Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Ekonom Ramal Cadangan Devisa Turun hingga US8 Miliar pada Akhir 2024

    Ekonom Ramal Cadangan Devisa Turun hingga US$148 Miliar pada Akhir 2024

    Bisnis.com, JAKARTA — Chief Economist of BCA Group David Sumual memproyeksikan cadangan devisa berada di kisaran US$148—150 miliar per akhir 2024. Proyeksi tersebut melanjutkan tren penurunan cadangan devisa Indonesia.

    David pun mendorong agar pemerintah perlu memperdalam struktur sumber-sumber revisi. Dengan demikian, tren penurunan cadangan devisa tidak berlanjut pada tahun depan.

    “Seperti diversifikasi ekspor, optimalisasi kebijakan DHE [devisa hasil ekspor], dan investasi asing langsung,” jelas David kepada Bisnis, Jumat (6/12/2024).

    Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) mencatat cadangan devisa mencapai US$150,2 miliar per akhir November 2024. Jumlah tersebut turun dari posisi pada akhir Oktober 2024 yaitu sebesar US$151,2 miliar.

    Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menjelaskan bahwa penurunan cadangan devisa tersebut akibat pembayaran utang luar negeri pemerintah.

    “Posisi cadangan devisa tersebut tetap tinggi setara dengan pembiayaan 6,5 bulan impor atau 6,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah,” ujar Ramdan dalam keterangan resmi, Jumat (6/12/2024).

    Menurutnya, posisi cadangan devisa Indonesia berada di atas standar kecukupan internasional yaitu sekitar 3 bulan impor. Oleh sebab itu, BI meyakini cadangan devisa akan mampu mendukung ketahanan sektor eksternal, menjaga stabilitas makroekonomi, dan sistem keuangan Indonesia.

    Ramdan mengklaim prospek ekspor tetap positif. Neraca transaksi modal dan finansial juga diyakini tetap mencatatkan surplus.

    “Sejalan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang menarik,” katanya.

    Lebih lanjut, Ramdan mengungkapkan BI akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah untuk memperkuat ketahanan eksternal untuk menjaga stabilitas perekonomian dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

    Berikut Data Cadangan Devisa Indonesia Sepanjang 2024:

    1. Januari: US$145,1 miliar

    2. Februari: US$144 miliar

    3. Maret:US$140,4 miliar

    4. April: US$136,2

    5. Mei: US$139 miliar

    6. Juni: US$140,2 miliar

    7. Juli: US$ 145,5 miliar 

    8. Agustus: US$150,2 miliar 

    9. September: US$149,9 miliar

    10. Oktober: US$151,2 miliar

    11. November: US$150,2 miliar

  • Tok! Prabowo Pastikan PPN Naik jadi 12% per Januari 2025 untuk Produk Tertentu

    Tok! Prabowo Pastikan PPN Naik jadi 12% per Januari 2025 untuk Produk Tertentu

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memastikan akan memberlakukan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% dari saat ini 11% untuk barang/jasa yang berkategori mewah.

    Keputusan ini, kata Prabowo, usai dirinya menerima audiensi pimpinan DPR. Parlemen meminta Prabowo memberlakukan PPN 12% untuk barang/jasa mewah saja.

    “PPN adalah undang-undang, ya kita akan kita laksanakan, tapi selektif. Hanya untuk barang mewah,” kata Prabowo saat memberikan keterangan pers di ruang Kresidensial Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (6/12/2024).

    Dia mengatakan masyarakat miskin dilindungi dari kenaikan PPN. Hal ini juga sudah dilakukan oleh pemerintah sejak 2023. “Pemerintah tidak memungut yang seharusnya dipungut. untuk membela membantu rakyat kecil. Kalaupun naik hanya untuk barang mewah,” pungkas Prabowo.

    Dengan pengecualian ini, maka detail barang yang akan dikenakan bebas PPN 12% akan mengacu kepada kepada Peraturan Pemerintah sebagai payung hukum. Dengan mengacu kepada pernyataan bahwa pemerintah sudah menerapkan pengecualian PPN kepada rakyat miskin sejak 2023, maka sebagian besar barang dan jasa yang kena PPN saat ini berpeluang mengalami kenaikan.  

    Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa parlemen meminta pemerintah lebih selektif dalam mengenakan tarif PPN 12% sehingga tidak semua barang/jasa yang menjadi objek pajaknya.

    Dia mengaku DPR juga meminta secara khusus kepada Prabowo untuk menurunkan pajak bagi barang kebutuhan pokok.

    Menurut Dasco, Prabowo menyambut baik usulan DPR. “Bapak Presiden tadi menjawab bahwa akan dipertimbangkan dan akan dikaji,” ucapnya usai melakukan pertemuan, Kamis (5/12/2024).

    DPR, lanjutnya, tetap mendorong agar amanat Undang-Undang No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengatur PPN naik menjadi 12% pada 1 Januari 2025 tetap dipatuhi.

    Hanya saja, skemanya sedikitpun diubah yaitu hanya barang yang sifatnya tersier yang akan dikenakan tarif 12%.

    “Pertama, untuk PPN 12% akan dikenakan hanya kepada barang-barang mewah jadi secara selektif. Kedua, barang-barang popok dan berkaitan dengan pelayanan yang langsung menyentuh kepada masyarakat masih tetap akan diperlakukan pajak 11%,” pungkas Dasco.

  • Bahas PPN 12%, Ini Hasil Pertemuan Pimpinan DPR dan 3 Anak Buah Sri Mulyani

    Bahas PPN 12%, Ini Hasil Pertemuan Pimpinan DPR dan 3 Anak Buah Sri Mulyani

    Bisnis.com, JAKARTA — Pimpinan DPR melakukan pertemuan dengan tiga wakil menteri keuangan yaitu Suahasil Nazara, Thomas Djiwandono, dan Anggito Abimanyu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat (6/12/2024) sore.

    Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan pertemuan tersebut menindaklanjuti hasil audiensi dengan Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (5/12/2024) kemarin. Mereka membahas soal tindak lanjut penerapan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN 12% pada 1 Januari 2025.

    Hasilnya, Dasco mengaku sudah ada kesepakatan antara DPR dan pemerintah ihwal barang mewah yang akan dikenai PPN 12%, barang/jasa yang tetap dikenai PPN 11%, dan barang/jasa yang tidak dikenakan PPN sama sekali.

    “Jadi yang tidak dikenakan itu seperti dari bahan makanan, kemudian UMKM, kemudian transportasi, pendidikan dan kesehatan, serta jasa keuangan dan asuransi, listrik, air bersih yang di bawah 6.600 itu tidak dikenakan PPN,” ujar Dasco usia pertemuan.

    Sementara itu, untuk barang mewah akan dikenakan tarif PPN 12% adalah yang selama ini menjadi objek Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) seperti yang diatur dalam PP Nomor 61/2020, PMK Nomor 42/2022, dan PMK 15/2023.

    Kementerian Keuangan, sambungnya, juga sedang mengecek barang mewah yang bisa diperluas agar dikenai tarif PPN 12%. Sisanya, barang/jasa yang akan tetap dikenai tarif PPN 11%.

    “Nah, mudah-mudahan apa yang tadi sudah kita diskusikan tadi, mana barang mewah yang dikenakan PPN 12%, mana yang masih tetap 11%, dan mana yang dikecualikan, itu yang kemudian akan dirilis oleh pemerintah,” jelas Dasco.

    Menurutnya, pemerintah hanya perlu mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengatur barang/jasa yang dikecualikan tarif PPN 12% sehingga Undang-Undang Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) tidak perlu direvisi.

    Dasco menegaskan bahwa Prabowo secara prinsip sepakat dengan usulan DPR terkait penerapan PPN 12% khusus untuk barang-barang mewah.

  • Teriakan Industri Tembakau Soal Cukai & PP Kesehatan

    Teriakan Industri Tembakau Soal Cukai & PP Kesehatan

    Bisnis.com, JAKARTA – Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) kembali mewanti-wanti pemerintah terkait pengetatan industri hasil tembakau (IHT) baik lewat cukai maupun regulasi pembatasan penjualan terhadap kehadiran rokok ilegal. 

    Ketua Umum Gaprindo Benny Wachjudi mengatakan industri mulai tertekan sejak pemerintah membebankan cukai hasil tembakau (CHT) 23% pada masa pandemi. Kenaikan tarif CHT juga berlanjut 2 tahun terakhir sebesar 10% sehingga membuat industri menderita. 

