Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Harga Pangan Hari Ini 10 Desember: Harga Beras & Cabai Turun Jelang Nataru

    Harga Pangan Hari Ini 10 Desember: Harga Beras & Cabai Turun Jelang Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA – Harga pangan sebagian besar mengalami penurunan secara rata-rata nasional menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru). Adapun, harga komoditas pangan yang turun yaitu beras medium, bawang, cabai, hingga gula.

    Menurut data Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), Selasa (10/12/2024) pukul 07.44 WIB, harga beras medium turun 0,82% menjadi Rp13.370 per kg dibandingkan hari sebelumnya.

    Harga beras SPHP juga turun 0,16% menjadi Rp12.490 per kg, sedangkan harga beras premium mengalami kenaikan sebesar 1,69% menjadi Rp15.660 per kg.

    Komoditas pangan yang harganya juga turun yaitu bawang putih bonggol turun 1,80% menjadi Rp41.430 per kg dan bawang merah turun 4% menjadi Rp38.360 per kg.

    Di sisi lain, kedelai biji kering impor naik harganya 0,76% menjadi Rp10.540 per kg dan harga jagung tingkat peternak naik 1,85% menjadi Rp6.060 per kg. 

    Adapun, harga cabai merah keriting mengalami penurunan 2,64% menjadi Rp30.200 per kg dan harga cabai rawit merah turun 0,26% menjadi Rp38.790 per kg. 

    Di samping itu, harga telur ayam ras naik 2,84% menjadi Rp29.650 per kg. Sementara, harga daging ayam ras naik 2,38% menjadi Rp37.450 per kg.

    Selanjutnya, harga daging sapi murni turun 0,74% menjadi sebesar Rp133.950 per kg. Di sisi lain, harga gula konsumsi turun 0,44% menjadi Rp17.900 per kg.

    Sementara itu, harga minyak goreng kemasan sederhana berada di angka Rp18.710 per liter atau naik 0,59% dari hari sebelumnya.

    Di sisi lain, harga tepung terigu curah turun 2,94% menjadi Rp16.850 per kg. Sedangkan, minyak goreng curah turun 2,94% menjadi Rp16.850 per liter.

    Berbagai jenis ikan seperti ikan kembung, ikan tongkol, dan ikan bandeng memiliki harga bervariasi. Harga ikan kembung hari ini yaitu Rp38.190 per kg atau naik 2,17% dari hari sebelumnya.

    Sementara itu, harga ikan tongkol turun 2,39% menjadi Rp30.620 per kg dan ikan bandeng turun 2,92% menjadi Rp32.590 per kg.

  • Produsen Biskuit Oreo Berencana Akusisi Perusahaan Cokelat Hershey

    Produsen Biskuit Oreo Berencana Akusisi Perusahaan Cokelat Hershey

    Bisnis.com, JAKARTA – Perusahaan produsen makanan ringan Oreo dan Cokelat Toblerone, Mondelez International Inc., tengah menjajaki akuisisi produsen cokelat ikonik AS Hershey Co. Jika terealisasi, kesepakatan ini akan menciptakan perusahaan raksasa dengan penjualan gabungan hampir US$50 miliar.

    Mengutip Bloomberg pada Selasa (10/12/2024), Mondelez yang berkantor pusat di Chicago telah melakukan pendekatan awal tentang kemungkinan penggabungan, kata orang-orang tersebut, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena diskusi bersifat privat.

    Saham Hershey Co. naik sebanyak 19% pada perdagangan Senin untuk keuntungan intraday terbesar mereka dalam lebih dari delapan tahun setelah laporan Bloomberg News. Saham Hershey ditutup naik 11% di New York, memberikan perusahaan nilai pasar sebesar US$39 miliar. Sementara itu, saham Mondelez turun 2,3%, memberikannya kapitalisasi pasar sekitar US$82 miliar.

    Ini bukan pertama kalinya Mondelez mencari kesepakatan untuk Hershey Co. Pada 2016 lalu, Mondelez menghentikan upaya akuisisi ini setelah tawaran US$23 miliar ditolak oleh produsen cokelat tersebut.

