Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Harga Tiket Pesawat Turun 10%, Airlangga: Untuk Pacu Pariwisata Domestik

    Harga Tiket Pesawat Turun 10%, Airlangga: Untuk Pacu Pariwisata Domestik

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan bahwa kebijakan penurunan harga tiket pesawat mencapai 10% bertujuan untuk mendorong sektor pariwisata dalam negeri. 

    Airlangga menyampaikan bahwa penurunan tarif tiket pesawat merupakan sebagai upaya untuk mendorong sektor pariwisata dalam negeri sesuai arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Pemerintah sudah putuskan tiket dalam negeri harganya turun 10 persen. Sehingga kita dorong supaya turisme di dalam negeri meningkat,” kata Airlangga dilansir dari Antara, Senin (2/12/2024).

    Lebih lanjut, Airlangga menuturkan bahwa Presiden juga sudah menyampaikan bahwa Indonesia akan membuka penerbangan domestik, misalnya di kawasan ekonomi Tanjung Kalayang di Pulau Bangka Belitung. 

    Dia menyebut apabila tidak ada penerbangan ke destinasi wisata tersebut, wisatawan akan sulit menjangkau destinasi wisata yang ada di wilayah tersebut.

    Dia mengungkapkan, dalam rapat dengan Presiden Prabowo Subianto, pihaknya sudah menyampaikan bahwa Indonesia akan membuka penerbangan regional dengan tujuan agar destinasi turis bisa masuk kembali.

    “Sebagai contoh kawasan ekonomi di Tanjung Kelayang di Pulau Bangka Belitung, itu kalau tidak ada penerbangan sulit bagi turis untuk datang karena dia harus ke Jakarta dulu baru ke Babel [Bangka Belitung] atau ke Palembang dulu baru ke Babel. Padahal secara regional itu turis bisa langsung datang kalau itu penerbangan dibuka,” ucap Airlangga.

    Lebih lanjut, dia menekankan pihaknya menjaga asas kesetaraan dalam industri penerbangan dalam negeri. Apalagi saat ini jumlah pesawat Indonesia hanya di bawah 400 unit. Di sisi lain, permintaan penerbangan domestik dalam negeri meningkat.

    “Karena sebelum Covid-19 jumlah penerbang, jumlah pesawat di Indonesia ini ada 500 unit, tapi setelah Covid-19 kurang di bawah 400 unit. Jadi supply dan demand tidak seimbang,” katanya.

    Apalagi, jumlah turis manca negara mencapai 17 juta, sedangkan warga Indonesia yang keluar negeri mencapai 7,5 juta.

    “Sehingga ini semuanya harus kita jaga dan angka pengungkit yang paling tinggi adalah dari sektor pariwisata. Nah ini yang kita minta untuk quick win yang kita dorong,” imbuh Airlangga.

    Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Elba Damhuri mengatakan bahwa Pemerintah memutuskan untuk menurunkan harga tiket pesawat penerbangan dalam negeri selama periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 di seluruh bandara yang ada di Indonesia.

    Elba dalam keterangan di Jakarta, Rabu mengatakan bahwa kebijakan terkait penurunan tarif pesawat angkutan udara merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk membantu masyarakat dalam rangka mengurangi beban harga tiket pesawat.

    “Kemarin, Presiden Prabowo mengadakan ratas [rapat terbatas] dengan Menteri Perhubungan dan sejumlah Menteri di Istana Merdeka untuk membahas penurunan harga tiket pesawat selama masa Nataru. Hasilnya, Pemerintah sepakat menurunkan harga tiket pesawat untuk penerbangan domestik sebesar 10 persen saat Nataru, di seluruh bandara di Indonesia,” kata Elba.

    Pemberlakuan penyesuaian tarif sendiri akan berlaku selama 16 hari pada masa periode Natal dan Tahun Baru, mulai tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan 3 Januari 2025 untuk tiket yang belum terjual.

