Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Menko Airlangga Bocorkan Cara RI Kejar ICOR Mumpuni

    Menko Airlangga Bocorkan Cara RI Kejar ICOR Mumpuni

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah akan terus membangun infrastruktur pembantu agar nilai Incremental Capital Output Ratio alias ICOR Indonesia bisa turun.

    Airlangga mengakui nilai ICOR Indonesia yang di atas 6 masih terlalu tinggi. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga stagnan di kisaran 5% meski realisasi investasi terus bertumbuh.

    “Jadi kalau investasi kita 30% [terhadap PDB] dengan ICOR 6, sederhananya kan 30 dibagi 6, pertumbuhan kita 5%. Nah dulu waktu zamannya Pak Harto sempat kita [pertumbuhan ekonomi] 8,2%, karena ICOR kita 4,” jelas Airlangga dalam acara Rakornas Investasi 2024 di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2024).

    ICOR sendiri merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa baik suatu negara memanfaatkan modal untuk buat menghasilkan sesuatu.

    Jika modal bisa dipakai untuk menghasilkan banyak barang/jasa dengan efisien maka nilai ICOR menjadi kecil. Sebaliknya, jika modal yang dihabiskan banyak namun barang/jasa yang dihasilkan cuma sedikit maka nilai ICOR menjadi besar.

    Airlangga menilai permasalahan selama ini yaitu masih kurang infrastruktur pendukung. Meski infrastruktur utama sudah dibangun namun belum ada konektivitas.

    Dia mencontohkan meski sudah dibangun bendungan namun saluran tersier, sekunder, dan primer belum tersambung sehingga belum bisa maksimal para petani untuk mengairi lahannya. Akibatnya, produksi pangan tidak naik meski sudah ada bendungan.

    “Satu contoh lagi Pelabuhan Patimban dengan jalan tol yang di Utara Jawa, itu belum tersambung jalan tolnya. Jadi masih masuk jalan lama yang di utara sehingga belum maksimal juga,” ujarnya.

    Oleh sebab itu, Airlangga menyatakan pemerintah akan berupaya memperbaiki berbagai hambatan tersebut. Dengan demikian, manfaat investasi yang masuk ke Tanah Air bisa dirasakan manfaatnya secara maksimal oleh masyarakat.

    Sebagai informasi, dalam catatan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi mencapai Rp1.261,43 triliun sepanjang Januari—September 2024. Sementara itu, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas) menetapkan target investasi mencapai Rp13.528 triliun dari 2024—2029. 

  • Kementan Segera Ajukan Regulasi Penyederhanaan Pupuk Subsidi ke Prabowo

    Kementan Segera Ajukan Regulasi Penyederhanaan Pupuk Subsidi ke Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) akan segera mengajukan regulasi penyederhanaan pupuk subsidi ke Presiden Prabowo Subianto.

    Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono memastikan proses penyusunan regulasi terkait pupuk subsidi telah memasuki babak akhir dan bakal segera diajukan ke orang nomor satu di Indonesia.

    Adapun, regulasi ini bertujuan untuk menyederhanakan sistem distribusi pupuk yang sebelumnya melibatkan banyak kementerian/lembaga, dan dipangkas menjadi satu pintu di Kementan.

    “Kita ringkas [regulasi pupuk subsidi] dan insya Allah segera kita ajukan kepada Bapak Presiden agar tahun depan kita sudah bisa merealisasikan secara bertahap,” kata Sudaryono dalam keterangan tertulis, Rabu (11/12/2024).

    Namun, dia menjelaskan Presiden Prabowo secara prinsip telah menyetujui penyederhanaan regulasi pupuk subsidi. Hal ini mengingat sektor pertanian menjadi perhatian utama pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan Indonesia. 

    Sudaryono pun berharap dengan regulasi baru maka pendistribusian pupuk bersubsidi akan lebih mudah, sehingga produktivitas pertanian meningkat dan mendukung tercapainya swasembada pangan dalam waktu dekat.

    “Insya Allah, Bapak Presiden secara prinsip setuju, tinggal di lingkup kita secara teknis harus memastikan pupuk yang akan didistribusikan gampang dan membuat para petani senang,” ungkapnya.

    Seperti diketahui, pemerintah berkomitmen untuk memangkas regulasi pupuk subsidi yang semula mencapai 145 peraturan dengan melibatkan 12 kementerian. Nantinya, penyaluran pupuk akan lebih sederhana, mulai dari Kementan, Pupuk Indonesia Holding Company (PHCI), Gapoktan/pengecer, kemudian ke petani.

