Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Anindya Bakrie Kukuhkan Pengurus Kadin Versi Munaslub, Ini Daftarnya

    Anindya Bakrie Kukuhkan Pengurus Kadin Versi Munaslub, Ini Daftarnya

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia versi Munaslub 2024 Anindya Bakrie mengukuhkan kepengurusan Kadin periode 2024-2029 dalam rapat pimpinan nasional (Rapimnas) di Jakarta, Minggu (1/12/2024).

    “Pada hari ini, Minggu, 1 Desember 2024, kami atas nama dewan pengurus Kamar Dagang Indonesia mengukuhkan saudara-saudara yang telah ditetapkan pengurus Kamar Dagang Indonesia masa bakti 2024-2029 dan demikian sah mengemban tugas yang diembankan kepada saudara-saudara,” ucap Anindya.

    Berdasarkan surat keputusan (SK) yang dibacakan oleh Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi dan Komunikasi Kadin sekaligus menjadi Ketua Steering Committee Rapimnas 2024 Erwin Aksa, ada sejumlah tokoh masuk dalam pengurus baru organisasi pengusaha ini. 

    Adapun, tokoh itu seperti Menteri Investasi dan Hilirisasi Indonesia Rosan P Roeslani yang ditunjuk sebagai ketua dewan kehormatan Kadin dan adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo selaku ketua dewan penasehat Kadin.

    Berikut susunan pengurus Kadin Indonesia 2024-2029: 

    Dewan Kehormatan

    Ketua Dewan Kehormatan diisi oleh Rosan P Roeslani, Aburizal Bakrie, MS Hidayat, Suryo Bambang Sulisto, Adi Putra Tahir. 

    Dewan Penasehat

    Ketua Dewan Penasehat: Hashim Djojohadikusumo

    Wakil Ketua: Syarif Cicip Sutardjo, Edhie Baskoro Yudhoyono, Wisnu Wardhana, Budi Arie Setiadi. 

    Dewan Pertimbangan 

    Ketua Dewan Pertimbangan: Arsjad Rasjid

    Wakil Ketua Dewan Pertimbangan diisi oleh Agus Silaban, Agus G Kartasasmita, Dino Patti Dlalal, Hapsoro Sukmonohadi, Eddy Kuntadi, Chatib Basri, Raden Pardede, Antonius J Supit, Ary Ginanjar Agustian.

    Lalu, Arsyadjuliandi Rachman, Elfin Nasution, Harry M Nadir, Husodo Angkosubroto, Johnny Darmawan, hingga Kosmian Pudjiadi.

    Dewan Usaha

    Ketua Dewan Usaha: Chairul Tanjung

    Wakil Ketua Dewan Usaha: Abdul Latif, Maher Alkatiri, Fuad Hasan Masyhur, Rachmat Gobel, Dato Sri Tahir, Sigit Priawan, Maruarar Sirait.

    Dewan Pengurus

    Ketua Umum: Anindya Novyan Bakrie

    Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi Komunikasi dan Pemberdayaan Daerah: Erwin Aksa

    Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi: Taufan Nugroho 

    Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Asosiasi, Himpunan, dan Anggota Luar Biasa: Benny Sutrisno

    Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Digital: Clarissa Tanoesoedibjo

    Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Ekonomi Daerah: Kukrit Wicaksono

    Wakil Ketua Bidang Penyelenggara: Ria Yusnita

    Wakil Ketua Umum Kebijakan Strategis: Arnes Lukman

    Wakil Ketua Umum Wilayah Sumatera I: Ivan Iskandar Batubara 

    Wakil Ketua Umum Wilayah Sumatera II: Yohanes Kennedy Arizona

    Wakil Ketua Wilayah Khusus Daerah Jakarta, Banten, Jawa Barat: Agung Suryamal Sutrisno

    Wakil Ketua Umum Wilayah Jawa II: Irwan Ardi Hasman 

    Wakil Ketua Umum Wilayah Kalimantan: Andi Yuslim Patawari

    Wakil Ketua Umum Sulawesi: Zulkarnain Arif

    Wakil Umum Wilayah Perbatasan: Edi Suryadi 

    Wakil Ketua Umum Wilayah Papua: Syahril Hasan Latif 

    Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Perekonomian: Franky Oesman Widjaja