  • Anindya Bakrie Imbau Pengusaha Hindari PHK Usai Penetapan Kenaikan UMP 6,5%

    Anindya Bakrie Imbau Pengusaha Hindari PHK Usai Penetapan Kenaikan UMP 6,5%

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) versi Munaslub 2024, Anindya Bakrie meminta pengusaha untuk menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan menyusul kenaikan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 6,5% pada 2025.

    Anindya meminta agar perusahaan mengambil berbagai langkah agar kebijakan kenaikan UMP tidak berdampak pada peningkatan angka pengangguran.

    “Kita tentu ingin mencoba dari perusahaan, dari Kadin mengimbau, (perusahaan) melakukan segala macam cara supaya tidak ada PHK,” kata Anindya dilansir dari Antara, Senin (2/12/2024).

    Menurut dia, PHK seharusnya menjadi opsi terakhir yang diambil pengusaha. PHK hanya akan menambah jumlah masyarakat yang kehilangan pendapatan, sehingga akan berdampak buruk terhadap kondisi ekonomi.

    Kadin juga menyoroti soal rencana pemerintah yang bakal membentuk Satgas PHK. Diharapkan Satgas tersebut nantinya mampu membantu perusahaan mencari solusi agar tidak harus melakukan PHK akibat penyesuaian UMP.

    “Tapi kita mau lihat bagaimana Satgasnya ini dan pasti biasanya bekerja sama dengan dunia usaha. Karena yang melakukan PHK itu ya dari dunia usaha, entah dari BUMN, koperasi atau swasta. Jadi kami akan berkomunikasi melihat,” katanya.

    Meski begitu, Anindya mengakui bahwa kondisi perusahaan berbeda-beda, sehingga beberapa pengusaha mungkin menghadapi tekanan berat dalam menyeimbangkan antara kelangsungan bisnis dan kesejahteraan karyawan. Namun, ia tetap berharap ada langkah-langkah inovatif untuk menghindari keputusan sulit seperti PHK.

    Sebagai organisasi yang mewadahi pelaku usaha, Kadin terus berupaya mendorong perusahaan untuk berpikir jangka panjang.

    “Tapi memang sebagai pengusaha juga kita berpikir untuk berlanjutan. Jadi kadang-kadang pilihan itu tidak enak ditempuh, tapi kadang-kadang ya menjadi pilihan,” ucap Anindya.

    Meskipun PHK terkadang menjadi langkah yang tak terhindarkan, Anindya optimistis bahwa dengan strategi yang tepat, perusahaan akan mampu mengatasi tantangan itu tanpa harus mengurangi jumlah karyawan.

    “Tapi kami melihat cukup banyak upaya-upaya untuk mencegah dan mencari jalanlah supaya tidak kejadian (PHK),” katanya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah segera membentuk Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) seusai adanya kebijakan kenaikan UMP di 2025 sebesar 6,5 persen.

    “Pemerintah akan membuat Satgas terkait dengan PHK,” kata Airlangga di sela menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2024 di Jakarta, Minggu.

    Rencana pembentukan Satgas PHK merupakan respons pemerintah terhadap potensi PHK yang diambil perusahaan terhadap karyawan atau pekerja menyusul adanya kenaikan UMP.

    “Sehingga yang kita lihat adalah fundamental industrinya. Jadi nanti kita akan pelajari di sana,” ucap Airlangga.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan rata-rata upah minimum nasional sebesar 6,5% untuk tahun 2025, berdasarkan hasil keputusan melalui rapat terbatas bersama pihak terkait, Jumat (29/11/2024) sore.

    “Kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5%,” kata Presiden dalam pengumumannya di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Presiden mengatakan kenaikan ini sedikit lebih tinggi dari usulan Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, yang sebelumnya merekomendasikan kenaikan sebesar 6%.

    Keputusan itu diambil setelah rapat terbatas yang membahas upah minimum sebagai jaring pengaman sosial bagi pekerja, terutama yang bekerja kurang dari 12 bulan.