    Data Bloomberg mencatat, Hershey Co. memiliki nilai lebih dari US $44 miliar termasuk utang. Pengambilalihan perusahaan yang berkantor pusat di Hershey, Pennsylvania itu akan melampaui nilai transaksi terbesar tahun ini, yakni kesepakatan pembuat makanan ringan Mars Inc. untuk membeli Kellanova senilai hampir US$36 miliar termasuk utang pada bulan Agustus.

    Setiap transaksi akan membutuhkan dukungan dari Hershey Trust Co., yang memiliki hampir semua saham Kelas B Hershey Co., yang memberinya sekitar 80% hak suara di perusahaan tersebut. Trust tersebut perlahan-lahan menjual sebagian saham Hershey Co. dalam upaya untuk mendiversifikasi kepemilikannya. 

    Jika Hershey Trust mendukung pengambilalihan tersebut, Hershey Co. dapat menarik minat dari pelamar lain, kata orang-orang tersebut.

    Musyawarah masih dalam tahap awal dan tidak ada kepastian bahwa diskusi akan menghasilkan kesepakatan, kata orang-orang tersebut. Seorang perwakilan Mondelez menolak berkomentar. Sementara itu, seorang perwakilan Hershey Co. mengatakan perusahaan tidak mengomentari rumor pasar. Seorang juru bicara Hershey Trust tidak dapat segera dihubungi untuk memberikan komentar.

    Industri makanan kemasan telah bergulat dengan penurunan volume, pertumbuhan yang melambat, dan melemahnya konsumen global. Perusahaan mencari inovasi dan pasar baru untuk meningkatkan penjualan karena pembeli mulai menolak kenaikan harga dan menjadi lebih sadar kesehatan — tren yang dapat menyebabkan konsolidasi.

    Menurut Arun Sundaram, analis di CFRA Research, perusahaan makanan ringan global seperti Nestle SA, yang memiliki KitKat dan Smarties, dapat menjadi salah satu pembeli potensial Hershey Co.

    Adapun, Mondelez reseptif terhadap akuisisi dan memiliki kapasitas utang untuk M&A karena ingin memperluas divisi cokelat, biskuit, dan makanan ringan panggangnya. Pada bulan Oktober, perusahaan tersebut melaporkan laba kuartal ketiga yang mengalahkan estimasi.

    Didirikan pada akhir abad ke-19, Hershey Co. dikenal dengan merek cokelat dan permennya, termasuk Hershey’s Kisses, Reese’s Peanut Butter Cups, dan PayDay. Perusahaan ini memperluas portofolio permennya pada November lalu dengan mengakuisisi Sour Strips.

    Perusahaan yang dipimpin oleh CEO Michele Buck ini tengah menghadapi harga kakao yang sempat mencapai rekor tertinggi dan masih meningkat secara signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, mereka juga harus memperhitungkan biaya gula juga tinggi.

    Bulan lalu, Hershey Co. memangkas prospek pertumbuhan penjualan bersih dan laba, karena konsumen yang khawatir dengan inflasi memperhatikan anggaran mereka. Chief Financial Officer Steve Voskuil mengatakan bahwa kakao akan menjadi bagian terbesar dari inflasi biaya perusahaan pada 2025.

    Harga kakao berjangka New York sempat merosot selama beberapa waktu setelah mencapai puncaknya pada bulan April mendekati US$12.000 per ton tetapi kembali naik lagi, meningkatkan risiko bagi produsen cokelat yang perlu membangun kembali lindung nilai dan persediaan. Kontrak yang paling aktif naik sebanyak 6,1% menjadi US$10.454 per ton, level intraday tertinggi sejak akhir April.

    Randal Kenworthy, kepala praktik produk konsumen dan industri di firma konsultan West Monroe mengatakan, kesepakatan ini akan meningkatkan daya beli Mondelez di pasar kakao, membantunya mengelola tekanan harga yang meningkat dengan lebih efektif,.

    “Ini juga akan memperkuat akses Mondelez ke pasar AS, memanfaatkan kehadiran merek Hershey yang kuat di Amerika Utara, sekaligus menciptakan peluang untuk ekspansi ke Eropa,” ujarnya.

