Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Tok! Harga Biodiesel Desember 2024 Naik Jadi Rp14.389 per Liter

    Tok! Harga Biodiesel Desember 2024 Naik Jadi Rp14.389 per Liter

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) menetapkan Harga Indeks Pasar (HIP) bahan bakar nabati (BBN) jenis biodiesel dan bioetanol untuk Desember 2024.

    Plt. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Chrisnawan Anditya mengungkapkan bahwa penetapan harga tersebut berlaku efektif per 1 Desember 2024, sesuai dengan surat Direktur Jenderal EBTKE nomor T-4688/EK.05/DJE.B/2024 yang diteken pada 28 November 2024.

    Khusus biodiesel, harganya ditetapkan sebesar Rp14.389 per liter ditambah ongkos angkut. Angka ini naik dibanding bulan sebelumnya yang senilai Rp13.384 per liter.

    “Adapun harga biodiesel pada Bulan Desember terjadi kenaikan sebesar Rp1.005 per liter, apabila dibandingkan dengan Bulan November yang berada di angka Rp13.384 per liter,” ujar Chrisnawan melalui keterangan resmi dikutip Rabu (11/12/2024).

    Adapun besaran HIP BBN jenis biodiesel ditetapkan berdasarkan ketentuan Diktum Kesatu Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 3.K/EK.05/DJE/2024 tentang Harga Indeks Pasar BBN Jenis Biodiesel yang Dicampurkan ke Dalam Bahan Bakar Jenis Minyak Solar dan besaran ongkos angkut berdasarkan ketentuan lampiran I Kepmen ESDM Nomor 153.K/EK.05/DJE/2024.

    Lebih rinci, perhitungan harga HIP BBN biodiesel diperoleh dari formula, HIP = (Harga CPO KPB rata-rata + US$85 per ton) x 870 kg per m3 + Ongkos Angkut. Dengan harga CPO KPB rata-rata periode 25 Oktober – 24 November 2024 sebesar Rp15.199 per kg.

    Adapun, US$85 per MT, adalah nilai konversi bahan baku menjadi biodiesel, dan angka 870 kg per m3 merupakan faktor satuan dari kg ke liter. Sementara nilai kurs menggunakan rata-rata kurs tengah Bank Indonesia dengan periode kurs 25 Oktober – 24 November 2024 sebesar Rp15.768. 

    Sementara itu, harga bioetanol Desember 2024 ditetapkan sebesar Rp13.725 per liter. HIP BBN jenis bioetanol pada bulan ini turun Rp314 apabila dibandingkan dengan harga November yang seharga Rp14.039 per liter.

    Dalam perhitungan besaran harga HIP BBN bioetanol tersebut menggunakan formula yang telah ditetapkan, yaitu (harga tetes tebu KPB rata-rata periode 3 bulan x 4,125 kg per liter) + US$0,25 per liter. Dengan harga tetes tebu KPB rata-rata periode 15 Agustus – 14 November 2024 yakni sebesar Rp2.378 per kg.

    Adapun nilai kurs yang digunakan merujuk kepada kurs tengah Bank Indonesia selama periode kurs dari 15 Oktober – 14 November 2024 sebesar Rp15.661.

  • Harga Pangan Hari Ini 11 Desember: Harga Telur hingga Beras Kompak Naik

    Harga Pangan Hari Ini 11 Desember: Harga Telur hingga Beras Kompak Naik

    Bisnis.com, JAKARTA – Harga pangan sebagian besar mengalami kenaikan secara rata-rata nasional. Adapun, komoditas pangan yang harganya naik yaitu beras premium, telur ayam ras, bawang putih bonggol, cabai merah keriting, hingga minyak goreng kemasan. 

    Menurut data Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), Rabu (11/12/2024) pukul 07.47 WIB, harga beras premium mengalami kenaikan sebesar 0,13% menjadi Rp15.410 per kg. 

    Tak hanya itu, harga beras SPHP juga naik 0,64% menjadi Rp12.570 per kg, sedangkan harga beras medium turun 0,30% menjadi Rp13.430 per kg dibandingkan hari sebelumnya. 

    Komoditas pangan yang harga nya juga naik yaitu bawang putih bonggol naik 0,33% menjadi Rp42.260 per kg dan bawang merah turun 4,19% menjadi Rp38.190 per kg.

    Di sisi lain, kedelai biji kering impor naik harganya 0,96% menjadi Rp10.570 per kg dan harga jagung tingkat peternak naik 9,85% menjadi Rp6.580 per kg. 

