Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Prabowo Tarik Utang Rp736,3 Triliun Selama Tahun 2025

    Prabowo Tarik Utang Rp736,3 Triliun Selama Tahun 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi pembiayaan APBN 2025 mencapai Rp744 triliun atau 120,7% dari target. Dari pembiayaan itu, pembiayaan utang mencapai Rp736,3 triliun.

    Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono mencatat bahwa realisasi pembiayaan itu meliputi Rp736,3 triliun berupa pembiayaan utang atau 94,9% dari target APBN.

    Kemudian, pembiayaan nonutang yang merupakan investasi pemerintah yakni Rp7,7 triliun atau realisasinya minus 4,9% dari target APBN.

    “Total pembiayaan anggaran sampai 31 Desember sebesar Rp744 triliun itu dibagi pembiayaan utang Rp736,3 triliun atau 94,9% dari APBN, dan pembiayaan utang Rp7,7 triliun,” terang Tommy, sapaannya, pada konferensi pers APBN KiTa 2025 di kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (8/1/2025).

    Sebelumnya, UU APBN 2025 menetapkan target pembiayaan yakni Rp616,2 triliun yang mencakup Rp775,9 triliun pembiayaan utang serta minus Rp159,7 triliun untuk pembiayaan nonutang.

    Pada pertengahan tahun, atau berdasarkan outlook laporan semester I/2025, pembiayaan diperkirakan mencapai Rp662 triliun yang mencakup Rp772,9 triliun dan minus Rp110,9 triliun.

    Pembiayaan utang, terang Tommy, dilakukan dengan penerbitan SBN dan pinjaman. Dia menyebut kebijakan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang memindahkan kas pemerintah total Rp276 triliun sejak September 2025 lalu memperbanyak likuiditas di pasar keuangan.

    “Di sana terlihat cost of fund turun bahwa itu juga terjadi karena likuiditas yang meningkat,” terang pria yang juga keponakan dari Presiden Prabowo Subianto itu.

  • Mukhtara Air Masih Proses Sertifikasi Sebelum Perdana Mengudara di RI

    Mukhtara Air Masih Proses Sertifikasi Sebelum Perdana Mengudara di RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Maskapai yang berbasis di Arab Saudi, Mukhtara Air terpantau masih menjalani proses Air Operator Certificate (AOC) atau sertifikasi untuk mendapatkan izin resmi dari Kemenhub, sebelum terbang perdana di langit Indonesia. 

    Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa menyampaikan, PT Manazil Al Mukhtara Indo sejatinya telah memiliki Sertifikat Standar Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri dan Luar Negeri. 

    Sertifikat tersebut dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 51101 dan 51103 sebagai bagian dari persyaratan awal pendirian badan usaha. Sementara AOC masih dalam proses. 

    “Saat ini, proses pengajuan Air Operator Certificate perusahaan tersebut telah memasuki Fase 4 dari 5 Fase yang dipersyaratkan,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (8/1/2026). 

    Lukman menyampaikan, rencana pengoperasian Mukhtara Air akan menggunakan 1 unit pesawat Airbus A320 (yang masih berstatus registrasi asing) dan rencana 2 unit pesawat Airbus A330. 

    Dengan demikian, pesawat tersebut wajib menjalani proses perawatan dan pemenuhan persyaratan teknis sebelum dapat diregistrasikan sebagai pesawat Indonesia.

    Dalam prosesnya, untuk dapat melakukan kegiatan operasi penerbangan berjadwal, PT Manazil Al Mukhtara Indo harus menyelesaikan seluruh tahapan AOC hingga dinyatakan lulus, kemudian mengajukan Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan (PPRP). 

    Lukman  menegaskan bahwa setiap badan usaha angkutan udara yang akan beroperasi, wajib melalui tahapan proses sertifikasi, dan pemenuhan persyaratan keselamatan dan keamanan penerbangan sesuai peraturan perundang-undangan.

    “Setelah seluruh persyaratan terpenuhi dan dinyatakan layak oleh otoritas penerbangan, barulah perusahaan dapat diberikan izin untuk beroperasi secara berjadwal,” tambah Lukman. 

    Sementara itu, Penanggung Jawab Sementara (PGS) Corporate Secretary Group Head PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) Arie Ahsanurrohim mengungkapkan, perusahaan menyambut baik rencana dari maskapai Mukhtara Air, baik nasional maupun asing, untuk dapat membuka rute penerbangan di bandara-bandara yang dikelola InJourney Airports. 

