Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Catat! Ini Imbauan Menaker ke Gubernur soal Upah Minimum Sektoral

    Catat! Ini Imbauan Menaker ke Gubernur soal Upah Minimum Sektoral

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mewajibkan gubernur di seluruh Indonesia untuk menetapkan upah minimum sektoral (UMS) untuk provinsi dan dapat menetapkan UMS kabupaten/kota.

    Menaker Yassierli mengatakan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) nilainya harus lebih tinggi dari upah minimum provinsi (UMP), sedangkan nilai upah minimum kabupaten/kota (UMSK) harus lebih tinggi dari UMK.

    Imbauan tersebut disampaikan Menaker kepada para gubernur seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.16/2024 tentang Penetapan Upah Minimum 2025 pekan lalu. Pengaturan soal upah minimum sektoral sendiri tercantum dalam Bab III beleid itu.

    “Nilai UMSP harus lebih tinggi dari nilai UMP. Jadi UMSP lebih tinggi dari UMP dan demikian juga dengan UMSK tentu dia harus lebih tinggi dari nilai UMK,” kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi dan sosialisasi kebijakan upah minimum 2025, Senin (9/12/2024).

    Yassierli menuturkan, penetapan UMSP 2025 dihitung oleh Dewan Pengupahan Provinsi, sedangkan untuk UMSK dihitung oleh Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota, berdasarkan kesepakatan lembaga non-struktural yang bersifat tripartit itu.

    Lebih lanjut, Yassierli mengatakan bahwa penetapan UMS oleh gubernur merupakan amanat dari Mahkamah Konstitusi (MK). Di mana, gubernur wajib menetapkan UMSP dan dapat menetapkan UMSK.

    UMS sendiri ditetapkan untuk sektor tertentu yang memiliki karakteristik dan risiko kerja yang berbeda dari sektor lainnya, serta tuntutan pekerjaan yang lebih berat atau spesialisasi yang diperlukan. Itu artinya, tak semua sektor perlu ditetapkan menjadi UMS.

    “Jadi tidak semua sektor itu kemudian perlu ditetapkan menjadi upah minimum sektoral,” katanya.

    Dalam hal ini, lanjutnya, sektor yang dapat ditetapkan menjadi UMS harus mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Selain itu, sektor tertentu ini harus direkomendasikan oleh Dewan Pengupahan di provinsi dan kabupaten/kota kepada gubernur untuk penetapan UMSP dan UMSK.

    Dia mengharapkan, proses penetapan UMSP dan UMSK dapat berjalan dengan baik, serta melibatkan partisipasi aktif dari Dewan Pengupahan yang ada di provinsi dan kabupaten/kota.

    “Menurut saya ini cukup clear dan saya yakin para PJ Gubernur juga sudah memiliki pengalaman yang cukup lama terkait dengan bagaimana dinamika perhitungan UMP dan seterusnya,” pungkasnya. 

    Sama seperti UMP dan UMK, penetapan dan pengumuman UMSP paling lambat 11 Desember 2024 sedangkan UMSK paling lambat 18 Desember 2024. UMSP dan UMSK yang telah ditetapkan mulai berlaku pada 1 Januari 2025. 

  • Bahlil Atur Strategi Agar Subsidi BBM Tepat Sasaran

    Bahlil Atur Strategi Agar Subsidi BBM Tepat Sasaran

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah masih terus menggodok skema baru penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) menjadi kombinasi yakni bantuan langsung tunai (BLT) dan subsidi langsung pada barang. Tujuannya adalah subsidi diterima oleh orang yang tepat.

    Perubahan ini harus dilakukan karena skema penyaluran yang sebelumnya dinilai tidak tepat sasaran yakni banyak dinikmati oleh orang kaya.

    Oleh karenanya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan bahwa kucuran dana anggaran subsidi BBM di era Pemerintahan Prabowo Subianto akan tepat sasaran yakni untuk rakyat kecil. Salah satunya adalah para pengemudi ojek online (ojol).

    Adapun subsidi barang hanya akan diberikan untuk kendaraan berpelat kuning alias transportasi publik dan UMKM. Di sisi lain, ojol merupakan transportasi publik berpelat hitam.

    Kendati, Bahlil mengatakan ojol akan masuk ke dalam kategori UMKM. Dengan begitu, mereka berpotensi tetap mendapat subsidi BBM langsung kepada barang.

    “Terkait UMKM, semua UMKM kemungkinan besar akan disubsidikan secara bahan. Jadi kalau minyak, maka gak akan mengalihkan ke BLT. Nah ojol akan masuk dalam kategori UMKM,” ucap Bahlil usai menghadiri acara Indonesia Mining Summit di Jakarta, Rabu (4/12/2024).

    Kendati, Bhalil mengatakan pihaknya bakal tetap memilih ojol mana yang tergolong dalam UMKM. Pasalnya, terdapat ojol yang memiliki bos atau dia hanya menyewa kendaraan dari seorang pengusaha.

    Sementara, pelaku usaha sejatinya tak boleh mengkonsumsi BBM subsidi. 

    “Nah bagi ojol sekarang terjadi dinamika kita lagi exercise gimana membedakan mana pelat hitam yang usaha ojol dan mana yang bukan,” kata Bahlil.