    Adapun, harga cabai merah keriting mengalami kenaikan 0,03% menjadi Rp31.120 per kg dan harga cabai rawit merah turun 3,13% menjadi Rp37.730 per kg. 

    Di samping itu, harga telur ayam ras naik 4,04% menjadi Rp30.120 per kg. Sementara, harga daging ayam ras naik 7,25% menjadi Rp39.210 per kg.

    Selanjutnya, harga daging sapi murni turun 2,37% menjadi sebesar Rp131.600 per kg. Di sisi lain, harga gula konsumsi naik 0,56% menjadi Rp18.050 per kg.

    Sementara itu, harga minyak goreng kemasan sederhana berada di angka Rp18.970 per liter atau naik 2,10% dari hari sebelumnya.

    Di sisi lain, harga tepung terigu curah naik 0,47% menjadi Rp10.170 per kg. Sedangkan, minyak goreng curah turun 4,57% menjadi Rp16.510 per liter.

    Berbagai jenis ikan seperti ikan kembung, ikan tongkol, dan ikan bandeng memiliki harga bervariasi. Harga ikan kembung hari ini yaitu Rp37.880 per kg atau naik 1,09% dari hari sebelumnya.

    Sementara itu, harga ikan tongkol naik 1,78% menjadi Rp32.020 per kg dan ikan bandeng naik 6,84% menjadi Rp33.930 per kg.

  • China Dukung Program 3 Juta Rumah, Wamen PKP: Sanggup Bangun Sejuta Rumah!

    China Dukung Program 3 Juta Rumah, Wamen PKP: Sanggup Bangun Sejuta Rumah!

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah mengatakan bahwa China tertarik untuk mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Fahri menyebut, pemerintah saat ini telah mengantongi ketertarikan investasi dari perusahaan asal China yang disebut sanggup membangun hingga 1 juta rumah sendiri.

    “Jadi dari China itu mereka menunjukkan kemampuannya membangun ya. Jadi, ada satu perusahaan yang bisa membangun satu juta itu sendiri,” jelasnya saat ditemui di Kantor Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Jakarta, Senin (9/12/2024).

    Di samping itu, Fahri juga menyebut telah menggenggam komitmen pembiayaan dari investor asal Timur Tengah. Salah satunya yakni Uni Emirat Arab (UEA) yang bakal mengguyur pendanaan untuk pembangunan sejuta rumah.

    Kemudian, ada juga investor asal Qatar yang juga telah menyampaikan minatnya menginjeksi dana untuk pembangunan satu juta rumah.

    Guna menjaga kepastian minat investasi itu, Fahri berharap pemerintah dapat bekerja sama mengentaskan masalah lahan hingga perizinan lainnya.

    “Sedang kita atur supaya bagaimana uang-uang yang apa namanya, berminat ini masuk ke dalam sistem kita jadi yang tugas pemerintah adalah membereskan soal lahan, tanah kemudian soal izin skema pembiayaannya dan stimulus ekonominya sedang kita atur,” tegasnya.

    Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo menyebut program 3 juta rumah dicanangkan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Indonesia.

    Pasalnya, Hashim menuturkan program 3 juta rumah yang digaungkan sang kakak bukan tanpa alasan. Sebab, pemerintahan Prabowo menilai ada sekitar 37 juta masyarakat yang masih menghuni rumah tidak layak huni (RTLH). 

    Nantinya, rumah-rumah tersebut bakal dibangun sebanyak 2 juta di wilayah pedesaan dan pesisir dan sisanya yakni sebanyak 1 juta rumah akan dibangun di wilayah perkotaan.

    “Pemerintah pusat memiliki banyak lahan di kota-kota dan ini yang mau diberdayakan, mau dialokasi oleh Pak Prabowo untuk perumahan sosial,” ujarnya.

  • RedDoorz Bidik Pasar Gen Z, Target Ekspansi 40% di Jawa Timur

    RedDoorz Bidik Pasar Gen Z, Target Ekspansi 40% di Jawa Timur

    Bisnis.com, SURABAYA – Startup manajemen hotel RedDoorz berencana menargetkan ekspansi hingga 40% di Jawa Timur pada 2025, dengan pasar Gen Z menjadi kunci pertumbuhannya.

    Cut Nany Indriani, Head of Marketing RedDoorz, mengatakan bahwa pada 2025, RedDoorz menargetkan akan menambah jumlah properti dan memperbesar pasar terutama di hotel dengan kamar lebih banyak.

