Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • MIND ID Butuh Investasi Rp55,35 Triliun untuk Capai Produksi 1,1 Juta Ton Aluminium

    MIND ID Butuh Investasi Rp55,35 Triliun untuk Capai Produksi 1,1 Juta Ton Aluminium

    Bisnis.com, JAKARTA – BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID membutuhkan investasi senilai US$3,5 miliar atau sekitar Rp55,35 triliun (asumsi kuras Rp15.816 per dolar AS) untuk meningkatkan produksi aluminium domestik menjadi 1,1 juta ton per tahun dalam 5 tahun mendatang.

    Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID Dilo Seno Widagdo menjelaskan kapasitas produksi PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) sebagai anggota dari MIND ID baru mencapai 275.000 ton per tahun.

    Sementara itu, total kebutuhan aluminium nasional yang mencapai sekitar 1 juta ton per tahun. Untuk mengurangi ketergantungan pada impor, MIND ID berencana meningkatkan kapasitas smelter aluminium di Kuala Tanjung, Sumatera Utara, serta membangun fasilitas produksi aluminium baru di Mempawah Kalimantan Barat.

    “MIND ID konsisten meningkatkan kapasitas produksi untuk menjawab kebutuhan nasional dan mampu mengurangi ketergantungan pada impor aluminium,” ujar Dilo melalui keterangan resmi dikutip Jumat (6/12/2024).

    Dilo mengatakan perseroan sudah siap dengan perhitungan investasi mencapai sekitar US$1 miliar per juta ton kapasitas produksi alumina, dan U$2,5 miliar per juta ton kapasitas produksi aluminium.

    Dengan kata lain, total investasi yang dibutuhkan mencapai US$3,5 miliar. Dia juga menegaskan bahwa MIND ID tidak berencana memperluas hilirisasi hingga ke segmen produk jadi, seperti pelek mobil.

    Sebagai gantinya, MIND ID akan lebih fokus pada membangun kemitraan strategis dengan pelaku industri hilir di dalam negeri.

    “Kami berharap dapat membangun kemitraan yang aktif dengan pelaku industri hilir, sehingga kebutuhan bahan baku mereka dapat dipasok dari produk mineral dalam negeri, dan nilai tambah setiap rantai pasoknya dapat dinikmati oleh Indonesia,” pungkas Dilo.

  • Menteri Maman Bongkar Isi Pertemuan dengan Grab Indonesia

    Menteri Maman Bongkar Isi Pertemuan dengan Grab Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman telah melakukan pertemuan dengan Grab Indonesia, Jumat (6/12/2024). Pertemuan ini salah satunya membahas soal pemberian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk ojek online (ojol).

    Dalam rapat yang berlangsung selama kurang lebih satu setengah jam itu, Maman menyebut bahwa perusahaan transportasi online itu telah sepakat untuk mendukung pemerintah dalam mengalokasikan BBM bersubsidi ke ojol, dengan memberikan data-data pengemudinya.

    “Udah oke. Mereka siap men-support semua kepentingan dan kebutuhan pemerintah,” kata Maman usai menghadiri Peluncuran Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) 2024, di The Park Pejaten, Jumat (6/12/2024).

    Selain Grab Indonesia, Kementerian UMKM juga berencana untuk memanggil perusahaan transportasi online lainnya. Rencananya, pemerintah minggu depan akan memanggil Gojek. 

    Sementara pertemuan dengan perusahaan lainya, akan dijadwalkan. Mengingat, pihaknya tengah membuat daftar perusahaan-perusahaan transportasi online yang ada di Indonesia.

    “Kayaknya kalau enggak Senin, Selasa ya. Nanti lagi diatur. Shopee juga kita ajak ketemu, semuanya,” ucapnya. 

    Sebelumnya, Maman Abdurrahman menyampaikan bahwa pemerintah akan meminta data-data pengemudi ojol yang terdaftar di perusahaan-perusahaan transportasi online. 

    Data-data yang ada tersebut, selanjutnya akan dikoneksikan dengan Pertamina agar pengemudi ojol yang terdaftar bisa menerima BBM bersubsidi.