    Senada, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan bahwa ojek online atau ojol berhak menerima subsidi BBM.

    Maman menyampaikan, dalam hasil rapat terakhir Satgas Pembahasan BBM Subsidi yang diketuai oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, masyarakat yang bergerak di sektor UMKM tidak terkena dampak realokasi BBM bersubsidi.

    Mengingat ojol masuk dalam kategori usaha mikro, Maman menegaskan bahwa pengemudi ojol tetap berhak mendapat alokasi BBM bersubsidi.

    “Saya tegaskan sekali lagi, mereka tetap berhak mendapatkan alokasi BBM bersubsidi di dalam aktivitas keseharian mereka,” kata Maman dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koperasi, Jumat (6/12/2024).

    Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Maman menyebut bahwa pemerintah harus memerhatikan sektor ekonomi masyarakat paling bawah. Artinya, kebijakan yang diambil pemerintah harus sejalan dengan arahan Kepala Negara.

    Untuk itu, Maman menyebut bahwa pihaknya berkewajiban untuk mengamankan sektor transportasi umum mengingat saat ini ojek online sudah menjadi kebutuhan masyarakat.

    “Jangan sampai terganggu karena pasti nanti akan terganggu rantai masuk, rantai supply, distribusi barang-barang yang memang digunakan oleh para pengusaha-pengusaha sektor mikro,” tegasnya.

    Alasan Skema Kombinasi Dipilih

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan skema penyaluran BBM subsidi akan dilakukan secara kombinasi atau blending.

    Artinya, skema penyaluran BBM subsidi agar tepat sasaran akan berbentuk bantuan langsung tunai (BLT) dan subsidi langsung pada barang. Bahlil mengatakan pilihan subsidi ini sudah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan akan diumumkan lebih detil oleh sang kepala negara.

    “Kenapa ini kita lakukan? Agar di samping memang kita menggairahkan daya beli masyarakat, kita juga ingin memastikan bahwa yang menerima ini betul-betul tepat sasaran,” kata Bahlil di kediamannya di Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2024).

    Bahlil pun mengaku bakal segera bertemu Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membicarakan hal ini. Dia ingin mendorong agar BLT untuk BBM subsidi bisa berjalan dulu.

    Dengan begitu, kata Bahlil, masyarakat kurang mampu ekonominya bisa terjaga. Sebab, harga BBM subsidi saat untuk masyarakat mampu kemungkinan naik.

    “Ini bagian dari strategi agar saudara-saudara kita begitu terjadi pergeseran subsidi, ini kan subsidi-nya tidak dicabut. Ini kan cuma bergeser saja. Angkanya, volumenya semua sama. Supaya apa? Ada keadilan,” ucapnya.

    Sementara itu untuk subsidi barang langsung, nantinya akan dikhususkan salah satunya untuk kendaraan berpelat kuning atau kendaraan umum. Dengan kata lain, kendaraan di luar itu tidak diperkenankan menerima BBM subsidi.

    “Salah satu diantaranya adalah yang berhak menerima subsidi adalah kendaraan yang berpelat kuning. Angkot, transportasi umum, supaya apa? Harganya [tarif] transportasinya enggak boleh naik. Harga angkutannya enggak boleh naik,” tutur Bahlil.

  • 3.500 Buruh Sritex Dirumahkan Imbas Krisis Bahan Baku

    3.500 Buruh Sritex Dirumahkan Imbas Krisis Bahan Baku

    Bisnis.com, JAKARTA – Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) di PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex Group mengungkap buruh pabrik yang dirumahkan bertambah menjadi 3.500 pekerja lantaran krisis bahan baku sejak perusahaan diputus pailit. 

    Koordinator Serikat Pekerja Sritex Group, Slamet Kaswanto mengatakan jumlahny bertambah dari sebelumnya 2.500 buruh pada pertengahan November lalu. Hingga saat ini pihaknya belum melihat titik terang penyelesaian polemik Sritex. 

    “Sudah bertambah karena 3500-an buruh [dirumahkan] karena bahan baku sudah pada habis, kapas habis,” kata Slamet kepada Bisnis, dikutip Senin (9/12/2024). 

    Perusahaan tekstil tersebut masih menunggu hasil pengajuan kasasi yang dimohonkan kepada Mahkamah Agung (MA) pada 25 Oktober 2024 untuk membatalkan putusan pailit. Pasalnya, perusahaan masih berproduksi memenuhi pesanan pasar. 

    Stastus pailit Sritex membuat aktivitas perdagangan dibekukan. Sritex telah mendapat dukungan dari pemerintah untuk mendapatkan going concern atau kelangsungan usaha. Namun, hal tersebut terganjal oleh pihak kurator. 

    Slamet menerangkan bahwa sikap kurator tidak kooperatif dan mangkir dalam agenda mediasi bersama Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan dan pihak Sritex pekan lalu. 

    “Wamenaker bersedia menjadi mediator antara perusahaan dengan kurator berbicara mengenai going concern ini, atas permintaan kurator. Namun, rencana mediasi tersebut batal dikarenakan kurator sendiri yang membatalkan,” jelasnya. 

