Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • ICA CEPA Jadi Pintu Masuk RI Pasok Barang ke Amerika Utara

    ICA CEPA Jadi Pintu Masuk RI Pasok Barang ke Amerika Utara

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menilai, Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Kanada (Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership/ICA-CEPA) dapat memudahkan Indonesia untuk memasok produk lokal ke Amerika Utara.

    Hal tersebut disampaikan Budi usai melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Promosi Ekspor, Perdagangan Internasional dan Pengembangan Ekonomi Kanada, Mary Ng, di Hotel Mulia, Jakarta, Senin (2/12/2024).

    “Ini akses ya, akses yang bisa kita gunakan untuk lebih mudah, kita mengakses atau memasarkan produk-produk kita ke negara-negara Amerika Utara,” kata Budi dalam konferensi pers, Senin (2/12/2024).

    Menurutnya, kebijakan ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengembangkan pasar ekspor Indonesia, sekaligus menghindari hambatan-hambatan perdagangan baru dari negara lain.

    Adapun, perjanjian ini memberikan sejumlah manfaat bagi Indonesia. Budi mengungkap, Indonesia mendapat fasilitas pembebasan bea masuk untuk sejumlah komoditas unggulan ke Kanada.

    Perjanjian ini juga akan memberikan preferential treatment bagi penyedia jasa Indonesia, termasuk untuk sektor jasa bisnis, telekomunikasi, konstruksi, pariwisata, dan transportasi. 

    Sementara, untuk investasi, perjanjian ini akan mempermudah akses investasi di sektor manufaktur, pertanian, perikanan, kehutanan, pertambangan dan penggalian, serta infrastruktur energi.

    Perjanjian ini juga mencakup komitmen lainnya yaitu hak kekayaan intelektual, praktik regulasi yang baik, niaga elektronik (e-commerce), persaingan usaha, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), pemberdayaan ekonomi perempuan, lingkungan, dan ketenagakerjaan.

    Budi mengharapkan perjanjian kerja sama ini dapat menekan defisit perdagangan Indonesia terhadap Kanada. Budi mengungkap, perdagangan Indonesia-Kanada saat ini mengalami defisit sekitar US$846 juta. Nilai tersebut, kata dia, jauh berkurang dibanding 2023 yang mencapai US$1,7 miliar.

    “Jadi sekarang defisitnya udah menurun. Kedepan bagaimana? Ya harapan kita justru kita akan berkurang [defisitnya] karena dengan CEPA ini kan banyak market access yang kita dapatkan,” ungkapnya.

    Total perdagangan Indonesia-Kanada tercatat sebesar US$2,65 miliar pada Januari-September 2024.

    Secara terperinci, ekspor Indonesia ke Kanada sebesar US$1,06 miliar dan impor Indonesia dari Kanada mencapai US$1,59 miliar. Itu artinya ,Indonesia defisit perdagangan terhadap Kanada sebesar US$536juta. 

    Pada 2023, total perdagangan Indonesia-Kanada tercatat sebesar US$3,44 miliar. Ekspor Indonesia ke Kanada sebesar US$1,30 miliar dan impor Indonesia dari Kanada sebesar US$2,14 miliar.

  • PLN Catat Laba Naik 25%, Tembus Rp50 Triliun hingga Oktober 2024

    PLN Catat Laba Naik 25%, Tembus Rp50 Triliun hingga Oktober 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – PT PLN (Persero) mencatat laba usaha mencapai Rp50,1 triliun hingga Oktober 2024 atau lebih tinggi 25,3% dari RKAP sebesar Rp40 triliun.

    Pendapatan tersebut seiring dengan peningkatan penjualan energi listrik sepanjang tahun ini. 

    Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan prognosa realisasi penjualan listrik mencapai 307,23 terrawatt hour (TWh) pada 2024. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan target RKAP yang ditetapkan sebesar 299,99 TWh.

    “Kalau kita melihat bahwa revenue ini meningkat dari tahun ke tahun 12% dan ini penjualan dari listrik kami juga berjalan cukup sehat, net profit meningkat,” kata Darmawan dalam rapat kerja dengan Komisi XII, Senin (2/12/2204). 

