Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • OJK Siapkan Stimulus Kredit UMKM Tahun Depan, Apa Saja?

    OJK Siapkan Stimulus Kredit UMKM Tahun Depan, Apa Saja?

    Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyiapkan stimulus kredit untuk segmen UMKM pada 2025. Stimulus ini didorong oleh pertumbuhan kredit kelompok usaha kecil dan menengah yang hanya di level 4,76% pada Oktober 2024.

    Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan bahwa regulator akan mengeluarkan Peraturan OJK (POJK) baru yang mengatur kemudahan akses keuangan terhadap UMKM.

    “Kita concern dengan kredit UMKM yang baru tumbuh 4,76% posisi Oktober 2024, dan juga sebagai amanat Undang-undang P2SK [Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan],” katanya dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK bulanan, Jumat (13/12/2024).

    Dia memaparkan bahwa beleid itu nantinya akan mengatur kemudahan akses pembiayaan UMKM dari entitas bank maupun lembaga jasa keuangan (LJK) non-bank.

    Menurutnya, OJK tengah menyiapkan penetapan kebijakan khusus berupa skema baru dalam pembiayaan UMKM yang menyesuaikan karakteristik bisnisnya.

    Selain itu, terdapat pula rancangan percepatan proses bisnis dalam penyaluran pembiayaan UMKM, serta pelbagai bentuk kemudahan lainnya.

    “Bisa dikatakan seluruh siklus penyaluran kredit UMKM di-cover dalam POJK baru ini nantinya. Selanjutnya bank dan lembaga keuangan non-bank akan berkolaborasi untuk memberikan kemudahan terhadap pembiayaan UMKM tersebut,” jelasnya.

    Berdasarkan catatan Bisnis, kinerja penyaluran kredit perbankan kepada segmen UMKM kembali melambat pada Oktober 2024.

    Menurut laporan Analisis Uang Beredar yang dirilis oleh Bank Indonesia (BI), penyaluran kredit UMKM pada bulan kesepuluh tahun ini tumbuh sebesar 4,6% secara tahunan (year on year/YoY) hingga mencapai Rp1.399,3 triliun. Perlambatan pembiayaan kepada segmen UMKM kembali terjadi setelah bank sentral mencatat pertumbuhan sebesar 5,0% YoY pada September 2024.

    Skala usaha mikro menunjukkan pertumbuhan kredit sebesar 4,4% YoY hingga mencapai Rp637,5 triliun pada Oktober 2024, lebih lambat dibandingkan per September 2024 yang tumbuh sebesar 5,1%. 

    Adapun pertumbuhan kredit skala usaha kecil tercatat senilai 7,2% YoY pada periode yang sama, naik dari 6,6%. Total nilai kredit yang disalurkan perbankan kepada skala usaha itu mencapai Rp456 triliun. 

    Pada skala usaha menengah, pertumbuhan kredit menunjukkan pelambatan ke level 1,4% YoY pada hingga bulan kesepuluh tahun ini, dibandingkan September 2024 yang berada pada level 2,4%. Nilai kredit yang disalurkan pada menyentuh Rp308,8 triliun.

  • Libur Nataru, KCI Perkirakan Penumpang Commuter Naik 4%

    Libur Nataru, KCI Perkirakan Penumpang Commuter Naik 4%

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) memperkirakan jumlah penumpang KRL commuter line mencapai 19,40 juta orang selama momen libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025. Jumlah tersebut meningkat 4% dibandingkan dengan tahun lalu yang menembus 18,72 juta penumpang.

    Direktur Utama KCI Asdo Artriviyanto mengatakan volume pengguna commuter naik rata-rata 11% jika pada periode 2022-2023. Dari proyeksi untuk 2024, Asdo mengemukakan pengguna terbanyak diperkirakan berasal dari penumpang KRL Jabodebek sebanyak 16,59 juta.

    Kemudian penumpang Kereta Bandara sebesar 118.823, Commuter liner wilayah 1 Jakarta sebanyak 265.168 penumpang, Bandung sebanyak 998.066 pengguna, Yogyakarta sebanyak 617.770 pengguna dan Surabaya sebanyak 808.791 pengguna. 

    Sejalan dengan potensi kenaikan penumpang ini, KCI turut menerapkan rekayasa operasional yang mencakup penambahan perjalanan, pola operasi dan arus pengguna, fasilitas informasi, command center room serta penambahan jumlah petugas pengamanan. 

