Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Harga Beras hingga Bawang Merah Naik Jelang Libur Nataru

    Harga Beras hingga Bawang Merah Naik Jelang Libur Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA — Harga pangan secara rata-rata nasional terpantau bervariasi menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Harga ikan terpantau mengalami penurunan, sedangkan harga beras naik pada hari ini, Selasa (3/12/2024).

    Mengacu data Badan Pangan Nasional (Bapanas), Selasa (3/12) pukul 11.55 WIB, harga komoditas pangan yang bersumber dari protein hewani mengalami penurunan harga. Misalnya, harga rata-rata ikan kembung senilai Rp37.370 per kilogram, atau turun 0,03%.

    Selanjutnya, harga rata-rata ikan tongkol turun 0,25% menjadi Rp31.410 per kilogram. Disusul harga ikan bandeng turun 1,04% menjadi Rp33.350 per kilogram.

    Di lain sisi, harga rata-rata beras premium naik 0,52% menjadi Rp15.470 per kilogram. Diikuti harga beras medium yang naik 0,07% menjadi Rp13.470.

    Selanjutnya, harga beras SPHP Bulog stagnan sehingga rata-rata harga beras SPHP dipatok menjadi Rp12.510 per kilogram.

    Meskipun harga beras naik, tapi harga daging ayam ras turun 0,03% menjadi Rp36.480 per kilogram, sedangkan daging sapi murni di pedagang eceran naik 0,42% menjadi Rp135.010 per kilogram.

    Adapun, harga rata-rata telur ayam ras di pedagang eceran justru terpantau mengalami kenaikan 0,42% menjadi Rp28.420 per kilogram.

    Lalu, harga cabai merah keriting naik 0,70% menjadi Rp30.170 per kilogram. Namun harga cabai rawit merah turun 0,39% atau menjadi Rp38.160 per kilogram.

    Di lain sisi, kenaikan harga pangan terjadi pada komoditas bawang merah yang terkerek 1,25% menjadi Rp39.650 per kg, dan bawang putih bonggol naik 0,74% menjadi Rp41.940 per kg.

    Untuk harga pangan kedelai biji kering impor terpantau turun 0,10% menjadi Rp10.490 per kilogram. Sementara, harga jagung pakan di tingkat peternak stagnan menjadi Rp6.020 per kilogram.

    Di lain sisi, harga minyak goreng kemasan sederhana turun 0,05% menjadi Rp18.530 per liter, sedangkan rata-rata minyak goreng curah naik 0,35% ke harga Rp17.250 per liter.

    Panel harga Bapanas menunjukkan harga rata-rata gula konsumsi di pedagang eceran naik 0,11% menjadi Rp17.970 per kilogram. Disusul harga garam halus beryodium stagnan menjadi Rp11.560 per kilogram.

    Kemudian, harga rata-rata tepung terigu curah melandai 0,30% menjadi Rp10.100 per kilogram. Sementara itu, tepung terigu kemasan (non-curah) turun 0,38% menjadi Rp13.060 per kilogram.

  • Harga Beras Mahal, KSP Sarankan Pemda Anggarkan Biaya Transportasi ke APBD

    Harga Beras Mahal, KSP Sarankan Pemda Anggarkan Biaya Transportasi ke APBD

    Bisnis.com, JAKARTA — Kantor Staf Presiden (KSP) menyarankan agar pemerintah daerah (Pemda) menganggarkan biaya transportasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mengatasi disparitas harga beras.

    Deputi III KSP Bidang Perekonomian Edy Priyono mengatakan untuk daerah yang mengalami kendala mahalnya biaya distribusi beras, maka bisa menganggarkannya ke dalam APBD.

    “Beberapa daerah yang [beras] harganya tinggi menyampaikan bahwa penyebab utamanya adalah karena biaya transportasi,” kata Edy dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2024 di YouTube Kemendagri RI, Selasa (3/12/2024).

    Menurut Edy, permasalahan ini bisa diatasi salah satunya dengan memberikan subsidi biaya transportasi bahan makanan pokok, termasuk beras.

    “Ini sekaligus juga kesempatan karena berarti bapak [dan] ibu tahu kan bahwa masalah transportasi dan terbuka kemungkinan sebenarnya untuk pemerintah daerah memberikan subsidi untuk biaya transportasi bahan makanan pokok,” tuturnya.

    Pasalnya, lanjut Edy, pangan merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah. Selain itu, Pemda juga bisa mengoptimalkan dana dekonsentrasi dari Badan Pangan Nasional (Bapanas).

    “Dan kalau bisa yang dianggarkan di APBD untuk daerah-daerah yang memang memerlukan biaya distribusi yang tinggi atau mengoptimalkan dana dekonsentrasi yang ada di Badan Pangan Nasional,” terangnya.