    Dia menerangkan, indikator kinerja keuangan Oktober 2024 secara umum menunjukkan pencapaian yang lebuh baik dari target RKAP Oktober tahun ini. 

    Tak hanya laba, operating cash flow PLN juga lebih tinggi 78,7% dari RKAP pada Oktober 2024 sebesar Rp18,1 triliun. Pasalnya, penerimaan dari pelanggan yang lebih baik seiring dengan peningkatan penjualan listrik. 

    “Prognosa kami 307,23 TWh sepanjang tahun ini, kami melakukan ekstra effort untuk penjualan, baik itu meningkatkan revenue maupun melistriki seantero nusantara,” ujarnya. 

    Di sisi lain, EBITDA perseroan itu tercatat Rp94,7 triliun atau lebih tinggi 17% dari RKAP Oktober 2024 Rp80,9 triliun. Total aset PLN hingga Oktober 2024 tercatat sebanyak Rp1.714,7 triliun. 

    Darmawan menerangkan bahwa di tengah volatilitas kurs dan keadaan makro ekonomi yang tidak kondusif, PLN berhasil meningkatkan penjualan, laba bersih dan sekaligus menurunkan utang.

    Kinerja positif tersebut terlihat tak hanya dari pendapatan, namun pihaknya juga melaporkan penurunan liabilitas dalam 3 tahun terakhir. Pada 2023 sebesar Rp396 triliun atau turun 4% dibandingkan Rp451 triliun pada 2020. 

    Sebelumnya, dia menuturkan, pada Desember 2023, realisasi penjualan listrik mencapai 288,44 TWh atau naik 5,32% dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 270,82 TWh.

    Menurut Darmawan, proyeksi penjualan tahun ini meningkat lantaran sepanjang semester I-2024, PLN telah mencatat penjualan listrik sebesar 149,11 TWh atau naik 7,54% sekitar 10,45 TWh dibandingkan dengan periode yang sama pada 2023. 

  • Lagi Pabrik Tekstil Ditetapkan Pailit, Pengadilan Tunjuk Yusuf Pranowo jadi Hakim Pengawas Rana Global

    Lagi Pabrik Tekstil Ditetapkan Pailit, Pengadilan Tunjuk Yusuf Pranowo jadi Hakim Pengawas Rana Global

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan PT Rana Global dan pemiliknya Bradjrana dalam keadaan bangkrut alias pailit. Putusan ini diketok pada 28 November 2024.

    “Menyatakan termohon PKPU I/PT Rana Global dan termohon PKPU II/Bradjrana berada dalam keadaan pailit,” tulis pengumuman kurator di media cetak, Senin (2/12/2024).

    Dalam pengumuman yang sama disebutkan, pengadilan menunjuk Yusuf Pranowo sebagai hakim pengawas. Selanjutnya, tiga kurator ditetapkan untuk mengurus boedel pailit. Para kurator yang ditunjuk pengadilan adalah Yadi Mulyadi, Robertus Manurung, dan Andini Pratama Bakti.

    Para kreditur diminta mengumpulkan tagihan kepada kurator untuk kemudian disahkan dalam rapat bersama hakim pengawas. Kurator sendiri berkantor di Alamanda Tower Lantai 25, Jl. TB Simatupang, Jakarta.

    Rapat kreditor pertama akan dilaksanakan pada 18 Desember mendatang di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

    Rana Global merupakan perusahaan yang memproduksi kain printing dan dyeing serta menyuplai produknya pada distributor tekstil lokal, grosir, dan pengecer lokal. Perusahaan ini bermarkas di Cikarang Barat.

  • Tingkatkan Pasar Indo-Pasifik, Mendag Kanada Boyong 300 Delegasi Perusahaan ke Indonesia

    Tingkatkan Pasar Indo-Pasifik, Mendag Kanada Boyong 300 Delegasi Perusahaan ke Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA – Kanada berupaya untuk meningkatkan hubungan bilateral di bidang ekonomi dengan Indonesia dan kawasan Indo Pasifik.

    Menteri Promosi Ekspor, Perdagangan Internasional, dan Pengembangan Ekonomi Kanada Mary Ng memimpin delegasi Tim Misi Perdagangan Kanada (TCTM) dengan 300 perwakilan pengusaha ke Indonesia.