    “Belum lagi dengan berbagai kebijakan fiskal termask cukai dalam bentuk regulasi itu mendorong menyuburkan rokok ilegal,” ujarnya dalam Bisnis Indonesia Forum: Peran Industri Tembakau Nasional Terhadap Pencapaian PDB, Kamis (5/12/2024).

    Padahal, industri hasil tembakau secara konsisten memberikan kontribusi nyata terhadap produk dometik bruto (PDB) nonmigas sebesar 4,22% pada 2023. Akibat regulasi pengetatan tembakau, kontribusinya turun dibandingkan 2018 lalu yang mencapai 5,05% terhadap PDB. 

    Dari segi cukai, industri ini telah menghasilkan Rp213 triliun yang masuk dalam penerimaan negara. Benny menerangkan bahwa kontribusi tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan dividen dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

    “Selain itu, pengaturan juga lebih ketat. Mulai dari PP 109/2012 ada pembatasan tempat merokok, iklan juga dibatasi, baik yang media online, TV dan sebagainya,” tuturnya. 

    Kini, pemerintah mengeluarkan PP 28/2024 sebagai aturan pelaksana dari UU 17/2023 tentang Kesehatan. Aturan tersebut memperluas cakupan pembatasan, salah satunya terkait batas usia perokok dari semula 18 tahun menjadi 21 tahun. 

    Kemudian, terdapat larangan menjual rokok 200 meter dari tempat pendidikan, dia menilai akan ada banyak warung yang akan terdampak, hingga aturan larangan penjualan rokok eceran. 

    “Sebelum Covid-19 penjualan itu 355 miliar batang setelah Covid itu tahun 2023 dalam kurun satu tahun turun menjadi 318 miliar batang,” imbuhnya. 

    Alih-alih membuat pravelensi konsumsi rokok, khususnya bagi anak dibawah umur turun, justru kebijakan-kebijakan tersebut memicu kehadiran rokok ilegal yang makin menggerus level playing field industri. 

  • Luhut Dukung PPN 12% untuk Barang Mewah Diterapkan Prabowo

    Luhut Dukung PPN 12% untuk Barang Mewah Diterapkan Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengaku mendukung diterapkankan kenaikan tariff Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% untuk barang-barang mewah.

    Luhut menekankan bahwa pemerintah tentunya akan mengkaji secara betul kebijakan yang beririsan dengan masyarakat ini. Mengingat, langkah PPN untuk barang mewah juga diusulkan DPR kepada Presiden Prabowo Subianto.

    “Sudah sangat detail mengenai itu [bahas PPN 12%]. Saya kira kami dengan Menko Ekonomi dan Menteri Keuangan juga sudah sepakat mengenai itu karena saya pikir akan diutamakan dulu mungkin,” katanya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

    Senada, Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu mengatakan bahwa pemerintah memang tengah meracik skema atau meraih titik temu untuk menjaga daya beli masyarakat, keberlangsungan dunia usaha, dan penerimaan negara.

    Sehingga alotnya diskusi mengenai PPN 12% itu, kata Mari Elka, sebab Prabowo memiliki perhatian besar terhadap persoalan agar mendapatkan jalan tengah yang tepat antara menjaga penerimaan negara, tetapi tak mengganggu hajat hidup masyarakat dan pengusaha.

    “Kami sih setuju dengan mencari keseimbangan yang tepat antara mengenakan, mungkin PPN itu dikenakan untuk barang mewah misalnya. Tapi ini tentunya akan diumumkan oleh pemerintah,” ujarnya.

    Oleh sebab itu, Mari mengatakan tidak bisa membocorkan rincian dari hasil pembahasan bersama Prabowo, sebab hal itu akan diumumkan secara langsung nantinya oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani secara menyeluruh.

    “Saya rasa semua sepakat bagaimana mencari keseimbangan antara menjaga penerimaan negara dan juga menjaga daya beli dan keadaan dunia usaha,” pungkas Mari Elka.

