerja, industri, hingga peran sosial di tengah perubahan global serta upaya Kemenperin hadir dalam mendukung hal tersebut,” ujarnya. 

    Sekjen Kemenperin menyampaikan, pemilihan kota Surabaya untuk menjadi lokasi puncak acara Industrial Fest 2024 ini bukan tanpa alasan. Beberapa kegiatan yang disuguhkan yaitu talkshow dunia usaha dengan tema bervariasi.

    Industrial Festival 2024 juga menyajikan sembilan sesi Workshop yang berkolaborasi dengan BPSDMI, BPIPI, serta Pusat P3DN. Dalam upaya mempertemukan tenant inkubator bisnis dengan potential buyer, terdapat Mini Expo untuk produk dalam negeri yang tersertifikasi TKDN dan tersertifikasi halal, produk binaan BDI, BPIPI, BPIFK, IKMA, hingga Pemerintah Kota Surabaya sejumlah 64 tenant.

    “Surabaya menjadi salah satu pusat ekonomi dan industri terbesar di Indonesia dengan sektor manufaktur yang berkembang pesat. Selain itu, berdasarkan Edurank 2023, Surabaya memiliki 27 perguruan tinggi terbaik dengan populasi Gen Z terbesar kedua di Indonesia,” ungkapnya.

  • Ketimbang PPN 12%, DPR Minta Pemerintah Tutup Jalur Impor Ilegal untuk Genjot Penerimaan Pajak

    Ketimbang PPN 12%, DPR Minta Pemerintah Tutup Jalur Impor Ilegal untuk Genjot Penerimaan Pajak

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Anggaran DPR meminta pemerintah fokus menindak aktivitas impor ilegal di daerah perbatasan agar bisa memaksimalkan penerimaan perpajakan, daripada menaikkan tarif PPN dari 11% menjadi 12% pada tahun depan.

    Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Jazilul Fawaid menilai wilayah perbatasan Indonesia menyimpan potensi besar bagi penerimaan negara. Masalahnya, dia melihat wilayah tersebut minim pengawasan sehingga kerap kali menjadi jalur transaksi ilegal  

    “Kalimantan Barat memiliki perbatasan sepanjang 900 kilometer dengan hanya sembilan pintu resmi. Sementara itu, ada lebih dari 200 jalur ilegal yang digunakan untuk perdagangan barang, termasuk barang ilegal dan penghindaran pajak,” ujar Jazilul usai Kunjungan Kerja ke Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dikutip dari situs DPR, Sabtu (30/11/2024).

    Elite Partai Kebangkitan Bangsa ini menekankan barang-barang ilegal yang masuk Tanah Air tidak dikenai tarif kepabeanan dan cukai. Oleh karenanya, kebocoran penerimaan negara akibat aktivitas perdagangan ilegal di wilayah perbatasan merupakan masalah besar. 

    Jazilul meyakini jika jalur-jalur perdagangan ilegal di wilayah perbedaan bisa ditutup maka potensi penerimaan negara dari kepabeanan dan cukai akan meningkat signifikan. 

    Dia pun mendorong pemerintah meningkatkan alokasi sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur di daerah perbatasan. Jazilul berharap kehadiran aparat yang cukup disertai dengan dukungan teknologi bisa menutup celah jalur ilegal.

    “Pemerintah harus menambah personel di wilayah perbatasan, melengkapi mereka dengan teknologi pengawasan yang canggih, dan memberikan dukungan penuh kepada otoritas seperti Bea Cukai dan Ditjen Pajak,” terangnya.

    Di sisi lain, dia mendesak agar pemerintah menunda rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada 1 Januari 2025 seperti amanat UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

    Jazilul Fawaid menekankan belakangan terjadi pelemahan daya beli masyarakat terutama di kelompok kelas menengah-bawah. Dia mengingatkan bahwa sektor konsumsi merupakan penyumbang utama pendapatan pajak negara. 

    “Jika daya beli masyarakat melemah akibat kenaikan PPN, maka konsumsi akan turun. Dampaknya, pendapatan pajak juga tidak optimal,” ungkap Jazilul.

    Oleh sebab itu, dia menekankan pentingnya kajian komprehensif sebelum kebijakan tersebut diberlakukan. Jazilul menyarankan agar kenaikan PPN dilakukan pada saat daya beli masyarakat sudah pulih dan kuat.