    “Ini adalah misi Tim Perdagangan Kanada terbesar yang telah kami lakukan sejauh ini. Ada lebih dari 300 orang, 190 perusahaan. Ini benar-benar menunjukkan fakta bahwa kepercayaan terhadap misi perdagangan ini sangat nyata. Anda melihatnya dalam bisnis-bisnis yang hadir di sini,” kata Ng dalam agenda Misi Perdagangan Tim Kanada (TCTM) ke Indonesia di Jakarta pada Senin (2/12/2024).

    Dia memaparkan, perusahaan-perusahaan asal Kanada yang turut serta dalam Tim Misi Dagang ini berkomitmen untuk berinvestasi dan mengembangkan pasar mereka di Indonesia. Dia menyebut perwakilan perusahaan yang datang ke Indonesia ini berasal dari berbagai sektor, mulai dari energi terbarukan, pertanian, manufaktur, teknologi nuklir, infrastruktur, transportasi berkelanjutan, dan lainnya.

    Ng memaparkan, perekonomian Indonesia yang dinamis menunjukkan potensi yang sangat besar bagi Kanada. Dia menuturkan, Indonesia adalah mitra dagang bilateral terbesar ketiga Kanada di antara negara-negara Asean, dengan nilai perdagangan dua arah yang mencapai US$5,3 miliar pada 2023 lalu.

    “Saya rasa jumlah itu perlu ditingkatkan. Indonesia adalah mitra ekonomi yang vital dan kami tahu bahwa Indonesia terus bertumbuh,” ujarnya.

    Dia melanjutkan, Indonesia dan Kanada memiliki prioritas yang sama dalam beberapa bidang, seperti ketahanan pangan. Hal tersebut terungkap saat Presiden RI, Prabowo Subianto, bertemu dengan Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, di sela-sela KTT APEC pada pertengahan November lalu.

    “Ketahanan pangan dan ketahanan energi merupakan prioritas yang sangat selaras dengan Kanada,” katanya.

    Ng melanjutkan, menciptakan peluang pertumbuhan untuk bisnis di Kanada pada kawasan Indo Pasifik menjadi sangat penting seiring dengan upayanya dalam mendiversifikasi hubungan ekonomi dan keamanannya di luar Amerika Utara dan Eropa.

    Dia menjelaskan, hubungan yang kuat dan berkembang antara Kanada dengan kawasan Indo Pasifik akan membawa manfaat ekonomi dan menciptakan lapangan kerja bagi kelas menengah di seluruh Kanada.

  • Pemerintah Beri Respons soal Risiko PHK Massal Imbas UMP Naik 6,5%

    Pemerintah Beri Respons soal Risiko PHK Massal Imbas UMP Naik 6,5%

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku pemerintah sudah mempertimbangkan setiap kemungkinan, termasuk PHK massal, sebelumnya memutuskan naikkan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 6,5% pada 2025.

    Airlangga menjelaskan notabenenya alokasi anggaran perusahaan untuk menggaji para buruh tidak terlalu signifikan. Menurutnya, industri padat karya hanya mengalokasikan 30% anggarannya untuk menggaji buruh, bahkan industri non-padat karya hanya 15%.

    Oleh sebab itu, pemerintah melihat masih ada ruang untuk peningkatan gaji buruh. Airlangga meyakini, banyak pilihan yang bisa dilakukan perusahaan daripada lakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

    “Tentu PHK itu langkah terakhir dari pengusaha ya,” kata Airlangga di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2024).

    Bagaimanapun, sambungnya, peningkatan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 6,5% diambil berdasarkan banyak pertimbangan terutama tingkat inflasi maupun pertumbuhan ekonomi.

    Airlangga mengaku pemerintah juga telah menemui para pelaku usaha. Dia mencontohkan dirinya yang menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia versi Munaslub 2024 pada Minggu (1/12/2024). “Sudah jelas di Rapimnas Kadin,” jelas mantan ketua umum Partai Golkar tersebut.

