Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Desa Binaan Astra Mampu Ekspor Produk Organik, Intip Produk & Nilainya

    Desa Binaan Astra Mampu Ekspor Produk Organik, Intip Produk & Nilainya

    Bisnis.com, BOGOR — PT Astra International Tbk. (ASII) melalui program Desa Sejahtera Astra (DSA) telah mengekspor produk organik hingga US$400.000 lewat Yayasan Mitra Organik Boja Farm, Tajur Halang, Bogor.

    Sebagai gambaran, program DSA dirancang pada 2018 yang diinisiasi untuk memberdayakan komunitas lokal melalui pelatihan, pendampingan, dan penyediaan infrastruktur.

    Program ini berfokus untuk mengembangkan potensi unggulan desa melalui tiga klaster produk yakni pertanian dan olahannya, kelautan dan perikanan, serta wisata, kriya, dan budaya.

    Head of Corporate Communications Astra Boy Kelana Soebroto mengatakan bahwa perusahaan telah membina hingga 1.397 DSA di seluruh Indonesia, termasuk Yayasan Mitra Organik Boja Farm. DSA Yayasan Mitra Organik Boja Farm sendiri merupakan wujud komitmen Astra dalam mendukung pengembangan masyarakat berkelanjutan.

    Boy menyatakan bahwa Astra berkomitmen dan mendorong masyarakat di desa binaan untuk mengekspor produk lokal ke kancah internasional.

    “Bagi kami di Astra, kami mendorong untuk masyarakat untuk bisa di desa-desa dan kampung-kampung ini bisa mengekspor kearifan lokalnya mereka. Sehingga bisa menularkan kepada kampung dan desa yang lainnya di seluruh Indonesia,” kata Boy di sela-sela acara Workshop Lingkungan Astra, di Tajur Halang, Bogor, Kamis (5/12/2024).

    Boy menegaskan Astra akan terus mengevaluasi semua DSA setiap tahun yang dilakukan oleh Divisi Environment and Social Responsibility. Namun, program ini dirancang bukan hanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melainkan juga memberikan dampak positif bagi lingkungan dan ekonomi lokal Indonesia.

    “Harapannya, kami akan terus mendorong kampung dan desa ini untuk bisa semakin maju, semakin bisa ekspor, semakin bisa berperan, semakin bisa mandiri,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, DSA Yayasan Mitra Organik Boja Farm juga melakukan budidaya pertanian dengan cara organik yang kemudian diproses menjadi bahan olahan. Sehingga, produk yang dihasilkan memiliki nilai tambah.

    Bahkan, proses pertanian secara organik yang telah dilakukan mendapat sertifikasi dari badan sertifikasi internasional seperti USDA untuk Amerika, EU untuk pasar Eropa dan JAS untuk pasar Jepang.

    Tokoh Penggerak DSA Yayasan Mitra Organik, sekaligus pemilik Boja Farm John Tumiwa mengatakan bahwa Astra berhasil membina dan membimbing desa binaan untuk menjadi pengusaha yang siap ekspor.

    “Astra itu membina dari sisi ekosistem. Ada pembinaan, pendampingan, dan business matching. Business matching yang diberikan oleh Astra itu mendapatkan hasil yaitu kita bisa mengekspor [produk organik],” paparnya.

    Saat ini, Boja Farm telah membina para petani untuk menjadi petani yang bersertifikat organik berstandar Amerika Serikat (AS), Eropa, dan Jepang. Dengan begitu, para petani mendapatkan harga yang tinggi.

    “Ekspor kita itu sudah ada yang ke Kanada, Amerika, dan Jepang. Rata-rata ekspor kita itu ada yang mencapai US$100.000–US$400.000,” ungkapnya.

    Adapun, sederet produk organik hilirisasi DSA Boja Farm mencakup bubuk cabai rawit, bubuk bawang merah, peanut butter, pasta vanila, bubuk vanila, bubuk cabai keriting, keripik ubi jalar, vanilla ekstrak, dan gula vanilla. Dari sana, John mengaku produk vanilla dan keripik buah organik menjadi produk ekspor andalan Boja Farm.