    Slamet beserta ribuan pekerja Sritex sangat kecewa  kepada kurator karena dinilai mempermainkan nasib karyawan yang menggantungkan nasib nya pada pekerjaan di pabrik. 

    “Nasib puluhan ribu karyawan dipermainkan begitu saja tanpa ada merasa tanggung jawabnya dan kami ingin menyampaikan kepada pemerintah, untuk lebih serius lagi memikirkan kelangsungan kerja kami,” tuturnya. 

    Slamet menegaskan, pemerintah memang sudah menunjukkan upaya untuk membantu karyawan Sritex, namun kesejahteraan kerja belum dirasakan oleh karyawan keseleruhan akibat kepailitan.  

    Sementara itu, manajemen Sritex telan berupaya mengajukan kasasi ke MA untuk membatalkan putusan Pailit PN Semarang dan meminta kepada kurator serta hakim pengawas yang ditunjuk PN Semarang untuk memberikan izin going concern agar perusahaan tetap bisa melakukan aktivitas seperti biasa. 

    Faktanya, pada hari ke 45 sejak putusan pailit, tanda-tanda dukungan tidak terjadi. Slamet menuturkan bahwa baku di pabrik sudah berangsur habis, mesin banyak yang berhenti, produksi berhenti dan karyawan nasibnya tidak jelas. 

    “Belum lagi informasi yg kami terima bahwa rekening bank telah diblokir kurator. Lantas bagaimana dengan pembayaran gaji kami?” ujarnya. 

    Terlebih, terdapat ancaman pemutusan listrik PLN karena tidak bisa membayar akibat rekening perusahaan di blokir kurator. Kondisi ini menambah kekecewaan.  

    Dia pun cemas apabila tidak ada perbaikan, maka bukan tak mungkin akhir tahun 2024 ini di masa awal pemerintahan prabowo akan menjadi kelam karena bertambahnya kasus PHK akibat ketidakberdayaan negara terhadap oknum yang bermain untuk menghancurkan industri atas nama hukum.

  • Dampak Krisis Politik Korea Selatan, Won hingga Pasar Saham ‘Kebakaran’

    Dampak Krisis Politik Korea Selatan, Won hingga Pasar Saham ‘Kebakaran’

    Bisnis.com, JAKARTA – Pasar saham Korea Selatan merosot dan mata uang won melemah pada perdagangan Senin (9/12/2024) seiring dengan sikap pelaku pasar yang bersiap menghadapi periode volatilitas berkelanjutan akibat krisis politik yang semakin dalam.

    Mengutip Bloomberg, indeks Kospi turun sebanyak 2,2%, dan Indeks Kosdaq berkapitalisasi kecil anjlok lebih dari 3% ke level terendah sejak Mei 2020. Sementara itu, mata uang won merosot sekitar 0,4% terhadap dolar AS, sedangkan obligasi berjangka sedikit berubah.

    Investor menghadapi risiko kebuntuan yang berkepanjangan setelah mosi pemakzulan terhadap Presiden Yoon Suk-yeol pada Sabtu (7/12/2024) pekan lalu gagal. Partai oposisi utama mengatakan akan segera mendorong pemungutan suara lagi. 

    Meski para pejabat di Seoul berusaha keras untuk mencegah keruntuhan pasar, ketidakpastian atas kepemimpinan negara tersebut telah memperburuk sentimen.

    “Kemungkinan terjadinya skenario terburuk bagi Kospi telah meningkat. Bahkan dengan perkembangan yang kecil, Kospi dapat goyah karena akumulasi kelelahan, kekecewaan, sentimen investor yang sangat terpuruk, serta situasi penawaran dan permintaan,” kata ahli strategi di Daishin Securities Co, Lee Kyoung-Min.

    Dengan Yoon menghadapi tekanan kuat untuk mengundurkan diri, pemimpin Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa Han Dong-hoon mengatakan Perdana Menteri Han Duck-soo akan mengelola urusan negara sementara partainya menyiapkan rencana keluar yang tertib bagi presiden. 

    Anggota parlemen oposisi mengecam keputusan itu sebagai inkonstitusional dan ribuan orang turun ke jalan untuk memprotes. 

    Kebuntuan itu terjadi pada saat yang sangat buruk bagi pasar lokal. Pengukur Kospi dan won termasuk di antara yang berkinerja terburuk di Asia tahun ini bahkan sebelum kegagalan darurat militer.

    Stabilisasi Pasar

    Para investor menaruh harapan mereka pada kepemimpinan negara tersebut untuk menavigasi lingkungan perdagangan global yang tidak menentu menyusul kemenangan pemilihan Donald Trump. 

    Inisiatif “Value-Up” — sebuah program untuk meningkatkan tata kelola perusahaan dan pengembalian pemegang saham — juga dibutuhkan untuk dorongan yang lebih kuat guna menyegarkan kembali pasar saham yang sedang lesu. 

    Meski pejabat ekonomi dan keuangan papan atas telah bertemu hampir setiap hari untuk meredakan kegelisahan finansial, muncul pertanyaan besar tentang siapa yang bertanggung jawab atas Korea. 