    Sebelumnya, Ketua Umum Kadin versi Munaslub 2024 Anindya Bakrie meminta pengusaha untuk menghindari PHK karyawan menyusul kenaikan UMP sebesar 6,5% pada 2025.

    Anindya meminta agar perusahaan mengambil berbagai langkah agar kebijakan kenaikan UMP tidak berdampak pada peningkatan angka pengangguran.

    “Kita tentu ingin mencoba dari perusahaan, dari Kadin mengimbau, [perusahaan] melakukan segala macam cara supaya tidak ada PHK,” kata Anindya dilansir dari Antara, Senin (2/12/2024).

    Menurut dia, PHK seharusnya menjadi opsi terakhir yang diambil pengusaha. PHK hanya akan menambah jumlah masyarakat yang kehilangan pendapatan, sehingga akan berdampak buruk terhadap kondisi ekonomi.

  • PPN Naik jadi 12%? Kemenko Perekonomian Lempar Bola Panas ke Kemenkeu

    PPN Naik jadi 12%? Kemenko Perekonomian Lempar Bola Panas ke Kemenkeu

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyerahkan keputusan final soal rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% pada tahun depan kepada Kementerian Keuangan.

    Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian Susiwijono Morgiarso menjelaskan perpajakan merupakan urusan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), sambungnya, hanya akan melakukan sosialisasi hingga menerima masukan dari berbagai pihak.

    “Itukan [rencana penerapan PPN 12%] teman-teman di Kemenkeu nanti dengan K/L terkait. Kalau kita kan Pak Menko sudah menyampaikan, kita lagi menjangkau semuanya, kalau masalah pemberlakuannya teman-teman Kemenkeu,” jelas Susi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2024).

    Kendati demikian, dia tidak menampik bahwa internal Kemenko Perekonomian juga membahas perihal rencana penerapan PPN 12% pada 1 Januari 2025, yang merupakan amanat Undang-Undang No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

    Menurutnya, pemerintah berencana memberi insentif ke sejumlah sektor sebagai kompensasi kenaikan PPN. Hanya saja, sambungnya, pembahasan di internal Kemenko Perekonomian masih dalam tahap permulaan.

    “Nanti insentifnya seperti apa, sedang proses pembahasan,” ujar Susi.

    Sementara itu, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tidak banyak bicara terkait polemik penerapan PPN 12%. Dia hanya meminta setiap bersabar menunggu kepastian.

    “Akan dibahas,” kata Airlangga pada kesempatan yang sama.

    Sampai saat ini, belum ada kepastian mengenai rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% pada 2025.

    Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan kemungkinan besar pemerintah akan menunda penerapan kenaikan tarif PPN. Menurut Luhut, pemerintah ingin memperbaiki daya beli masyarakat terlebih dahulu.

    Pemerintah, kata Luhut, tengah menggodok stimulus bantuan sosial kepada rakyat khususnya kelas menengah sebelum tarif PPN 12% diterapkan. 

    “Ya hampir pasti diundur [kenaikan PPN jadi 12%], biar dulu jalan tadi yang ini [bantuan sosial],” kata Luhut kepada wartawan, Rabu (27/11/2024). 

    Padahal, dalam rapat kerja antara Kementerian Keuangan dengan Komisi XI DPR pada Rabu (13/11/2024), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa kenaikan PPN menjadi 12% merupakan amanat UU HPP.

    Dia menyatakan bahwa pemerintah akan mencoba menjalankan rencana kenaikan tarif PPN tersebut meski banyak pihak yang menentangnya.

    “Kita perlu siapkan agar itu [kenaikan PPN menjadi 12%] bisa dijalankan, tapi dengan penjelasan yang baik,” ujarnya.

  • Kanada Dukung Langkah RI Gabung Perjanjian Kemitraan Trans-Pasifik CPTPP

    Kanada Dukung Langkah RI Gabung Perjanjian Kemitraan Trans-Pasifik CPTPP

    Bisnis.com, JAKARTA – Kanada merespons positif langkah Indonesia untuk bergabung dalam Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership/CPTPP).