    Selain memasarkan ke luar negeri, DSA Boja Farm juga mendistribusikan produk organik ke beberapa supermarket di Indonesia.

    John bercerita, asal mula kata Boja berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti tempat bahagia. Dengan tanah yang terbentang seluas 15.000 hektare itu memiliki konsep pertanian organik. Tempat ini berdiri sejak 2017 silam.

    “Organik bukan hanya tanaman, tetapi juga tata niaga yang diperbaiki. Kami memotong rantai dari tengkulak dan trader, jadi kami hanya berdagang pada petani,” terangnya.

    Tak hanya itu, Boja Farm juga mengombinasikan pertanian dengan mengelola fasilitas wisata seperti layanan spa di area glamping, penginapan, hingga kafe.

    Di samping itu, dukungan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) juga membantu promosi produk lokal ke pasar yang lebih luas. John mengatakan, DSA Boja Farm mengambil konsep kemitraan dengan bagi hasil sebanyak 70% untuk petani dan 30% untuk Boja Farm.

    Pendapatan warga selama satu tahun terakhir mengalami peningkatan yang signifikan. Sebelumnya, rata-rata pendapatan berada di kisaran Rp500.000–Rp1,5 juta per bulan, yang kini menjadi Rp2 juta–Rp6 juta per bulan.

  • 150.000 Ha Sawah Beralih Fungsi Tiap Tahun, Bagaimana Nasib Swasembada Pangan?

    150.000 Ha Sawah Beralih Fungsi Tiap Tahun, Bagaimana Nasib Swasembada Pangan?

    Bisnis.com, BANDUNG – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat pergeseran fungsi lahan pertanian menjadi area perumahan dan permukiman terus meningkat setiap tahunnya.

    Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengungkap setidaknya ada sekitar 100.000 hektare hingga 150.000 hektare lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi area perumahan setiap tahunnya.

    “Saat ini setiap tahun alih fungsi lahan dari sawah menjadi industri, maupun perumahan 100.000 sampai 150.000 hektare setiap tahun. Padahal Bapak Presiden [Prabowo Subianto] juga bilang [menargetkan] swasembada pangan,” jelasnya dalam Rakernas DPP REI, Kamis (5/12/2024).

    Untuk itu, Nusron menyebut, pihaknya segera meneken regulasi untuk menangani permasalahan tersebut. Hal itu dilakukan guna tetap sejalan dengan target yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Dia menjelaskan, nantinya pemerintah bakal menetapkan sistem agregat cetak sawah apabila terdapat area sawah atau lahan pertanian yang dialihfungsikan menjadi perumahan ataupun kawasan industri.

    “Nah, nanti alih sawah boleh. Tapi harus mengganti membuat sawah baru. Ya kan nanti ada hitung-hitungannya. Kalau sawahnya teknis, [harus buka] sekian kali. Kalau sawahnya lagi, sekian kali,” tegasnya.

    Untuk diketahui, keseriusan pemerintah merealisasikan target swasembada pangan kian kentara usai Kementerian Pertanian (Kementan) mengalokasikan anggaran senilai Rp23,61 triliun untuk mendukung swasembada beras untuk tahun anggaran 2025. 

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menjelaskan bahwa alokasi anggaran itu untuk menindaklanjuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar swasembada beras bisa dilakukan dalam waktu singkat. 

    “Menindaklanjuti arahan Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan dan memerintahkan Kementerian Pertanian agar swasembada pangan beras dapat diwujudkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, maka kami mengusulkan reprioritasi pemanfaatan anggaran 2025 sebagai berikut,” kata Amran dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi IV dengan Menteri Pertanian di Parlemen DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/2024).

    Amran menuturkan, nantinya kegiatan untuk mendukung swasembada beras senilai Rp23,61 triliun akan dilakukan untuk berbagai kegiatan.