    Wakil Ketua Bidang Perdagangan: Timothy Savitri 

    Wakil Ketua Umum Bidang Perkebunan: Arif Rahman 

    Wakil Ketua Umum BUMN: Kartika Wirjoatmodjo

    Wakil Ketua Umum Bidang Analisis Kebijakan Makro Mikro Ekonomi: Aviliani  

    Wakil Ketua Umum Perencanaan Nasional: Bayu Priawan 

    Wakil Ketua Umum Agraria dan Tata Ruang: Sani Iskandar

    Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Keuangan, Fiskal, Moneter dan industri keuangan: Thomas AM Djiwandono 

    Wakil Ketua Umum Fiskal dan Moneter: Kamrussamad

    Wakil Ketua Umum Bidang Regulasi, Pengawasan Jasa Keuangan: Melchias Marcus Mekeng

    Wakil Ketua Umum Bidang Industri Perbankan Swasta Nasional: Tigor Siahaan

    Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pangan: Mulyadi Jayabaya

    Wakil Ketua Umum Bidang Kelautan: Yugi Prayanto

    Wakil Ketua Umum Bidang Pertanian: Devi Erna Rachmawati

    Wakil Ketua Umum Bidang Peternakan: Cecep Muhammad Wahyudin.

    Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri: James T Riady

    Wakil Ketua Umum Perdagangan dan Perjanjian Luar Negeri: Pahala Nugraha Mansury 

    Wakil Ketua Umum Hubungan Luar Negeri: Bernardino M Vega

    Wakil Ketua Umum Kemitraan Luar Negeri: Emmanuel Lestarto 

    Wakil Ketua Umum Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan: Carmelita Hartoto

    Wakil Ketua Umum Bidang Properti dan Perumahan Rakyat: Budiarsa Sastrawinata

    Wakil Ketua Umum Bidang Infrastruktur: Rico Rustombi

    Wakil Ketua Umum Bidang Pekerjaan Umum: Tri Wijayanto

    Wakil Ketua Umum Rekayasa Industri: Afifuddin Suhaeli Kalla

    Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan KEK dan Industri, dan PSN: Akhmad Maruf Maulana

    Wakil Ketua Umum pengembangan Infrastruktur Strategi dan Pembangunan Pedesaan: Thomas Jusman

    Wakil Ketua Umum Bidang Perhubungan: Adrianto Andre Djokosoetono

    Wakil Ketua Umum Koordinator Investasi, Hilirisasi, dan Lingkungan Hidup: Bobby Gafur Umar 

    Wakil Ketua Umum Investasi: Eka Satria

    Wakil Ketua Umum Bidang Hilirisasi: Tony Wenas

    Wakil Ketua Umum Industri Hijau: Halim Kalla

    Wakil Ketua Umum Energi dan Sumber Daya Mineral: Aryo Djojohadikusumo

    Wakil Ketua Umum Pengembangan Industri Strategis: Rachmat Harsono

    Wakil Ketua Umum Bidang Ekonomi Kreatif: Raffi Ahmad

    Wakil Ketua Umum Bidang Kehutanan: Anderson Tanoto

    Wakil Ketua Umum Lingkungan Hidup: Dharsono Hartono 

    Wakil Ketua Umum Bidang Rantai Pasok Pangan: Handoyo S Mulyadi

    Ketua Umum Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana: Suryani S Motik

    Wakil Ketua Umum Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak: Tatyana Sentani 

    Wakil Ketua Umum Bidang Olahraga: Pieter Tanuri 

    Wakil Ketua Umum Bidang Wiraswasta: Ratih 

  • BUMN & Swasta Ditarget Bangun 800.000 Unit Program 3 Juta Rumah di 2025

    BUMN & Swasta Ditarget Bangun 800.000 Unit Program 3 Juta Rumah di 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan pemerintah menargetkan pembangunan program 3 juta rumah rakyat sebanyak 800.000 unit pada tahap pertama 2025. 

    Kartika mengatakan, pihaknya pun telah berkoordinasi dengan Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait terkait kerja sama BUMN dan swasta.

