Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Pertamina Bidik Produksi Minyak Tembus 748.000 Barel per Hari pada 2025

    Pertamina Bidik Produksi Minyak Tembus 748.000 Barel per Hari pada 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Pertamina (Persero) menargetkan peningkatan produksi minyak hingga 748.000 barel per hari (bopd) pada 2025 atau naik dari prognosa tahun ini sebanyak 556.000 bopd. 

    Wakil Direktur Utama Pertamina Wiko Migantoro mengatakan, target dari Rencana Jangka Panjang Pembangunan (RJPP) tersebut dikontribusikan dari produksi domestik sebesar 417.000 bopd dan sisanya dari sumur di luar negeri. 

    “Di 2029 kita produksinya 914.000 barrel oil per day, sementara di domestik 480.000 bopd ini dengan menghitung semua potensi yang kita miliki, termasuk lapangan baru dan yang menggunakan teknologi,” kata Wiko dalam RDP Komisi VI, Selasa (3/12/2024). 

    Dia optimistis target tersebut dapat tercapai dengan penambahan sumber minyak dari lapangan baru maupun optimalisasi sumur eksisting. Hingga Oktober 2024, produksi minyak Pertamina mencapai 555.000 bopd. 

    Terlebih, saat ini pemerintah telah membentuk satuan tugas (satgas) bersama Kementerian ESDM untuk meningkatkan produksi nasional yang saat ini mencapai 407.000 bopd dari domestik. 

    “Pada saat rapat dengan ESDM kita menargetkan 416.000 bopd tahun depan finish-nya. Namun, ditantang untuk kita bisa sampai 430.000, kami bersemangat untuk itu,” ujarnya. 

    Untuk mewujudkan target tersebut, Pertamina memiliki sejumlah program kerja strategis di sektor hulu migas yakni fokus menjaga baseline produksi melalui program seperti revitalisasi aset eksisting dan optimisasi sumur. 

    Selanjutnya, upaya peningkatan produksi melalu investasi organik dan anorganik, pelaksanaan program transisi energi dan CCS/CCUS, serta peningkatan cost competitiveness melalui digitalisasi dan otomasi. 

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkap sejumlah upaya untuk meningkatkan target lifting minyak. Pertama, intervensi teknologi di sumur-sumur minyak, meski biayanya terbilang mahal. 

    Kendati demikian, Bahlil mengakui intervensi dengan teknologi ini hanya menahan agar produksi tidak turun saja.

    Kedua, Bahlil meminta agar sumur-sumur yang sudah selesai dieksplorasi untuk segera melanjutkan perencanaan pengembangan lapangan migas (PoD). Ketiga, melakukan eksplorasi untuk meningkatkan lifting minyak tersebut.

    Meski optimistis target 2025 tercapai, Bahlil mengaku tidak bisa berjanji bahwa target lifting 2024 yang dipatok sebesar 635.000 bopd akan tercapai.

  • Pertamina Salurkan 39,7 Juta Kiloliter BBM Subsidi per Oktober 2024

    Pertamina Salurkan 39,7 Juta Kiloliter BBM Subsidi per Oktober 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Pertamina (Persero) mencatat penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi atau public service obligation (PSO) mencapai 39,7 juta kiloliter per Oktober 2024.

    Wakil Direktur Utama Pertamina Wiko Migantoro mengatakan, penyaluran BBM subsidi tersebut sebagai bentuk perusahaan memenuhi kebutuhan energi masyarakat. Dia juga berharap penyaluran BBM subsidi bisa tembus 48,6 juta kiloliter pada akhir 2024.

    “Sampai dengan Oktober kita sudah menyalurkan BBM PSO 39,7 juta kiloliter dan kita harap di akhir tahun 48,6 juta kiloliter,” kata Wiko dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Selasa (3/12/2024).