    “Sebagai Ketua CPTPP 2024 yang akan segera lengser, saya sangat senang bahwa Indonesia telah meminta untuk bergabung dalam perjanjian perdagangan ini,” kata Menteri Promosi Ekspor, Perdagangan Internasional, dan Pengembangan Ekonomi Kanada, Mary Ng dalam agenda Misi Perdagangan Tim Kanada (TCTM) ke Indonesia di Jakarta pada Senin (2/12/2024).

    Ng menuturkan, CPTPP adalah perjanjian yang bersifat terbuka dan selalu terbuka bagi negara-negara yang dapat memenuhi standar tinggi perjanjian dan kemitraan yang sudah ditetapkan secara konsensus oleh para anggotanya. 

    Dia menyebut, semua mitra yang tergabung dalam CPTPP merespons positif pengajuan Indonesia untuk bergabung. Dia berharap, ke depannya akan semakin banyak negara yang masuk ke dalam perjanjian tersebut.

    “Kami yakin bahwa Indonesia adalah kandidat yang baik, tetapi saya baru salah satu negara CPTPP. Jadi, saya berharap untuk bekerja dengan rekan-rekan saya di CPTPP,” kata Ng.

    Sebelumnya, Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi), ingin agar Indonesia segera ikut bergabung dalam CPTPP. 

    Keinginan Jokowi tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Bahkan, menurut Airlangga, presiden terpilih Prabowo Subianto juga memiliki keinginan yang sama. 

    “Kemarin Bapak Presiden minta agar kita segera masuk diaksesi CPTPP. Jadi, CPTPP kemarin saya sudah sampaikan juga kepada presiden terpilih Pak Prabowo dan minta untuk tidak perlu menunggu,” ujarnya. 

    Mantan ketua umum Partai Golkar itu mengungkapkan pemerintah sudah mengajukan permintaan resmi ke Selandia Baru sebagai tuan rumah CPTPP.

    Airlangga menegaskan Indonesia tidak ingin ketinggalan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia hingga Vietnam yang sudah terlebih dahulu bergabung ke CPTPP.

  • Inflasi Terendah Sejak Agustus 2021, Ekonom: Peluang Pangkas BI Rate Makin Besar

    Inflasi Terendah Sejak Agustus 2021, Ekonom: Peluang Pangkas BI Rate Makin Besar

    Bisnis.com, JAKARTA — Inflasi Indeks Harga Konsumen atau IHK pada November 2024 tercatat sebesar 1,55% secara tahunan atau lebih rendah dari capaian Oktober 2024 yang sebesar 1,71%.

    Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan inflasi November yang melandai tersebut menjadi yang terendah sejak Agustus 2021. 

    “Ya memang [inflasi November] ini betul terendah sejak Agustus 2021. Karena inflasi pada bulan Juli 2021 secara year on year [YoY] adalah sebesar 1,52%,” ujarnya dalam Rilis Berita Resmi Statistik, Senin (2/12/2024). 

    Tercatat inflasi tahunan pada Agustus 2021 sebesar 1,59% YoY, naik dari Juli 2021 yang sebesar 1,52%.

    Mengacu data historis BPS, usai kenaikan inflasi pada Agustus 2021 lalu, IHK terus mengalami kenaikan dan mencapai puncaknya pada September 2022 ke level 5,95% YoY. 

    Inflasi di atas 5% terus terjaga hingga Februari 2023 dan mulai reli penurunan hingga November 2024 ini. 

    Inflasi yang semakin melandai tersebut terdorong sejumlah komoditas yang mengalami deflasi November 2024. Seperti Cabai Merah dengan andil inflasi 0,29% YoY terhadap inflasi umum. 

    Kemudian Cabai Rawit merah memberikan andil deflasi sebesar 0,18% YoY, Bensin dengan andil 0,1%, Wortel dan Cabai Hijau masing-masing menyumbang andil 0,01%. 

    Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede memproyeksikan tingkat inflasi 2024 berkisar antara 1,7%—2,0% YoY, dibandingkan dengan 2,61% pada 2023. 

    Kenaikan pada akhir tahun muncul sebagai dampak dari risiko menjelang akhir tahun, terutama dari kenaikan permintaan musiman yang terkait dengan liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru). 