    “Commuter Line Jabodetabek menjalankan KLB malam tahun baru. 31 Desember menghadap 1 januari sebanyak 66 KA Tambahan dan 11 KA meneruskan perjalanan, 1 Januari sebanyak 42 KA tambahan siang,” kata Asdo dalam konferensi pers persiapan Nataru, Jumat (13/12/2024). 

    Selain itu, Asdo mengatakan pihaknya akan menjaga headway dengan melakukan rekayasa pola operasi apabila diperlukan dan melakukan pengaturan penumpang baik di stasiun dan di atas commuter line. 

    Fasilitas tunggu seperti kursi, kipas angin, signage, infomasi perihal ketersediaan tiket, jadwal dan intermoda akan ada di setiap stasiun. Pengguna dapat memantau informasi melalui akun sosial media KAI Commuter. 

    KCI juga akan menyiapkan total 4.379 petugas pengaman Nataru untuk seluruh trainset yang dioperasikan KCI. Petugas juga akan berasal dari eksternal yaitu Marinir, Polri dan BKO. 

  • Gantikan Bukopin (BBKP), Kemenkop Bakal Dirikan Bank Koperasi Digital

    Gantikan Bukopin (BBKP), Kemenkop Bakal Dirikan Bank Koperasi Digital

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyatakan akan mendirikan bank koperasi digital sebagai pengganti Bank Bukopin yang sebelumnya merupakan satu-satunya bank koperasi yang pernah dimiliki Indonesia.

    Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono meyakini bank koperasi digital akan berdiri dalam 1 tahun ke depan.

    “Ini untuk menggantikan Bank Bukopin yang sudah lepas, bukan lagi milik koperasi. Bukopin yang didirikan oleh induk-induk koperasi dan Gerakan Koperasi, sekarang sudah lepas ke tangan perusahaan Korea Selatan,” kata Ferry melalui keterangan tertulis, dikutip pada Jumat (13/12/2024).

    Ferry menjelaskan, bank koperasi digital nantinya akan banyak membantu operasional pembiayaan koperasi seperti yang dulu dilakukan Bank Bukopin. “Intinya, koperasi harus segera memiliki bank,” jelasnya.

    Di samping itu, Kemenkop juga akan melakukan digitalisasi koperasi ke dalam satu super apps sehingga memudahkan untuk membentuk sistem keuangan inklusif yang mencakup Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDBP), koperasi simpan pinjam (KSP), induk koperasi unit desa (KUD), dan induk kopontren.

    “Ini kalau kita integrasikan di dalam satu super apps, bisa menjadikan koperasi bisa cepat memiliki bank koperasi,” ujarnya.

    Hal lain yang akan dilakukan Kemenkop adalah berencana mengembalikan PT Penjaminan Indonesia (Jamkrindo) dan Institut Manajemen Koperasi Indonesia (Ikopin) menjadi Badan Layanan Umum (BLU) Kemenkop.

    Wamenkop Ferry mengatakan bahwa Kemenkop akan mendorong Jamkrindo untuk menjamin pembiayaan-pembiayaan dari koperasi.

    Sementara itu, untuk Ikopin, Kemenkop juga telah melakukan upaya dan mendiskusikan dengan pihak yayasan keluarga Bustanul Arifin agar menjadi BLU dari Kemenkop. 

    Nantinya, jelas dia, lulusan Ikopin akan dilibatkan sebagai Sarjana Penggerak Koperasi dalam melakukan pendampingan, bimbingan, dan pembinaan kepada koperasi yang ada di Indonesia agar tidak menjadi koperasi bermasalah.

    Lebih lanjut, Ferry juga mengungkap Undang-Undang (UU) Perkoperasian yang baru akan meluncur paling lambat pada Maret 2025. Pasalnya, UU Perkoperasian sudah memasuki usia ke-32 tahun, di mana UU ini disahkan dan diundangkan pada 21 Oktober 1992 lewat UU Nomor 25 Tahun 1992.

    “UU yang tahun 1992 sudah terlalu lama alias jadul, sudah tidak relevan lagi mengikuti perkembangan koperasi yang ada,” terangnya.

