Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Aturan Kenaikan UMP 2025 Terbit Hari Ini? Begini Kata Menaker

    Aturan Kenaikan UMP 2025 Terbit Hari Ini? Begini Kata Menaker

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyebut aturan yang bakal dijadikan sebagai acuan penetapan upah minimum 2025 bakal diumumkan hari ini Rabu (4/12/2024).

    Aturan yang nantinya terbit dalam bentuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) itu sudah masuk tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). 

    “Kami sedang menyusun peraturan menteri, kepada beberapa wartawan sudah sampaikan kita targetnya besok, Insya Allah ya,” kata Yassierli kepada awak media di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (3/12/2024).

    Yassierli mengatakan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) sebelumnya telah mengusulkan ke Presiden Prabowo Subianto agar kenaikan rata-rata upah minimum nasional naik sebesar 6%.

    Namun, Kepala Negara memutuskan agar kenaikan upah minimum sebesar 6,5% pada tahun depan. Keputusan tersebut mempertimbangkan daya beli masyarakat.

    “Pak Presiden dengan pertimbangan ingin meningkatkan daya beli pekerja, beliau mengatakan 6,5% dan itu diumumkan,” ujarnya. 

    Sebelumnya, Prabowo telah mengumumkan bahwa kenaikan rata-rata upah minimum nasional sebesar 6,5% untuk 2025. Penetapan upah minimum ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli pekerja dengan tetap memperhatikan daya saing usaha.

    Nilai tersebut sedikit lebih tinggi dari usulan Yassierli. Prabowo menyebut, Yassierli mengusulkan kenaikan upah minimum sebesar 6%.

    Setelah melakukan diskusi mendalam, termasuk pertemuan dengan pimpinan serikat buruh, pemerintah memutuskan mengerek upah minimum sebesar 6,5%.

    “Menteri Tenaga Kerja mengusulkan kenaikan sebesar 6%. Namun, setelah membahas juga dan melaksanakan pertemuan dengan pimpinan buruh, kita ambil keputusan kenaikan rata-rata upah minimum nasional pada 2025 sebesar 6,5%,” kata Prabowo usai menggelar rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

    Lebih lanjut, Kepala Negara menyebut bahwa penetapan upah minimum sektoral akan menjadi kewenangan dewan pengupahan provinsi, kota, dan kabupaten. Ketentuan lebih rinci terkait upah minimum akan diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker).

    Penetapan tersebut lebih rendah dari tuntutan serikat buruh/pekerja. Dalam catatan Bisnis, kalangan buruh meminta pemerintah untuk mengerek upah minimum provinsi atau UMP 2025 sebesar 8%-10% pada 2025. Alasannya, kenaikan upah selama 2 tahun terakhir di bawah inflasi.

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkap, usulan kenaikan upah memperhitungkan perhitungan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% dan inflasi 2,5%, sehingga jika ditotal mencapai 7,7%. 

    “2025 upah minimum di depan mata, kita proklamirkan upah minimum 2025 naik minimal 8% -10%,” kata Said Iqbal dalam Peringatan 3 Tahun Kebangkitan Klas Buruh, dikutip Kamis (19/9/2024).

    Menurutnya, kenaikan upah yang hanya di bawah inflasi tak cukup untuk memenuhi kebutuhan para buruh. Bahkan, Said menilai kenaikan upah yang minim tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan buruh sehari-hari. 

    “Siapa bilang buruh naik upah? Nombok, inflasi 2,8%, harga barang naik 2,8%, naik gaji 1,58% berarti buruh nombok, bukan naik gaji, nombok 1,3%,” tegasnya.

  • Daftar UMP 2025 Seluruh Provinsi di Kalimantan Jika Naik 6,5%

    Daftar UMP 2025 Seluruh Provinsi di Kalimantan Jika Naik 6,5%

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah resmi mengumumkan upah minimum nasional 2025 naik sebesar 6,5%. Keputusan itu diambil guna mendorong kesejahteraan para pekerja di Indonesia.

    Adapun, hal itu disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam konferensi pers, Jumat (29/11/2024). Dia menjelaskan, keputusan menaikkan upah minimum menjadi 6,5% jauh lebih tinggi dari usulan yang disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli.

    “Menteri tenaga kerja mengusulkan kenaikan upah minimum sebesar 6% namun setelah membahas dan melaksanakan pertemuan buruh kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional tahun 2025 sebesar 6,5%,” kata Prabowo dalam siaran langsung Sekretariat Presiden, Jumat (29/11/2024).

    Sejalan dengan hal itu, Upah Minimum Provinsi atau UMP 2025 bakal mengalami kenaikan termasuk pada wilayah Kalimantan. Apabila kenaikan UMP sebesar 6,5%, maka Provinsi Kalimantan Utara menjadi daerah dengan UMP tertinggi di 2025 yaitu Rp3,58 juta.

    Sementara itu, Provinsi Kalimantan Barat menjadi daerah dengan perolehan UMP paling kecil. Di mana, usai naik 6,5%, maka UMP 2025 menjadi sebesar Rp2,8 juta.

    Meskipun demikian, hitungan tersebut masih berupa simulasi jika UMP 2025 jadi diputuskan naik 6,5%. Adapun, formula final terkait kenaikan UMP bakal diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagerjaan (Permenaker).

    Berikut simulasi daftar UMP 2025 seluruh Provinsi di Kalimantan jika naik 6,5%:

    UMP Kalimantan Utara 2024 – Rp 3.361.653 menjadi Rp3.580.160
    UMP Kalimantan Timur 2024 – Rp 3.360.858 menjadi Rp3.579.313
    UMP Kalimantan Selatan 2024 – Rp 3.282.812 menjadi Rp3.496.194
    UMP Kalimantan Barat 2024 – Rp 2.702.616 menjadi Rp2.878.286
    UMP Kalimantan Tengah 2024 – Rp3.261,616.00 menjadi Rp3.473.621

  • Korsel Siapkan Dana US Miliar, Antisipasi Volatilitas Pasar usai Kisruh Darurat Militer

    Korsel Siapkan Dana US$7 Miliar, Antisipasi Volatilitas Pasar usai Kisruh Darurat Militer

    Bisnis.com, JAKARTA – Regulator keuangan Korea Selatan mengatakan siap untuk memobilisasi dana stabilisasi pasar saham senilai 10 triliun won atau US$7 miliar (setara Rp111,7 triliun).

    Dana tersebut disiapkan untuk mengurangi volatilitas pasar di tengah keputusan mengejutkan Presiden Yoon Suk Yeol untuk memberlakukan darurat militer, yang kemudian dicabut.

    “Kami siap untuk mengerahkan dana stabilisasi pasar saham senilai 10 triliun won kapan saja dan langkah-langkah stabilisasi pasar lainnya,” kata Kepala Komisi Layanan Keuangan atau Financial Services Commission (FSC) Kim Byoung-hwan dikutip dari Kantor Berita Yonhap pada Rabu (4/12/2024). 

    Pernyataan Kim dikeluarkan dalam sebuah pertemuan dengan para kepala Layanan Pengawasan Keuangan dan lembaga keuangan milik negara.

    Kim mengatakan total dana senilai 40 triliun won juga tersedia untuk stabilisasi pasar obligasi. Dia mengatakan, otoritas akan memantau secara ketat mata uang asing dari perusahaan keuangan lokal dan mengambil langkah-langkah untuk menyuntikkan likuiditas yang cukup ke pasar mata uang jika diperlukan.

    Sementara itu, Kementerian Keuangan Korea Selatan mengatakan pasar saham akan dibuka seperti biasa pada Rabu.

    Keputusan tersebut dibuat selama pertemuan darurat yang diadakan sebelumnya pada hari itu antara Menteri Keuangan Choi Sang-mok dan pejabat ekonomi dan keuangan teratas, menurut kementerian.

    Indeks acuan KOSPI dan pasar KOSDAQ yang sarat dengan perusahaan teknologi dijadwalkan dibuka pada pukul 9 pagi waktu setempat dan ditutup pada pukul 3:30 sore waktu setempat.

    Keputusan tersebut muncul saat pasar valuta asing dan pasar saham Korea di luar negeri, yang telah menunjukkan ketidakstabilan setelah pernyataan mengejutkan Yoon, mulai stabil setelah tindakan tersebut dicabut hanya beberapa jam kemudian, kata Kementerian.

    Menteri Keuangan Choi Sang-mok meyakinkan para investor, dengan berjanji bahwa pemerintah akan mengambil setiap langkah yang mungkin untuk menstabilkan pasar keuangan dan valuta asing, termasuk menyediakan likuiditas tanpa batas jika diperlukan.

    Kementerian Keuangan juga menekankan komitmennya terhadap stabilitas pasar, dengan menyatakan bahwa sistem pemantauan di seluruh pemerintah telah diberlakukan untuk mengamati secara ketat kondisi pasar keuangan.

  • Imbas Kisruh Darurat Militer, Bursa Korea Selatan Anjlok

    Imbas Kisruh Darurat Militer, Bursa Korea Selatan Anjlok

    Bisnis.com, JAKARTA — Pasar saham Korea Selatan anjlok dan mata uang won memangkas kerugian semalam setelah Presiden Yoon Suk Yeol secara singkat mengumumkan darurat militer di tengah pertikaian politik, lalu mencabut keputusan tersebut beberapa jam kemudian.

    Mengutip Bloomberg pada Rabu (4/12/2024), indeks saham acuan Kospi Korea Selatan merosot sebanyak 2% karena saham Samsung Electronics Co., perusahaan terbesar di negara tersebut jeblok 3%. 

    Sementara itu, mata uang Won menguat sebanyak 1,6% menjadi 1.406,35 per dolar, sekaligus menghapus hampir semua penurunan semalam.

    Pada Selasa (3/122/2024) larut malam waktu setempat, Yoon mengumumkan darurat militer di negara itu untuk pertama kalinya dalam lebih dari 40 tahun. 

    Mata uang won dan instrumen exchange traded funds (ETF) di bursa terkait Korea Selatan melemah tajam semalam, sebelum memangkas kerugian di tengah berita bahwa parlemen berusaha mencabut keputusan tersebut dan otoritas keuangan berjanji untuk menyediakan likuiditas tak terbatas ke pasar sesuai kebutuhan.

    “Ini adalah gangguan politik jangka pendek yang dapat mengakibatkan pemakzulan atau pemecatan dari jabatan, tetapi bukan perubahan mendasar dalam risiko politik,” kata ekonom pasar berkembang dan ahli strategi valas di Wells Fargo Securities, Brendan McKenna.

    Adapun, McKenna menyarankan klien untuk menutup taruhan won yang bearish atau membeli aset Korea.

    Perintah mengejutkan Yoon adalah langkah berisiko tinggi yang diklaimnya akan mencegah oposisi mencoba melumpuhkan pemerintahannya di tengah keretakan yang kini akan semakin dalam. 

    Pihak oposisi telah mencoba memaksakan proposal anggarannya melalui Majelis Nasional, sementara Yoon telah memveto serangkaian RUU yang disahkan oleh parlemen, terkadang bahkan membuat marah partainya sendiri.

    Regulator keuangan utama Korea Selatan Kim Byoung-hwan mengatakan setelah pertemuan darurat bahwa pihak berwenang akan mengambil semua tindakan yang mungkin untuk memastikan stabilitas pasar. Dana stabilisasi pasar saham senilai 10 triliun won atau US$7 miliar siap digunakan segera jika diperlukan, katanya.

    Dewan moneter Bank of Korea (BOK), yang secara tak terduga memangkas suku bunga acuan minggu lalu, mengadakan pertemuan luar biasa mulai pukul 9 pagi untuk membahas langkah-langkah guna melindungi ekonomi dan pasar.

    Pasar saham Korea telah menjadi salah satu yang terburuk di dunia tahun ini, dengan kemenangan Donald Trump dalam pemilihan umum AS memperburuk prospeknya dengan ancaman tarifnya. 

    Regulator juga telah meningkatkan upaya untuk menghapus “Diskon Korea” dari saham negara tersebut di tengah kekhawatiran atas tata kelola perusahaan dan valuasi yang terus-menerus rendah. 

    “Karier politik Yoon tampaknya mendekati akhir. Kami memperkirakan beberapa volatilitas hari ini. Dalam jangka pendek, ini akan menjadi peluang beli. Dalam jangka panjang, masalah Diskon Korea akan terus berlanjut dan bertindak sebagai penghambat pertumbuhan,” kata kepala eksekutif di Fibonacci Asset Management Global Pte., Jung In Yun.

  • Kejelasan PPN 12% dan Insentif Baru Diumumkan Pekan Depan

    Kejelasan PPN 12% dan Insentif Baru Diumumkan Pekan Depan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah akan menyampaikan kepada publik terkait kepastian kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada pekan depan.

    Hal tersebut dirinya sampaikan di kantor Kemenko Perekonomian usai menggelar Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Kebijakan dan Insentif Fiskal untuk mendorong Perekonomian dan Menarik Investasi, Selasa (3/12/2024).

    “Nanti diumumkan minggu depan,” ujarnya menanggapi pertanyaan media massa soal kepastian PPN 12%.

    Airlangga enggan menyampaikan lebih lanjut soal kapan akan diumumkan. Dirinya juga menyebut masih akan menyampaikan hasil Rakortas kepada Presiden Prabowo Subianto sebelum hasil kebijakan fiskal diumumkan.

    Rapat tersebut terpantau dihadiri sejumlah menteri seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, serta Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah.

    Bukan hanya kebijakan fiskal berupa PPN, Airlangga juga menyampaikan bahwa pekan depan akan ada pengumuman sederet insentif yang ditujukan kepada industri padat karya.

    Airlangga menyampaikan insentif seperti PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sektor perumahan dan insentif Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) turut menjadi pembahasan Rakortas tersebut.

    “Kan ada PPnBM untuk otomotif, kemudian ada PPN untuk perumahan. Nah ini lagi dimatangkan, seminggu nanti kita umumkan untuk tahun depan,” lanjutnya.

    Meski demikian, Airlangga memberikan sinyal akan adanya insentif baru yang disiapkan namun lebih kepada industri padat karya, baik sepatu, furnitur, hingga garmen.

    Sementara terkait rencana insentif untuk daya belli masyarakat, Airlangga menegaskan pemerintah telah memiliki bantuan sosial atau bansos.

    Sebelumnya, saat rapat tersebut usai dan para menteri mulai meninggalkan kantor Airlangga, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memilih bungkam terkait rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12% yang rencananya mulai pada 1 Januari 2025.

    Sri Mulyani baru menjawab ketika ditanya soal pembahasan Rakortas tersebut.

    “Nanti Pak Menko [Airlangga Hartarto] saja yang menyampaikan [hasil Rakortas] ya,” ujarnya.

  • Thailand Sesuaikan Kebijakan Soal Investasi Asing Jelang Pemerintahan Jilid II Trump

    Thailand Sesuaikan Kebijakan Soal Investasi Asing Jelang Pemerintahan Jilid II Trump

    Bisnis.com, JAKARTA – Thailand mengambil langkah-langkah untuk menarik lebih banyak investasi asing guna mempercepat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Negeri Gajah Putih juga bersiap menyesuaikan kebijakannya untuk menghadapi potensi perubahan perdagangan dunia seiring kepemimpinan Presiden AS terpilih Donald Trump yang menyuarakan mengutamakan ekonomi dalam negerinya. 

    Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra menuturkan dia ingin memposisikan negaranya sebagai tujuan pilihan untuk investasi di pusat data dan semikonduktor. Dia menambahkan, negara itu telah membuat beberapa kemajuan dalam hal ini dengan mengamankan komitmen dari perusahaan-perusahaan seperti Google milik Alphabet Inc. dan Microsoft Corp. 

    Ekonomi Thailand bernilai US$500 miliar berada dalam kondisi yang jauh lebih baik saat ini dibandingkan saat koalisi pimpinan Pheu Thai berkuasa setahun yang lalu, kata perdana menteri itu. Berusaha memastikan pertemuan para pemimpin bisnis Thailand dan asing di Forbes Global CEO Conference di Bangkok pada hari Kamis, Paetongtarn mengatakan periode ketidakpastian politik telah berakhir dan bahwa keberlanjutan kebijakan merupakan prioritas bagi pemerintahannya.

    Paetongtarn mulai berkuasa pada September 2024 setelah pendahulunya, Srettha Thavisin, digulingkan dalam putusan pengadilan yang memicu kekacauan politik.

    “Jika politik sangat stabil, semuanya akan menjadi lebih stabil. Orang-orang akan lebih percaya bahwa Thailand tidak akan banyak berubah. Mereka akan lebih percaya diri untuk berinvestasi,” katanya dikutip dari Bloomberg, Selasa (3/12/2024).

    Kembalinya pemerintahan sipil setelah pemerintahan yang didukung militer selama hampir satu dekade juga telah menyebabkan lonjakan janji investasi oleh perusahaan-perusahaan swasta. 

    Namun, serangkaian petisi hukum terhadap Paetongtarn dan Partai Pheu Thai telah menimbulkan kekhawatiran tentang ketidakstabilan politik baru dengan pendirian kerajaan konservatif negara itu yang berusaha menegaskan kembali cengkeramannya pada kekuasaan.

    Badan Investasi Thailand melaporkan lonjakan 42% dalam nilai proposal investasi menjadi 723 miliar baht atau US$21 miliar dalam sembilan bulan pertama tahun ini, level tertinggi sejak 2015. 

    Perusahaan perancang chip Nvidia Corp. akan mengungkap rencana investasi Thailand pada Desember, sementara perusahaan seperti Seagate Technology Holdings dan Western Digital Corp. ingin meningkatkan investasi dalam operasi lokal, menurut para pejabat.

    “Kita perlu memastikan bahwa kita siap untuk investasi terutama pusat data dan semikonduktor. Thailand perlu mengumumkan kepada dunia bahwa kita siap untuk investasi masa depan,” jelasnya.

    Paetongtarn mengatakan pemerintahnya siap untuk menyesuaikan kebijakan untuk mendukung sektor ekspornya jika terkena dampak kebijakan perdagangan Presiden terpilih Donald Trump. 

    Jaminan Paetongtarn datang sehari setelah sebuah studi menunjukkan ekonomi Thailand berpotensi kehilangan sekitar 160,5 miliar baht, memangkas sekitar 90 basis poin dari proyeksi pertumbuhan produk domestik bruto sebesar 3% tahun depan.

    Pandangan Thaksin

    Sebelumnya, Paetongtarn mengatakan Thailand dapat melampaui target pertumbuhan tahun depan karena pemerintah akan meningkatkan investasi publik dan jika dapat memastikan stabilitas politik. Dia berjanji untuk menyelesaikan sisa masa jabatan tiga tahun pemerintahannya dan langkah-langkah stimulus baru pada awal Desember.

    Dia menuturkan, pemerintah Thailand sedang meletakkan dasar bagi negara untuk keluar dari perangkap pendapatan menengah atau middle income trap dalam 5 tahun.

  • 111 Juta Pekerja UMKM Topang Ekonomi Negara

    111 Juta Pekerja UMKM Topang Ekonomi Negara

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyebutkan sebanyak 111 juta orang bekerja di sektor UMKM dan menjadi penopang perekonomian negara saat ini. 

    Asisten Deputi Pengembangan Kawasan dan Rantai Pasok UKM Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Ali Alkatiri mengatakan 99,99% struktur ekonomi nasional didominasi oleh sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    “Dari angka tersebut, usaha mikro mendominasi dengan proporsi 99,60%, diikuti oleh usaha kecil sebesar 0,3%, dan usaha menengah sebesar 0,06%, kata Ali dalam acara J&T Connect Preneur Summit di Swissotel PIK Avenue, Jakarta Utara, Selasa (3/12/2024).

    Ali juga menjelaskan kontribusi UMKM terhadap penyediaan lapangan kerja juga sangat signifikan. Sebanyak 97% lapangan pekerjaan di Indonesia berasal dari sektor ini, yang mempekerjakan sekitar 111 juta orang. 

    Meskipun demikian, Ali menjelaskan permasalahan logistik semakin mendominasi sebagai salah satu kendala utama UMKM.

    Permasalahan logistik menjadi salah satu tantangan disamping modal, literasi digital, dan sumber daya manusia (SDM) juga masih menjadi perhatian. 

    “Perlogistikan dan menjamin rantai pasok masih menjadi persoalan besar bagi UMKM. Ini adalah salah satu obstacle yang kian mengemuka,” kata Ali. 

    Ali mengatakan jika perlu, pihaknya sebagai regulator dapat meninjau ulang terhadap regulasi yang relevan, seperti Perpres No. 16 Tahun 2012 hingga Perpres No. 5 Tahun 2020, serta berbagai peraturan menteri yang mendukung pengembangan UMKM.

  • Kementerian UMKM Sebut Biaya Logistik Jadi Tantangan

    Kementerian UMKM Sebut Biaya Logistik Jadi Tantangan

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyoroti tantangan besar yang dihadapi UMKM saat ini, yaitu masalah biaya logistik yang terus menjadi hambatan signifikan. 

    Asisten Deputi Pengembangan Kawasan dan Rantai Pasok UKM Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Ali Alkatiri menjelaskan permasalahan logistik semakin mendominasi sebagai salah satu kendala utama UMKM.

    Permasalahan logistik menjadi salah satu tantangan disamping modal, literasi digital, dan sumber daya manusia (SDM) juga masih menjadi perhatian. 

    “Perlogistikan dan menjamin rantai pasok masih menjadi persoalan besar bagi UMKM. Ini adalah salah satu obstacle yang kian mengemuka,” kata Ali dalam acara J&T Connect Preneur Summit di Swissotel PIK Avenue, Jakarta Utara, Selasa (3/12/2024).

    Dia menegaskan bahwa penyelesaian masalah ini tidak dapat dilakukan secara terpisah. Diperlukan sinergi dan kolaborasi antara berbagai pihak untuk menciptakan solusi yang inovatif, efisien, handal, dan berkelanjutan. 

    Ali mengatakan jika perlu, pihaknya sebagai regulator dapat meninjau ulang terhadap regulasi yang relevan, seperti Perpres No. 16 Tahun 2012 hingga Perpres No. 5 Tahun 2020, serta berbagai peraturan menteri yang mendukung pengembangan UMKM.  

    Selain itu, dia menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip ekonomi berkelanjutan, termasuk green economy dan blue economy bagi UMKM. 

    Dalam era saat ini, UMKM dan perusahaan diharapkan tidak hanya menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), tetapi juga menjalankan prinsip keberlanjutan sesuai tuntutan global.  

    “Kita harus membuka kembali regulasi yang mungkin perlu ditata ulang, sembari memastikan bahwa UMKM mampu beradaptasi dengan tuntutan ekonomi berkelanjutan,” jelasnya.

  • Bos PLN Curhat SPKLU di Rest Area Hanya Laku saat Lebaran

    Bos PLN Curhat SPKLU di Rest Area Hanya Laku saat Lebaran

    Bisnis.com, JAKARTA – PT PLN (Persero) menjelaskan kondisi stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) di rest area hanya ramai pada momentum Lebaran. Padahal, jumlah SPKLU disebut telah meningkat seiring dengan masifnya mobil listrik asal China di dalam negeri. 

    Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, meskipun sepi, pihaknya tidak serta merta mencabut fasilitas pengisi daya untuk EV tersebut. Terlebih, telah terjadi peningkatan transaksi SPKLU 5 kali lipat saat periode mudik Lebaran dalam setahun terakhir dan diproyeksi terus meningkat. 

    “Saat ini di rest area, stasiun charging kami, stasiun pengisian kendaraan listrik umum [SPKLU] kami tidak laku, hari ini tidak laku, hanya laku pada saat Lebaran,” kata Darmawan dalam RDP di Komisi VI DPR RI, Selasa (3/12/2024). 

    Dia memastikan pihaknya tidak akan mengurangi fasilitas SPKLU di rest area guna mengantisipasi lonjakan penggunaan kendaraan listrik ketika momentum mudik pada Lebaran tahun depan. 

    Adapun, PLN mencatat peningkatan transaksi di SPKLU yang dikelolanya terhitung sejak Lebaran tahun 2023 yang mencapai 2.500 transaksi. Sementara itu, tahun ini meningkat 5 kali lipat hingga 12.600 transaksi. Tahun depan, PLN memproyeksi peningkatan SPKLU naik menjadi 64.600 transaksi. 

    “Kami tidak mungkin membiarkan nanti pada saat Lebaran, mobil mudiknya 5 kali lipat, tahu-tahu ada 100-200 kehabisan listrk di tengah jalan,” tuturnya. 

    Bahkan, Darmawan menuturkan bahwa PLN berencana untuk melakukan penyesuaian jumlah dan penambahan SPKLU di sejumlah rest area. PLN disebut juga akan memodifikasi jenis charging station agar lebih efisien. 

    Umumnya, kendaraan listrik yang melakukan pengisian baterai di SPKLU bisa memakan waktu hingga 3 jam. PLN akan membangun SPKLU mid-charging sehingga waktu pengisian hanya membutuhkan waktu 2 jam. 

    “Kalau fast charging masih sekitar 15-20 menit, beda dengan mengisi bensin satu menit rampung. Jadi kalau antreannya 10, 10 kali 20 menit, 200 menit, itu artinya 3,5 jam. Nah, maka selama Lebaran, direksi PLN itu sekarang ini menjadi sibuk karena ada mobil listrik yang makin meningkat,” terangnya. 

    Sebelumnya, Darmawan menyebut pertumbuhan SPKLU yang makin masif seiring dengan kehadiran berbagai jenis mobil listrik asal China di pasar Indonesia.

    “Di tahun 2025 ini kami sudah agak gemeteran ini, kalau meningkat 5 kali lipat, kami sudah siap-siap memasang SPKLU di rest area dan di sekitarnya,” jelasnya. 

  • Pertamina Bidik Produksi Minyak Tembus 748.000 Barel per Hari pada 2025

    Pertamina Bidik Produksi Minyak Tembus 748.000 Barel per Hari pada 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Pertamina (Persero) menargetkan peningkatan produksi minyak hingga 748.000 barel per hari (bopd) pada 2025 atau naik dari prognosa tahun ini sebanyak 556.000 bopd. 

    Wakil Direktur Utama Pertamina Wiko Migantoro mengatakan, target dari Rencana Jangka Panjang Pembangunan (RJPP) tersebut dikontribusikan dari produksi domestik sebesar 417.000 bopd dan sisanya dari sumur di luar negeri. 

    “Di 2029 kita produksinya 914.000 barrel oil per day, sementara di domestik 480.000 bopd ini dengan menghitung semua potensi yang kita miliki, termasuk lapangan baru dan yang menggunakan teknologi,” kata Wiko dalam RDP Komisi VI, Selasa (3/12/2024). 

    Dia optimistis target tersebut dapat tercapai dengan penambahan sumber minyak dari lapangan baru maupun optimalisasi sumur eksisting. Hingga Oktober 2024, produksi minyak Pertamina mencapai 555.000 bopd. 

    Terlebih, saat ini pemerintah telah membentuk satuan tugas (satgas) bersama Kementerian ESDM untuk meningkatkan produksi nasional yang saat ini mencapai 407.000 bopd dari domestik. 

    “Pada saat rapat dengan ESDM kita menargetkan 416.000 bopd tahun depan finish-nya. Namun, ditantang untuk kita bisa sampai 430.000, kami bersemangat untuk itu,” ujarnya. 

    Untuk mewujudkan target tersebut, Pertamina memiliki sejumlah program kerja strategis di sektor hulu migas yakni fokus menjaga baseline produksi melalui program seperti revitalisasi aset eksisting dan optimisasi sumur. 

    Selanjutnya, upaya peningkatan produksi melalu investasi organik dan anorganik, pelaksanaan program transisi energi dan CCS/CCUS, serta peningkatan cost competitiveness melalui digitalisasi dan otomasi. 

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkap sejumlah upaya untuk meningkatkan target lifting minyak. Pertama, intervensi teknologi di sumur-sumur minyak, meski biayanya terbilang mahal. 

    Kendati demikian, Bahlil mengakui intervensi dengan teknologi ini hanya menahan agar produksi tidak turun saja.

    Kedua, Bahlil meminta agar sumur-sumur yang sudah selesai dieksplorasi untuk segera melanjutkan perencanaan pengembangan lapangan migas (PoD). Ketiga, melakukan eksplorasi untuk meningkatkan lifting minyak tersebut.

    Meski optimistis target 2025 tercapai, Bahlil mengaku tidak bisa berjanji bahwa target lifting 2024 yang dipatok sebesar 635.000 bopd akan tercapai.