    Otoritas keuangan Korea Selatan dalam pernyataannya menyebut, akan memobilisasi setiap tindakan yang mungkin untuk meminimalkan dampak pada ekonomi dan akan memantau pasar keuangannya secara ketat sepanjang waktu. 

    Mereka berencana untuk meluncurkan dana 300 miliar won atau US$209 juta minggu depan untuk membeli saham “value-up” guna membantu menopang pasar, sambil terus menggunakan dana 200 miliar won sebelumnya.

    “Dana stabilisasi saham senilai 10 triliun won siap dimobilisasi segera ketika dibutuhkan,” kata pernyataan itu.

    Mata uang Korea telah merangkak turun dalam beberapa hari setelah Yoon secara mengejutkan mengumumkan darurat militer pada Selasa pekan lalu. Keputusan itu kemudian dibatalkan dalam beberapa jam setelah parlemen dengan suara bulat menolaknya. 

    Adapun, won telah melemah 1,6% terhadap dolar selama lima sesi terakhir, satu-satunya mata uang negara berkembang Asia yang jatuh terhadap dolar AS. 

    Goldman Sachs Group Inc. mengatakan pihaknya mempertahankan perkiraan pertumbuhan di bawah konsensus sebesar 1,8% pada 2025 untuk Korea, dengan “risiko semakin condong ke sisi negatif,” menurut catatan oleh para ekonom termasuk Kwon Goohoon. 

    Turis China yang mengunjungi Korea dapat turun sebesar 19% menjadi 830.000 pada kuartal pertama tahun 2025 dari tahun lalu karena kekhawatiran akan kerusuhan sosial setelah pemberlakuan darurat militer singkat, dan kekhawatiran tersebut mungkin akan bertahan hingga liburan Tahun Baru Imlek, menurut laporan Bloomberg Intelligence.

    CEO Fibonacci Asset Management Global, Jung In Yun, mengatakan, ketidakstabilan politik ini akan menimbulkan dampak berbeda pada berbagai sektor. Dai juga memperkirakan drama ini akan terus berlanjut sepanjang tahun depan.

    Sementara itu, dia mengatakan, perusahaan ekspor kemungkinan akan segera pulih.

    “Investor akan fokus pada laba perusahaan untuk kuartal berikutnya dan menilai dampak dari pelemahan won. Kospi kemungkinan akan pulih pada akhir Desember karena investor mulai memisahkan isu politik dan pasar,” kata Yun. 

  • Jelang Pertemuan BOJ, Pertumbuhan Ekonomi Jepang Lampaui Ekspektasi

    Jelang Pertemuan BOJ, Pertumbuhan Ekonomi Jepang Lampaui Ekspektasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Pertumbuhan ekonomi Jepang meningkat lebih cepat dari perkiraan awal. Data tersebut menunjukkan pemulihan yang lebih kuat jelang keputusan bank sentral pada akhir bulan ini.

    Mengutip Bloomberg pada Senin (9/12/2024), kantor kabinet Jepang mencatat, Produk domestik bruto (PDB) Jepang tumbuh 1,2% secara year on year pada kuartal III/2024. Hasil tersebut melampaui perkiraan awal sebesar 0,9%. Para ekonom telah memperkirakan revisi ke atas menjadi 1,0%.

    Data pertumbuhan yang lebih kuat mendukung pandangan Bank of Japan (BOJ) bahwa ekonomi akan terus berkembang secara moderat. Penurunan ekspor neto dan belanja modal menyusut, sementara pertumbuhan inventaris juga direvisi naik. 

    Gubernur BOJ Kazuo Ueda diperkirakan akan memeriksa data ekonomi secara saksama termasuk survei Tankan pada 13 Desember sebelum keputusan kebijakan bank sentral pada 19 Desember. 

    Sebagian besar ekonom yang disurvei bulan lalu meramalkan kenaikan suku bunga pada Januari, sementara Ueda mengatakan dalam wawancara baru-baru ini dengan surat kabar Nikkei bahwa waktu untuk kenaikan sudah “mendekati”, memicu spekulasi bahwa bank mungkin akan menaikkan suku bunga bulan ini.

    “Angka tersebut kemungkinan akan memperkuat pandangan BOJbahwa perekonomian cukup kuat untuk menahan pengurangan stimulus lebih lanjut,” ujar ekonom Bloomberg Economics, Taro Kimura.

    Inflasi tetap berada pada atau di atas target bank sentral selama lebih dari 30 bulan.

    Data PDB ini mengonfirmasi bahwa ekonomi tumbuh selama kuartal kedua berturut-turut. Belanja konsumen yang solid meskipun terjadi topan besar menunjukkan kekuatan mendasar dalam ekonomi. 

    Tetapi, beberapa ekonom masih skeptis tentang seberapa berkelanjutan pertumbuhan tersebut mengingat sebagian terangkat oleh pemotongan pajak satu kali yang diperintahkan oleh mantan Perdana Menteri Fumio Kishida.

    Sejauh ini perekonomian Jepang diperkirakan tumbuh sebesar 1,5% yoy pada kuartal IV/2024 mendatang, menurut survei Bloomberg bulan lalu.