    Presiden menjelaskan bahwa keputusan final diambil setelah melalui diskusi mendalam, termasuk dengan para pimpinan buruh.

    Presiden juga menekankan bahwa penetapan ini bertujuan meningkatkan daya beli pekerja sambil tetap menjaga daya saing usaha.

  • Menhub Dudy Cek Kesiapan Bandara hingga Stasiun KA Jelang Nataru 2024

    Menhub Dudy Cek Kesiapan Bandara hingga Stasiun KA Jelang Nataru 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi melakukan inspeksi ke simpul transportasi seperti bandara dan stasiun kereta api menjelang periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025.

    Menhub Dudy mengatakan langkah ini dilakukan untuk memastikan kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam menyediakan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan sesuai standar operasional. 

    Dalam peninjauannya, Menhub mengunjungi beberapa lokasi, termasuk Bandara Soekarno-Hatta, Kereta Bandara Stasiun BNI City, Stasiun LRT-Whoosh Halim, Stasiun Padalarang, Stasiun Bandung, Stasiun Gambir, hingga Stasiun Senen. Dia menyebut, jumlah pergerakan masyarakat selama Nataru diperkirakan mencapai 110,67 juta orang, dengan mayoritas perjalanan berlangsung di Pulau Jawa, khususnya wilayah aglomerasi.

    “Kami memastikan aspek keamanan, keselamatan, dan kenyamanan di semua sektor transportasi, baik darat, laut, udara, maupun kereta api, dipersiapkan dengan baik,” ujar Menhub Dudy dalam keterangan resmi, Minggu (1/12/2024). 

    Menhub menilai, secara umum, simpul transportasi yang ditinjau telah melakukan persiapan dengan baik. Namun, ia mengingatkan agar pengawasan terus ditingkatkan, termasuk melalui ramp check atau inspeksi rutin terhadap moda transportasi seperti bus, pesawat, kereta api, dan kapal laut. 

    “Keselamatan penumpang menjadi prioritas. Petugas harus memastikan seluruh moda transportasi yang akan dioperasikan dalam kondisi layak guna mengurangi risiko kecelakaan,” tegasnya.

    Menhub juga mendorong kolaborasi intensif antar-stakeholder selama periode Nataru. Ia menegaskan bahwa Kementerian Perhubungan tidak dapat bekerja sendiri untuk memastikan kelancaran layanan transportasi di momen penting ini. 

    Selain itu, Menhub meminta semua pihak untuk mewaspadai potensi cuaca buruk selama masa liburan, termasuk hujan deras dan risiko bencana hidrometeorologi. Dia menginstruksikan koordinasi aktif dengan BMKG guna memitigasi dampak cuaca ekstrem.

  • Dewan Energi Nasional: Bioetanol Jadi Jurus Jitu Tekan Impor BBM

    Dewan Energi Nasional: Bioetanol Jadi Jurus Jitu Tekan Impor BBM

    Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Energi Nasional (DEN) mengatakan pengembangan bahan bakar nabati jenis bioetanol menjadi jurus jitu bagi Indonesia untuk mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM).

    Adapun, bioetanol merupakan bahan bakar alternatif dari nabati seperti tebu, singkong atau jagung yang dapat dicampur dengan bensin dalam kendaraan bermotor pada konsentrasi hingga 10%.

    Anggota Dewan Energi Nasional, Agus Pramono mengatakan, sejauh ini Indonesia masih ketergantungan impor BBM dalam jumlah besar, yang tentu saja menyebabkan triliunan devisa negara melayang.

    “Kita impor BBM itu masih besar, 58% dari kebutuhan nasional. Nilainya itu kira-kira sekitar 98 juta liter per hari,” ujarnya dalam diskusi program Factory Hub di kanal YouTube Bisniscom, dikutip Minggu (1/12/2024).

    Lebih lanjut dia mengatakan, dengan pengembangan bahan bakar nabati jenis bioetanol, maka akan mampu mengurangi ketergantungan impor dan menimbulkan efek sirkuler ekonomi bagi ekosistem bioetanol.

