Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Pengamat: Pertanian Organik Bisa Dukung Swasembada Pangan

    Pengamat: Pertanian Organik Bisa Dukung Swasembada Pangan

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat pertanian memandang pertanian organik bisa ikut berkontribusi terhadap ketahanan pangan, serta mendukung swasembada pangan Indonesia.

    Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan, meski pertanian organik bisa mendorong swasembada pangan, namun produknya belum menggeliat dalam waktu dekat.

    “Ya, bisa [mendukung swasembada pangan Indonesia]. Tapi produk dari pertanian organik sepertinya belum membesar dalam waktu pendek,” kata Khudori kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (8/12/2024).

    Menurut Khudori, pasar untuk pertanian organik sudah ada namun masih terbatas. Pasalnya, jumlah orang yang tertarik membeli dan mengonsumsi makanan sehat seperti produk organik belum besar. Terlebih, harganya yang juga relatif mahal.

    “Lagi pula, karena harganya relatif mahal sepertinya belum dalam waktu dekat akan menjadi pangan arus utama atau pangan warga kebanyakan dan massal,” tuturnya.

    Di sisi lain, Khudori menyebut masih ada sejumlah tantangan yang dihadapi industri pertanian organik, salah satunya masa tanam yang lebih lama dibandingkan pertanian non-organik.

    “Bahkan, di musim tanam awal biasanya produksi turun. Petani yang orientasinya menggenjot produksi tinggi tentu tidak sabar,” ungkapnya.

    Khudori menjelaskan, pertanian organik membutuhkan waktu. Biasanya, kata dia, produksi praktik pertanian organik akan baik di musim ke-5 dan seterusnya.

    Tantangan lainnya adalah sistem sewa atau bagi hasil yang banyak dipraktikkan di sejumlah daerah produksi pangan yang berorientasi pada bagaimana membuat lahan berproduksi setinggi-tingginya. Alhasil, upaya menyehatkan tanah dengan praktik pertanian organik menjadi pilihan terakhir.

    “Tantangan berikutnya, produk pertanian organik tidak selalu diganjar dengan harga premium, ini bisa membuat petani dan produsen frustrasi. Makanya, biasanya pasar produk pertanian organik itu menggunakan jalur khusus berbasis komunitas dan sejenisnya,” pungkasnya.

  • Intip Kisi-Kisi Lelang Proyek Kompleks DPR di IKN

    Intip Kisi-Kisi Lelang Proyek Kompleks DPR di IKN

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap tahapan pembangunan kompleks parlemen RI di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan mulai dilakukan pada 2025.

    Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menjelaskan pada tahap awal pihaknya akan melelang terlebih dahulu pengadaan proyek tersebut. 

    “Di 2025 [lelang kantor legislatif dan yudikatif] ya, semua. Tapi kan masih di-review sama BPKP,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jumat (6/12/2024).

    Lebih lanjut, Dody memberi sinyal bahwa proses lelang gedung DPR RI di IKN rencananya akan dilakukan pada kuartal I/2025.

    Sementara hingga saat ini, prioritas pembangunan IKN masih difokuskan pada penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana eksekutif mulai dari Kantor hingga Istana kepresidenan.

    “Harusnya kuartal I/2025 lah. Tapi kan saya sudah ngomong semua anggaran sedang di ‘bintang’ [ditahan] menunggu review dari BPKP,” jelasnya.

    Sebelumnya, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono sebelumnya memang menyebut bahwa dirinya diminta oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pembangunan IKN. 

    Salah satu yang bakal jadi prioritas yakni pembangunan gedung yudikatif dan legislatif. Selanjutnya, juga bakal melanjutkan bahwa tak hanya KIPP, tetapi ekosistemnya seperti hunian, perkantoran dan infrastruktur dasar lainnya di IKN harus dipersiapkan. 

    “Jadi yudikatif, eksekutif dan legislatif sudah harus siap plus huniannya harus sudah siap, jadi 2028. Intinya, kalau saya selama itu ada program dan anggarannya, saya kerjakan. Sudah tahu gaya saya kerja kan?” jelasnya.

  • Daftar Daerah yang Dibidik untuk Program Transmigrasi Prabowo

    Daftar Daerah yang Dibidik untuk Program Transmigrasi Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat bakal mengalokasikan lahan seluas 564.000 hektare untuk menyukseskan program transmigrasi di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjelaskan lahan yang bakal dialokasikan untuk program tersebut berasal dari lahan terindikasi terlantar yang totalnya mencapai 854.662 hektare (Ha).