  • Kadin: Pengusaha Butuh Insentif Khusus Usai UMP 2025 Naik 6,5%

    Kadin: Pengusaha Butuh Insentif Khusus Usai UMP 2025 Naik 6,5%

    Bisnis.com, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengungkap insentif khusus yang dibutuhkan oleh pengusaha untuk mengantisipasi dampak dari kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 6,5% tahun depan. 

    Waketum Kadin Bidang Perindustrian Saleh Husin mengatakan pihaknya menantikan upaya pemerintah untuk mengatur upah sektoral secara berkeadilan sekaligus mengantisipasi 3 polemik yang dipicu kenaikan upah minimum. 

    “Untuk itu rasanya pemerintah perlu mengendalikan penetapan upah sektoral supaya tidak lepas kendali. Untuk memberikan insentif kepada industri karena dampak kenaikan UMP 6,5%, maka harus menjawab pada tiga permasalahan,” kata Saleh kepada Bisnis, Senin (9/12/2024). 

    Eks Menteri Perindustrian periode 2014-2016 itu menerangkan, permasalahan pertama yakni kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5% dan upah sektoral berpotensi tidak mampu diikuti ketentuannya oleh pengusaha lantaran saat ini sedang kesulitan dengan permintaan pasar yang turun. 

    Kedua, pelaku usaha meskipun saat ini mampu, tapi secara jangka panjang akan mengurangi daya tahannya dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi baik nasional maupun global.

    “Ketiga, untuk industri orientasi ekspor akibat kenaikan upah jadi kehilangan daya saing karena produknya semakin mahal. Sementara masih ada negara lain yang masih lebih menarik dari Indonesia,” ujarnya. 

    Kendati demikian, Saleh mengaku hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan informasi terkait dengan wacana insentif khusus sebagai dampak adanya kenaikan UMP 6,5%. Menurut dia, pemerintah saat ini masih mengodok insentif yang berkaitan dengan penurunan daya beli kelas menengah. 

    Di sisi lain, pengusaha mengaku sangat menghawatirkan dampak kepastian hukum bagi dunia usaha. Terlebih, dalam beberapa tahun terakhir kebijakan formula pengupahan berubah setiap tahun. 

    “Sedangkan untuk penetapan upah sektoral pemerintah belum menetapkan kriteria dan formulanya. Kami khawatir bahwa akan terjadi negosiasi yang alot dan akan ada potensi angka upah tambahan yang semakin mengagetkan investor,” tuturnya. 

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, pemerintah tengah menggodok kebijakan khusus bagi perusahaan yang mengalami kendala dalam menerapkan upah minimum 2025.  

    Hal ini dilakukan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) imbas beratnya beban perusahaan dari kenaikan upah minimum tahun depan.

  • Kanada Siap Lawan Kebijakan Tarif Trump, Ini Strateginya

    Kanada Siap Lawan Kebijakan Tarif Trump, Ini Strateginya

    Bisnis.com, JAKARTA – Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau mengatakan pihaknya siap merespons jika Presiden terpilih AS Donald Trump mengenakan tarif baru pada impor Kanada. 

    Mengutip Bloomberg pada Selasa (10/12/2024), Trudeau berpendapat tarif pembalasan berhasil ketika Trump mengenakan tarif pada baja dan aluminium Kanada pada 2018 lalu. 

    Komentar ini merupakan bahasa terkuat Trudeau sejauh ini dalam mengisyaratkan pemerintahnya sedang mempersiapkan pembalasan jika Trump menindaklanjuti ancamannya.

    Pada 25 November, Trump mengatakan dia akan mengenakan tarif 25% secara menyeluruh pada impor Kanada dan Meksiko pada hari pertama masa jabatannya kecuali kedua negara menindak aliran migran dan fentanil ke AS.

    “Jangan membohongi diri sendiri dengan cara apa pun, bentuk atau wujud apa pun: tarif 25% pada semua yang masuk ke Amerika Serikat akan menghancurkan ekonomi Kanada,” kata Trudeau, berbicara kepada Kamar Dagang Halifax.

    Namun, Trudeau mengatakan tarif tersebut juga akan menaikkan biaya pada berbagai macam barang yang diperoleh AS dari Kanada.