    “Strategi kita untuk tumbuh itu dengan menambah jumlah kamar dengan akuisisi bigger and better property. Dari minimal bisa join RedDoorz hanya dengan 15 kamar, ke depan kami ingin targetkan properti dengan kamar lebih banyak, sehingga rate [harga] kamarnya juga bisa naik,” terangnya, Selasa (10/12/2024).

    Untuk properti yang lebih besar, di atas 20 kamar, RedDoorz sendiri akan mengandalkan merek di bawah naungannya, SANS, merek yang sudah diperkenalkan sejak 2021.

    Merek ini tak hanya memberi syarat properti dengan kamar lebih banyak, tapi juga dengan desain yang berbeda dengan RedDoorz yang lekat dengan warna merah.

    “RedDoorz menargetkan segmen menengah, tapi menyasar Gen Z. Kami keluarkan SANS yang lebih ceria, trendi, instagramable, tapi segmen harganya menengah ke atas sedikit di atas RedDoorz,” imbuhnya.

    Saat ini, 85-90% properti masih dioperasikan RedDoorz karena memiliki rentang harga paling generik, tapi bisa memenuhi seluruh kebutuhan konsumen dengan fasilitas lengkap dan lokasi strategis.

    Namun, pada 2025, SANS dan Urban View akan menjadi fokus pengembangan RedDoorz selanjutnya.

    “Tantangan terbesar adalah ketika market sudah jenuh. Sekarang kami sedang melakukan antisipasi, yaitu dengan multi-brand sehingga bisa lebih mudah menangkap market. SANS dan Urban view akan jadi fokus kami di 2025,” tambahnya.

  • Tantangan Program 3 Juta Rumah

    Tantangan Program 3 Juta Rumah

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah (Kementerian Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman) menggulirkan Program Pembangunan 3 Juta Rumah per tahun yang patut diapresiasi. Program itu tiga kali program sebelumnya Program Sejuta Rumah (PRS) per tahun pada era Jokowi.

    Apa saja faktor kunci keberhasilan (key success factors) yang wajib dipenuhi agar program itu berjalan mulus?

    Bagaimana kinerja PSR yang mulai berjalan pada 2015 ketika kekurangan rumah (backlog) mencapai 11,4 juta? PSR diharapkan dapat menekan backlog menjadi 6,8 juta dalam waktu 5 tahun sejak 2015. Sayangnya, setelah hampir 10 tahun, backlog justru naik menjadi 9,9 juta per 2023 (BPS).

    Menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rayat (PUPR), target PSR mencapai 1.042.738 unit pada 2024. Hingga Agustus 2024, realisasi PSR mencapai 666.432 unit atau 63,9% dari target yang meliputi rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan untuk non-MBR. Realisasi dari 2015 hingga Agustus 2024 telah mencapai 9,8 juta unit rumah.

    Backlog boleh dikatakan akan terus mendaki sebab kebutuhan rumah mencapai 800.000 unit setahun. Oleh karena itu, Program Pembangunan 3 Juta Rumah setahun layak didukung.

    Lantas, apa saja faktor kunci keberhasilan yang wajib dipenuhi agar program tersebut berhasil?

    Pertama, Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) mengemukakan bahwa pencapaian program 3 juta rumah per tahun sulit terwujud jika hanya mengandalkan APBN.

    Anggaran perumahan pada 2024 tercatat Rp14 triliun sedangkan pada 2025 turun menjadi Rp5 triliun. Jika hanya mengandalkan APBN, hanya sedikit rumah yang bisa dibangun.

    Ada tiga terobosan. Pertama, penyediaan tanah gratis atau lahan murah untuk pembangunan rumah rakyat. Kedua, pengurangan atau penghilangan biaya perpajakan dan perizinan 21%. Biaya itu meliputi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11%, Pajak Penghasilan (PPh) 2,5%, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BBHTB) 5% dan retribusi 2,5%. Ketiga, efisiensi biaya material bangunan melalui sistem belanja terpusat (central purchasing) yang bisa dilakukan pengembang perumahan dalam (Kompas, 13/11/24).

    Kedua, terobosan itu membutuhkan koordinasi prima dengan kementerian lain seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Kementerian Dalam Negeri dan Kejaksaan Agung.

    Namun, rencana mengenai pengurangan atau penghilangan biaya perpajakan dan perizinan itu bisa bertentangan dengan rencana kenaikan penerimaan negara dari pajak. Bahkan pemerintah akan mengenakan pajak untuk ekonomi bawah tanah (underground economy) yang selama ini terlewat dari perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB).

