Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Kementan Tetapkan HET Pupuk Subsidi Terbaru, Berlaku 1 Januari 2025

    Kementan Tetapkan HET Pupuk Subsidi Terbaru, Berlaku 1 Januari 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) resmi menetapkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi tahun anggaran 2025 yang berlaku mulai 1 Januari 2025.

    Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian No.644/KPTS/SR.310/M/11/2024 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025 yang diteken oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman pada 19 November 2024.

    “Menetapkan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi tahun anggaran 2025,” tulis Amran dalam surat keputusannya, dikutip Kamis (12/12/2024).

    pupuk subsidi terdiri atas pupuk organik dan anorganik (urea dan NPK). Melalui beleid ini, Amran mematok HET pupuk organik sebesar Rp800 per kilogram.

    Untuk pupuk urea, pemerintah menetapkan HET di level Rp2.250 per kilogram. Kemudian, pupuk NPK dipatok sebesar Rp2.300 per kilogram dan pupuk NPK untuk kakao ditetapkan sebesar Rp3.300 per kilogram.

    Amran menuturkan, pupuk bersubsidi ini ditujukan untuk petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan seperti padi, jagung, dan kedelai. Kemudian hortikultura seperti cabai, bawang merah, dan bawang putih, dan/atau perkebunan seperti tebu rakyat, kakao, dan kopi, dengan luas lahan yang diusahakan maksimal 2 hektare.

    “Termasuk di dalamnya petani yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)/Perhutanan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tuturnya.

    Dalam catatan Bisnis, pemerintah kembali menyalurkan pupuk bersubsidi sebanyak 9,5 juta ton pada tahun depan. Volume tersebut mengalami peningkatan dari sebelumnya sebesar 4,5 juta ton.

    Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah menyederhanakan sistem distribusi pupuk yang sebelumnya melibatkan banyak kementerian dan lembaga negara, menjadi satu pintu di Kementan, dengan menyusun regulasi baru terkait pupuk subsidi.

    Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyebut proses penyusunan regulasi terkait pupuk subsidi telah memasuki tahap final dan akan segera diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto.

    “Insya Allah segera kita ajukan kepada Bapak Presiden agar tahun depan kita sudah bisa merealisasikan secara bertahap,” ujar Sudaryono, Rabu (11/12/2024).

    Dia mengungkap, Kepala Negara secara prinsip menyetujui penyederhanaan regulasi pupuk subsidi. Mengingat, sektor pertanian menjadi perhatian utama pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan.

    Melalui mekanisme teranyar ini, Sudaryono mengharapkan distribusi pupuk bersubsidi akan lebih mudah dan para petani akan semangat untuk mendukung peningkatan produksi dan produktivitas pertanian.

  • DIID Investasi Rp3,3 Triliun Bangun Pabrik AC Daikin, Kapan Beroperasi?

    DIID Investasi Rp3,3 Triliun Bangun Pabrik AC Daikin, Kapan Beroperasi?

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Daikin Industries Indonesia (DIID) atau Daikin resmi menyelesaikan pembangunan pabrik AC full-scale pertama di Indonesia dengan nilai investasi mencapai Rp3,3 triliun. 

    Pabrik ini mulai dibangun pada Desember 2022 yang berlokasi di Greenland International Industrial Center (GIIC), Cikarang. Adapun, pabrik AC seluas 20 hektare ini memproduksi mulai dari pengolahan bahan baku hingga produk jadi. 

    Direktur DIID Budi Mulia mengatakan fasilitas produksi yang berdiri di atas lahan seluas 20 hektare ini telah memenuhi berbagai persyaratan seperti Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), Standar Nasional Indonesia (SNI), dan Sertifikat Hemat Energi (SHE). 

    “Seturut dengan komitmen DAIKIN pada program TKDN, dengan keberadaan pabrik ini, kami menetapkan target untuk mencapai tingkat TKDN hingga lebih dari 40% di tahun 2025 nanti,” ujar Budi saat soft launching pabrik Daikin di Cikarang, Kamis (12/12/2024). 