    Maka dari itu, KSP mengimbau agar Pemda untuk lebih proaktif dalam mengatasi masalah harga beras. Edy juga menyarankan agar Pemda meminta bantuan kepada Bulog untuk operasi pasar penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) di daerah. “Karena stok beras di Bulog sangat cukup,” imbuhnya.

    Edy kembali meminta agar Pemda melakukan pemantauan baik secara langsung di pasar maupun dengan mengakses Panel Harga Bapanas atau Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) milik Kementerian Perdagangan (Kemendag).

    “Jangan tidak melakukan pemantauan karena harga di daerah itu bisa sangat berbeda dengan rata-rata di tingkat nasional,” tuturnya.

    Per 29 November 2024, harga beras medium adalah Rp14.500 per kilogram, atau masih jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) yang senilai Rp13.033 per kilogram. Adapun, beras medium masuk ke kategori tidak aman dengan disparitas harga antardaerah sedang.

    “Beras medium, kita sebut tidak aman karena meskipun harganya sangat stabil. Tetapi dia stabil tinggi di atas harga eceran tertinggi,” ucapnya.

    Data menunjukkan, terdapat lima provinsi dengan harga beras medium tertinggi per 29 November 2024. Perinciannya, Papua Pegunungan Rp25.000 per kilogram, Papua Barat Rp17.000 per kilogram, Papua Tengah Rp16.833 per kilogram, Maluku Utara Rp16.375 per kilogram, dan Sumatera Barat Rp15.850 per kilogram.

    Sementara itu, sebanyak lima provinsi dengan harga beras medium terendah per 29 November 2024 adalah Sulawesi Barat Rp12.325 per kilogram, Jawa Timur Rp12.602 per kilogram, Banten Rp12.673 per kilogram, Sulawesi Selatan Rp12.807 per kilogram, serta Jambi Rp12.812 per kilogram.

  • Kantor Staf Presiden Duga Minyakita Dijual jadi Minyak Curah, Harga Melambung

    Kantor Staf Presiden Duga Minyakita Dijual jadi Minyak Curah, Harga Melambung

    Bisnis.com, JAKARTA — Kantor Staf Presiden (KSP) menduga rembesan Minyakita dijual dalam bentuk minyak curah, yang menyebabkan harga Minyakita melambung di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

    Deputi III KSP Bidang Perekonomian Edy Priyono mengatakan Minyakita masuk ke dalam status harga tidak aman dengan disparitas harga antar daerah yang rendah. Per 29 November 2024, harga Minyakita berada jauh di atas HET yang seharusnya dibanderol Rp15.700 per liter. Adapun, harga terakhir Minyakita secara rata-rata adalah Rp17.100 per liter.

    “Kemarin kami dari Kantor Staf Presiden mengecek ke pasar di sekitar Jabodetabek, harganya [Minyakita] memang antara Rp16.500–Rp17.000. Jadi ini memang mencerminkan kenyataan di pasar,” kata Edy dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2024 di YouTube Kemendagri RI, Selasa (3/12/2024).

    Edy menjelaskan, jika terjadi disparitas harga yang rendah pada suatu komoditas maka ini mengindikasikan adanya masalah terhadap pasokan. Namun, lanjut dia, KSP mendapatkan informasi bahwa Domestic Market Obligation (DMO) untuk Minyakita tidak bermasalah atau sudah sesuai target.

    “Kami kemudian penasaran ini kenapa ya, yang jelas kami yakin bahwa kalau disparitas rendah dan harga tinggi itu berarti ada masalah pasokan,” tuturnya.

    Berangkat dari sana, Edy mengungkap bahwa KSP menemukan sejumlah dugaan penyebab tingginya harga Minyakita. Salah satunya adalah rantai distribusi yang lebih panjang daripada yang seharusnya.

    Perlu diketahui, Pasal 8 Peraturan Menteri Perdagangan 18/2024 menjelaskan terkait pendistribusian minyak goreng rakyat (MGR). Jalurnya antara lain produsen minyak goreng menyalurkan MGR kepada distributor lini 1 (D1) dan/atau BUMN Pangan dan wajib melaporkan pengiriman melalui SIMIRAH.

    Kemudian pada Pasal 8 ayat (2) dijelaskan bahwa D1, BUMN Pangan, dan/atau distributor lini 2 (D2) wajib menyalurkan MGR yang diterima sampai kepada pengecer. Adapun, pengecer wajib menjual MGR dengan harga di bawah atau sama dengan HET. HET ini sendiri ditetapkan oleh menteri.

    “Jadi kalau menurut peraturan, seharusnya Minyakita dari produsen, distributor 1, distributor 2. Kemudian langsung ke pengecer. Di lapangan lebih panjang daripada itu,” bebernya.

    Dugaan penyebab tingginya harga Minyakita yang kedua adalah harga minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) yang mahal.