    “Hingga saat ini Mukhtara Air belum melayani rute penerbangan di bandara-bandara di bawah pengelolaan InJourney Airports,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (8/1/2026).

    Sebelumnya, pesawat Mukhtara Air jenis Airbus A320 telah mendarat di Indonesia sejak akhir November 2025. 

    Managing Director Mukhtara Air Winarso menjelaskan, tipe Airbus A330 akan difokuskan untuk melayani rute internasional, termasuk Madinah dan Makkah, serta membuka rute baru ke Thaif dalam waktu dekat. 

    Sementara Airbus A320 akan digunakan untuk rute domestik dan berfungsi sebagai feeder bagi penerbangan internasional. 

    “Rute domestik Mukhtara Air juga akan sangat banyak, untuk memperkuat konektivitas ke bandara-bandara pengumpan menuju penerbangan internasional kami,” ujar Winarso. 

    Adapun, Airbus A320 pertama yang tiba di Jakarta memiliki konfigurasi 152 kursi, terdiri atas 8 kursi kelas bisnis dan 144 kursi kelas ekonomi. Pesawat tersebut diklaim menawarkan kenyamanan premium sesuai standar layanan full service.

  • Buruh Prediksi Gelombang Relokasi Pabrik Berlanjut di 2026, Ini Pemicunya

    Buruh Prediksi Gelombang Relokasi Pabrik Berlanjut di 2026, Ini Pemicunya

    Bisnis.com, JAKARTA — Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memprediksi bahwa gelombang relokasi pabrik dapat berlanjut pada 2026.

    Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan bahwa upah minimum bukan merupakan faktor tunggal pemicu keputusan relokasi pabrik oleh pengusaha, tetapi terdapat pula masalah pertanahan hingga biaya tak langsung (overhead cost).

    “Kalau biaya overhead, biaya silumannya tinggi, dia pindah ke daerah-daerah yang dibuka baru. Relokasi [pabrik] akan tetap terjadi kalau itu masih ada,” kata Said di sela-sela unjuk rasa terkait UMP 2026 di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026).

    Menurutnya, fenomena ini telah terjadi pada pabrik-pabrik di kawasan Bogor, Depok, Tangerang Raya, dan Bekasi hingga berujung pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan.

    Said mengaku mendengar dari pengusaha bahwa biaya-biaya di sejumlah kawasan itu terbilang mahal, antara lain untuk sewa tanah hingga besaran pajak yang harus dibayar.

    Oleh karena itu, pihaknya turut mendorong agar pemerintah memperbaiki regulasi pertanahan, regulasi perpajakan, hingga regulasi cukai agar dampak gelombang relokasi pabrik itu dapat dibendung.

    “Supaya tidak terjadi relokasi. Jadi, kalau masih mahal, ya enggak bisa dihindari. Itu hukum bisnis,” pungkas Said.

    Berdasarkan catatan Bisnis, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan alasan di balik gelombang relokasi pabrik alas kaki dan garmen dari kawasan Banten dan Jawa Barat ke Jawa Tengah.

    Adhi Lukman selaku Ketua Bidang Industri Manufaktur Apindo memandang bahwa dinamika itu telah terlihat dalam beberapa tahun terakhir, yang dipicu oleh kombinasi faktor biaya, efisiensi produksi, serta kondisi pasar global yang semakin kompetitif. 

    “Di banyak sektor padat karya, terutama alas kaki dan garmen, struktur biaya tenaga kerja menjadi faktor paling menentukan. Sebab, kenaikan sekecil apapun akan menjadi beban yang besar bagi industri padat karya,” kata Adhi saat dihubungi Bisnis, Senin (24/11/2025).

    Dia memaparkan, Jawa Tengah masih menawarkan tingkat upah yang lebih moderat dibandingkan wilayah industri tradisional seperti Jawa Barat dan Banten. Banyak perusahaan memutuskan untuk memindahkan sebagian atau seluruh kegiatan produksinya ke wilayah yang lebih kompetitif tersebut, agar tetap mampu bersaing di pasar.