    Koordinasi itu hendaknya diwujudkan dalam memorandum of understanding (MoU). Hal itu bertujuan untuk menciptakan komitmen dan sinergi dalam pembangunan rumah sejalan dengan fungsi, tugas dan wewenang masing-masing kementerian.

    Ketiga, satu hal yang juga wajib diperhatikan adalah legalitas surat kepemilikan lahan sitaan negara untuk dijadikan rumah (gratis). Hal ini penting untuk memberikan jaminan keamanan bagi pemilik rumah. Bisa dibayangkan betapa nestapanya ketika di kemudian hari pemilik rumah digusur gegara tanah yang ditempati ternyata bermasalah.

    Keempat, sekalipun rumah sederhana, jangan pernah mengabaikan kualitas pembangunan rumah tersebut. Untuk itu, pemerintah perlu menetapkan spesifikasi rumah seperti material dan standar kualitas.

    Kelima, sumber pendanaan juga wajib dipertimbangkan dengan matang. Saat ini, likuiditas perbankan tergolong masih memadai. Hal tersebut tampak dari rasio alat likuid/non-core deposit yang mencapai 112,66% per September 2024 atau masih di atas ambang batas 50%. Selain itu, rasio alat likuid/dana pihak ketiga (DPK) tercatat 25,4% yang juga jauh di atas ambang batas 10%.

    Namun, bank juga dibatasi untuk tidak terlalu banyak membiayai satu sektor tertentu misalnya perumahan. Mengapa? Lantaran, hal itu bisa memicu potensi risiko konsentrasi kredit (Paul Sutaryono, Kompas, 12/11/24). Dengan bahasa lebih bening, pemerintah wajib mempertimbangkan sumber pendanaan lainnya di luar perbankan.

    Keenam, selain itu, pemerintah wajib menjamin kelancaran rantai pasokan (supply chain) bahan bangunan. Hal itu perlu dipertimbangkan sebagai salah satu variabel penting untuk mencapai target 250.000 sebulan atau 8.333 unit rumah sehari.

    Ketujuh, pembangunan perumahan dapat menggairahkan paling tidak 174 subsektor. Sebut saja, pasir, semen, batu kali, batu bata, cat, besi, kawat, paku, baja ringan, kayu, genteng dan arsitektur.

    Alhasil, sektor properti juga dapat membantu pemerintah dalam menekan tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang mencapai 4,91% per Agustus 2024 turun 0,41 poin dari 5,32% per Agustus 2023.

    Kedelapan, Indonesia bisa belajar dari China yang membangun rumah susun bukan rumah tapak seperti penulis amati di Beijing. Rumah susun itu lebih strategis untuk mengatasi keterbatasan lahan.

    Kesembilan, Kementerian PRKP juga wajib menggandeng Badan Pengelola (BP) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang mengelola rumah subsidi melalui Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Mengapa? Lantaran selama ini Menteri PUPR sebagai Ketua Komite BP Tapera.

    BP Tapera memiliki fungsi untuk mengatur, mengawasi dan melakukan tindak turun tangan terhadap pengelolaan Tapera untuk melindungi kepentingan peserta. BP Tapera merupakan transformasi dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS). Bahkan BP Tapera sudah memiliki ekosistem pembiayaan pembangunan perumahan.

  • Di RI 12%, Vietnam Justru Pangkas PPN Jadi 8% hingga Juni 2025

    Di RI 12%, Vietnam Justru Pangkas PPN Jadi 8% hingga Juni 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Vietnam resmi memperpanjang kebijakan pengurangan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10% menjadi 8% hingga akhir Juni 2025 mendatang.

    Mengutip Kantor Berita Vietnam News Agency (VNA) pada Rabu (11/12/2024), perpanjangan pemotongan PPN ini dilakukan setelah Majelis Nasional Vietnam menyetujui resolusi perpanjangan kebijakan tersebut pada 30 November 2024 lalu. Kebijakan pemangkasan PPN ini semula akan berakhir pada 31 Desember 2024.

    Dalam resolusi tersebut, barang dan jasa yang dikenakan tarif pajak 10% akan terus menikmati tarif 8% selama enam bulan ke depan. Pengurangan PPN akan berlaku secara seragam di semua tahap—impor, manufaktur, pemrosesan, dan perdagangan—untuk barang dan jasa yang memenuhi syarat.

    Adapun, pengurangan PPN tidak berlaku untuk real estat, sekuritas, perbankan, telekomunikasi, informasi dan teknologi, batu bara, bahan kimia, serta produk dan jasa yang dikenakan pajak konsumsi khusus.

