Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Kemenhub Bantu Evakuasi Korban Kapal Fajar Lorena yang Tenggelam, 2 Tewas 1 Hilang

    Kemenhub Bantu Evakuasi Korban Kapal Fajar Lorena yang Tenggelam, 2 Tewas 1 Hilang

    Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan melalui Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) membantu proses evakuasi tenggelamnya KLM Fajar Lorena di perairan Sepudi-Situbondo. Tercatat, 2 orang penumpang tewas dan 1 penumpang lainnya masih hilang. 

    Kepala Kantor KSOP Kelas IV Panarukan, Herland Aprilyanto mengatakan Kapal yang mengangkut 61 penumpang tenggelam akibat kerusakan pada papan belakang yang dihantam ombak. Insiden ini menyebabkan dua korban meninggal dunia, satu kritis, dan satu masih dalam pencarian.

    “DJPL melalui KPLP langsung berkoordinasi dengan KSOP Panarukan, Polairud, BPBD, TNI AL, dan tenaga kesehatan untuk memastikan keselamatan korban serta mempercepat proses evakuasi,” kata Herland dalam keterangan resmi, Selasa (10/12/2024). 

    Dia menambahkan bahwa seluruh korban yang selamat kini telah menerima pemeriksaan medis dan pendataan di Pelabuhan Jangkar. 

    Herland menjelaskan kronologi tenggelamnya KLM Fajar Lorena. Sekitar pukul 10.00 WIB KLM Fajar Lorena yang berangkat dari Pelabuhan Sapudi menuju Pelabuhan Kalbut Desa Pecinan kec Mangaran, Kab. Situbondo dengan membawa penumpang.

    Pukul 12.00 WIB KLM Fajar Lorena mengalami papan belakang bocor disebabkan dihantam ombak yang mengakibatkan kapal tersebut tenggelam, kemudian dievakuasi oleh kapal tanker milik pertamina yang kebetulan melintas di Perairan Sapudi kemudian dievakuasi menuju ke Pelabuhan Jangkar.

    Herland mengungkapkan Kapal Patroli KPLP KN.P 498 milik KSOP Panarukan langsung dikerahkan untuk mengevakuasi penumpang dari Kapal Tanker Pertamina menuju Pelabuhan Jangkar.

    “Pukul 16.05-18.22 WIB penumpang dievakuasi dari Kapal Tanker Pertamina ke KN.P 498 dan KLM Barokah, kemudian dibawa ke Pelabuhan Jangkar dan bekerja sama dengan RSUD Asembagus, Puskesmas Jangkar, dan fasilitas kesehatan setempat untuk memberikan perawatan kepada korban,” ungkapnya.

  • Anggaran Makan Bergizi Gratis Cuma Rp10.000, Ini Rekomendasi Menu Ikan dari KKP

    Anggaran Makan Bergizi Gratis Cuma Rp10.000, Ini Rekomendasi Menu Ikan dari KKP

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan sejumlah rekomendasi produk perikanan yang bisa masuk ke dalam menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bakal berjalan pada awal 2025.

    Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Dirjen PDSPKP) KKP Budi Sulistyo mengatakan, ikan tongkol, kembung, hingga lele bisa menjadi produk perikanan yang bisa masuk ke menu MBG.

    “KKP pasti produk perikanan. Perikanan yang ikan tangkap segar, beku, ada ikan lain, seperti tongkol, layang, kembung, lele, nila, udang pun juga bisa,” kata Budi saat ditemui di sela-sela acara Indonesia Marine & Fisheries Business Forum: Blue Food Competent Authority Dialogue, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

    Budi mengatakan, KKP berharap ikan menjadi menu utama dalam program andalan Presiden Prabowo Subianto. Namun, ahli gizi sejatinya telah merancang menu MBG setiap tiga pekan sekali.

    Dia pun mencontohkan, untuk harga ikan layang dibanderol Rp20.000 per kilogram dengan isi 10 ekor ikan. Jika ikan ini diolah untuk menu MBG, maka setidaknya biaya masaknya sekitar Rp1.000 dengan memperhitungkan anggaran MBG seharga Rp10.000 per porsi.

    “Kalau 1 kilogram ikan Rp20.000, isi 10 [ekor] ikan, jadi per orangnya Rp2.000,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Budi mengungkap bahwa pihaknya juga telah berkomunsikasi dengan Badan Gizi Nasional terkait produk ikan di dalam menu MBG.

    “Mereka yang menganalisa di masing-masing posisi itu. Jadi nanti memperkuat ketersediaan bahan baku lokal di sana,” jelasnya.

    Seperti diketahui, Presiden Prabowo memangkas anggaran program MBG dari semula Rp15.000 per porsi menjadi Rp10.000 per porsi. Namun, orang nomor satu di RI itu menilai anggaran MBG senilai Rp10.000 per porsi sudah masuk ke kategori cukup bermutu dan bergizi.

    “Kita ingin Rp15.000 [per hari], tetapi kondisi anggaran mungkin Rp10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup bermutu dan bergizi,” ungkap Presiden Prabowo, dikutip dari akun YouTube resmi Sekretariat Presiden.

    Prabowo mengatakan, pemerintah telah memperkirakan jika satu keluarga dengan 3-4 orang anak, maka setiap keluarga bisa menerima rata-rata program MBG senilai Rp30.000 per hari.

    Jika dihitung selama 1 bulan, maka anggaran yang digelontorkan sudah mencapai Rp2,7 juta. Belum lagi, pemerintah juga memberikan bantuan sosial (bansos) seperti Program Keluarga Harapan (PKH).

    “Jadi kalau ini semua dengan bantuan-bantuan bansos dan perlindungan lainnya, termasuk PKH [program keluarga harapan] dan bantuan lain, saya kira upaya pemerintah untuk mengamankan semua lapisan masyarakat di antaranya kelompok buruh saya kira sudah sangat maksimal pada saat ini, tentunya kita ingin perbaiki di saat-saat mendatang,” terangnya.

    Namun, pemangkasan anggaran MBG menjadi Rp10.000 per porsi ini dinilai berisiko dan dikhawatirkan memperlebar ketimpangan nilai gizi di Indonesia.

    Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara mengkhawatirkan adanya risiko ketimpangan nilai gizi jika anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk program MBG per porsi terlalu kecil.

    “Khawatir biaya per porsi MBG yang terlalu kecil berisiko memperlebar ketimpangan nilai gizi per sekolah,” kata Bhima kepada Bisnis, dikutip pada Senin (2/12/2024).

    Dia menilai biaya program makan bergizi gratis Rp10.000 per porsi merupakan anggaran yang terlalu kecil lantaran adanya disparitas harga kebutuhan pokok lebih mahal dari Pulau Jawa.

    Menurut Bhima, faktor inflasi di luar Jawa perlu menjadi pertimbangan bagi pemerintah. Jika melihat data inflasi per Oktober 2024, Bhima menyampaikan inflasi di Papua Tengah tercatat 4,19% secara tahunan tahunan (year-on-year/yoy) dan Sulawesi Utara 2,58% yoy.

    Bhima menerangkan angka inflasi di kedua provinsi ini jauh lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang sebesar 1,71% yoy.

    “Artinya harga barang di beberapa daerah kenaikan harganya lebih tinggi,” terangnya.

    Bhima memandang pemerintah juga perlu mempertimbangkan biaya logistik sebagai penyalur program MBG, serta biaya birokrasi. Untuk itu, dia menyarankan, dengan keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), sebaiknya pemerintah menetapkan anggaran MBG senilai Rp15.000–Rp20.000 per porsi.

    Namun, sambung Bhima, wilayah yang mendapatkan MBG dibatasi, dengan tahun pertama diprioritaskan untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Setelah itu, pemerintah bisa memperluas cakupan daerah program makan bergizi gratis di tahun kedua. 

  • Besok Batas Akhir Pengumuman UMP 2025, Intip Besaran di 8 Provinsi

    Besok Batas Akhir Pengumuman UMP 2025, Intip Besaran di 8 Provinsi

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah mematok kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2025 sebesar 6,5%. Adapun, setiap kepala daerah wajib menetapkan UMP 2025 paling lambat besok, tepatnya 11 Desember 2024.

    Hal itu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 (Permenaker No. 16/2024) tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025. Beleid anyar itu ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli pada 4 Desember 2024.

    Adapun, penetapan dan pemberlakuan upah minimum 2025 tercantum pada Bab IV Pasal 10, 11, dan 12 Permenaker No. 16/2024.

    “UMP dan upah minimum sektoral provinsi 2025 ditetapkan dengan keputusan gubernur dan diumumkan paling lambat 11 Desember 2024,” demikian bunyi Pasal 10 ayat 1, dikutip pada Selasa (10/12/2024).

    Lebih lanjut, pada Pasal 11 disebutkan bahwa UMP 2025 dan upah minimum kabupaten/kota atau UMK 2025 yang telah ditetapkan mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Namun, dalam hal di kabupaten/kota belum terdapat upah minimum kabupaten/kota, maka yang berlaku UMP.

    Dalam hal penetapan UMP 2025, Menaker Yassierli menggunakan formula penghitungan UMP 2024 + nilai kenaikan UMP 2025. Dijelaskan pula, nilai kenaikan UMP dan UMK 2025 mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

    Indeks tertentu yang dimaksud merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan pekerja/buruh serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak bagi pekerja/buruh.

    Berdasarkan catatan Bisnis, setidaknya ada delapan provinsi yang sudah menetapkan kenaikan UMP 2025.

    Berikut besaran UMP 2025 di delapan provinsi:

    1. UMP Kalimantan Tengah

    Gubernur Kalimantan Tengah telah menetapkan UMP 2025. UMP Kalimantan Tengah ditetapkan dengan rumus Rp3.261.616,00 + Rp212.005,04. Artinya, UMP 2025 Kalimantan Tengah adalah Rp3.473.621,04.

    2. UMP Kalimantan Utara

    Selain Kalimantan Tengah, UMP Kalimantan Utara untuk 2025 resmi naik menjadi Rp3.580.160. Jika menengok UMP Kalimantan Utara pada tahun lalu adalah Rp3.361.653.

    3. UMP Kalimantan Barat

    Lalu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga telah menetapkan UMP 2025 sebesar Rp2.878.286. Dengan begitu, UMP Kalimantan Barat 2025 naik 6,5% dari UMP 2024.

    4. UMP Kalimantan Timur

    Berikutnya, Dewan Pengupahan Kalimantan Timur telah menetapkan UMP 2025. Per 1 Januari 2025, UMP Kalimantan Timur 2025 naik 6,5% menjadi Rp3.579.314.

    5. UMP Riau

    Selanjutnya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau telah melaksanakan sidang Dewan Pengupahan Provinsi Riau untuk menetapkan UMP 2025. Mengacu Permenaker 16/2024, maka UMP Riau 2025 direkomendasikan adalah sebesar Rp3.508.776,22.

    6. UMP NTB

    Provinsi lain yang telah menggelar sidang adalah Nusa Tenggara Barat (NTB). Di mana, besaran UMP NTB 2025 yang direkomendasikan adalah sebesar Rp2.602.931. Ini artinya, UMP NTB 2025 naik Rp158.864 dari UMP tahun lalu yang hanya Rp2.444.067.

    7. UMP Sulawesi Tenggara

    Kemudian, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) juga telah menetapkan UMP 2025 naik sebesar 6,5% mengikuti keputusan pemerintah pusat. Kini, UMP Sultra 2025 naik Rp187.587 menjadi Rp3.073.551.

    8. UMP Sulawesi Tengah

    selanjutnya, Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) juga telah sepakat UMP Sulteng 2025 menjadi sebesar Rp2.915.000.

  • Makan Bergizi Gratis-Dana Desa Diklaim Tingkatkan Peredaran Uang Daerah, Rp9 Miliar per Desa

    Makan Bergizi Gratis-Dana Desa Diklaim Tingkatkan Peredaran Uang Daerah, Rp9 Miliar per Desa

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengandalkan Program Makan Bergizi Gratis dan Dana Desa pada APBN 2025 untuk turut meningkatkan perekonomian daerah, terutama di desa-desa.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan bahwa sebelumnya anggaran khusus untuk program prioritas pemerintahan Prabowo itu sebesar Rp71 triliun. Di desa-desa, program makan bergizi gratis (MBG) diharapkan bisa membangkitkan perekonomian lokal. 

    Sri Mulyani pun mengungkap nantinya Dana Desa juga akan membantu perekonomian lokal di tahun depan. 

    “Dengan demikian, program Makan Bergizi disertai dengan Dana Desa yang sebesar Rp70 triliun akan bisa menggerakkan desa dengan volume aktivitas dan juga volume uang yang meningkat,” ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/12/2024). 

    Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pemerintahan Prabowo pada tahun pertama menganggarkan Rp71 triliun untuk Dana Desa. Anggaran itu terdiri dari Rp69 triliun pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan, dan Rp2 triliun dihitung pada tahun anggaran berjalan.

    Sri Mulyani lalu memaparkan, belanja pemerintah pusat pada APBN 2025 ditetapkan sebesar Rp2.701,4 triliun. Transfer ke daerah dirancang sebesar Rp919,9 triliun.

    APBN itu dirancang dengan target pendapatan negara sebesar Rp3.005,1 triliun, di mana untuk perpajakan akan menyumbang Rp2.490,9 triliun. Sementara itu, pendapatan negara bukan pajak menyumbang Rp513,6 triliun serta hibah Rp0,6 triliun.

    Maka itu, defisit APBN 2025 dirancang pada tingkat Rp616,2 triliun atau 2,53% dari PDB.

    “Belanja pemerintah pusat akan mendukung prioritas pembangunan seperti yang disampaikan oleh presiden yaitu melakukan swasembada pangan, swasembada energi, pelaksanaan program Makan Siang Gratis, pendidikan dan kesehatan, serta pelaksanaan perlindungan sosial yang makin tepat sasaran,” papar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

    Adapun Presiden Prabowo Subianto hari ini memperkirakan peredaran uang di daerah pada 2025 akan mencapai puluhan triliun. Perinciannya, sebesar Rp1 miliar digulirkan sebagai Dana Desa per tahun.

    Kemudian, denga adanya program MBG, peredaran uang juga akan bertambah yakni Rp8 miliar per desa setiap tahunnya. Maka, kombinasi antara program MBG dan Dana Desa membuat peredaran uang di desa menjadi total Rp9 miliar. 

    “800% meningkat peredaran uang di daerah-daerah, kita akan balikkan uang yang tersedor ke pusat, kita balik uang akan turun ke desa ke daerah-daerah,” ujarnya di Istana Kepresidenan,, Jakarta. 

  • Penyaluran Gas Bumi Capai 5.590 BBtud per Kuartal III/2024, Mayoritas untuk Domestik

    Penyaluran Gas Bumi Capai 5.590 BBtud per Kuartal III/2024, Mayoritas untuk Domestik

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan penyaluran gas bumi sepanjang Januari-September 2024 mencapai 5.590,12 billion british thermal unit per day (BBtud).

    Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Kementerian ESDM Chrisnawan Anditya mengatakan, penyaluran gas bumi itu diprioritaskan untuk kebutuhan domestik.

    Dia mencontohkan, dari total penyaluran gas bumi 5.590,12 BBtud itu, sebanyak 685,85 BBtud atau 12,27% disalurkan untuk industri pupuk.

    Selanjutnya, sebanyak 26,28% untuk kebutuhan industri, kelistrikan 12,69%, domestik LNG 11,75%, lifting minyak 3,69%, domestik LPG 1,4%, BBG 0,07%, city gas 0,29%, ekspor GP 7,71%, dan ekspor LNG 23,86%.

    “Kami utamakan adalah penggunaan domestik, jadi kami harapkan ini gas ketika nanti produksi, kita arahkan untuk pemenuhan kebutuhan domestik dan juga upaya untuk dilakukannya hilirisasi,” kata Chrisnawan dalam acara Bisnis Indonesia Economic Outlook 2025 di Jakarta, Selasa (10/12/2024).

    Di sisi lain, Chrisnawan mengatakan, Kementerian ESDM pun terus menggenjot produksi dan distribusi gas, salah satunya dengan program pembangunan jaringan gas (jargas).

    Dia mengatakan, pembangunan transmisi pipa gas bertujuan untuk mengoneksikan potensi-potensi gas yang memang sudah ada. Chrisnawan mencontohkan pembangunan pipa Cirebon-Semarang (Cisem) I bertujuan menghubungkan jaringan gas Jawa bagian timur dengan Jawa Barat.

    Pasalnya, daerah Jawa bagian timur memiliki potensi gas yang sangat besar. Dengan pipa Cisem I, gas itu bisa terdistribusi ke Jawa Barat.

    Hal yang sama juga terjadi di Aceh-Andaman. Chrisnawan mengatakan Aceh memiliki potensi gas yang besar.

    “Apabila ini tidak kita lakukan pembangunan jaringan transmisi maka akan sangat disayangkan potensi besar yang ada di Andaman tidak bisa kita expedite [percepat],” katanya.

    Chrisnawan menambahkan bahwa kelak jargas di Jawa dan Sumatra bakal terhubung. Dengan begitu, pemanfaatan gas bumi bisa lebih merata.

    “Selanjutnya Jawa-Sumatra ini juga terhubung yang tentunya akan memberikan manfaat yang lebih besar tidak hanya untuk industri, tetapi juga untuk pembangkit tenaga listrik, PLN dan juga untuk industri komersil dan rumah tangga,” tutup Chrisnawan.

  • Sri Mulyani Endus Praktik Global Fasilitasi Pengemplangan dan Penghindaran Pajak

    Sri Mulyani Endus Praktik Global Fasilitasi Pengemplangan dan Penghindaran Pajak

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengendus potensi terjadinya pengemplangan dan penghindaran pajak (tax evasion and tax avoidance) yang difasilitasi oleh praktik perpajakan global. 

    Dalam paparannya, Sri Mulyani menyebut pemerintah RI turut mewaspadai suasana persaingan dunia terkait dengan perpajakan global. Dia menyebut pemerintah menjaga agar basis perpajakan Indonesia tidak mengalami erosi (base erosion) akibat praktik global. 

    “Kita juga harus terus menjaga agar basis perpajakan Indonesia tidak mengalami erosi dari praktik-praktik perpajakan global yang memfasilitasi terjadinya tax evasion dan tax avoidance,” ungkapnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/12/2024). 

    Beberapa cara yang akan ditempuh pemerintah untuk mencegah hal tersebut yakni dengan memanfaatkan program Core Tax melalui teknologi digital, serta penyempurnaan program CEISA untuk bea cukai.

    Bahkan, lanjut Menteri Keuangan di tiga presiden itu menyebut, penegakan hukum bakal menjadi jalur yang turut ditempuh.

    “Juga akan dilakukan joint program serta penegakan hukum seperti yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Presiden,” ungkap Sri Mulyani.

    Adapun pemerintah menetapkan target pendapatan negara pada APBN 2025 adalah sebesar Rp3.005,1 triliun, di mana untuk perpajakan akan menyumbang Rp2.490,9 triliun. Sementara itu, pendapatan negara bukan pajak menyumbang Rp513,6 triliun serta hibah Rp0,6 triliun.

    Sri Mulyani lalu memaparkan, belanja pemerintah pusat pada APBN 2025 ditetapkan sebesar Rp2.701,4 triliun. Transfer ke daerah dirancang sebesar Rp919,9 triliun.

    Maka itu, defisit APBN 2025 dirancang pada tingkat Rp616,2 triliun atau 2,53% dari GDP.

    Dia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mewanti-wanti agar pemerintahannya mewaspadai kebocoran penerimaan negara dari tindakan-tindakan ilegal. 

    “Bapak Presiden terus menyampaikan agar kebocoran penerimaan negara terutama dari tindakan-tindakan ilegal akan terus menjadi pusat perhatian dan juga dari sisi intensifikasi dan ekstensifikasi dari perpajakan,” jelasnya. 

    Sebelumnya, Prabowo berpesan agar pemerintah mengurangi pemborosan keuangan negara serta kebocoran. Dia meminta agar pemerintah pusat dan daerah memfokuskan belanja untuk kepentingan rakyat. 

    “Kita tidak boleh lagi toleransi terhadap kebocoran pengeluaran yang boros, hal-hal yang tidak langsung mengatasi kesulitan rakyat, hal-hal yang tidak produktif, saya ajak seluruh unsur mengurangi pengeluaran yang bersifat seremoni, kurangi yang bersifat terlalu banyak kajian seminar dan sebagainya,” kata Prabowo.

  • Sri Mulyani Singgung Penguatan SWF di Hadapan Prabowo, untuk Danantara atau INA?

    Sri Mulyani Singgung Penguatan SWF di Hadapan Prabowo, untuk Danantara atau INA?

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyinggung penguatan SWF atau Sovereign Wealth Fund untuk membiayai APBN 2025 yang telah ditetapkan dengan defisit senilai Rp616,2 triliun.

    Hal tersebut dirinya sampaikan dalam Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2025 di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/12/2024).

    Target defisit tersebut tercatat menjelaskan 2,53% dari produk domestik bruto (PDB). Lebih tinggi dari target defisit 2024 yang senilai Rp522,8 triliun atau 2,29% dari PDB.

    “Kami juga akan terus menggunakan pembiayaan termasuk di dalamnya dalam rangka penguatan dari Sovereign Wealth Fund dan peranan dari BUMN,” ujarnya.

    Bendahara Negara tersebut menegaskan bahwa dalam kondisi global yang terus dinamis, pembiayaan defisit akan dilakukan secara hati-hati.

    Pihaknya akan terus meningkatkan kredibilitas, sustainabilitas, dan kesehatan APBN sehingga biaya dari defisit dapat terus ditekan.

    SWF adalah dana yang dimiliki oleh pemerintah untuk diinvestasikan dalam berbagai instrumen dengan tujuan mendapatkan return, gain, atau pendapatan jenis lain.

    Dana pokoknya dapat berasal dari APBN, penerimaan seperti penerimaan migas, atau dari sumber-sumber penerimaan lainnya yang sah.

    Dengan adanya SWF diharapkan tidak ada penerimaan negara yang ‘menganggur’ dan tidak dimanfaatkan. Penerimaan tersebut dapat diinvestasikan secara tepat dan bermutu sehingga dapat diperoleh imbal hasil yang bermanfaat. Saat ini, SWF di Indonesia dikelola melalui Indonesia Investment Authority (INA).

    Selain mengandalkan SWF yang dikelola INA untuk menambal defisit, Sri Mulyani juga berharap kinerja pembiayaan investasi yang diberikan ke BUMN dapat memangkas total pembiayaan utang 2025. 

    Di mana investasi pemerintah merupakan penempatan sejumlah dana dan/atau barang oleh pemerintah dalam jangka panjang, yang diharapkan memberikan hasil dan nilai tambah di masa yang akan datang berupa pengembalian nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

    Di mana pembiayaan investasi tahun depan terbesar kepada BUMN dan Badan Layanan Umum (BLU) senilai Rp59,5 triliun.

    Adapun pada tahun depan, Sri Mulyani berencana menarik utang baru senilai Rp775,87 triliun dengan pembiayaan investasi sejumlah Rp154,5 triliun dan pemberian pinjaman senilai Rp5,44 triliun. 