  • APBN Perdana Prabowo Habiskan Anggaran Rp3.451,4 triliun, 95,3% dari Target

    APBN Perdana Prabowo Habiskan Anggaran Rp3.451,4 triliun, 95,3% dari Target

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja negara mencapai Rp3.451,4 triliun sepanjang tahun 2025. Nilai itu berdasarkan realisasi sampai dengan 31 Desember 2025.

    Nilai realisasi belanja negara itu setara dengan 95,3% dari target. Adapun berdasarkan outlook laporan semester I/2025 belanja negara yakni diperkirakan Rp3.527,5 triliun.

    Outlook belanja itu juga sudah lebih rendah dari yang ditetapkan sebelumnya pada UU APBN 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun.

    “Belanja negara mencapai Rp3.451,4 triliun atau 95,3% dari target pemerintah pusat,” terang Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pada konferensi pers APBN KiTa 2025 di kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

    Secara terperinci, realisasi belanja negara sepanjang 2025 meliputi belanja pemerintah pusat yakni total Rp2.602,3 triliun. Realisasinya mencapai 96,3% dari target.

    Belanja pemerintah pusat itu terbagi menjadi belanja kementerian/lembaga (K/L) dengan realisasi Rp1.500,4 triliun atau 129,3% dari target, serta non K/L Rp1.102 triliun atau 71,5% dari target.

    Sementara itu, belanja negara yang disalurkan ke daerah atau transfer ke daerah (TKD) terealisasi sebesar Rp849 triliun atau 92,3% dari target.

    Dengan penerimaan negara hanya terkumpul total sebesar Rp2.756,3 triliun, maka terjadi defisit sebesar Rp695,1 triliun atau 2,92% terhadap PDB.

    Purbaya mengungkap alasan pemerintah tidak memotong belanja agar menjaga defisit tidak melebar dari outlook lapsem I/2025 yakni 2,78% terhadap PDB.

    “Kami memberikan stimulus ke perekonomian ini adalah langkah pemerintah menjaga ekonomi tumbuh secara berkesinambungan tanpa mengorbankan APBN, walaupun defisitnya membesar Rp695,1 triliun itu lebih tinggi dibandingkan [outlook] APBN Rp662 triliun, tetapi kami tetap menjaga untuk memastikan bahwa defisitnya tidak di atas 3%. Defisitnya naik ke 2,92% dari rencana awal,” terang mantan Ketua LPS itu.

  • Penerimaan Negara dari Minerba Tembus Rp138,37 Triliun, Migas Tak Capai Target

    Penerimaan Negara dari Minerba Tembus Rp138,37 Triliun, Migas Tak Capai Target

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor mineral dan batu bara (minerba) mencapai Rp138,37 triliun atau 108,56% lebih tinggi dari target APBN 2025. 

    Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengungkapkan, capaian tersebut diperoleh meskipun kondisi pasar komoditas global sedang fluktuatif, termasuk batu bara, nikel, ataupun minyak dan gas bumi (migas). 

    “Di saat harga komoditas lagi jatuh, batu bara harganya tidak terlalu menggembirakan, serta beberapa komoditas yang lain, tapi alhamdulillah kerja dari Kementerian ESDM menunjukkan pencapaian target PNBP di sektor minerba mencapai 108,56%,” ujar Bahlil, Kamis (8/1/2026).

    Berdasarkan data yang dipaparkan, target PNBP sektor minerba dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN dipatok sebesar Rp127,44 triliun. Namun, realisasi di lapangan justru menembus angka Rp138,37 triliun.

    Bahlil menegaskan bahwa capaian ini merupakan buah dari kerja keras dan inovasi di internal kementerian.

    Berbeda dengan sektor minerba, PNBP di sektor minyak dan gas bumi (migas) menghadapi tantangan besar akibat dinamika harga minyak mentah dunia. 

    Bahlil menjelaskan bahwa realisasi pendapatan migas tercatat sebesar Rp105,4 triliun atau sekitar 83% dari target yang ditetapkan sebesar Rp125 triliun.

    Menurutnya, kendala utama bukan berasal dari volume produksi, melainkan selisih harga pasar dengan asumsi makro.

    “Lifting kita berada di angka 605.300 barel per hari. Namun, dalam APBN asumsi harga ICP [Indonesian Crude Price] kita adalah US$82 dolar, sementara kenyataannya rata-rata harga minyak sejak Januari hingga Desember hanya di kisaran US$68 dolar AS,” jelasnya.