  • PGN Siapkan Jaringan Gas Bumi Pendukung Makan Bergizi Gratis (MBG)

    PGN Siapkan Jaringan Gas Bumi Pendukung Makan Bergizi Gratis (MBG)

    Bisnis.com, JAKARTA – PT PGN Tbk dan Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan kerja sama dalam rangka penyaluran gas bumi untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Adapun kerja sama ini diresmikan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (moU) oleh Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan Direktur Utama PGN Arief Setiawan Handoko yang berlaku mulai 2 Desember 2024.

    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan kerja sama tersebut merupakan bentuk kolaborasi antara Kementerian BUMN dan Badan Gizi Nasional dalam mendukung program MBG dari Presiden Prabowo Subianto.

    “PGN menyiapkan infrastruktur jaringan gas di perkotaan untuk sumber energi satuan pelayanan gizi guna memfasilitasi proses memasak makanan bergizi,” kata Erick melalui keterangan resmi dikutip pada Kamis (5/12/2024).

    Sementara itu, Direktur Utama PGN Arief Setiawan Handoko mengatakan dukungan PGN akan dijalankan sesuai dengan kapabilitas perusahaan dalam menyediakan energi gas bumi di Indonesia.

    Dia menyebut, dalam kerjasama dengan BGN ini, PGN akan menyediakan pasokan gas bumi melalui moda pipa gas maupun Compressed Natural Gas (CNG), beserta infrastruktur pendukungnya di berbagai wilayah eksisting PGN.

    “Dukungan PGN ini diharapkan dapat memberikan layanan energi yang bersih dan meningkatkan pemanfaatan energi domestik,” ujar Arief.

    Dia menuturkan, wilayah operasi PGN saat ini tersebar di 17 Provinsi meliputi 73 kabupaten/kota di Indonesia yang terintegrasi baik pipeline maupun beyond pipeline. 

    Arief mengatakan pemanfaatan gas bumi melalui infrastruktur beyond pipeline atau CNG memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan energi Satuan Pelayanan Gizi yang lokasinya jauh dari jaringan pipa gas bumi.

    Gas bumi sendiri merupakan energi yang ramah lingkungan jika dibandingkan energi fosil lainnya. Menurut Arief, pemanfaatannya akan menjadi nilai lebih dalam pemenuhan nutrisi anak-anak Indonesia.

    Selain itu, gas bumi yang bersumber dari bumi Indonesia akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan energi Indonesia. Dengan demikian, dapat mendukung kemandirian energi dan bersama-sama menjadi inisiator dalam mengurangi beban subsidi energi.

    “PGN berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah dalam pendirian satuan pelayanan gizi,” jelas Arief.

    Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menerangkan, kerja sama dengan PGN dilaksanakan sebagai bagian dari implementasi swasembada energi sekaligus program MBG. Dia pun memperkirakan akan ada 30.000 Satuan Pelayanan Gizi di seluruh Indonesia dan gas bumi bagian penting untuk memasak di dapur Satuan Pelayanan Gizi.

    Oleh karena itu, Dadan menilai kerja sama ini sangat potensial sebagai bagian dari pelaksanaan Program MBG.

    “Kita akan bersama-sama menjadikan Satuan Pelayanan Gizi sebagai entry point pemanfaatan gas bumi. Mudah-mudahan kita juga dapat mendorong pemanfaatan gas bumi secara maksimal melalui program MBG dan mengurangi subsidi untuk impor LPG,” ujar Dadan.

  • Manuver Prabowo Jaring Investor Proyek Giant Sea Wall

    Manuver Prabowo Jaring Investor Proyek Giant Sea Wall

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto berupaya menggandeng lebih banyak investor untuk terlibat dalam proyek jumbo tanggul laut raksasa atau giant sea wall. Orang nomor satu di Indonesia itu menjajaki pembicaraan dengan pengusaha Jepang. 

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengatakan bahwa presiden telah bertemu delegasi bisnis Japan Indonesia Association (Japinda) di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2024).

    Dalam pertemuan dibahas berbagai hal, termasuk mengenai rencana skema kerja sama yang berpotensi dijalankan keduanya, baik itu skema pemerintah ke pemerintah (G2G) atau secara bisnis ke bisnis (B2B).

    Rosan menuturkan segala kemungkinan masih terbuka untuk terjadi antara kedua belah pihak.

