Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Akselarasi Hilirisasi dan Investasi Jadi Fokus Rapat Kementerian Investasi

    Akselarasi Hilirisasi dan Investasi Jadi Fokus Rapat Kementerian Investasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyelenggarakan acara tahunan Rapat Konsolidasi Kebijakan Investasi Pusat dan Daerah, di Jakarta, pada Selasa, 10 Desember 2024.

    Acara ini mengambil tema ‘Akselerasi Hilirisasi dan Investasi Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas’, dan merupakan bagian integral dari Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) Investasi 2024 yang berlangsung sehari setelahnya pada Rabu, 11 Desember 2024.

    Rapat konsolidasi ini dihadiri oleh Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu, Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama Heldy Satrya Putera, serta para deputi yaitu Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Riyatno, Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Tirta Nugraha Mursitama, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Nurul Ichwan, dan Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Iwan Suryana. Hadir pula Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro Imam Soejoedi, Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kemitraan Penanaman Modal Andi Maulana, dan Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Robert Leonard Marbun.

    Sebanyak 942 peserta mengikuti Rapat Konsolidasi ini, yang berasal dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dari 38 provinsi dan 514 kabupaten-kota, 24

    Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan lima Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB). Kehadiran para peserta dari berbagai instansi pusat dan daerah ini merupakan bagian dari upaya strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

    Hilirisasi dan Investasi sebagai Ujung Tombak Pertumbuhan Ekonomi
    Pemilihan tema yang menekankan kepada akselerasi hilirisasi dan investasi berkelanjutan tak lepas dari poin kelima dari delapan Misi ‘Asta Cita’ dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yaitu melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Tema ini juga selaras dengan target pemerintah Kabinet Merah Putih dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8% dalam lima tahun ke depan.

    Dalam arahannya, Todotua Pasaribu menyampaikan bahwa hilirisasi dan investasi merupakan ujung tombak pertumbuhan ekonomi. “Pemerintah, lewat Kementerian PPN/Bappenas telah menargetkan realisasi investasi sebesar Rp13.528 triliun dalam lima tahun mendatang. Merealisasikan target ini membutuhkan kerja keras dan kerja sama luar biasa antara pusat dan daerah. Karena itu, semua yang hadir di sini memiliki peran dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi bangsa,” ungkap beliau.

    Menurut Todotua Pasaribu, pencapaian ini akan sulit untuk diwujudkan tanpa adanya konsolidasi. Ia mengajak semua peserta untuk memanfaatkan rapat konsolidasi ini untuk bersama-sama menyampaikan pemikiran dan harapan, kemudian berembuk untuk mencapai kesepakatan dalam memberi rekomendasi cara pencapaian target-target kerja pada tahun depan. Hasilnya akan disampaikan kepada Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani pada RAKORNAS Investasi 2024, pada Rabu 11/12/24.

    Pentingnya pertemuan ini ikut ditegaskan oleh Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Riyatno sebagai Ketua Pelaksana Rapat Konsolidasi Kebijakan Investasi Pusat dan Daerah, saat menyampaikan laporannya. “Konsolidasi DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten-Kota,

    Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB ini bertujuan untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang dapat mendorong akselerasi hilirisasi dan investasi berkelanjutan, yang diharapkan dapat mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8%,” jelas beliau.

    Penyampaian Rekomendasi Hasil Sidang Dua Kelompok
    Rapat ini dibagi menjadi dua sesi sidang kelompok, masing-masing kelompok membahas strategi akselerasi hilirisasi dan investasi dengan difasilitasi oleh lima orang pejabat tinggi madya dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

    Topik yang didiskusikan di Kelompok I adalah Strategi Akselerasi Hilirisasi Investasi Strategis yang Berkelanjutan, dimoderatori oleh Sri Endang Novitasari yang menjabat sebagai Direktur Promosi Wilayah Amerika dan Eropa. Beliau didampingi oleh fasilitator Riyatno, Tirta Nugraha Mursitama, Nurul Ichwan, Imam Soejoedi, dan Direktur Data dan Informasi Siti Romayah.