    Adapun, pada 2025 Kementerian Pertanian menargetkan bakal menggarap cetak sawah seluas 225.000 hektare.

    “Kegiatan oplah 851.000 hektare, cetak sawah 225.000 hektare, pompanisasi tadah hujan 500.000 hektare, potensi tanam Kementerian PU 300.000 hektare, padi gogo PATB 300.000 hektare,” ujarnya.

  • PP Kesehatan Matikan Industri, Kemenperin & Kemenkes Cari Titik Temu

    PP Kesehatan Matikan Industri, Kemenperin & Kemenkes Cari Titik Temu

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah masih mencari titik keseimbangan aturan Peraturan Pemerintah (PP) No 28/2024 tentang Kesehatan yang bertujuan untuk menurunkan pravelensi konsumsi rokok. Namun, aturan tersebut justru mengancam industri hasil tembakau (IHT). 

    Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kemenperin Merrijantij Punguan Pintaria mengatakan dalam menciptakan kesehatan masyarakat, pemerintah juga tidak bisa mengorbankan pilar ekonomi, salah satunya industri. 

    “Kita harus mempertimbangkan pilar ekonomi dan pilar kesehatan ini dalam bentuk keseimbangan, mana titik keseimbangannya disana,” kata Merri dalam Bisnis Indonesia Forum: Peran Industri Tembakau Nasional Terhadap Pencapaian PDB, Kamis (5/12/2024). 

    Dalam hal ini, dia menyoroti kesadaran dari masyarakat juga penting. Apabila pembatasan industri tembakau dilakukan secara besar-besaran maka produksi industri akan terancam berhenti. Padahal, industri merupakan pelaku usaha yang berorientasi pada keuntungan. 

    Terlebih, industri hasil tembakau (IHT) berkontribusi 4% terhadap APBN lewat cukai hasil tembakau (CHT). Angka tersebut bukan jumlah kecil, adapun CHT 2023 tercatat sebesar Rp213 triliun, sedangkan pada 2022 sebesar Rp218 triliun. 

    Sementara, Kemenperin juga mengaku tidak memiliki dana untuk pembinaan khusus bagi industri hasil tembakau (IHT). Merri menuturkan bahwa selama ini industri bertahan sendirian tanpa intervensi pemerintah. 

    “Kami Kemenperin hanya mencoba bagaimana iklim usaha ini kondusif karena investasinya usdah ada, tenaga kerja nya sudah ada kalau 550.000 tenaga kerja langsung dikali 4 itu artinya 2 juta lebih,” tuturnya. 

    Di sisi lain, Kementerian Kesehatan juga meluruskan bahwa hingga saat ini pihaknya masih menggodok aturan turunan PP Kesehatan agar dapat sesuai dengan kepentingan seluruh stakeholder. 

    Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan Kemenkes, Sundoyo mengatakan PP kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Dia memastikan pihaknya akan menerima berbagai masukkan dari berbagai pihak untuk membuat aturan turunan berupa Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes). 

    “Ini banyak kepentingan stakeholder, satu sebenarnya yang harus kita sepakat adalah bagaimana mencari titik temu. Titik temu itulah yang kita tuangkan ke dalam peraturan menteri,” jelasnya. 

    Untuk diketahui, pemerintah tengah menggodok pasal-pasal Pengamanan Zat Adiktif dalam PP No 28 Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (R-Permenkes) mengenai Produk Tembakau dan Rokok Elektronik, termasuk penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas dan merek.

    Aturan tersebut dinilai akan berdampak kepada pemutusan hubungan kerja dan membuat situasi tidak kondusif dalam mewujudkan proyeksi pertumbuhan ekonomi 8% yang dikedepankan sebagai visi misi oleh Presiden Prabowo.

  • Anak Buah Airlangga Minta Rancangan Permenkes Tak Batasi Ruang Gerak Industri Tembakau

    Anak Buah Airlangga Minta Rancangan Permenkes Tak Batasi Ruang Gerak Industri Tembakau

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berharap regulasi turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) No 28/2024 tentang produk tembakau dan rokok elektronik dirancang dengan optimal dan tidak membatasi ruang gerak industri tembakau. 