    Saat ini, Daikin saat ini telah memasuki fase produksi perdana sebanyak 2.000 set. Setelah berproduksi penuh tahun depan, Daikin memiliki kapasitas produksi terpasang sebesar 1,5 juta set per tahun dan akan menyerap tenaga kerja hingga 2.500 pekerja. 

    Tak hanya kebutuhan untuk domestik, Daikin juga tengah mempertimbangkan untuk merambah pasar ekspor, salah satu negara yang dibidik yaitu Filipina. Adapun, Daikin menghadirkan produk AC rumah tangga mulai dari 0,5 PK – 3 PK. 

    “Dengan seluruh persiapan yang telah dilakukan, kami berharap dapat segera memperkenalkan AC DAIKIN buatan Indonesia bagi masyarakat luas pada pertengahan tahun 2025 nanti,” ujar Budi Mulia.

    Presiden Direktur DIID Khamhaeng Boonthavee memastikan seluruh proses produksi, mulai dari pemilihan dan pengolahan bahan baku hingga produk siap jual dilakukan di Indonesia. 

    “Setiap tahap tersebut akan diawasi dan dijalankan sesuai dengan standar DAIKIN Global di Jepang untuk memastikan kualitas terbaik yang memenuhi kebutuhan konsumen kami di Indonesia,” ujarnya 

    Dengan total investasi Rp3,3 triliun tersebut, Daikin memiliki 3 inisiatif keberlanjutan yaitu dari sisi arsitektur yang menerapkan desain fasad yang mengurangi radiasi matahari, serta kaca LOW-E dan isolasi atap untuk mengurangi beban panas. 

    Kedua, dalam hal peralatan, DAIKIN memastikan pemanfaatan AC dengan efisiensi tinggi, penggunaan panel surya untuk pembangkit listrik, serta sistem ventilasi untuk pemulihan panas. Ketiga, dalam hal operasional, DAIKIN mengembangkan sistem untuk pemantauan penggunaan energi di seluruh bagian pabrik.

  • Pemerintah Persiapkan Data Penerima BLT Subsidi, Berlaku Mulai 2025

    Pemerintah Persiapkan Data Penerima BLT Subsidi, Berlaku Mulai 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan masih mempersiapkan data bersama Badan Pusat Statistik/BPS terkait calon penerima subsidi BBM skema baru melalui BLT yang akan berlaku pada 2025. 

    Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menuturkan bersama BPS, pihaknya membentuk pusat data tunggal mengenai penduduk Indonesia sesuai dengan tingkat kemiskinannya. 

    Bukan hanya dengan BPS, pemerintah juga sedang memadankan data dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 

    “Itu yang sedang dicoba dikombinasikan seluruh datebase yang ada. Database yang dimiliki PLN dan Pertamina semua sedang dipadukan oleh BPS dan itu akan jadi dasar nanti BLT subsidi langsung dan lain sebagaianya,” ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (11/12/2024). 

    Mengacu Undang-Undang (UU) No. 62/2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025, tercantum pemerintah akan melakukan program subsidi energi yang lebih tepat sasaran. 

    Pemerintah akan melaksanakan penguatan basis data dan pengawasan implementasinya mulai tahun depan atau 2025. 

    Meski demikian, pelaksanaan penyaluran subsidi dengan berbasis data pengguna akan dilakukan secara bertahap dengan kesiapan teknis, kondisi ekonomi, dan/atau daya beli masyarakat.

    Untuk tahun depan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berencana melakukan belanja subsidi energi, yakni BBM, LPG, dan listrik pada 2025 senilai Rp203,41 triliun atau naik 7,56% dari pagu 2024. 

    Besaran anggaran untuk belanja subsidi energi tersebut belum termasuk kompensasi energi senilai Rp190,89 triliun untuk 2025.