    “Saya selama beberapa hari ini dengan Pak Menteri Perumahan Maruarar Sirait sudah menggagas bagaimana kerja sama antara pemerintah, BUMN, dan swasta untuk membangun 3 juta rumah dengan target pada 2025 nanti ada 800.000 dahulu,” ujar Kartika dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia versi Munaslub 2024 di Jakarta, Minggu (1/12/2024).

    Pria yang akrab disapa Tiko itu pun menyebut pemerintah juga tengah berkoordinasi dengan pengembang daerah. Hal ini khususnya untuk mengidentifikasi model pembiayaan pengembang atau developer maupun kredit perumahan rakyat (KPR) agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa mengakses program tersebut. 

    Tiko memastikan rumah untuk rakyat itu bakal dipatok dengan harga di bawah Rp100 juta per unit.

    “Kita harapkan nanti dengan Bank Tabungan Negara [BTN] sebagai bank perumahan bisa memberikan pendanaan besar,” kata Tiko.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengamini terdapat tahapan dari pembangunan 3 juta rumah. Namun, dia tidak menjelaskan secara detail terkait jumlahnya. 

    “Saya akan menyampaikan ini secara khusus supaya tidak salah statistik. Hal yang jelas memang ada program 3 juta rumah itu semua tentu harus ada step by step,” ujar Agus. 

    Sebelumnya, Tiko mengatakan BUMN telah mengkalkulasi kebutuhan pendanaan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) untuk mendukung program 3 juta rumah mencapai Rp150 triliun per tahun. 

    Dia mengatakan, Kementerian BUMN bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait sedang mengkaji skema yang tepat guna memenuhi kebutuhan itu. 

    “Saya juga ditugaskan untuk mencari skema, memang kebutuhannya sekitar Rp150 triliun per tahun,” ujarnya di Gedung BTN, Jakarta, Jumat (29/11/2024). 

    Dengan kebutuhan dana mencapai Rp150 triliun per tahun, Tiko menilai BBTN tentunya kesulitan memenuhi hal itu jika hanya mengandalkan dana masyarakat. 

    Untuk itu, Tiko menyampaikan Kementerian BUMN mengusulkan supaya BTN dapat menerbitkan obligasi dijamin pemerintah dengan jangka waktu 15 tahun ataupun meraih pendanaan dari luar negeri. 

    “Ini yang kami akan coba apakah BTN bisa menerbitkan obligasi selama 15 tahun dan sebagainya, sehingga BTN bisa punya pendanaan tadi sebesar Rp150 triliun per tahun. Tidak mudah, tetapi kami cari caranya,” kata Tiko. 

  • Wamen BUMN Ungkap 4 Fokus Utama Kementerian Tahun Depan

    Wamen BUMN Ungkap 4 Fokus Utama Kementerian Tahun Depan

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan empat fokus utama kementeriannya pada 2025 mendatang.

    Kartika mengatakan, empat fokus Kementerian BUMN tersebut telah didorong oleh Presiden Prabowo Subianto sejak 2 bulan terakhir.

    “Ada empat area yang akan kami dorong cepat di periode setahun ke depan, yang pertama terkait swasembada pangan, kedua perumahan rakyat. Kemudian, terkait pengentasan kemiskinan. Kemudian, terkait hilirisasi dan transisi energi,” kata Kartika dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia versi Munaslub 2024 di Jakarta, Minggu (1/12/2024).

    Oleh karena itu, dia menyebut BUMN akan bersinergi dengan semua pihak guna mewujudkan keempat fokus tersebut. Sinergi tersebut termasuk dengan perusahaan-perusahaan swasta di daerah.

    Untuk swasembada pangan, Kartika pun mengatakan, BUMN siap membantu dalam hal subsidi pupuk hingga bantuan kredit usaha rakyat (KUR).

    “Kemudian diharapkan pemain-pemain daerah bisa menjadi supply chain ekosistem penyediaan pangan di seluruh Indonesia, mulai dengan tiga komoditas utama padi, jagung, dan gula yang akan jadi target menjadi swasembada di 2027,” imbuh Kartika. 

    Sementara untuk perumahan rakyat, Kartika mengatakan, BUMN bakal merangkul swasta untuk mewujudkan 800.000 unit di tahap awal tahun depan.