    Sebagai informasi, saat ini pemerintah tengah merancang peraturan turunan PP No 28/2024, yakni Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Rancangan Permenkes) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik. 

    Asisten Deputi Pengembangan Industri Kemenko Perekonomian Ekko Harjanto menjelaskan, regulasi PP No 28/2024 yang telah dikeluarkan sudah sangat ketat dan cukup mengurangi ruang gerak industri hasil tembakau (IHT). Apalagi, sektor ini juga tengah menghadapi tantangan lain seperti kenaikan harga jual eceran dan tarif cukai yang tinggi. 

    Oleh karena itu, Ekko berharap, Rancangan Permenkes yang merupakan regulasi turunan PP tersebut dapat ditinjau dengan lebih komprehensif dan mengedepankan peningkatan pengawasan atas implementasi regulasi yang sudah ada. 

    Ekko mengatakan, pembahasan Rancangan Permenkes harus dilakukan dengan optimal. Hal ini mengingat multiplier effect industri tembakau yang signifikan baik terhadap perekonomian Indonesia maupun pada pelaku usaha hingga ke para petani.

    “Karena, industri tembakau ini bukannya tidak mau diatur, mereka sangat mau diatur. Bahkan ketika mereka akan ekspor ke negara manapun, semuanya (regulasi) mereka patuhi,” kata Ekko dalam Bisnis Indonesia Forum “Peran Industri Tembakau Nasional Terhadap Pencapaian PDB” di Jakarta, Kamis (5/12/2024).

    Selain itu, dia mengatakan, pembahasan Rancangan Permenkes itu juga perlu melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait, termasuk pelaku usaha hingga kementerian-kementerian teknis lain. 

    Dia menuturkan, penyusunan peraturan tersebut sebaiknya tidak hanya melibatkan instansi dibawah Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) saja. Kementerian teknis terkait industri tembakau seperti Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) juga perlu dilibatkan agar peraturan tersebut dapat mengakomodir kepentingan berbagai pihak. 

    Sebelumnya, Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mengingatkan pemerintah untuk menyeimbangkan kepentingan kesehatan dan ekonomi dalam menetapkan kebijakan terkait industri tembakau. 

    “Jangan hanya menggunakan satu sudut pandang, kita harus melihat isu ini secara imbang,” katanya, dikutip melalui keterangan tertulis.

    Rahmad menyampaikan bahwa tembakau bukan hanya menyangkut masalah kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, termasuk petani dan pekerja di sektor tersebut. 

    Dia juga menyoroti tingginya impor tembakau yang mencapai hampir 50%, dengan nilai mendekati US$1 miliar dari negara-negara seperti China dan Zimbabwe.

    “Kondisi ini membuat kita semakin tergantung pada tembakau impor, sementara lahan pertanian dalam negeri terus menyusut,” kata dia. 

    Rahmad mengatakan, produk hasil tembakau memang memberikan dampak negatif terhadap kesehatan. Namun demikian, industri tembakau juga memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian, sekitar Rp200 triliun hingga Rp300 triliun. 

    Oleh karena itu, dia mengharapkan kebijakan yang akan diambil dapat mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan kesehatan dan ekonomi. 

  • Rancangan Permenkes Dinilai Ganggu Kepastian Harga Tembakau

    Rancangan Permenkes Dinilai Ganggu Kepastian Harga Tembakau

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) menilai, rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik dapat mengganggu kepastian harga tembakau di Tanah Air.

    Ketua Kelompok Substansi Tanaman Tebu dan Tanaman Pemanis Lainnya, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan Haris Darmawan menyampaikan, ketika tarif cukai hasil tembakau (CHT) naik sebesar 23%, industri mengurangi produk rokoknya yang berujung pada kurangnya penyerapan tembakau petani. 