    “Kementerian UMKM akan memanggil beberapa perusahaan-perusahaan operator salah satunya Grab, nanti ada Gojek, dan beberapa perusahaan-perusahaan operator ojek online kita akan panggil,” kata Maman dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koperasi, Jumat (6/12/2024).

    Adapun, Maman dijadwalkan bertemu dengan perwakilan Grab Indonesia hari ini, Jumat (6/12/2024). Pertemuan dengan perusahaan transportasi online lainnya juga akan segera dijadwalkan secara bertahap.

    Langkah pemanggilan ini sejalan dengan pernyataan Maman yang menegaskan bahwa ojol berhak menerima BBM bersubsidi. 

    Dalam hasil rapat terakhir Satgas Pembahasan BBM Subsidi yang diketuai oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, masyarakat yang bergerak di sektor UMKM tidak terkena dampak realokasi BBM bersubsidi.

    Mengingat ojek online masuk dalam kategori usaha mikro, Maman menegaskan bahwa pengemudi ojol tetap berhak mendapat alokasi BBM bersubsidi.

    “Saya tegaskan sekali lagi, mereka tetap berhak mendapatkan alokasi BBM bersubsidi di dalam aktivitas keseharian mereka,” ujarnya. 

    Saat ini, pemerintah tengah menyiapkan mekanisme untuk memverifikasi para pengemudi ojek online. Proses ini dipandang perlu agar BBM bersubsidi tepat sasaran.

    Oleh karena itu, Maman akan memanggil perusahaan-perusahaan operator transportasi online seperti Grab, Gojek, dan Maxime dalam waktu dekat, termasuk Pertamina. 

    “Supaya nanti di setiap SPBU bisa terverifikasi tuh mana yang ojek online, mana yang enggak,” pungkasnya.

  • Pengusaha Sambut Baik Rencana Prabowo Kenaikan PPN 12% untuk Barang Mewah

    Pengusaha Sambut Baik Rencana Prabowo Kenaikan PPN 12% untuk Barang Mewah

    Bisnis.com, JAKARTA – Rencana Presiden Prabowo Subianto memberlakukan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% untuk barang/jasa mewah mendapat respons positif dari pengusaha. 

    Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) Adhi S. Lukman menyampaikan, daya beli masyarakat kelas menengah ke atas saat ini masih cukup tangguh sehingga tidak masalah jika kenaikan tarif PPN dikenakan untuk barang mewah.

    “Nggak ada masalah, kan yang penting kategorinya jelas,” kata Adhi usai menghadiri Peluncuran Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) 2024, di The Park Pejaten, Jumat (6/12/2024).

    Menurutnya, hal yang perlu dilakukan pemerintah saat ini adalah melindungi kelas menengah ke bawah. Pasalnya, jika pemerintah resmi mengerek PPN untuk kelas menengah ke bawah, utamanya kebutuhan sandang dan pangan, hal ini akan membuat daya beli masyarakat kian menurun.

    Di samping itu bagi industri, Adhi mengungkap bahwa banyak sekali tantangan yang dihadapi. Mulai dari kenaikan harga bahan baku, naiknya upah minimum, hingga biaya logistik.

    “Ini masih menjadi tantangan bagi kita. Oleh sebab itu, jangan ditambah beban lagi sementara,” ujarnya.

    Dalam catatan Bisnis, Kepala Negara memastikan akan memberlakukan kenaikan tarif PPN 1% menjadi 12% tahun depan untuk barang/jasa yang berkategori mewah. 

    Keputusan ini, kata Prabowo, usai dirinya menerima audiensi pimpinan DPR. Parlemen meminta Prabowo memberlakukan PPN 12% untuk barang/jasa mewah saja. 

    “PPN adalah undang-undang, ya kita akan kita laksanakan, tapi selektif. Hanya untuk barang mewah,” kata Prabowo saat memberikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (6/12/2024).

    Menurutnya, pemerintah harus membantu rakyat kecil. Bahkan pengecualian PPN kepada masyarakat kecil sudah diterapkan sejak 2023. Pun ingin mengerek tarif PPN, hal ini hanya untuk barang mewah saja. 