    “Kanada akan menanggapi tarif yang tidak adil dengan sejumlah cara, dan kami masih mencari cara yang tepat untuk menanggapinya, tetapi tanggapan kami terhadap tarif baja dan aluminium yang tidak adil itulah yang akhirnya menghapus tarif tersebut pada pertemuan sebelumnya,” katanya.

    Dia memaparkan, tak lama setelah Trump mengumumkan tarif pada baja dan aluminium Kanada pada musim semi 2018, Kanada memberlakukan tarif balasan pada barang-barang yang ditargetkan dan sensitif secara politis seperti bourbon dan Harley Davidson serta kartu remi dan saus tomat Heinz. 

    Dia menuturkan, tarif tersebut berdampak politis bagi partai Trump dan koleganya.

    “Dan begitulah cara kami dapat membalas dengan cara yang benar-benar dirasakan oleh warga Amerika,” kata Trudeau. 

    Pejabat Kanada telah menekankan bahwa Kanada juga merupakan pasar yang besar bagi bisnis Amerika. Duta besar Kanada untuk AS, Kirsten Hillman menuturkan, negaranya sejauh ini merupakan pelanggan terbesar eksportir AS. 

    Dia mengatakan 36 negara bagian AS menganggap Kanada sebagai pasar ekspor terbesar mereka.

    Perdana Menteri Kanada memperingatkan bahwa Trump harus ditanggapi dengan serius ketika dia mengancam akan mengenakan tarif, tetapi mengatakan sejarah telah menunjukkan bahwa Trump juga dapat memiliki motivasi lain.

    “Pendekatannya sering kali menantang orang, mengacaukan mitra negosiasi, menimbulkan ketidakpastian dan bahkan terkadang sedikit kekacauan ke dalam koridor demokrasi dan lembaga yang mapan,” kata Trudeau.

    “Salah satu hal terpenting yang harus kita lakukan adalah tidak panik,” kata Trudeau, dengan alasan bahwa Kanada akan membutuhkan pendekatan yang bijaksana dan bersatu untuk mencapai kesepakatan dengan Trump dan menghindari kerugian bagi kedua ekonomi.

    Namun, dia mengatakan bahwa mengelola berkas perdagangan kemungkinan akan lebih sulit dalam masa jabatan kedua Trump, meskipun faktanya Kanada, Meksiko, dan AS merundingkan ulang seluruh pakta perdagangan bebas Amerika Utara pada tahun 2018.

    “Kali ini akan berbeda, akan sedikit lebih menantang. Trump dan lingkaran dalamnya datang dengan seperangkat ide yang jauh lebih jelas tentang apa yang ingin mereka lakukan saat ini daripada yang mereka miliki terakhir kali,” kata Trudeau.

    Namun, dia yakin Kanada dapat kembali menemukan solusi yang sama-sama menguntungkan warga dan bisnis di kedua sisi perbatasan.

  • KPK Endus Subsidi LPG 3 Kg Tak Tepat Sasaran, Negara Bocor Rp50 Triliun

    KPK Endus Subsidi LPG 3 Kg Tak Tepat Sasaran, Negara Bocor Rp50 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) mengidentifikasi pemberian subsidi berupa Liquefied Petroleum Gas atau LPG 3 kilogram (kg) sebesar Rp50 triliun tidak tepat sasaran.

    Hal itu diungkap oleh Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango pada Perayaan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024, Senin (9/12/2024). Untuk diketahui, KPK merupakan bagian dari Stranas PK yang dibentuk dengan Peraturan Presiden (Perpres) No.54/2018. KPK pun merupakan bagian dari Stranas PK.

    Nawawi menerangkan, temuan Stranas terkait dengan ketidaktepatan pemberian subsidi itu dalam rangka upaya pencegahan korupsi dalam pemberian subsidi. Upaya itu dilakukan dengan memanfaatkan pendataan terpadu menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

    Hasilnya, Stranas di antaranya mengidentifikasi potensi kebocoran serta potensi penghematan untuk subsidi listrik hingga LPG 3 kg. Untuk listrik, pemanfaatan NIK yang didorong Stranas mampu mengidentifikasi kebocoran sebesar Rp14 triliun selama setahun.