    Dari sisi harga pun tidak sesuai, meski hasil tembakau diserap oleh industri. Sebab, kata dia, petani mau tidak mau akan mengeluarkan tembakaunya.

    “Apalagi dengan ada pengetatan. Permenkes ini mengganggu,” kata Haris di sela-sela agenda Bisnis Indonesia Forum, Kamis (5/12/2024).

    Dalam penyusunan RPMK, Kementan mencoba untuk netral. Namun, rancangan tersebut muncul dan mengindikasikan keinginan untuk menghilangkan tembakau.

    Padahal, kata Haris, Indonesia memiliki Undang-undang No.19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, di mana petani bebas menanam tanaman yang menguntungkan.

    “Tidak ada ikatan. Artinya tidak ada suruhan untuk petani tembakau beralih kepada tanaman lain,” tegasnya. 

    Menurutnya, petani tembakau merupakan petani turun temurun sehingga sulit untuk diminta menanam tanaman lain, utamanya untuk areal tanam. Sebab, kata dia, areal tembakau bukan soal kuantitas melainkan kualitas.

    Adanya rancangan regulasi itu lantas membuat Kementan bertanya-tanya, mengingat hal ini menimbulkan ketidakpastian harga bagi petani tembakau.

    “Kepastiannya maksudnya kami adalah kepastian harga. Diserap sih diserap, karena kita masih kurang.,” pungkasnya.

  • Wamenaker Immanuel Ebenezer Ungkap Alasan Sritex Terpaksa Rumahkan Sejumlah Karyawannya

    Wamenaker Immanuel Ebenezer Ungkap Alasan Sritex Terpaksa Rumahkan Sejumlah Karyawannya

    Bisnis.com, SOLO – Wamenaker Immanuel Ebenezer akhirnya buka suara tentang alasan Sritex merumahkan sejumlah karyawannya di tengah isu pailit.

    Menurutnya, Sritex terpaksa merumahkan beberapa karyawannya karena tidak ada bahan baku yang harus dikerjakan.

    “Kita juga minta penjelasan juga ke Sritex, kenapa ini ada yang dirumahkan. Dia menjelaskan, bahwa dirumahkan karena tidak ada bahan baku yang bisa dikerjakan akhirnya dirumahkan daripada tidak produktif,” katanya kepada Bisnis, Kamis 5 Desember 2024, di Solo.

    Meski demikian, pria yang akrab disapa Noel ini meminta masyarakat bijak membedakan arti diPHK dan di rumahkan.

    Status karyawan Sritex saat ini adalah dirumahkan dan bukan diPHK. Oleh sebab itu, perusahaan masih melakukan kewajibannya dengan membayar gaji karyawan.

    “Satu lagi yang harus saya jelaskan bahwa tolong bedakan antara PHK dan dirumahkan. Kalau PHK kan tidak ada hubungan kerja lagi. Kalau dirumahkan, masih ada status hubungan kerja,” tambahnya.

    Wamenaker Noel juga menjelaskan bahwa perusahaan masih memenuhi kewajiban karyawan soal gaji, namun berapa besarannya, Wamenaker Noel meminta wartawan menanyakan hal tersebut langsung kepada Sritex.

    Sebelumnya, Komisaris Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex, Iwan Setiawan Lukminto menegaskan bahwa perusahaan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK massal terhadap ribuan karyawannya meski di tengah situasi kepailitan.

    Hal tersebut ditegaskan Iwan ditengah informasi yang beredar bahwa Sritex telah melakukan PHK terhadap 2.500 karyawannya.

    “Saat ini Sritex tidak lakukan PHK satu orang pun dalam status kepailitan ini,” kata Iwan dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Rabu (13/11/2024).

    Alih-alih melakukan PHK, Iwan menyebut bahwa perusahaan telah meliburkan 2.500 karyawan imbas minimnya bahan baku. Dia mengungkap, ketersediaan bahan baku kemungkinan hanya cukup untuk tiga minggu ke depan.