    Selain BBM PSO, Wiko mencatat penyaluran BBM nonsubsidi telah mencapai 37,2 juta kiloliter per Oktober 2024. Dia pun menargetkan penyaluran BBM nonsubsidi bisa mencapai 39,1 juta kiloliter pada akhir tahun ini.

    Sementara itu, penyaluran liquefied petroleum gas (LPG) telah mencapai 6,9 juta ton per Oktober 2024 ini. Wiko pun menargetkan penyaluran LPG bisa menyentuh level 8,3 juta ton pada akhir 2024.

    Di sisi lain, Wiko mengamini penggunaan bahan bakar berbasis fosil ini masih tinggi. Berdasarkan catatannya, pemasaran energi fosil tumbuh 4% selama 2020 hingga 2023.

    “Volume sale 2020 sampai 2023 naik 4%, walaupun kita diskusi pentingnya energi yang lebih bersih lagi, tapi fakta pertumbuhan demand fosil ini naik 4%,” kata Wiko.

    Oleh karena itu, dia pun memperkirakan penggunaan energi fosil masih akan tinggi hingga 2030 mendatang.

    “Kami memperkirakan sampai 2030 kebutuhan untuk bahan bakar berbasis fosil akan meningkat. Setelah itu kita perkirakan baru akan turun sehingga penting bagi kita untuk menjaga produktivitas hulu, keandalan supply BBM dan keandalan pengolahan kita,” ucap Wiko.

  • Peran Strategis Bank Internasional Jemput Investasi Asing

    Peran Strategis Bank Internasional Jemput Investasi Asing

    Bisnis.com, JAKARTA – Bank internasional disebut memiliki peranan strategis untuk mendatangkan investasi asing di tengah risiko ketidakpastian global seperti konflik geopolitik di Eropa dan kawasan Timur Tengah.

    Head of Global Network Banking Citi Indonesia, Wit Oemar mengatakan bank internasional memiliki sejumlah karakteristik yang dapat memfasilitasi langsung investasi dari negara asing ke pasar domestik.

    Dia menuturkan perusahaan asing yang berniat melakukan ekspansi di negara lain terkendala tantangan berupa informasi yang bersifat asimetris dan friksi dari perbedaan karakteristik pasar. Bank internasional memiliki solusi untuk dua permasalahan tersebut.

    “Ketertarikan perusahaan multinasional untuk berinvestasi di Indonesia itu sudah ada, hanya perlu sedikit dorongan untuk merealisasikannya. Informasi yang diberikan oleh Citi menjadi salah satu langkah nyata bank menjemput bola sehingga dapat mendatangkan investasi asing ke Tanah Air,” kata Wit Oemar dalam keterangannya, Senin (3/12/2024).

    Dia menambahkan informasi yang jelas dan komprehensif saja tidak cukup untuk meyakinkan perusahaan multinasional berekspansi ke pasar asing, khususnya ke negara berkembang yang memiliki tingkat risiko lebih besar. Sebab, dalam pelaksanaan investasi ke pasar asing akan muncul risiko berupa struktur pembiayaan yang lebih besar akibat perbedaan kurs mata uang.

    Transaksi aktivitas penanaman modal yang dilakukan dengan sejumlah mata uang berbeda, lanjutnya, berpotensi membuat biaya yang harus dikeluarkan perusahaan membengkak, akibat spread nilai tukar yang harus ditanggung oleh perusahaan.

    Menurutnya untuk menghadapi risiko membengkaknya beban investasi, diperlukan strategi keuangan lindung nilai atau hedging terhadap modal yang disiapkan perusahaan multinasional. Strategi hedging ini juga difasilitasi oleh bank internasional, melalui layanan advisory yang dapat memberikan solusi optimalisasi belanja modal perusahaan.

    Selain itu, kata dia, terdapat juga layanan transaksi perbankan yang memfasilitasi kebutuhan keuangan perusahaan multinasional yang kompleks. Transaksi yang dilakukan perusahaan multinasional yang telah beroperasi di sejumlah negara akan menjadi sangat rumit jika dilakukan oleh bank domestik yang berbeda.