    “Kalaupun naik hanya untuk barang mewah,” ujarnya.

    Dengan pengecualian ini, maka detail barang yang akan dikenakan bebas PPN 12% akan mengacu kepada kepada Peraturan Pemerintah sebagai payung hukum.

    Dengan mengacu kepada pernyataan bahwa pemerintah sudah menerapkan pengecualian PPN kepada rakyat miskin sejak 2023, maka sebagian besar barang dan jasa yang kena PPN saat ini berpeluang mengalami kenaikan.  

  • Anindya Bakrie dan Arsjad Rasjid Buka-bukaan soal Dualisme Kadin

    Anindya Bakrie dan Arsjad Rasjid Buka-bukaan soal Dualisme Kadin

    Bisnis.com, JAKARTA — Terdapat hal menarik dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan pengusaha Jepang di ke Istana Negara, Jakarta, Jumat (6/12/2024), yakni adanya Anindya Novyan Bakrie dan Arsjad Rasjid yang saling berdampingan.

    Tidak hanya jajaran Menteri, orang nomor satu di Indonesia itu turut memanggil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid dan Ketum Kadin versi Munaslub 2024 Anindya Bakrie.

    Kehadiran keduanya memberikan rasa penasaran. Bagaimana dua tokoh tersebut saling bahu membahu di tengah isu dualisme Kadin.

    Menurut pantauan Bisnis, Anindya tiba di kompleks Istana Kepresidenan pada pukul 12.45 WIB dengan mengenakan jas dengan dasi berwarna biru muda. Dia mengamini bahwa kedua kepala Kadin memang diundang dalam pertemuan dengan The Jakarta Japan Club (JJC).

    “Semua [hadir termasuk Arsjad],” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan.

    Lebih lanjut, dia mengaku bahwa pertemuan kali ini melakukan kelanjutan dari penerimaan Presiden Ke-8 RI itu terkait dengan kunjungan delegasi Japan-Indonesia Association (JAPINDA) pada Kamis (5/12/2024).

    Bahkan, berdasarkan pantauan Bisnis, Anindya dan Arsjad tampak akrab duduk sebelahan saat menemani Kepala Negara di meja bundar utama di tengah ruang Istana Negara.

    Saat ditanyakan mengenai hubungan keduanya. Anindya mengaku terus menjaga hubungan hangat dengan Arsjad mengingat keduanya adalah sahabat.

    “Kami kan sahabat,” kata Anindya singkat.

    Anindya Bakrie dan Arsjad Rasjid (ketiga dan keempat dari kiri) dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan delegasi Japan-Indonesia Association (JAPINDA) di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Kamis (5/12/2024). / dok. SetpresPerbesar

    Menurutnya, tidak ada ketegangan dan dualisme dalam kepengurusan Kadin. Mengingat keduanya memang sepakat untuk terus fokus di sektor swasta untuk memberi masukan untuk investasi yang diperlukan.

    “Biasanya swasta dan swasta saling mengerti apa sih yang jadi inti sensitivitas,” tandas Anindya.

    Di sisi lain, Arsjad pun hanya membalas dengan gelak tawa saat ditanya mengenai adanya dualisme ketua umum Kadin.

    Bahkan, Mantan Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud dalam pemilihan presiden 2024 itu menegaskan saat ini keduanya sepakat bahwa mereka ingin memastikan ekonomi berjalan secara gotong royong.

    “Yang penting kan sekarang bagaimana yang terbaik untuk Indonesia. Nanti setelah Munaslub, akan ada Munas nanti saya tidak ikut di dalam Munas. Saya menyiapkan siapa saja yang nanti akan menjadi Ketum selanjutnya,” pungkas Arsjad.

  • Kontradiksi PPN 12%: Sasar Barang Mewah tapi Ada Kebijakan PPnBM DTP

    Kontradiksi PPN 12%: Sasar Barang Mewah tapi Ada Kebijakan PPnBM DTP

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo memastikan pemerintah menerapkan tarif baru pajak pertambahan nilai atau PPN 12% hanya kepada barang mewah saja. Pada saat yang sama, pemerintah juga membebaskan sejumlah barang mewah dari pajak penjualan.