  • Deretan Pertemuan Bank Sentral Dunia di Tengah Panasnya Konflik Politik Global

    Deretan Pertemuan Bank Sentral Dunia di Tengah Panasnya Konflik Politik Global

    Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah bank sentral di empat benua akan melakukan perubahan terakhir kebijakan moneternya pada 2024 di tengah memanasnya situasi politik global dari Korea Selatan hingga Timur Tengah.

    Bank-bank sentral yang menggelar pertemuan pekan ini juga diproyeksi mendahului langkah bank sentral Amerika Serikat (AS) Federal Reserve atau The Fed, yang diproyeksi memangkas suku bunga acuan pada pekan mendatang.

    Di antara bank sentral tersebut ada bank sentral Kanada, Brasil, Australia, hingga bank sentral Eropa atau ECB. Sementara itu, nasib pemangkasan suku bunga The Fed diperkirakan masih akan menunggu data inflasi AS yang dirilis pekan ini.

    Namun, sentimen secara umum cenderung optimistis setelah data tenaga kerja AS November menunjukkan pemulihan yang cukup untuk meredakan kekhawatiran akan perlambatan ekonomi.

    Kepala riset ekonomi JPMorgan Bruce Kasman mengatakan data yang masuk mendukung proyeksi meningkatkan pertumbuhan global hingga akhir tahun, meskipun kawasan Euro melemah dan tekanan politik meningkat.

    “Kami memperkirakan suku bunga kebijakan di Kanada, kawasan Euro, dan Swedia akan turun menjadi 2% atau lebih rendah di tahun mendatang, sementara suku bunga AS dan Inggris mendekati 4%. Pertemuan-pertemuan bulan ini seharusnya mengarah ke arah ini,” jelasnya seperti dikutip Reuters, Senin (9/12/2024).

    Proyeksi Fed Fund Futures memperkirakan peluang 85% terhadap pemangkasan suku bunga 25 basis poin (bps) pada pertemuan the Fed 17-18 Desember mendatang, naik dari 68% sebelum data tenaga kerja dirilis. Selain itu, The Fed diperkirakan memangkas suku bunga tiga kali lagi tahun depan.

    Di sisi lain, Kekacauan politik di Prancis dan Korea Selatan yang diikuti oleh jatuhnya rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad diperkirakan memengaruhi sikap kebijakan bank sentral.

    Di antara banyak pertemuan kebijakan pekan ini, ECB diperkirakan akan memangkas suku bunga kebijakan 25  bps pada Kamis, dengan peluang pemangkasan 50 bps mencapai 20%. Namun, kebijakan ECB diperkirakan akan dipengaruhi oleh ketegangan politik di Prancis dan Jerman.

    Ekonom Barclays Christian keller mengatakan dengan ketidakpastian geopolitik yang tinggi dan sinyal-sinyal yang saling bertentangan dari data-data yangh masuk, kebijakan moneter tetap menjadi satu-satunya cara untuk mendukung aktivitas ekonomi, terutama dengan tidak adanya kepemimpinan politik yang kuat di Paris dan Berlin,” ujar ekonom Barclays, Christian Keller.

    “Kami terus memperkirakan pemangkasan 25bps berturut-turut hingga Juni tahun depan, dan kemudian pemangkasan di bulan September dan Desember untuk mencapai tingkat suku bunga akhir sebesar 1,5%,” ujarnya.

    Sementara itu, pasar condong ke arah pemangkasan 50 bps dari Swiss National Bank pada Kamis karena melambatnya inflasi dan keinginan untuk menghentikan franc mencapai rekor tertinggi terhadap euro.

    Bank sentral Kanada saat ini diperkirakan akan menurunkan suku bunga sebesar 50 bps pada Rabu menyusul kenaikan pengangguran yang mengejutkan pada bulan November.

    Reserve Bank of Australia mengadakan pertemuan pada hari Selasa dan merupakan salah satu dari sedikit yang diperkirakan menahan suku bunga, sementara bank sentral Brasil akan kembali menaikkan suku bunga untuk menahan inflasi.

    Gejolak Politik Baru

    Gejolak politik kembali mewarnai pekan ini setelah Presiden Suriah Bashar al-Assad berhasil digulingkan oleh pemberontak yang ibukota Damaskus tanpa perlawanan pada Minggu (8/12/2024).

    Dengan didudukinya Damaskus, rezim keluarga Assad selama 50 tahun atau setengah abad telah selesai. Seorang prajurit militer Suriah menyebut hal itu disampaikan oleh seorang komandan militer kepada prajuritnya. 

    Patung-patung ayah dan kakak Assad pun ditumbangkan oleh para pemberontak di berbagai kota. Gambarnya dan beberapa pejabat pemerintahan di papan iklan diturunkan, diinjak hingga dibakar maupun dirusak dengan peluru tembak. 

    Selama berkuasa, Assad menikmati dukungan persenjataan dari Rusia dan Iran guna mengalahkan pemberontak selama bertahun-tahun terjadinya perang saudara. Namun, Assad tak pernah mengalahkan mereka sepenuhnya. 

    Sumber Kremlin menyebut bahwa Assad bersama keluarganya telah tiba di Rusia pada Senin dan mendapatkan suaka dari pemerintah Rusia.