    “Untuk transmigrasi ada 564.000 hektare [dari indikasi tanah terlantar 854.662 Ha],” jelas Nusron Wahid dalam Rakernas REI di Bandung, Kamis (5/12/2024).

    Sementara itu, bila mengacu pada materi yang dipaparkan, lokasi lahan terindikasi terlantar yang bakal digunakan untuk menyukseskan program prioritas Prabowo itu lokasinya mayoritas berada di luar Jawa.

    Wilayah Kalimantan Timur menjadi daerah yang paling besar memiliki potensi tanah terindikasi terlantar. Luasannya, mencapai lebih dari 250.000 hektare. 

    Kemudian, wilayah dengan potensi tanah terlantar paling besar yakni Sumatra Selatan, Riau, dan Sulawesi Selatan.

    Untuk diketahui sebelumnya, program transmigrasi masuk ke dalam program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat tembus 8%.

    Terbaru, pemerintah telah mentransmigrasikan sebanyak 52 Kepala Keluarga (KK) ke wilayah Surabaya dan Semarang. 

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan, hal itu menjadi wujud nyata dari visi Presiden Prabowo Subianto dalam menghidupkan kembali semangat transmigrasi sebagai upaya membangun Indonesia dari desa dan wilayah terpencil.

    Untuk itu, dirinya mengaku bakal berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN untuk dapat mengantongi kepastian lahan dalam rangka menyukseskan program transmigrasi tersebut.

    “Tadi Bapak Menteri [Transmigrasi] sudah menyampaikan, urusan tanah, urusan lahan yang seringkali menjadi masalah utama, statusnya, sertifikatnya, Insya Allah ada Kementerian ATR BPN yang siap untuk mendukung problem transmigrasi ini,” pungkasnya.

  • Wonosalam Merajut Asa, Petani Kopi Pakai Jurus Toyota

    Wonosalam Merajut Asa, Petani Kopi Pakai Jurus Toyota

    Bisnis.com, JAKARTA – Siapapun tak mengira, Kecamatan Wonosalam yang berada di sudut bukit, Jombang, Jawa Timur telah memulai debut internasional melalui komoditas kopi. Saat ini baru Malaysia, Jerman dan Jepang menyusul kemudian sebagai konsumen utama ekspor kopi Wonosalam.

    Siang itu, Sabtu (7/12/2024) rintik hujan turun membasahi pelataran kantor Koperasi Kopi Wonosalam, Jombang, Jawa Timur. Kabut-kabut tipis menggelayut, udara segar juga menguar di punggung bukit Wonosalam.

    Tanah Wonosalam yang diberkahi kesuburan, biasa membiakkan benih cengkih, durian, hingga belakangan kopi. Mayoritas warga Wonosalam adalah petani dan pekebun.

    Jalan menanjak berkelok jadi kontur khas Wonosalam. Di tengah balutan udara sejuk itu, secangkir kopi khas Wonosalam seakan jadi obyek rasa syukur tak henti kepada sang Pencipta.

    Apalagi, seruputan kopi jenis ekselsa itu disesap bersama durian kampung yang memiliki cita rasa murni, manis dan pahit mengerubung indra perasa. Jombang yang dikenal sebagai “Kota Kyai” kini bersiap sebagai sentra kopi dan hasil bumi terkenal hingga mancanegara.

    Hasil bumi yang kaya itu hingga bisa dinikmati siapapun berkat kerja keras para warga. Mereka tak tergiur mengkapling lahan untuk sektor komersial lainnya, semisal saja pembangunan vila untuk wisatawan yang lebih banyak merusak alam.

    Para petani memilih terus membudidayakan hasil bumi, cengkeh dan durian, belakangan kopi membuka peluang berkah terbesar.

    Kemauan keras dan kegigihan para warga inilah fondasi berdirinya Koperasi Petani Kopi Wonosalam. Lewat koperasi, berbagai strategi dan kepentingan para petani kopi diwadahi, termasuk bekerjasama dengan para pakar dan ilmuwan dari Institut Teknologi Sepuluh November (ITS).

    Para ilmuwan ITS melakukan kerja-kerja ‘turba’, tak sekadar mempraktikan keilmuan di menara gading. Bertahun-tahun akademisi ITS terdiri dari para dosen bergelar doktor dan profesor, melibatkan belasan mahasiswa mendampingi para petani kopi Wonosalam.

    Mereka mengajari cara berproduksi yang tepat dan efisien, mencakup proses sedari hulu hingga hilir. Proses produksi yang diajarkan tersebut merupakan khazanah milik Toyota Production System (TPS), lebih dulu dikembangkan laboratorium Departemen Teknik Sistem dan Industri (DTSI) ITS.