    Sementara di Kelompok II, topik yang dibahas adalah Upaya Pengembangan Hilirisasi Komoditas Strategis untuk Pertumbuhan Ekonomi di Daerah. Dengan moderator Direktur Deregulasi Penanaman Modal Dendy Apriandi, kelompok ini mendapat insight dari fasilitator Heldy Satrya Putera, Andi Maulana, Robert Leonard Marbun, Direktur Wilayah I Agus Joko Saptono, dan Direktur Perencanaan Jasa dan Kawasan Noor Fuad Fitrianto.

    Para peserta dari dua kelompok dengan antusias menyimak informasi yang disampaikan oleh para fasilitator, juga saat memberi masukan kepada ketua kelompok. Berbagai masukan ini kemudian dirangkum sebagai rekomendasi untuk isu-isu strategis sesuai tema kelompok masing- masing.

    Saat rekomendasi dari masing-masing kelompok dibacakan pada akhir acara, para peserta menyambut dengan tepukan meriah sebagai bentuk persetujuan dan dukungan atas kesepakatan bersama ini.

    Dari Kelompok I, isu-isu strategis yang menjadi sorotan adalah 1) Kebijakan, potensi, dan ekosistem peluang hilirisasi investasi strategis di daerah, 2) Akselerasi kerja sama internasional dan promosi serta fasilitasi minat hilirisasi investasi strategis di daerah, dan 3) Dukungan pemerintah pusat dan komitmen pemerintah daerah terhadap pengembangan hilirisasi investasi strategis di daerah.

    Sementara itu, Kelompok II mengangkat isu-isu strategis berupa 1) Kelembagaan, 2) Percepatan Perkada RDTR serta mekanisme Fiktif Positif dalam pemrosesan Persyaratan Dasar dan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 3) Anggaran, 4) Kesejahteraan, 5) Dana Alokasi Khusus (DAK), dan 6) Pengembangan SDM.

    Rapat Konsolidasi Kebijakan Investasi Pusat dan Daerah ini diharapkan menjadi wadah strategis untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, juga mengidentifikasi potensi serta tantangan hilirisasi dan investasi di seluruh Indonesia. Dengan sinergi yang baik, diharapkan target pertumbuhan ekonomi dapat tercapai. (*)

  • Menteri Investasi dan DPMPTSP Bidik Investasi Rp13.528 Triliun

    Menteri Investasi dan DPMPTSP Bidik Investasi Rp13.528 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2024 di Jakarta pada Rabu (11/12). Mengangkat tema “Akselerasi Hilirisasi dan Investasi Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas”, acara dibuka oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani.

    Rosan mengatakan, Rakornas tahun ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi nasional demi mewujudkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada 2029, sebagaimana diarahkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Investasi ditargetkan tumbuh rata-rata 16,75% per tahun guna mendukung transformasi ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045. Total kebutuhan investasi hingga 2029 diperkirakan mencapai Rp13.528 triliun. Angka ini mencerminkan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memastikan realisasi target yang telah ditetapkan. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta, Indonesia optimistis dapat mencapai transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

    ”Ini adalah tugas yang tidak mudah, dan dalam kesempatan ini kami juga ingin melaporkan bahwa pada sampai 2024 Januari sampai September, kita sudah mencapai kurang lebih 76,45% pencapaian investasi atau kurang lebih Rp1.261,43 triliun (dari target investasi tahun 2024 senilai Rp1.650 triliun) yang mana kontribusi di luar Pulau Jawa itu kurang lebih mencapai 50, 34%.” lanjut Rosan.

    Rosan menyampaikan, untuk keluar dari jebakan middle-income trap, pemerintah memperkuat peran Kementerian Investasi melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 184 Tahun 2024 tentang Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Dengan mandat baru yang mencakup hilirisasi, kementerian ini diharapkan dapat mengoordinasikan hilirisasi investasi strategis untuk mempercepat transformasi ekonomi dan meningkatkan daya saing global.