    “Presiden Suriah Assad dan anggota keluarganya telah tiba di Moskow. Rusia telah memberikan mereka suaka atas dasar kemanusiaan,” tulis kantor berita Interfax dan media pemerintah mengutip sumber Kremlin yang tidak disebutkan namanya.

    Gejolak di Suriah menambah ketegangan politik di seluruh dunia yang pekan lalu diwarnai oleh konflik dari Korea Selatan dan Prancis.

  • Sertifikasi Mahal dan Rumit Dinilai Hambat Perkembangan Pertanian Organik RI

    Sertifikasi Mahal dan Rumit Dinilai Hambat Perkembangan Pertanian Organik RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Eliza Mardian menilai proses sertifikasi yang rumit menjadi penghambat perkembangan pertanian organik di Indonesia.

    Selain itu, sambungnya, biaya sertifikasi yang relatif mahal bagi pertani skala kecil turut serta menjadi biang kerok. Oleh karenanya, dia menilai perlu adanya penyederhanaan proses sertifikasi organik.

    “Jika ingin mendorong petani di Indonesia di sertifikasi organik, maka yang perlu dilakukan adalah penyederhanaan proses sertifikasi organik dan penguatan kapasitas petani,” ujar Eliza kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (8/12/2024).

    Padahal, Eliza melihat adanya prospek yang baik terhadap pertanian organik di Indonesia.

    “Apalagi jika awareness masyarakat terkait produk ramah lingkungan dan organik semakin meningkat, ini tentu menambah demand produk organik,” tuturnya.

    Di samping itu, lanjut dia, banyak petani yang memiliki pengetahuan tradisional yang sejatinya sejalan dengan prinsip pertanian organik. Namun, mereka membutuhkan dukungan teknis dan finansial untuk bertransisi ke sistem organik yang tersertifikasi dan memerlukan dukungan dana bantuan untuk sertifikasi.

    Selain itu, Eliza mengungkap masih ada beberapa tantangan krusial lain yang perlu mendapatkan perhatian serius dari berbagai kepentingan. Salah satunya adalah masih adanya masalah mendasar dalam aspek kelembagaan.

    Eliza mengatakan lemahnya koordinasi antar kementerian/lembaga telah menciptakan kebijakan yang tumpang tindih dan implementasi program yang tidak efektif.

    “Ditambah lagi dengan keterbatasan jumlah dan kapasitas penyuluh pertanian di daerah, ini menyebabkan petani seringkali tidak mendapat pendampingan yang memadai karena kalah jumlah,” tuturnya.

    Bukan hanya itu, Eliza menambahkan, sistem monitoring pertanian juga disebut belum berjalan optimal. Imbasnya, sulit mengukur keberhasilan dan melakukan perbaikan program secara tepat.

    Kemudian juga dari aspek sosial ekonomi. Dia mengungkap masih ada kesenjangan pengetahuan di kalangan petani, mengingat mayoritas petani di Indonesia berusia di atas 45 tahun. Serta, sulitnya akses ke sumber permodalan untuk konversi ke sistem organik masih terbatas.

    “Untuk bisa transisi dari konvensional ke organik ini pada tiga kali tanam pertama ini akan turun produksinya, nanti seiring waktu akan kembali meningkat. Apakah ada skema yang dapat menanggung risiko selama proses transisi tersebut?” katanya.

    Lebih lanjut, persoalan fundamental adalah tata niaga pangan yang dinilai masih karut marut. Dia menuturkan bahwa fluktuasi harga pasar yang tidak menentu sering membuat petani ragu untuk beralih ke pertanian organik.

    Menurut Eliza, tanpa adanya terobosan kebijakan yang memadai untuk mengatasi permasalahan, maka pengembangan pertanian organik di Indonesia akan terus menghadapi hambatan serius sehingga peluangnya tidak dapat dioptimalkan dengan baik. 

    Untuk itu, sambung dia, diperlukan bauran kebijakan yang komprehensif dan kemauan politik yang kuat dari pemerintah. “Mulai dari penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas penyuluh, hingga pemberian insentif ekonomi bagi petani yang bertransisi ke sistem organik,” pungkasnya.

  • Jelang Nataru, Puan Ingatkan Pemerintah Kendalikan Harga Bahan Pokok

    Jelang Nataru, Puan Ingatkan Pemerintah Kendalikan Harga Bahan Pokok

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan pemerintah untuk mengendalikan harga kebutuhan bahan pokok agar tidak melonjak menjelang momentum perayaan Natal 2024 dan libur Tahun Baru 2025 (Nataru).

    Puan menyampaikan bahwa kebutuhan masyarakat yang meningkat pada momen Nataru perlu diantisipasi. 

    “Kami mengimbau pemerintah untuk mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok demi memastikan masyarakat dapat menikmati momen Natal dan pergantian tahun tanpa kekhawatiran kenaikan harga-harga komoditas,” kata Puan dalam keterangan resmi, dikutip pada Minggu (8/12/2024). 

    Adapun, salah satu komoditas yang menjadi sorotan adalah harga minyak goreng rakyat alias Minyakita yang melonjak dari harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

    Dia juga meminta agar pasokan Minyakita merata ke seluruh daerah, termasuk ke wilayah 3TP (tertinggal, terdepan, terluar dan perbatasan).