    Bagi akademisi ITS, sistem produksi ala Toyota masih menjadi salah satu jurus mujarab bagi manufaktur modern.

    “Sistem ini memiliki kunci dan tujuan yang sederhana, sebisa mungkin mengurangi defect atau cacat produksi,” ungkap Kepala Departemen Teknik Sistem dan Industri ITS Nurhadi Siswanto yang membawahi akademisi dan mahasiswa pendamping.

    Kesederhanaan visi ini memang tampak dari koreksi terhadap cara produksi tradisional para petani kopi di Wonosalam.

    Misalkan saja mengubah desain orang dan barang. Pada proses mencacah biji kopi, kebiasaan sebelumnya dilakukan di lantai dengan bebijian yang terserak. Kini diubah dengan posisi di atas meja panjang, para petani mencacah sembari posisi duduk dilengkapi dengan alat cacah.

    Bagaimana hasilnya? Proses yang diperbaiki tersebut menghindari para pekerja dari cedera sekaligus menghemat waktu dan meningkatkan akurasi.

    Belum lagi pelajaran terkait manajemen gudang dan labelling. Perbaikan produksi sesuai TPS kian memudahkan petani mengatur stok sesuai jenis kopi, arabica, robusta maupun liberica. Dengan begitu, para petani bisa secara langsung memantau keadaan stok, memudahkan mereka menata barang terkait produksi.

    Manfaat lebih besar dari perubahan yang tampak kecil dan sederhana itu cukup banyak. Kini para petani bisa lebih mudah melacak hasil panen dari ragam jenis kopi dan berbagai macam waktu panen.

    “Misal ada komplain dari pembeli kalau kopinya memiliki cita rasa tak sempurna, kami dengan mudah melacak jejak dari kopi jenis apa, kapan waktu panennya, serta lokasi tepatnya. Ini membuat kami lebih cepat mengetahui masalah di hilir dan mendapatkan faktornya dari hulu,” ungkap Edi Kuncoro, Pengawas Koperasi Kopi Wonosalam.

    Tidak hanya itu, dengan manajemen produksi berbasis TPS, para petani Wonosalam membangun situs digital sebagai pusat informasi kepada para calon pembeli.

    “Di sana mereka bisa melihat informasi secara real time yang kami sediakan apa saja,” tukas Edi.

    Aktivitas produksi di Koperasi Kopi Wonosalam, Sabtu (7/12/2024). JIBI/KahfiPerbesar

    Target Ekspor Kopi 

    Berkat manajemen produksi lebih modern itu, para pegiat koperasi menargetkan perluasan dan peningkatan ekspor kopi. Manajemen produksi berbasis TPS membuat para petani menerapkan produksi berbasis permintaan pasar. Hal ini kian meningkatkan efisiensi sumber daya, baik lahan maupun tenaga kerja.

    Lahan kopi Wonosalam saat ini digarap seluas 100 hektare dari 2.500 hektare yang tersedia. Lahan-lahan itu tersebar dari mulai ketinggian 300 mdpl hingga 1.300 mdpl.

    “Dengan mengandalkan sistem produksi TPS yang meminimalkan cacat produksi, serta keandalan data, kami bisa menjaring permintaan buyer yang nantinya kami sesuaikan dengan hasil panen. Jadi sekitar Januari kami cari order, apa saja dan berapa banyak permintaan, itulah yang kami sesuaikan panennya, jadi produksi berbasis permintaan,” kata Edi.

    Dengan kemampuan produksi yang efisien itu, para petani juga menyimpan mimpi mendirikan pabrik kopi. Pabrik ini akan berperan sebagai sentra penggilingan sekaligus pengemasan.

    Di sisi lain, peluang ekspor masih terbuka lebar. Terlebih lagi sebagaimana diungkapkan Ketua Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno yang juga hadir pada momen kunjungan ke Wonosalam, komoditas kopi jenis Ekselsa yang diproduksi petani paling dicari konsumen, karena populasi apalagi produksinya terbatas di seluruh dunia.

    “Jenis kopi ini sangat langka di dunia, posisinya di tengah antara asam robusta dan pahitnya arabica,” kata Benny.

    Dia mendorong para petani memanfaatkan kerja sama dengan GPEI. Dia mengungkapkan para petani bisa kerja sama dengan GPEI Jawa Timur, ikut banyak pameran dan memanfaatkan peluang karena GPEI memiliki banyak akses ke tujuan ekspor. 

    Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Bob Azam (tengah) didampingi para pegiat Koperasi Kopi Wonosalam, Jombang, Jawa Timur, melakukan prosesi penanaman pohon kopi, pada Sabtu (7/12/2024). JIBI/Kahfi Perbesar

    Sistem Produksi Toyota 

    Sistem produksi Toyota alias TPS sejak lama disebarkan di Tanah Air. Kini, Toyota Indonesia telah menggandeng berbagai perguruan tinggi untuk merancang laboratorium pengembangan TPS yang berguna bagi industri kecil atau aktivitas apapun untuk meningkatkan perekonomian rakyat.

    Begitupun bagi ITS. Sebagai salah satu perguruan tinggi mitra Toyota Indonesia, ITS telah mengembangkan TPS berdasarkan skala yang bisa dikerjakan masyarakat.

    “ITS melihat sistem itu bisa diterapkan bagi petani kopi di Wonosalam. Sistem inipun berhasil mengurangi cacat produksi dari kisaran 25% menjadi sekitar 15%,” ungkap Nurhadi, Kepala DTSI ITS.

    Dengan segenap ikhtiar demikian, para petani kopi Wonosalam kelak bisa menambahkan predikat bagi Jombang, sebagai “kota kopi” di samping pusat para Kyai hebat dilahirkan.

    Mereka menjaga jangan sampai Indonesia tak lagi berdaulat atas pangan, kopi pun impor. Padahal petani tak lelah bekerja di tanah yang kayu dan batu pun bisa jadi tanaman, hanya karena cara produksi ketinggalan zaman dan kebijakan tak berpihak.

  • Minggu Depan, Pemerintah Bahas Penerapan Diskon Tarif Tol Saat Nataru

    Minggu Depan, Pemerintah Bahas Penerapan Diskon Tarif Tol Saat Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap rencana pembahasan mengenai implementasi diskon tarif tol saat Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru) bakal dilakukan pada pekan depan.

    Menteri PU, Dody Hanggodo menjelaskan pembahasan implementasi diskon tarif tol itu bakal dilakukan bersama dengan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

    “Belum, belum [ada pembahasan]. Baru next week saya panggil BUJT-nya [untuk koordinasi],” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jumat (6/12/2024).

    Kendati demikian, Dody belum dapat memastikan apakah diskon tarif tol saat Nataru kali ini bakal berlaku atau tidak. Mengingat, hal itu merupakan keputusan bisnis yang bakal ditetapkan oleh BUJT selaku pengelola tol sendiri.

    Adapun, Dody menegaskan pihaknya hanya mampu memberikan imbauan hingga rekomendasi untuk penetapan tersebut.

    “Itu kan B2B [business to business] sih ya, kita tidak bisa terlalu ikut campur kalau itu [apakah akan ada diskon atau tidak]. Ya kita ini paling cuma bisa mengimbau pas ketemu BUJT, next week kita panggil,” tegas Dody.

    Adapun, Dody memberi sinyal pengusahaan pemberian diskon tarif tol itu nantinya diutamakan bakal berlaku pada Jalan Tol Trans Jawa (JTT).

    “[Ruas mana saja] Yang itu saja tol paling panjang itu. Dari Jakarta sampai Surabaya kan,” pungkasnya.

    Untuk diketahui, pada tahun-tahun sebelumnya pemerintah bersama dengan BUJT memang sepakat memberikan diskon tarif tol saat momentum Nataru. Di mana, pada Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, besaran potongan tarif tol ditetapkan sebesar 10%.

    Adapun, diskon tarif tol itu hanya berlaku pada periode tertentu dan diterapkan untuk memecah konsentrasi volume kendaraan agar tidak menumpuk di puncak arus mudik atau balik saja.

  • RI Masih Kekurangan 9,9 Juta Rumah, Satgas: Paling Tinggi di Pulau Jawa

    RI Masih Kekurangan 9,9 Juta Rumah, Satgas: Paling Tinggi di Pulau Jawa

    Bisnis.com, JAKARTA – Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Prabowo Subianto mencatat sebanyak 9,9 juta rumah tangga disebut belum memiliki rumah.  

    Adapun, Satgas Perumahan Prabowo Subianto menjelaskan bahwa Pulau Jawa menjadi wilayah dengan ketimpangan pemilikan rumah paling besar dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya.

    “Backlog ini paling tinggi di Pulau Jawa, diikuti oleh Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua,” jelas Satgas Perumahan dalam Buku Putih, dikutip Minggu (8/12/2024).

    Sementara itu, backlog kepemilikan rumah didominasi oleh segmentasi Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau MBR dengan total mencapai 5,67 juta rumah tangga. Sedangkan sisanya yakni sekitar 2,59 juta merupakan masyarakat miskin.