    Per Oktober 2024, Edy menyampaikan rata-rata harga CPO adalah Rp14.000. Kemudian, jika CPO diolah menjadi minyak goreng maka setidaknya membutuhkan biaya Rp4.000, sehingga harga minyak adalah Rp18.000.

    Kendati demikian, Edy menjelaskan bahwa pemerintah mempunyai kebijakan tersendiri untuk Minyakita. Di saat harga CPO melambung, maka harga minyak goreng di tingkat konsumen, terutama Minyakita masih bisa dikendalikan.

    Adapun imbas dari harga CPO yang melambung, maka harga minyak curah juga terdorong untuk naik. Hal ini mengingat minyak curah sudah tidak lagi diatur oleh pemerintah.

    Harga minyakita Perbesar

    Menurut dugaannya, hal ini secara tidak langsung memengaruhi Minyakita, lantaran harga minyak curah yang mahal. Dengan kata lain, ada dugaan permintaan (demand) yang meningkat karena tingginya harga minyak curah.

    “Jadi kalau harga minyak curah itu tinggi maka akan ada sebagian paling tidak konsumen yang tadinya membeli minyak curah, kemudian bergeser ke Minyakita. Ini yang kemudian menyebabkan terjadinya peningkatan demand terhadap Minyakita,” jelasnya.

  • Indef Ungkap Dampak ‘Ngeri’ PPN 12%: Gaji Buruh Turun hingga Rawan Penghindaran Pajak

    Indef Ungkap Dampak ‘Ngeri’ PPN 12%: Gaji Buruh Turun hingga Rawan Penghindaran Pajak

    Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan ekonom terus mengingatkan pemerintah soal dampak serius pemberlakuan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12%, dari risiko penurunan pertumbuhan ekonomi hingga kemungkinan membesarnya penghindaran pajak.

    Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman menjelaskan bahwa kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian memengaruhi ekonomi Indonesia, yang mencatatkan kenaikan utang. Pemerintah pun memutar otak untuk mencari tambahan penerimaan negara.

    Menurut Rizal, perkembangan kenaikan utang yang memiliki konsekuensi membesarnya cicilan pokok dan bunga utang pada 2025 menjadi persoalan serius. Kondisi itu berhadapan dengan realita rasio pajak (tax ratio) Indonesia yang turun, sehingga pemerintah akan menaikkan PPN menjadi 12% tahun depan demi ketersediaan dana.

    Kebijakan menaikkan PPN itu menurutnya akan berdampak negatif bagi perekonomian. Produk domestik bruto (PDB) Indonesia bisa turun 0,17% saat PPN 12% karena konsumsi rumah tangga turun dan penyerapan jumlah tenaga kerja juga berkurang.

    “Pengaruh kenaikan PPN 12% terhadap perekonomian nasional jelas akan menambah beban rakyat miskin, juga mengurangi daya saing ekspor karena kenaikan overhead dan harga produk, barang dan jasa domestik juga akan naik, terutama yang berkaitan dengan pajak penghasilan,” ujar Rizal dalam diskusi PPN 12%: Solusi atau Beban Baru, Senin (2/12/2024).

    Naiknya PPN akan berimplikasi pada turunnya gaji karyawan/buruh karena beban pengeluaran yang lebih tinggi. Rizal menjelaskan bahwa hal itu bisa terjadi karena kenaikan PPN akan turut meningkatkan harga pokok penjualan (HPP) barang-barang.

    Dia juga mengkhawatirkan risiko naiknya penghindaran pajak (tax avoidance), terutama karena sektor informal yang tinggi di Indonesia.

    Rizal menilai bahwa kebijakan menaikkan PPN menjadi upaya menambah penerimaan dari ceruk yang telah terkena pajak, tetapi tidak menjawab masalah sulitnya menarik pajak dari sektor informal.

    “[Dampak kenaikan PPN 12%] pengeluaran lebih banyak akan dialami oleh kelas menengah yang sudah terjepit,” ujar Rizal.

  • Inflasi Korsel November 2024 Terkendali usai Bank Sentral Pangkas Suku Bunga

    Inflasi Korsel November 2024 Terkendali usai Bank Sentral Pangkas Suku Bunga

    Bisnis.com, JAKARTA – Laju inflasi konsumen Korea Selatan meningkat lebih rendah dari eskpektasi dan tetap di bawah target bank sentral selama tiga bulan yang mengindikasikan stabilitas harga di negara tersebut.

    Data dari Kantor Statistik Korea Selatan atau Statistics Korea pada Selasa (3/12/2024) mencatat, indeks harga konsumen (IHK) naik 1,5% secara year on year (yoy) pada November 2024, meningkat dari 1,3% pada bulan sebelumnya. Ekonom yang disurvei oleh Bloomberg telah memperkirakan laju pertumbuhan harga akan naik menjadi 1,7%.