    “Artinya, kalau bisa segera bioetanol ini jalan, misalnya sehari produksi 500.000 sampai 1 juta liter, bisa meningkatkan devisa, dan ada perputaran sirkuler ekonomi di industri bioetanol, seperti kesejahteraan petani tebu dan lain-lain,” jelasnya.

    Sejauh ini, di Indonesia, implementasi penggunaan campuran bioetanol 5% pada bensin, yang dikenal dengan istilah E5, ini secara bertahap akan ditingkatkan menjadi 10% pada 2029. 

    Meskipun demikian, progres pengembangan bioetanol itu tergolong lambat, sebab jika mengacu Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2015, seharusnya Indonesia sudah menggunakan campuran etanol sebesar 20% pada 2025. 

    Agus mengatakan, pengembangan bioetanol di Indonesia pun masih menghadapi sejumlah tantangan. Misalnya, dari 13 pabrik bioetanol, hanya 5 yang mampu memproduksi dalam kategori fuel grade, sedangkan sisanya adalah food grade.

    Kendala lainnya dalam pengembangan bioetanol yaitu harga dan cukai yang hingga saat ini masih diterapkan pada etanol, yang merupakan bahan baku bioetanol, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 160/2023.

    Terlepas dari tantangan tersebut, Agus optimistis industri bioetanol di Indonesia akan berkembang, sejalan dengan dua misi besar Presiden Prabowo Subianto, yakni swasembada energi dan pangan.

    “Kami optimistis karena ini dukungan langsung dari kepala negara, dan para menteri juga pasti diarahkan seperti itu. Sehingga tidak ada kata tidak, kita mesti menjalankan. Karena sumber daya alamnya ada, sumber daya manusianya ada, pasarnya ada,” pungkas Agus.

    Berdasarkan catatan Bisnis, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa devisa negara harus tergerus hingga Rp450 triliun untuk mengimpor minyak dan LPG. 

    Bahlil menuturkan, Indonesia saat ini masih melakukan impor minyak mentah sebanyak 1 juta barel per hari (bph) untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal ini lantaran produksi minyak dalam negeri baru mencapai 600.000 barel per hari, sedangkan kebutuhan minyak menyentuh angka 1,6 juta barel.

    Alhasil, akselerasi pengembangan bioetanol dianggap mampu menekan angka impor terhadap BBM di masa mendatang.

  • Pemerintah Bakal Bentuk Satgas PHK Usai Penetapan UMP Naik 6,5%

    Pemerintah Bakal Bentuk Satgas PHK Usai Penetapan UMP Naik 6,5%

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah segera membentuk satuan tugas (satgas) pemutusan hubungan kerja (PHK) usai upah minimum provinsi (UMP) 2025 ditetapkan sebesar 6,5%.

    Pembentukan satgas tersebut bertujuan untuk memitigasi risiko PHK dari perusahaan menyusul kenaikan UMP tahun depan.

    “Pemerintah akan membuat satgas terkait dengan PHK,” kata Airlangga di sela acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia versi Munaslub 2024 di Jakarta, Minggu (1/12/2024).

    Kendati, Airlangga tak merici ihwal kapan Satgas PHK akan dibentuk. Dia juga tak mengatakan secara detil unsur-unsur yang bakal terlibat dalam satgas tersebut.

    Dia hanya memastikan bahwa pemerintah terus mendorong geliat industri dan mencegah terjadinya PHK.

    “Sehingga yang kita lihat adalah fundamental industrinya. Jadi nanti kita akan pelajari di sana,” ucapnya.

    Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan Upah Minimum Nasional naik sebesar 6,5%. Di mana, aturan itu bakal dituangkan dalam dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker). 

    Prabowo menuturkan, penetapan kenaikan upah minimum dilakukan untuk meningkatkan daya beli pekerja, dengan tetap memperhatikan daya saing usaha.