    Di sisi lain, keberimbangan antara kebutuhan fiskal pemerintah dan kondisi ekonomi masyarakat juga tidak kalah penting. Baginya, kenaikan PPN menjadi 12% bukan sekadar persoalan fiskal melainkan juga menyangkut keberlanjutan ekonomi.

    Jazilul ingin pemerintah mengambil pendekatan yang lebih matang sehingga stabilitas daya beli masyarakat tetap terjaga. Sejalan dengan itu, sambungnya, pendapatan negara tetap optimal tanpa mengganggu roda ekonomi nasional.

    “Momentum yang tepat [menaikkan tarif PPN] adalah ketika pasar kembali ramai, UMKM berproduksi lancar, dan ekonomi bergerak aktif,” tutupnya.

  • Soal Kepastian PPN 12%, Ditjen Pajak Tunggu Putusan Final Prabowo

    Soal Kepastian PPN 12%, Ditjen Pajak Tunggu Putusan Final Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan akan menunggu keputusan final Presiden Prabowo Subianto terkait kepastian kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% pada 1 Januari 2025.

    Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Dwi Astuti tidak menampik bahwa Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan sempat menyatakan kemungkinan besar kenaikan tarif PPN akan ditunda. Oleh sebab itu, pihaknya akan menunggu keputusan pasti.

    “Terkait hal tersebut [pernyataan Luhut], DJP [Direktorat Jenderal Pajak] senantiasa akan mengikuti keputusan pemerintah,” jelas Dwi kepada Bisnis, dikutip Sabtu (30/11/2024).

    Sebelumnya, Luhut menekankan bahwa pemerintah ingin memperbaiki daya beli masyarakat terlebih dahulu sebelum menaikkan tarif PPN.

    Oleh sebab itu, sambungnya, pemerintah tengah menggodok stimulus bantuan sosial kepada rakyat, khususnya kelas menengah, sebelum tarif PPN 12% diterapkan. 

    “Ya hampir pasti diundur [kenaikan PPN jadi 12%], biar dulu jalan tadi yang ini [bantuan sosial],” kata Luhut kepada wartawan, Rabu (27/11/2024). 

    Luhut mencontohkan, salah satu usulan bansos yang tengah digodok dapat berupa bantuan langsung tunai (BLT) untuk listrik yang sumber pendanaannya dari APBN.

    Kendati demikian, dia meminta setiap bersabar sebelum ada pengumuman resmi. Menurutnya, pemerintah masih menggodok perhitungan jumlah masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan tersebut. 

    “Mungkin lagi dihitung dua bulan, tiga bulan,” ujarnya.

    Sebagai informasi, kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% merupakan amanat UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat menyatakan pemerintah belum berencana menunda amanat UU HPP tersebut.

  • Banggar DPR Desak Pemerintah Tunda Kenaikan PPN Jadi 12%

    Banggar DPR Desak Pemerintah Tunda Kenaikan PPN Jadi 12%

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Anggaran DPR mendesak pemerintah untuk menunda rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% pada 1 Januari 2025.

    Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Jazilul Fawaid menekankan belakangan terjadi pelemahan daya beli masyarakat terutama di kelompok kelas menengah-bawah. Dia mengingatkan bahwa sektor konsumsi merupakan penyumbang utama pendapatan pajak negara. 

    “Jika daya beli masyarakat melemah akibat kenaikan PPN, maka konsumsi akan turun. Dampaknya, pendapatan pajak juga tidak optimal,” ungkap Jazilul usai kunjungi Kanwil Dirjen Pajak Kota Pontianak, dikutip dari situs DPR pada Sabtu (30/11/2024).

    Oleh sebab itu, dia menekankan pentingnya kajian komprehensif sebelum kebijakan tersebut diberlakukan. Jazilul menyarankan agar kenaikan PPN dilakukan pada saat daya beli masyarakat sudah pulih dan kuat.

    Di sisi lain, politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu menegaskan pentingnya keberimbangan antara kebutuhan fiskal pemerintah dan kondisi ekonomi masyarakat. Baginya, kenaikan PPN menjadi 12% bukan sekadar persoalan fiskal melainkan juga menyangkut keberlanjutan ekonomi.

    Jazilul ingin pemerintah mengambil pendekatan yang lebih matang sehingga stabilitas daya beli masyarakat tetap terjaga. Sejalan dengan itu, sambungnya, pendapatan negara tetap optimal tanpa mengganggu roda ekonomi nasional.