    Sementara itu, inflasi yang tidak termasuk energi dan makanan naik 1,9% yoy pada November, yang menunjukkan tekanan inflasi yang mendasarinya sebagian besar masih terkendali meskipun sedikit meningkat dari 1,8% pada Oktober lalu.

    Indeks biaya hidup meningkat 1,6% dari tahun sebelumnya, meningkat dari 1,2% pada bulan sebelumnya. Indeks harga terpisah untuk makanan segar naik tipis 0,4% pada bulan November, dibandingkan dengan pertumbuhan 1,6% pada bulan Oktober. 

    Biaya utilitas yang terkait dengan listrik, gas, dan air naik 3%, mempertahankan kecepatan yang sama selama tiga bulan berturut-turut.

    Data terbaru ini muncul setelah bank sentral Korea Selatan, Bank of Korea (BOK), melakukan pemangkasan suku bunga dalam dua bulan terakhir, karena otoritas dengan cepat menyesuaikan fokus kebijakan untuk menjaga momentum ekonomi.

    Para pembuat kebijakan khawatir pertumbuhan ekonomi mungkin melambat setelah produk domestik bruto tumbuh kurang dari yang diharapkan pada kuartal ketiga. Kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih bulan depan dapat menciptakan hambatan bagi ekonomi Korea Selatan yang bergantung pada perdagangan dalam bentuk tarif dan tindakan lainnya.

    “Dolar yang kuat sebagai akibat dari ketegangan perdagangan dapat memengaruhi mata uang Korea Selatan dan, selanjutnya, inflasi tahun depan,” kata ekonom KB Securities Gweon Heejin, dikutip dari Bloomberg. 

    Gweon memperkirakan BOK akan memangkas suku bunganya dua kali pada paruh pertama 2025 mendatang.

    BOK memperkirakan ekonomi akan melambat ke laju pertumbuhan 1,9% tahun depan dari 2,2% pada 2024, yang menunjukkan moderasi momentum ekspor. Pada rapat dewan minggu lalu, pejabat BOK juga memangkas prospek inflasi untuk tahun depan menjadi 1,9%, revisi 20 basis poin dari pandangan mereka di bulan Agustus.

    Para ekonom melihat belanja swasta yang lemah, reli ekspor yang melambat, dan risiko kredit yang masih ada dalam konstruksi sebagai faktor-faktor yang dapat memacu BOK untuk mempercepat kampanye pelonggarannya tahun depan. 

    Selain itu, pengaturan kebijakan bank sentral global seperti Federal Reserve dalam beberapa bulan mendatang juga akan memengaruhi keputusan BOK.

    Ekonom Bloomberg Economics Hyosung Kwon menuturkan inflasi yang terkendali akan membuka jalan bagi Bank of Korea untuk memangkas suku bunga lebih lanjut pada 2025 setelah melakukan pemangkasan suku bunga berturut-turut pada Oktober dan November. 

    “Perekonomian membutuhkan dukungan, dengan ekspor yang melambat dan permintaan domestik yang lemah,” ujarnya.

    Harga konsumen naik tajam setelah pemerintah mengeluarkan stimulus untuk menopang pertumbuhan selama pandemi Covid-19. Banyak bank sentral sekarang merasa cukup percaya diri untuk melonggarkan kebijakan restriktif mereka setelah kenaikan suku bunga membantu meredakan tekanan inflasi.

    Angka terbaru sebagian dipengaruhi oleh basis yang lebih rendah tahun lalu ketika pertumbuhan harga konsumen turun 50 basis poin menjadi 3,3% dari bulan sebelumnya. Pengurangan pemotongan pajak bahan bakar mungkin juga memengaruhi pembacaan pada bulan November.

  • Daftar Lengkap UMP 2025 Seluruh Provinsi di Pulau Jawa Jika Naik 6,5%

    Daftar Lengkap UMP 2025 Seluruh Provinsi di Pulau Jawa Jika Naik 6,5%

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan bahwa kenaikan rata-rata upah minimum nasional sebesar 6,5% untuk 2025. Penetapan upah minimum ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli pekerja dengan tetap memperhatikan daya saing usaha.

    Nilai tersebut sedikit lebih tinggi dari usulan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli. Prabowo menyebut, Yassierli mengusulkan kenaikan upah minimum sebesar 6%.

    Namun setelah melakukan diskusi mendalam, termasuk pertemuan dengan pimpinan serikat buruh, pemerintah memutuskan mengerek upah minimum sebesar 6,5%.