    Menurut Kartika, pembangunan perumahan rakyat itu bakal melibatkan pengambang di daerah. Dia pun memastikan harga perumahan rakyat itu bisa di bawah Rp100 juta per unit.

    “Dengan harga rumah yang ditarget di bawah Rp100 juta, dengan target MBR [masyarakat berpenghasilan rendah] di bawah 250 juta, kita harapkan nanti dengan BTN sebagai bank perumahan bisa memberikan pendanaan besar,” jelas Tiko.

    Lebih lanjut, untuk mengentaskan kemiskinan, BUMN menyinergikan ekosistem Bank BRI sebagai bank makro dengan UMKM. Menurutnya, hal ini pun bakal menggenjot perekonomian masyarakat di daerah serta mempermudah akses pembiayaan.

    Sementara terkait transisi energi dan hilirisasi, BUMN akan merumuskan lebih detail dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2035 PT PLN (Persero). Menurut Kartika, hal ini memberikan peluang besar untuk investasi di hulu energi seperti geotermal, solar, angin, dan air yang akan dilelang kepada publik.

    “Tentu di hilirisasi ada Pak Tony Wenas dari PT Freeport, kita juga sedang dorong hilirisasi di semua mineral, mulai dari nikel, copper, bauksit, dan sebagainya yang tentunya ekosistemnya juga bisa kita kerjasama dengan Bapak-Ibu [anggota Kadin],” jelas Kartika.

  • Daftar Komoditas yang Diproyeksi Kerek Inflasi November 2024

    Daftar Komoditas yang Diproyeksi Kerek Inflasi November 2024

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom memperkirakan Indeks Harga Konsumen atau IHK pada November 2024 mengalami inflasi. Lantas, apa saja komoditas yang mengerek inflasi tersebut?

    Chief of Economist  PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) Banjaran Surya Banjaran memproyeksi inflasi pada November 2024 mencapai 1,77% secara tahunan (year on year/YoY). Dia mengatakan perkembangan inflasi pada periode tersebut diperkirakan akan dipengaruhi dua komponen utama 

    “Terutama didorong oleh peningkatan inflasi administered price sejalan dengan naiknya harga BBM dan sedikit naiknya inflasi volatile food terutama didorong oleh peningkatan harga bawang,” jelas Banjaran kepada Bisnis.com, Minggu (1/12/2024).

    Sementara itu, sambungnya, inflasi tertahan oleh inflasi inti yang diprakirakan tetap rendah seiring dengan koreksi harga emas pada November 2024.

    Sejalan, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual memproyeksikan IHK akan mengalami inflasi sebesar 0,36% secara month to month (MtM) dan 1,46% YoY. 

    David melihat tren inflasi yang melambat ini terjadi akibat efek low base, utamanya untuk harga cabai merah yang pada tahun lalu meningkat, kemudian pada tahun ini mengalami penurunan. 

    “Inflasi kembali melambat secara YoY karena efek low base harga cabai merah. Beberapa komoditas lain cenderung stagnan, tetapi bawang merah naik cukup tinggi,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (29/11/2024). 

    Melihat data Badan Pusat Statistik (BPS), komoditas cabai merah memberikan andil/sumbangan deflasi YoY sebesar 0,11%. Komoditas ini juga turun memberikan andil deflasi MtM tertinggi, yakni 0,03%. 

    Sementara IHK secara bulanan, David melihat memang terdapat peningkatan inflasi yang sejalan dengan tumbuh positifnya harga bahan pokok. Sementara inflasi inti melambat terutama karena harga emas mulai stagnan. 

    Sedangkan, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal memproyeksikan tingkat inflasi diproyeksikan akan berada pada kisaran 0,15%—0,2% (month to month/MtM) pada November 2024 atau lebih rendah dibandingkan Oktober ke November 2023 (0,39% MtM).

    Secara tahunan, tingkat inflasi diproyeksikan akan berada pada kisaran 1,3-1,5% (YoY) atau lebih rendah dibandingkan pertumbuhan November 2023 (2,87% YoY).

    “Proyeksi ini menggunakan tren tahun 2023 sebagai dasar perhitungan,” ujar Faisal kepada Bisnis.com, Minggu (1/12/2024).