    “Ketentuan lebih rinci akan diatur oleh peraturan menteri ketenagakerjaan,” kata Prabowo dalam dalam siaran langsung Sekretariat Presiden, Jumat (29/11/2024).

    Menanggapi hal itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menargetkan Permenaker yang mengatur penetapan UMP 2025 dapat rampung pada pekan depan, tepatnya pada 4 Desember 2024.

    Yassierli menjelaskan, dalam merumuskan Permenaker itu Kemenaker bakal berkoordinasi dengan Kementerian Hukum yang dipimpin oleh Supratman Andi Agtas. 

    “Target Rabu [pekan depan] ya terbit insya Allah, harus sinkronisasi dulu di kementerian hukum,” katanya.

    Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mewanti-wanti potensi PHK massal seiring dengan kenaikan UMP dan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% secara bersamaan. 

    Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan efek dari kenaikan UMP hingga PPN 12% akan memicu lonjakan PHK. Namun, PHK ini akan berbeda dari setiap sektor. 

    “Semuanya bisa saja [PHK besar-besaran]. Namun balik lagi, akan berbeda setiap sektor. Jadi ini kita harus melihatnya nggak bisa digeneralisasi,” kata Arsjad saat ditemui seusai konferensi pers White Paper Usulan Strategi/Arah Pembangunan Bidang Ekonomi Tahun 2024-2029 di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (26/11/2024).

  • Dewan Energi Nasional Tekankan Strategi Multi-Pathway dalam Transisi EV

    Dewan Energi Nasional Tekankan Strategi Multi-Pathway dalam Transisi EV

    Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Energi Nasional (DEN) menekankan pentingnya strategi multi-pathway yang memanfaatkan beragam sumber daya sebagai upaya transisi menuju elektrifikasi otomotif (electric vehicle/EV).

    Pasalnya, sektor transportasi menjadi salah satu penyumbang emisi karbon terbesar, sedangkan pengembangan mobil listrik berbasis baterai (battery electric vehicle/BEV) membutuhkan anggaran yang cukup besar, termasuk insentif dari pemerintah.

    Anggota Dewan Energi Nasional Agus Pramono mengatakan, seharusnya transisi elektrifikasi otomotif perlu memanfaatkan berbagai sumber daya, tidak hanya memfokuskan pada satu jenis powertrain tertentu.

    “Untuk menjalankan program transisi energi khususnya di sektor transportasi, harus dijalankan dengan istilahnya multi-pathway. Jadi apa yang ada harus dijalankan, selama kita punya sumber daya alam dan sumber daya manusianya,” ujarnya dalam diskusi program Factory Hub di kanal YouTube Bisniscom, dikutip Minggu (1/12/2024).

    Lebih lanjut dia mengatakan, Indonesia juga perlu mencontoh berbagai negara yang telah memanfaatkan bahan bakar alternatif jenis bioetanol, salah satunya Brasil yang telah mengembangkan bioetanol sejak 1970-an.

    Adapun, bioetanol merupakan bahan bakar alternatif dari nabati seperti tebu, singkong atau jagung yang dapat dicampur dengan bensin dalam kendaraan bermotor pada konsentrasi hingga 10%.

    “Kemudian pemerintah Jepang mendeklarasikan mereka akan menggunakan bioetanol E10 pada tahun 2030, dan itu peraturan akan diselesaikan selambatnya pertengahan 2025,” katanya.

    Sejauh ini, di Indonesia, implementasi penggunaan campuran bioetanol 5% pada bensin, yang dikenal dengan istilah E5, ini secara bertahap akan ditingkatkan menjadi 10% pada 2029. 

    Kendati demikian, progres pengembangan bioetanol itu tergolong lambat, sebab jika mengacu Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2015, seharusnya Indonesia sudah menggunakan campuran etanol sebesar 20% pada 2025. 