    Tak hanya masalah backlog, Satgas Perumahan juga mencatat terdapat 26,9 juta rumah tangga yang tinggal di rumah tak layak huni. Untuk itu, sektor perumahan menjadi salah satu program yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subiano.

    “Setiap tahun, terdapat kekurangan suplai rumah sebesar 600.000 unit rumah, namun ketersediaan hunian per tahun hanya mencapai 400.000 unit, sehingga menyebabkan adanya kebutuhan hunian yang semakin besar,” tulis Tim Satuan Tugas Perumahan yang diketuai Oleh Hasim S. Djojohadikusumo.

    Untuk itu, penyelesaian masalah suplai pada sektor perumahan perlu segera mendapat perhatian. Tantangan seperti regulasi yang rumit hingga ketersediaan lahan yang terbatas perlu segera diselesaikan pemerintah.

    Lebih lanjut, Satgas mengimbau agar pemerintah dapat melakukan penyederhanaan prosedur perizinan melalui sistem satu pintu dan insentif bagi pengembang rumah bersubsidi untuk mempercepat pembangunan rumah yang layak dan terjangkau.

  • Bertemu Wamenkeu, Menekraf Bahas Usulan Tambahan Anggaran 2025 Rp2,42 Triliun

    Bertemu Wamenkeu, Menekraf Bahas Usulan Tambahan Anggaran 2025 Rp2,42 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Menekraf/Kabekraf) Teuku Riefky Harsya bertemu Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara membahas usulan tambahan anggaran 2025 senilai Rp2,42 triliun.

    Pertemuan ini sebagai langkah kolaboratif dengan kementerian/lembaga dalam mendorong pengembangan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional.

    Menekraf Riefky menyampaikan, dalam Asta Cita ke-3, Presiden Prabowo Subianto menyatakan secara tegas akan meningkatkan lapangan pekerjaan yang berkualitas salah satunya dengan mengembangkan industri kreatif. Untuk itu, menurut Riefky, dukungan anggaran sangat penting untuk pencapaian target Kementerian Ekraf/Bekraf, sebagaimana dituangkan dalam RPJMN.

    “Negara seperti Korea Selatan memberikan dukungan anggaran yang memadai mencapai 1% dari APBN Korea Selatan. Sementara di negara kita baru 0,008% dari APBN,” kata Menekraf Riefky dalam keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (8/12/2024).

    Adapun, Kemenekraf sendiri telah menyampaikan usulan tambahan anggaran senilai Rp2,42 triliun yang mendapat dukungan dari pimpinan dan anggota Komisi VII DPR.

    Dia menjelaskan kebutuhan tambahan anggaran ini diajukan untuk memenuhi kebutuhan dalam melaksanakan program prioritas pemerintah, sebagaimana tertuang dalam Asta Cita. Serta, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%

    Di sisi lain, sebagai kementerian baru, kami harus memastikan bahwa pelayanan publik tidak boleh terhenti, khususnya dalam melayani pemangku kepentingan di 17 subsektor. “Sehingga diperlukan kantor yang representatif, serta sarana dan prasarana yang memadai,” ungkapnya.

    Riefky menyampaikan, Kementerian Ekonomi Kreatif memiliki program-program yang selaras dengan Asta Cita, mulai dari Pemberian Bantuan Insentif Pemerintah kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, Fasilitasi Promosi/pameran nasional dan internasional, Fasilitasi Pembiayaan dan Pendukungan legalitas/perizinan, hingga Masterclass Pengembangan Skenario Original Series.

    Sementara itu, Wamenkeu Suahasil Nazara mengapresiasi Kementerian Ekonomi Kreatif yang telah merancang program kerja dalam mengembangkan ekonomi kreatif nasional dengan usulan tambahan anggaran sebesar Rp2,42 triliun.

    “Dan sebenarnya Rp2,42 triliun ini sudah kita rekap, dan sudah disampaikan ke Pak Mensesneg,” ujar Suahasil.

    Lebih lanjut, Suahasil mendorong agar Kementerian Ekonomi Kreatif bisa mengaktifkan pelaku ekonomi kreatif agar semakin banyak berinovasi dengan memanfaatkan fasilitas dan insentif yang diberikan. Menurutnya, pelaku ekonomi kreatif bisa memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga 6%.

    “Jika perbankan ada yang bilang bunganya 15%, tapi 9%-nya dibayar oleh negara. Jadi saya harapkan dana bergulir yang ada di perbankan, yang ada di BLU ini harusnya bisa kita aktifkan, mungkin teman-teman di sini nanti bisa mendalami lagi,” tuturnya.