  • Pengusaha Tambang Blak-blakan Penyebab Proyek DME Batu Bara Mandek

    Pengusaha Tambang Blak-blakan Penyebab Proyek DME Batu Bara Mandek

    Bisnis.com, JAKARTA – Indonesian Mining Association (IMA) menilai hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) masih sulit dilakukan.

    Direktur Eksekutif IMA Hendra Sinadia menilai para pengusaha masih maju mundur melaksanakan hilirisasi batu bara menjadi DME lantaran belum ekonomis. Dengan kata lain, untuk melakukan hilirisasi tersebut memerlukan biaya yang mahal.

    “Kenapa [hilirisasi batu bara] nggak jalan-jalan ya ini kan ya? Pertama, tentu karena semuanya nggak ekonomis, teknologinya mahal,” ucap Hendra kepada Bisnis, Kamis (5/12/2024).

    Hendra mengatakan, saat ini negara yang melakukan gasifikasi batu bara baru China. Sementara itu, negara produsen batu bara lain seperti Australia, Rusia, dan India belum melakoni hal serupa.

    Menurutnya, Australia, Rusia, dan India belum melakukan hilirisasi batu bara karena alasan yang sama, yakni tidak ekonomis. Hendra menyebut, biaya teknologi untuk gasifikasi batu bara memerlukan biaya miliaran dolar AS.

    Di sisi lain, dia mengungkapkan penggunaan DME sebagai substitusi LPG pun masih belum pasti. Hendra menjelaskan pengusaha belum mendapat jaminan kelak DME bakal diserap pasar. 

    “Nah, itu harga jualnya [DME] itu bagaimana ngaturnya, dan ini kan bisnis yang [berjalan] 25 tahun, 30 tahun kan itu harus jangka panjang ya karena kan kita juga nggak jelas kan harga kita kan di sini kadang bisa berubah-ubah,” jelas Hendra.

    Selain itu, Hendra mengaku mencari pendanaan untuk menggarap hilirisasi batu bara menjadi DME bukan hal gampang. Dia menyebut perbankan pun susah untuk memberikan pinjaman.

    “Kalaupun ada, nah misalnya bank yang mau danain, karena dia [hilirisasi batu bara] belum ekonomis ya pasti dia [bank] pasang bunga tinggi,” imbuh Hendra.

    Lebih lanjut, Hendra mengatakan, insentif yang diberikan pemerintah untuk pengusaha yang melakukan hilirisasi, belum mampu menutupi biaya yang mahal.

    Adapun, insentif yang diberikan pemerintah itu ada tiga. Pertama, pengurangan tarif royalti batu bara khusus untuk gasifikasi batu bara hingga 0%. 

    Kedua, pengaturan harga batu bara khusus untuk meningkatkan nilai tambah (gasifikasi) yang dilaksanakan di mulut tambang. Ketiga, masa berlaku izin usaha pertambangan (IUP) batu bara yang dikhususkan pada batu bara untuk gasifikasi diberikan sesuai dengan umur ekonomis industri gasifikasi batu bara.

    “Tapi itu saja mungkin belum cukup untuk membuat orang menarik investor gitu ya, buktinya investor [ada] juga yang mundur gitu kan,” kata Hendra.

    Proyek DME menjadi salah satu bentuk hilirisasi batu bara yang didorong oleh pemerintah guna menyubtitusi liquefied petroleum gas (LPG). Apalagi, Indonesia masih ketergantungan impor LPG.

    Berdasarkan keterangan Kementerian ESDM, industri dalam negeri hanya mampu memproduksi LPG sekitar 2 juta ton per tahun. Sementara itu, konsumsi LPG dalam negeri mencapai 8 juta ton sehingga RI masih mengimpor sekitar 6 juta ton LPG senilai US$3,45 miliar per tahun. Bahkan, Indonesia harus mengeluarkan devisa yang signifikan untuk impor LPG, sekitar Rp450 triliun keluar setiap tahun untuk membeli minyak dan gas, termasuk LPG.  