    Penurunan harga minyak dunia yang cukup signifikan tersebut berdampak langsung pada perolehan pendapatan negara dari sektor migas, meskipun target lifting secara volume tetap diupayakan tercapai.

    “Alasannya sekali lagi karena asumsi di APBN harga ICP itu US$82 tapi riilnya US$68. Lifting tercapai, tapi harga memang lagi turun,” pungkasnya.

  • Update Bansos PKH dan BPNT Januari 2026: Cara Cek NIK DTSEN sebagai Penerima

    Update Bansos PKH dan BPNT Januari 2026: Cara Cek NIK DTSEN sebagai Penerima

    Bisnis.com, JAKARTA — Penyaluran bantuan sosial (Bansos) pada awal tahun mulai banyak dicari masyarakat, salah satu program yang paling dinanti yakni Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

    Sebagaimana diketahui, bantuan sosial tersebut hanya akan diberikan pada masyarakat yang terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah tercatat dalam sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menjadi basis data terpadu terbaru.

    Mengacu laman Kemensos RI, bansos PKH merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan. Dalam taksonomi program perlindungan sosial PKH masuk kedalam model Social Transfer yang berbentuk tunai dengan istilah Conditional Cash Transfer (CCT) atau Bantuan Tunai Bersyarat.

    “Penyaluran PKH dilaksanakan secara BERTAHAP dalam 1 tahun melalui Bank/Pos Penyalur secara tunai maupun non tunai,” jelas Kemensos dalam laman resminya, dikutip Kamis (8/1/2026).

    Sementara itu, BPNT adalah bantuan sembako berbasis saldo yang disalurkan ke Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok setiap KPM. Besaran bantuan BPNT sebesar Rp200.000 per bulan.

    Mekanisme Pencairan Bansos PKH

    Program Keluarga Harapan (PKH) secara fundamental dirancang untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pendekatan yang komprehensif. Selain bertujuan mengurangi beban pengeluaran sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat prasejahtera, program ini menjadi instrumen strategis pemerintah dalam menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian ekonomi.

    Melalui intervensi berkelanjutan, PKH ditargetkan mampu menekan angka kemiskinan dan mempersempit kesenjangan sosial, sembari memperluas literasi serta akses masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan formal.

    Bansos PKH diberikan dalam bentuk penyaluran uang dengan mekanisme sebagai berikut:

    – Bantuan dilaksanakan secara bertahap dalam 1 Tahun 
    – Bantuan disalurkan secara tunai/nontunai
    – Bantuan disalurkan melalui Bank/Pos Penyalur
    – Bantuan dapat diakses melalui Kartu Keluarga/Buku Tabungan/Undangan Barcode (Pos)

    Kategori penerima dan Indeks bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) umumnya mencakup keluarga yang tergolong sangat miskin dan memiliki beberapa kategori, seperti ibu hamil/nifas, anak-anak sekolah (SD, SMP, SMA/sederajat), penyandang disabilitas berat, dan lansia. 

    Berikut daftar penerima Bansos PKH:

    – Ibu Hamil: Rp3 Juta/tahun
    – Anak usia 0-6 tahun: Rp3 Juta/tahun
    – Anak Sekolah SD: Rp900.000/tahun
    – Anak Sekolah SLTP: Rp1,5 Juta/tahun
    – Anak Sekolah SLTA: Rp2 Juta/tahun
    – Disabilitas berat: Rp2,4 Juta/tahun
    – Lansia 60 tahun ke atas: Rp2,4 Juta/tahun
    – Korban pelanggaran HAM berat: Rp10,8 Juta/tahun

    Mekanisme Penyaluran Bansos BPNT

    Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), yang kini juga dikenal sebagai Program Kartu Sembako, merupakan skema perlindungan sosial yang disalurkan melalui kartu elektronik untuk pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat di e-warong maupun agen Bank Himbara.

    Program ini tidak hanya diproyeksikan untuk meringankan beban pengeluaran harian Keluarga Penerima Manfaat (KPM), tetapi juga menjadi motor penggerak kemandirian ekonomi masyarakat prasejahtera.

    Secara teknis, setiap KPM menerima alokasi bantuan sebesar Rp200.000 per bulan.Adapun mekanisme distribusinya dilakukan secara berkala setiap triwulan, sehingga total dana yang diterima KPM mencapai Rp600.000 dalam sekali pencairan.