  • Prabowo Mau Tarik PPN 12% dari Barang Mewah, Target PPnBM 2025 Malah Anjlok 64%

    Prabowo Mau Tarik PPN 12% dari Barang Mewah, Target PPnBM 2025 Malah Anjlok 64%

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk tetap menaikkan tarif PPN menjadi 12%, namun khusus untuk produk tertentu yang tergolong barang mewah. 

    “PPN adalah undang-undang, ya akan kita laksanakan, tapi selektif. Hanya untuk barang mewah,” kata Prabowo saat memberikan keterangan pers di ruang Kresidensial Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (6/12/2024).

    Sejatinya, barang mewah telah dikenakan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang tarifnya ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Dengan kebijakan PPN 12%, artinya para orang kaya yang membeli barang mewah perlu membayar lebih untuk barang/jasa tersebut. 

    Ambisi pemerintah yang berusaha menaikkan tarif PPN demi menambah penerimaan negara untuk membiayai program pemerintah tahun depan tersebut justru tidak sejalan dengan target PPnBM 2025 yang anjlok hingga lebih dari 64% dari target 2024. 

    Dengan kata lain, proyeksi penjualan bawang mewah—yang tercermin dari target PPnBM—pada tahun depan tidak setinggi 2024. Pada akhirnya berdampak terhadap penerimaan PPN dari barang mewah. 

    Mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) No. 201/2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, tercantum target PPnBM Dalam Negeri senilai Rp10,78 triliun sementara PPnBM Impor senilai Rp5,83 triliun. 

    Sehingga total target penerimaan PPnBM 2025 mencapai Rp16,61 triliun (tidak termasuk pendapatan PPN/PPnBM Lainnya) atau lebih rendah dari 2024 yang mencapai Rp27,26 triliun. 

    Sementara pemerintah menargetkan PPN dan PPnBM secara umum pada 2025 di angka Rp945,12 triliun. Utamanya bersumber dari PPN Dalam Negeri Rp609,05 triliun dan PPN Impor Rp308,74 triliun. 

    Adapun, Barang Kena Pajak (BKP) yang merupakan objek PPnBM bukanlah barang kebutuhan pokok dan hanya dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi dan untuk menunjukkan status. 

    Pada dasarnya, PPnBM diterapkan dengan pertimbangan keadilan pembebanan pajak antara konsumen berpenghasilan rendah dengan konsumen berpenghasilan tinggi, pengendalian konsumsi barang mewah, perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional, serta pengamanan penerimaan negara. 

    Barang mewah tersebut seperti kendaraan bermotor, hunian mewah, balon udara, hingga senjata api. 

    Meski demikian, usai diumumkan pada Jumat (6/12/2024), saat ini belum muncul rincian secara pasti jenis barang yang dikenakan PPN 12% mulai 2025. 

  • Cerita Rosan Rayu Apple Tambah Investasi di RI US Miliar: Ini Baru Permulaan

    Cerita Rosan Rayu Apple Tambah Investasi di RI US$1 Miliar: Ini Baru Permulaan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Rosan Roeslani mengungkapkan dirinya cukup intens berkomunikasi dengan pihak Apple terkait persoalan tertahannya produk iPhone 16 karena belum terpenuhinya TKDN. 

    Meski TKDN merupakan ranah Kementerian Perindustrian, namun Apple perlu melakukan investasi untuk memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) agar dapat memasarkan produk teranyarnya di Tanah Air. 

    Rosan bercerita, pada awalnya terjadi perbedaan persepsi dengan Apple Inc. yang menganggap pendirian Apple Developer Academy di Indonesia merupakan bagian dari TKDN. Namun, mengingat Indonesia sebagai pangsa pasar produk Apple yang cukup besar, Rosan mendorong Apple untuk berinvestasi lebih di Indonesia. 

    “Saya bilang ke mereka, You [Apple] udah banyak mengambil asas manfaat di sini, you investasi lah di sini. Jangan kasih saya puluhan juta dolar, jangan kasih saya ratusan juta dolar. Alhamdulillah akhirnya mereka sepakat mulai investasi US$1 miliar,” ungkapnya kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (8/12/2024). 

    Apple sebelumnya berencana investasi sejumlah US$100 juta atau sekitar Rp1,59 triliun (Rp15.845 per dolar AS) demi memenuhi TKDN. Angka yang jauh lebih kecil dari realisasi investasi Apple di Vietnam yang mencapai Rp256 triliun. 

    Mantan Duta Besar Indonesia untuk AS (2021-2023) tersebut menyampaikan bahwa kesepakatan US$1 miliar merupakan investasi awal dan akan lebih banyak lagi program maupun investasi ke depannya. 