    “Menteri Tenaga Kerja mengusulkan kenaikan sebesar 6%. Namun, setelah membahas juga dan melaksanakan pertemuan dengan pimpinan buruh, kita ambil keputusan kenaikan rata-rata upah minimum nasional pada 2025 sebesar 6,5%,” kata Prabowo usai menggelar rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

    Lebih lanjut, Kepala Negara menyebut bahwa penetapan upah minimum sektoral akan menjadi kewenangan dewan pengupahan provinsi, kota, dan kabupaten. Ketentuan lebih rinci terkait upah minimum akan diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker).

    Adapun, penetapan tersebut lebih rendah dari tuntutan serikat buruh/pekerja. Sebelumnya, kalangan buruh meminta pemerintah untuk mengerek upah minimum sebesar 8%-10% pada 2025. Alasannya, kenaikan upah selama 2 tahun terakhir di bawah inflasi.

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkap, usulan kenaikan upah memperhitungkan perhitungan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% dan inflasi 2,5%, sehingga jika ditotal mencapai 7,7%.

    “2025 upah minimum di depan mata, kita proklamirkan upah minimum 2025 naik minimal 8% -10%,” kata Said Iqbal dalam Peringatan 3 Tahun Kebangkitan Klas Buruh, dikutip Kamis (19/9/2024).

    Menurutnya, kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2025 yang hanya di bawah inflasi tak cukup untuk memenuhi kebutuhan para buruh. Bahkan, Said menilai kenaikan upah yang minim tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan buruh sehari-hari.

    “Siapa bilang buruh naik upah? Nombok, inflasi 2,8%, harga barang naik 2,8%, naik gaji 1,58% berarti buruh nombok, bukan naik gaji, nombok 1,3%,” tegasnya.

    Simulasi upah minimum provinsi di Pulau Jawa

    Jika besaran tersebut digunakan untuk mengerek upah minimum nasional, lantas berapa upah minimum 2025 di provinsi-provinsi yang ada di pulau Jawa?

    Di 2024, upah minimum provinsi DKI Jakarta adalah sebesar Rp5,067,381. Jika dihitung dengan acuan kenaikan 6,5%, maka upah minimum di provinsi ini akan naik Rp329.379. Dengan demikian, UMP DKI Jakarta tahun besar adalah Rp5.396.760.

    Bagaimana dengan provinsi lainnya? Masih menggunakan rumusan yang sama, maka UMP di Jawa Barat menjadi Rp2.191.232, dan Jawa Tengah Rp2.169.348.

    Kemudian, DI Yogyakarta naik menjadi Rp2.264.080, Jawa Timur Rp2.305.984, dan Banten sebesar Rp2.905.119.

    Berikut daftar UMP 2025 seluruh provinsi di Jawa jika naik 6,5%:

    DKI Jakarta dari Rp5,067,381.00 menjadi Rp5.396.760
    Jawa Barat dari Rp2,057,495.00 menjadi Rp2.191.232
    Jawa Tengah dari Rp2,036,947.00 menjadi Rp2.169.348
    DI. Yogyakarta dari Rp2,125,897.61 menjadi Rp2.264.080
    Jawa Timur dari Rp2,165,244.30 menjadi Rp2.305.984
    Banten dari Rp2,727,812.11 menjadi Rp2.905.119

  • Gaji Pegawai Pajak Indonesia Semua Golongan dan Tunjangannya

    Gaji Pegawai Pajak Indonesia Semua Golongan dan Tunjangannya

    Bisnis.com, JAKARTA – Besaran gaji pegawai pajak di Indonesia bervariasi setiap golongan, masa kerja, dan tunjangan yang diterimanya. Selain gaji pokok, pegawai pajak mendapatkan tunjangan kinerja yang dapat menambah penghasilan secara substansial.

    Sebagai contoh pegawai pajak golongan I/A mendapatkan gaji berkisar antara Rp1.560.800 hingga Rp2.335.800, dan gaji pegawai pajak golongan IV/E berkisar antara Rp3.593.100 hingga Rp5.901.200.

    Semakin tinggi golongan, semakin besar pula gaji pokok yang diterima. Selain itu jabatan struktural atau fungsional akan mempengaruhi besaran tunjangan yang diterima.

    Penilaian kinerja juga berdampak pada besaran tunjangan kinerja yang diberikan. Selain itu tunjangan daerah atau tempat tugas dapat berbeda-beda.

    Pegawai pajak merupakan salah satu profesi yang cukup menarik minat banyak orang. Sebab, sudah menjadi rahasia umum bahwa gaji pegawai pajak terbilang besar. Selain memiliki peran penting dalam sistem keuangan negara, gaji dan tunjangan yang ditawarkan untuk pegawai pajak cukup menjanjikan.

    Sebagai salah satu profesi yang cukup diminati, pegawai pajak memiliki struktur gaji dan tunjangan yang menarik. Gaji pegawai pajak berdasarkan golongan di Indonesia umumnya mengikuti sistem yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) alias Aparatur Sipil Negara (ASN).