    Sementara itu, dilansir dari Vietnam News, perpanjangan pengurangan PPN diharapkan dapat membantu merangsang konsumsi dan mendukung produksi dan bisnis dengan menurunkan biaya barang dan jasa, karena ekonomi terus berjuang, kata pakar ekonomi Đinh Trọng Thịnh.

    Kementerian Keuangan Vietnam memperkirakan pengurangan PPN akan menyebabkan penurunan pendapatan anggaran negara sekitar VNĐ26,1 triliun atau US$1,028 miliar pada paruh pertama 2025. Namun, hal itu akan membantu mendorong produksi dan bisnis, yang juga akan menciptakan pendapatan bagi anggaran negara.

    Pengurangan PPN telah diterapkan sejak 2022 untuk mendukung produksi dan bisnis serta mendorong konsumsi setelah pandemi COVID-19.

    Pada 2022, pengurangan PPN mencapai VNĐ51,4 triliun, yang membantu mempercepat konsumsi domestik. Total penjualan eceran barang dan jasa meningkat tahun itu sebesar 19,8% dibandingkan periode 2021.

    Pengurangan PPN pada paruh kedua 2023 mencapai total VNĐ23,4 triliun, dengan total penjualan eceran barang dan jasa meningkat sebesar 9,6% pada 2023. Adapun, total biaya pengurangan PPN pada 2024 diperkirakan sekitar VNĐ49 triliun.

  • Trump Janji Percepat Perizinan untuk Investasi di AS

    Trump Janji Percepat Perizinan untuk Investasi di AS

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden terpilih Amerika Serikat (AS), Donald Trump, menjanjikan pemerintahannya akan membantu mempercepat perizinan bagi setiap orang atau perusahaan yang berinvestasi sedikitnya US$1 miliar di AS.

    “Setiap orang atau perusahaan yang berinvestasi Satu Miliar Dolar atau lebih, di Amerika Serikat, akan menerima persetujuan dan perizinan yang dipercepat sepenuhnya, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, semua persetujuan lingkungan. BERSIAPLAH UNTUK BERHASIL!!!” kata Trump dalam sebuah unggahan di jejaring sosial Truth Social miliknya dikutip dari Bloomberg pada Rabu (11/12/2024).

    Trump tidak segera memperinci langkah-langkah apa yang akan diambil pemerintahannya untuk membantu investor mendapatkan izin guna mempercepat proyek dan upaya semacam itu kemungkinan akan menghadapi rintangan di tingkat negara bagian dan lokal.

    Adapun, janji Trump tersebut sejalan dengan sumpahnya untuk membantu meningkatkan energi, infrastruktur, dan investasi domestik lainnya dalam masa jabatan keduanya dan mencabut peraturan federal yang menurut Partai Republik telah menghambat pertumbuhan ekonomi. 

    Presiden terpilih tersebut mencalonkan Gubernur North Dakota, Doug Burgum untuk mengepalai Departemen Dalam Negeri serta Dewan Energi Nasional yang baru dibentuk dan menunjuk Chris Wright, yang menjalankan perusahaan layanan fracking minyak dan gas alam yang berbasis di Colorado, untuk memimpin Departemen Energi. 

    Burgum adalah kepala negara bagian yang kaya energi dan Wright adalah pendukung vokal pengembangan minyak dan gas, yang menyoroti fokus pemerintahan yang akan datang untuk meningkatkan produksi energi domestik. 

    Reformasi perizinan merupakan fokus utama bagi industri minyak dan gas. Prospek penundaan hukum dan peraturan selama bertahun-tahun telah menghalangi pembangunan jaringan pipa baru dan telah mengekang pertumbuhan produksi gas alam di wilayah Appalachian.

    Masalah yang sama kini menjadi perhatian utama bagi pembangkit listrik dan perusahaan teknologi karena pertumbuhan kapasitas data terkait kecerdasan buatan diperkirakan akan meningkatkan permintaan listrik AS dengan cepat selama beberapa tahun ke depan, yang membutuhkan investasi besar dalam infrastruktur pembangkitan dan transmisi baru.

    Masalah ini telah lama menjadi prioritas bagi Trump, seorang mantan pengembang real estat yang pada masa jabatan pertamanya sebagai presiden mengeluhkan beberapa proyek infrastruktur paling penting di negara itu terikat dan terhambat oleh proses persetujuan federal yang sangat lambat dan memberatkan.