    Presiden Prabowo Subianto menyebut pengecualian pengenaan PPN sudah berlaku sejak 2013 lalu. Pemerintah hanya akan mengenakan pajak PPN jadi 12% kepada orang kaya. Saat menjawab awak media, Jumat (6/12/2024), presiden menyebut langkah pengecualian PPN merupakan bagian dari upaya perlindungan bagi masyarakat kecil.

    Sehari sebelumnya, Prabowo juga menerima audiensi pimpinan DPR di Istana Negara pada Kamis (5/12/2024). Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa pihaknya meminta pemerintah lebih selektif dalam mengenakan tarif PPN 12% sehingga hanya kenakan untuk barang mewah saja.

    Dia juga meminta secara khusus kepada Prabowo untuk menurunkan pajak bagi barang kebutuhan pokok. Menurut Dasco, Prabowo menyambut baik usulan DPR.

    “Bapak Presiden tadi menjawab bahwa akan dipertimbangkan dan akan dikaji,” ucapnya usai melakukan pertemuan, Kamis (5/12/2024).

    Padahal, pemerintah menerapkan pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah (PPnBM DTP) untuk pembelian mobil. Kebijakan tersebut akan berakhir di akhir tahun ini, namun direncanakan akan diperpanjang pada tahun depan.

    Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian Susiwijono Morgiarso menilai sebenarnya tidak ada kontradiksi apabila pemerintah menerapkan tarif PPN 12% untuk barang mewah dan kebijakan PPnBM DTP pembelian mobil.

    Susi menjelaskan bahwa kenaikan tarif PPN menjadi 12% dan kebijakan PPnBM DTP pembelian mobil memilikinya tujuan yang berbeda. Pemerintah, sambungnya, menganggap insentif PPnBM DTP diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

    “Jadi sektor-sektor yang dipilih [diberi insentif fiskal seperti PPnBM DTP] yang memang berkontribusi besar ternyata PDB [produk domestik bruto], yang properti, otomotif, yang sektor padat karya, yang gitu-gitu,” jelas Susi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (6/12/2024).

    Dia meyakini insentif seperti PPnBM DTP pembelian mobil bisa berkontribusi agar target pertumbuhan ekonomi minimal 5,1% bisa tercapai pada akhir 2024. Begitu juga dengan Kuartal I/2025 karena pada saat itu belanja pemerintah belum bisa dimaksimalkan.

    “Jadi konteksnya lebih banyak memang untuk dorong pertumbuhan juga, bukan hanya semata-mata merespon [PPN 12%],” ujar Susi.

    Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita tidak menampik para pelaku industri otomotif juga tengah mengkhawatirkan dampak kenaikan PPN menjadi 12% pada 2025 karena berisiko semakin menggerus penjualan otomotif.

    Oleh sebab itu, Agus mengatakan pemerintah telah membahas insentif yang akan diberikan untuk mendorong sektor otomotif pada 2025. Adapun, skema insentif yang telah dibahas di antaranya yakni insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil listrik berbasis baterai (battery electric vehicle/BEV) hingga mobil hybrid.

    “Perhatian pemerintah adalah bagaimana kinerja dari industri, itu melalui insentif dan stimulus yang akan kita siapkan,” pungkas Agus dikutip Jumat (6/12/2024).

  • Airlangga Klaim Daya Beli Masyarakat Masih Cukup Baik, Ini Buktinya

    Airlangga Klaim Daya Beli Masyarakat Masih Cukup Baik, Ini Buktinya

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim daya beli masyarakat Indonesia masih cukup baik. Hal ini menyusul adanya laporan dari NielsenIQ yang menyebut bahwa masyarakat Indonesia semakin gemar berbelanja.

    Airlangga menyampaikan, belanja produk keperluan sehari-hari (fast moving consumer goods/FMCG) tumbuh 1,1% secara tahunan (year on year/YoY) atau mencapai Rp208 triliun hingga kuartal III/2024.

    “Artinya kalau kita lihat daya beli masyarakat masih cukup baik,” kata Airlangga dalam Peluncuran Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) 2024, di The Park Pejaten, Jumat (6/12/2024).