    Gaji Pegawai Pajak Indonesia

    1. Golongan I

    Golongan I A: Rp1.560.800–Rp2.335.800
    Golongan I B: Rp1.704.500–Rp2.472.900
    Golongan I C: Rp1.776.600–Rp2.577.500
    Golongan I D: Rp1.851.800–Rp2.686.500

    2. Golongan II

    Golongan II A: Rp2.022.200–Rp3.373.600
    Golongan II B: Rp2.208.400–Rp3.516.400
    Golongan II C: Rp2.301.800–Rp3.665.000
    Golongan II D: Rp2.399.200–Rp3.820.000

    3. Golongan III

    Golongan III A: Rp2.579.400–Rp4.236.400
    Golongan III B: Rp2.688.500–Rp4.415.600
    Golongan III C: 2.802.300–Rp4.602.400
    Golongan III D: Rp2.920–Rp4.797.000

    4. Golongan IV

    Golongan IV A: Rp3.044.300–Rp5.000.000
    Golongan IV B: Rp3.173.100–Rp5.211.500
    Golongan IV C: Rp3.307.300–Rp5.431.900
    Golongan IV D: Rp3.447.200–Rp5.661.700
    Golongan IV E: Rp3.593.100–Rp5.901.200

    Tunjangan Pegawai Pajak

    Beberapa tunjangan pegawai pajak yang umumnya diterima adalah:

    Tunjangan kinerja: Besaran tunjangan ini sangat bervariasi dan tergantung pada penilaian kinerja individu.
    Tunjangan keluarga: Diberikan untuk pegawai yang sudah menikah dan memiliki anak.
    Tunjangan jabatan: Diberikan kepada pegawai yang menduduki jabatan struktural.
    Tunjangan daerah: Diberikan kepada pegawai yang bertugas di daerah tertentu dengan kondisi geografis atau sosial ekonomi yang khusus.
    Tunjangan lainnya: Seperti tunjangan beras, tunjangan komunikasi, dan lain-lain.

    Tunjangan Pegawai Pajak Berdasarkan Jabatan

    1. Pejabat Struktural (Eselon I)

    Peringkat jabatan 27: Rp117.375.000
    Peringkat jabatan 26: Rp99.720.000
    Peringkat jabatan 25: Rp95.602.000
    Peringkat jabatan 24: Rp84.604.000

    2. Pejabat Struktural (Eselon II)

    Peringkat jabatan 23: Rp81.940.000
    Peringkat jabatan 22: Rp72.522.000
    Peringkat jabatan 21: Rp64.192.000
    Peringkat jabatan 20: Rp56.780.000

    3. Pejabat Struktural (Eselon II ke bawah)

    Peringkat jabatan 19: Rp46.478.000
    Peringkat jabatan 18: Rp28.914.875–Rp42.058.000
    Peringkat jabatan 17: Rp27.914.800–Rp37.219.800
    Peringkat jabatan 16: Rp21.567.900–Rp25.162.550
    Peringkat jabatan 15: Rp19.058.000–Rp25.411.600
    Peringkat jabatan 14: Rp21.586.600–Rp22.935.762
    Peringkat jabatan 13: Rp15.110.025–Rp17.268.600
    Peringkat jabatan 12: Rp11.306.487–Rp15.417.937
    Peringkat jabatan 11: Rp10.768.862–Rp14.684.812
    Peringkat jabatan 10: Rp10.256.950–Rp13.986.750
    Peringkat jabatan 9: Rp9.768.412–Rp13.320.562
    Peringkat jabatan 8: Rp8.457.500–Rp12.686.250
    Peringkat jabatan 7: Rp8.211.000–Rp12.316.500
    Peringkat jabatan 6: Rp7.673.375
    Peringkat jabatan 5: Rp7.171.875
    Peringkat jabatan 4: Rp5.361.800

    Itulah pembahasan gaji pegawai pajak berdasarkan golongan dan nominal tunjangannya.

  • Penyelesaian ICA-CEPA Jadi Angin Segar Bagi Eksportir

    Penyelesaian ICA-CEPA Jadi Angin Segar Bagi Eksportir

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebut, rampungnya perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Kanada (Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership/ICA-CEPA) menjadi angin segar bagi pelaku usaha, utamanya yang berorientasi ekspor.

    Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menyampaikan, perjanjian dagang ini diharapkan dapat menciptakan permintaan pasar yang lebih tinggi terhadap produk ekspor nasional, di tengah lesunya permintaan pasar global.

    “Kami mendorong pelaku usaha nasional yang belum mengekspor, untuk ekspor ke Kanada dengan mempergunakan komitmen-komitmen kerja sama ICA CEPA,” kata Shinta kepada Bisnis, Senin (2/12/2024).