    “Kelihatannya, ini kami masih terbuka ya, tetapi harapannya dari perusahaan-perusahaan Jepang yang besar ini berpartisipasi dari konstruksinya, engineering-nya dan juga tentunya dari pendanannya,” tuturnya.

    Dia mengatakan bahwa kecakapan dari perusahaan Jepang membuat Prabowo mengajak delegasi bisnis Jepang untuk ikut andil dalam proyek Giant Sea Wall. Perusahaan Jepang memiliki kapasitas mumpuni dan sudah teruji sangat baik.

    “Itu juga diharapkan partisipasi dari perusahaan-perusahaan Jepang ini, karena mereka juga perusahaan konstruksinya juga kita harapkan untuk berpartisipasi,” pungkas Rosan.

    Presiden Prabowo SubiantoPerbesar

    Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga melobi investor lokal maupun asing untuk membangun proyek giant sea wall.

    AHY menyebut, komitmen investor pada proyek giant sea wall itu dibidik dalam rangka menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Mengingat anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikan program itu tidaklah sedikit.

    “Kita mengharapkan hadirnya investasi yang juga cukup berarti dari dalam maupun luar negeri, karena kalau hanya mengandalkan fiskal atau APBN kita tentu tidak cukup karena banyak sekali prioritas lainnya yang juga harus diwujudkan,” tuturnya.

    Sejalan dengan hal itu, AHY mengaku bakal berkoordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga lain untuk memperbesar peluang tersebut.  

    Saat dikonfirmasi apakah sudah ada sejumlah negara yang sudah menyampaikan minatnya menggarap giant sea wall itu, AHY mengaku belum dapat memberikan informasi lanjutan. Pasalnya, komitmen yang dikantongi saat ini belum terikat secara resmi. 

    “Tentu secara resmi belum ada yang bisa kita jelaskan, tapi pada saatnya karena ini juga bukan hanya urusan Kemenko Infrastruktur atau juga urusan PU tetapi juga dengan lintas stakeholder lainnya dan kami mengundang dunia usaha untuk terlibat dalam proyek-proyek seperti ini ke depan,” pungkasnya. 

    Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memang sempat mengungkap bahwa proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall dan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara masuk ke dalam daftar program strategis era Presiden Prabowo Subianto. 

    Staf Ahli Menteri PU Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan, Endra S. Atmawidjaja menuturkan pembangunan IKN dan giant sea wall itu merupakan dua dari 53 agenda yang dilakukan untuk mendukung program unggulan kementerian dan lembaga lainnya. 

    “Ini yang dimasukkan dalam menu quick win-nya PU 2024-2025. Ada giant sea wall ya, IKN juga masih dalam menu,” tuturnya saat ditemui di Jakarta, Selasa (26/11/2024). 

    Dalam paparan yang dibagikan, saat ini program giant sea wall tengah masuk dalam tahap review desain dan persiapan konstruksi. Di mana, proyek ini diinisiasi untuk mengatasi masalah penurunan muka tanah khususnya di wilayah Pantai Utara Jawa.

    Sementara berdasarkan catatan Bisnis, anggaran yang dibutuhkan untuk membangun giant sea wall dari Bekasi hingga Tangerang saja membutuhkan anggaran mencapai Rp90 triliun.

  • Produsen Keramik Cemas, PPN 12% Bikin Ongkos Produksi Bengkak

    Produsen Keramik Cemas, PPN 12% Bikin Ongkos Produksi Bengkak

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki) memproyeksi ongkos produksi akan membengkak seiring dengan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% dan Upah Minimum yang naik 6,5% tahun depan. 

    Ketua Umum Asaki Edy Suyanto mengatakan pelaku usaha sepakat meminta pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempertimbangkan kembali waktu yang tepat menaikkan PPN dari 11% menjadi 12%. 

    “Seharusnya tidak di tahun 2025 di mana kondisi daya beli masyarakat masih lemah akan terganggu dan mengalami penurunan karena kenaikan harga barang dan potensi inflasi akan makin memberatkan masyarakat,” kata Edy, Kamis (5/12/2024). 

    Dengan tekanan kenaikan PPN dan upah minimum maka mau tak mau industri keramik melakukan penyesuaian pada harga jual seiring dengan kenaikan harga bahan baku, sparepart, kemasan, dan lainnya. 