    Dalam UU Perkoperasian yang baru, nantinya akan ada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Koperasi. Sebab selama ini, simpanan anggota tidak mendapat jaminan. Sementara di perbankan sudah ada LPS sebagai penjamin simpanan nasabah.

  • Bahlil Janji Upayakan Driver Ojol Dapat Subsidi BBM

    Bahlil Janji Upayakan Driver Ojol Dapat Subsidi BBM

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut bahwa pemerintah akan memperhatikan mitra pengemudi ojek daring atau ojek online (ojol) untuk mendapatkan subsidi BBM.

    Dia menekankan bahwa driver ojol masuk ke kategori usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sehingga berhak mendapat subsidi BBM. 

    “Dia masuk ke UMKM dan tinggal kita akan ngecek mereka. Karena kan mereka kan pelat hitam ya,” ujar Bahlil kepada wartawan usai menghadiri rapat terbatas (ratas) terkait dengan subsidi energi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12/2024). 

    Bahlil mengatakan bahwa pihaknya akan berusaha untuk bisa memperhatikan mitra pengemudi ojol. Seperti diketahui, moda transportasi itu tidak diakui sebagai transportasi umum sehingga sebelumnya tidak dipertimbangkan masuk kriteria penerima subsidi. 

    “Kita akan buat sedemikian rupa lah agar mereka bisa kita perhatikan,” ujar Ketua Umum Partai Golkar itu. 

    Untuk diketahui, pemerintah tengah memfinalisasi skema baru penyaluran subsidi energi ke masyarakat. Presiden Prabowo sudah mewanti-wanti agar penyaluran subsidi ke depannya bisa tepat sasaran. Dia pun pernah mewacanakan agar penyaluran subsidi diubah langsung ke penerima.

    Di sisi lain, validasi data penerima subsidi energi yang dihimpun secara terpusat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) segera rampung jelang pergantian tahun ke 2025. Bahlil mengatakan bahwa data itu bakal selesai disiapkan setidaknya dalam waktu 1 pekan ini. 

    “Satu minggu ini paling terakhir, karena kan data selama ini enggak satu ya. Antara kementerian A, B, PLN, Pertamina, data kan berubah-ubah,” ucapnya. 

    Mantan Menteri Investasi itu mengatakan bahwa kini pemerintah akan menggunakan satu sumber data saja untuk menjadi rujukan penerima bantuan subsidi atau dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT).

    Sementara itu, Bahlil memastikan bahwa penyaluran subsidi direncanakan bakal menggunakan skema blending antara BLT dan subsidi langsung pada barang. Berdasarkan catatan Bisnis, subsidi langsung pada barang ditujukan untuk transportasi atau angkutan umum (pelat kuning) serta UMKM.

    “Kita mesti butuh satu dua exercise lagi yang masih kita butuhkan untuk memastikan bahwa penerima pengalihan sebagian itu tepat sasaran. Dan sekarang BPS lagi validasi data lagi untuk bisa betul-betul yang menerima itu yang berhak,” ujarnya.

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Kementerian UMKM) menekankan ojek online alias ojol berhak memperoleh bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. 

    Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza pun mengakui pihaknya telah bertemu dengan ojol terkait penyaluran BBM bersubsidi yang dicanangkan bakal berlaku 2025. 

    Di samping itu, Helvi juga mengeklaim Kementerian UMKM telah meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memecahkan permasalahan penyaluran BBM bersubsidi untuk ojol. 

    “Yang jelas, kami mengupayakan bahwa sebagai bagian dari UMKM, mereka [ojol] berhak untuk mendapatkan subsidi [BBM],” kata Helvi saat ditemui di sela-sela acara bertajuk Menatap Masa Depan: Transformasi dan Peluang UMKM Indonesia, Jakarta, Kamis (12/12/2024).

  • Bocoran Paket Kebijakan Ekonomi yang Bakal Airlangga Cs Umumkan Senin (16/12)

    Bocoran Paket Kebijakan Ekonomi yang Bakal Airlangga Cs Umumkan Senin (16/12)

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama jajaran menteri terkait akan mengumumkan paket kebijakan ekonomi untuk 2025 di kantornya pada Senin, (16/12/2024). 

    Pengumuman ini juga akan mencakup keputusan mengenai kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% yang sebelumnya direncanakan hanya untuk objek pajak barang mewah. 