    Terdiri dari subsidi listrik yang naik dari Rp75,83 triliun dalam pagu 2024 menjadi Rp89,75 triliun untuk tahun depan. Kemudian subsidi Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) tercatat mencapai Rp26,66 triliun. Angka tersebut naik dari pagu 2024 yang senilai Rp25,82 triliun. 

    Sementara subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg justru terpantau turun pada tahun depan, dari Rp87,45 triliun menjadi Rp87 triliun. 

    Lain kesempatan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan terkait skema baru penyaluran BBM subsidi telah rampung. 

    Skema penyaluran BBM subsidi belakangan bakal berbentuk blending antara bantuan langsung tunai (BLT) dan subsidi langsung pada barang. Adapun subsidi barang hanya akan diberikan untuk kendaraan berpelat kuning alias transportasi publik dan UMKM. 

    “Menyangkut dengan metode subsidi sudah rampung yang insya allah akan diputuskan dalam waktu dekat lewat ratas [rapat terbatas] dan setelah diputuskan ratas baru kami umumkan,” kata Bahlil usai menghadiri Rakornas Investasi 2024 di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

  • Kemenkraf dan APR Bersinergi Majukan Ekonomi Kreatif Riau

    Kemenkraf dan APR Bersinergi Majukan Ekonomi Kreatif Riau

    Bisnis.com, PANGKALAN KERINCI – Dalam upaya mendukung pengembangan ekonomi kreatif, Menteri Ekonomi Kreatif (Ekraf), Teuku Riefky Harsya melakukan kunjungan ke area operasional Asia Pacific Rayon (APR) di Pangkalan Kerinci, Provinsi Riau.

    Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah nyata untuk mendorong pemberdayaan pelaku usaha di sektor kreatif, khususnya di Kabupaten Pelalawan dan Siak, Provinsi Riau.

    Dalam sambutannya pada penutupan Workshop Literasi Keuangan dan Akses Pembiayaan yang digelar di Hotel Unigraha, Riau Kompleks, Pangkalan Kerinci, Rabu (11/12/2024), Menteri Teuku Riefky menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menciptakan desa-desa ekonomi kreatif.

    “Ini adalah wujud sinergi heksa-helix, di mana pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, asosiasi, dan lembaga keuangan bersatu untuk mengembangkan ekonomi kreatif di desa. Kolaborasi ini diharapkan dapat menjadi model bagi daerah lain di Indonesia,” ungkapnya.

    Workshop ini melibatkan 30 pelaku usaha dari bidang kuliner, kriya, dan fashion yang difokuskan pada penguatan literasi keuangan dan akses pembiayaan. Tujuannya adalah meningkatkan kapasitas pengelolaan usaha, sekaligus membuka peluang pengembangan bisnis yang lebih luas kepada para pelaku ekonomi kreatif binaan APR dan APRIL, sister company APR.

    Program ini menjadi bagian dari agenda 100 hari kerja Presiden Prabowo Subianto, yang salah satunya menitikberatkan pada pemberantasan kemiskinan melalui kewirausahaan dan pemerataan ekonomi.

    Teuku Riefky menyebut, pengembangan desa kreatif merupakan strategi untuk memanfaatkan potensi budaya dan kreativitas lokal dari 17 subsektor ekonomi kreatif yang ada.

    “Desa kreatif adalah katalis bagi pemerataan ekonomi nasional. Melalui pelatihan ini, kami ingin menciptakan kawasan yang mampu menghasilkan produk unggulan berbasis kreativitas dan budaya lokal,” tambahnya.

    Kolaborasi ini sejalan dengan visi keberlanjutan APR melalui pilar Pertumbuhan Inklusif dalam komitmen APR2030. Presiden Direktur APR, Basrie Kamba, menegaskan bahwa dukungan perusahaan terhadap pengembangan desa kreatif bertujuan untuk memberantas kemiskinan di area sekitar operasional perusahaan.