    Proses Panjang

    Di sisi lain, ada kekhawatiran yang berkembang di seluruh sektor energi mengenai jangka waktu yang panjang untuk mengizinkan proyek-proyek energi dan infrastruktur utama — termasuk panel surya, pengembangan minyak, dan jaringan listrik. 

    Keterlambatan dalam menghubungkan proyek-proyek listrik ke jaringan listrik nasional telah mengurangi sebagian manfaat subsidi Undang-Undang Pengurangan Inflasi untuk tenaga angin, tenaga surya, dan tenaga bebas emisi lainnya, yang memicu kekhawatiran dari para aktivis iklim dan Demokrat di Washington. 

    Sementara itu, persetujuan lingkungan, termasuk otorisasi berdasarkan Undang-Undang Air Bersih, juga telah menjerat berbagai proyek batu bara, minyak, dan gas.

    Para pembuat undang-undang dan presiden — termasuk Trump — telah mencoba untuk mempercepat pemberian izin sebelumnya, dengan keberhasilan yang terbatas. Berdasarkan undang-undang transportasi 2015, AS berupaya untuk mempercepat proyek-proyek infrastruktur berprioritas tinggi tertentu, termasuk yang difokuskan pada transmisi listrik, jaringan pipa, dan produksi tenaga terbarukan.

    Selama masa jabatan pertamanya di Gedung Putih, Trump juga mengajukan rencana yang dimaksudkan untuk mempersingkat jangka waktu perizinan proyek menjadi hanya dua tahun. Dia mengeluarkan perintah eksekutif yang ditujukan untuk merampingkan perizinan untuk proyek infrastruktur besar yang tunduk pada pengawasan di bawah Undang-Undang Kebijakan Lingkungan Nasional.

    Pemerintahannya akhirnya melonggarkan persyaratan untuk tinjauan lingkungan menyeluruh di bawah undang-undang tersebut. Namun, pengawasan federal masih dapat berlangsung selama bertahun-tahun, bahkan untuk proyek yang juga harus mendapatkan otorisasi negara bagian dan lokal.

    Trump kemungkinan tidak dapat membuat perubahan menyeluruh pada sistem reformasi perizinan federal menggunakan otoritas eksekutif. Hal tersebut karena adanya batasan terkait seberapa banyak presiden dapat mengubah secara administratif. 

    Hukum AS yang sudah lama berlaku — khususnya Undang-Undang Kebijakan Lingkungan Nasional tahun 1970 — secara efektif menetapkan dasar untuk beberapa pengawasan pemerintah yang hanya dapat dibatalkan oleh Kongres. 

    Undang-undang tersebut mengharuskan lembaga federal untuk mencermati konsekuensi dari tindakan federal besar yang memengaruhi lingkungan, kategori yang dapat mencakup jalan raya yang diuntungkan oleh pengeluaran pemerintah serta pengembangan minyak di tanah federal.

    Upaya-upaya sebelumnya untuk mengubah perizinan federal, termasuk yang dilakukan selama pemerintahan pertamanya dan inisiatif-inisiatif lain di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden, telah gagal tanpa dukungan dari Kongres. 

    Upaya-upaya Kongres yang mencakup waktu-waktu terbatas untuk lembaga-lembaga federal dan pengambilan keputusan yang dipercepat untuk proyek-proyek minyak dan gas serta jalur-jalur transmisi yang dapat membantu menyalurkan tenaga terbarukan, sejauh ini telah gagal. 

    Di Capitol Hill, Partai Republik dan Demokrat telah berebut pendekatan terbaik. Meskipun ada konsensus bipartisan bahwa peraturan saat ini menghambat segala macam pengembangan energi, hanya ada sedikit kesepakatan tentang pendekatan untuk merombaknya. 

    Banyak pendukung lingkungan mengecam perombakan perizinan yang diajukan pada bulan Juli oleh Senator John Barrasso, seorang Republikan, dan Joe Manchin, seorang independen, dengan mengatakan bahwa hal itu memberikan terlalu banyak konsesi kepada industri minyak dan gas.

  • ESDM Buka Suara soal Putusan MK Terkait Unbundling Penyediaan Listrik

    ESDM Buka Suara soal Putusan MK Terkait Unbundling Penyediaan Listrik

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 39/PUU-XXI/2023 terkait penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan usaha penyediaan tenaga listrik.

    Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman P Hutajulu menyampaikan bahwa sebagai tindak lanjut putusan MK, Kementerian ESDM bersama kementerian/lembaga terkait akan melibatkan pakar hukum untuk memberikan tafsir hukum atas putusan dimaksud.

    Menurutnya, hal ini sebagai pertimbangan pemerintah untuk memastikan langkah kebijakan yang tepat dalam penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum agar sejalan dengan putusan MK.

    Kementerian ESDM, kata Jisman, mengapresiasi setiap masukan, opini, atau pandangan yang disampaikan oleh masyarakat, akademisi, dan pelaku usaha terkait implikasi atas putusan MK tersebut.

    “Namun demikian, kami mengimbau agar seluruh pihak tetap menunggu arah kebijakan yang akan ditetapkan oleh pemerintah,” ucap Jisman melalui keterangan resmi dikutip Selasa (10/12/2024).

    Sebelumnya, sejumlah serikat pekerja dan perorangan mengajukan permohonan uji materiil atas beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang berkaitan dengan ketenagalistrikan.

    Dari lima substansi yang diuji, MK menolak tiga permohonan dan mengabulkan dua di antaranya dengan beberapa catatan penting.

    Pertama, MK menegaskan bahwa dalam penyusunan dan penetapan RUKN diperlukan pertimbangan dari DPR RI. Sebagai tindak lanjut, Jisman mengatakan, pemerintah akan menyampaikan permohonan pertimbangan DPR atas draf RUKN mengacu pada Kebijakan Energi Nasional.

    Kedua, MK memutuskan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik, yang meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan, harus dilakukan secara terintegrasi. 

    Terkait hal ini, Jisman mengatakan, pemerintah akan berhati-hati dalam memberikan tafsir hukum atas putusan tersebut. Hal itu mengingat putusan ini berdampak terhadap tata kelola bisnis penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan pengembangan ekonomi dengan prioritas industri hilirisasi yang memberikan nilai tambah sumber daya alam.

    Jisman menambahkan bahwa Kementerian ESDM juga akan mengevaluasi seluruh peraturan terkait ketenagalistrikan untuk menjamin pemenuhan tenaga listrik, yang merupakan cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak tetap dikuasai oleh negara.

    Adapun, serikat pekerja yang mengajukan permohonan uji materiil, antara lain Serikat Pekerja PT PLN (Persero) atau SP PLN, Persatuan Pegawai Indonesia Power (PP IP), dan Serikat Pekerja PT Pembangkitan Jawa Bali, serta 109 pemohon perseorangan lainnya.

    Para pemohon menggugat ketentuan UU Cipta Kerja yang mengatur kembali usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tidak terintegrasi atau unbundling. Para pemohon mendalilkan substansi Pasal 10 ayat (2) UU Cipta Kerja sama dengan substansi Pasal 10 ayat (2) UU Ketenagalistrikan yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK melalui Putusan Nomor 111/PUU-XIII-2015.

    Sistem unblunding yang dimaksud adalah pemisahan usaha penyediaan tenaga listrik menjadi usaha pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan. Para pemohon menilai klausul itu praktis menjadikan listrik sebagai barang jualan.

    Pemohon menegaskan usaha ketanagalistrikan yang dilakukan secara kompetitif dengan memperlakukan pelaku usaha secara sama dan oleh badan usaha yang terpisah adalah bertentangan dengan UUD 1945.

    Sementara itu, MK menegaskan bahwa sistem unbundling adalah inkonstitusional karena menyebabkan hilangnya hak penguasaan oleh negara. Sikap tersebut tertuang dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 111/PUU-XIII/2015. Hal ini menjadi pertimbangan hukum Putusan Nomor 39/PUU-XXI/2023 yang disampaikan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra dalam Sidang Pengucapan Putusan yang digelar pada Jumat (29/11/2024) di Ruang Sidang Pleno MK.

  • Bullion Bank Ditarget Meluncur 2025, OJK: Perpres Sedang Disusun

    Bullion Bank Ditarget Meluncur 2025, OJK: Perpres Sedang Disusun

    Bisnis.com, JAKARTA— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap bahwa peraturan presiden (Perpres) terkait dengan bullion bank atau bank emas tengah disusun. 

    Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Pengawasan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Modal Ventura OJK Maman Firmansyah dalam Bisnis Indonesia Economic Outlook 2025: Heading Towards an Inclusive and Sustainable di Hotel Raffles, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

    “Pemerintah sendiri tengah menyusun Perpres-nya terkait bullion ini. Jadi nanti ada Perpres khusus yang mengaturnya,” kata Maman. 

    Selain itu, OJK juga akan menyusun roadmap atau peta jalan usaha bullion setelah meluncurkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bullion beberapa waktu lalu. Adapun, peta jalan tersebut dibuat untuk mendukung penguatan dan pengembangan usaha bullion. 