    Sebelumnya, Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengungkap bahwa selama ini program pupuk bersubsidi memang bermasalah di semua level, mulai dari pendataan, penyaluran, pengawasan, hingga verifikasi dan validasi.

    Namun sayangnya, ungkap Khudori, regulasi yang dibuat untuk mempermudah petani dalam mendapatkan pupuk subsidi tak kunjung terealisasi.

    Dia menilai, pemerintah harus mempermudah akses petani terhadap pupuk bersubsidi, selayaknya mengakses subsidi BBM. Serta, dilakukan pembaruan data terkait penerima pupuk subsidi.

    “Upaya memangkas, mengevaluasi atau menyisir regulasi adalah langkah penting untuk, menentukan kembali sasaran pupuk bersubsidi,” ujar Khudori kepada Bisnis.

    Apalagi, lanjut dia, perbaikan regulasi pupuk bersubsidi akan membantu dalam pencapaian swasembada yang ditargetkan. “Tetapi pupuk bukan satu-satunya dan bukan segala-galanya,” ungkapnya.

  • Tol IKN Bakal Tersambung Penuh Sebelum Prabowo Berkantor di IKN 2028

    Tol IKN Bakal Tersambung Penuh Sebelum Prabowo Berkantor di IKN 2028

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan Jalan Tol Akses Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan tersambung sepenuhnya pada 2027 atau tepat setahun sebelum Presiden Prabowo Subianto berencana untuk mulai berkantor di IKN ada 17 Agustus 2028.

    Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian PU, Reiza Setiawan mengungkap apabila telah tersambung sepenuhnya maka waktu tempuh dari Bandara Sepinggan hingga Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Dipangkas menjadi 50 menit saja. 

    “Pak Presiden akan pindah ke 2028, masuk sekitar di 2027, tol dari Sepinggan sampai ke IKN akan nyambung, dan sekitar 50 menit saja waktu perjalanan,” kata Reiza saat ditemui di Kantor OIKN, Senin (9/12/2024).

    Sementara itu, saat ini pemerintah disebut tengah fokus melakukan finishing pembangunan pada proyek Tol IKN Seksi 3A Karang Joang – KKT Kariangau sepanjang 13,4 kilometer (km), 3B KKT Kariangau – Simpang Tempadung (7,3 Km), dan Seksi 5A Simpang Tempadung – Jembatan Pulau Balang (6,7 Km).

    Adapun, 3 seksi Jalan Tol IKN itu ditargetkan bakal mulai rampung pada 2025 dan dapat mulai beroperasi pada Juni 2025. 

    “Jadi estimasinya memang kalau tolnya dari 3A, 3B, 5A, itu bisa selesai semua di pertengahan tahun depan sesuai janji Pak Basuki saat menjabat sebagai Menteri [PUPR] ya di Juni 2025,” tegasnya. 

    Adapun, secara keseluruhan progres pembangunan IKN telah mencapai 61,7% yang terkontrak dalam 109 paket pengerjaan dan telah menyedot anggaran mencapai Rp89 triliun.

    Perinciannya, progres batch 1 (terkontrak 2020-Maret 2023) sebantak 40 paket dengan nilai Rp25,1 triliun sebesar 95,8% dan progres batch 2 (terkontrak April 2023-November 2023) sebanyak 31 paket dengan nilai Rp27,6 triliun sebesar 75,1%.

    Terakhir yakni progres proyek batch 3 (terkontrak Desember 2023-2024) sebanyak 38 paket dengan nilai Rp36,2 triliun sebesar 27,9%.

  • Genjot Produksi Susu & Daging, 21 Lokasi Bakal Dijadikan PSN

    Genjot Produksi Susu & Daging, 21 Lokasi Bakal Dijadikan PSN

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) mengusulkan sebanyak 21 lokasi untuk dijadikan proyek strategis nasional (PSN). Usulan itu dalam rangka percepatan peningkatan produksi susu dan daging nasional.

    Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda menyampaikan, lokasi-lokasi yang diusulkan tersebut telah dibahas di internal pemerintah.

    “21 lokasi calon investasi peternakan yang kita usulkan menjadi proyek strategis nasional,” kata Agung usai menghadiri diskusi di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2024).