    Sejalan dengan inflasi yang kian melandai, Josua melihat hal tersebut mencerminkan lingkungan inflasi yang lebih terkendali. 

    Dampaknya ke sisi moneter, Josua menyampaikan kondisi inflasi ini dapat menjadi pertimbangan Bank Indonesia (BI) untuk membuka ruang pemangkasan suku bunga acuan BI Rate yang saat ini ditahan pada level 6%. 

    “Lintasan inflasi yang lebih rendah ini dapat memberikan ruang bagi Bank Indonesia untuk mempertimbangkan penurunan BI Rate, terutama jika diselaraskan dengan potensi penurunan suku bunga The Fed,” ujarnya, Senin (2/12/2024). 

    Ke depan, ⁠Josua memproyeksikan inflasi pada tahun mendatang akan meningkat seiring dengan beberapa langkah kebijakan pemerintah. 

    Terlebih, adanya rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% yang otomatis akan meningkatkan harga barang/jasa serta adanya rencana implementasi cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK). 

    Selain itu, setelah perlambatan inflasi yang signifikan pada 2024, tingkat inflasi akan dipengaruhi oleh efek basis yang rendah. 

    Di luar dampak yang disebabkan oleh kebijakan, inflasi diperkirakan akan meningkat karena peningkatan permintaan konsumen, yang berpotensi menyebabkan inflasi sisi permintaan yang moderat.

    Meskipun diperkirakan akan meningkat, Josua meyakini inflasi akan tetap terkendali, mencapai sekitar 3,12% pada akhir 2025, dalam kisaran target Bank Indonesia sebesar 1,5 – 3,5%.

  • Banggar DPR Setujui Tambahan Anggaran 7 Kemenko, Total Rp5,18 Triliun

    Banggar DPR Setujui Tambahan Anggaran 7 Kemenko, Total Rp5,18 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Anggaran DPR menyetujui tambahan anggaran di tujuh Kementerian Koordinator atau Kemenko untuk 2025. Total, tambahan anggaran tersebut mencapai Rp5,18 triliun.

    Persetujuan tersebut didapat dalam rapat kerja antara Badan Anggaran (Banggar) DPR dengan pimpinan tujuh Kemenko di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Senin (2/12/2024).

    Ketua Banggar DPR Said Abdullah menjelaskan pihaknya menyetujui pagu anggaran dan usulan tambahan yang diminta masing-masing Kemenko. Kendati demikian, keputusan finalnya masih akan dibicarakan dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

    “Kami setujui dan kami meminta waktu dibahas dengan pemerintah dengan rentang waktu tiga bulan. Dapat disetujui?” ujar Said diikuti persetujuan anggota Banggar lainnya dan ketukan palu.

    Sebagai informasi, rapat tersebut dihadiri langsung oleh Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto; Menko Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan; Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Kemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

    Lalu Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, serta Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.

    Berikut rincian pagu dan tambahan anggaran yang disetujui Banggar DPR:

    1. Kemenko Pangan 

    Pagu anggaran: Rp44.089.025.000

    Minta tambahan anggaran: Rp505.910.975.000 

    Total anggaran 2025 menjadi: Rp550.000.000.000

    2. Kemenko Pembedayaan Masyarakat

    Pagu anggaran: Rp139.727.234.000

    Minta tambahan: Rp653.772.765.000

    Total: Rp793.500.000.000

    3. Kemenko Perekonomian 

    Pagu anggaran: Rp459.766.254.000

    Minta tambahan: Rp64.209.800.000

    Total: Rp523.976.054.000

    4. Kemenko Polkam

    Pagu anggaran: Rp268.281.288.000

    Minta tambahan: Rp3.000.000.000.000

    Total: Rp3.268.281.288.000

    5. Kemenko PMK 

    Pagu anggaran: Rp111.241.324.000

    Minta tambahan: Rp360.337.151.000

    Total: Rp471.578.475.000

    6. Kemenko Kumham Imipas

    Pagu anggaran: Rp9.029.527.000

    Minta tambahan: Rp325.000.000.000

    Total: Rp334.029.527.000

    7. Kemenko Infra 

    Pagu anggaran: Rp230.000.000.000 

    Minta tambahan: Rp273.143.736.000

    Total: Rp503.143.736.000

    Total permintaan tambahan anggaran: Rp5.182.374.427.000

  • Perundingan ICA CEPA Rampung, Perjanjian Dagang RI-Kanada Berlaku 2026

    Perundingan ICA CEPA Rampung, Perjanjian Dagang RI-Kanada Berlaku 2026

    Bisnis.com, JAKARTA – Perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Kanada (Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership/ICA-CEPA) telah selesai secara substansi dan bakal resmi berlaku mulai 2026.