    “Dan ketidaktepatan sasaran subsidi LPG 3 kg sebesar Rp50 triliun,” ungkap Nawawi dalam sambutannya di hadapan sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih di Gedung Juang KPK, Senin (9/12/2024). 

    Adapun Stranas PK saat ini masih mendalami kajian tersebut. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, yang juga merupakan Koordinator Pelaksana Stranas PK menyebut pihaknya tengah menyoroti Peraturan Menteri ESDM terkait dengan subsidi gas melon tersebut.

    Berdasarkan aturan yang berlaku saat ini, pengguna LPG 3 kg adalah rumah tangga miskin, usaha mikro, petani serta nelayan sasaran. Namun, timpal Pahala, saat ini pengguna gas melon di lapangan hanya orang miskin dan usaha mikro.

    Namun, kuota subsidi gas melon itu membengkak sejalan dengan berjalannya waktu. Dia mencontohkan kajian yang dilakukan Kementerian ESDM di Bali. Kajian itu menemukan bahwa alokasi subsidi gas melon untuk keluarga miskin di Bali bisa mencapai 38 tabung per bulan. Jumlahnya lebih banyak di Jakarta yakni 58 tabung per bulan.

    Pahala menduga alokasi subsidi gas melon itu justru banyak jatuh ke tangan usaha kecil yang menjalankan usaha masak. Masalahnya, tak ada data pasti berapa usaha kecil yang menjalankan usaha masak tersebut. 

    Menurut Pahala, pemerintah bisa menghemat anggaran subsidi gas melon hingga Rp50 triliun apabila bisa mengatasi ketidakjelasan data penerima manfaat subsidi itu. 

    “Kita duga sekitar Rp40 sampai Rp50 triliun subsidi LPG 3 kg ini bisa dihemat, kalau dia langsung ke keluarga miskin. Oleh karena itu Peraturan Menteri ESDM-nya pernah kita suratin dua bulan atau tiga bulan yang lalu untuk segera diubah dan menyebutkan spesifik 3 kg ini buat apa gitu,” paparnya. 

    Pahala lalu mengatakan bahwa harusnya Kementerian UMKM berperan dalam menyediakan data masyarakat yang memiliki usaha kecil memasak.

    “Tapi kenyataannya sekarang keluarga miskinnya segitu-segitu aja, tapi alokasinya per provinsi naik terus setiap tahun. Itu yang makanya kita kaji di KPK,” ujarnya.

    Dalam catatan Bisnis.com, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini juga tengah fokus untuk mengatur skema subsidi yang bisa lebih tepat sasaran. Untuk penyaluran LPG 3 kg, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pernah menyebut skema pembelian gas melon dengan NIK bakal terus berjalan. 

    Hal ini sejalan dengan yang tengah dilakukan pemerintah saat ini, yakni mendata penerima subsidi LPG 3 kg yang berhak.

    “Jadi pakai NIK ya, karena kalau tidak kan orang beli double-double,” tutur Bahlil November 2024.

    Ketua Umum Partai Golkar itu pun menargetkan proses pendaftaran subsidi berbasis NIK untuk LPG 3 kg rampung pada kuartal I/2025.

    “Kami targetkan paling lambat di kuartal pertama tahun depan, paling lambat ya,” pungkasnya.

  • Pengusaha Ganti Kendaraan Angkut Imbas Truk Sumbu 3 Dilarang saat Nataru

    Pengusaha Ganti Kendaraan Angkut Imbas Truk Sumbu 3 Dilarang saat Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA – Pelarangan beroperasi terhadap truk sumbu 3 yang lazim dilakukan selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024 – 2025 memaksa para pengusaha memutar otak demi menyesuaikan proses bisnis dengan peraturan pemerintah.

    Salah satu sektor yang rutin melakukan penyesuaian adalah ekspor. Penyelarasan dilakukan dengan berbagai macam cara. Mulai dari mengubah jenis kendaraan angkut hingga mengeluarkan biaya tambahan untuk jasa-jasa tertentu.

    Menurut Ketua Umum Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno, upaya-upaya tersebut lazim dilakukan oleh para eksportir tiap memasuki periode Nataru sebagai upaya survival.