    “Artinya, setiap negara itu akan melakukan transisinya dengan cara mereka sendiri, salah satunya supaya kehidupan ekonomi sosial mereka itu tidak terganggu dan masih tetap jalan,” jelas Agus.

    Di Indonesia, saat ini sudah ada berbagai pilihan kendaraan elektrifikasi, seperti BEV, hybrid electric vehicle (HEV), plug-in hybrid electric vehicle (PHEV), hingga flexy fuel yang menggunakan bioetanol. Menurut Agus, semua jenis powertrain itu harus dikembangkan secara optimal.

    “Kalau di Indonesia ini sudah ada biofuel, ada BEV, ada hybrid kemudian ada plug-in hybrid (PHEV), ada hidrogen. Kita punya sumber dayanya semua kok, jalankan saja semuanya,” pungkasnya.

  • Ini Alasan Heru Budi Diangkat jadi Komisaris Utama MRT Jakarta

    Ini Alasan Heru Budi Diangkat jadi Komisaris Utama MRT Jakarta

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemegang saham PT MRT Jakarta (Persero) menunjuk Heru Budi Hartono sebagai komisaris utama. Penunjukkan ini diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Oktober 2024.

    Corporate Secretary MRT Jakarta Ahmad Pratomo mengatakan, penunjukkan Heru Budi sebagai Komisaris Utama PT MRT Jakarta sesuai dengan Keputusan KPPS PT MRT Jakarta pada Oktober 2024. 

    “Penunjukan tersebut dilakukan pemegang saham sebagai langkah-langkah penyegaran jajaran komisaris dan melengkapi posisi Dewan Komisaris PT MRT Jakarta,” kata Tomo kepada Bisnis, Minggu (1/12/2024). 

    Tomo juga mengatakan, penunjukan Heru Budi tersebut juga untuk mendukung pembangunan MRT Jakarta tahap berikutnya. 

    Berdasarkan laman resmi MRT Jakarta, Heru Budi Hartono menjabat sebagai komisaris utama MRT Jakarta efektif sejak November 2024. 

    Selain menjabat sebagai komut MRT, Heru Budi saat ini juga mengemban tugas sebagai  staf khusus menteri sekretaris negara (mensesneg).

    Adapun PT Mass Rapid Transit Jakarta (PT MRT Jakarta) berdiri pada 17 Juni 2008, berbentuk badan hukum perseroan terbatas dengan mayoritas saham dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 

    Struktur kepemilikan saham yaitu Pemprov DKI Jakarta sebesar 99,98% dan PD Pasar Jaya menggenggam sebesar 0,02%.

  • Hashim Beri Sinyal Anggito Abimanyu jadi Menteri Penerimaan Negara

    Hashim Beri Sinyal Anggito Abimanyu jadi Menteri Penerimaan Negara

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengusaha sekaligus adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo memberi sinyal bahwa Kementerian atau Badan Penerimaan Negara (BPN) bakal dibentuk dalam waktu dekat.

    Hal itu Hashim sampaikan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia versi Munaslub 2024 di Jakarta, Minggu (1/12/2024).

    Hashim bahkan menyebut Prabowo kelak bakal melantik Wakil Menteri Keuangan III Anggito Abimanyu sebagai menteri penerimaan negara.

    “Saya kira beliau [Anggito] sebagai wakil menteri itu nanti untuk sementara. Sementara beliau nanti diangkat sebagai menteri penerimaan negara,” ucap Hashim.

    Hashim pun mengatakan, Kementerian Penerimaan Negara kelak bakal fokus mengurus pajak, cukai, hingga penerimaan negara.

    “So, ini [Kementerian Penerimaan Negara] untuk menangani pajak, menangani cukai dan menangani revenue atau penerimaan negara berupa royalti dari pertambangan dan lain-lain,” jelasnya.

    Pembentukan Kementerian atau Badan Penerimaan Negara sejatinya menjadi wacana sebelum Prabowo dilantik menjadi presiden. Namun, hingga saat ini wacana itu memang belum terealisasi.