    Bahkan, Puan juga menyoroti temuan manipulasi minyak goreng. Menurutnya, bukan hanya persoalan produksi dan stok terbatas saja, melainkan juga ada penyelewengan minyak goreng lantaran disparitas harga berbagai jenis minyak goreng yang tinggi.

    Sementara itu, Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (Gimni) mencatat harga minyak goreng premium mencapai Rp21.000 per liter. Sedangkan Minyakita di ritel modern berkisar di harga Rp 15.700 per liter, dan minyak goreng curah Rp17.000-Rp18.000 per liter. Kemudian, harga minyak bekas atau jelantah untuk bahan baku biodiesel di pasar internasional sekitar Rp18.000 per liter.

    Menurut Puan, disparitas harga yang cukup tinggi itu dimanfaatkan oknum-oknum tertentu dengan memborong minyak goreng untuk dimanipulasi.

    Puan menyebut, para oknum nakal menjual minyak yang telah dimanipulasi ke luar negeri dalam bentuk minyak jelantah atau memperdagangkannya sebagai minyak goreng curah dengan harga yang lebih tinggi. Imbasnya, lanjut dia, stok minyak goreng rakyat yang semestinya melimpah tidak bisa dirasakan oleh masyarakat.

    “Kecurangan-kecurangan seperti ini harus jadi perhatian pemerintah, penegak hukum, dan stakeholder terkait lainnya. Akibat permainan oknum-oknum tak bertanggung jawab, masyarakat jadi kesulitan mendapat minyak goreng murah,” ungkapnya.

    Puan menambahkan, kelangkaan komoditas ini juga membuat harga minyak menjadi lebih tinggi. “Ujung-ujungnya, rakyat lagi yang menjadi korban. Kita minta ada intervensi untuk mengatasi manipulasi atau penyelewengan seperti itu,” tuturnya.

    Untuk itu, dia mengingatkan pentingnya kerja sama antara pemerintah dengan produsen untuk meningkatkan produksi bahan pangan dan memastikan distribusi berjalan merata, sehingga menjaga stabilitas harga komoditas.

    Sebelumnya, Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Abdullah Mansuri mengaku hingga saat ini belum terjadi kenaikan yang cukup signifikan di beberapa komoditas selama sebulan terakhir.

    Namun, dia tak mengelak telah terjadi lonjakan harga pada sejumlah komoditas seperti bawang merah, bawang putih, hingga daging.

    “Kecuali bawang merah dan bawang putih. Bawang merah, bawang putih, daging itu memang ada mengalami kenaikan. Untuk cabai, beras, beras juga naiknya nggak signifikan,” ujar Mansuri kepada Bisnis, Selasa (3/12/2014).

    Meski demikian, Mansuri melihat harga kebutuhan bahan pokok pada Nataru tahun ini akan relatif lebih stabil dibandingkan tahun sebelumnya.

    “Saya harus yakinkan bahwa Nataru tahun ini dibandingkan Nataru tahun lalu relatif lebih stabil secara keseluruhan walaupun beberapa komoditas ada yang naik,” ucapnya.

    Dia juga menyampaikan bahwa pihaknya masih terus berkoordinasi untuk menjaga ketersediaan bahan pokok di pasar agar harga saat Nataru juga bisa terjaga.

    “Kami sampai detik ini masih melakukan koordinasi dengan semua pihak untuk memperbanyak produksi dalam negeri, memperbanyak produksi di pasar, melimpah barangnya di pasar agar harga di Nataru ini bisa terjaga,” terangnya.

    Mansuri menyampaikan bahwa hal ini merupakan kondisi yang wajar lantaran seiring dengan tingginya permintaan, maka ada kenaikan harga, meski saat ini belum ada kenaikan yang cukup tinggi.

  • Wejangan Para Ekonom Soal Dampak Penerapan PPN 12% untuk Barang Mewah

    Wejangan Para Ekonom Soal Dampak Penerapan PPN 12% untuk Barang Mewah

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom menilai penerapan PPN 12% terhadap barang mewah akan menemui sejumlah tantangan dalam implementasinya.

    Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara melihat kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% tidak akan serta-merta mendorong penerimaan negara lebih besar. Menurutnya, PR pemerintah masih cukup banyak terkait kebijakan penjualan barang mewah.  

    Pasalnya, distorsi pemungutan pajak barang mewah banyak dipengaruhi oleh pola konsumsi masyarakat kelas atas untuk berbelanja barang mewah di luar negeri. Misalnya, orang kaya yang membeli tas bermerek bahkan apartemen mewah di luar negeri. 

    Bukan hanya itu, fenomena belanja melalui Jasa Titip alias Jastip masih marak terjadi dan sebagian tidak membayar PPN, PPnBM, maupun bea masuk. 

    “Kebocoran barang mewah masih marak di Indonesia,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (8/12/2024). 

    Alhasil, kegiatan Jastip tersebut tidak terekam radar fiskus dan potensi dari penerimaan negara justru hilang. 