    Menteri Rosan menegaskan pentingnya hilirisasi sebagai fondasi transformasi ekonomi. Menurutnya, “hilirisasi tidak hanya meningkatkan nilai tambah tetapi juga membangun daya saing dan kemandirian ekonomi nasional.” Rosan juga menanggapi isu strategis, termasuk percepatan penyelarasan tugas dan fungsi hilirisasi di daerah, penyesuaian (inpassing) jabatan fungsional penata kelola penanaman modal di pusat dan daerah, serta implementasi mekanisme fiktif-positif dalam perizinan berusaha berbasis risiko.

    Dalam mendukung hilirisasi, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah menyusun Peta Jalan Hilirisasi Investasi Strategis yang merupakan sebuah panduan komprehensif yang dirancang untuk mengakselerasi transformasi struktural Indonesia dari sekadar pengekspor bahan mentah menjadi pemain utama dalam rantai pasok global. Dokumen ini mencakup 28 komoditas strategis dari delapan sektor utama: mineral, batu bara, minyak bumi, gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan. Peta Jalan ini ditargetkan menarik investasi senilai USD618 miliar hingga 2040, meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar USD 235,9 miliar, menciptakan lebih dari 3 juta lapangan kerja baru, dan mendorong nilai ekspor hingga USD857,9 miliar.

    Perbesar

    Hadir dalam Rakornas, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menekankan dalam pidatonya sebagai pembicara kunci terkait pentingnya hilirisasi berkelanjutan untuk memastikan kemandirian ekonomi di tengah tantangan global. Airlangga juga optimistis bahwa target pertumbuhan 8% dapat tercapai dengan optimalisasi infrastruktur investasi yang ada, sehingga produktivitas dapat meningkat.

    “Kita tidak ingin ketergantungan kita terhadap komoditi atau bahan mentah ini berlanjut. Ini dikenal secara global sebagai Dutch Disease, karena ketika harga komoditas turun, kesejahteraan rakyat akan terganggu. Hilirisasi perlu dilanjutkan dengan pendalaman struktur di industri, khususnya sektor manufaktur,” ujar Airlangga. Ia juga menambahkan bahwa sektor manufaktur yang berkontribusi hampir 20% terhadap PDB harus terus didorong untuk meningkatkan nilai tambah.

    Rakornas yang berlangsung selama dua hari ini diawali dengan Rapat Konsolidasi Kebijakan Investasi Pusat dan Daerah (RKKIPD) pada 10 Desember 2024. Rapat ini dihadiri lebih dari 1.000 peserta, terdiri atas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), dan tamu undangan lainnya. Fokus utama RKKIPD adalah dua sesi sidang kelompok untuk merumuskan strategi akselerasi hilirisasi investasi strategis yang berkelanjutan berbasis komoditas unggulan di daerah.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi menyampaikan apresiasi peningkatan realisasi investasi, terutama di sektor hilirisasi dan investasi berkelanjutan, yang tentu saja merupakan buah dari kontribusi positif DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota, Administrator KEK, serta Badan Pengusahaan KPBPB di seluruh Indonesia. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM akan terus berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan Peta Jalan Hilirisasi Investasi Strategis, baik dalam mengidentifikasi komoditas unggulan daerah, produk hilir bernilai tambah paling optimal, serta rencana aksi yang diperlukan guna meningkatkan kepercayaan investor, memperkuat kepastian hukum, dan menyelaraskan regulasi pusat dan daerah.

  • Freeport Indonesia Bakal Investasi Sosial US0 Juta per Tahun hingga 2041

    Freeport Indonesia Bakal Investasi Sosial US$100 Juta per Tahun hingga 2041

    Bisnis.com, MIMIKA — PT Freeport Indonesia (PTFI) akan melakukan investasi sosial masa depan dengan besara US$100 juta per tahun hingga 2041.

    Group Leader Project Management Office Freeport Indonesia Andriyana Saputro menjelaskan bahwa total biaya program investasi sosial perseroan senilai US$2,1 miliar dalam 31 tahun terakhir atau pada rentang 1992 hingga 2023.

    PTFI menghabiskan dana untuk investasi sosial senilai US$122 juta pada 2023. Alokasi terbesar berada di aspek pendidikan sebesar 31,6%, kesehatan 18,8%, dan ekonomi 15,5%.

    Sisanya, Freeport Indonesia juga melakukan investasi sosial di sektor infrastruktur, hubungan pemangku kepentingan, hingga dukungan budaya olahraga dan sosial.

    “Investasi sosial masa depan US$100 juta per tahun hingga 2041,” ujarnya dalam paparan, Kamis (12/12/2024).

    Untuk sektor pendidikan, Freeport Indonesia telah menjalankan sejumlah program. Salah satunya pemberian beasiswa.

    Dalam paparannya, Andriyana mengungkapkan beasiswa telah diberikan kepada 1.133 siswa tingkat SMP hingga perguruan tinggi. Kemudian, 102 lulusan pendidikan menengah dan tinggi. 

    Selain itu, Freeport Indonesia juga melakukan kemitraan untuk pengembangan 13 guru SMK di Mimika. Tidak ketinggalan, perseroan memberikan sponsor 88 peserta beasiswa AMINEF ke Amerika Serikat (AS).

    Dari sisi kesehatan, Freeport Indonesia melakukan sejumlah program. Salah satunya dengan membiayai 26.000 peserta BPJS yang berasal dari tujuh suku asli Papua.

    Adapun, PTFI juga memiliki program kampung sehat di tujuh distrik yang menjangkau 5.479 orang.

    Dalam catatan Bisnis, Manajemen Freeport Indonesia menyatakan komitmen untuk mendukung kemajuan olahraga di Indonesia khususnya di Papua.

    Langkah nyata yang dilakukan antara lain mendirikan stadion Mimika Sports Complex di Timika, mendirikan pusat pelatihan sepak bola untuk anak-anak yaitu Papua Football Academy (PFA), serta menyelenggarakan Freeport Grassroot Tournament di Jayapura dan Gresik untuk memberikan kesempatan anak-anak mendapatkan pengalaman bertanding sepak bola.

    Selain itu, PTFI juga mendirikan Papua Athletics Center yang merupakan pusat pelatihan atletik di Mimika, Papua Tengah, dikelola bersama oleh Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PB PASI) dengan tujuan untuk mengembangkan bakat atlet muda dari Papua.

  • Gembar-gembor Transisi, 39% Sumber Energi RI Masih Ditopang Batu Bara

    Gembar-gembor Transisi, 39% Sumber Energi RI Masih Ditopang Batu Bara

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mencatat bauran energi Indonesia masih didominasi batu bara di tengah upaya transisi energi dengan memanfaatkan sumber energi baru terbarukan (EBT). 

    Dia menyebut bauran energi didominasi oleh sumber energi batu bara yang mencapai 39,48% per semester I/2024.

    “Bauran energi tahun 2024 sampai dengan Juni 2024 didominasi oleh batu bara sebesar 39,48%,” ucap Yuliot dalam acara Hilir Migas Conference, Expo, & Awards 2024 di Jakarta, Kamis (12/12/2024).

    Selain itu, pemanfaatan minyak mencapai 29,9% dalam bauran energi nasional, sedangkan untuk gas masih mencapai 16,69%. Sementara itu, pemanfaatan EBT baru mencapai 13,93%.

    Menurut Yuliot, walaupun EBT masih belum mendominasi dalam bauran energi nasional, pemerintah masih terus mendorong agar bauran energi bersih dalam negeri meningkat. 

    Adapun, upaya ini dilakukan salah satunya dengan mendorong penggunaan kendaraan listrik (electric vehicle/EV) dalam negeri.