    Dia juga mengungkap bahwa pengeluaran konsumen untuk barang-barang tech & durables mencapai Rp47 triliun atau meningkat 4,3% dibanding tahun lalu.

    Lebih lanjut, Airlangga mengungkap bahwa nilai ekonomi digital mengalami peningkatan sebesar 13%, atau dua kali dari pertumbuhan ekonomi nasional.  

    Dia menyebut, nilai ekonomi digital pada 2023 mencapai US$80 miliar, di mana sebesar US$65 miliar berasal dari e-commerce. Oleh karena itu, pemerintah akan mendorong e-commerce sebagai penunjang ekonomi nasional. 

    Adapun, nilai ekonomi digital dua tahun ke depan diperkirakan mencapai US$125 miliar.

    “Kita akan mendorong e-commerce sebagai penunjang ekonomi kita,” ujarnya.

    Dalam rangka mendongkrak nilai transaksi perdagangan melalui sistem elektronik khususnya penjualan produk dalam negeri pada platform e-commerce, pemerintah bersama dengan Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menyelenggarakan program Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) 2024. 

    Harbolnas 2024 yang bertemakan ‘Pakai Produk Sendiri akan diselenggarakan pada tanggal 10-16 Desember 2024, di mana pada 10 – 11 Desember 2024 dan 13 – 16 Desember 2024 akan dikhususkan untuk penjualan dan promosi produk dalam negeri, dan tanggal 12 Desember 2024 untuk seluruh produk. 

    Airlangga mengharapkan, program ini dapat mendongkrak perekonomian Indonesia di kuartal IV/2024. 

  • PPN Naik jadi 12% per Januari 2025, Prabowo Tugaskan Sri Mulyani Seleksi Barang yang Dikecualikan

    PPN Naik jadi 12% per Januari 2025, Prabowo Tugaskan Sri Mulyani Seleksi Barang yang Dikecualikan

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menugaskan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menyeleksi barang/jasa yang tidak akan dikenai pajak pertambahan nilai atau PPN 12% pada tahun depan.

    Prabowo sendiri menerima audiensi pimpinan DPR. Parlemen meminta Prabowo memberlakukan PPN 12% untuk barang/jasa mewah saja. Presiden, dalam kesempatan terpisah, memastikan pajak untuk barang mewah itu akan dinaikkan pada tahun depan. 

    Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian Susiwijono Morgiarso mengaku tidak tahu barang/jasa apa saja yang akan dikecualikan apabila Prabowo menerima masukan dari DPR.

    “Bapak presiden minta menteri keuangan yang supaya ngatur itu, pengecualiannya [bukan Kemenko Perekonomian],” jelas Susi di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (6/12/2024).

    Lebih lanjut, di menjelaskan selama ini sudah ada beberapa barang/jasa yang tidak dikenakan PPN. Barang/jasa yang dikecualikan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). Hal ini sebelumnya pernah diberlakukan dengan PP No. 49/2022.

    Oleh sebab itu, sambungnya, pemerintah nantinya akan kembali mengeluarkan PP yang mengecualikan barang/jasa yang tidak dikenai tarif baru PPN 12%.

    “Selama ini kan PPN itu kan memang ada pengecualiannya, ada PP-nya khusus,” ujar Susi.

    Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa parlemen meminta pemerintah lebih selektif dalam mengenakan tarif PPN 12% sehingga tidak semua barang/jasa yang menjadi objek pajaknya.

    Dia mengaku DPR juga meminta secara khusus kepada Prabowo untuk menurunkan pajak bagi barang kebutuhan pokok. Menurut Dasco, Prabowo menyambut baik usulan DPR.

    “Bapak Presiden tadi menjawab bahwa akan dipertimbangkan dan akan dikaji,” ucapnya usai melakukan pertemuan, Kamis (5/12/2024).

    DPR, lanjutnya, tetap mendorong agar amanat Undang-Undang No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengatur PPN naik menjadi 12% pada 1 Januari 2025 tetap dipatuhi. Hanya saja, skemanya sedikitpun diubah yaitu hanya barang yang sifatnya tersier yang akan dikenakan tarif 12%.