    Secara terperinci, 21 lokasi itu yakni kecamatan Gilireng dan Sajoanging di Sulawesi Selatan, Savana Seko di Sulawesi Selatan, serta kecamatan Parangloe dan Tinggimoncong di Sulawesi Selatan.

    Kemudian, Lembah Napu di Sulawesi Tengah, Sepaku di Kalimantan Timur, Awang Bangkal Timur di Kalimantan Selatan, dan Rantau Balai di Kalimantan Selatan.

    Di wilayah Jawa Barat, lokasi yang diusulkan yakni di kabupaten Sumedang, Cisaruni, Subang, Kertajati, dan Indramayu. Lalu, Cisereh di Banten, Brebes dan Blora di Jawa Tengah.

    Selanjutnya, kabupaten Blitar di Jawa Timur, kabupaten Deli Serdang di Sumatra Utara, Sumba di NTT, Sumbawa di NTB, dan kabupaten Merauke di Papua Selatan. 

    Sejauh ini, Agung mengungkap setidaknya sudah ada 141 calon investor yang berkomitmen untuk mendatangkan sapi perah sebanyak 1,2 juta ekor dalam lima tahun ke depan.

    Kemudian, sebanyak 70 calon investor berkomitmen untuk memasukkan 800.000 ekor sapi pedaging betina produktif pada periode 2025-2029.

    Para calon investor ini tidak hanya berasal dari dalam negeri tetapi juga dari luar negeri. Agung menuturkan, para calon investor ini melakukan investasi dengan berbagai cara, mulai dari mendatangkan sapi perah maupun sapi pedaging, membangun peternakan terintegrasi di 21 lokasi yang diusulkan sebagai PSN, hingga melakukan kemitraan.

    Agung menyebut, setidaknya ada 6 perusahaan asal luar negeri yang secara intens menjajaki investasi sapi hidup di Indonesia. Calon investor ini, kata dia, akan membangun peternakan terintegrasi di Indonesia.

    “Jadi kalau yang dari luar negeri itu mereka akan membangun peternakan terintegrasi di sini, jadi hulu hilir,” katanya. 

    Sementara, para investor dalam negeri umumnya melakukan kemitraan dan ada pula yang telah membangun peternakan di Indonesia.

    Dalam rangka percepatan pemanfaatan dari lahan-lahan yang akan digunakan untuk investasi, Agung mengharapkan adanya dukungan dari kementerian/lembaga terkait agar para calon investor mendapatkan kemudahan untuk penggunaan lahan tersebut.

  • Maruarar Lapor ke Prabowo: Mau Buat PSN Perumahan Khusus MBR

    Maruarar Lapor ke Prabowo: Mau Buat PSN Perumahan Khusus MBR

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) akan segera menjalankan Program Strategis Nasional (PSN) di sektor perumahan untuk Masyarakat Berpengahasilan Rendah (MBR).

    Menteri yang akrab disapa Ara ini mengatakan bahwa rencana itu telah disampaikan bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid kepada Presiden Prabowo Subianto. 

    “Salah satu yang Pak Nusron dan saya sepakati [saat melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo] adalah kita akan memperjuangkan PSN untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR,” ujarnya dalam agenda HUT Apersi ke-26 di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

    Ara menyebut rencana itu saat ini tengah dirumuskan dengan matang sebelum akhirnya dibawa lebih lanjut usulannya ke Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian.

    “Karena PSN itu ada yang proyek dan program. Yang kita masukin ini adalah program, program agar bagaimana kita buat itu, mohon doanya karena ada proses di Menko Perekonomian supaya ini jadi terobosan,” kata Ara.

    Adapun usulan pembentukan PSN pada sektor perumahan itu dilakukan dalam rangka mendorong realisasi pembangunan 3 juta rumah yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. 

    Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo menyebut program 3 juta rumah dicanangkan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Indonesia.  

    Pasalnya, Hashim menuturkan program 3 juta rumah yang digaungkan sang kakak bukan tanpa alasan. Sebab, pemerintahan Prabowo menilai ada sekitar 37 juta masyarakat yang masih menghuni rumah tidak layak huni (RTLH).  

    Nantinya, rumah-rumah tersebut bakal dibangun sebanyak 2 juta di wilayah pedesaan dan pesisir dan sisanya yakni sebanyak 1 juta rumah akan dibangun di wilayah perkotaan.