    “Akhirnya, masing-masing perusahaan survival nyari jalan sendiri-sendiri. Apakah diangkut pakai mobil kecil sampai pelabuhan, di pelabuhan baru stuffing ke container. Atau, langsung diangkut menggunakan pengawalan polisi bagi yang dekat dengan pelabuhan,” kata Benny kepada Bisnis baru-baru ini.

    Kiat-kiat penyesuaian ini pun tidak lepas dari konsekuensi. Kendati tidak signifikan, kata Benny, tetapi pengusaha mengeluarkan biaya lebih untuk menjalankan bisnis secara maksimal tiap kali pelarangan diterapkan.

    Konsekuensi ini, sambung dia, mesti ditempuh oleh pelaku usaha di Tanah Air lantaran ketatnya penjadwalan kapal logistik internasional. Tidak terkecuali, pada momen besar seperti Natal dan Tahun Baru.

    Idealnya, ucap Benny, pemerintah tidak menerapkan pelarangan, melainkan memberikan izin dengan catatan. Misalnya, kata dia, membuat daftar pengusaha memperoleh izin ekspor dengan pengawalan dari aparat.

    Kemudian, mengizinkan truk sumbu 3 beroperasi berdasarkan kewilayahan. Sebagai contoh, jelasnya, komoditas yang dikelola oleh pabrik di Ungaran dapat diekspor via pelabuhan terdekat yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, dengan pengawalan petugas.

    “Kapal itu ada closing date dan closing time. Nah, truk sumbu 3 jangan dilarang, dong,” tegasnya.

    Kendati begitu, para pelaku ekspor di Tanah Air diyakini siap untuk mengatasi gejolak kondisional pada momentum Nataru nanti. Situasi terburuknya, kata Benny, turbulensi akan dialami oleh eksportir anyar yang belum berpengalaman menghadapi situasi ini.

    “Mungkin teman-teman yang belum pernah lakukan bisa bertanya ke teman-teman yang sudah setiap tahun melakukan. Ya, kan? Saling berbagilah,” tuturnya.

  • Pengusaha Dapat Perlakuan Khusus UMP 2025, Solusi Cegah PHK?

    Pengusaha Dapat Perlakuan Khusus UMP 2025, Solusi Cegah PHK?

    E-Paper Bisnis Indonesia merupakan replika digital edisi cetak Harian Bisnis
    Indonesia. Dan bisa mengakses E-Paper Bisnis Indonesia melalui alat-alat digital
    seperti telepon pintar (smartphone), komputer genggam tablet, laptop, atau
    komputer
    meja (desktop). Untuk memperoleh informasi lebih detail tentang berlanganan
    E-Paper
    Bisnis Indonesia, kunjungi https://epaper.bisnis.com/. Konten
    Premium adalah konten yang dapat diakses dengan sistem berlangganan pada situs
    dalam
    jaringan (online). Konten Premium disajikan dengan artikel yang lebih mendalam.

  • Bulog Bertransformasi Jadi Pembeli Siaga Produksi Petani, Dorong Swasembada

    Bulog Bertransformasi Jadi Pembeli Siaga Produksi Petani, Dorong Swasembada

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkap Perum Bulog akan bertransformasi menjadi pembeli siaga (standby buyer) komoditas yang diproduksi petani. Hal ini dilakukan untuk mendorong swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

    Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyampaikan Bulog memiliki gudang dan sistem operasional yang jelas. 

    Transformasi kelembagaan Bulog baru dirumuskan dan pembagian tugas antara Bulog dan Bapanas juga sedang diformulasikan.

    “Intinya, kita mau dorong swasembada. Swasembada itu kan urutannya banyak, kalau Bulog diposisikan sebagai standby buyer, itu kan keren, standby buyer,” jelas Arief saat ditemui seusai Rapat Koordinasi Terbatas Penetapan Neraca Komoditas Pangan 2025 di Graha Mandiri, Jakarta, Senin (9/12/2024).

    Dia menjelaskan, dengan transformasi ini, maka Bulog akan siap siaga menyerap hasil produksi para petani.

    “Jadi kalau petani itu produksi, Bulog itu standby buyer. Jadi harga nggak akan jatuh tingkat petani. Jangan sampai Pak Mentan [Andi Amran Sulaiman] produksinya meningkat, kemudian berlimpah, nggak ada yang serap,” terangnya.