    “Teman-teman wartawan diundang hari Senin jam 10 di sini [kantor Kemenko Perekonomian] untuk paket ekonomi,” ujarnya kepada media massa, Jumat (13/12/2024).

    Bukan hanya soal PPN 12% yang selama ini menjadi topik pembicaraan terhangat, paket ekonomi tersebut kabarnya juga akan mencakup kebijakan yang bersifat nonperpajakan, seperti program anyar maupun insentif pada 2025.

    Airlangga yang pada sore tadi telah melakukan Rapat Terbatas (Ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, juga menyampaikan paket kebijakan akan berisi nasib dari PPh Final UMKM. 

    Adapun, diskon PPh Final UMKM 0,5% yang berlaku sejak 2022 ini seharusnya berakhir pada Desember 2024. 

     “Paket ada yang nonperpajakan juga. Dalam bentuk paket ada yang insentif. Tunggu hari Senin,” lanjutnya. 

     Airlangga tidak menjelaskan lebih lanjut detail paket ekonomi yang akan diumumkan Senin depan. 

    Selain yang telah disebutkan Airlangga, publik juga tengah menanti kebijakan mengenai subsidi energi dan kelanjutan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) baik sektor properti maupun otomotif. 

    Terkait subsidi energi, pemerintah berencana menggunakan skema baru, yakni berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan subsidi langsung pada barang. Rencananya, subsidi barang hanya akan diberikan untuk kendaraan berpelat kuning alias transportasi publik dan UMKM.

    Kriteria penerima BLT nantinya akan diambil dari data masyarakat kurang mampu milik Kementerian Sosial, PT Pertamina (Persero), Kemenko bidang Perekonomian, hingga Kemenko Pembangunan Manusia. Selanjutnya, data-data tersebut akan dikonsolidasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

  • KRL Jabodetabek Bakal Beroperasi 24 Jam saat Malam Tahun Baru

    KRL Jabodetabek Bakal Beroperasi 24 Jam saat Malam Tahun Baru

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) akan mengoperasikan layanan KRL selama 24 jam saat malam Tahun Baru 2025. 

    Direktur Utama KCI Asdo Artriviyanto mengatakan, pihaknya akan menambah jumlah perjalanan dan operasional trainset di seluruh layanan KCI selama libur Natal dan Tahun Baru 2024/2025. Khusus untuk malam tahun baru layanan operasi KRL akan dilakukan dalam 24 jam. 

    “KCI khusus di malam tahun baru, KCI akan beroperasi selama 24 jam untuk mengantisipasi masyarakat yang menuju titik titik seperti monas dan GBK,” kata Asdo dalam konferensi pers KCI persiapan Nataru, Jumat (13/12/2024). 

    Asdo menjelaskan pada periode 19 Desember hingga 5 Januari pihaknya akan mengoperasikan 122 trainset dengan perincian 89 trainset KRL Jabodetabek, 5 kereta bandara, 2 kereta lokal merak, 8 commuter line bandung, 6 commuter line Yogyakarta dan 12 commuter line Surabaya. 

    Adapun, jumlah perjalanan pada periode 19 – 30 Desember 2025 dan 2-5 Januari 2025 yaitu sebanyak 1.284 dan dinominasi oleh KRL Jabodetabek sebesar 1,048 perjalanan. Pada malam tahun baru, perjalanan tercatat sebesar 1.350 kali dengan perjalanan terbanyak pada malam tahun baru yaitu 1.114 perjalanan. 

    Asdo juga mengatakan, sebanyak 19,40 juta penumpang akan menggunakan layanan KCI sepanjang Nataru. Jumlah ini meningkat 4% dibandingkan dengan tahun lalu yang tercatat sebesar 18,72 juta. Jika dibandingkan dengan saat Nataru 2022-2023, volume pengguna naik rata-rata 11%

    Proyeksi terbanyak adalah pengguna KRL Jabodetabek sebanyak 16,59 juta, kereta bandara sebesar 118.823 penumpang. Commuter liner wilayah 1 Jakarta sebanyak 265.168 penumpang, Bandung sebanyak 998.066 pengguna, Yogyakarta sebanyak 617.770 pengguna dan Surabaya sebanyak 808.791 pengguna. 

  • Bahlil Pastikan Penyaluran Subsidi BBM Bakal Dipadukan dengan BLT

    Bahlil Pastikan Penyaluran Subsidi BBM Bakal Dipadukan dengan BLT

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan skema baru penyaluran subsidi BBM menggunakan skema blending antara bantuan langsung tunai (BLT) dan subsidi langsung pada barang.