    Maman menjelaskan bahwa ada empat kegiatan usaha bullion yang dapat dilakukan lembaga jasa keuangan (LJK) yakni simpanan emas, pembiayaan emas, penitipan emas, dan perdagangan emas. Dia mengatakan bahwa inisiatif usaha ini diharapkan dapat menjadi salah satu motor pertumbuhan industri jasa keuangan, dengan kontribusi yang tidak hanya terbatas pada sektor yang sudah ada, tetapi juga mendorong sektor baru agar tidak stagnan. 

    Maman juga mengungkapkan bahwa pengembangan ekosistem bullion di Indonesia masih memiliki tantangan. 

    “Memang pada saat kami disuruh menyusun POJK untuk bullion, sudah diidentifikasi bahwa ekosistem bullion di Indonesia ini masih lebar kesenjangannya. Kami mengacu ke beberapa praktik di Singapura, Inggris, dan Turki, memang ada beberapa komponen ekosistem yang belum terbentuk di sini,” katanya. 

    Namun, dia menambahkan bahwa regulator bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) dan pelaku usaha telah berkomitmen untuk melengkapi ekosistem ini, termasuk pengembangan dewan emas hingga sistem hallmarking.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan rencana pembentukan bullion bank atau bank emas akan terealisasi pada semester I/2025. 

    “Ya, bullion bank kan sebetulnya dari by law, undang-undangnya sudah kita masukkan. Dan kita berharap di tahun depan semester pertama bisa direalisasikan,” kata Airlangga ditemui usai menghadiri Bisnis Indonesia Economic Outlook 2025. 

    Sementara itu, terkait dengan rencana pembentukan dewan emas nasional untuk bullion bank, Airlangga menegaskan akan fokus terhadap bank dan bukan dewan. 

  • Kemenhub Bantu Evakuasi Korban Kapal Fajar Lorena yang Tenggelam, 2 Tewas 1 Hilang

    Kemenhub Bantu Evakuasi Korban Kapal Fajar Lorena yang Tenggelam, 2 Tewas 1 Hilang

    Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan melalui Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) membantu proses evakuasi tenggelamnya KLM Fajar Lorena di perairan Sepudi-Situbondo. Tercatat, 2 orang penumpang tewas dan 1 penumpang lainnya masih hilang. 

    Kepala Kantor KSOP Kelas IV Panarukan, Herland Aprilyanto mengatakan Kapal yang mengangkut 61 penumpang tenggelam akibat kerusakan pada papan belakang yang dihantam ombak. Insiden ini menyebabkan dua korban meninggal dunia, satu kritis, dan satu masih dalam pencarian.

    “DJPL melalui KPLP langsung berkoordinasi dengan KSOP Panarukan, Polairud, BPBD, TNI AL, dan tenaga kesehatan untuk memastikan keselamatan korban serta mempercepat proses evakuasi,” kata Herland dalam keterangan resmi, Selasa (10/12/2024). 

    Dia menambahkan bahwa seluruh korban yang selamat kini telah menerima pemeriksaan medis dan pendataan di Pelabuhan Jangkar. 

    Herland menjelaskan kronologi tenggelamnya KLM Fajar Lorena. Sekitar pukul 10.00 WIB KLM Fajar Lorena yang berangkat dari Pelabuhan Sapudi menuju Pelabuhan Kalbut Desa Pecinan kec Mangaran, Kab. Situbondo dengan membawa penumpang.

    Pukul 12.00 WIB KLM Fajar Lorena mengalami papan belakang bocor disebabkan dihantam ombak yang mengakibatkan kapal tersebut tenggelam, kemudian dievakuasi oleh kapal tanker milik pertamina yang kebetulan melintas di Perairan Sapudi kemudian dievakuasi menuju ke Pelabuhan Jangkar.

    Herland mengungkapkan Kapal Patroli KPLP KN.P 498 milik KSOP Panarukan langsung dikerahkan untuk mengevakuasi penumpang dari Kapal Tanker Pertamina menuju Pelabuhan Jangkar.

    “Pukul 16.05-18.22 WIB penumpang dievakuasi dari Kapal Tanker Pertamina ke KN.P 498 dan KLM Barokah, kemudian dibawa ke Pelabuhan Jangkar dan bekerja sama dengan RSUD Asembagus, Puskesmas Jangkar, dan fasilitas kesehatan setempat untuk memberikan perawatan kepada korban,” ungkapnya.