    Sebagai gantinya, Prabowo menjadikan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak lagi di bawah koordinasi Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, melainkan langsung di bawah kendalinya.

    Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 139/2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet merah Putih Periode Tahun 2024-2029, yang ditetapkan pada 21 Oktober 2024.

    Tak hanya itu, Prabowo pun menambah porsi wakil menteri keuangan menjadi tiga orang, yakni Thomas Djiwandono, Suahasil Nazara, dan Anggito Abimanyu.

    Berdasarkan catatan Bisnis, sebelum Prabowo dilantik, Menteri Keuangan Sri Mulyani adalah salah satu menteri yang cukup getol menolak pemisahan bagian penerimaan yakni Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai dari Kementerian keuangan. 

    Sri Mulyani menganggap bahwa penerimaan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan fiskal secara keseluruhan. 

    Adapun, sebelumnya, tim internal Prabowo Subianto telah melakukan uji kelayakan alias fit and proper test terhadap sejumlah nama calon Kepala Badan Penerimaan Negara atau Menteri Badan Penerimaan Negara.

    Informasi yang dihimpun Bisnis, empat nama itu antara lain mantan Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Permana Agung, Anggota DPR RI Muhamad Misbakhun, mantan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, serta Anggito Abimanyu. 

    “[Nama-nama tersebut] sudah dipanggil dan memberikan penjelasan soal program di hadapan tim presiden terpilih,” demikian informasi yang dihimpun Bisnis di internal pemerintahan, Rabu (9/10/2024). 

    Informasi itu juga dikonfirmasi oleh nama-nama yang mengikuti uji kelayakan Menteri Penerimaan Negara pimpinan lembaga baru tersebut. Menurutnya, nama-nama di atas memang tercatat sebagai calon pimpinan BPN atau Kementerian Penerimaan Negara.

    Bahkan, dia secara spesifik menyebut presentasi dilakukan langsung di hadapan Dewan Penasihat Presiden Terpilih Prabowo, yakni Burhanudin Abdullah dan Hashim Djojohadikusumo.

    “Presentasi di hadapan Pak Hashim dan Pak Burhanudin Abdullah,” katanya. 

    Saat dihubungi Bisnis, baik Bambang Brodjonegoro, Anggito Abimanyu, maupun Muhamad Misbakhun tidak bersedia memberikan banyak keterangan, termasuk enggan memberikan penegasan perihal proses seleksi tersebut. 

    “No comment, belum pasti,” kata Bambang Brodjonegoro. 

    Demikian pula dengan beberapa orang internal di tim presiden terpilih Prabowo yang kompak tak bersuara saat ditanya perihal proses pemilihan kepala instansi baru itu. 

    “Saya belum bisa sharing persiapannya,” kata Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Drajad Wibowo.

  • Ekonom Proyeksi Inflasi 1,3%-1,6% Akhir 2024, Terendah Sepanjang Masa?

    Ekonom Proyeksi Inflasi 1,3%-1,6% Akhir 2024, Terendah Sepanjang Masa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom memproyeksikan tingkat inflasi pada akhir 2024 akan menjadi yang terendah sepanjang masa Republik Indonesia.

    Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal memproyeksikan inflasi pada akhir 2024 akan berada di kisaran 1,3%-1,5% year on year (YoY).

    “Yang artinya lebih rendah dibanding inflasi pada masa pandemi 2020 dan 2021,” jelas Faisal kepada Bisnis.com, Minggu (1/11/2024).

    Sejalan, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual memproyeksikan tingkat inflasi pada akhir 2024 berada di angka 1,6% YoY.

    Berdasarkan catatan Bank Dunia (World Bank), selain masa pandemi Covid-19 pada 2020 dan 2021, tingkat inflasi Indonesia selalu berada di atas 2% sejak 1960—data sebelum itu tidak tersedia.

    Sementara itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingkat inflasi berada di angka 1,68% (YoY) pada akhir 2020. Sementara itu pada akhir 2021, tingkat inflasi di angka 1,87% YoY.