    Dia menyebut validasi data penerima subsidi energi, termasuk subsidi BBM yang dihimpun secara terpusat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) segera rampung jelang pergantian tahun ke 2025. 

    Usai menghadiri rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto, Jumat (13/12/2024), Bahlil mengatakan bahwa data itu bakal selesai disiapkan setidaknya dalam waktu 1 pekan ini. 

    “Satu minggu ini paling terakhir, karena kan data selama ini enggak satu ya. Antara kementerian A, B, PLN, Pertamina, data kan berubah-ubah,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12/2024). 

    Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan bahwa kini pemerintah akan menggunakan satu sumber data saja untuk menjadi rujukan penerima bantuan subsidi atau dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT).

    Sementara itu, Bahlil memastikan bahwa skema baru penyaluran subsidi energi direncanakan bakal menggunakan skema blending antara BLT dan subsidi langsung pada barang.

    Saat ini, terangnya, pemerintah masih memfinalisasi formulasi pemberian subsidi pada 2025.

    “Kita mesti butuh satu dua exercise lagi yang masih kita butuhkan untuk memastikan bahwa penerima pengalihan sebagian itu tepat sasaran, dan sekarang BPS lagi validasi data lagi untuk bisa betul-betul yang menerima itu yang berhak,” ujarnya.

    Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya berkeinginan untuk mengubah skema penyaluran subsidi energi agar bisa langsung ke penerima. 

    Berdasarkan catatan Bisnis, sebelum dilantik menjadi presiden, Prabowo sudah berjanji akan mengganti skema subsidi yang selama ini menyasar ke barang atau komoditas menjadi bantuan langsung tunai. 

    “Sekarang banyak subsidi kita, setelah dikaji, kurang dinikmati lapisan paling bawah karena subsidi itu adalah diarahkan ke subsidi barang, produk. Kita sudah mengkaji, mengubah subsidi menjadi subsidi kepada keluarga,” ujar Prabowo di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat pada Rabu (9/10/2024).

  • Jatah Penarikan Utang Pemerintah 2024 Sisa Rp164,5 Triliun, Ekonom: Defisit Bakal Lebih Rendah

    Jatah Penarikan Utang Pemerintah 2024 Sisa Rp164,5 Triliun, Ekonom: Defisit Bakal Lebih Rendah

    Bisnis.com, JAKARTA — Realisasi penarikan utang sepanjang Januari hingga November 2024 tercatat telah mencapai Rp438,6 triliun. Alhasil, jatah penarikan utang untuk membiayai APBN tahun ini tersisa Rp164,5 triliun.

    Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Yusuf Rendy Manilet memproyeksikan penarikan utang yang dilakukan pemerintah sepanjang 2024 akan lebih rendah dari target APBN tersebut. 

    Yusuf mencatat jatah belanja pemerintah yang dapat direalisasikan sampai akhir tahun berjumlah Rp431 triliun, dengan realisasi belanja negara senilai Rp2.894,5 triliun per November 2024.

    “Menurut saya Rp431 triliun tidak akan didanai seluruhnya dari utang,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip pada Jumat (13/12/2024). 

    Secara historis, Yusuf mengemukakan penarikan utang pada akhir tahun hanya akan berada di kisaran Rp40 triliun sampai Rp50 triliun. 

    Sementara sisanya akan didanai melalui penerimaan perpajakan yang terpantau mulai rebound pada dua bulan terakhir. 

    Jika pemerintah berhasil mendorong aktivitas perekonomian lebih tinggi, penerimaan pajak dapat mengkompensasi kebutuhan pendanaan belanja APBN tersebut. Lain halnya bila pajak tidak sebagus yang diharapkan, pemerintah harus mengandalkan jatah penarikan utang yang tersisa Rp164,5 triliun. 

    Melalui penarikan utang dengan jumlah tersebut dan termoderasi dengan pembiayaan nonutang, pembiayaan anggaran atau defisit APBN diproyeksi akan lebih rendah dari target 2,29% dari PDB atau setara Rp522,8 triliun. 

    Sebelumnya Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono melaporkan pemerintah telah melakukan penarikan utang baru sepanjang tahun ini hingga November 2024 mencapai Rp483,6 triliun atau 74,6% dari APBN 2024. 