    Di sisi lain, Shinta menyebut bahwa penyelesaian perjanjian dagang ini juga meningkatkan kepercayaan pelaku usaha asing terhadap iklim usaha di Indonesia. Mengingat, sepanjang tahun cenderung stagnan karena kondisi wait and see transisi politik.

    Menurutnya, jika momentum ini dapat dimanfaatkan dengan baik, seperti meningkatkan penyederhanaan perizinan investasi, hingga peningkatan fasilitasi dan debottlenecking investasi, ICA CEPA akan berdampak positif terhadap kinerja ekspor dan investasi nasional dalam waktu dekat.

    Adapun, total perdagangan Indonesia-Kanada tercatat sebesar US$2,65 miliar pada Januari-September 2024. Secara terperinci, ekspor Indonesia ke Kanada sebesar US$1,06 miliar dan impor Indonesia dari Kanada mencapai US$1,59 miliar. Itu artinya, Indonesia defisit perdagangan terhadap Kanada sebesar US$536 juta. 

    Pada 2023, total perdagangan Indonesia-Kanada tercatat sebesar US$3,44 miliar. Ekspor Indonesia ke Kanada sebesar US$1,30 miliar dan impor Indonesia dari Kanada sebesar US$2,14 miliar.

    Melihat kondisi ini, Shinta menilai bahwa baik masyarakat maupun pemerintah perlu memahami bahwa defisit perdagangan tidak akan hilang selama kinerja ekspor Indonesia tidak berkembang dengan baik.

    Pun ada ICA CEPA, Shinta menilai bahwa perlu adanya dukungan dari pemerintah, seperti fasilitasi, edukasi, hingga stimulus untuk memanfaatkan perjanjian dagang tersebut.

    “Kalau hanya puas dengan kondisi status quo seperti saat ini, tentu sulit menghilangkan defisit perdagangan dengan Kanada,” pungkasnya. 

    Sebagai informasi, penandatanganan Joint Ministerial Statement telah berlangsung hari ini, Senin (2/12/2024) seiring adanya kunjungan dari Menteri Promosi Ekspor, Perdagangan Internasional dan Pengembangan Ekonomi Kanada Mary Ng, ke Jakarta. Hal ini menandakan bahwa negosiasi ICA CEPA telah berakhir.

    Adapun, perjanjian ini memberikan sejumlah manfaat bagi Indonesia. Budi mengungkap, Indonesia mendapat fasilitas pembebasan bea masuk untuk sejumlah komoditas unggulan ke Kanada.

    Perjanjian ini juga akan memberikan preferential treatment bagi penyedia jasa Indonesia, termasuk untuk sektor jasa bisnis, telekomunikasi, konstruksi, pariwisata, dan transportasi. 

    Sementara, untuk investasi, perjanjian ini akan mempermudah akses investasi di sektor manufaktur, pertanian, perikanan, kehutanan, pertambangan dan penggalian, serta infrastruktur energi.

    Perjanjian ini juga mencakup komitmen lainnya yaitu hak kekayaan intelektual, praktik regulasi yang baik, niaga elektronik (e-commerce), persaingan usaha, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), pemberdayaan ekonomi perempuan, lingkungan, dan ketenagakerjaan.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengharapkan, perjanjian kerja sama ini dapat menekan defisit perdagangan Indonesia terhadap Kanada. 

     “Jadi sekarang defisitnya udah menurun. Ke depan bagaimana? Ya harapan kita justru kita akan berkurang [defisitnya] karena dengan CEPA ini kan banyak market access yang kita dapatkan,” ungkapnya.

  • ICA CEPA Jadi Pintu Masuk RI Pasok Barang ke Amerika Utara

    ICA CEPA Jadi Pintu Masuk RI Pasok Barang ke Amerika Utara

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menilai, Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Kanada (Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership/ICA-CEPA) dapat memudahkan Indonesia untuk memasok produk lokal ke Amerika Utara.

    Hal tersebut disampaikan Budi usai melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Promosi Ekspor, Perdagangan Internasional dan Pengembangan Ekonomi Kanada, Mary Ng, di Hotel Mulia, Jakarta, Senin (2/12/2024).

    “Ini akses ya, akses yang bisa kita gunakan untuk lebih mudah, kita mengakses atau memasarkan produk-produk kita ke negara-negara Amerika Utara,” kata Budi dalam konferensi pers, Senin (2/12/2024).

    Menurutnya, kebijakan ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengembangkan pasar ekspor Indonesia, sekaligus menghindari hambatan-hambatan perdagangan baru dari negara lain.

    Adapun, perjanjian ini memberikan sejumlah manfaat bagi Indonesia. Budi mengungkap, Indonesia mendapat fasilitas pembebasan bea masuk untuk sejumlah komoditas unggulan ke Kanada.