    “Momentum yang tepat [menaikkan tarif PPN] adalah ketika pasar kembali ramai, UMKM berproduksi lancar, dan ekonomi bergerak aktif,” tutupnya.

    Pernyataan senada disampaikan oleh Anggota Banggar DPR Rico Sia. Menurutnya, wacana kenaikan tarif PPN pada tahun depan perlu dievaluasi meski sudah menjadi amanat Undang-Undang Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

    Rico mendorong penundaan kenaikan tarif PPN agar memastikan momentum pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 tidak terganggu.

    “Kebijakan pajak harus dilihat dari dua sisi; kepentingan negara dan kondisi masyarakat. Jika keduanya tidak seimbang, dampaknya bisa kontraproduktif,” kata Rico usai Kunjungan Kerja ke Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dikutip dari situs DPR pada Sabtu (30/11/2024).

    Politisi Partai Nasdem ini meyakini jika kebijakan tersebut dipaksakan maka akan semakin membebani masyarakat kelas menengah ke bawah. Apalagi, lanjutnya, perekonomian belum pulih total.

    Di sisi lain, Rico mengakui kebijakan peningkatan penerimaan pajak dibutuhkan untuk menekan defisit anggaran. Dia pun mengusulkan kebijakan kenaikan tarif pajak diperuntukkan untuk kalangan pengusaha besar yang memiliki kapasitas besar berkontribusi ke penerimaan negara.

    Rico mengingatkan Presiden Prabowo Subianto menetapkan target pertumbuhan ekonomi mencapai 8% dalam lima tahun mendatang. Dengan demikian, kebijakan perpajakan yang tidak tepat sasaran bisa berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi.

    “Perlu diingat, ekonomi nasional sangat bergantung pada daya beli masyarakat. Jika daya beli turun akibat kenaikan PPN, pertumbuhan ekonomi bisa terhambat. Kita butuh kebijakan pajak yang lebih strategis dan adil,” katanya.

  • Trump jadi Presiden AS, Bukit Asam (PTBA) Optimistis Prospek Batu Bara Positif

    Trump jadi Presiden AS, Bukit Asam (PTBA) Optimistis Prospek Batu Bara Positif

    Bisnis.com, JAKARTA — Emiten batu bara pelat merah PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) menyampaikan optimistis terhadap prospek batu bara ke depan seiring terpilihnya Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat. 

    Corporate Secretary Bukit Asam Niko Chandra menjelaskan PTBA melihat dengan kondisi geopolitik ke depan, sektor batu bara akan diuntungkan dengan terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS. 

    “Jadi pas terpilihnya Trump, tampaknya dan suatu harapan untuk industri batu bara semakin memanas,” ucap Niko dalam Media Gathering Bukit Asam, Sabtu (30/11/2024). 

    Niko menjelaskan saat ini demand atau permintaan utama batu bara PTBA memang berasal dari domestik. Dia mencermati, setelah Covid-19, terjadi pertumbuhan permintaan batu bara secara domestik. 

    Di sisi lain, untuk keperluan ekspor, PTBA menurutnya saat ini mulai mencari pasar baru, yang secara permintaan tumbuh cukup tinggi. Negara-negara baru tersebut seperti Vietnam dan Filipina. 

    “Memang kami fokus ke sana selain market-market yang saat ini sudah kami punya, dengan existing market tetap kami pertahankan,” ujar Niko.

    Hanya saja, lanjutnya, saat ini tantangan bagi PTBA menurutnya datang dari kebijakan Mitra Instansi Pengelola (MIP) batu bara yang tengah digodok pemerintah. PTBA menurut Niko belum menemukan titik terang dari penerapan kebijakan ini.

    “Dengan adanya kebijakan MIP, ini menjadi salah satu solusi yang perlu tetap didorong,” tuturnya. 

    Dia melanjutkan pada tahun depan, PTBA akan fokus untuk investasi terkait pengembangan sisi logistik perseroan. Menurutnya, PTBA akan fokus mengembangkan proyek Keramasan, khususnya pengembangan proyek Train Loading Station (TLS) 67. 

    Niko menuturkan proyek ini menjadi salah satu inisiatif strategis bagaimana PTBA meningkatkan pengeluaran batu bara, selain juga meningkatkan pengeluaran batu bara dengan moda anggota lain. 