    Di sisi lain, Indonesia belum mampu menggenjot produksi LPG lantaran kekurangan gas propana (C3) dan butana (C4). Oleh karena itu, DME untuk pengganti LPG menjadi penting.

  • Prabowo Tawarkan Pengusaha Jepang Lanjutkan Proyek Blok Masela yang Lama Mangkrak

    Prabowo Tawarkan Pengusaha Jepang Lanjutkan Proyek Blok Masela yang Lama Mangkrak

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mendorong proyek gas abadi Blok Masela untuk kembali beroperasi pada 2025 dengan mengajak delegasi bisnis atau pengusaha Jepang.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengatakan bahwa proyek yang mandek selama 20 tahun itu akan digarap oleh Inpex Masela Ltd.

    Hal ini disampaikannya usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto dengan delegasi bisnis Japan Indonesia Association (Japinda) di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2024).

    “Program dari Inpex dari Masela yang harapannya juga ingin segera berjalan dan direncanakan pada tahun depan mulai berjalan dan diharapkan selesai pada beberapa tahun ke depannya,” katanya kepada wartawan.

    Lebih lanjut, Mantan Wakil Menteri BUMN itu mengamini bahwa perkembangan Blok Masela sangat lambat sejak ditemukan pertama kali pada 2000.

    Oleh karena itu, dia mengaku bahwa Kepala Negara memberikannya instruksi agar bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk mengawal langsung Blok Masela.

    Apalagi, kata Rosan pengembangan Blok Masela juga akan menambah implementasi Carbon Capture Storage (CCS). 

    “Sekali lagi sudah 20 tahun lebih [terbengkalai], jadi harapannya insyaallah tahun depan akan mulai jalan,” imbuhnya.

    Rosan melanjutkan bahwa untuk mengawal kejelasan proyek Blok Masela, maka Prabowo juga akan kembali mengundang para pengusaha Jepang untuk bertemu Jumat (6/12/2024) siang. 

    “Karena tadi pembicaraannya sangat-sangat produktif, dan juga ada beberapa masukan lainnya,” pungkas Rosan.

    Senada, Airlangga menambahkan investasi proyek Blok Masela mampu mencapai angka US$21 miliar. Sehingga, pemerintah berharap proyek itu bisa kembali berjalan. 

    “Tahap yang sekarang dicapai adalah penyelesaian front-end engineering design,” tandas Airlangga.

    Sekadar informasi, Blok Masela terletak di Laut Arafura, Maluku dan memiliki luas area lebih kurang 4.291,35 km persegi dan berbatasan dengan Australia.

    Blok Masela pertama kali ditemukan pada 1998 atau 26 tahun lalu. Setelah melewati studi dan serangkaian revisi Plan of Development (PoD), hingga saat ini proyek tersebut belum juga berproduksi. Bahkan kembali mundur dari target karena pandemi Covid-19.

  • Petani Tembakau Minta Cukai Tembakau Tak Melebihi 2% dari Pertumbuhan Ekonomi

    Petani Tembakau Minta Cukai Tembakau Tak Melebihi 2% dari Pertumbuhan Ekonomi

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (Apti) meminta pemerintah untuk tidak mengerek tarif cukai hasil tembakau (CHT) melebihi 2% dari pertumbuhan ekonomi.

    Pasalnya, kenaikan tarif CHT di tahun-tahun sebelumnya dinilai tidak berimbang dan berkeadilan.

    Ketua APTI Nusa Tenggara Barat Sahminudin menyampaikan, kenaikan tarif CHT harus diimbangkan dengan tingkat kemampuan masyarakat, utamanya pertumbuhan ekonomi.

    “Kami sih tidak keberatan dinaikkan, tapi jangan kenaikan cukai itu melebihi 2% dari pertumbuhan ekonomi,” kata Sahminudin di sela-sela agenda Bisnis Indonesia Forum, Kamis (5/12/2024).