    Penarikan tersebut terdiri atas penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto senilai Rp437,2 triliun dan pinjaman neto mencapai Rp46,4 triliun.

    Sementara itu, pembiayaan nonutang atau pembiayaan investasi hingga penggunaan SAL telah terealisasikan senilai Rp54,8 triliun. Nilai itu masih berada dalam level terkendali dengan tetap difokuskan pada penjagaan kesinambungan anggaran. 

    Dengan demikian, pembiayaan APBN hingga 30 November 2024 mencapai Rp428,8 triliun atau sekitar 82% dari APBN atau 1,81% terhadap PDB. 

  • Usai Rapat dengan Prabowo, Pemerintah Umumkan Keputusan PPN 12% Senin Besok (16/12)

    Usai Rapat dengan Prabowo, Pemerintah Umumkan Keputusan PPN 12% Senin Besok (16/12)

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah bakal mengumumkan soal kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% di awal 2025 pada pekan depan, Senin (16/12/2024).

    Hal itu diungkap Airlangga usai menggelar rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto bersama dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati serta Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Jumat (13/12/2024).

    “Ini akan dimatangkan lagi, perhitungannya difinalisasi, akan diumumkan hari Senin jam 10. Nanti diundang,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

    Airlangga mengatakan bahwa pemerintah bakal ikut mengumumkan sejumlah paket kebijakan ekonomi lain, sekaligus mengumumkan perincian kebijakan PPN 12%.

    Adapun mengenai payung hukum peraturan teknis amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) itu bakal dituangkan dalam dua peraturan, yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) serta Peraturan Pemerintah (PP).

    “Payung hukumnya ada PMK, ada yang PP,” ungkap Politisi Partai Golkar itu.

    Airlangga memastikan bahwa kenaikan tarif PPN tidak bakal berdampak ke bahan pokok penting, karena sejatinya bahan pokok penting tidak terkena PPN.

    Pria yang pernah menjadi Menteri Perindustrian itu irit berbicara terkait dengan kebijakan PPN 12% yang akan diumumkan pekan depan.

    “Nanti diumumkan di kantor Kemenko. Nanti kami undang,” pungkasnya.

    Untuk diketahui, kenaikan tarif PPN menjadi 12% adalah amanat dari UU HPP yang diteken pada 2021. Sebelumnya, kenaikan PPN dari 10% ke 11% sudah lebih dulu diterapkan pada April 2022.

  • Taksi Vietnam Xang SM Uji Coba di Jakarta, Gratis hingga 17 Desember!

    Taksi Vietnam Xang SM Uji Coba di Jakarta, Gratis hingga 17 Desember!

    Bisnis.com, JAKARTA – Perusahaan Taxi Xanh SM melakukan uji coba layanan taksi gratis di area Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat hingga 17 Desember 2024. 

    Informasi tersebut beredar di media sosial X, salah satu pengguna @lenny_diary membagikan sebuah postingan terkait perusahaan Vietnam baru di Jakarta. 

    Layanan taksi gratis tersebut berlaku di area Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat hingga 17 Desember 2024. 

    “Kalau di jalan liat taksi hijau biru gini, nah itulah Xanh SM uang lagi uji coba dan bisa order by apss atau cegat di jalan kek biasa,” tulis @Lenny_Diary, dikutip Jumat (13/12/2024). 

    Taksi Vietnam tersebut menggunakan mobil listrik Vietnam dan dilengkapi dengan kamera 360. 

    Adapun berdasarkan aplikasinya, diskon taksi Xanh SM yitu sebesar 100% maksimal Rp120.000 dengan 2 perjalanan per hari untuk semua fitur layanan taksi. 

    Cara pemesanan adalah melakukan registrasi akun Xanh SM dengan nama, nomor handphone dan email aktif. Pada halaman utama klik ‘mau pergi kemana?”, lalu tentukan tujuan. 

    Pengguna dapat menggunakan kode promo sebanyak 2 kali. Promo tidak termasuk biaya tambahan seperti tol, parkir dan diharapkan membayar biaya tambahan tersebut langsung ke pengemudi. 

    Kemudian promo berlaku untuk semua metode pembayaran kecuali corporate billings dan Xanh E-Card. Promo tidak berlaku juga menggunakan kode lain.