    Adapun, dana bantuan tersebut ditransfer langsung ke rekening masing-masing penerima melalui jaringan Bank Himbara guna memastikan penyaluran yang lebih transparan dan efisien.

    Cara Cek Penerima Bansos melalui DTSEN

    Bagi masyarakat yang ingin memastikan status kepesertaannya dalam daftar DTSEN, pengecekan dapat dilakukan secara mandiri melalui dua kanal resmi pemerintah:

    – Portal Website: Kunjungi laman [tautan mencurigakan telah dihapus]
    – Masukkan data wilayah (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa) serta nama lengkap sesuai KTP
    – Masukkan kode verifikasi yang muncul di layar dan klik “Cari Data”.

    Aplikasi Cek Bansos: Unduh aplikasi resmi “Cek Bansos Kemensos” di Play Store atau App Store. Lakukan registrasi akun dan pilih menu “Cek Bansos” untuk melihat profil bantuan yang diterima.

  • Data Purbaya, Pertumbuhan Ekonomi 2025 Diperkirakan Meleset Jadi 5,12%

    Data Purbaya, Pertumbuhan Ekonomi 2025 Diperkirakan Meleset Jadi 5,12%

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,45% pada kuartal IV/2025. Dengan demikian, realisasi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 hanya di angka 5,12% atau meleset dari target sebesar 5,2%.

    Purbaya merincikan bahwa laju produk domestik bruto (PDB) menunjukkan tren fluktuasi sepanjang tahun. Tercatat, ekonomi RI tumbuh 4,87% pada kuartal I/2025, kemudian berakselerasi menjadi 5,12% pada kuartal II/2025, sebelum akhirnya sedikit tertahan di level 5,04% pada kuartal III/2025.

    “Mungkin di triwulan [IV/2025] juga di atas 5% ya, kira-kira 5,45% kalau tidak ada perubahan. Di bawah janji saya [5,6% ke atas], tapi lumayan lah masih lebih tinggi dari triwulan-triwulan sebelumnya,” ungkapnya dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu , Jakarta, Kamis (8/1/2026).

    Sebagai catatan, Badan Pusat Statistik (BPS) belum merilis angka pertumbuhan ekonomi kuartal IV/2025. Kendati demikian, jika angka 5,45% yang disampaikan Purbaya benar maka pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun ‘hanya’ mencapai 5,12% atau di bawah target APBN 2025 yang dipatok 5,2%.

    Meski demikian, Purbaya mengklaim bahwa trajektori pertumbuhan menunjukkan sinyal positif yang konsisten. Perkembangan tersebut, menurutnya,menjadi indikator vital bahwa fundamental ekonomi domestik mulai menemukan pijakan yang kuat.

    Menurut mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu, fase perlambatan telah terlewati dan prospek ekonomi ke depan diprediksi akan jauh lebih solid.

    “Yang jelas adalah momentum pembalikan arah ekonomi sudah terjadi, jadi kita ke depan harusnya tumbuh akan lebih baik,” katanya.

  • Pemerintah Tetapkan BMTP Impor Kain Tenun Kapas Lindungi Industri Lokal

    Pemerintah Tetapkan BMTP Impor Kain Tenun Kapas Lindungi Industri Lokal

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menetapkan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap impor produk kain tenunan dari kapas mulai 10 Januari 2026.

    Pengenaan BMTP itu sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 98 Tahun 2025 tentang Pengenaan BMTP atas impor produk kain tenunan dari kapas dan telah diundangkan pada 31 Desember 2025.

    BMTP merupakan pungutan negara untuk memulihkan atau mencegah ancaman kerugian serius industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan jumlah barang impor terhadap barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing.

    Peraturan tersebut mencakup 16 nomor Harmonized System (HS) 8-digit, di antaranya 5208.21.00, 5208.22.00, 5208.31.90, 5208.33.00, 5209.11.90, 5209.21.00, 5209.31.00, 5209.49.00, 5210.21.00, 5210.32.00, 5210.59.90, 5211.31.00, 5211.59.90, 5212.15.90, 5212.21.00, dan 5212.23.00. Hal ini berdasarkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) tahun 2022 yang berlaku mulai 10 Januari 2026.