    Padahal, pelaku industri disebut tengah bersemangat atas program 3 juta rumah per tahun dan berharap banyak pada percepatan realisasi program tersebut. 

    “Karena akan menciptakan demand atau kebutuhan keramik yang cukup besar sekitar 110 juta meter persegi keramik atau setara dengan 17% kapasitas produksi keramik nasional di tengah ketidakpastian perekonomian nasional dan dunia tahun 2025,” tuturnya. 

    Di sisi lain, untuk mempertahankan daya saingnya di tengah pembengkakan biaya produksi tahun depan, Edy meminta perpanjangan insentif harga gas bumi tertentu (HGBT) senilai US$6,5 per MMbtu untuk industri keramik. 

    Perpanjangan kebijakan tersebut juga diharapkan diiringi dengan kepastian supply gas yang selama ini realisasi nya hanya berkisar 65%-70% dari volume kontrak gas dari PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dengan alasan shortage gas dari hulu.

    “Kami meminta campur tangan pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM untuk menyelesaikan masalah gangguan supply gas yang telah berlarut-larut tanpa solusi,” jelasnya. 

    Apalagi, industri keramik juga dibebani dengan pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat lantaran pembayaran gas ke PGN menggunakan dolar AS sehingga berdampak langsung terhadap peningkatan biaya energi gas yang merupakan 30% dari total biaya produksi keramik.

    Upaya lain untuk menjaga daya saing industri yakni dengan perpanjangan kebijakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau safeguard yang telah berakhir November 2024. 

    Pihaknya cemas karena kurangnya atensi dari pemerintah terkait perpanjangan BMTP keramik tersebut. Apalagi, Bea Masuk Antidumping (BMAD) terhadap produk impor asal China berkisar 35%-50% yang baru diberlakukan belum sesuai dengan harapan pengusaha yakni sebesar 70%-100%. 

    Menurut dia, proses perpanjangan BMTP telah dimulai sejak 6 bulan yang lalu sebelum berakhirnya BMTP. Edy menilai semestinya tidak ada alasan BMTP terlambat diperpanjang.

    “Kami memandang sangat  perlu kehadiran BMTP Keramik untuk melengkapi BMAD yang besarannya tidak memadai untuk mengerem masuknya produk impor keramik dari China yang mana saat ini negara tersebut sedang mengalami over kapasitas dan oversupply,” pungkasnya. 

  • Wamenaker Immanuel Ebenezer Beberkan Kondisi Sritex Terbaru

    Wamenaker Immanuel Ebenezer Beberkan Kondisi Sritex Terbaru

    Bisnis.com, JAKARTA – Wamenaker Immanuel Ebenezer mengunjungi Solo pada Kamis 5 Desember 2024. Selain berkunjung ke rumah Jokowi, ia juga melihat kembali kondisi Sritex.

    Kepada wartawan, pria yang akrab disapa Noel ini mengatakan jika saat ini perusahaan Sritex masih beroperasi seperti biasa.

    Manajemen perusahaan juga melaksanakan kewajibannya, terutama soal membayar gaji karyawan.

    “Ya, perkembangan dari kasus Sritex yang pasti perusahaan tetap berjalan. Kewajiban perusahaan terhadap buruhnya juga berjalan terkait gaji yang masih lancar,” katanya kepada wartawan di Solo, Kamis 5 Desember 2024.

    Noel juga kembali menegaskan, bahwa pemerintah tidak ingin ada manajemen Sritex melalukan PHK kepada karyawannya.

    “Perusahaan atau manajemen harus tahu bahwa kita tidak mau adanya PHK,” lanjutnya.

    Sebelumnya, Wamenaker Immanuel Ebenezer juga menyambangi PT Sritex untuk bertemu dengan buruh pabrik di Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin (28/10/2024).

    Dia mengatakan bahwa semangat patriotik harus dimiliki oleh pengusaha dan buruh untuk membangun suasana kerja yang positif.

    “Kita butuh pemimpin yang patriotik, yang tidak hanya nemikirkan soal cuan. Kita juga butuh buruh yang patriotik yang gigih memperjuangkan keadilan,” ucap Wamenaker Immanuel Ebenezer.