    “Pertama, untuk PPN 12% akan dikenakan hanya kepada barang-barang mewah jadi secara selektif. Kedua, barang-barang popok dan berkaitan dengan pelayanan yang langsung menyentuh kepada masyarakat masih tetap akan diperlakukan pajak 11%,” pungkas Dasco.

  • Pan Brothers (PBRX) Pastikan Tak Ada PHK usai Perpanjangan PKPU

    Pan Brothers (PBRX) Pastikan Tak Ada PHK usai Perpanjangan PKPU

    Bisnis.com, JAKARTA — Emiten garmen PT Pan Brothers Tbk. (PBRX) memastikan kondisi operasional pabrik tetap berjalan meskipun proses perdamaian penyelesaian utang dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau PKPU masih berlangsung.

    GM Investor Relation Boedi Satrio mengatakan pihaknya telah mempersiapkan langkah-langkah yang akan dilakukan adalah melakukan finalisasi proposal perdamaian yang dijadwalkan awal minggu depan.

    “Perusahaan tetap berjalan tanpa adanya pemutusan hubungan kerja,” kata Boedi kepada Bisnis, Jumat (6/12/2024). 

    Berdasarkan laporan terbaru, proses PKPU tersebut diperpanjang selama 17 hari mendatang atau tenggat waktu hingga 23 Desember 2024 berdasarkan hasil keputusan Sidang Permusyawartan Majelis Hakim hari ini, tertanggal 6 Desember 2024, pada perkara Nomor 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan Nomor 150/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.

    Di samping itu, PBRX mengungkap perusahaan yang mengelola 15 pabrik di Tangerang dan Jawa Tengah itu juga mendapat dukungan dari pemerintah untuk menyelesaikan restrukturisasi dengan baik. 

    Dengan demikian, pihaknya dapat melakukan kesepakatan dengan seluruh kreditur dan menjaga seluruh 27.000 karyawan. Adapun, kondisi produksi di pabrik PBRX tetap berjalan normal dengan utilisasi mencapai 80%—85%.

    “Perusahaan tetap berkomitmen kepada customer untuk melakukan produksi dan men-deliver semua pesanan tanpa ada gangguan,” ujarnya. 

    Direktur PBRX Fitri Ratnasari Hartono mengatakan perseroannya bakal mengikuti proses dan mekanisme PKPU sebagaimana ditentukan dalam peraturan dan hukum yang berlaku. 

    “Perseroan belum menerima salinan putusan resmi terkait dengan perpanjangan PKPU tersebut,” kata Fitri lewat keterangan resmi, Jumat (6/12/2024). 

    Di tengah masa PKPU, PBRX fokus melakukan korespondensi dengan kreditur baik bank serta pemegang obligasi terkait dengan skema restrukturisasi utang perseroan. 

    Total utang yang akan direstrukturisasi kepada kreditur bank serta pemegang obligasi mencapai sekitar US$340 juta. 

    Adapun, untuk pemilik obligasi serta pemberi pinjaman non-active bilateral, direncanakan restrukturisasi melalui skema obligasi wajib konversi (OWK) atau mandatorily convertible bond (MCB). 

    Dengan begitu, utang yang ada di liabilitas Pan Brothers setelah konversi menjadi sekitar US$140 juta.

    Pan Brothers sendiri memiliki utang kepada suplier dengan outstanding sekitar US$7 juta. Utang kepada suplier tersebut akan diselesaikan sesuai dengan perjanjian yang sudah ada.

  • Airlangga Targetkan Transaksi Harbolnas 2024 Tembus Rp40 Triliun

    Airlangga Targetkan Transaksi Harbolnas 2024 Tembus Rp40 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – Nilai transaksi Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) 2024 ditargetkan mencapai Rp40 triliun atau meningkat dari tahun lalu sekitar Rp24,7 triliun.

    Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai menghadiri Peluncuran Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) 2024, di The Park Pejaten, Jumat (6/12/2024).

    “Kalau tahun lalu sekitar Rp24,7 triliun, tahun ini diharapkan bisa naik menjadi Rp40 triliun,” kata Airlangga, Jumat (6/12/2024).