    “Bersama APRIL, kami berkomitmen membantu masyarakat dalam radius 50 km dari perusahaan melalui program yang memberdayakan. Pelatihan ini adalah salah satu langkah konkret untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

    Selain pelatihan ini, APR bersama APRIL, juga aktif menjalankan berbagai program pemberdayaan ekonomi kreatif oleh Community Development (CD). Program-program tersebut mencakup pembinaan pembatik, pelatihan pemasaran digital, hingga kolaborasi dengan pengrajin lokal.

    Yusmaini, owner dari Rumah Batik Yus Pelalawan yang juga adalah salah satu peserta yang menerima manfaat dari kegiatan workshop yang dilaksanakan. Menurut Yusmaini, lewat kegiatan ini, ia lebih memahami terkait tata pengelolaan keuangan yang benar dalam bisnis.

    “Terima kasih kepada APR dan APRIL yang terus melakukan pembinaan berkala dan berkelanjutan kepada kami sebagai mitra bina. Kami benar-benar senang, setiap kami mendapatkan pelatihan, kami memperoleh ilmu baru, yang mana hal ini berdampak baik bagi usaha yang tengah kami kembangkan,” ucap Yusmaini.

    Saat ini, sebanyak 89 mitra usaha lokal telah mendapatkan manfaat dari inisiatif yang dilakukan APR dan APRIL. Dengan dukungan dari pemerintah dan dunia usaha, program ini diharapkan menjadi inspirasi untuk menciptakan desa-desa kreatif lainnya yang dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi lokal.

    Langkah ini tidak hanya memberikan peluang bagi pelaku usaha di desa, tetapi juga menjadi strategi jangka panjang untuk menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang berkelanjutan di Indonesia.

  • Mentan Amran Tebar Pupuk Subsidi dari Sabang-Merauke, Berlaku 1 Januari 2025

    Mentan Amran Tebar Pupuk Subsidi dari Sabang-Merauke, Berlaku 1 Januari 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan pupuk bersubsidi mulai tersedia pada 1 Januari 2025 untuk musim tanam pertama tahun depan (MT I/2025).

    Amran menyampaikan, pupuk bersubsidi tersebut akan didistribusikan secara merata dari Sabang sampai Merauke.

    “Moga-moga ke depan, mulai 1 Januari. Sekarang persiapan 1 Januari, semua sudah running. Pupuk sudah tersedia, kami sudah cek di lapangan,” kata Amran ketika ditemui di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan, Kamis (12/12/2024).

    Selain pupuk bersubsidi, pemerintah juga akan menyalurkan alat mesin pertanian. Pengiriman alat-alat tersebut akan dilakukan mulai Januari 2025.

    Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmat Pribadi sebelumnya telah memastikan bahwa stok pupuk bersubsidi mencukupi.

    “Insya Allah, mulai Januari 2025 pupuk dapat langsung dimanfaatkan oleh petani,” kata Rahmat dalam keterangannya, Rabu (11/12/2024).

    Sesuai arahan Kementan, Perseroan telah menyesuaikan sistem dan proses bisnis kami sesuai arahan dari Kementan. Rahmat meyakini, Peraturan Presiden baru terkait distribusi pupuk subsidi nanti dapat diimplementasikan dengan baik.

    Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyebut, penyederhanaan regulasi distribusi pupuk subsidi, merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

    Dia menyampaikan, aturan distribusi pupuk yang sebelumnya melibatkan belasan kementerian dan 145 regulasi kini telah diringkas secara bertahap. 

    “Prinsipnya, pupuk harus mudah diakses oleh petani tanpa mengabaikan akuntabilitas,” ungkap Sudaryono.

    Adapun, alokasi pupuk nasional untuk tahun 2025 telah ditetapkan melalui Kepmentan No. 644/2024 dan telah diinformasikan kepada dinas-dinas terkait di seluruh Indonesia. 

    “Dengan terbitnya Kepmentan dan petunjuk teknis (juknis) yang telah disiapkan, pupuk subsidi akan didistribusikan tepat waktu hingga ke tingkat kecamatan,” jelasnya.

    Dia optimistis, produktivitas pertanian nasional akan meningkat dengan mekanisme distribusi yang lebih sederhana.

     “Pupuk yang tersedia tepat waktu dan sesuai kebutuhan akan meningkatkan semangat petani, produksi nasional naik, dan target swasembada pangan bisa tercapai secepat-cepatnya,” pungkasnya.

  • Belanja Perpajakan 2025 Diproyeksi Makin Bengkak Imbas PPN 12% Khusus Barang Mewah

    Belanja Perpajakan 2025 Diproyeksi Makin Bengkak Imbas PPN 12% Khusus Barang Mewah

    Bisnis.com, JAKARTA — Belanja perpajakan atau tax expenditure yang akan pemerintah keluarkan pada 2025 berpotensi bengkak Rp78,3 triliun sebagai imbas dari semakin bertambahnya objek yang pemerintah bebaskan dari pajak.

    Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar memproyeksikan angka tambahan tersebut akan mendorong kenaikan belanja perpajakan dari target awal senilai Rp445,5 triliun pada 2025 (Nota Keuangan). Artinya, belanja pajak akan tembus ke angka Rp523,8 triliun. 

    Pasalnya, pemerintah memutuskan untuk hanya memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% terhadap barang-barang mewah—di samping pemerintah telah membebaskan PPN untuk barang kebutuhan pokok. 

    Dengan demikian, barang maupun jasa yang seharusnya mengalami kenaikan tarif menjadi 12%, tarifnya akan tetap 11%. 

    Menurut hitungan Fajry, PPN yang dapat diserap dari objek barang mewah hanya senilai Rp1,7 triliun. Sementara potensi penerimaan negara dengan PPN 12% kepada objek PPN pada umumnya, senilai Rp80 triliun. 

    “Jadi besaran tambahan tax expenditure jika tarif PPN hanya naik pada objek PPnBM saja adalah Rp80 triliun dikurang Rp1,7 triliun sama dengan Rp78,3 triliun,” jelasnya, Kamis (12/12/2024). 

    Fajry menjelaskan PPN dikenakan secara luas, baik dari objek dan tarif. Perlakuan yang berbeda akan dihitung sebagai belanja perpajakan. 

    Dengan kata lain, meski pemerintah membebaskan pajak bahan pokok, jasa kesehatan, maupun pendidikan kepada masyarakat, namun pemerintah tetap harus membayarnya dan disebut sebagai belanja perpajakan. 

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan dalam kebijakan PPN 11%, pemerintah telah membebaskan masyarakat untuk tidak bayar pajak terhadap pembelian barang pokok dan berbagai jasa. 

    Akibatnya, pajak yang tidak dapat dikumpulkan dari masyarakat tersebut mencapai Rp231 triliun.

    Sama halnya akan terjadi dengan PPN 12%. Mulai dari beras, daging, ikan, telur, sayur, susu segar, gula konsumsi, pendidikan, kesehatan, jasa angkutan umum, jasa tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, buku, vaksin polio, rumah sederhana, sangat sederhana, rusun nami, listrik, dan air, tarif PPN-nya adalah 0%. 

    “Jadi kalau kita perkirakan tahun depan pembebasan PPN itu akan mencapai Rp265,6 triliun rupiah,” jelasnya dalam konferensi pers, Rabu (11/12/2024). 

    Adapun perlakuan berbeda untuk menunjukkan keberpihakan pemerintah yang tercermin bahwa belanja perpajakan terbesar adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang mencapai 50,2% dari total belanja perpajakan tahun 2022 yang senilai Rp323,5 triliun. 

    Mayoritas kebijakan belanja perpajakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diberikan dalam bentuk pengecualian barang dan jasa kena pajak seperti bahan kebutuhan pokok, jasa angkutan umum, serta jasa pendidikan dan kesehatan, yang ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat.

  • Presiden Prabowo Resmikan Flyover Madukoro, Karya Strategis WIKA

    Presiden Prabowo Resmikan Flyover Madukoro, Karya Strategis WIKA

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia (RI) Jenderal TNI (Purn.) Prabowo Subianto meresmikan Flyover Madukoro yang terletak di Jalan Yos Sudarso, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Rabu (11/12). Proses peresmian ditandai dengan penekanan tombol sirine dan penandatanganan prasasti oleh Presiden Prabowo.

    Turut hadir mendampingi Presiden Prabowo diantaranya Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Pj. Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, Wali Kota Semarang Hevearita Gubaryanti Rahayu, dan Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA Agung Budi Waskito (BW).

    Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur ini menggunakan uang rakyat dan harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat. “Setiap rupiah uang rakyat harus dipakai sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat,” ujarnya.

    Presiden Prabowo memberikan apresiasi yang tinggi terhadap para pekerja proyek Flyover Madukoro dan menekankan bahwa dedikasi dan kerja keras para pekerja sangat berkontribusi terhadap keberhasilan proyek ini, sehingga masyarakat dapat menikmati manfaatnya.

    Pembangunan Flyover Madukoro  diharapkan akan semakin mendorong pertumbuhan ekonomi serta memudahkan, mengamankan, dan meningkatkan kenyamanan mobilitas masyarakat, barang dan jasa.

    Selain itu pembangunan proyek tersebut juga diyakini mampu berkontribusi pada peningkatan perekonomian nasional, terutama dalam mendukung sektor pariwisata di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur – Yogyakarta – Prambanan.

    Dalam proses pembangunannya WIKA menerapkan inovasi M-Sand (Manufactured Sand), yaitu pasir buatan yang dihasilkan dari penghancuran batuan.  M-Sand memiliki kualitas dan konsistensi lebih baik dibandingkan pasir alam.

    Penggunaannya sebagai material alternatif lebih efisien serta mampu menghemat waktu pelaksanaan hingga 6 hari, karena tidak memerlukan pengujian terus menerus.

    “Sebagai Agent of Development Indonesia, WIKA berkomitmen senantiasa hadir dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Apresiasi yang diberikan oleh Bapak Presiden akan terus menjadi semangat kami dalam berinovasi untuk memberikan hasil terbaik bagi kemajuan infrastruktur nasional.” ujar Agung BW.

  • Sri Mulyani: Keputusan PPN 12% Barang Mewah Terbit Paling Lambat Pekan Depan

    Sri Mulyani: Keputusan PPN 12% Barang Mewah Terbit Paling Lambat Pekan Depan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan ketentuan PPN 12% yang direncanakan untuk barang mewah, paling lambat akan terbit pada pekan depan.

    “Semoga paling lambat minggu depan kalau bisa minggu-minggu ini,” ujarnya usai konferensi pers APBN Kita, Rabu (11/12/2024).

    Sri Mulyani menyampaikan barang-barang yang tidak terkena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tetap akan dipertahankan.

    Barang dan jasa termasuk barang kebutuhan pokok seperti beras, daging, ikan, telur, sayur, susu segar, gula konsumsi, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum, jasa tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa penjualan buku, vaksinasi, rumah sederhana, dan rusunami, pemakaian listrik, dan air minum akan bebas PPN.

    Bendahara Negara menegaskan bahwa pemerintah akan tetap menjalankan amanat Undang-Undang No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), namun tetap memikirkan keadilan.

    “Kami akan konsisten untuk azas keadilan itu akan diterapkan, karena ini menyangkut pelaksanaan undang-undang di satu sisi, tapi juga dari sisi azas keadilan,” jelasnya.

    Sri Mulyani menyampaikan pihaknya mempertimbangkan aspirasi masyarakat, namun juga keadaan ekonomi dan kesehatan APBN.

    Wacana PPN 12% untuk barang mewah akan diperuntukkan bagi barang yang kini termasuk dalam objek Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

    Barang maupun jasa yang termasuk barang mewah yakni kendaraan bermotor, rumah mewah, apartemen, kondominium, town house dan sejenisnya, balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan dan pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak, peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara, tidak termasuk peluru senapan angin.

    Selain itu, juga pesawat udara kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga, senjata artileri, revolver dan pistol, kecuali untuk kepentingan negara.

    Kemudian kapal pesiar mewah, kapal pesiar, kapal ekskursi terutama yang dirancang untuk pengangkutan orang, semua jenis kapal feri kecuali untuk kepentingan negara atau angkutan umum, dan yacht, kecuali untuk kepentingan negara, angkutan umum atau usaha pariwisata.

  • Saran Peneliti dari Bank Terbesar Singapura agar Target Pertumbuhan Ekonomi 8% era Prabowo Tercapai

    Saran Peneliti dari Bank Terbesar Singapura agar Target Pertumbuhan Ekonomi 8% era Prabowo Tercapai

    Bisnis.com, JAKARTA — Economist DBS Bank mengingatkan pemerintah untuk memunculkan sejumlah kebijakan guna memacu pertumbuhan ekonomi dari kisaran 5% menuju target 8% seperti dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. 

    Senior Economist DBS Bank Radhika Rao menjelaskan pada 2025 menandai tahun pertama pemerintahan yang baru di bawah Presiden Prabowo Subianto. 

    Dia memaparkan, meskipun transisi politik menandai kesinambungan dengan pemerintahan sebelumnya, perubahan pada area fokus diperlukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut seiring dengan pertumbuhan target 8% dari pemerintah. Oleh karena itu, Rao menilai pemerintah perlu melakukan strategi kerangka kerja ‘3C’ yang dapat mendukung proyeksi jangka menengah. 

    Strategi tersebut yakni memanfaatkan ekspor dan konfigurasi ulang China Plus One (capitalize on exports and China +1 reconfiguration), investasi modal dan rasionalisasi fiskal (capital investments and fiscal rationalisation), serta konsumsi dan peningkatan sumber daya manusia (consumption and improvement in human capital). 

    Dalam memanfaatkan ekspor dan konfigurasi ulang kebijakan China melalui program China+1, Rao menuturkan aktivitas perdagangan dan investasi diharapkan menerima dorongan baru untuk memanfaatkan konfigurasi ulang rantai pasokan yang didorong oleh kebijakan China plus one. 

    Selain itu, Indonesia harus menggenjot konsumsi dan meningkatkan sumber daya manusia. Dia menuturkan, Indonesia terus menikmati keuntungan dari dividen demografis, bahkan ketika negara-negara tetangganya menghadapi penurunan jumlah penduduk usia kerja dan meningkatnya usia harapan hidup. 

    Dia mengatakan, sebagai rumah bagi populasi terbesar di kawasan Asean, Indonesia telah diuntungkan oleh model pertumbuhan yang didorong oleh konsumsi. 

    “Selain kuantitas, pemerintah juga diharapkan dapat meningkatkan upaya untuk mengembangan kualitas angkatan kerja,” jelas Rao dalam virtual media briefing pada Rabu (11/12/2024).

    Terakhir, adalah investasi modal dan rasionalisasi fiskal. Dia menjelaskan, pada 2023 lalu, belanja modal oleh pemerintah tercatat lebih tinggi dibandingkan subsidi. Hal ini menandai perubahan yang signifikan dari awal tahun 2010-an. Kala itu,subsidi hampir dua kali lipat dari belanja modal dan dari pencairan modal. 

    Rao melanjutkan, upaya rasionalisasi subsidi selanjutnya telah membantu menahan total tagihan subsidi sejak 2015-2017. Seiring dengan membaiknya bauran pengeluaran, fokus juga kemungkinan akan bergeser ke kualitas belanja. 