    “Di lain pihak, untuk mengurangi laju konsumsi BBM pemerintah dorong penggunaan EV dan EBT,” katanya.

    Dia menyebut pemerintah juga tak luput dalam mendorong tercapainya target pertumbuhan ekonomi 8% yang tertuang dalam astacita Presiden Prabowo Subianto.

    “Kita upayakan sumber energi yang cukup dan terjangkau dari migas, batu bara, ketenagalistrikan, dan energi terbarukan untuk dukung pertumbuhan ekonomi 8%,” tutur Yuliot.

  • Kemnaker Catat 4 Provinsi Belum Tetapkan UMP 2025, Ada NTB hingga Papua Barat

    Kemnaker Catat 4 Provinsi Belum Tetapkan UMP 2025, Ada NTB hingga Papua Barat

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melaporkan bahwa hingga 12 Desember 2024, masih ada empat provinsi yang belum menetapkan dan mengumumkan upah minimum provinsi (UMP) 2025.

    Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri menyampaikan, keempat provinsi yang belum menetapkan UMP 2025 yakni Nusa Tenggara Barat (NTB), Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat.

    “Yang belum menetapkan ada empat provinsi,” kata Indah kepada Bisnis, kamis (12/12/2024).

    Kemnaker mencatat sudah ada 34 provinsi yang telah menetapkan UMP 2025. Dari total 34 provinsi yang telah menetapkan UMP 2025, hanya 23 provinsi yang menetapkan upah minimum sektoral provinsi atau UMSP, sedangkan 11 provinsi lainnya tidak menetapkan UMSP 2025.

    Sebelas provinsi yang menetapkan UMSP 2025 yakni Bengkulu, Lampung, Daerah Khusus Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Tengah.

    Pemerintah melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.16/2024 tentang Penetapan Upah Minimum 2025 mewajibkan Kepala Daerah untuk menetapkan UMP dan UMSP paling lambat 11 Desember 2024. 

    Upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) ditetapkan dan diumumkan paling lambat 18 Desember 2024. Upah minimum mulai berlaku pada 1 Januari 2025.

    Dalam catatan Bisnis, Kemnaker mewajibkan gubernur di seluruh Indonesia untuk menetapkan upah minimum sektoral (UMS) untuk provinsi dan dapat menetapkan UMS kabupaten/kota. 

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan nilai UMSP harus lebih tinggi dari UMP, sedangkan nilai UMSK harus lebih tinggi dari UMK. 

    Imbauan tersebut disampaikan Menaker kepada para gubernur seiring dengan terbitnya Permenaker No.16/2024 tentang Penetapan Upah Minimum 2025 pekan lalu. Pengaturan soal upah minimum sektoral sendiri tercantum dalam Bab III beleid itu. 

    “Nilai UMSP harus lebih tinggi dari nilai UMP. Jadi UMSP lebih tinggi dari UMP dan demikian juga dengan UMSK tentu dia harus lebih tinggi dari nilai UMK,” kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi dan sosialisasi kebijakan upah minimum 2025, Senin (9/12/2024). 

  • PLN IP Sulap Limbah Uang Kertas BI jadi Bahan Bakar PLTU

    PLN IP Sulap Limbah Uang Kertas BI jadi Bahan Bakar PLTU

    Bisnis.com, JAKARTA – PLN Indonesia Power (PLN IP) bersama Bank Indonesia (BI) memperluas pemanfaatan limbah racik uang kertas (LRUK) untuk cofiring atau bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). 

    Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra mengatakan, aksi ini bertujuan untuk mengurangi konsumsi batu bara pada PLTU yang sejalan dengan konsep waste to energy.

    Menurutnya, kolaborasi PLN IP dengan BI merupakan wujud komitmen dalam mendukung transisi energi. Hal ini pun selaras dengan upaya pencapaian target Net Zero Emission (NZE) 2060.

    “Kolaborasi PLN IP dengan Bank Indonesia dalam program convert waste to energy merupakan kerja sama yang saling menguntungkan,” kata Edwin melalui keterangan resmi, Kamis (12/12/2024). 

    Edwin mengungkapkan, LRUK dapat dimanfaatkan sebagai bahan campuran energi primer PLTU melalui program cofiring. Menurutnya, upaya ini dapat mengurangi emisi karbon serta sebagai green booster dalam akselerasi transisi energi di Tanah Air.

    Dia menekankan bahwa PLN IP tidak hanya bertanggung jawab dalam penyediaan pasokan listrik yang handal, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung transisi energi yang ramah lingkungan, berkelanjutan dan inovatif. 

    “Saat ini ada 20 unit PLTU yang telah beroperasi dengan program cofiring biomassa di tahun 2024, kami berharap dengan kerja sama ini jumlahnya akan terus meningkat di tahun mendatang, program ini merupakan bagian dari dukungan kami terhadap transisi energi menuju NZE 2060,” ungkap Edwin.

    Lebih lanjut, Edwin menuturkan kerja sama ini akan dipertajam di seluruh wilayah kerja kantor BI serta tindak lanjut pelaksanaan kerja sama pemanfaatan LRUK antara kantor perwakilan dalam negeri (KPWDN) BI dengan seluruh PLTU milik PLN IP. 

    Adapun, sebelumnya pemanfaatan LURK untuk energi primer di PLTU telah diimplementasikan di PLTU Jawa Tengah (Jateng) 2 Adipala yang berlokasi di Cilacap, PLTU Bengkayang, dan PLTU Asam-Asam.

    Edwin menyebut, dalam pelaksanaan pemanfaatan LURK di PLTU Jateng 2 Adipala telah dilakukan pengujian tahap awal yang kemudian dilanjutkan performance test bersama PLN Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) pada 1-2 November 2023.

    Demikian juga di PLTU Bengkayang, LRUK juga telah dimanfaatkan sebagai energi primer pengganti batu bara pada Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Singkawang – PLTU Bengkayang. Hingga Mei 2024, pemanfaatan biomassa dalam proses cofiring di PLTU Bengkayang telah mencapai 4%.

    Untuk PLTU Asam-Asam, PLN IP Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Asam-Asam bersama Bank Indonesia Kalimantan Selatan juga telah bekerja sama untuk melakukan uji coba pemanfaatan LRUK. Pengujian tahap awal di PLTU Asam-Asam Unit 1 juga telah terlaksana pada tanggal 4 Desember 2024 dengan persentase 5%. 

  • Konstruksi Jalan Nasional Sumbu Kebangsaan Timur Fase 2 IKN Capai 69,81%

    Konstruksi Jalan Nasional Sumbu Kebangsaan Timur Fase 2 IKN Capai 69,81%

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) melaporkan progres konstruksi jalan nasional Sumbu Kebangsaan Timur Fase 2 di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara telah mencapai 69,81% per Oktober 2024.

    “Kemudian di IKN sendiri, tadi saya sebutkan, di situ ada jalan, salah satunya jalan nasional namanya Sumbu Timur. Kita kerjakan juga, kurang lebih progres-nya sekarang 70%,” ujar Senior Manager Corporate Relations William saat ditemui di Jakarta, Kamis (12/12/2024).

    Lebih lanjut, William menjelaskan bahwa proyek bernilai Rp528 miliar itu ditujukan untuk meningkatkan konektivitas untuk IKN dengan fokus pada infrastruktur yang berkelanjutan.

    Selain tengah menyelesaikan proyek jalan nasional itu, WIKA juga melaporkan tengah menggarap enam proyek lainnya di IKN, antara lain Jalan Tol Akses IKN mulai dari Kariangau hingga Simpang Tempadung. Kemudian, WIKA juga tengah menggarap Istana Presiden, Kantor Presiden, hingga Balikpapan RDMP Tank EPC.

    Selanjutnya, emiten konstruksi pelat merah itu juga tengah merampungkan pengerjaan Jaringan Perpipaan Air Limbah 1 dan 3 Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara.  

    Proyek tersebut merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN) dari Kementerian PUPR. Lingkup pekerjaan ini meliputi pemasangan pipa di zona 1 sepanjang 14.016 meter dan zona 3 mencapai 4.901 meter. 

    Adapun, IPAL 1 dan 3 KIPP IKN dikerjakan dengan skema konsorsium oleh WIKA – Hutama Karya KSO. Dalam kerja sama itu, WIKA memiliki porsi 55% dengan raihan nilai kontrak Rp435,5 miliar. 

  • ADB Pertahankan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI 2024 & 2025 di 5%, Ini Alasannya

    ADB Pertahankan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI 2024 & 2025 di 5%, Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Asian Development Bank/ADB sepanjang tahun ini mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 dan 2025 di angka 5%. 

    Direktur ADB untuk Indonesia Jiro Tominaga menyampaikan pihaknya tidak mengubah proyeksi tersebut dalam satu tahun terakhir dan hanya memangkas proyeksi inflasi dari 2,8% menjadi 2,4%. 

    “Ini adalah kisaran yang kami anggap akan terjadi pada perekonomian [Indonesia],” ujarnya dalam ADB Year-End Press Briefing, Kamis (12/12/2024). 

    Melihat lembaga internasional lainnya seperti IMF dan World Bank, terpantau memproyeksikan angka yang sama untuk 2024. Namun untuk 2025, ADB terpantau memiliki proyeksi paling rendah di angka 5%, sementara IMF dan World Bank lebih optimistis di angka 5,1%. 

    Jiro memperkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2024 dan 2025 tetap tidak berubah pada 5,0%, didukung oleh konsumsi swasta yang kuat, belanja infrastruktur publik, dan investasi yang membaik secara bertahap. 

    Menurutnya, pemilihan kepala daerah seharusnya masih memberikan dukungan untuk pertumbuhan pada kuartal IV/2024. 

    Terlebih, Bank Indonesia mulai menurunkan suku bunga kebijakannya sebesar 25 basis poin menjadi 6% pada bulan September untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di tengah risiko yang jinak terhadap stabilitas harga.

    Di sisi lain, pertumbuhan yang seimbang dan stabilitas makroekonomi diperkirakan akan terus berlanjut pada tahun 2025, dengan permintaan domestik yang mendorong pertumbuhan dan mengimbangi kontribusi yang lebih lemah dari ekspor neto.

    Inflasi yang rendah dan stabil, gaji pegawai negeri yang lebih tinggi, dan program-program belanja sosial baru dari pemerintahan yang akan datang akan mendorong pertumbuhan belanja konsumen pada 2025.

    Selain itu, Investasi publik akan tetap kuat, dengan rencana belanja infrastruktur yang tetap kuat hingga tahun depan. Investasi swasta kemungkinan akan membaik, didorong oleh pemilu yang sukses, reformasi yang lebih awal, dan prioritas kebijakan yang lebih jelas dari pemerintahan yang baru.

  • Kuota LPG 3 Kg Tahun Ini Jebol, ESDM: Masih Terkendali

    Kuota LPG 3 Kg Tahun Ini Jebol, ESDM: Masih Terkendali

    Bisnis.com, JAKARTA – Plt Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana menyebut, penyaluran liquefied petroleum gas (LPG) 3 kilogram (kg) yang melebihi alokasi APBN 2024 relatif terkendali.

    Dadan menjelaskan, kuota LPG 3 kg pada APBN 2024 adalah sebesar 8,03 juta ton. Sementara saat ini, penyaluran LPG bersubsidi itu telah mencapai 103% dari kuota tersebut.

    Dengan kata lain, terdapat kelebihan penyaluran sebesar 3% dari kuota yang telah ditentukan. Namun, Dadan menilai kelebihan kuota tahun ini masih lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

    “Angka 3% ini masih lebih rendah dari pertumbuhan yang terjadi selama ini. Pertumbuhan LPG itu di angka 4,5%. Sekarang kita berhasil menurunkan, artinya itu menjadi semakin tepat sasaran,” kata Dadan usai acara Hilir Migas Conference, Expo & Award di Jakarta, Kamis (12/12/2024).

    Adapun, Kementerian ESDM mencatat kenaikan penyaluran LPG 3 kg selama 2019 sampai dengan 2022 berada di kisaran 4,5% setiap tahunnya. Kendati demikian, terjadi tren penurunan pada penyaluran 2022 ke 2023 ke level 3,2%.

    Di sisi lain, Kementerian ESDM memproyeksikan kebutuhan kuota LPG 3 kg untuk tahun 2025 berada di level 8,17 juta ton.  

    Proyeksi itu menggunakan realisasi harian periode Januari dan Februari 2024 setiap kabupaten atau kota, sesuai dengan surat Dirjen Migas kepada Dirjen Anggaran Nomor B-1802/MG.05/DJM/2024 tanggal 16 Februari 2024.

    Sebelumnya, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menuturkan bahwa penyaluran LPG bersubsidi tahun ini telah overkuota.

    Simon mengatakan, kondisi overkuota itu terjadi sebelum periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru). Dengan kata lain, overkuota tersebut berpotensi naik lagi.

    “Untuk realisasi PSO [public service obligation] yang sudah dijalankan hingga Desember ini, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk LPG memang ada kelebihan kurang lebih 3% overkuota,” kata Simon dalam konferensi pers di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (9/12/2024).

  • WIKA Mau Lepas Tol Serang-Panimbang, Sudah Kantongi Minat Asing

    WIKA Mau Lepas Tol Serang-Panimbang, Sudah Kantongi Minat Asing

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) hendak melepas kepemilikan atau divestasi Jalan Tol Serang – Panimbang yang saat ini tengah dalam tahap konstruksi. 

    Sekretaris Perusahaan WIKA, Mahendra Wijaya menuturkan bahwa saat ini pihaknya tengah menggodok skema aset recycling pada proyek tersebut. 

    “Nanti setelah kita selesaikan, kan baru seksi dua yang selesai. Nah seksi tiganya pun juga sedang dalam masa konstruksi. Nah kita juga lihat apakah memang tetap harus diselesaikan dulu seksi tiganya. Atau mungkin kita bisa partial divestasi atau partial divestment,” kata Mahendra saat ditemui di Proyek Jakarta Sewerage Development Project, Jakarta, Kamis (12/12/2024).

    Lebih lanjut, Mahendra mengatakan pihaknya telah melakukan penjajakan dengan sejumlah calon investor. Bahkan, Jalan Tol Serang – Panimbang itu disebut telah dilirik oleh calon investor dalam hingga luar negeri. 

    Adapun saat ini, Mahendra menyebut proses konstruksi Seksi 2 Tol Serang-Panimbang telah mencapai 80%. Ruas itu yang saat ini dalam tahap prioritas untuk diselesaikan.

    “Penjajakan sudah. Tapi saya tidak bisa sampaikan namanya. Karena kan itu nanti terkait dengan proses. Tapi ada yang lokal, ada yang luar,” tegasnya.

    Untuk diketahui, Jalan Tol Serang – Panimbang membentang sepanjang 83,67 km dengan total biaya konstruksi mencapai lebih dari Rp15 triliun. 

    Jalan tol tersebut terbagi menjadi tiga seksi. Seksi 1 (Serang – Rangkasbitung) sepanjang 26,5 km, Seksi 2 (Rangkasbitung – Cileles) sepanjang 24,17 km, dan Seksi 3 (Cileles – Panimbang) sepanjang 33 km. 

    Jalan tol ini bakal menghubungkan tiga wilayah Kabupaten yang bakal menjadi jalur penghubung KSPN Tanjung Lesung dan Taman Nasional Ujung Kulon, melainkan juga akan semakin meningkatkan konektivitas dan sektor produktif, industri, barang, dan jasa.