    Ketua Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) Julia Gustaria Silalahi mengatakan pengenaan BMTP bertujuan melindungi industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius agar dapat melakukan penyesuaian struktural.

    “Dengan demikian, dibutuhkan perlindungan melalui pengenaan BMTP selama tiga tahun yang terhitung mulai 10 Januari 2026–9 Januari 2029,” kata Julia dalam keterangan tertulis, dikutip pada Kamis (8/1/2026).

    Julia menuturkan, penyelidikan dilakukan berdasarkan permohonan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dan adanya kerugian yang ditunjukkan dari sejumlah indikator, seperti terjadinya tren penurunan produksi, penjualan domestik, produktivitas, kapasitas terpakai, tenaga kerja, dan terjadi kerugian finansial.

    Adapun, besaran BMTP untuk masing-masing nomor HS pada periode tahun pertama (10 Januari 2026–9Januari 2027), yakni sebesar Rp3.000–3.300/meter; tahun kedua (10 Januari 2027–9 Januari 2028) sebesar Rp2.800–3.100/meter; dan tahun ketiga (10 Januari 2028–9 Januari 2029), sebesar Rp2.600–2.900/meter.

    Sementara itu, Ketua Komite Regulasi Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Andrew Purnama menilai penetapan BMTP atas impor kain tenunan dari kapas oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) merupakan langkah kebijakan yang tepat untuk menjaga keseimbangan pasar serta memberikan ruang penyesuaian bagi industri tekstil nasional.

    Andrew mengatakan, kebijakan tersebut mencerminkan respons pemerintah terhadap peningkatan tekanan impor yang berpotensi mengganggu kinerja industri domestik. Untuk itu, API juga mendorong evaluasi kebijakan secara periodik berbasis data perdagangan dan dinamika pasar.

  • Melebar! Defisit APBN 2025 Tembus Rp695,1 Triliun, Nyaris Sentuh 3% PDB

    Melebar! Defisit APBN 2025 Tembus Rp695,1 Triliun, Nyaris Sentuh 3% PDB

    Bisnis.com, JAKARTA —Pemerintah mencatat bahwa APBN 2025 membukukan defisit sebesar Rp695,1 triliun. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa defisit APBN tersebut setara dengan 2,92% dari produk domestik bruto (PDB) atau melampaui outlook (2,78% dari PDB) maupun APBN (2,53% dari PDB).

    Perkembangan defisit fiskal itu disampaikan Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat pada Kamis (8/1/2026).

    Dia merinci bahwa pendapatan negara mencapai Rp2,755,3 triliun per akhir Desember 2025. Realisasi itu setara 91,7% dari target pendapatan negara sepanjang tahun ini sebesar Rp3.005,1 triliun.

    Sementara itu, belanja negara sudah mencapai Rp3.451,4 triliun per akhir Desember 2025. Realisasi itu setara 95,3% dari outlook belanja negara sepanjang tahun ini sebesar Rp3.621,3 triliun.

    Artinya, belanja negara masih lebih banyak dari pendapatan negara. Oleh sebab itu, defisit APBN mencapai Rp695, triliun atau setara 2,92% dari PDB.

    “Anda pasti nanya, kenapa enggak dipotong belanjanya supaya defisitnya tetap kecil? Tapi kita tahu kan ketika ekonomi kita sedang down turn, turun ke bawah, kita harus memberikan stimulus ke perekonomian,” ungkap Purbaya.

    Bendahara negara itu menyatakan meski defisit melebar namun tetap terjaga di bawah ambang batas 3% seperti yang diatur Undang-undang (UU).

    Lebih lanjut, Purbaya menyatakan bahwa keseimbangan primer masih sebesar minus Rp180,7 triliun atau melebar dari target APBN 2025 yang didesain minus Rp63,3 triliun.

    Sebelumnya, Purbaya sudah memberikan sinyal kuat bahwa realisasi defisit APBN 2025 akan melebar, melampaui target outlook terakhir sebesar 2,78% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

    Pelebaran defisit tersebut tak terelakkan seiring dengan realisasi pendapatan negara yang meleset dari proyeksi. Kendati demikian, dia menjamin angka defisit akhir tahun tidak akan menabrak batas aman disiplin fiskal yaitu 3% dari PDB, seperti yang diatur dalam UU No. 17/2003.