    Rosan berharap melaui investasi tersebut, Indonesia dapat menjadi vendor Apple dalam pembuatan produk-produknya. 

    “Kami juga bisa jadi vendor. Contohnya iPhone itu vendornya bisa lebih dari 300. Tapi di kita [Indonesia] cuma ada satu. Saya bilang, paling tidak puluhan lah ada vendor di kita. Ini kan juga menciptakan lapangan-lapangan industri baru,” tuturnya. 

    Terkait kelanjutan investasi tersebut, Rosan disebutkan telah kembali melakukan diskusi dengan produsen smartphone asal Amerika Serikat terkait detail investasi dan komponen yang akan dibuat di Indonesia, pada Jumat (6/12/2024) dini hari. 

    Di Indonesia, penanaman modal Apple Inc. berupa pembangunan program pengembangan talenta IT, yakni Apple Developer Academy. Beberapa fasilitas yang telah dibangun yaitu di Tangerang Selatan, Batam, dan Surabaya. Rencananya Apple juga berkomitmen membangun 1 fasilitas lainnya di Bali. 

    Adapun, pembangunan fasilitas tersebut merupakan salah satu syarat bagi Apple untuk memenuhi TKDN 35%. Kendati demikian, Kementerian Perindustrian menyebut sertifikat TKDN yang saat ini dimiliki Apple harus diperpanjang dengan menambah investasi baru dan mendorong agar TKDN Apple mencapai 40%. 

    Rosan berharap segala investasi yang masuk ke Indonesia dari dalam dan luar negeri dapat meningkatkan kualitas SDM. 

    “Karena saya meyakini pertumbuhan ekonomi kita akan jadi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, berkesinambungan, apabila manusianya ikut tumbuh dan berkembang bersama, baik dari segi produktivitas, pendidikan, skills, maupun lainnya,” tutupnya.

  • Top 5 News Bisnisindonesia.id: Program 3 Juta Rumah, Penjenamaan Bank, Hingga Defisit BPJS Kesehatan

    Top 5 News Bisnisindonesia.id: Program 3 Juta Rumah, Penjenamaan Bank, Hingga Defisit BPJS Kesehatan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pembangunan 3 juta rumah yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto membutuhkan kolaborasi dan kontribusi dari pengembang.

    Adapun, program 3 juta unit rumah setiap tahunnya ini terdiri dari 1 juta unit di perkotaan dan 2 juta unit di perdesaan maupun pesisir. 

    Saat ini, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah membuat peta jalan untuk mencapai program 3 juta rumah per tahun.

    Sejumlah upaya yang akan digunakan dalam mendukung program 3 juta rumah, antara lain dengan kolaborasi antar stakeholder perumahan, program pengadaan rumah gratis dengan skema corporate social responsibility (CSR), dan perumahan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

    Kemudian, dengan memanfaatkan lahan dan bangunan milik BUMN, serta rumah susun yang idle.

    Ulasan tentang program pembangunan 3 juta rumah yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut menjadi salah satu pilihan Bisnisindonesia.id, selain beragam kabar ekonomi dan bisnis yang tersaji dari meja redaksi Bisnisindonesia.id.

    Berikut intisari dari top 5 News Bisnisindonesia.id yang menjadi pilihan editor, Minggu (8/12/2024):

     

    Mimpi Prabowo Bangun Giant Sea Wall Terganjal Keterbatasan Dana

    Berbagai cara dilakukan pemerintah untuk menjaring investor dalam pembangunan dalam proyek jumbo tanggul laut raksasa atau giant sea wall. 

    Berdasarkan hitungan Kementerian Pekerjaan Umum, pembangunan tanggul pantai sepanjang 1 kilometer membutuhkan biaya sekitar Rp1 triliun sehingga untuk pembangunan Tanggul Pantai mulai dari Provinsi Banten sampai Kota Surabaya, Jawa Timur diestimasikan akan membutuhkan biaya mencapai Rp600 triliun. 

    Biaya pembangunan Tanggul Pantai itu juga belum mencakup penyediaan air bersih, sanitasi dan lainnya dimana jika diestimasikan total bisa mencapai Rp800 triliun. 

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengatakan bahwa presiden telah bertemu delegasi bisnis Japan Indonesia Association (Japinda) di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2024).

    Dalam pertemuan dibahas berbagai hal, termasuk mengenai rencana skema kerja sama yang berpotensi dijalankan keduanya, baik itu skema pemerintah ke pemerintah (G2G) atau secara bisnis ke bisnis (B2B). Menurutnya, segala kemungkinan masih terbuka untuk terjadi antara kedua belah pihak.