    “Kehadiran bank internasional menjadi diperlukan untuk memfasilitasi transaksi satu perusahaan yang sifatnya cross border, sehingga dapat menciptakan efisiensi arus kas perusahaan,” ujarnya.

    Bank internasional, lanjutnya, juga menyediakan fasilitas pembiayaan bagi perusahaan asing yang ingin berekspansi ke Indonesia. Klien perusahaan multinasional yang berbasis di negara-negara Asia lebih memilih untuk melakukan pembiayaan langsung, ketimbang mengandalkan kas dari induk perusahaan dalam aksi ekspansi ke luar negeri.

    Menariknya, perusahaan-perusahaan dari negara Asia tersebut yang kini menjadi investor asing utama di Indonesia. Data Kementerian Investasi menunjukan, realisasi penanaman modal asing paling besar periode Januari – September 2024 berasal dari Singapura (US$14,35 miliar), Hong Kong (US$6,06 miliar), dan China (US$5,78 miliar).

  • Kanada Lirik Peluang Kerja Sama Tenaga Nuklir dengan RI

    Kanada Lirik Peluang Kerja Sama Tenaga Nuklir dengan RI

    Bisnis.com, JAKARTA – Kanada melihat adanya peluang kerja sama dengan Indonesia ke depannya, utamanya terkait tenaga nuklir. Hal tersebut sejalan dengan salah satu prioritas utama Presiden Prabowo Subianto yakni ketahanan energi dan energi rendah karbon.

    Hal tersebut disampaikan Menteri Promosi Ekspor, Perdagangan Internasional dan Pengembangan Ekonomi Kanada Mary Ng dalam sambutannya pada business roundtable yang digelar oleh Indonesian Business Council (IBC) dan Business Council of Canada (BCC) di Jakarta Selatan, Selasa (3/12/2024).

    “Menurut saya keahlian Kanada, baik dalam teknologi bersih atau solusi berkelanjutan dalam spektrum yang luas, tetapi juga nuklir, menjadi peluang nyata bagi kita untuk berkolaborasi,” kata Mary Ng, Selasa (3/12/2024).

    Mary menyebut, pembahasan mengenai pemanfaatan tenaga nuklir sebelumnya telah didiskusikan oleh Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau dan Presiden Prabowo Subianto di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pacific Economic Cooperation (KTT APEC).

    Dalam diskusi itu, lanjutnya, Kanada juga telah menyampaikan bagaimana negara ini dapat bekerja sama dengan Indonesia utamanya dalam hal ketahanan energi.

    Merespons hal tersebut, Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya menyebut bahwa sejauh ini belum ada pembahasan secara mendetail terkait kerja sama tersebut. 

    Namun demikian, dia tidak menampik bahwa banyak sekali sektor-sektor yang masuk dalam Perjanjian Perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Kanada (Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership/ICA-CEPA), yang dapat dikerjasamakan ke depannya.

    “Baik itu di sektor energinya, dari resource yang new maupun renewables,” ujarnya. 

    Dalam catatan Bisnis, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sempat mengajak Perdana Menteri (PM) Kanada Justin Trudeau untuk melakukan kerja sama pengembangan teknologi reaktor nuklir skala kecil atau small modular reactor (SMR). 

    SMR adalah teknologi energi nuklir skala kecil menengah yang saat ini mulai banyak dikembangkan di dunia sebagai sumber energi bersih yang lebih murah dan aman. 

    “Indonesia sendiri sudah mulai melakukan asesmen SMR,” kata Airlangga dalam pertemuan ketiga Trudeau dengan para petinggi negara-negara anggota Asean pada KTT Khusus Asean-Kanada di Keketuaan Asean Laos, Kamis (10/10/2024). 

    Adapun, Indonesia tengah mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) pada 2025-2035 yang tertuang pada PP No. 14/2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional (RIPIN).  

    Salah satu teknologi nuklir yang dapat dimanfaatkan adalah SMR yang bekerja sama dengan US DoS melalui program Foundational Infrastructure for the Responsible Use of SMR Technology (FIRST).

    Airlangga juga mendorong kerja sama teknologi transisi energi lainnya, yakni bahan bakar berbasis kelapa sawit.

  • Pemerintah Bentuk Satgas PHK, Pakar Sebut Antisipasi PHK pada Masa Mendatang

    Pemerintah Bentuk Satgas PHK, Pakar Sebut Antisipasi PHK pada Masa Mendatang

    Bisnis.com, JAKARTA — Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) diharapkan menjadi langkah pemerintah untuk mengantisipasi agar angka PHK di Indonesia tidak makin besar.

    Perlu diketahui, pembentukan Satgas ini bertujuan untuk memitigasi risiko PHK dari perusahaan menyusul kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2025 sebesar 6,5%.

    Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal berharap Satgas PHK ini bisa menjadi langkah pemerintah untuk mengatasi masalah PHK yang sudah terjadi selama bertahun-tahun. 

    “Saya harap terbentuknya Satgas PHK ini sebagai bentuk antisipasi pemerintah terhadap kondisi yang sudah terjadi selama bertahun-tahun, termasuk tahun ini dan juga mengantisipasi supaya tidak menjadi lebih parah ke depannya,” kata Faisal kepada Bisnis, Selasa (3/12/2024).

    Berdasarkan catatan Bisnis, sebanyak 64.751 pekerja di Indonesia di-PHK per 18 November 2024 hingga pukul 08.45 WIB. Dari angka itu, DKI Jakarta menjadi wilayah penyumbang PHK tertinggi, yakni sebanyak 14.501 tenaga kerja atau berkontribusi sebesar 22,4%.

    Menurut Faisal, gelombang PHK salah satunya dipicu dari kondisi ekonomi, di mana saat ini terjadi penurunan daya beli masyarakat. Kendati demikian, Faisal menyampaikan bahwa keberhasilan dari Satgas PHK juga bergantung dari efektivitas dan koordinasi.

    “Dan Satgas PHK ini sebetulnya lebih kepada pengobatan. Yang penting dilakukan pemerintah juga sebetulnya adalah preventif, mencegah jangan sampai terjadinya PHK,” tuturnya.

    Untuk itu, lanjut dia, pemerintah perlu menetapkan kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil yang bisa mencegah gelombang PHK. “Tapi apapun Satgas PHK ini harus betul-betul serius,” imbuhnya.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli sebelumnya mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mempersiapkan pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK). “Lagi disiapkan, tim sama ininya. Ini kan masih rumusan awal,” ujar Yassierli kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/12/2024). 

    Nantinya, Satgas PHK ini akan melibatkan lintas kementerian yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Namun, Yassierli membantah bahwa pembentukan satgas ialah dampak seusai adanya kebijakan kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5%. Menurutnya, kenaikan UMP justru akan meningkatkan daya saing industri yang membutuhkan angin segar dalam menjaga daya beli masyarakat.

    Penetapan kenaikan rata-rata upah minimum nasional tahun 2025 sebesar 6,5% pertama kali diumumkan Presiden Prabowo Subianto.

    Orang nomor satu di Indonesia itu resmi menaikkan rata-rata upah minimum nasional 2025 sebesar 6,5%. Adapun, untuk upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh dewan pengupahan provinsi, kota, dan kabupaten.

    Mulanya, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa Menaker Yassierli mengusulkan agar kenaikan upah minimum di angka 6%.

    “Namun setelah membahas dan melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan pimpinan buruh, kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional 2025 sebesar 6,5%,” ujar Presiden Prabowo dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (29/11/2024).

    Kemudian, Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa untuk upah minimum sektoral nantinya akan ditetapkan oleh dewan pengupahan provinsi, kota, dan kabupaten. Nantinya, ketentuan lebih rinci terkait upah minimum bakal diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan.

    Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Indonesia (UI) Payaman Simanjuntak memandang pengusaha hingga pekerja atau buruh semestinya sudah bisa mengantisipasi kenaikan UMP 2025.

    Payaman menuturkan, jika melihat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023, rumus dari kenaikan UMP masih tetap berlaku.

    “Karena UU baru belum diundangkan. Jadi semua pengusaha, pekerja dan masyarakat sudah bisa mengantisipasi kenaikan upah tahun 2025,” ujar Payaman kepada Bisnis, Jumat (29/11/2024).

    Dia memperkirakan inflasi ada di rentang 4–5% dengan pertumbuhan ekonomi per provinsi antara 4–6%, sehingga kenaikan UMP pada 2025 sekitar 6–8%.

  • Bos Pertamina Ungkap Progres Penyusunan Skema Baru Subsidi BBM

    Bos Pertamina Ungkap Progres Penyusunan Skema Baru Subsidi BBM

    Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri mengatakan, skema baru penyaluran subsidi BBM masih terus digodok.

    Simon menjelaskan bahwa Pertamina menjadi bagian dari satuan tugas (Satgas) BBM subsidi tepat sasaran yang dipimpin oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). 

    Pertamina, kata Simon, mengambil bagian untuk memberikan data-data calon penerima subsidi BBM. Selanjutnya, semua data dari Pertamina akan diolah oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

    “Kemarin yang akan menjadi leading sektor di situ adalah BPS. Semua pembaruan data ini bisa benar-benar mencerminkan dan menggambarkan kondisi penerima manfaat yang sebaik-baiknya,” jelas Simon dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Selasa (3/12/2024).

    Oleh karena itu, Simon menyebut, saat ini pihaknya masih berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait target penerima subsidi BBM itu. Dia pun memastikan segala keputusan akan diambil secara adil.

    “Tentunya segala hal yang akan diambil akan melewati proses diskusi dan lintas kementerian, tentunya untuk mencari solusi mana yang paling baik,” kata Simon.

    Adapun, pemerintah berencana menyalurkan subsidi BBM secara kombinasi atau blending antara skema subsidi langsung pada barang dengan bantuan langsung tunai (BLT).

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, opsi skema subsidi tersebut sudah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan akan diumumkan lebih detail oleh sang kepala negara. 

    “Kenapa ini kita lakukan? Agar di samping memang kita menggairahkan daya beli masyarakat, kita juga ingin memastikan bahwa yang menerima ini betul-betul tepat sasaran,” kata Bahlil di kediamannya di Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2024).

    Untuk subsidi barang langsung, dia mengatakan, nantinya akan dikhususkan salah satunya untuk kendaraan berpelat kuning atau kendaraan umum. Dengan kata lain, kendaraan di luar itu tidak diperkenankan menerima BBM subsidi. 

    “Salah satu di antaranya adalah yang berhak menerima subsidi adalah kendaraan yang berpelat kuning. Angkot, transportasi umum, supaya apa? Harganya [tarif] transportasinya enggak boleh naik. Harga angkutannya enggak boleh naik,” tutur Bahlil.

    Sedangkan, khusus kriteria penerima BLT nanti akan diambil dari data masyarakat kurang mampu milik Kementerian Sosial, Pertamina, Kemenko Ekonomi, hingga Kemenko Pembangunan Manusia. Selanjutnya, data-data tersebut akan dikonsolidasikan oleh BPS. 

    “Jadi selama ini kan kita tidak pernah satu data nih. Nah, kali ini Pak Presiden Prabowo memerintahkan harus satu data terkait dengan saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Maka, BPS yang ditunjuk sebagai komandan dalam rangka penyeragaman data,” tutur Bhalil. 

    Ketua Umum Golkar itu pun mengaku bakal segera bertemu Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membicarakan hal ini. Dia ingin mendorong agar BLT untuk BBM subsidi bisa berjalan dulu. Dengan begitu, kata Bahlil, masyarakat kurang mampu ekonominya bisa terjaga. Sebab, harga BBM subsidi untuk masyarakat mampu kemungkinan naik. 

    “Ini bagian dari strategi agar saudara-saudara kita begitu terjadi pergeseran subsidi, ini kan subsidi-nya tidak dicabut. Ini kan cuma bergeser saja. Angkanya, volumenya semua sama. Supaya apa? Ada keadilan,” ucapnya.

  • Saingi Malaysia & Singapura, RI Siapkan Segudang Insentif untuk KEK Batam

    Saingi Malaysia & Singapura, RI Siapkan Segudang Insentif untuk KEK Batam

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian mengaku tengah menyiapkan kematangan iklim investasi di kawasan ekonomi khusus (KEK) yang ada di wilayah Batam agar tak kalah saing dengan Special Economic Zone (SEZ) Johor-Singapura.

    Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso menjelaskan bahwa salah satu upaya yang tengah diselesaikan untuk mendorong pamor KEK Batam di mata investor yakni mengenai penyelesaian masalah pembebasan lahan.

    “Kita ingin mendorong Batam itu kompetitif, terutama kalau dibandingkan dengan kompetitornya atau pesaingnya. Sekarang kan ada Johor. Dan Johor Baru itu luar biasa menawarkan banyak hal, jangan sampai Batam dalam tanda petik kalah dengan itu,” kata Susiwijono saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Senin (3/12/2024).

    Di samping itu, optimisme itu juga didorong oleh lokasi geografis wilayah Batam yang disebut jauh lebih strategis. Kemudian, pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah insentif pada sejumlah KEK yang ada di Batam.

    Lebih lanjut, Susi juga memastikan pengembangan infrastruktur di wilayah Batam telah banyak mengalami kemajuan. Sehingga, hal itu akan menjadi nilai lebih untuk menarik minat para investor.

    “Lalu, kalau kita lihat konstelasi global saat ini, bisa jadi malah blessing buat kita. Sebagai contoh tensi geopolitik antara pemerintah nanti US dengan China itu akan malah jadi berkah buat kita karena ada beberapa investasi yang harus pindah ke Indonesia. Pengalaman kita seperti itu. Makannya kami ingin menyiapkan betul,” pungkasnya.

    Adapun, melansir dari lama resmi KEK, insentif fiskal terdiri dari pemerintah memberikan pengurangan pajak penghasilan perusahaan, bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN), insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

    Kemudian pengurangan pajak dan retribusi daerah sebesar 50% – 100%, fasilitas khusus untuk KEK pariwisata, dan insentif bea dan cukai.

    Sementara dari sisi nonfiskal, pemerintah memberikan insentif seperti kemudahan untuk perizinan dan lisensi, tidak ada kewajiban ekspor, serta kepemilikan tanah untuk 80 tahun.

  • SKK Migas Kantongi Modal Rp46,8 Triliun per Tahun untuk Eksplorasi

    SKK Migas Kantongi Modal Rp46,8 Triliun per Tahun untuk Eksplorasi

    Bisnis.co, JAKARTA – Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto mengungkapkan pihaknya memiliki dana sekitar Rp46,89 triliun per tahun untuk modal eksplorasi migas.

    Adapun, dana tersebut mencakup Rp15 triliun anggaran yang disediakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan US$2 miliar atau setara Rp31,89 triliun (asumsi kurs Rp15.944 per dolar AS) dari kas SKK Migas.

    “Jadi Rp15 triliun plus US$2 miliar untuk kegiatan eksplorasi,” ucap Djoko dalam acara Kegiatan Hasil Akhir Kajian Percepatan Eksplorasi Indonesia bagian Barat Tahap Kedua di Jakarta, Selasa (3/12/2024).

    Sementara itu, ditemui usai acara, Penasehat Kepala SKK Migas Nanang Abdul Manaf memerinci dana Rp15 triliun dari Kementerian ESDM itu berasal dari 10% hingga 15% penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

    Nanang membenarkan dana tersebut digunakan untuk modal eksplorasi migas. Namun, dana Rp15 triliun itu tak terbatas untuk hal tersebut saja.

    Menurutnya, dana tersebut digunakan untuk investasi SKK Migas, termasuk membangun infrastruktur jaringan gas (jargas) dan semacamnya.

    “Jadi tidak seluruhnya Rp15 triliun digunakan eksplorasi, tapi untuk infrastruktur jargas dan sebagainya,” ucap Nanang.

    Sebelumnya, SKK Migas mengungkapkan realisasi investasi di sektor hulu migas telah mencapai US$10,3 miliar atau Rp163,25 triliun per Oktober 2024. Jumlah tersebut setara dengan 64,4% dari target investasi yang dibidik oleh SKK Migas pada 2024.

    Djoko Siswanto mengatakan, pihaknya tetap optimistis target investasi di 2024 yang sebesar US$16 miliar atau Rp253,56 triliun bisa tercapai.

    “Realisasi sampai Oktober sebesar US$10,3 miliar. Kami harap akhir tahun bisa mencapai US$16 miliar,” ucapnya dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI, Senin (18/11/2024) lalu.

    Adapun, prognosis investasi di hulu migas untuk 2024 itu sejatinya turun. Sebab, sebelumnya target investasi hulu migas mencapai US$17,7 miliar atau setara Rp280,59 triliun.

    Menurut Djoko, target itu turun karena ada sejumlah kebijakan dari pemerintah. Salah satunya, kebijakan kewajiban tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

    “Bahwa beberapa kegiatan jadi tertunda ke tahun depan. Jadi karena target-target seluruh kegiatan belum 100%, otomatis kan investasinya gak 100%, ada beberapa pekerjaan yang delay,” jelas Djoko. Kendati, pemerintah saat ini sudah melakukan perubahan kebijakan terkait TKDN. Kini, syarat TKDN telah direlaksasi.

  • Stafsus Airlangga: Pemerintah Bakal Optimalisasi PSN Demi ICOR Turun

    Stafsus Airlangga: Pemerintah Bakal Optimalisasi PSN Demi ICOR Turun

    Bisnis.com, JAKARTA — Staf Khusus Menteri Koordinator bidang Perekonomian Raden Pardede menyampaikan pemerintah akan mengoptimalkan pemanfaatan Proyek Strategis Nasional atau PSN demi menurunkan Incremental Capital-Output Ratio alias ICOR.

    Raden menyampaikan investasi perlu terus didorong tinggi, bahkan lebih tinggi dari posisi yang sekarang dengan menarik sejumlah sumber pembiayaan untuk melaksanakan berbagai program pembangunan.

    Sementara pertumbuhan ekonomi tinggi perlu diiringi dengan efisiensi investasi. Namun saat ini rata-rata ICOR Indonesia sepanjang 2019—2023 sebesar 6,96. Setidaknya, pemerintah harus memangkas ICOR ke level 4,5.

    “Masih banyak kapital-kapital kita, termasuk infrastruktur yang mungkin belum dimanfaatkan secara efisien,” ujarnya dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Selasa (3/12/2024).

    ICOR merupakan rasio yang menunjukkan hubungan antara peningkatan belanja modal termasuk infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi yang masih tinggi. Angka tersebut menjadi salah satu parameter yang menunjukkan tingkat efisiensi investasi di suatu negara.

    Dengan kata lain, ICOR menunjukkan jumlah investasi yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 1%. Artinya setiap peningkatan pertumbuhan ekonomi 1% membutuhkan peningkatan investasi infrastruktur sebesar 6,96%. Sementara itu, sejumlah negara maju memiliki ICOR di bawah 3.

    Apabila nilai ICOR tak berubah tetap 6,96, untuk mencapai pertumbuhan sesuai target Prabowo Subianto yakni 8%, perlu peningkatan investasi hingga 55,2%. Padahal jika ICOR lebih rendah seperti negara lain di angka 3, Indonesia hanya perlu pertumbuhan investasi sebesar 24%.

    Lebih lanjut, Raden menyampaikan target ambisius pertumbuhan ekonomi dan menurunkan ICOR menjadi pemacu untuk pemerintah bekerja lebih keras.

    “Namun, bukan hal mustahil. Indonesia pernah mencapai pertumbuhan seperti itu. Rata-rata 7,3% pada periode 1986—1987. Bahkan pernah mencapai 8,3%. Untuk itu diperlukan ekstra effort untuk mengoptimalkan semua mesin pertumbuhan,” ujarnya.

    Untuk itu, menjadi sangat penting bagi pemerintah dalam menurunkan ICOR dan meningkatkan kualitas investasi dan efisiensinya kepada sektor-sektor yang lebih produktif dan berpotensi lebih tinggi dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi.

    Sejalan dengan program hilirisasi yang diimbangi dengan industrialisasi. Raden menegaskan pemerintah terus mendorong investasi di sektor-sektor strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

  • Kemenperin Usul 15 Sektor Dapat Gas Murah Industri (HGBT)

    Kemenperin Usul 15 Sektor Dapat Gas Murah Industri (HGBT)

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan mengusulkan perluasan target penerima harga gas bumi tertentu (HGBT) atau gas murah untuk industri yang semula untuk tujuh sektor menjadi 15 sektor. 

    Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengatakan, untuk menerapkannya maka perlu disusun aturan yang lebih lengkap dan komprehensif dalam bentuk peraturan pemerintah sebagai payung pelaksanaan program HGBT tersebut. 

    “Pemberian HGBT 15 sektor usulan baru untuk mendorong peningkatan daya saing industri, mendorong ekspor, dan mendoorng investasi sektor industri,” kata Faisol dalam rapat kerja di Komisi XII DPR RI, Senin (2/12/2024). 

    Kendati demikian, dia tak memerinci sektor baru yang akan mendapatkan HGBT. Program tersebut saat ini diterapkan untuk industri pupuk, petrokimia, baja, keramik, kaca, oleokimia, dan sarung tangan karet. 

    Faisol menerangkan bahwa implementasi HGBT telah terbukti meningkatkan daya saing industri sehingga perlu dilanjutkan. Adapun, program harga gas US$6 per MMbtu untuk industri tersebut akan berakhir pada tahun ini. 

    Dia juga mendorong agar pembatasan kuota gas bumi untuk sektor industi dapat dihapuskan sehingga industri dapat menyerap gas sesuai dengan alokasi gas yang telah ditetapkan. 

    “Dengan memperhatikan kebutuhan gas bumi yang semakin meningkat setiap tahunnya akan tetapi supply gas yang semakin menurun, dapat dipertimbangkan mekanisme impor gas bumi,” jelasnya. 

    Sebagaimana diketahui, Kemenperin tengah mengejar pengesahan kebijakan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri yang sebelumnya telah disetujui pada pemerintahan Joko Widodo.

    RPP Gas Bumi salah satunya akan mengatur gas untuk kebutuhan energi, termasuk listrik. Dalam hal ini dia juga menyebutkan terkait keberlanjutan harga gas bumi tertentu (HGBT) atau gas murah US$6 – US$6,5 per MMbtu. 

    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kemenperin Eko S. Cahyanto mengatakan, penggunaan gas akan membuat sektor industri beroperasi dengan energi yang lebih bersih dibandingkan sumber fosil lainnya. 

    “Kami berharap sebenarnya gas ini bisa dimanfaatkan oleh seluruh industri dan tidak didiskriminasi hanya tujuh sektor, kalau bisa semuanya, kami berharap semuanya bisa mendapatkan itu,” tutur Eko saat ditemui di Kantor Kemenperin, Senin (2/12/2024).