    “[Defisit] di atas itu [outlook 2,78%]. Yang jelas kami tidak melanggar Undang-undang 3%, dan kami komunikasi terus dengan DPR,” ungkap Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (31/12/2025).

    Dia tidak menampik bahwa faktor utama pemicu melebarnya defisit adalah kinerja setoran ke kas negara yang tidak mencapai target yang ditetapkan dalam outlook APBN 2025 yaitu Rp2.076,9 triliun. Saat dikonfirmasi apakah penerimaan negara berakhir di bawah outlook, Purbaya membenarkan hal tersebut.

    “Ya, [penerimaan pajak] di bawah outlook kira-kira,” ujarnya singkat.

  • Kapal Tol Laut 2026, Pelni Terima PSO Rp135 Miliar

    Kapal Tol Laut 2026, Pelni Terima PSO Rp135 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan memberlakukan pola subsidi baru dalam pelaksanaan tol laut 2026. Dari 41 trayek, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni akan mengelola 8 lintasan trayek.

    Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut Pelni Kokok Susanto menyebut selain tol laut, pihaknya juga mendapat penugasan dari pemerintah untuk mengoperasikan 25 kapal penumpang, 30 kapal perintis, 18 kapal rede, dan satu trayek khusus kapal ternak.

    “Penandatanganan terpadu ini tidak hanya mencakup angkutan penumpang, tetapi juga angkutan barang yang membantu menjaga ketersediaan, serta stabilitas harga barang di wilayah 3T,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Rabu (7/1/2026).

    Mengacu penugasan 2025, Pelni menjalankan delapan trayek tol laut, antara lain Tanjung Perak—Nunukan pulang-pergi, Sorong—Oransbari—Waren—Sarmi—Sorong, hingga wilayah Kupang. Adapun rute terjauh mencakup Tanjung Perak—Fakfak—Kaimana—Tual—Dobo—Tanjung Perak sejauh 3.004 kilometer.

    Untuk 2026, Pelni menerima alokasi subsidi atau public service obligation (PSO) dari pemerintah senilai Rp2,78 triliun untuk kapal penumpang serta subsidi tol laut senilai Rp135 miliar. Selain itu, terdapat penugasan subsidi kapal rede sebesar Rp48,5 miliar dan kapal ternak Rp13 miliar.

    Optimalisasi Trayek
    Sejalan dengan penerapan pola subsidi baru, Kementerian Perhubungan melakukan optimalisasi trayek tol laut melalui kolaborasi dengan BUMN dan perusahaan pelayaran swasta. Mekanisme ini menyasar rute dengan tingkat keterisian tinggi.

    Pada trayek tertentu, pola pelayanan akan dialihkan dari subsidi operasional kapal menjadi subsidi titip muatan atau kontainer. Langkah ini diharapkan meningkatkan efisiensi anggaran sekaligus memperkuat keberlanjutan distribusi logistik nasional.

    Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Muhammad Masyhud menyatakan, pendekatan tersebut diharapkan mengefektifkan penggunaan anggaran pada wilayah yang sudah berkembang.

    “Dengan demikian, subsidi dapat dialihkan untuk trayek lain yang lebih membutuhkan dan meningkatkan kualitas layanan pada wilayah tersebut,” tuturnya.

    Ia menegaskan, pelayaran perintis dan PSO merupakan amanat Undang-Undang Pelayaran serta menjadi instrumen pemerataan pembangunan. Pemerintah menyediakan subsidi agar masyarakat tetap mendapatkan layanan transportasi laut dengan tarif terjangkau dan mengutamakan keselamatan.

    Pada tahun anggaran 2026, Ditjen Perhubungan Laut menggelar PSO untuk angkutan laut kelas ekonomi dan pelayaran perintis. Cakupan program meliputi 107 trayek perintis penumpang, 41 trayek tol laut, 6 trayek kapal ternak, 18 trayek kapal rede, serta 25 trayek PSO kapal penumpang kelas ekonomi.

    Pada 2025, Kemenhub sebelumnya mengoperasikan 39 trayek tol laut. Rinciannya, 19 trayek penugasan dengan delapan di antaranya dikelola Pelni, lima trayek oleh PT Djakarta Lloyd, enam trayek oleh ASDP, serta 20 trayek melalui skema pelelangan dengan pola operasional kapal dan titip kontainer.