    Berdasarkan konsensus Bloomberg pada Jumat (29/11/2024), nilai tengah proyeksi 18 ekonom untuk inflasi tahunan (YoY) berada di angka 1,5% pada November 2024.

    Sementara untuk bulanan (month to month/MtM) akan kembali mengalami inflasi 0,23%. Sebagaimana pada Oktober 2024 di mana IHK mengalami inflasi untuk pertama kalinya sebesar 0,08%—usai tren deflasi berlangsung sejak Mei hingga September. Adapun, BPS akan mengumumkan IHK bulanan dan tahunan pada Senin (2/12/2024) pukul 11.00 WIB. 

  • Profil Heru Budi, Eks Pj Gubernur DKI yang jadi Komisaris Utama MRT Jakarta

    Profil Heru Budi, Eks Pj Gubernur DKI yang jadi Komisaris Utama MRT Jakarta

    Bisnis.com, JAKARTA – Heru Budi Hartono, mantan Pj. Gubernur DKI Jakarta didapuk sebagai komisaris utama PT MRT Jakarta (Perseroda). 

    Berdasarkan laman resmi MRT Jakarta, Heru Budi Hartono menjabat sebagai komisaris utama MRT Jakarta sejak November 2024. 

    Selain menjabat sebagai komut MRT, Heru Budi saat ini juga mengemban tugas sebagai staf khusus menteri sekretaris negara (mensesneg).

    Pria yang lahir 59 tahun lalu ini memulai karirnya sebagai sebagai komisaris utama PT Delta Jakarta Tbk. (DLTA) pada 2014 hingga 2016. 

    Pada 2015, dia dipercaya menjadi kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta pada masa pemerintahan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, posisi yang diembannya hingga tahun 2017. 

    Pada periode yang sama, ia juga menjabat sebagai komisaris PT Bank DKI dari 2015 hingga 2018. 

    Kariernya semakin meroket ketika ia diangkat menjadi kepala sekretariat presiden (kasetpres) pada Juli 2017, posisi strategis yang dipegangnya hingga November 2024 untuk mendukung tugas Presiden Joko Widodo. 

    Selain itu, Heru juga menjabat sebagai komisaris PT Bank Tabungan Negara (BTN) dari tahun 2019 hingga 2022. 

    Pada 2022, Heru ditunjuk sebagai penjabat (Pj) gubernur DKI Jakarta, memimpin ibu kota selama masa transisi hingga 2024 dan kini menjabat sebagai komut MRT Jakarta. 

    Berikut susunan terbaru komisaris dan direksi MRT Jakarta:

    Komisaris

    Komisaris Utama    : Heru Budi Hartono

    Komisaris              : Dodik Wijanarko 

    Komisaris              : Deni Surjantoro

    Komisaris              : Jujun Endah Wahjuningrum 

    Komisaris              : Bambang Kristiyono

    Direksi

    Direktur Utama                                            : Tuhiyat

    Direktur Operasi dan Pemeliharaan                : Mega Tarigan

    Direktur Konstruksi                                      : Weni Maulina

    Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi : Roy Rahendra 

    Direktur Pengembangan Bisnis                       : Farchad H. Mahfud

  • Alternatif PPN 12%: Pajak Orang Kaya hingga Tarif Cukai Rokok Naik

    Alternatif PPN 12%: Pajak Orang Kaya hingga Tarif Cukai Rokok Naik

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berencana menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% pada 1 Januari 2025. Di tengah kondisi pelemahanan daya beli masyarakat, banyak pihak yang mendorong pemerintah mencari alternatif kebijakan lain.

    Belakangan para ekonom, pengusaha, hingga masyarakat awam ramai-ramai menyatakan keresahan terkait rencana kenaikan PPN pada tahun depan. Kenaikan PPN yang akan meningkat harga barang/jasa ditakutkan malah membuat daya beli masyarakat semakin menurun.

    Konsumsi rumah tangga sendiri merupakan komponen utama penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), konsumsi rumah tangga mendistribusikan 53,08% dari produk domestik bruto (PDB) pada Kuartal III/2024.

    Artinya, jika daya beli masyarakat menurun maka kondisi perekonomian secara keseluruhan juga akan terganggu. Oleh sebab itu, banyak yang meminta pemerintah menunda wacana kenaikan tarif PPN menjadi 12%—setidaknya sampai daya beli masyarakat kembali meningkat.