    “Pemerintah pusat memiliki banyak lahan di kota-kota dan ini yang mau diberdayakan, mau dialokasi oleh Pak Prabowo untuk perumahan sosial,” ujarnya.

  • Kementan: 200.000 Ekor Sapi Perah Bakal Masuk RI 2025

    Kementan: 200.000 Ekor Sapi Perah Bakal Masuk RI 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan sebanyak 200.000 ekor sapi perah impor masuk ke Indonesia pada 2025.

    Sapi-sapi tersebut merupakan bagian dari target 1,2 juta ekor sapi hidup hingga 2029, dalam rangka meningkatkan populasi sapi perah di Tanah Air.

    Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda usai menghadiri diskusi lintas kementerian/lembaga dalam rangka mendukung investasi pengembangan sapi perah dan sapi pedaging.

    “Target kita di 2025 nanti kita harapkan 200.000 itu akan masuk ke Indonesia,” kata Agung saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2024).

    Pada awal Desember 2023, Kementan mencatat sebanyak 50 ekor sapi perah bunting jenis Friesian Holstein tiba di Indonesia. sapi impor asal Australia itu didatangkan oleh PT Juang Jaya Abdi Alam dan rencananya ditempatkan di Lampung untuk mendukung penyediaan susu di provinsi tersebut.

    Meski jumlahnya tidak begitu besar, Agung menyebut bahwa mulai Januari 2025, pemerintah telah membuat jadwal-jadwal kedatangan sapi impor tersebut.

    Sejauh ini, setidaknya sudah ada 141 perusahaan yang berkomitmen untuk mendatangkan sapi perah. Agung menyebut, total 141 calon investor itu berencana mendatangkan 1,2 juta ekor sapi hidup selama lima tahun, mulai 2025-2029.

    Selain itu, sebanyak 70 perusahaan telah berkomitmen untuk memasukan sapi pedaging betina produktif sebanyak 800.000 ekor dalam lima tahun ke depan.

    Seiring adanya komitmen tersebut, maka total sapi hidup yang akan didatangkan selama 5 tahun ke depan mencapai sekitar 2 juta ekor sapi hidup.

    “Totalnya hampir 2 juta dari komitmen selama lima tahun,” ujarnya.

    Agung menuturkan, perusahaan-perusahaan ini tidak hanya berasal dari dalam negeri tapi juga dari luar negeri. Sejauh ini, negara-negara yang telah menyampaikan komitmennya diantaranya Vietnam, Malaysia, Australia, Qatar, Uni Emirat Arab, dan China.

    Namun, Agung menyebut ada 6 perusahaan asal luar negeri yang secara intens menjajaki investasi sapi hidup di Indonesia. “Tetapi yang intens mungkin ada 6 ya, 6 perusahaan luar negeri yang intens untuk menjajaki dan mendorong realisasi investasi sapi,” tuturnya.

  • Mendag Paparkan Program Prioritas Kemendag di Raker DPD RI

    Mendag Paparkan Program Prioritas Kemendag di Raker DPD RI

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perdagangan Budi Santoso melakukan rapat kerja dengan Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Jakarta pada Selasa, (10/12). Pada pertemuan ini, Mendag Budi Santoso menyampaikan program prioritas Kemendag dan beberapa kebijakan terkait perdagangan yang menjadi perhatian Komite IV DPD RI.

    “Pertemuan dengan Komite IV DPD RI membahas program prioritas Kemendag, terutama mengenai pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan peningkatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) BISA Ekspor,” ujar Mendag Budi Santoso usai rapat kerja.

    Terkait pengamanan pasar dalam negeri Mendag Budi Santoso menjelaskan, Indonesia memiliki pasar yang cukup besar. Dengan pasar yang cukup besar tersebut, jangan sampai dinikmati negara asing. Pemerintah berharap pasar tersebut dapat dinikmati pelaku UMKM dalam negeri.

    “Untuk itu, Kemendag melakukan pembinaan kepada UMKM agar memiliki daya saing, termasuk menyalurkan produk UMKM melalui saluran distribusi yang ada. Di antaranya dengan bekerja dengan lokapasar dan dengan retail modern,” urai Mendag Budi Santoso.

    Sementara untuk perluasan pasar ekspor, lanjutnya, Kemendag membuat perjanjian dagang dengan negara mitra dagang, terutama pasar nontradisional. Saat ini, Indonesia memiliki 11 perjanjian dengan mitra dagang yang telah selesai. Sedangkan untuk perjanjian masih dalam proses perundingan sebanyak 17 perjanjian dan 13 perjanjian masih dalam tahap penjajakan.

    “Kemendag terus melakukan perjanjian dagang untuk mempermudah produk Indonesia memasuki pasar negara mitra dagang,” imbuh Mendag Budi Santoso.

    Mendag Budi Santoso melanjutkan, program prioritas selanjutnya adalah peningkatan UMKM BISA Ekspor. BISA merupakan kepanjangan dari Berani Inovasi Siap Adaptasi, artinya agar UMKM dapat menembus pasar ekspor, UMKM harus mempunyai daya saing, baik dari sisi produk maupun manajemen.

    “Kemendag mempersiapkan pasar untuk UMKM dengan memanfaatkan perwakilan perdagangan di 33 negara. Selain itu, Kemendag akan membuat standar pameran ekspor di luar negeri dan pendampingan desain,” tambah Mendag Budi Santoso.

    Dalam raker, Mendag Budi Santoso menyampaikan beberapa kebijakan Kemendag lainnya. Salah satunya terkait impor untuk produk tertentu yang bersifat dinamis dan dapat diubah. Ini dikarenakan kebijakan impor komoditas tertentu harus mendapat rekomendasi atau pertimbangan teknis dari kementerian terkait.

    “Ini untuk melakukan pengamanan dalam negeri dan perlindungan industri dalam negeri. Kebijakan Kemendag untuk impor produk tertentu memuat kebijakan dari kementerian lembaga terkait,” jelas Mendag Budi Santoso.

    Mendag Budi Santoso menambahkan, Anggota Komite IV DPD sangat mendukung program Kemendag, terutama untuk meningkatkan pemberdayaan UMKM. Ia pun menyebut, melalui rapat kerja ini dapat menjadi sarana dalam mencari solusi bersama terkait sektor perdagangan

    “Mudah-mudahan ini awal yang bagus untuk Kemendag dan Komite IV DPD RI. Kami mengharapkan dukungan Komite IV agar program Kemendag bisa berjalan dengan baik,” lanjut Mendag Budi Santoso.

    Komite IV mengapresiasi penjelasan Mendag Budi Santoso atas pertanyaan mengenai kebijakan perdagangan dalam dan luar negeri. Komite IV menyampaikan dukungan untuk program prioritas Kemendag dan berharap Kemendag dapat menjangkau seluruh Indonesia, termasuk daerah kepulauan serta daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T).

    Turut hadir mendampingi Mendag Budi Santoso yakni, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri, Plt. Sekretaris Jenderal Kemendag Isy Karim, Inspektur Jenderal Komjen Pol Putu Jayan Danu Putra, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Moga Simatupang, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Mardyana Listyowati, dan Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Rusmin Amin.

  • Jakarta Umumkan UMP 2025 Sore Ini, Fix Naik 6,5%?

    Jakarta Umumkan UMP 2025 Sore Ini, Fix Naik 6,5%?

    Bisnis.com, JAKARTA – Provinsi Daerah Khusus Jakarta bakal menetapkan dan mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi m atau UMP 2025 sore ini, Rabu (11/12/2024).

    Dalam undangan yang diterima Bisnis, pengumuman terkait UMP akan disampaikan langsung oleh Pj Gubernur Daerah Khusus Jakarta Teguh Setyabudi pukul 15.00 WIB di Balai Kota.

    “Pj Gubernur Daerah Khusus Jakarta Teguh Setyabudi akan memberikan statement pada konferensi pers terkait UMP,” bunyi undangan yang diterima Bisnis, Rabu (11/12/2024).

    Merujuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.16/2024 tentang Penetapan Upah Minimum 2025, UMP dan upah minimum sektoral ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat 11 Desember 2024.

    Sementara, upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan upah minimum sektoral kabupaten/kota 2025 ditetapkan paling lambat 18 Desember 2024.

    Melalui beleid itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menetapkan nilai kenaikan upah minimum sebesar 6,5%. Nilai kenaikan ini mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

    Secara terperinci, indeks tertentu merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan dan Pekerja/Buruh serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak bagi Pekerja/Buruh.

    Dalam catatan Bisnis, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemenaker Indah Anggoro Putri menegaskan bahwa nilai kenaikan upah minimum baik provinsi maupun kabupaten/kota pada 2025 minimal 6,5%.

    Hal tersebut disampaikan Indah untuk merespons kemungkinan adanya daerah yang menetapkan nilai kenaikan upah minimum di bawah 6,5% tahun depan.

    “Enggak dong,” kata Indah di Kantor Kemenaker, Rabu (4/12/2024). 

    Besaran UMP 2025 Jakarta

    Besaran UMP Jakarta pada 2024 adalah sebesar Rp5.067.381. Jika dihitung dengan acuan kenaikan 6,5%, maka upah minimum di provinsi ini akan naik Rp329.379.

    Dengan demikian, UMP Daerah Khusus Jakarta tahun depan adalah sebesar Rp5.396.760.

  • Gelar Rapat Ekonomi Tahunan, China Siapkan Jurus Hadapi Tarif Trump pada 2025

    Gelar Rapat Ekonomi Tahunan, China Siapkan Jurus Hadapi Tarif Trump pada 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah China akan memulai rapat kerja ekonomi tahunannya pada hari ini, Rabu (11/12/2024) waktu setempat untuk memetakan kebijakannya untuk 2025. Para pejabat penting mengisyaratkan stimulus yang lebih kuat di tengah ancaman perang dagang potensial dengan AS. 

    Mengutip Bloomberg, Konferensi Kerja Ekonomi Pusat atau Central Economic Work Conference itu berlangsung selama dua hari dan diperkirakan akan berakhir pada Kamis (12/12/2024) besok dengan fokus pada penetapan agenda ekonomi untuk 2025. 

    Umumnya, rapat ini akan mempertemukan beberapa pemimpin pemerintah pusat dan provinsi, bersama dengan para kepala lembaga keuangan dan perusahaan milik negara.

    Rapat ini akan memberikan investor pandangan berikutnya tentang bagaimana para pembuat kebijakan berencana untuk mendekati tahun mendatang. Politbiro — badan pembuat keputusan Partai Komunis — telah menghidupkan kembali bahasa yang tidak terlihat sejak krisis keuangan global lebih dari satu dekade lalu.

    Politbiro telah menjanjikan kebijakan moneter yang “cukup longgar” dan alat fiskal yang “lebih proaktif” untuk mendukung perekonomian.

    Kepala ekonom China di UBS Group AG Tao Wang menuturkan pemerintah dapat meningkatkan dukungan kebijakan dalam dua tahun ke depan mengingat prospek tarif AS yang lebih tinggi. Hal ini termasuk menetapkan nada kebijakan yang lebih mendukung untuk 2025 pada konferensi kerja mendatang.

    Pertemuan tersebut kemungkinan akan membahas penetapan sasaran pertumbuhan untuk 2025 meskipun angka-angka spesifik baru akan diumumkan pada bulan Maret selama pertemuan tahunan legislatif. Ekonom di UBS dan Citigroup Inc. melihat Beijing menetapkan target sekitar 5% lagi untuk menopang ekspektasi pasar, meskipun mencapainya mungkin sulit.

    Perbesar

    Presiden China Xi Jinping dan pejabat lainnya menghadiri sesi pembukaan Kongres Rakyat Nasional (NPC) di Aula Besar Rakyat di Beijing, China 5 Maret 2023. REUTERS/Thomas Peter

    Investor juga akan mencermati area ekonomi mana yang akan diprioritaskan, khususnya apakah akan ada fokus tambahan atau strategi baru yang ditujukan untuk mendukung permintaan domestik dan pasar properti.

    Sebagian besar stimulus sejauh ini diarahkan pada produsen dan infrastruktur, khususnya di sektor-sektor seperti kendaraan listrik, tenaga surya, dan baterai.

    Dengan Presiden terpilih Donald Trump yang mengancam akan mengenakan tarif hingga 60% pada barang-barang China, seruan telah berkembang bagi Beijing untuk beralih ke kebijakan yang lebih berfokus pada konsumen.

    Politbiro telah menjadikan peningkatan konsumsi sebagai prioritas utama. Hal ini menandakan konferensi kerja akan berfokus pada permintaan untuk periode 2025.

    Penekanan Presiden Xi Jinping pada manufaktur sebagai mesin pertumbuhan ekonomi telah memicu keluhan dari AS dan Uni Eropa, yang menuduh China membanjiri pasar mereka dengan barang-barang murah.

    Para pembuat kebijakan juga dapat menetapkan target defisit anggaran yang lebih tinggi dari biasanya hingga 4% dari produk domestik bruto, para ekonom memperkirakan. Itu akan membuka jalan bagi lebih banyak pinjaman pemerintah pusat untuk mendukung ekonomi yang sedang berjuang.

    Meski nada kebijakan fiskal kemungkinan akan mendukung, para analis hanya memperkirakan paket ekspansi yang sederhana pada awal tahun 2025. Ekonom Citigroup, Xiangrong Yu menuturkan, dukungan tambahan dapat menyusul jika risiko eksternal terwujud. Dia menambahkan, pendekatan kebijakan tahun depan dapat sangat mirip dengan 2024.

    “Pemerintah kemungkinan akan bereaksi terhadap lintasan pertumbuhan dan ancaman tarif, menambahkan lebih banyak dukungan jika pertumbuhan turun terlalu banyak. CEWC dapat memberikan sinyal untuk bergerak maju, namun arahan tingkat tinggi mungkin tidak banyak membantu mengatasi masalah di tingkat pekerja,” tulis Yu dalam sebuah laporan.

    Xi telah memanfaatkan beberapa pertemuan selama seminggu terakhir untuk memproyeksikan kepercayaan pada ekonomi terbesar kedua di dunia. Pada hari Jumat, dia menyampaikan dalam sebuah lokakarya dengan non-anggota Partai Komunis bahwa operasi ekonomi negara itu stabil dan mengalami kemajuan.

    Minggu ini, dia mengatakan negara itu memiliki keyakinan penuh dalam mencapai target pertumbuhan 2024 setelah pertemuan dengan para kepala lembaga keuangan internasional utama, termasuk Bank Dunia, di Beijing.

    Namun, dia menyuarakan kekhawatiran tentang pemisahan, dengan mengatakan ia berharap Washington akan bekerja sama dengan Beijing untuk menjaga dialog, memperluas kerja sama, dan mengelola perbedaan dengan cara yang mendorong hubungan AS-China yang stabil dan sehat.

    “Perang tarif, perang dagang, dan perang teknologi bertentangan dengan tren historis dan hukum ekonomi,” kata Xi. “Tidak akan ada pemenang.”

  • Simak Perbandingan Kebijakan PPN di Indonesia dan Vietnam

    Simak Perbandingan Kebijakan PPN di Indonesia dan Vietnam

    Bisnis.com, JAKARTA – Pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi hal yang ramai diperbincangkan masyarakat akhir-akhir ini. Pasalnya, pemerintah bakal menaikkan tarif PPN dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025.

    Di negara Asean lainnya, yaitu Vietnam, pemerintahnya juga baru saja merilis kebijakan terkait dengan PPN. Lalu, apa perbedaannya dengan di Indonesia? Berikut informasinya:

    Kebijakan PPN di Indonesia

    Pemerintah telah memastikan kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% mulai berlaku per 1 Januari 2025. Presiden Prabowo Subianto memastikan pemberlakuan kenaikan PPN untuk barang/jasa yang berkategori mewah.

    Keputusan ini, kata Prabowo, usai dirinya menerima audiensi pimpinan DPR. Parlemen meminta Prabowo memberlakukan PPN 12% untuk barang/jasa mewah saja.

    “PPN adalah undang-undang, ya kita akan kita laksanakan, tapi selektif. Hanya untuk barang mewah,” kata Prabowo saat memberikan keterangan pers di ruang Kresidensial Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (6/12/2024).

    Dia mengatakan masyarakat miskin dilindungi dari kenaikan PPN. Hal ini juga sudah dilakukan oleh pemerintah sejak 2023. “Pemerintah tidak memungut yang seharusnya dipungut. untuk membela membantu rakyat kecil. Kalaupun naik hanya untuk barang mewah,” pungkas Prabowo.

    Selama ini sudah ada beberapa barang/jasa yang tidak dikenakan PPN. Barang/jasa yang dikecualikan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). Hal ini sebelumnya pernah diberlakukan dengan PP No. 49/2022.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan detail ketentuan barang mewah tersebut akan menjadi wewenang Menteri Keuangan dan diatur dalam peraturan Menteri Keuangan (PMK).

    Sekadar informasi, dengan berpayung hukum dengan PMK, maka penerapan kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen mulai Januari 2025 tidak memerlukan revisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).