    Di sisi lain, pemerintah juga tengah mencari sumber pendapatan baru melalui pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Badan tersebut disebut-sebut akan mengelola dana yang berasal dari INA dan aset milik 7 BUMN.

  • ESDM Bakal Batasi Produk Nikel Demi Jaga Harga di Pasar Global

    ESDM Bakal Batasi Produk Nikel Demi Jaga Harga di Pasar Global

    Bisnis.com, JAKARTA- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal membatasi produksi produk nikel demi menjaga harga tetap tinggi di pasaran global.

    Dirjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan, pembatasan produk nikel kian relevan di tengah tingginya konflik geopolitik saat ini.

    “Nikel kita mulai atur produk apa di pasar jangan sampai over, jadi optimal saja. Nanti kita batasi produk nikel yang jenuh di pasar supaya harga naik,” kata Tri dalam acara Bisnis Indonesia Economic Outlook di Jakarta, Selasa (10/12/2024).

    Namun, dia tak memerinci kapan pembatasan produk nikel itu bakal berlaku. Tri hanya mengatakan bahwa di tengah konflik global, Indonesia harus memiliki daya tahan.

    “Saya sepakat tidak baik-baik saja [kondisi dunia], ini challenge bagi kita terutama Indonesia dengan komoditas yang ada bisa berperan lebih,” ucapnya.

    Sebelumnya, pemerintah Indonesia disebut telah membatasi pasokan bijih nikel untuk melindungi penambang lokal dari penurunan harga nikel global. 

    Eramet SA, perusahaan tambang asal Prancis yang mengoperasikan salah satu tambang nikel terbesar dunia di Maluku Utara, tahun ini diberi kuota penjualan nikel 29% lebih rendah dari yang diharapkan. 

    Chief Executive Officer Eramet Indonesia Jerome Baudelet menuturkan, karena pembatasan yang dilakukan pemerintah, para penambang memilih memprioritaskan penjualan bijih nikel berkadar tinggi yang biasanya digunakan dalam produksi baja nirkarat. 

    Akibatnya, pasokan bijih nikel untuk bahan baku baterai kendaraan listrik berkurang sehingga memaksa pabrik peleburan atau smelter dalam negeri untuk mengimpor bijih nikel yang lebih mahal. 

    “Mereka ingin mempertahankan harga yang baik untuk bijih nikel di pasar,” kata Jerome dalam sebuah wawancara, dikutip dari Bloomberg, Sabtu (23/11/2024). “Mereka ingin melindungi para penambang kecil lokal,” imbuhnya.

    Pembatasan smelter nikel

    Membanjirnya pembangunan smelter nikel di dalam negeri membuat harga jual produk turunan nikel di pasar global jatuh. Pengusaha pun mendorong pemerintah agar segera melakukan kebijakan rasionalisasi atau pembatasan jumlah smelter melalui moratorium perizinan. 

    Wacana penangguhan atau moratorium izin proyek baru smelter nikel berteknologi pirometalurgi rotary klin-electric furnace (RKEF) sejatinya telah digulirkan beberapa tahun terakhir. Namun, hingga saat ini tak kunjung terealisasi. Akibatnya, pasokan produk olahan nikel kelas dua seperti feronikel (FeNi), bahan baku baja tahan karat atau stainless steel, menjadi berlebih. 

    Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso mengatakan, kondisi kelebihan pasok atau oversupply produk nikel saat ini telah memicu jatuhnya harga komoditas tersebut di pasar global. Alhasil, harga jual feronikel saat ini tidak ekonomis. 

    “Kalau oversupply seperti yang terjadi di feronikel, harganya jatuh. Sekarang harga feronikel itu hampir tidak bisa menutup biaya produksi,” kata Hendi dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR RI, Rabu (4/12/2024). 

    Untuk itu, dia pun meminta dukungan kepada parlemen untuk mendorong regulasi yang mengatur tata kelola pembangunan smelter di dalam negeri. 

    “Kami berharap agar ada dukungan dari sisi tata kelola. Mohon adanya pembatasan jumlah smelter yang dilakukan karena banyaknya jumlah smelter ini kami khawatirkan akan membuat oversupply dari sisi pasar dunia,” ujar Hendi.

  • Titah Prabowo Selamatkan Sritex Belum Buahkan Hasil, Nasib Karyawan Menggantung 46 menit yang lalu

    Titah Prabowo Selamatkan Sritex Belum Buahkan Hasil, Nasib Karyawan Menggantung 46 menit yang lalu

    Titah Prabowo Selamatkan Sritex Belum Buahkan Hasil, Nasib Karyawan Menggantung

    46 menit yang lalu

  • Prabowo Minta Bulog Ikut Turun Gunung Distribusikan Minyakita

    Prabowo Minta Bulog Ikut Turun Gunung Distribusikan Minyakita

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan Perum Bulog ikut andil dalam mendistribusikan minyak goreng rakyat alias Minyakita ke konsumen menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru).

    Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Dirjen PDN) Kemendag, Moga Simatupang mengatakan bahwa pihaknya terus mendorong produsen, termasuk BUMN Pangan seperti ID Food dan Perum Bulog untuk memasok Minyakita.

    “Kita dorong terus produsen dan ID Food dan Bulog untuk men-supply [Minyakita], kan sudah mau Nataru. Minta perhatian mereka untuk men-supply, terutama untuk wilayah-wilayah yang jauh,” kata Moga saat dihubungi Bisnis, Senin (9/12/2024).

    Moga menjelaskan hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat (Permendag 18/2024).

    “Iya [Bulog ikut mendistribusikan Minyakita], kan Permendag 18 amanatnya selain dengan D1 [distributor lini 1], D2 [distributor lini 2]. Juga dengan BUMN Pangan untuk distribusinya,” jelasnya.

    Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebelumnya menyampaikan pendistribusian Minyakita akan dibantu oleh Perum Bulog. Langkah ini dilakukan agar pemerintah bisa mengontrol pendistribusian Minyakita.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyampaikan, hal itu sebagaimana arahan dari Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Senin (9/12/2024).

    Dalam rakor tersebut, Presiden Prabowo menyinggung harga Minyakita yang masih jauh berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) atau Rp15.700 per liter.

    “Arahannya, Minyakita, beliau [Prabowo Subianto] menyampaikan secara tegas, Minyakita dibantu oleh BUMN Bidang Pangan, khususnya Bulog. Selama ini kan Bulog, RNI, dapat [kuota],” kata Arief saat ditemui seusai Rapat Koordinasi Terbatas Penetapan Neraca Komoditas Pangan 2025 di Graha Mandiri, Jakarta, Senin (9/12/2024).

    Arief menyampaikan bahwa pendistribusian Minyakita oleh BUMN Pangan agar bisa mengontrol harga seperti yang sudah ditetapkan, yakni Rp15.700 per liter. Dia menjelaskan, nantinya pendistribusian Minyakita akan dikelola oleh Bulog dan pihak swasta.

    Lebih lanjut, Arief menyampaikan jika swasta tidak mampu menyesuaikan harga sesuai HET MinyaKita, maka akan dialihkan ke Bulog.

    “Kalau Pak Presiden, kalau perintahnya begini, kalau emang nggak bisa dibagi ke swasta harga segitu terus [tidak sesuai HET Rp15.700], ya sudah [dialihkan ke] Bulog,” ujarnya.

    Jika menengok laman SP2KP Kementerian Perdagangan, Senin (9/12/2024), harga Minyakita secara nasional dibanderol Rp17.100 per liter per hari ini. Harganya masih jauh di atas HET yang semestinya dipatok Rp15.700 per liter.

    Adapun, data tersebut juga menunjukkan harga Minyakita di wilayah Indonesia timur masih melonjak. Salah satunya harga Minyakita di Papua Tengah yang dipatok seharga Rp19.000 per liter.