    Lebih lanjut, Arief menyampaikan bahwa tugas pokok dan fungsi Bapanas masih mengacu Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Perpres 66/2021).

    “Badan Pangan masih menggunakan Perpres 66/2021, nanti kalau ada Perpres berikutnya kita info, ya,” imbuhnya.

    Seperti diketahui, pemerintah tengah bekerja dalam memformulasikan skema penguatan Perum Bulog melalui transformasi kelembagaan.

    Dalam rapat di Kantor Pusat Bulog, Jakarta pada Jumat (29/11/2024), Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa pemerintah menginginkan agar Bulog memiliki tubuh yang kokoh.

    “Karena kita ingin Bulog itu betul-betul kuat, tetapi juga bisa jalan. Jangan nanti kuat tapi nggak bisa jalan,” ujar Zulhas dalam keterangan tertulis, dikutip pada Senin (9/12/2024).

    Zulhas menyebut langkah ini dilakukan untuk mencapai program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni mencapai swasembada pangan. “Sebagai negara besar harus mampu berdaulat di bidang pangan. Mudah-mudahan kita di 2027 bisa sukses,” tuturnya.

    Eks Menteri Perdagangan itu mendorong agar Bulog ke depannya dapat fokus mengelola komoditas pangan pokok strategis, sehingga dapat berperan sebagai stabilisator serta penyangga.

    “Yang paling penting, menurut saya, kalau Bulog sudah bisa urus beras dengan jagung, itu luar biasa. Kalau ditambah bonus lagi sama gula, aduh, itu juara dunia. Tidak ada yang bisa mampu [kelola] 3 [komoditas] itu,” ungkapnya.

  • UMP Naik 6,5%, Pengusaha Tekstil Minta Diskon Pajak atau PPN Final 15%

    UMP Naik 6,5%, Pengusaha Tekstil Minta Diskon Pajak atau PPN Final 15%

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen (APSyFI) meminta pemerintah agar mempersiapkan kebijakan khusus untuk industri padat karya di tengah kenaikan upah minimum sebesar 6,5% pada 2025. 

    Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wirawasta mengatakan, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) yang merupakan industri padat karya membutuhkan keringanan perpajakan. 

    “Baiknya ada skema PPN khusus bagi industri padat karya dengan rantai nilai hulu hilir yang panjang seperti TPT. Kita usulkan potongan PPN atau PPN final,” kata Redma kepada Bisnis, Senin (9/12/2024). 

    Dia mengusulkan adanya potongan diskon PPN jadi 5% atau dengan menerapkan PPN final 15% yang diberlakukan hanya untuk produk akhir. Pasalnya, bagi industri yang memiliki rantai nilai panjang, instrumen pajak memakan biaya yang besar. 

    “Betul, hanya produk akhir yang kena PPN. Masukan penerimaan untuk pemerintah sama saja tapi tidak menjadi beban industri,” tuturnya. 

    Sebelumnya, dia meyakini rencana pemberlakuan PPN 12% hanya untuk barang mewah tidak menjadi beban biaya produksi di industri manufaktur. Menurut dia, yang terkena imbas dari kebijakan tersebut yakni daya beli kelas menengah ke atas meskipun hanya naik 1%. 

    Kebijakan PPN 12% yang dikenakan pada seluruh rantai pasok dikhawatirkan berimbas pada beban arus kas karena produsen harus menyediakan tambahan modal untuk cashflow berupa beban bunga akibat pengkreditan PPN. 

    “Kalau PPN terkena di rantai nilai, PPN 12%, hitungan pajak final di konsumennya bisa sekitar 21%,” jelasnya. 

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pemerintah menyadari keputusan kenaikan UMP 2025 memberikan tantangan tersendiri, terutama bagi dunia usaha dan industri yang tengah menghadapi tekanan besar. 

    “Kemarin kita membahas bantuan-bantuan atau insentif apa atau stimulus apa yang perlu dan akan disiapkan oleh pemerintah untuk membantu dunia usaha, untuk membantu industri,” kata Agus kepada wartawan, dikutip Kamis (5/12/2024). 

    Pasalnya, kenaikan upah minimum juga dibarengi dengan rencana kenaikan PPN menjadi 12% sehingga tekanan industri disebut akan cukup besar ke depannya. 

    Untuk mengatasi potensi dampak negatif dari kebijakan ini terhadap sektor industri, pemerintah juga telah mempersiapkan berbagai insentif dan stimulus. 

    Salah satu insentif yang telah dibahas adalah yang berkaitan dengan sektor otomotif, khususnya terkait kebijakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPNDTP). 

  • Belanja Subsidi BBM dan Listrik 2025 Naik 7,56%, Tembus Rp203,41 Triliun

    Belanja Subsidi BBM dan Listrik 2025 Naik 7,56%, Tembus Rp203,41 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berencana melakukan belanja subsidi energi, yakni untuk BBM, LPG, dan listrik pada 2025 senilai Rp203,41 triliun atau naik 7,56% dari pagu 2024.

    Anggaran belanja tersebut tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 201/2024 tentang Rincian Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2025 alias APBN 2025.

    Kenaikan sekitar Rp14,3 triliun tersebut utamanya terhadap subsidi listrik yang naik dari Rp75,83 triliun dalam pagu 2024 menjadi Rp89,75 triliun untuk tahun depan. Kemudian subsidi Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) tercatat mencapai Rp26,66 triliun. Angka tersebut naik dari pagu 2024 yang senilai Rp25,82 triliun.

    Sementara subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram justru terpantau turun pada tahun depan, dari Rp87,45 triliun menjadi Rp87 triliun.

    Meski tercatat naik, belanja subsidi energi ini lebih rendah dari rancangan awal APBN 2025 yang senilai Rp204,5 triliun. Perubahan asumsi kurs rupiah dalam APBN menjadi alasan Sri Mulyani memangkas anggaran tersebut.

    Secara umum, belanja subsidi energi 2025 menjelaskan 66% dari total anggaran Program Pengelolaan Subsidi yang senilai Rp307,93 triliun.

    Catatan lainnya, besaran anggaran untuk belanja subsidi energi tersebut belum termasuk kompensasi energi senilai Rp190,89 triliun untuk 2025.

    Sejalan dengan kenaikan anggaran subsidi, sebelumnya dalam Undang-Undang (UU) Nomor 62/2024 tentang APBN TA 2025 disebutkan bahwa pemerintah berencana untuk melakukan implementasi subsidi by dataalias menggunakan KTP. 

    Tertulis dalam beleid yang terbit pada 18 Oktober 2024 bahwa dalam rangka melaksanakan program pengelolaan subsidi jenis bahan bakar tertentu, listrik, LPG tabung 3 kg, pupuk, dan lain sebagainya) yang lebih tepat sasaran, pemerintah akan melaksanakan penguatan basis data dan pengawasan implementasinya mulai 2025.

    Meski demikian, pelaksanaan penyaluran subsidi dengan berbasis data pengguna akan dilakukan secara bertahap dengan kesiapan teknis, kondisi ekonomi, dan/atau daya beli masyarakat.

     

    Sementara pada tahun ini, Sri Mulyani merencanakan belanja subsidi energi senilai Rp189,1 triliun. Realisasinya hingga Oktober 2024 telah mencapai Rp139,59 triliun yang mencakup subsidi BBM Rp17,82 triliun, Subsidi LPG Tabung 3 Kg Rp64,99 triliun, dan Subsidi Listrik Rp56,79 triliun. 

     

    Realisasi pembayaran Subsidi Energi tersebut untuk penyaluran BBM bersubsidi 13,48 juta KL, LPG Tabung 3 Kg 6,13 juta MT, pelanggan listrik bersubsidi sejumlah 41,29 juta pelanggan, dan volume konsumsi listrik bersubsidi 52,94 TWh.

     

    Bukan hanya alokasi subsidi energi tahun depan yang akan bertambah, namun Bendahara Negara tersebut pun telah memproyeksikan bahwa belanja subsidi energi akan bengkak akibat pelemahan nilai tukar. 

     

    Pasalnya, estimasi belanja negara akan naik Rp87,1 triliun hingga akhir tahun. Meski demikian, Sri Mulyani tidak menyebutkan jumlah estimasi kenaikan subsidi dan kompensasi yang ditanggung APBN.