    Dia menuturkan, di antara 2020-2024, selisih pertumbuhan ekonomi dengan kenaikan CHT mencapai 10,12%. Selisih yang cukup lebar tersebut turut berdampak terhadap daya beli masyarakat.

    Padahal, jika melihat 2014 ke bawah, tarif cukai tidak pernah naik di atas selisih 2%-3% dari pertumbuhan ekonomi. 

    “Sekarang kan disparitasnya sampai 10% lebih. Gimana nggak kolaps daya beli masyarakat,” ujarnya. 

    Di 2020, pemerintah mengerek tarif cukai rokok 21,55%. Kebijakan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau itu diakui Sahminudin berdampak signifikan terhadap petani tembakau.

    Pasalnya, pasca pemerintah mengumumkan kenaikan cukai CHT, tembakau menjadi tidak laku lantaran perusahaan ragu untuk menyerap tembakau para petani. Jumlah tembakau yang diserap industri, kata dia, berkurang sekitar 30%-40% dari produksi tembakau petani. 

    Dampak dari kenaikan tarif cukai melebar, termasuk maraknya rokok ilegal di 2023. Hal ini terus berlanjut hingga 2024 di mana harga tembakau terus mengalami penurunan bahkan di bawah harapan petani di kisaran Rp40.000 – Rp50.000 per kilogram.

    “Harganya di bawah yang diharapkan,” ungkapnya.

    Dalam catatan Bisnis, pemerintah belum berencana untuk mengerek tarif cukai rokok tahun depan. 

    Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani menyampaikan, sampai dengan akhir pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang telah diketok pada pekan lalu, pemerintah belum akan menaikkan tarif cukai rokok.  

    “Posisi pemerintah untuk kebijakan penyesuaian CHT 2025 belum akan dilaksanakan,” ujarnya dalam Konferensi Pers APBN Kita, Senin (23/9/2024). 

  • Prabowo akan Ajak Pengusaha Jepang Investasi di Giant Sea Wall RI

    Prabowo akan Ajak Pengusaha Jepang Investasi di Giant Sea Wall RI

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto bakal mengajak delegasi bisnis atau pengusaha Jepang untuk berkomitmen dalam berinvestasi di proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall pada besok hari, Jumat (6/12/2024).

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengatakan bahwa pembahasan pengantar untuk merayu pengusaha Negeri Sakura untuk ikut andil terjadi dalam pertemuan Kepala Negara dengan delegasi bisnis Japan Indonesia Association (Japinda) di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2024).

    “[Untuk pendanaan] kami bicarakan lagi nanti besok,” ujarnya kepada wartawan.

    Terkait dengan bentuk kerja sama, Rosan belum dapat menjabarkan akan menggunakan skema pemerintah ke pemerintah (G2G) atau secara bisnis ke bisnis (B2B).

    Menurutnya segala kemungkinan masih terbuka untuk terjadi antara kedua belah pihak.

    “Kelihatannya, ini kami masih terbuka ya, tetapi harapannya dari perusahaan-perusahaan Jepang yang besar ini berpartisipasi dari konstruksinya, engineering-nya dan juga tentunya dari pendanannya,” tuturnya.

    Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa kecakapan dari perusahaan Jepang membuat Prabowo mengajak delegasi bisnis Jepang untuk ikut andil dalam proyek Akbar itu.

    “Bapak presiden mengajak perusahaan-perusahaan Jepang itu untuk berpartisipasi ke proyek Giant Sea Wall, yang di mana 40 km sampai di atas [utara] Jakarta dan sampai 600 km,” imbuhnya.

    Rosan menekankan bahwa orang nomor satu di Indonesia itu menilai bahwa perusahaan Jepang diyakini memiliki kapasitas perusahaan konstruksi yang sudah teruji sangat baik.

    “Itu juga diharapkan partisipasi dari perusahaan-perusahaan Jepang ini, karena mereka juga perusahaan konstruksinya juga kita harapkan untuk berpartisipasi. Nah itu juga yang disampaikan oleh Bapak Presiden,” pungkas Rosan.