    Bhima menjelaskan bahwa situasi ekonomi dan kebijakan tahun depan juga menjadi salah satu pertimbangan para orang kaya sebelum membeli barang mewah. Terlebih, dengan perlambatan harga komoditas ekspor, hingga banyaknya pungutan baru akan membuat konsumen barang mewah menunda pembelian. 

    Dengan demikian, ada kecenderungan tingkat saving atau simpanan di bank maupun surat berharga semakin naik. 

    Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat per Juli 2024 simpanan di atas Rp5 miliar mengalami pertumbuhan 10,4% year on year/YoY.  

    “Daripada beli barang mewah kan lebih baik ditempatkan di deposito atau beli SBN,” lanjut Bhima. 

    ‘Kekhawatiran’ masyarakat kelas atas juga semakin memuncak, ketika pemerintah mendorong untuk melakukan pengungkapan harta sukarela atau tax amnesty Jilid III. 

    Di mana pemerintah memberikan ruang ‘pengampunan’ bagi orang-orang kaya yang memarkirkan harta seperti rumah kendaraan mewah yang berada di dalam maupun luar negeri—yang belum tercatat—agar tercatat dan membayar pajak. 

    “Usulan Tax Amnesty jilid III juga memicu perubahan perilaku orang kaya yang khawatir ada pengungkapan harta berupa barang mewah, ditambah harus menyisihkan uang untuk bayar tebusan. Itu kontradiksi dengan efek PPN 12% terhadap penerimaan pajak di 2025,” jelasnya. 

    Penundaan daya beli dari kalangan atas tersebut pun tercermin dari pemerintah yang memasang target lebih rendah terhadap Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) 2025 ke level Rp16,61 triliun dari Rp27,26 triliun (APBN 2024). 

    Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal pun mengingatkan meski objek pajak PPN 12% merupakan barang mewah, tidak menutup adanya efek psikologis terhadap barang bukan mewah. 

    “Perlu diantisipasi efek psikologis yang bisa mengerek kenaikan harga barang yang di luar barang mewah. Ini belum diukur secara lebih pasti, tetapi mungkin itu ada,” tuturnya, Minggu (8/12/2024). 

    Sekalipun PPN 12% barang mewah diterapkan, Faisal mendorong agar pemerintah melakukan evaluasi efektivitasnya dalam mengerek penerimaan negara di tengah belanja jumbo pemerintah baru. 

  • Subsidi BBM Tak Tepat Sasaran, Satgas Usul Dialihkan untuk Subsidi Rumah

    Subsidi BBM Tak Tepat Sasaran, Satgas Usul Dialihkan untuk Subsidi Rumah

    Bisnis.com, JAKARTA – Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto menilai anggaran subsidi energi LPG 3 kilogram (Kg) dan subsidi BBM Pertalite tak tepat sasaran lantaran sebagian besar dinikmati oleh masyarakat menengah atas.

    Untuk itu, Satgas Perumahan diketuai oleh Hashim S. Djojohadikusumo yang merupakan adik dari Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar alokasinya dialihkan untuk anggaran subsidi sektor properti.

    “Anggaran subsidi ini [subsidi energi dan BBM] lebih baik dialokasikan kepada program-program yang lebih mendesak, seperti subsidi perumahan,” jelas Tim Satgas Perumahan dalam Buku Putih, dikutip Minggu (8/12/2024).

    Lebih lanjut, nantinya peralihan subsidi tersebut bakal digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan MBR hingga mengentaskan angka ketimpangan pemilikan rumah atau backlog. 

    Adapun, dalam buku terkait penguatan sektor perumahan itu dituliskan bahwa hingga akhir 2024 ini sebanyak 9,9 juta keluarga masih belum memiliki hunian. Ditambah lagi, ada sebanyak 26,9 juta rumah tangga masih tinggal di rumah yang tak layak huni.

    Bila diperinci, backlog kepemilikan rumah paling tinggi terjadi di Pulau Jawa. Kemudian Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua.

    Sebelumnya, hal senada juga sempat disampaikan oleh Anggota Satgas Perumahan sekaligus Ketua Umum DPP Realestate Indonesia (REI), Joko Suranto. Nantinya, alih fungsi anggaran subsidi BBM dan energi itu akan digunakan untuk subsidi angsuran perumahan bagi masyarakat.

    “Jadi subsidi LPG, bensin, dan gas itu kan saat ini kalau dihitung kurang tepat sasaran. Nah ini mau ditransformasikan menjadi kepada rakyat langsung untuk pembayar angsuran [rumah] pada saatnya,” jelasnya.

    Joko memberikan gambaran, saat ini subsidi energi hingga bahan bakar yang dikucurkan pemerintah sendiri per tahun mencapai Rpp250 triliun. Untuk itu, apabila alokasi tersebut benar terjadi maka efisiensi anggaran subsidi dinilai dapat lebih ditingkatkan.

    “Yang saya dengar seprti itu tapi kita tunggu. Karena begini, untuk subsidi itu per tahun Rp250 triliun ada LPG, Solar dan bensin [Pertalite] dan bayangkan kalau yang nerima orang yang punya mobil itu kan rata-rata kalau 1 mobil itu sekitar Rp600.000 hingga Rp800.000, nah yang dapat subsidi berarti kan orang yang mampu dong? nah itu yang akan ditransformasikan,” pungkasnya.