    Dia menuturkan, untuk saat ini, proporsi belanja modal relatif kecil dibandingkan dengan belanja pendapatan seperti material, pegawai, bunga pembayaran bunga, subsidi, dan lainnya. 

    “Pengeluaran untuk pengembangan yang lebih tinggi diperlukan untuk meningkatkan kapasitas produktif ekonomi dan menarik minat investor,” jelas Rao. 

    Prospek Ekonomi Indonesia 2025

    Adapun, DBS Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5% untuk full year 2024 dan 5,1% pada 2025 mendatang. Rao menjelaskan, permintaan domestik kemungkinan akan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun depan. 

    Dalam jangka pendek, permintaan konsumsi menghadapi hambatan, dengan sentimen, penjualan eceran, dan pertumbuhan pinjaman konsumsi menunjukkan permintaan yang lemah hingga akhir tahun. 

  • Kemenperin Catat Investasi Sektor Makanan & Minuman Naik 28% Kuartal III/2024

    Kemenperin Catat Investasi Sektor Makanan & Minuman Naik 28% Kuartal III/2024

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat investasi industri makanan dan minuman (mamin) meningkat 28% (year-on-year/yoy) menjadi Rp30,23 triliun pada triwulan III/2024.

    Total investasi tersebut mencakup nilai investasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp13,44 triliun dan nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp16,79 triliun.

    Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika mengatakan realisasi investasi periode tersebut sejalan dengan peningkatan minat dari investor. Tren tersebut diharapkan berlanjut tahun depan mengingat pemerintah telah menyediakan berbagai fasilitas investasi untuk menarik minat investor.

    “Menyusul tren positif ini, kami juga mengantisipasi berbagai investasi baru yang akan masuk ke sektor ini dalam waktu dekat,” kata Putu kepada Bisnis, Rabu (11/12/2024).

    Dia menerangkan, jenis investasi industri makanan yang masuk beragam, mulai dari industri yang menghasilkan bahan baku untuk produk makanan-minuman, seperti gula, lemak nabati, penguat rasa, dan perisa, hingga industri makanan siap saji.

    Dalam hal ini, Putu menegaskan bahwa fokus utama penanaman modal industri yang masuk akan berada pada hilirisasi sektor industri agro yang mesti mengutamakan kualitas dan keberlanjutan.

    “Kami berkomitmen penuh untuk memastikan keberlanjutan dan tata kelola industri mamin yang baik melalui hilirisasi industri,” terangnya.

    Menurut Putu, kebijakan hilirisasi industri agro dapat menciptakan nilai tambah dan memperkuat struktur industri, sekaligus  menjawab tantangan seperti ketersediaan bahan baku, teknologi, serta kondisi geopolitik global yang dinilai belum stabil.

    “Untuk mendorong ketersediaan bahan baku di dalam negeri, kami senantiasa mendorong kemitraan dapat terjalin antara industri dan sektor hulu sebagai penyedia bahan baku,” jelasnya.

    Untuk proyeksi pertumbuhan industri agro tahun depan, Kemenperin juga optimistis dapat tumbuh positif seiring dengan pertumbuhan industri mamin triwulan III/2024 sebesar 5,82% dan berkontribusi 40,17% terhadap PDB industri pengolahan nonmigas.

    Industri mamin juga menyumbang devisa ekspor sebesar USD 28,8 miliar. Data tersebut menunjukkan bahwa industri mamin nasional masih berpotensi untuk tetap tumbuh dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional melalui peningkatan ekspor dan penguatan pasar global.

    Terlebih, Indikator Kepercayaan Industri (IKI) pada periode November 2024 yang menunjukkan industri masih berada di level ekspansif.

    “Namun, di tengah tantangan dan ketidakpastian global saat ini, industri mamin perlu senantiasa didukung dengan kebijakan strategis, utamanya terkait pemenuhan bahan baku dan peningkatan daya saing industri nasional,” pungkasnya.