     

    Kolaborasi dan Komitmen Pengembang Kunci Realisasi Program 3 Juta Rumah

    Dalam pembangunan rumah 3 juta unit per tahun, Kementerian PKP berusaha mendapatkan lahan secara gratis dan murah. 

    Selain itu, salah satu dukungan kebijakan dalam program 3 juta rumah yakni telah ditandatangani surat kesepakatan bersama (SKB) 3 menteri untuk pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) bagi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    “Kenapa rumah MBR, karena kita harus mulai dari segmen konsumen paling bawah dalam industri properti yakni MBR. Jadi BPHTB sebesar 5 persen kita gratiskan. Presiden Prabowo meminta kita memikirkan MBR, sehingga biaya sekitar Rp7 juta sampai Rp9 juta dapat mereka gunakan untuk keperluan hidup lainnya,” kata Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruar Sirait. 

    Dia menilai kolaborasi dan kontribusi pengembang dalam program 3 juta rumah sangat dibutuhkan di tengah keterbatasan anggaran. Tahun depan, anggaran Kementerian PKP hanya Rp5,2 triliun sehingga tidak mencukupi pembangunan 3 juta unit rumah tanpa dukungan dan kerja sama dari pelaku usaha swasta. 

     

    Bank Ramai-ramai Lakukan Penjenamaan Baru

    Sejumlah bank melakukan penjenamaan baru sejalan dengan strategi bisnis di industri perbankan yang mencakup perubahan merek, nama, hingga logo perusahaan.

    Terbaru, PT Bank SMBC Indonesia Tbk. (BTPN) yang sebelumnya dikenal sebagai Bank BTPN, resmi mengadopsi nama baru, SMBC Indonesia, berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Agustus 2024. 

    Direktur Utama SMBC Indonesia Henoch Munandar menjelaskan perubahan nama ini dilakukan demi mengintegrasikan keunggulan lokal Bank BTPN dengan reputasi global Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), sebagai kelompok keuangan terbesar di Jepang.

    “Kami memiliki visi jangka panjang untuk terus menyediakan layanan yang solutif, layanan finansial yang solutif bagi konsumen di Indonesia,” ujarnya di Jakarta, dikutip pada Kamis (5/12/2024). 

    Ke depan, dengan penjenamaan baru atau rebranding ini, menurutnya, SMBC Indonesia terus berupaya melayani seluruh segmen pasar dengan pendekatan perbankan universal. Langkah ini menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk mengembangkan bisnis secara seimbang di semua segmen, mulai dari ritel hingga korporasi.

     

    Memangkas Biaya dan Latensi Multi-Cloud

    Pasar komputasi awal (cloud computing) di kawasan Asia Pasifik dan Jepang (APJ) terus bertumbuh seiring dengan transformasi digital, berkembangnya titik interaksi mayantara, serta tren kecerdasan buatan (artificial intelligent).

    Pertumbuhan pasar komputasi awan ini seiring dengan meluasnya transformasi digital, yakni penggunaan teknologi untuk mentransformasikan proses analog menjadi digital semakin intens di semua organisasi, baik yang privat, maupun publik.

    Transformasi digital merupakan proses berkelanjutan, dan organisasi terus beradaptasi dengan lanskap digital yang terus berubah. Indonesia, seperti diakui World Digital Competitiveness Ranking (WDCR), mengalami percepatan transformasi digital sejak 5 tahun terakhir.

    Hal ini ditunjukkan oleh peringkat daya saing digital Indonesia yang meningkat. Bila pada 2022 di level 51, pada 2023 meningkat signifikan ke posisi 45. Bahkan, daya saing digital Indonesia lebih unggul dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya.

     

    Utak-atik Defisit BPJS Kesehatan

    Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN menghadapi risiko beban jaminan kesehatan yang lebih tinggi dari penerimaannya sehingga defisit terjadi. Kenaikan tarif pun menjadi salah satu opsi solusi yang tak terpisahkan tetapi belum menjadi ketetapan untuk mengantisipasi defisit BPJS Kesehatan.

    Kepala Humas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Rizzky Anugerah menjelaskan rasio beban jaminan kesehatan terhadap penerimaan iuran JKN sampai Oktober 2024 telah mencapai 109,62%, yang berarti beban yang dibayarkan lebih tinggi dari iuran yang didapat. 

    BPJS Kesehatan mencatat penerimaan iuran sebesar Rp133,45 triliun, sedangkan beban jaminan kesehatan sebesar Rp146,28 triliun. Dengan kondisi ini, dia menyebut bahwa kenaikan tarif 10% pun tak mampu menutup defisit.