  • Dampak Stimulus Mulai Terlihat, Indeks PMI Manufaktur China Lanjutkan Pemulihan

    Dampak Stimulus Mulai Terlihat, Indeks PMI Manufaktur China Lanjutkan Pemulihan

    Bisnis.com, JAKARTA – Indeks manufaktur China meningkat secara moderat selama dua bulan beruntun pada November. Hasil positif ini menambah serangkaian data terkini yang menunjukkan bahwa stimulus kilat akhirnya mulai berdampak tepat saat Donald Trump meningkatkan ancaman perdagangannya. 

    Data dari Biro Statistik Nasional China pada Sabtu (30/11/2024) mencatat, purchasing managers’ index (PMI) manufaktur China pada November 2024 mencapai 50,3. Catatan tersebut merupakan yang tertinggi dalam tujuh bulan dan naik dari perolehan Oktober 2024 sebesar 50,1

    Dengan demikian, PMI manufaktur China kembali mencatatkan tren ekspansi dan mengalahkan perkiraan median 50,2 dalam jajak pendapat Reuters. 

    Laporan PMI menunjukkan total pesanan baru meningkat untuk pertama kalinya dalam tujuh bulan pada bulan November, sementara pesanan ekspor baru mengalami kontraksi selama tujuh bulan berturut-turut.

    Sentimen di sektor manufaktur China telah tertekan selama berbulan-bulan karena jatuhnya harga produsen dan berkurangnya pesanan, tetapi pembacaan PMI yang positif selama dua bulan menunjukkan pengumuman stimulus meningkatkan sentimen di lantai pabrik. 

    Meskipun demikian, hambatan baru dari tarif tambahan AS dapat mengancam sektor industri China tahun depan dan meredam optimisme awal di sektor manufaktur raksasa Asia tersebut.

    Meskipun ada beberapa tanda bahwa langkah terbaru para pembuat kebijakan China mungkin memberikan dukungan pada pasar properti yang sedang sakit,  para pejabat kini tengah berlomba untuk membatasi kerentanan ekonomi menjelang masa jabatan kedua Trump sebagai presiden. 

    Presiden terpilih AS, Donald Trump mengatakan pada awal pekan ini bahwa dia akan mengenakan tarif 10% pada barang-barang China agar Beijing berbuat lebih banyak untuk menghentikan perdagangan bahan kimia buatan Negeri Tirai Bambu yang digunakan dalam produksi fentanil.

    Dia juga mengancam akan mengenakan tarif lebih dari 60% pada barang-barang China saat ia sedang berkampanye, kenaikan yang menimbulkan risiko pertumbuhan yang besar bagi eksportir barang terbesar di dunia.

    Ekspor China melonjak lebih dari yang diharapkan pada bulan Oktober, yang oleh para analis dikaitkan dengan pabrik-pabrik yang mempercepat pengiriman ke pasar-pasar utama untuk mengantisipasi tarif lebih lanjut dari AS dan Uni Eropa.

    “Perekonomian baru-baru ini stabil karena kebijakan fiskal dan moneter dilonggarkan setelah pertemuan Politbiro pada tanggal 26 September. Namun prospek untuk tahun 2025 masih belum jelas,” kata presiden dan kepala ekonom di Pinpoint Asset Management, Zhang Ziwei.

    “Perang dagang semakin dekat dan akan menunda keputusan investasi oleh perusahaan. Para investor mengharapkan stimulus fiskal tetapi ukuran dan komposisi pengeluaran masih belum pasti,” kata Zhang.

    Konferensi kerja ekonomi pusat pada bulan Desember dapat memberikan sedikit gambaran tentang prospek kebijakan, tambahnya.

    “Indeks PMI terus meningkat pada bulan November, menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang lebih jelas di bagian bawah ekonomi. Efek kebijakan dalam meningkatkan kepercayaan bisnis menjadi lebih kuat,” kata analis di Pusat Informasi Logistik China Zhang Liqun.

    Namun, dia mengatakan permintaan yang tidak mencukupi masih menjadi kendala utama pada aktivitas produksi perusahaan. Hal itu diperlukan terutama untuk memperkuat dorongan efektif investasi publik pemerintah pada pesanan perusahaan.

    PMI nonmanufaktur, yang mencakup konstruksi dan jasa, turun menjadi 50,0 bulan ini, setelah naik menjadi 50,2 pada bulan Oktober. Aktivitas di sektor jasa meningkat secara moderat untuk bulan kedua berturut-turut.