    Artinya, jika inflasi pada akhir 2024 berada di kisaran 1,3%—1,6% YoY maka kemungkinan besar akan menjadi yang terendah sepanjang sejarah Republik Indonesia.

    Sebagai catatan, sempat terjadi deflasi selama lima bulan berurut-urut sepanjang tahun ini yaitu pada Mei (-0,03%), Juni (-0,08%), Juli (-0,18%), Agustus (-0,03%), dan September (-0,12%).

    Sejumlah ekonom menilai deflasi berbulan-bulan tersebut terjadi karena pelemahan daya beli masyarakat. Direktur Pengembangan Big Data Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto misalnya, yang melihat penurunan daya beli masyarakat terlihat dari data konsumsi rumah tangga.

    Sejak Kuartal IV/2023, sambungnya, pertumbuhan konsumsi rumah tangga selalu lebih rendah daripada pertumbuhan ekonomi.

    Perinciannya pada Kuartal IV/2023: pertumbuhan ekonomi mencapai 5,04% YoY, sementara pertumbuhan konsumsi rumah tangga hanya 4,46% YoY.

    Pada Kuartal I/2024: pertumbuhan ekonomi mencapai 5,11% YoY, sementara pertumbuhan konsumsi rumah tangga hanya 4,91% YoY.

    Pada Kuartal II/2024: pertumbuhan ekonomi mencapai 5,05% YoY, sementara pertumbuhan konsumsi rumah tangga hanya 4,93% YoY.

    Terakhir pada Kuartal III/2024: pertumbuhan ekonomi mencapai 4,95% YoY, sementara pertumbuhan konsumsi rumah tangga hanya 4,91% YoY.

  • AirAsia Siap Turunkan Harga Tiket Pesawat Nataru

    AirAsia Siap Turunkan Harga Tiket Pesawat Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA – Emiten maskapai penerbangan PT AirAsia Indonesia Tbk. (CMPP) mendukung kebijakan pemerintah untuk menurunkan harga tiket pesawat penerbangan domestik selama Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025. 

    Direktur Utama Indonesia AirAsia Veranita Yosephine mengatakan, CMPP mendukung penuh arahan pemerintah untuk menciptakan transportasi udara yang lebih terjangkau, terutama di momen penting seperti libur Natal dan Tahun Baru. 

    “Dengan langkah-langkah yang telah kami implementasikan, kami optimistis dapat membantu masyarakat mengakses layanan penerbangan yang lebih terjangkau sekaligus berkontribusi pada peningkatan mobilitas dan pertumbuhan sektor pariwisata domestik,” kata Veranita dalam keterangan resmi, Minggu (1/12/2024). 

    Veranita menambahkan bahwa langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang bertujuan membantu masyarakat dalam mengurangi beban biaya perjalanan sekaligus mendukung pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia.

    Langkah ini diharapkan mampu menurunkan biaya perjalanan udara, selaras dengan proyeksi pemerintah yang menargetkan penurunan harga tiket pesawat sekitar 10%. 

    Pengurangan tersebut mencakup sejumlah komponen biaya tiket seperti fuel surcharge, pelayanan jasa penumpang pesawat udara (PJP2U), jasa pendaratan, dan komponen penunjang lainnya.

    Veranita mengeklaim CMPP juga tetap berkomitmen untuk memastikan implementasi kebijakan penurunan harga tiket pesawat ini tanpa mengurangi kualitas layanan, dengan fokus pada keselamatan, dan kenyamanan penerbangan.

    Selain mendorong keterjangkauan harga tiket, Indonesia AirAsia juga menyambut baik koordinasi intensif dengan para pemangku kepentingan dalam memastikan kelancaran implementasi kebijakan ini. 

    “Indonesia AirAsia percaya, kolaborasi solid antar-stakeholder akan memperkuat dampak positif kebijakan ini terhadap masyarakat dan industri penerbangan,” katanya.