    Sejumlah manfaat yang diperoleh Indonesia melalui perjanjian dagang tersebut yakni fasilitas pembebasan bea masuk untuk sejumlah komoditas seperti produk tekstil dan sarang burung walet.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan, melalui ICA CEPA, manfaat yang diperoleh Indonesia yakni pertama, perdagangan barang mendapatkan liberalisasi hingga 90,5% dari total tarif yang masuk ke Kanada, dengan nilai perdagangan sebesar US$1,4 miliar.

    “Beberapa produk prioritas Indonesia yang mendapat akses pasar dari Kanada adalah tekstil, kertas dan turunannya, kayu dan turunannya, makanan olahan, sarang burung walet, dan kelapa sawit,” kata Budi Santoso dalam konferensi pers bersama Menteri Promosi Ekspor, Perdagangan Internasional dan Pengembangan Ekonomi Kanada, Mary Ng, di Hotel Mulia, Jakarta, Senin (2/12/2024).

    Manfaat kedua, yakni perdagangan jasa di mana perjanjian ini menjamin preferential treatment bagi penyedia jasa Indonesia termasuk sektor jasa seperti jasa bisnis, telekomunikasi, konstruksi, pariwisata, dan transportasi.

    Budi menuturkan perjanjian juga dapat membuka akses pasar, baik di sektor manufaktur, pertanian, perikanan, kehutanan, pertambangan, dan penggalian, serta infrastruktur energi.

    Selain itu, komitmen lainnya yaitu hak kekayaan intelektual, praktik regulasi yang baik, e-commerce, persaingan usaha, usaha kecil menengah, pemberdayaan ekonomi perempuan, lingkungan, dan ketenagakerjaan.

    Adapun, penandatanganan Joint Ministerial Statement yang menandakan berakhirnya negosiasi ICA CEPA, telah berlangsung hari ini, Senin (2/12/2024) seiring adanya kunjungan dari Menteri Promosi Ekspor, Perdagangan Internasional dan Pengembangan Ekonomi Kanada Mary Ng, ke Jakarta.

    Budi mengatakan, terdapat dua MoU bagian dari ICA CEPA yaitu Kerjasama Mineral Kritis dan Kerjasama Sanitasi dan Vito Sanitasi juga ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dan Kanada. 

    Sejalan dengan ditandatanganinya Joint Ministerial Statement, Budi menyebut bahwa kedua negara sepakat agar perjanjian dapat ditandatangani pada pertengahan 2025.

    “Perkiraan waktu implementasi pada 2026,” pungkas Budi.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyatakan bahwa perundingan ICA CEPA telah selesai secara substansi. 

    “Perundingan ICA CEPA secara substansi telah selesai (substantially concluded),” kata Airlangga dalam keteranganya, pada November 2024.

    Kendati begitu, Airlangga menyebut masih ada beberapa chapter yang masih perlu finalisasi kesepakatan bersama kedua negara. 

    Sebagai informasi, total perdagangan Indonesia-Kanada mencapai US$2,08 miliar pada periode Januari-Juli 2024. Menurut catatan Kemendag, ekspor Indonesia ke Kanada mencapai IS$811,50 juta, sedangkan impor Indonesia dari Kanada US$1,27 miliar

    Sementara itu, total perdagangan kedua negara mencapai US$3,44 miliar pada 2023. Tercatat komoditas ekspor andalan Indonesia ke Kanada adalah perlengkapan  telepon,  hasil  produksi atau  limbah, karet alam, aksesori, dan koper. Sedangkan, komoditas impor utama Indonesia dari Kanada yaitu gandum, pupuk, kedelai, dan serbuk kayu.