    Awal bulan ini, China meluncurkan paket utang 10 triliun yuan atau US$1,38 triliun untuk meredakan ketegangan pembiayaan kota. Itu menyusul bank sentral China pada bulan September yang memperkenalkan stimulus terbesarnya sejak pandemi untuk menarik ekonomi kembali ke target pertumbuhan pemerintah sekitar 5%.

    Penasihat kebijakan China merekomendasikan agar Beijing mempertahankan target pertumbuhan yang sama tahun depan dan memperkenalkan lebih banyak stimulus untuk meningkatkan permintaan domestik.

    Tanda-tanda awal ekonomi China mulai membaik juga telah terlihat Penjualan eceran, ukuran konsumsi, tumbuh paling tinggi sejak Februari bulan lalu, dan penurunan penjualan properti menyempit, yang mungkin mengindikasikan bahwa sektor yang terkepung itu mulai bangkit kembali.

    Namun, produksi industri bulan lalu sedikit melambat dari laju September dan laba industri, indikator yang tertinggal, terus turun, yang menunjukkan betapa sulitnya bagi perusahaan untuk tetap menguntungkan dalam iklim ekonomi saat ini di China.

    Sementara itu, survei pabrik Caixin sektor swasta akan dirilis pada Senin (2/12/2024) mendatang dan analis memperkirakan angkanya akan naik menjadi 50,5. PMI gabungan resmi China bulan November, yang mencakup aktivitas manufaktur dan jasa, tetap di angka 50,8 pada bulan November.

  • Kemenperin Buka Suara Nasib Industri Usai Upah Minimum Naik 6,5%

    Kemenperin Buka Suara Nasib Industri Usai Upah Minimum Naik 6,5%

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memberikan penjelasan terkait dengan nasib industri setelah pemerintah memutuskan untuk menaikkan upah minimum sebesar 6,5% pada 2025.

    Sekjen Kemenperin Eko S. Cahyanto mengatakan pihaknya akan berbicara dengan Dewan Pengupahan terkait dengan penyesuaian regulasi untuk industri yang menyerap tenaga kerja lebih besar, atau sektor padat karya. 

    “Industri ini kan punya nature yang berbeda-beda antara sektor dan sektor lain memang perlu ada penyesuaian-penyesuaian yang memang membutuhkan insentif lebih,” ujar Eko saat ditemui di Jakarta, Sabtu (30/11/2024). 

    Eko optimistis bahwa industri dalam negeri akan melakukan penyesuaian guna memenuhi dan mengikuti kebijakan pemerintah untuk setiap aturan dan regulasi yang telah ditetapkan.

    Kendati demikian, dia juga tidak memungkiri bahwa pelaku industri juga berharap kebijakan yang dibuat pemerintah dapat mendukung pertumbuhan dan pengembangan industri agar dapat meningkatkan daya saing.

    “Itu kan sudah terbukti bahwa industri memang akan terus memastikan dirinya memenuhi yang namanya compliance regulatory system, jadi industri pasti akan mematuhi itu,” tuturnya. 

    Di samping itu, pihaknya juga berkoordinasi dengan pelaku usaha dan asosiasi dalam rangka penyesuaian, serta mencari titik tengah bagi keberlangsungan industri.

    Eko juga menegaskan bahwa keputusan kenaikan upah minimum 6,5% merupakan hasil dari koordinasi Dewan Pengupahan dan melibatkan seluruh pihak.

    Sepanjang tahun ini, Eko telah berkomunikasi dan mendapat banyak masukkan dari berbagai pihak terkait kebijakan upah minimum.

    “Diskusinya melibatkan seluruh [pihak]. Kita terus melakukan adjustment pemerintah juga pasti akan memperhatikan kepentingan dari pelaku usaha dan kepentingan buruh, kami juga sama ini kan enggak bisa menang-menangan,” tuturnya.

    Kemenperin juga akan mengusulkan beberapa insentif untuk sektor industri tertentu. Sementara itu, untuk saat ini pihaknya telah memberikan sejumlah insentif untuk sektor otomotif hingga restrukturisasi mesin industri tertentu.

    “Industri ini berharap agar kebijakan dan regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah ini bisa menjadi instrumen pendukung tumbuhnya dan meningkatkan daya saing industri,” ujarnya.