    Di samping itu, tidak dimungkiri bahwa pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto perlu menggenjot penerimaan negara untuk membiayai berbagai program-program unggulan.

    Sejumlah alternatif kebijakan di luar PPN 12% pun bermunculan dari berbagai pihak. Diyakini, berbagai alternatif tersebut dapat menggenjot penerimaan negara tanpa membebani kelas menengah-bawah.

    Pajak Orang Super Kaya

    Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Fadhil Hasan menyarankan pemerintah memajaki kelompok masyarakat tertentu, ketimbang penerapan kenaikan tarif PPN yang berdampak ke perekonomian secara keseluruhan.

    Dalam konteks saat ini, kelompok masyarakat paling cocok dipajaki tanpa berdampak luas ke perekonomian adalah orang-orang super kaya.

    “Yang super rich [super kaya] itu, itu harus ditingkatkan [pajaknya] karena ada masalah keadilan juga di sini. Juga kalau misalnya kalau super rich ini ditingkatkan pajaknya, itu tidak akan memberikan dampak [negatif] ke perekonomian secara keseluruhan,” katanya dalam Seminar Nasional Proyeksi Ekonomi Indonesia 2025 di Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2024).

    Sementara dalam studi bertajuk Laporan Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2024: Pesawat Jet untuk Si Kata, Sepeda untuk Si Miskin, Center of Economic and Law Studies (Celios) sempat mengungkapkan penerimaan negara bisa meningkatkan tajam apabila pemerintah serius memajaki para orang super kaya di Indonesia.

    Perhitungan Celios, jika pemerintah mengenakan pajak 2% saja terhadap akumulasi kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia yang mencapai US$251,73 miliar atau Rp4.078 triliun maka negara akan menerima Rp81,6 triliun dalam setahun.

    Selain itu, Fadhil Hasan juga menyarankan penerapan pajak anomali keuntungan komoditas (windfall profit tax). Secara sederhana, Fadhil mengibaratkan windfall profit tax sebagai pajak ‘rezeki nomplok’.

    Dia menjelaskan windfall profit tax sebagai pajak yang dikenakan kepada industri yang mendapat keuntungan yang berlebih tanpa mereka melakukan usaha-usaha tertentu.

    Contohnya, ketika secara mendadak harga komoditas minyak bumi atau baru bara meningkatkan karena gejolak geopolitik. Otomatis, sambungnya, profit industri dalam negerinya yang terkait sektor minyak atau batu bara akan meningkat.

  • Timbang-timbang Insentif ke Kelas Menengah di Tengah Rencana PPN 12% 17 menit yang lalu

    Timbang-timbang Insentif ke Kelas Menengah di Tengah Rencana PPN 12% 17 menit yang lalu

    Timbang-timbang Insentif ke Kelas Menengah di Tengah Rencana PPN 12%

    17 menit yang lalu

  • Kadin Anindya Bakrie Dorong Pengusaha Daerah Terlibat Program 3 Juta Rumah

    Kadin Anindya Bakrie Dorong Pengusaha Daerah Terlibat Program 3 Juta Rumah

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia versi Munaslub Anindya Bakrie mendorong pengusaha menengah di daerah untuk turut mengambil peluang dari program 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah.

    Anin mengatakan, program 3 juta rumah ini benar-benar program yang tidak mungkin dilakukan tanpa partisipasi pengusaha. Oleh karena itu, pengusaha di daerah pun bisa dilibatkan.

    “Nah, ini merupakan suatu peluang karena bukan pengusaha-pengusaha besar yang diizinkan untuk 3 juta [rumah] setiap tahun, tapi justru pengusaha-pengusaha dari daerah, pengusaha-pengusaha menengah, supaya bisa naik kelas,” kata Anin dalam acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin, Minggu (1/12/2024).

    Anin juga mengatakan, pengusaha-pengusaha di daerah memiliki peran penting untuk mengentaskan kemiskinan. Menurutnya, hal ini selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto.

    Anin menyebut, untuk mengentaskan kemiskinan harus dimulai dari tingkat desa.