    Immanuel juga memastikan nasib para buruh PT Sritex dijamin oleh manajemen. Dia mengutip pernyataan Iwan Lukminto yang menyebut “PHK adalah hal yang tabu dan haram.”

    Menurut Immanuel ucapan tersebut menjadi angin segar bagi pekerja yang dilanda kekhawatiran pasca putusan pailit PT Sritex.

    “Kata PHK itu ibarat monster bagi pekerja. Saya senang dan lega sekali mendengar pernyataan dari Pak Iwan (PHK haram),” ujar Immanuel saat itu.

  • Astra Optimistis Desa Binaan Mampu Sumbang Ekspor RI

    Astra Optimistis Desa Binaan Mampu Sumbang Ekspor RI

    Bisnis.com, BOGOR — PT Astra International Tbk. (ASII) meyakini Program Desa Sejahtera Astra (DSA) yang dirancang perusahaan pada 2018 mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, termasuk ekspor.

    Head of Corporate Communications Astra Boy Kelana Soebroto mengatakan perusahaan melalui program DSA berkomitmen untuk memberdayakan komunitas lokal melalui pelatihan, pendampingan, dan penyediaan infrastruktur.

    “Jadi kita jangan hanya fokus di kota-kota saja, tetapi justru dari desa-desa bisa bergerak untuk bisa dikembangkan. Kemudian pasti berkontribusi kan kepada pertumbuhan Indonesia, kepada ekspor dan seterusnya,” kata Boy saat ditemui seusai Workshop Lingkungan Astra 2024 di Boja Farm, Tajur Halang, Bogor, Kamis (5/12/2024).

    Boy menambahkan, Astra sudah sejak lama berkontribusi dalam menggalakkan program sosial berkelanjutan. Adapun, program DSA sendiri dirancang pada 2018 yang berfokus untuk mengembangkan potensi unggulan desa melalui tiga klaster produk, antara lain pertanian dan olahannya, kelautan dan perikanan, serta wisata, kriya, dan budaya.

    Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa setiap tahun Astra melakukan evaluasi terhadap desa binaan dan memberikan apresiasi untuk kampung dan desa yang berprestasi. Dia juga berharap program DSA ini bisa berdampak lebih besar ke masyarakat.

    “Mudah-mudahan ke depan ini bisa ditularkan ke kampung dan desa yang lainnya. Harapannya tentunya bisa ada impact yang lebih besar lagi kepada masyarakat di Indonesia,” ujarnya.

    Hingga 2024, Astra telah mengembangkan sebanyak 1.397 Desa Sejahtera Astra di 35 provinsi di Indonesia. Langkah ini sejalan dengan cita-cita perusahaan untuk Sejahtera Bersama Bangsa dan mendukung Sustainable Development Goals (SDG’s) Indonesia.

    Selain itu, program Desa Sejahtera Astra juga berhasil menciptakan 73 lapangan kerja baru. Kesuksesan program ini di lima desa telah memberikan dampak positif kepada 620 warga.

    Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor Indonesia Oktober 2024 mencapai US$24,41 miliar atau naik 10,69% dibanding ekspor September 2024. Posisinya juga naik 10,25% secara tahunan (year-on-year/yoy).

    Dari sana, BPS mencatat ekspor nonmigas mencapai US$23,07 miliar, atau naik 11,04% yoy.

    Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia Januari–Oktober 2024 mencapai US$217,24 miliar. Sejalan dengan total ekspor, nilai ekspor nonmigas yang mencapai US$204,21 miliar juga naik 1,48%.

    Adapun, dari 10 komoditas dengan nilai ekspor nonmigas terbesar Oktober 2024, sebagian besar komoditas mengalami peningkatan. Di mana, peningkatan terbesar pada lemak dan minyak hewani/nabati sebesar US$1.046,5 juta (52,67%). Sementara yang mengalami penurunan adalah logam mulia dan perhiasan/permata sebesar US$102,0 juta (14,46%).

    Jika ditinjau menurut sektor, ekspor nonmigas hasil industri pengolahan Januari–Oktober 2024 mengalami kenaikan 3,75% yoy. Begitu pun dengan ekspor hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan yang naik 23,78 %, namun ekspor hasil pertambangan dan lainnya turun 8,65%.