    Perjanjian ini juga akan memberikan preferential treatment bagi penyedia jasa Indonesia, termasuk untuk sektor jasa bisnis, telekomunikasi, konstruksi, pariwisata, dan transportasi. 

    Sementara, untuk investasi, perjanjian ini akan mempermudah akses investasi di sektor manufaktur, pertanian, perikanan, kehutanan, pertambangan dan penggalian, serta infrastruktur energi.

    Perjanjian ini juga mencakup komitmen lainnya yaitu hak kekayaan intelektual, praktik regulasi yang baik, niaga elektronik (e-commerce), persaingan usaha, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), pemberdayaan ekonomi perempuan, lingkungan, dan ketenagakerjaan.

    Budi mengharapkan perjanjian kerja sama ini dapat menekan defisit perdagangan Indonesia terhadap Kanada. Budi mengungkap, perdagangan Indonesia-Kanada saat ini mengalami defisit sekitar US$846 juta. Nilai tersebut, kata dia, jauh berkurang dibanding 2023 yang mencapai US$1,7 miliar.

    “Jadi sekarang defisitnya udah menurun. Kedepan bagaimana? Ya harapan kita justru kita akan berkurang [defisitnya] karena dengan CEPA ini kan banyak market access yang kita dapatkan,” ungkapnya.

    Total perdagangan Indonesia-Kanada tercatat sebesar US$2,65 miliar pada Januari-September 2024.

    Secara terperinci, ekspor Indonesia ke Kanada sebesar US$1,06 miliar dan impor Indonesia dari Kanada mencapai US$1,59 miliar. Itu artinya ,Indonesia defisit perdagangan terhadap Kanada sebesar US$536juta. 

    Pada 2023, total perdagangan Indonesia-Kanada tercatat sebesar US$3,44 miliar. Ekspor Indonesia ke Kanada sebesar US$1,30 miliar dan impor Indonesia dari Kanada sebesar US$2,14 miliar.

  • PLN Catat Laba Naik 25%, Tembus Rp50 Triliun hingga Oktober 2024

    PLN Catat Laba Naik 25%, Tembus Rp50 Triliun hingga Oktober 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – PT PLN (Persero) mencatat laba usaha mencapai Rp50,1 triliun hingga Oktober 2024 atau lebih tinggi 25,3% dari RKAP sebesar Rp40 triliun.

    Pendapatan tersebut seiring dengan peningkatan penjualan energi listrik sepanjang tahun ini. 

    Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan prognosa realisasi penjualan listrik mencapai 307,23 terrawatt hour (TWh) pada 2024. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan target RKAP yang ditetapkan sebesar 299,99 TWh.

    “Kalau kita melihat bahwa revenue ini meningkat dari tahun ke tahun 12% dan ini penjualan dari listrik kami juga berjalan cukup sehat, net profit meningkat,” kata Darmawan dalam rapat kerja dengan Komisi XII, Senin (2/12/2204). 

    Dia menerangkan, indikator kinerja keuangan Oktober 2024 secara umum menunjukkan pencapaian yang lebuh baik dari target RKAP Oktober tahun ini. 

    Tak hanya laba, operating cash flow PLN juga lebih tinggi 78,7% dari RKAP pada Oktober 2024 sebesar Rp18,1 triliun. Pasalnya, penerimaan dari pelanggan yang lebih baik seiring dengan peningkatan penjualan listrik. 

    “Prognosa kami 307,23 TWh sepanjang tahun ini, kami melakukan ekstra effort untuk penjualan, baik itu meningkatkan revenue maupun melistriki seantero nusantara,” ujarnya. 

    Di sisi lain, EBITDA perseroan itu tercatat Rp94,7 triliun atau lebih tinggi 17% dari RKAP Oktober 2024 Rp80,9 triliun. Total aset PLN hingga Oktober 2024 tercatat sebanyak Rp1.714,7 triliun. 

    Darmawan menerangkan bahwa di tengah volatilitas kurs dan keadaan makro ekonomi yang tidak kondusif, PLN berhasil meningkatkan penjualan, laba bersih dan sekaligus menurunkan utang.

    Kinerja positif tersebut terlihat tak hanya dari pendapatan, namun pihaknya juga melaporkan penurunan liabilitas dalam 3 tahun terakhir. Pada 2023 sebesar Rp396 triliun atau turun 4% dibandingkan Rp451 triliun pada 2020. 

    Sebelumnya, dia menuturkan, pada Desember 2023, realisasi penjualan listrik mencapai 288,44 TWh atau naik 5,32% dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 270,82 TWh.

    Menurut Darmawan, proyeksi penjualan tahun ini meningkat lantaran sepanjang semester I-2024, PLN telah mencatat penjualan listrik sebesar 149,11 TWh atau naik 7,54% sekitar 10,45 TWh dibandingkan dengan periode yang sama pada 2023.