    Adapun program Harbolnas 2024 yang bertemakan ‘Pakai Produk Sendiri akan diselenggarakan selama sepekan, mulai 10-16 Desember 2024. 

    Pada 10 – 11 Desember 2024 dan 13 – 16 Desember 2024 akan dikhususkan untuk penjualan dan promosi produk dalam negeri, dan tanggal 12 Desember 2024 untuk seluruh produk. 

    Dia mengharapkan, program Harbolnas 2024 dapat mendongkrak penjualan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang diikuti oleh sekitar 417 pelaku usaha, termasuk meningkatkan daya beli masyarakat.

    “Kita berharap bahwa program ini akan mendongkrak daya beli konsumen,” ujarnya.

    Setelah program Harbolnas 2024, pemerintah berkolaborasi dengan sejumlah asosiasi akan melanjutkan program Belanja di Indonesia Aja atau BINA mulai 20-29 Desember 2024.

    Selain itu, ada pula program Every Purchase is Cheap atau EPIC yang bakal digelar secara serentak di 80 lebih supermarket dan minimarket di Indonesia. Lalu, juga akan digelar Travel Fair.

    Oleh karena itu, dia mengharapkan masyarakat untuk bisa memanfaatkan program-program yang ada, mengingat hampir seluruh produk yang dijual mendapat diskon dan beberapa produk gratis ongkos kirim.

    “Jadi diharapkan ini bisa mendongkrak daya beli selama liburan Nataru nanti,” pungkasnya. 

  • Ekonom Ramal Cadangan Devisa Turun hingga US8 Miliar pada Akhir 2024

    Ekonom Ramal Cadangan Devisa Turun hingga US$148 Miliar pada Akhir 2024

    Bisnis.com, JAKARTA — Chief Economist of BCA Group David Sumual memproyeksikan cadangan devisa berada di kisaran US$148—150 miliar per akhir 2024. Proyeksi tersebut melanjutkan tren penurunan cadangan devisa Indonesia.

    David pun mendorong agar pemerintah perlu memperdalam struktur sumber-sumber revisi. Dengan demikian, tren penurunan cadangan devisa tidak berlanjut pada tahun depan.

    “Seperti diversifikasi ekspor, optimalisasi kebijakan DHE [devisa hasil ekspor], dan investasi asing langsung,” jelas David kepada Bisnis, Jumat (6/12/2024).

    Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) mencatat cadangan devisa mencapai US$150,2 miliar per akhir November 2024. Jumlah tersebut turun dari posisi pada akhir Oktober 2024 yaitu sebesar US$151,2 miliar.

    Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menjelaskan bahwa penurunan cadangan devisa tersebut akibat pembayaran utang luar negeri pemerintah.

    “Posisi cadangan devisa tersebut tetap tinggi setara dengan pembiayaan 6,5 bulan impor atau 6,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah,” ujar Ramdan dalam keterangan resmi, Jumat (6/12/2024).

    Menurutnya, posisi cadangan devisa Indonesia berada di atas standar kecukupan internasional yaitu sekitar 3 bulan impor. Oleh sebab itu, BI meyakini cadangan devisa akan mampu mendukung ketahanan sektor eksternal, menjaga stabilitas makroekonomi, dan sistem keuangan Indonesia.

    Ramdan mengklaim prospek ekspor tetap positif. Neraca transaksi modal dan finansial juga diyakini tetap mencatatkan surplus.

    “Sejalan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang menarik,” katanya.

    Lebih lanjut, Ramdan mengungkapkan BI akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah untuk memperkuat ketahanan eksternal untuk menjaga stabilitas perekonomian dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

    Berikut Data Cadangan Devisa Indonesia Sepanjang 2024:

    1. Januari: US$145,1 miliar

    2. Februari: US$144 miliar

    3. Maret:US$140,4 miliar

    4. April: US$136,2

    5. Mei: US$139 miliar

    6. Juni: US$140,2 miliar

    7. Juli: US$ 145,5 miliar 

    8. Agustus: US$150,2 miliar 

    9. September: US$149,9 miliar

    10. Oktober: US$151,2 miliar

    11. November: US$150,2 miliar