    “Terutama buat teman-teman dari Kadin provinsi, yang membawa juga teman-teman kabupaten/kota, yang juga mempunyai kaki tangan di desa, kita melihatnya bahwa pembangunan untuk mengentaskan kemiskinan ini datangnya dari desa,” ucap Anin.

    Dalam kesempatan lain, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyebut, program 3 juta rumah akan membutuhkan alokasi lahan jumbo mencapai 26.000 hektare per tahun. 

    Angka itu merupakan asumsi dari perhitungan 1 unit rumah subsidi dibangun di atas lahan 60 meter persegi. Alhasil, dalam setahun, pembangunan 3 juta rumah bakal membutuhkan alokasi lahan seluas 18.000 hektare hanya untuk pembangunan unit.  

    Sementara itu, untuk memenuhi area fasilitas umum dan sosial (fasum/fasos) sekitar 40% dari area hunian, dibutuhkan total lahan seluas 26.000 hektare per tahun. Namun, Nusron menuturkan bahwa pada tahap awal, pihaknya telah memiliki cadangan lahan seluas 1,3 juta hektare. 

    Adapun, total lahan yang dapat digunakan untuk perumahan besarannya mencapai 200.000 hektare. 

  • Lengkap! Daftar Harga BBM Pertamina Terbaru per 1 Desember 2024

    Lengkap! Daftar Harga BBM Pertamina Terbaru per 1 Desember 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Pertamina (Persero) menetapkan harga BBM nonsubsidi terbaru per 1 Desember 2024. Kenaikan harga terjadi pada produk Pertamax Turbo dan Dex Series, sedangkan harga Pertamax tidak berubah.

    “PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum,” bunyi keterangan di situs resmi Pertamina, dikutip Minggu (1/12/2024).

    Khusus di Jabodetabek, harga Pertamax Turbo naik dari Rp13.500 per liter menjadi Rp13.550 per liter. Sementara itu, harga Dexlite naik dari Rp13.050 per liter menjadi Rp13.400 per liter. 

    Harga Pertamina Dex juga mengalami kenaikan dari Rp13.440 per liter menjadi Rp13.800 per liter. Adapun, harga Pertamax tetap di level Rp12.100 per liter.

    Daftar Harga BBM di SPBU Pertamina per 1 Desember 2024:

    1. Aceh

    Pertamax: Rp12.100 per liter

    Pertamax Turbo: Rp13.550 per liter

    Dexlite: Rp13.400 per liter

    Pertamina Dex: Rp13.800 per liter

    2. Free Trade Zone (FTZ) Sabang

    Pertamax: Rp11.100 per liter

    Dexlite: Rp12.30 per liter

    3. Sumatra Utara

    Pertamax: Rp12.400 per liter

    Pertamax Turbo: Rp13.850 per liter

    Dexlite: Rp13.700 per liter

    Pertamina Dex: Rp14.100 per liter

    4. Sumatra Barat

    Pertamax: Rp12.650 per liter

    Pertamax Turbo: Rp14.150 per liter

    Dexlite: Rp14.000 per liter

    Pertamina Dex: Rp14.400per liter

    5. Riau

    Pertamax: Rp12.650 per liter

    Pertamax Turbo: Rp14.150 per liter

    Dexlite: Rp14.000 per liter

    Pertamina Dex: Rp14.400 per liter

    6. Kepulauan Riau

    Pertamax: Rp12.650 per liter

    Pertamax Turbo: Rp14.150 per liter

    Dexlite: Rp14.000 per liter

    Pertamina Dex: Rp14.400 per liter

    7. Free Trade Zone (FTZ) Batam

    Pertamax: Rp11.500 per liter

    Pertamax Turbo: Rp12.870 per liter

    Dexlite: Rp12.800 per liter

    Pertamina Dex: Rp13.100 per liter

    8. Jambi

    Pertamax: Rp12.400 per liter

    Pertamax Turbo: Rp13.850 per liter

    Dexlite: Rp13.700 per liter

    Pertamina Dex: Rp14.100 per liter

    9. Bengkulu

    Pertamax: Rp12.650 per liter

    Pertamax Turbo: Rp14.150 per liter

    Dexlite: Rp14.000 per liter

    Pertamina Dex: Rp14.400 per liter

    10. Sumatra Selatan

    Pertamax: Rp12.400 per liter

    Pertamax Turbo: Rp13.850 per liter

    Dexlite: Rp13.700 per lliter

    Pertamina Dex: Rp14.100 per liter

    11. Bangka Belitung

    Pertamax: Rp12.400 per liter

    Pertamax Turbo: Rp13.850 per liter

    Dexlite: Rp13.700 per liter

    Pertamina Dex: Rp14.100 per liter

    12. Lampung

    Pertamax: Rp12.400 per liter

    Pertamax Turbo: Rp13.850 per liter

    Dexlite: Rp13.700 per liter

    Pertamina Dex: Rp14.100 per liter

    13. DKI Jakarta

    Pertamax: Rp12.100 per liter

    Pertamax Turbo: Rp13.550 per liter

    Pertamax Green 95: Rp13.150 per liter

    Dexlite: Rp13.400 per liter

    Pertamina Dex: Rp13.800 per liter

    14. Banten

    Pertamax: Rp12.100 per liter

    Pertamax Turbo: Rp13.550 per liter

    Pertamax Green 95: Rp13.150 per liter

    Dexlite: Rp13.400 per liter

    Pertamina Dex: Rp13.800 per liter

    15. Jawa Barat

    Pertamax: Rp12.100 per liter

    Pertamax Turbo: Rp13.550 per liter

    Pertamax Green 95: Rp13.150 per liter

    Dexlite: Rp13.400 per liter

    Pertamina Dex: Rp13.800 per liter

    16. Jawa Tengah

    Pertamax: Rp12.100 per liter

    Pertamax Turbo: Rp13.550 per liter

    Pertamax Green 95: Rp13.150 per liter

    Dexlite: Rp13.400 per liter

    Pertamina Dex: Rp13.800 per liter

    17. Yogyakarta

    Pertamax: Rp12.100 per liter

    Pertamax Turbo: Rp13.550 per liter

    Pertamax Green 95: Rp13.150 per liter

    Dexlite: Rp13.400 per liter

    Pertamina Dex: Rp13.800 per liter

    18. Jawa Timur

    Pertamax: Rp12.100 per liter

    Pertamax Turbo: Rp13.550 per liter

    Pertamax Green 95: Rp13.150 per liter

    Dexlite: Rp13.400 per liter

    Pertamina Dex: Rp13.800 per liter

    19. Bali

    Pertamax: Rp12.100 per liter

    Pertamax Turbo: Rp13.550 per liter

    Pertamax Green 95: Rp13.150 per liter

    Dexlite: Rp13.400 per liter

    Pertamina Dex: Rp13.800 per liter

  • Kadin Versi Munaslub Gelar Rapimnas Hari Ini

    Kadin Versi Munaslub Gelar Rapimnas Hari Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia versi Munaslub 2024 menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) pada hari ini, Minggu (1/12/2024).

    Melalui akun media sosialnya, Ketua Umum Kadin versi Munaslub Anindya Bakrie mengungkapkan bahwa Rapimnas Kadin akan digelar di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta dengan mengusung tema Tekan Kemiskinan Dorong Pertumbuhan Ekonomi Wujudkan Indonesia Emas.

    “Rapimnas sendiri digelar pada hari Minggu, 1 Desember 2024, yang fokusnya untuk membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan. Jadi 0% kemiskinan, 8% pertumbuhan ekonomi, menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Anindya.

    Dia menuturkan, pihaknya juga akan membahas hasil dan pencapaian dari pendampingan lawatan luar negeri Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu, serta isu-isu terkini di bidang perekonomian.

    “Mohon doa dan dukungannya untuk kelancaran Rapimnas Kadin Indonesia 2024,” tulis Anindya.

    Berdasarkan undangan Rapimnas yang diterima awak media, Rapimnas diawali dengan agenda Pembukaan Rapimnas dan Pengukuhan Pengurus Kadin 2024-2029. Dilanjutkan dengan Pembekalan dan Dialog Ekonomi Bersama Para Menteri.

    Kemudian, diikuti Sidang Pleno dan Sidang Komisi. Terakhir Penutupan.

    Adapun, sejumlah menteri yang dijadwalkan hadir untuk mengisi acara, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menko Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan.