Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Hilirisasi Batu Bara Jadi Salah Satu PR Satgas Baru Besutan Prabowo

    Hilirisasi Batu Bara Jadi Salah Satu PR Satgas Baru Besutan Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno membocorkan salah satu tugas Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi besutan Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut Tri, satgas yang bakal dipimpin oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia itu bakal turut mendorong hilirisasi batu bara. Adapun, hilirisasi batu bara hingga saat ini masih jalan di tempat.

    “Ya, insyaallah. Harapannya gitu [mendorong hilirisasi batu bara],” kata Tri usai menghadiri acara Indonesia Mining Summit di Jakarta, Rabu (4/12/2024).

    Tri menjelaskan hilirisasi batu bara penting untuk menciptakan nilai tambah, salah satunya hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME). Pasalnya, hingga saat ini Indonesia masih defisit liquefied petroleum gas (LPG). Pengembangan DME didorong untuk menjadi subtitusi LPG.

    Namun, Tri juga membuka kemungkinan lain bahwa hilirisasi batu bara tak mesti selalu menjadi DME.

    “Kita ada potensi untuk hilirisasi batu bara. Bisa jadi untuk substitusi [LPG], bisa jadi untuk tujuan yang lain. Misalnya, sekarang kan ada teknologi untuk pupuk, sudah pencairan [likuifikasi], ada macem-macem lah,” jelasnya.

    Prabowo segera membentuk Satgas Hilirisasi guna mendorong proses pengolahan produk mentah di dalam negeri. Rencana itu disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. 

    Bahlil mengatakan, Satgas Hilirisasi dibentuk demi merespons berbagai keluhan dan keinginan dari para dunia usaha, sedangkan untuk ketua satgas, Prabowo rencananya akan menunjuk Bahlil.

    “Kemarin di rapat, Presiden memutuskan membentuk satgas dan secara kebetulan yang ditunjuk sebagai ketua satgas adalah menteri ESDM,” kata Bahlil dalam acara yang sama.

    Menurutnya, segala unsur bakal dilibatkan agar kerja satgas bisa lebih efisien. Ini khususnya terkait perizinan bagi para pengusaha dalam mendorong hilirisasi.

    Bahlil mengatakan, proses pengesahan satgas saat ini masih berlangsung. Menurutnya, payung hukum pembentukan Satgas Hilirisasi akan berbentuk keputusan presiden (Keppres).

    Namun, dia memastikan Keppres yang dimaksud segera ditandatangani Prabowo dalam waktu dekat.

    “Keppresnya sekarang lagi dalam proses. Kita tunggu arahan secara teknisnya dari Bapak Presiden Prabowo,” ucap Bahlil.

    Dalam kesempatan terpisah, Bahlil mengingatkan para bos perusahaan untuk segera menjalankan hilirisasi batu bara menjadi DME. Dia pun menegaskan bahwa eks perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) yang mendapatkan perpanjangan menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK), wajib menjalankan hilirisasi batu bara.

    “Syarat utama PKP2B kita lakukan perpanjangan, salah satu syaratnya adalah harus membangun hilirisasi. Saya melihat sampai sekarang belum ada [perusahaan melakukan hilirisasi],” kata Bahlil dalam acara Minerba Expo 2024 di Jakarta, Senin (25/11/2024).

    “Hati-hati, karena perjanjiannya dengan kalian waktu itu saya yang tanda tangan IUP waktu masih di Kementerian Investasi,” imbuhnya.

    Bahlil juga mengingatkan pengusaha tak boleh ingkar janji atau lari dari kewajiban untuk melakukan hilirisasi batu bara menjadi DME itu.

    “Biar mu [pengusaha] lari sampai ke manapun, saya tahu ini barang. Jangan sampai orang Papua bilang tulis lain, baca lain,” ucap Bahlil. 

  • Pengelola Tol Cipali Bersiap Antisipasi Kecelakaan saat Libur Nataru

    Pengelola Tol Cipali Bersiap Antisipasi Kecelakaan saat Libur Nataru

    Bisnis.com, CIREBON – Operator jalan bebas hambatan PT Astra Tol Cipali melakukan sejumlah langkah antisipasi untuk menghadapi kemungkinan kecelakaan lalu lintas pada musim libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025.

    Direktur Operasional Astra Tol Cipali Rinaldi,menjelaskan persiapan menyeluruh ini dilakukan dengan melibatkan Kepolisian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Daerah, dan lembaga terkait lainnya. 

    “Rencana yang telah disusun tentunya membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Dengan sinergi ini, kami berharap dapat memberikan pelayanan prima kepada pengguna jalan selama periode Nataru,” kata Rinaldi, Rabu (4/12/2024).

    Sebagai langkah awal, Astra Tol Cipali bersama kepolisian wilayah telah menyiapkan skenario rekayasa lalu lintas. Strategi ini dibahas secara rinci dalam diskusi Tactical Floor Game (TFG) yang digelar pada Kamis, 21 November 2024.

    Melalui simulasi berbasis visual menggunakan papan permainan berskala besar, Astra Tol Cipali dan kepolisian memetakan titik rawan kemacetan serta jalur alternatif untuk mengurai kepadatan. 

    Mengantisipasi potensi kecelakaan yang mungkin terjadi akibat peningkatan volume kendaraan, Astra Tol Cipali menggelar simulasi Vehicle Accident Rescue (VAR) pada 28-29 November 2024. 

    Latihan ini melibatkan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Bandung, SAR Astra, dan Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat.

    Simulasi berlangsung di Gerbang Tol Kertajati Utama dan melibatkan skenario kecelakaan yang melibatkan tiga kendaraan dengan lima korban. Petugas dari berbagai satuan, termasuk patroli jalan raya, ambulans, rescue, dan derek, dilatih untuk melakukan analisis situasi, memberikan pertolongan pertama, hingga mengevakuasi korban ke fasilitas kesehatan.

    “Praktik langsung seperti ini sangat penting untuk meningkatkan kesiapan petugas di lapangan. Dengan latihan yang konsisten, penanganan kecelakaan dapat dilakukan lebih cepat dan efektif,” jelas Rinaldi.

    Tidak hanya pada sisi operasional, Astra Tol Cipali juga memperkuat kesiapan jalur melalui inspeksi bersama Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri. 

    Survey jalur yang dilakukan pada 28 November 2024 ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh ruas tol dalam kondisi siap digunakan selama arus libur Nataru.

    Peningkatan infrastruktur menjadi fokus utama, termasuk normalisasi saluran air untuk mencegah banjir, perbaikan jalan, dan penguatan infrastruktur di titik rawan longsor. Layanan di rest area juga ditingkatkan, baik dari segi fasilitas maupun kapasitas, agar pengguna jalan dapat beristirahat dengan nyaman.

    Astra Tol Cipali juga menggencarkan edukasi kepada masyarakat mengenai keselamatan berkendara melalui berbagai platform komunikasi. Informasi terkait rekayasa lalu lintas, jalur alternatif, dan lokasi layanan darurat akan disebarkan secara luas melalui media sosial dan aplikasi resmi Astra Tol Cipali.

    Selain itu, petugas di lapangan dilatih untuk memberikan edukasi langsung kepada pengguna jalan mengenai pentingnya mematuhi batas kecepatan dan menjaga konsentrasi selama berkendara, terutama di malam hari ketika risiko kecelakaan meningkat.

    Dengan serangkaian langkah strategis ini, Astra Tol Cipali optimis dapat menghadirkan pengalaman berkendara yang aman dan nyaman bagi masyarakat. 

  • Bos Semen Indonesia (SMGR) Blak-blakan Biang Kerok Laba Anjlok 44%

    Bos Semen Indonesia (SMGR) Blak-blakan Biang Kerok Laba Anjlok 44%

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Semen Indonesia (Persero) Tbk atau SIG (SMGR) membukukan penurunan laba usaha sebesar 44% menjadi Rp1,88 triliun hingga September 2024 atau lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp3,36 triliun. 

    Direktur Utama SIG Donny Arsal mengatakan, penurunan tersebut juga disebabkan performa harga di pasar dan penjualan yang mengalami penurunan drastis, khususnya pada sektor ritel sebagai penyerap terbesar produksi nasional. 

    “Di ritel ini yang menarik harga ke bawah, demand-nya turun 5% itu harganya juga kedorong ke bawah karena kompetisi sehingga performance kami 2024 dibanding tahun lalu itu drop siginifikan,” kata Donny dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR RI, Rabu (4/12/2024). 

    Untuk diketahui, kapasitas produksi semen nasional saat ini mencapai 122 juta ton atau lebih tinggi dibandingkan 2019 lalu sebanyak 112 juta ton. Kendati demikian, permintaan anjlok dari 70 juta pada 2019 menjadi 65 juta saat ini. 

    Terlebih, masih ada banyak pembangunan pabrik semen yang disebut akan menambah beban kondisi pasokan semen dalam negeri. Sementara itu, permintaan hanya bergerak di kisaran 60 juta – 65 juta ton. 

    “Kondisi permintaan semen sampai September itu dari sisi ritel yang turun mungkin 70% dari demand kami itu datangnya dari ritel, bukan dari proyek. Dari proyek itu hanya menyumbang 20%-30% dari total revenue dan Semen Indonesia sudah kurang lebih 70% dari sisi partisipasi di proyek,” tuturnya. 

    Donny menerangkan saat ini kondisi antara kapasitas dan pertumbuhan permintaan masih ada gap yang cukup besar. Semen Indonesia secara kapasitas terpasang sebesar 54,2% telah merefleksikan 44,4% kapasitas dengan market share 49%. Artinya, pangsa pasar SIG lebih besar daripada kapasitas produksi. 

    Adapun, volume penjualan semen secara keseluruhan mengalami penurunan 4% menjadi 28.001 juta ton periode Januari-September 2024, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 29.203 juta ton. 

    “Volume itu turun 4% dan pendapatan bruto turun 5% ini meskipun kita manage biaya operasi, tapi penurunan dari sisi volume dan harga yang menyebabkan kinerja keuangan jauh lebih rendah dibandingka periode yang sama tahun sebelumnya,” jelasnya. 

    Dalam catatannya, total pendapatan bruto turun 5% menjadi Rp26,29 triliun hingga September atau turun dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp27,66 triliun. Sementara itu, dari sisi beban operasional dan ongkos angkut meningkat 1% menjadi Rp4,13 triliun pada periode yan sama tahun ini. 

    “Asumsi ke depan, ke depan dengan tingkat persaingan yang cukup ketat, ada dua kita akan support dari sisi semen hijau dan interlock brick semen untuk menjawab tantangan program 3 juta rumah, ini merupakan bagian dari bagaimana kita menciptakan pasar baru,” pungkasnya. 

  • Meski Core Tax Berlaku, Lapor SPT Tahun Depan Masih Pakai Cara Lama

    Meski Core Tax Berlaku, Lapor SPT Tahun Depan Masih Pakai Cara Lama

    Bisnis.com, BANDUNG — Wajib pajak masih akan melaporkan surat pemberitahuan tahunan atau SPT tahun pajak 2024 melalui laman DJP Online pada 2025 meski Core Tax System akan berlaku.

    Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak Dwi Astuti menjelaskan Core Tax System atau sistem inti administrasi perpajakan akan diluncurkan pada awal Januari 2025. Artinya, Core Tax System baru akan mencatat transaksi dari tahun pajak 2025.

    Oleh sebab itu, untuk tahun pajak 2024 masih menggunakan cara yang lama karena belum tercatat oleh Core Tax System.

    “Jadi ini demi kemudahan wajib pajak dan demi keberlanjutan juga,” jelas Dwi dalam acara Media Gathering di Bandung, Rabu (4/12/2024).

    Nantinya, wajib pajak orang pribadi maupun badan baru akan melaporkan SPT menggunakan Core Tax System pada 2026 untuk tahun pajak 2025.

    Lebih lanjut, Dwi meyakini akan ada banyak manfaat yang didapatkan baik oleh wajib pajak maupun Ditjen Pajak usai penerapan Core Tax System. Bagi wajib pajak, adanya integrasi data membuat kini berbagai layanan perpajakan seperti DJP Online, e-Nota, pembayaran, EoI, dan sebagainya akan berada dalam satu portal.

    Dengan demikian, layanan perpajakan semakin cepat dan dapat dimonitor secara waktu nyata. Selain itu, diyakini Core Tax System juga akan membuat sistem perpajakan di Indonesia bisa semakin tranparansi karena bisa melihat seluruh transaksi dalam satu portal.

    Di sisi lain, Ditjen Pajak semakin mudah mengelola administrasi perpajakan berbasis data untuk pengambilan keputusan. Sejalan dengan itu, terjadi penurunan biaya administrasi.

    Selain itu, Dwi mengaku Ditjen Pajak terus melakukan pelatihan kepada para pegawai pajak terkait Core Tax System. Begitu juga kepada wajib pajak, Ditjen Pajak juga terus melakukan edukasi pengenalan Core Tax System.

    “Intinya adalah kami memang ingin mempersiapkan semaksimal mungkin sehingga nanti pada saat deployment itu teman-teman wajib pajak sudah memiliki bekal yang cukup untuk menggunakan Core Tax,” tutupnya.

  • Grup Salim Lunasi Akuisisi 35% Saham Tol Trans Jawa Senilai Rp15,75 Triliun

    Grup Salim Lunasi Akuisisi 35% Saham Tol Trans Jawa Senilai Rp15,75 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – Entitas usaha milik Grup Salim yakni PT Nusantara Infrastructure Tbk. (META) melalui Konsorsium GIC – MPTC resmi menyelesaikan seluruh transaksi pembelian 35% saham Jalan Tol Trans Jawa (JTT) milik PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) senilai Rp15,75 triliun.

    Direktur Utama PT Margautama Nusantara Danni Hasan menjelaskan bahwa akuisisi 35% saham Tol Trans Jawa itu telah dibayar lunas pada hari ini, Rabu (4/12/2024).

    “Proses akuisisi 35% saham Tol Trans Jawa telah dibayar lunas pagi ini sekitar pukul 10.00 WIB oleh konsorsium yang salah satunya terdiri dari Margautama Nusantara, yang merupakan anak usaha Nusantara Infrastructure,” jelasnya melalui keterangan resmi, Rabu (4/12/2024).

    Adapun, Konsorsium GIC – MPTC terdiri atas PT Margautama Nusantara (MUN), PT Metro Pacific Rollways Indonesia Services (MPTIS), dan Warrington Investment Pte. Ltd. (WIPL) yang merupakan entitas usaha dari Government of Singapore Investment Corporation (GIC).

    Dalam laporannya, akuisisi Tol Trans Jawa itu juga dilakukan dalam rangka memperkuat laju pertumbuhan bisnis jangka panjang agar dapat meningkatkan daya saing perseroan.

    Sementara itu, Direktur Utama Nusantara Infrastructure Ramdani Basri menjelaskan bahwa kolaborasi tersebut merupakan bukti kontribusi dari swasta yang berperan dan bertanggung jawab dalam membangun infrastruktur di Indonesia. Grup Nusantara Infrastructure berhasil mengundang kepercayaan dari investor asing untuk terus mengembangkan bisnis infrastruktur di Indonesia, sejalan dengan visi pemerintah untuk memperkuat kolaborasi antar sektor sebagai fondasi strategis dalam mempercepat pembangunan nasional.

    “Ke depan kami percaya bahwa peran swasta akan memberikan kontribusi bersama dengan BUMN untuk terus membangun infrastruktur Indonesia. Kami berharap dengan selesainya transaksi ini, pemerintah terus memberikan regulasi yang pro kepada investor baik lokal maupun asing sehingga terwujud Indonesia Incorporated yang dicita-citakan bersama.” Jelasnya.

    Namun demikian, sebelumnya JSMR memastikan bahwa pihaknya masih akan menjadi pemegang saham prioritas di PT JTT. Saat ini, Perseroan menggenggam sebesar 65% saham di PT JTT.

    Sementara itu, komposisi pemegang saham lain PT JTT saat ini yaitu sebesar 20,3% dimiliki PT MPTIS, 10,5% dimiliki oleh Warrington dan 4,2% dimiliki oleh PT MUN yang merupakan anak usaha dari PT Nusantara Infrastructure Tbk. (META).

  • Jelang Nataru, Damri Dukung Pantauan Operasional Real-Time

    Jelang Nataru, Damri Dukung Pantauan Operasional Real-Time

    Bisnis.com, JAKARTA – Damri memastikan kelancaran operasional transportasi selama Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 bisa dipantau lewat fasilitas Central Control Room (CCR).

    Head of Corporate Communication Danri Atikah Abdullah mengatakan beberapa parameter operasional dapat dipantau melalui CCR mulai dari kecepatan bus, posisi bus, hingga kondisi di dalam bus yang dipantau melalui CCTV yang terdapat di seluruh armada Damri.

    “Segala kondisi dan pergerakan setiap armada Damri akan terpantau secara real-time di CCR,” ujarnya melalui keterangan resmi, Selasa (3/12/2024).

    Apabila ditemukan adanya aspek yang tidak sesuai seperti kecepatan bus yang melebihi batas, tim CCR akan menghubungi petugas di lapangan untuk memberikan arahan langsung kepada pramudi yang bertugas.

    “Berbagai aspek keselamatan selalu kami siapkan selama arus mudik ini. CCR merupakan salah satu pusat pemantauan operasional armada yang akan beroperasi selama 24 jam untuk memastikan bahwa seluruh perjalanan berjalan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan,” imbuhnya.

    Perseroan juga mengajak pelanggan untuk secara mandiri melaporkan hal-hal yang menimbulkan ketidaknyamanan selama perjalanan. Adapun, pelanggan dapat menyampaikan laporan maupun kritik melalui media sosial DAMRI, Call Center DAMRI di 1500825, maupun melalui e-mail [email protected].

  • Bahlil Beri Sinyal Driver Ojol Tetap Dapat Subsidi BBM, Sempat Tuai Protes Keras

    Bahlil Beri Sinyal Driver Ojol Tetap Dapat Subsidi BBM, Sempat Tuai Protes Keras

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia kini memberi sinyal bahwa ojek online atau ojol bakal tetap menerima subsidi bahan bakar minyak (BBM).

    Hal ini merespons gejolak di kalangan driver ojol yang menolak rencana pemerintah tak akan memberikan subsidi BBM kepada angkutan tersebut.

    Bahlil menjelaskan skema penyaluran BBM subsidi baru yang bakal dilakukan secara kombinasi atau blending. Artinya, skema penyaluran BBM subsidi agar tepat sasaran akan berbentuk bantuan langsung tunai (BLT) dan subsidi langsung pada barang. 

    Adapun subsidi barang akan hanya diberikan untuk kendaraan berpelat kuning alias transportasi publik dan UMKM. Di sisi lain, ojol merupakan transportasi publik berpelat hitam.

    Kendati, Bahlil mengatakan ojol akan masuk ke dalam kategori UMKM. Dengan begitu, mereka berpotensi tetap mendapat subsidi BBM langsung kepada barang.

    “Terkait UMKM, semua UMKM kemungkinan besar akan disubsidikan secara bahan. Jadi kalau minyak, maka gak akan mengalihkan ke BLT. Nah ojol akan masuk dalam kategori UMKM,” ucap Bahlil usai menghadiri acara Indonesia Mining Summit di Jakarta, Rabu (4/12/2024).

    Kendati, Bhalil mengatakan pihaknya bakal tetap memilih ojol mana yang tergolong dalam UMKM. Pasalnya, terdapat ojol yang memiliki bos atau dia hanya menyewa kendaraan dari seorang pengusaha.

    Sementara, pelaku usaha sejatinya tak boleh mengkonsumsi BBM subsidi. 

    “Nah bagi ojol sekarang terjadi dinamika kita lagi exercise gimana membedakan mana pelat hitam yang usaha ojol dan mana yang bukan,” kata Bahlil.

    Sebelumnya, Bahlil memberi sinyal bahwa ojek online atau ojol tak akan diperbolehkan menggunakan BBM subsidi. Pasalnya, ojol tak masuk kategori kendaraan berpelat kuning.

    Bahlil menjelaskan ojol itu merupakan usaha. Dia menyebut ada pengusaha yang memiliki sejumlah unit kendaraan bermotor dan menyewakannya kepada masyarakat untuk menjadi ojol.

    Dengan fakta tersebut, maka kendaraan untuk usaha sejatinya tak berhak menenggak BBM subsidi.

    “Mungkin juga ada teman-teman saya yang punya motor, habis itu diambillah saudara-saudaranya dari daerah, datang [dipekerjakan] bawa ojek,” jelas Bahlil di kediamannya di Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2024).

    “Masa yang kayak gini disubsidi? Tetapi kita hitung, yang jelas [subsidi dilakukan secara] bijaksana,” imbuhnya.

    Pernyataan Bahlil pun direspons negatif oleh para driver ojol. Mereka merasa cemas akan memikul beban yang lebih berat seiring dengan rencana pemerintah yang akan membatasi akses BBM subsidi. 

    Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia mengatakan bahwa pengemudi ojek daring selama ini berpenghasilan rendah. Dengan penghasilan yang tidak terlalu besar itu, mereka harus menyetorkan uang kepada perusahaan aplikasi karena menggunakan jasa aplikasi.  

    Dia menilai rencana pembatasan BBM Subsidi akan membuat nasib driver makin sulit. Garda mengancam akan melakukan demo besar-besaran jika pemerintah tidak membatalkan rencana pembatasan BBM subsidi bagi mitra driver. 

    “Bahlil harus lihat di lapangan, jangankan untuk membeli bensin nonsubsidi, terkadang untuk mengisi bensin subsidi saja ojol ini harus menukar dengan rasa lapar di jalanan agar sepeda motornya tetap bisa beroperasi, Garda menilai hal yang tidak populer yang dinyatakan oleh Bahlil akan menyusahkan semua pihak,” kata Igun kepada Bisnis, Kamis (28/11/2024). 

  • Jelang 2025, Tak Ada Pembahasan Penundaan PPN 12% di DPR

    Jelang 2025, Tak Ada Pembahasan Penundaan PPN 12% di DPR

    Bisnis.com, JAKARTA — DPR menyampaikan bahwa pemerintah tidak membuka pembicaraan terkait rencana penundaan PPN 12%, sebagaimana diserukan oleh masyarakat yang keberatan dengan kebijakan efektif per 1 Januari 2025 tersebut.

    Anggota Komisi XI DPR Kamrussamad menyampaikan bahwa tidak ada pembicaraan formal terkait penundaan implementasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12%. Terlebih, pekan depan DPR sudah memasuki masa reses.

    Artinya, tidak ada pengambilan keputusan kebijakan di luar masa sidang, kecuali adanya keadaan urgent atau genting.

    “Belum pernah [ada ajakan untuk membahas penundaan PPN] karena saya kira kami konsisten sesuai dengan Undang-Undang HPP [Harmonisasi Peraturan Perpajakan],” ujarnya pada Selasa (3/12/2024) malam.

    Masyarakat sebelumnya menyerukan suara penolakan PPN 12% melalui petisi “Pemerintah, Segera Batalkan Kenaikan PPN!” terdapat di laman change.org sejak Selasa (19/11/2024). Petisi tersebut dibuat oleh pengguna bernama Bareng Warga sebagai bentuk protes atas rencana tarif PPN naik jadi 12% di tengah pelemahan daya beli.

    Hingga Rabu (4/12/2024) pukul 10.30 WIB, sudah terdapat 15.750 orang yang menandatangani petisi tersebut.

    Bukan hanya masyarakat, beberapa anggota komisi tempat Kamarussamad bertugas pun mengusulkan penundaan. Namun, Kamrussamad menduga pihak tersebut tidak ikut serta dalam membahas dan memutuskan Undang-Undang (UU) No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang memuat kebijakan PPN 12%.

    Kamrussamad menyampaikan hanya ada satu fraksi yang menolak UU HPP kala itu dan dirinya tidak menyebutkan nama fraksi tersebut.

    Sebagaimana tercantum dalam UU HPP, bahwa pemerintah dan wakil rakyat telah menyetujui kenaikan tarif PPN dari 10% ke 11% per 1 April 2022, sementara kenaikan dari 11% ke 12% berlaku per 1 Januari 2025.

    Sementara itu, apabila pemerintah ingin membahas penyesuaian besaran tarif PPN pun, harus menyesuaikan dengan siklus pembahasan APBN, yakni pada bulan Maret setiap tahunnya.

    Adapun terkait rencana insentif untuk mengimbangi kenaikan tarif pajak tersebut, Kamrussamad menilai pemerintah perlu lebih memperhatikan sektor manufaktur khususnya padat karya.

    Bagi masyarakat menengah bawah, dirinya menilai bantuan Perlindungan Sosial (Perlinsos) dari pemerintah sudah cukup besar untuk mendukung daya beli masyarakat.

    Terlebih, barang/jasa seperti pendidikan, sosial, sembako, dan makanan, tidak dikenakan PPN 12%.

    Adapun, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah akan menyampaikan kepada publik terkait kepastian kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada pekan depan.

    Hal tersebut dirinya sampaikan di kantor Kemenko Perekonomian usai menggelar Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Kebijakan dan Insentif Fiskal untuk mendorong Perekonomian dan Menarik Investasi, Selasa (3/12/2024) sore.

    “Nanti diumumkan minggu depan,” ujarnya menanggapi pertanyaan media massa soal kepastian PPN 12%. 

  • Segini Besaran UMP 2025 Seluruh Provinsi di Sumatra Jika Naik 6,5%

    Segini Besaran UMP 2025 Seluruh Provinsi di Sumatra Jika Naik 6,5%

    Bisnis.com, JAKARTA – Kenaikan rata-rata upah minimum nasional untuk 2025 resmi diumumkan sebesar 6,5%. Lantas, berapa jadinya upah minimum provinsi (UMP) yang ada di Pulau Sumatra dan sekitarnya?

    Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan kenaikan upah minimum usai menggelar rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

    Prabowo menyampaikan, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengusulkan agar kenaikannya sebesar 6%. Kendati begitu, setelah melakukan diskusi mendalam, termasuk pertemuan dengan pimpinan serikat buruh, pemerintah memutuskan kenaikan upah minimum sebesar 6,5%.

    “Menteri Tenaga Kerja mengusulkan kenaikan sebesar 6%. Namun, setelah membahas juga dan melaksanakan pertemuan dengan pimpinan buruh, kita ambil keputusan kenaikan rata-rata upah minimum nasional pada 2025 sebesar 6,5%,” kata Prabowo, Jumat (29/11/2024).

    Kepala Negara menilai, upah minimum merupakan jaringan pengaman sosial yang sangat penting bagi pekerja yang bekerja di bawah 12 bulan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak. Untuk itu penetapan upah minimum bertujuan untuk meningkatkan daya beli pekerja dengan tetap memperhatikan daya saing usaha

    Adapun, penetapan upah minimum sektoral akan menjadi kewenangan dewan pengupahan provinsi, kota, dan kabupaten. Ketentuan lebih rinci terkait upah minimum akan diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker).

    Jika besaran tersebut digunakan untuk mengerek upah minimum nasional, lantas berapa upah minimum 2025 di provinsi-provinsi yang ada di pulau Sumatra dan sekitarnya?

    Pada 2024, upah minimum provinsi di Aceh dipatok sebesar Rp3,460,672. Jika dihitung dengan acuan kenaikan 6,5%, maka upah minimum akan naik Rp224.943. Dengan demikian, UMP 2025 Aceh adalah Rp3.685.615.

    Kemudian, UMP di Sumatra Utara Rp2.992.559, Sumatra Barat Rp2.994.193, Riau Rp3.508.775, dan Jambi Rp3.234.533. Lalu, Sumatra Selatan naik menjadi Rp3.681.570, Bengkulu Rp2.670.039, Lampung Rp2.893.069, Bangka Belitung Rp3.876.600, dan Kepulauan Riau Rp3.623.653.

    Berikut daftar lengkap kenaikan UMP 2025 di Sumatra jika naik 6,5%:

    Aceh dari Rp3,460,672.00 menjadi Rp3.685.615
    Sumatra Utara dari Rp2,809,915.00 menjadi Rp2.992.559
    Sumatra Barat dari Rp2,811,449.27 menjadi Rp2.994.193
    Riau dari Rp3,294,625.56 menjadi Rp3.508.775
    Jambi dari Rp3,037,121.85 menjadi Rp3.234.533
    Sumatra Selatan dari Rp3,456,874.00 menjadi Rp3.681.570
    Bengkulu dari Rp2,507,079.24 menjadi Rp2.670.039
    Lampung dari Rp2,716,497.00 menjadi Rp2.893.069
    Bangka Belitung dari Rp3,640,000.00 menjadi Rp3.876.600
    Kepulauan Riau dari Rp3,402,492.00 menjadi Rp3.623.653

  • Bukti PPN 12% Tetap Berjalan: Pengumuman Google hingga Sinyal Kemenkeu

    Bukti PPN 12% Tetap Berjalan: Pengumuman Google hingga Sinyal Kemenkeu

    Bisnis.com, JAKARTA — Sinyal PPN 12% tetap berlaku semakin terlihat dari berbagai pengumuman yang disampaikan perusahaan, bahwa pajak layanan kepada konsumen akan naik mulai 1 Januari 2025.

    Raksasa teknologi, Google, menjadi salah satu perusahaan yang mengumumkan penyesuaian pajak layanan imbas kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN).

    Dalam laman Pusat Bantuan Google Ads mengenai informasi pajak di Indonesia, perusahaan itu mengumumkan bahwa semua penjualan akan dikenai PPN 12% tahun depan.

    “Untuk mematuhi peraturan pajak lokal, semua penjualan Google Ads di Indonesia akan dikenai PPN sebesar 12% mulai Januari 2025 hingga ke depannya [berubah dari tarif PPN sebesar 11% pada tahun 2024],” dikutip dari lama Google, Rabu (4/12/2024).

    Google juga menginformasikan bahwa pelangan yang ingin melakukan pemotongan pajak sebesar 2% atas pembayarannya wajib mengirimkan bukti potong atau slip pemotongan pajak kepada perusahaan tersebut.

    “Slip pemotongan pajak harus dikirimkan kepada kami dalam batas waktu pembayaran, seperti yang ditunjukkan dalam invoice komersial,” tertulis dalam laman tersebut.

    Google juga telah menyampaikan pengumuman itu kepada pelanggan layanan lainnya, seperti Google Cloud.

    Setelah Google, perusahaan jasa keuangan juga turut menyampaikan pengumuman terkait kebijakan kenaikan ppn ke 12% tetap berjalan.

    PT Mandiri Sekuritas mengirimkan surat elektronik (email) kepada para nasabahnya yang menginformasikan kenaikan tarif PPN menjadi 12%, yang berdampak pada penyesuaian fee transaksi.

    Mandiri Sekuritas menjelaskan bahwa hal itu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan Surat Edaran Bursa Efek Indonesia No. S-02289/BEI.KEU/03-2022 tentang Penyesuaian Tarif PPN sesuai UU HPP. Tarif PPN 11% yang berlaku sejak April 2022 akan berubah menjadi 12%, berlaku mulai 1 Januari 2025.

    “Penyesuaian tarif PPN ini akan berdampak pada penyesuaian Fee Transaksi. Perubahan tarif ini berlaku untuk seluruh transaksi yang menjadi objek PPN,” dikutip dari email tersebut.

    Di surat itu pun tertulis bahwa Mandiri Sekuritas akan terus memantau perkembangan peraturan terkait yang dapat berdampak kepada nasabah.

    “Mandiri Sekuritas akan terus memantau perkembangan peraturan terkait yang dapat berdampak kepada nasabah. Kami akan menginformasikan kembali kepada Bapak/Ibu apabila terdapat perubahan peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah dan/atau pihak berwenang lainnya,” dikutip dari surat tersebut.

    Kepastian Kenaikan PPN ke 12%

    Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Menkeu Parjiono menegaskan bahwa kenaikan PPN ke 12% akan tetap berlaku mulai 1 Januari 2025.

    “Jadi kita masih dalam proses ke sana, artinya berlanjut,” ujarnya menjawab pertanyaan moderator acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Selasa (3/12/2024).

    Parjiono menyampaikan pemerintah tetap memikirkan daya beli masyarakat, karena tidak semua barang maupun jasa dikenakan PPN 12%.

    Meskipun begitu, pimpinan Parjiono, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menolak berkomentar soal PPN 12% dalam berbagai kesempatan. Misalnya, usai Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kemenko Perekonomian pada Selasa (3/12/2024) sore, dia hanya diam sembari berjalan ke mobilnya.

    Sri Mulyani tidak menjawab pertanyaan media massa soal kepastian implementasi PPN 12% dan tetap diam, meskipun awak media mengajukan pertanyaan berkali-kali sambil berdesak-desakan dan terdorong oleh para ajudan Bendahara Negara.

    Sejak beberapa bulan terakhir, dirinya lebih tertutup saat menghadapi pertanyaan yang dilontarkan awak media.

    Seperti halnya pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) Jumat (29/11/2024), Sri Mulyani hanya melemparkan senyuman sambil berjalan menuju tempat dirinya menunggu mobil usai menghadiri didampingi oleh Ketua Komisi XI DPR Misbakhun dan Luhut Binsar Panjaitan.

    Terpantau, Sri Mulyani hanya melayani permintaan foto dari tamu undangan, tidak untuk pertanyaan wartawan.

    Bahkan pada 13 November 2024 lalu usai menghadiri Raker bersama Komisi XI DPR, Sri Mulyani juga diam.

    Saat Raker, Sri Mulyani memberikan sinyal di hadapan Komisi XI DPR, bahwa tidak akan melakukan penundaan implementasi tarif PPN 12% pada 2025.

    Sri Mulyani menyebutkan sejatinya ketentuan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1%—dari 11% menjadi 12%—sudah tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7/2021 tentang HPP.

    DPR telah menyetujui dan ikut serta dalam pengesahan ketentuan tersebut yang diteken pada 29 Oktober 2021 lalu.

    “Jadi kami di sini sudah dibahas dengan bapak ibu sekalian sudah ada UU-nya, kita perlu siapkan agar itu bisa dijalankan, tapi dengan penjelasan yang baik sehingga kita tetap bisa [jalankan],” ujarnya dalam Raker bersama Komisi XI DPR, Rabu (13/11/2024).

    Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pun menyatakan bahwa pemerintah akan mengumumkan kejelasan PPN 12% pada pekan depan.

    “Nanti diumumkan minggu depan,” ujarnya menanggapi pertanyaan media massa soal kepastian PPN 12%, Selasa (3/12/2024).